Beranda blog Halaman 342

Selat Lombok Berpotensi Jadi Jalur Pelayaran Komersial Seperti Terusan Suez

Mataram (globalfmlombok.com) – Selat Lombok, sebagai bagian dari Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II, dinilai memiliki potensi ekonomi strategis yang belum tergarap maksimal. Jalur ini setiap tahunnya dilintasi ribuan kapal internasional dan dapat dikembangkan seperti Terusan Suez di Mesir maupun Selat Malaka.

Mantan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) NTB, Lalu Hery Prihatin, menyampaikan bahwa Selat Lombok memiliki posisi geografis strategis yang menghubungkan Samudra Hindia dengan Laut Flores dan Laut Banda. Bahkan, kapal-kapal berukuran raksasa, termasuk kapal generasi ke-7 dengan bobot mencapai 1 juta ton, secara rutin melintas di perairan ini.

“Kalau dikelola dengan baik, potensi pendapatan dari lintasan kapal di Selat Lombok bisa mencapai ratusan triliun rupiah, seperti yang dilakukan Mesir melalui Terusan Suez,” ungkap Hery pada Jumat, 15 Agustus 2025.

Ia menambahkan bahwa satu kapal yang melintasi Terusan Suez bisa dikenakan pungutan hingga Rp4–5 miliar. Jika potensi serupa diterapkan di Selat Lombok, Indonesia dapat memperoleh pendapatan signifikan dari sektor pelayaran internasional.

Untuk merealisasikan potensi tersebut, Hery menyarankan agar pemerintah mulai berinvestasi pada infrastruktur navigasi canggih, seperti radar laut dan sistem pemantauan otomatis. Teknologi ini akan memungkinkan identifikasi jenis dan ukuran kapal yang melintas, serta penerapan pungutan sesuai standar internasional.

“Singapura memungut biaya dari sekitar 80 ribu kapal per tahun di ALKI I. Selat Lombok memang hanya dilewati sekitar 4.000–5.000 kapal per tahun, tapi ukurannya jauh lebih besar,” jelasnya.

Beberapa kapal bahkan mengangkut kontainer hingga 30 ribu TEUs, menunjukkan pentingnya pengelolaan jalur ini secara serius dan profesional.

Selain potensi pendapatan dari lalu lintas kapal, wilayah NTB – termasuk Lombok dan Sumbawa – juga kaya akan sumber daya alam, seperti sabuk mineral yang membentang dari Jawa hingga Nusa Tenggara. Ini menjadi faktor pendukung lain yang memperkuat urgensi pengelolaan Selat Lombok secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Hery juga menekankan bahwa pengelolaan jalur pelayaran ini akan memberikan manfaat lain, seperti : Peningkatan keamanan laut. Pengawasan terhadap eksploitasi sumber daya. Peningkatan citra Indonesia di jalur perdagangan dunia.

Hery mendorong pemerintah pusat dan daerah agar segera menyusun kebijakan konkret, termasuk pembentukan regulasi atau payung hukum yang memungkinkan adanya pungutan resmi terhadap kapal asing yang melintasi ALKI II. “Jangan sampai potensi sebesar ini dibiarkan begitu saja tanpa manfaat maksimal untuk negara,” pungkasnya. (bul)

Cadangan Emas Melimpah, Pengusaha NTB Soroti Minimnya Peran Anak Bangsa dalam Pengelolaan Tambang

0

Mataram (globalfmlombok.com) – Pengusaha sekaligus mantan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Hery Prihatin, mengkritik kebijakan pengelolaan sumber daya alam nasional, khususnya tambang emas di wilayah NTB, yang menurutnya masih terlalu bergantung pada investor asing.

Ia menilai, cadangan emas di Sumbawa dan Dompu yang sangat besar seharusnya dapat menjadi tulang punggung ekonomi daerah dan nasional, bila dikelola sepenuhnya oleh anak bangsa melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Sumbawa memiliki cadangan emas yang sangat besar dan terus dieksploitasi. Di Dompu juga ada potensi miliaran ton mineral yang sedang digarap. Tapi sayangnya, kita hanya kebagian ampasnya,” ujar Lalu Hery, Kamis, 14 Agustus 2025.

Menurutnya, sistem pengelolaan tambang yang berlaku saat ini belum mencerminkan kedaulatan ekonomi nasional. Ia mengusulkan agar pemerintah memberikan mandat langsung kepada BUMN seperti PT Aneka Tambang (Antam) untuk mengelola kekayaan alam tersebut.

Lalu Hery menekankan bahwa bangsa Indonesia sudah saatnya berani mengubah paradigma. Ia menyarankan agar tenaga kerja asing hanya difungsikan sebagai pelaksana teknis, bukan sebagai pengelola utama tambang.

“Kita ini bangsa besar. Harusnya orang asing kita bayar untuk mengolah, tapi kontrol utama tetap di tangan bangsa sendiri. Kalau BUMN yang kelola, hasilnya masuk ke kas negara, bukan keluar negeri,” tegasnya.

Ia mengapresiasi arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya memiliki komitmen menjaga kedaulatan ekonomi. Namun, ia mengingatkan agar proses pengelolaan tambang tidak hanya dikuasai oleh segelintir kelompok.

“Harus profesional, transparan, dan sesuai amanat konstitusi: untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya,” tegasnya lagi.

Sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam, NTB dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi nasional. Lalu Hery berharap ke depan, kebijakan pemerintah benar-benar berpihak kepada rakyat dan tidak hanya menjadikan kekayaan alam sebagai angka di laporan ekspor. “Sudah saatnya kekayaan daerah kita memberi manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (bul)

Ini Pesan Gubernur NTB Jelang HUT Ke-80 RI

Mataram (globalfmlombok.com) – Dua hari jelang peringatan ulang tahun ke-80 Republik Indonesia pada 17  Agustus 2025, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan pesan kebangsaan kepada seluruh masyarakat NTB. Pesan kebangsaan itu disampaikannya usai menghadiri salah satu rangkaian acara pra peringatan HUT Ke-80 RI, pada Jumat (15/8/2025).

Kepada media, Gubernur Iqbal mengatakan, di tengah kondisi global yang penuh ketidakpastian, serta dinamika yang begitu cepat banyak disrupsi-disrupsi terjadi. Oleh karena itu, rasa cinta tanah air amat penting di tengah kondisi tersebut. “Negara yang bisa survive adalah negara yang memiliki nasionalisme dan patriotisme yang kuat,” ujar Iqbal.

Maka tidak heran, sambung Gubernur Iqbal, Presiden Prabowo memberikan perhatian khusus terhadap peringatan ulang tahun ke-80 Republik Indonesia ini.

“Kita diminta untuk membuat rangkaian kegiatan-kegiatan dalam rangka menghidupkan kembali, memperkuat kembali nasionalisme dan patriotisme itu. Karena itu yang bisa membuat kita tetap survive di dunia dan global saat ini,” jelasnya.

Sebelumnya, Pemprov NTB gencar melangsungkan rangkaian kegiatan menyambut HUT Ke-80 RI. Dari kegiatan pembagian bendera kepada para siswa dan pelajar, bersih-bersih lingkungan, pembagian bantuan sembako, hingga kegiatan olahraga bersama seluruh pejabat pemerintah provinsi.

Selanjutnya, Pemprov NTB berencana melakukan ziarah makam pahlawan serta pengukuhan pasukan pengibar bendera (Paskibra) nantinya.

“Dan nanti tanggal 17 malam kita juga ada pengajian sukuran di IC (Islamic Center) dari Kyai Zulfa Mustafa akan hadir mengisi nanti sukuran,” pungkasnya.

Pemerintah Provinsi NTB secara konsisten melakukan kegiatan-kegiatan yang memiliki muatan sosial, patriotisme dan nasionalisme. Harapannya, pada peringatan HUT Ke-80 RI, bangsa Indonesia mampu bertahan di tengah arus global yang begitu cepat. (sib)

Lalu Hadrian Menilai Pidato Presiden Merupakan Peta Jalan Konkret Memajukan Pendidikan Indonesia

Jakarta (globalfmlombok) –

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyatakan dukungannya terhadap arah kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Khususnya, di bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda, dan olahraga yang menjadi fokus kerja komisinya. 

Lalu Hadrian menyebut pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 menjadi peta jalan konkret dan visioner negara dalam memajukan pendidikan di Tanah Air. Isi pidato Presiden Prabowo bahkan menyentuh jantung pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

“Pidato Bapak Presiden bukan hanya berisi komitmen, tetapi peta jalan yang konkret dan visioner untuk memajukan pendidikan serta menguatkan jati diri bangsa melalui budaya kita,” kata Lalu Hadrian Irfani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2025.

Legislator dari Fraksi PKB itu bahkan menyambut antusias komitmen pemerintah yang mengoptimalkan 20 persen APBN untuk pendidikan. Termasuk, peningkatan signifikan kesejahteraan guru ASN dan pemberian tunjangan layak bagi guru non-ASN, Irfani menyambut dengan antusias.

“Alokasi anggaran 20 persen adalah bentuk keseriusan. Peningkatan kesejahteraan guru adalah langkah fundamental. Guru yang sejahtera adalah pondasi bagi pendidikan yang bermutu. Kami di Komisi X akan memastikan kebijakan mulia ini diimplementasikan dengan tepat, transparan, dan menjangkau seluruh guru, termasuk para pahlawan tanpa tanda jasa di pelosok Lombok dan NTB,” katanya.

Lebih lanjut, anggota DPR RI Dapil NTB ini menyebut program revitalisasi besar-besaran 13.800 sekolah dan 1.400 madrasah, serta distribusi 288.000 layar pintar hingga ke daerah terpencil, sebagai ‘lompatan besar menuju pemerataan akses pendidikan berkualitas’.

“Ini adalah jawaban atas kesenjangan infrastruktur dan teknologi yang selama ini menghambat anak-anak di daerah 3T. Distribusi layar pintar massal akan membuka cakrawala ilmu pengetahuan seluas-luasnya bagi generasi muda Indonesia,” ucapnya.

Di samping dari itu, Ketua DPW PKB Nusa Tenggara Barat (NTB) itu menilai pembangunan 100 Sekolah Rakyat dan rencana 300 unit berikutnya sebagai wujud nyata keadilan sosial dalam pendidikan.

“Sekolah Rakyat hadir untuk memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap mendapat akses pendidikan layak. Ini adalah investasi untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan. Kami akan perjuangkan agar NTB mendapat porsi yang memadai dalam program ini,” ujar dia.

Lalu Hadrian juga mengaku optimistis dengan pencanangan pembangunan 20 Sekolah Unggul Garuda, 80 Sekolah Unggul Garuda Transformasi, dan SMA Taruna Nusantara Terintegrasi di seluruh pelosok.

“Ini adalah cetak biru untuk mencetak calon pemimpin masa depan yang cerdas, berkarakter kuat, dan cinta Tanah Air. Integrasi nilai kebangsaan, kepemimpinan, dan penguasaan teknologi di sekolah-sekolah unggulan ini sangat strategis. Kami mendukung penuh dan mendorong agar NTB dapat menjadi salah satu lokasi pengembangan pusat keunggulan pendidikan nasional ini,” kata Lalu.

Menutup pernyataannya, ia menegaskan perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan visi Presiden Prabowo. Lalu Hadrian bakal memastikan setiap kebijakan pendidikan dan kebudayaan yang digulirkan pemerintah pusat beresonansi dengan kebutuhan riil masyarakat, khususnya warga NTB agar terlaksana secara efektif, dan membawa manfaat sebesar-besarnya bagi kemajuan daerah dan bangsa.

“Bersama Presiden Prabowo, kami siap bekerja keras mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, adil, dan makmur, dimulai dari pendidikan dan budaya yang kuat,” tegasnya.(ris)

 

Semarakkan Hari Kemerdekaan, ITDC Hadirkan Balapan Internasional

Praya (globalfmlombok.com) – Perayaan hari kemerdakaan tahun ini bakal berlangsung lebih semarak di kawasan The Mandalika. Selain telah menyiapkan parade gendang beleq pada 17 Agustus 2025 mendatang, InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) selaku pengelola kawasan The Mandalika bakal menggelar tiga ajang balap seru. Mulai dari Mandalika Racing Series (MRS) 2025, Porsche Carrera Cup serta FIM Asia Road Racing Championship (ARRC) 2025.

Ajang MRS kali ini akan menggelar putaran ketiga dan akan berlangsung mulai tanggal 15 sampai 17 Agustus 2025 mendatang. Sepekan kemudian Porsche Carrera Cup siap mentas dengan kehadiran puluhan mobil sport mewah yang siap adu cepat di lintasan Sirkuit Mandalika mulai tanggal 22-24 Agustus 2025.

Selanjutnya ada FIM ARRC 2025. Ajang tersebut menjadi ajang balap penutup perayaan di bulan kemerdekaan yang akan berlangsung pada 29 sampai 31 Agustus 2025 mendatang. Kejuaraan balap motosport tersebut akan diikuti oleh 34 pembalap dunia dari 10 negara. Di antaranya Tiongkok, Luksemburg, Hong Kong serta Mozambik ditambah pembalap dari Selandia Baru, Malaysia, Inggris Raya, Thailand, Kanada dan Italia.

Tidak hanya menghadirkan tontonan balap yang spektakuler, FIM ARRC diharapkan juga bisa menjadi penggerak perekonomian lokal. Dengan keterlibatan masyarakat lokal sekaligus bisa turun mendorong peningkatan kunjungan wisatawan, okupansi hotel serta perputaran ekonomi dengan keterlibatan UMKM.

Selain ajang balap ada juga event hiburan kolosal bertema Mandalika Suka-Suka. Diselenggarakan di hari yang sama pada final gelaran FIM ARRC 20225. “Semua rangkaian event ini menjadi wujud nyata komitmen ITDC dalam memajukan ekonomi berbasis sportainment tourism,” ujar Direktur Operasi ITDC  Troy Reza Warokka, dalam keterangannya, Kamis (14/8).

Kehadiran berbagai ajang seru tersebut, tegasnya, diharapkan bisa menciptakan peluang besar bagi sektor pariwisata, perhotelan dan UMKM lokal untuk berkembang. Sebagai mana komitmen awal ITDC bahwa pengembangan kawasan The Mandalika harus bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat dan daerah ini.

Penyelenggaraan ajang seperti ARRC, MRS dan Porsche Carrera Cup tambah Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association (MGPA) Priandhi Satria, juga sebagai pembuktian kalau Pertamina Mandalika International Circuit bisa menjadi tuan rumah yang mumpuni bagi penyelenggaraan event kelas dunia. pihaknya pun yakin event-event tersebut akan semakin memperkokoh posisi The Mandalika sebagai destinasi sport tourism international. (kir)

Polisi Limpahkan Berkas Dugaan Pelecehan Sesama Jenis Oknum Dosen

Mataram (globalfmlombok.com) – Kepolisian Daerah (Polda) NTB melimpahkan berkas perkara dan tersangka kasus dugaan pelecehan sesama jenis oknum dosen berinisial LRR atau Zikir Zakar ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB, Kamis (14/8/2025).

“Ya, hari ini kami melakukan pelimpahan tahap dua, pelimpahan tersangka dan barang bukti ke Kejari Mataram,” ucap  Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) IV Remaja, Anak dan Wanita (Renakta) Ditreskrimum Polda NTB, AKBP Ni Made Pujawati.

Dia mengatakan tidak ada kendala dalam penanganan perkara ini. Lamanya waktu yang dibutuhkan penyidik untuk membawa kasus ini ke tahap dua disebabkan pihak jaksa yang menyesuaikan dengan berakhirnya masa penahanan tersangka.

“Tidak ada permasalahan yang memberatkan ataupun menyulitkan proses hukum,” terangnya. Sampai pelimpahan tahap dua, penyidik telah memeriksa 10 orang saksi. 10 orang tersebut sudah termasuk saksi korban di dalamnya. Dalam penyidikan, pihaknya juga telah menggandeng beberapa ahli yakni, ahli forensik, ahli bahasa, dan ahli pidana.

“Kami meminta keterangan ahli bahasa untuk menganalisis percakapan lewat Whatsapp antara korban dan tersangka,” jelas Pujawati. Sejauh ini pihaknya tidak menemukan adanya indikasi ancaman dalam percakapan tersebut. “Lebih kepada relasi kuasa yang dimanfaatkan tersangka ke korban,” tambah dia.

Selain menggunakan relasi kuasa, tersangka juga menggunakan prabawanya sebagai seseorang yang ahli di bidang agama. Pujawati membeberkan, para korban merupakan mantan mahasiswa dan teman organisasi dari tersangka.

Pihak kepolisian membenarkan bahwa LRR merupakan dosen yang mengajar di tiga universitas di Mataram. Namun, tersangka telah dinonaktifkan semenjak perkara ini masuk tahap penyidikan.

Terpisah, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati NTB mengatakan telah menerima pelimpahan tahap dua dari Polda NTB. “Benar, pelimpahan tahap dua telah berlangsung di Kejari Mataram siang tadi,” ucap Efrien. Pihak Kejaksaan kini melanjutkan penahanan LRR selama 20 hari ke depan.

Sebagai informasi, polisi menetapkan LRR sebagai tersangka dalam kasus ini pada 21 April 2025. Polisi menjerat oknum dosen itu dengan Pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Sebelum menetapkan LRR sebagai tersangka, penyidik telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk para korban, pihak terlapor, dan saksi ahli. Kasus ini mencuat setelah salah satu korban melaporkan dugaan pelecehan ke Polda NTB pada 26 Desember 2024.

Dalam laporannya, korban yang merupakan alumni dari salah satu universitas di Mataram mengaku mengalami pelecehan pada September 2024 saat mengikuti kegiatan di paguyuban milik terlapor. LRR diketahui mengajar di tiga universitas di Kota Mataram.

Koalisi Stop Kekerasan Seksual (KSKS) NTB memberikan perhatian terhadap penanganan kasus ini dengan mengumpulkan data korban yang berjumlah 12 orang.

Para korban berasal dari kalangan mahasiswa di berbagai perguruan tinggi tempat LRR mengajar. KSKS NTB menyebutkan, saat ini pihak kampus telah mengambil langkah tegas dengan memberhentikan LRR dari posisinya sebagai dosen. (mit)

Oknum ASN Bawaslu Diduga Gadai Mobil Operasional saat Pemilu

Mataram (globalfmlombok.com) – Seorang aparatur sipil negara (ASN) di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi NTB berinisial (LIA) diduga menggadai mobil operasional Bawaslu pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Polresta Mataram, AKP Regi Halili, Kamis (14/8/2025)  membenarkan bahwa saat ini pihaknya tengah mengusut dugaan penggelapan mobil oleh pegawai Bawaslu NTB itu.

Regi menuturkan, perkara ini berawal saat Pemilu 2024, Bawaslu NTB saat itu menyewa 12 unit mobil merek Avanza warna hitam dari Bandung. Penyewaan mobil tersebut untuk keperluan operasional Bawaslu. “Bawaslu saat itu menggunakan pihak ketiga untuk pinjam pakai mobil dengan sistem sewa,” kata Regi.

Setelah Pemilu selesai dan mobil tak digunakan lagi, terduga pelaku diam-diam menggadai mobil operasional tersebut. Salah satu saksi tempat LIA menggadaikan mobil tersebut mengatakan, terduga pelaku mengatasnamakan Bawaslu yang kekurangan anggaran sehingga harus menggadaikan mobil operasional itu terlebih dahulu. “Gadai dulu mobil itu untuk menutupi kekurangan itu, apabila anggaran cair nanti diganti modusnya,” ucap Regi.

Saat ini pihak kepolisian telah berhasil menyita tiga unit mobil yang LIA gadaikan. Tiga unit mobil itu ditemukan di wilayah Lombok Barat, Lombok Timur, dan Lombok Tengah. “Salah satu mobil kami temukan di sebuah kafe tuak di Selagalas,” tambahnya.

Pihaknya akan terus mengembangkan pencarian sembilan unit mobil lainnya. Untuk menemukan sisa mobil yang tergadai, polisi mengaku perlu meminta keterangan terduga pelalu lebih dahulu.

Pihak kepolisian kini telah dua kali melakukan pemanggilan kepada terduga pelaku. Namun, yang bersangkutan selalu mangkir dalam panggilan. Oleh karena itu, saat ini sudah ada surat perintah membawa LIA.

“Kami juga meminta bantuan pihak Bawaslu Provinsi untuk mengantar yang bersangkutan,” tuturnya. Penyidik belum meminta keterangan dari pihak Bawaslu karena masih pada mengumpulkan barang bukti dan meminta keterangan terlapor.

“Setelahnya baru kami meminta keterangan para pihak, termasuk dari Bawaslu,” tegasnya. LIA bisa masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) jika ia tak kunjung datang menyerah diri ke Polresta Mataram. (mit)

Polisi Tahan Tersangka Pelaku Persetubuhan Anak Kandung di Lobar

Mataram (globalfmlombok.com) – Kepolisian Resor Kota (Polresta) Mataram menetapkan seorang pria berinisial WD (38) asal Lombok Barat sebagai tersangka dalam kasus dugaan persetubuhan kepada anak kandung.

Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Mataram, Iptu Eko Ari Prastya mengatakan, pihaknya langsung menahan WD setelah menetapkannya sebagai tersangka. “Kami hari ini telah melakukan gelar perkara penetapan tersangka dan langsung menahan tersangka,” kata Eko, Kamis (14/8/2025).

Pihak kepolisian langsung menahan WD di Rutan Polresta Mataram setelah yang bersangkutan menjalani pemeriksaan kesehatan. Pihaknya menetapkan dan menhaan tersangka setelah mengantongi dua alat bukti.

Eko menyebutkan, pihaknya berani menaikkan kasus ini ke penyidikan hingga penetapan tersangka meskipun tersangka diduga mengalami gangguan kejiwaan. “Pihak RS tidak merawat inap tersangka. Mereka juga mengatakan gangguan kejiwaan WD telah membaik,” ucap Eko.

Eko mengakui saat ini pihaknya masih harus menunggu hasil pemeriksaan resmi dari pihak Rumah Sakit Jiwa. “Nanti kalau hasilnya tersangka mengalami gangguan jiwa, ya kami hentikan perkara ini,” tegasnya.

Pihaknya berani menetapkan WD sebagai tersangka karena saat pemeriksaan yang bersangkutan bersikap normalnya orang biasa. Sebelumnya, WD (38) diduga menyetubuhi anak kandungnya yang masih berusia 10 tahun.

Kepala Sub Unit (Kasubnit) Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), Aiptu Sri Rahayu, Rabu, 30 JUli 2025  menjelaskan, dugaan persetubuhan pertama kali terjadi saat korban berada di bangku kelas 1 Sekolah Dasar (SD) di tahun 2022. Kemudian kejadian terakhir terjadi di bulan November, 2024.

“Dugaan awal, terduga pelaku melakukan persetubuhan sebanyak 4 kali. Namun, rincian waktu kejadian kedua dan ketiga masih kami dalami,” jelas Yayuk. Dia mengatakan, orang tua korban telah bercerai. Sehingga korban tinggal bersama sang ayah.

Dugaan persetubuhan pertama terjadi pada di kamar mandi di rumah mereka. Terduga pelaku melancarkan aksi bejatnya dengan meminta korban menanggalkan pakaiannya dan berbaring di ubin kamar mandi.

Kejadian kedua terjadi di kebun milik kakek korban. Terduga pelaku melancarkan aksi ketiganya di Bali saat terduga pelaku berpindah tempat tinggal selama enam bulan di sana. Dan kejadian terkahir terjadi di rumah WD di Lombok setelah kembali dari Bali.

Sejauh ini, pihak kepolisian masih belum mengetahui modus dari WD melancarkan aksinya itu. Sampai saat ini, WD juga tidak mengakui perbuatannya.

“Terlebih terduga pelaku juga memiliki kartu kuning atau gangguan mental,” ucapnya. Terkait kondisi kejiwaan WD, pihak kepolisian telah berkoordinasi dengan Rumah Sakit Jiwa yang ada di Mataram. “Memang kita telusuri ke rumah sakit jiwa, dia betul sempat memeriksakan diri di tahun 2021. Setelah itu tidak pernah kontrol,” terangnya.

Masalah mental yang dialami terduga pelaku diketahui sering kambuh karena dia tidak mengonsumsi obat dengan rutin. Pihak kepolisian kini telah menguji keabsahan kartu kuning yang dimiliki WD. Pihak rumah sakit memerlukan waktu dua minggu untuk mengobservasi kondisi kejiwaan WD. (mit)

Diduga Korsleting Listrik, Satu Unit Rumah di Labuhan Badas Terbakar

0

Sumbawa Besar (globalfmlombok.com) – Satu unit rumah kayu (panggung) yang berada di Dusun Labuhan Badas, Desa Labuhan Badas, ludes terbakar, Kamis (14/8/2025) sekitar pukul 19.35 Wita. Kerugian akibat kebakaran itu ditaksir mencapai Rp30 juta.

“Saat kejadian rumah dalam keadaan kosong, sehingga tidak ada satu pun barang yang bisa diselamatkan, beruntung api tidak merembet ke rumah lainnya,” kata Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan (Damkarmat) H. Sahabuddin, kepada wartawan, Jumat (15/8/2025).

Kebakaran tersebut sempat menggemparkan warga setempat karena saat kejadian pemilik rumah Muslimin tidak berada di tempat. Api juga dengan cepat membesar karena rumah tersebut terbuat dari kayu ditambah kondisi angin yang cukup kencang.

“Kami sangat bersyukur tidak ada korban jiwa saat peristiwa tersebut melainkan hanya kerugian material yang mencapai Rp30 juta. Api baru bisa kita padamkan sekitar pukul 20.39 Wita,” ujarnya.

Proses pemadaman juga berlangsung dramatis karena petugas membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencapai lokasi. Selain itu tidak adanya sumber air yang bisa dimanfaatkan untuk proses pemadaman juga menjadi kendala di lapangan.

“Di proses pemadaman kita turunkan satu unit mobil pemadam dari Mako dan satu unit fire jeff, sehingga api tidak merembet ke rumah lainnya,” ucapnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, material yang terbakar meliputi seluruh isi rumah beserta isinya. Sementara untuk penyebab terjadinya kebakaran, pihak kepolisian masih melakukan investigasi lebih lanjut. Meski indikasi awal akibat korsleting listrik.
“Penyebab kebakaran kita belum ketahui secara pasti. Namun hasil keterangan sementara di lokasi kejadian kebakaran akibat korsleting listrik,” tambahnya.

Dia pun meyakinkan, bahwa hasil investigasi terhadap 59 kasus kebakaran yang terjadi di Sumbawa rata-rata karena faktor kelalaian pemilik rumah. Bahkan di salah satu rumah, pihaknya menemukan adanya sisa material listrik yang menjadi penyebab kebakaran.
“Rata-rata kebakaran terjadi karena pemilik rumah yang lalai, apalagi Sumbawa saat ini masuk dalam dasarian pertama musim kemarau,” sebutnya.

Selain itu, peremajaan instalasi kelistrikan juga harus dilakukan untuk menjaga keselamatan dan mengurangi risiko terjadinya kebakaran yang lebih fatal. Karena jika dibiarkan dikhawatirkan akan menjadi pemicu terjadinya kebakaran.
“Kita harus waspada kemungkinan yang akan terjadi dengan tetap melakukan pengecekan secara intensif terhadap instalasi kelistrikan yang kita miliki,” tukasnya. (ils)

Polda NTB dan Bulog NTB Kolaborasi Sediakan Beras SPHP Murah untuk Masyarakat

Mataram (globalfmlombok.com) – Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) bersama Perum Bulog NTB menggelar Gerakan Pangan Murah untuk menyediakan beras SPHP murah, minyak goreng, dan gula pasir dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Kegiatan ini digelar serentak di berbagai titik di NTB, termasuk di Polsek Pagutan, Kota Mataram, pada Kamis, 14 Agustus 2025.

Wakapolda NTB, Brigjen Pol Hari Nugroho, menyampaikan bahwa penjualan beras SPHP ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan bahan pokok. Kegiatan dimulai sejak 9 Agustus 2025 dan mencapai puncaknya pada 14 Agustus, dengan pelaksanaan serentak di 31 titik oleh jajaran Polda, Polres, dan Polsek.

 “Kami menargetkan penjualan 25 ton beras SPHP hari ini. Total yang sudah terjual sampai kemarin mencapai 70 ton. Penyaluran akan terus dilakukan hingga akhir tahun,” ujar Brigjen Pol Hari Nugroho.

Bulog NTB memastikan ketersediaan stok beras mencukupi. Saat ini tersedia sekitar 23 ribu ton beras SPHP untuk wilayah NTB. Penjualan dilakukan langsung kepada konsumen akhir, dibatasi maksimal 10 kg per kepala keluarga per transaksi, guna mencegah penimbunan. “Kami juga melakukan pengawasan ketat melalui jajaran Reskrimsus agar tidak terjadi penyimpangan atau pengoplosan beras,” tegas Wakapolda NTB.

Kepala Perum Bulog Divisi Regional NTB, Rizal P. Sukmaadijaya, menyatakan dukungannya terhadap kolaborasi ini. Ia menyebutkan bahwa gerakan pangan murah bertujuan menjaga stabilitas harga dan memastikan distribusi merata ke masyarakat. “Hari ini kami siapkan 25 ton beras SPHP, dan siap menambah jika dibutuhkan. Penjualan dilakukan mobile setiap hari di berbagai lokasi,” ujar Rizal.

Harga beras SPHP dijual di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET), yakni Rp12.500 per kilogram atau Rp62.500 per kemasan 5 kg. Selain beras, juga tersedia minyak goreng dan gula pasir dengan harga terjangkau sesuai ketetapan pemerintah.

Melalui sinergi antara Polda NTB dan Bulog NTB, diharapkan harga pangan pokok tetap stabil dan masyarakat dapat mengakses kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Kegiatan ini juga menunjukkan komitmen aparat dalam mengawal ketahanan pangan daerah hingga akhir 2025. (bul)