Beranda blog Halaman 338

Polisi Ungkap Kronologi Mayat Perempuan Dicor di Lombok Barat, Pelaku Diduga Sempat Aniaya Korban

globalfmlombok.com
-
0
Polisi Ungkap Kronologi Mayat Perempuan Dicor di Lombok Barat, Pelaku Diduga Sempat Aniaya Korban

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Misteri hilangnya NU (27), seorang perempuan asal Dusun Beleke, Desa Beleke, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, akhirnya terkuak. Setelah hampir dua minggu dinyatakan hilang, NU ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Kepolisian Resor (Polres) Lombok Barat berhasil mengamankan satu orang terduga pelaku yang diduga merupakan kekasih korban.

Terduga pelaku, IMB alias Imam IH (31), ditangkap di rumah orang tuanya di Gebang Baru pada Sabtu (23/8/2025), sekitar pukul 00.30 Wita. Pengungkapan ini merupakan tindak lanjut dari laporan orang hilang yang dibuat oleh kakak korban, di Polsek Gerung pada Selasa (12/8/2025).

Kapolres Lombok Barat, Polda NTB, AKBP Yasmara Harahap, S.I.K., menerangkan bahwa pihaknya telah melakukan penangkapan terhadap pelaku. “Pelaku usaha kami tangkap, sekarang berada (ditahan) di polres,” ungkap Kapolres ditemui di lokasi kejadian.

Ia mengungkap kronologi kejadian ini, berawal dari adanya pengaduan dari pihak keluarga pada tanggal 12 Agustus 2025 lalu. Di mana aduan dari keluarga, korban meninggalkan rumah pada tanggal 10 Agustus 2025.

Korban yang tak kunjung kembali membuat keluarga khawatir sehingga mereka mengadukan ke Polsek Gerung. Pihak Polsek pun berkoordinasi dengan satreskrim Polres, selanjutnya satreskrim melakukan penyelidikan. Hasil penyelidikan itu, mengarah pada pelaku. Kemudian Satreskrim pun menangkap pelaku.

“Saat penangkapan ada pengakuan dari pelaku, selain itu ada alat bukti yang mengarah ke pelaku,” bebernya sembari menyampaikan belum bisa membeberkan alat bukti tersebut. Karena Pihaknya juga menunggu hasil autopsi jenazah korban.

Sementara itu Kasat Reskrim, AKP Lalu Eka Arya Mardiwinata, S.H., M.H., mengatakan bahwa penyelidikan dimulai setelah laporan diterima. Berdasarkan keterangan kakak korban, bahwa korban meninggalkan rumah pada Minggu (10/8/2025), sekitar pukul 08.00 Wita, menggunakan sepeda motor Honda Beat berwarna hitam tanpa izin keluarga dan tidak kunjung kembali.

Tim gabungan dari Jatanras Satreskrim Polres Lombok Barat kemudian melakukan serangkaian penyelidikan dan pendalaman kasus. Dari hasil penelusuran, tim menemukan petunjuk bahwa NU memiliki hubungan asmara dengan terduga pelaku, IMB alias IH.

“Berdasarkan hasil penyelidikan, kami menemukan petunjuk bahwa korban sempat janjian bertemu dengan terduga pelaku di sebuah perumahan, Desa Perampuan, Kecamatan Labuapi,” ujar AKP Lalu Eka Arya Mardiwinata.

Saat mendatangi lokasi tersebut, tim menemukan kejanggalan berupa tumpukan pasir di depan sebuah rumah di BTN tersebut. Kejanggalan ini menjadi petunjuk kuat bagi pihak kepolisian. Tim segera bergerak cepat mencari keberadaan IMB alias IH, yang akhirnya berhasil diamankan di rumah orang tuanya.

Setelah dibawa ke Mako Polres Lombok Barat, terduga pelaku diinterogasi. Di hadapan penyidik, IMB alias IH akhirnya mengakui perbuatannya. Ia mengaku telah melakukan dugaan penganiayaan yang berujung pada kematian NU.

“Berdasarkan keterangan terduga pelaku, bahwa telah memukul korban hingga tidak sadarkan diri, kemudian menyeretnya ke dalam sumur yang ada di dalam rumah di BTN tersebut,” jelas AKP Lalu Eka Arya Mardiwinata.

Lebih lanjut, pelaku menimbun korban yang sudah berada di dalam sumur dengan pasir dan semen beton. Penemuan ini segera ditindaklanjuti dengan rencana pembongkaran lokasi penimbunan mayat korban dan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Motif Pembunuhan Masih dalam Penyelidikan

Hingga saat ini, pihak kepolisian masih mendalami motif di balik perbuatan keji yang dilakukan oleh terduga pelaku. Terduga pelaku dijerat dengan Pasal 340, JO 338, JO 351 ayat 3 KUHP, terkait Tindak Pidana Penganiayaan/Pembunuhan. Pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak berspekulasi terkait kasus ini. Proses penyelidikan akan terus dilakukan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. (her)

Diduga Dibunuh Pacar, Mayat Perempuan Dicor di Lantai Rumah di Perampuan Lombok Barat

globalfmlombok.com
-
0
Diduga Dibunuh Pacar, Mayat Perempuan Dicor di Lantai Rumah di Perampuan Lombok Barat

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Seorang perempuan inisial N (27) ditemukan meninggal mengenaskan. Mayatnya dicor di Perumahan Geriya Perembun Asri Desa Perampuan, Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat (Lobar). Korban ditemukan terkubur di lubang sedalam tiga meter, pada Sabtu (23/8/2025).

Korban diduga dibunuh oleh pacarnya yang diketahui berinisial IH, warga asal Kota Mataram tetapi membeli rumah di Lobar. Pelaku kini sudah diamankan Polisi. Mayat Korban yang dicor diketahui warga pada Jumat (22/8/2025) malam, setelah pelaku IH mengaku di hadapan polisi telah membunuh korban. Kejadian ini pun sontak mengaggetkan warga Desa Perampuan.

Pantauan media, hingga kini warga beserta pihak kepolisian sedang berusaha membongkar tumpukan beton tempat korban ditanam. Lokasi sudah dipasangi garis polisi dan dijaga ketat aparat kepolisian.

Dari informasi yang diserap media, warga sekitar mengaku curiga terhadap aktivitas di rumah pelaku yang menimbun pasir. Namun tidak ada pembangunan apapun. Menurut warga sekitar, IM jarang bersosialisasi. Rumahnya belakangan terlihat sepi dan lampu sering padam.

“Mulai bulan Agustus, kegiatan di rumah itu tertutup. Pintu tidak pernah terbuka, ada pasir menumpuk tapi tidak ada tanda pembangunan,” Kata Kepala Desa Perampuan, Zubaidi, Sabtu (23/8/2025).

Ia mengatakan, jasad korban ditimbun berlapis cor. Setiap setengah meter ditimbun pasir lalu dicor lagi. “Kalau dari kondisi beton, ini baru sekitar dua atau tiga hari. Beton masih basah,” jelasnya.

Hal itu berbeda dengan pengakuan pelaku yang kini sudah diamankan aparat Polres Lombok Barat. Menurut pelaku, jasad korban sudah dicor puluhan hari. “Saya terbiasa lihat proyek. Jadi saya yakin ini baru,” tambah Zubaidi.

Sementara itu, Kepala Satuan (Kasat) Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Lombok Barat, Lalu Eka Arya Mardiwinata mengonfirmasi bahwa terduga pelaku IH hingga kini sudah diamankan di Mako Polres Lombok Barat. “Iya sudah (kita amankan),” ungkapnya.

Korban Sempat Dilaporkan Hilang

Korban yang beralamat di Desa Beleke, Kecamatan Gerung ini sendiri sempat dilaporkan hilang sejak 10 Agustus 2025. Bahkan, keluarga menerima pesan dari nomor handphone korban yang menyebut akan berangkat kerja ke luar negeri. Namun, keluarga curiga pesan itu bukan dari N sendiri.

Sementara menurut keterangan Fuad, warga setempat, dia tak menyangka IM akan melakukan aksi keji tersebut. Dia awalnya mengenal terduga pelaku sebagai warga yang baik dan memiliki keluarga. “Saya tahunya dia punya anak dan istri. Makanya kaget dapat info dia diduga membunuh pacarnya,” bebernya.

Menurutnya, IM sudah tinggal di perumahan tersebut sama dengannya sejak tahun 2020 silam. “Saya tidak tahu kalau dia sudah bercerai atau tidak. Memang jarang bergaul, hanya beberapa saat saja,” ungkapnya. (her)

Jelobar, Bupati dan Wabup Jajal Wisata Sekotong

globalfmlombok.com
-
0

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia (RI), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat (Lobar) menggelar kegiatan Jelajah Lombok Barat (Jelobar), Kamis 21 Agustus 2025.

Kali ini kegiatan Jelobar diikuti oleh pegawai lingkup Pemkab Lobar ini dipimpin langsung oleh Bupati Lombok Barat, H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ) bersama Wakil Bupati, Nurul Adha.

Rombongan start dari Kantor Bupati Lobar dan menempuh perjalanan menuju Pantai Kepo yang berada di Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong. Jelobar sendiri merupakan kegiatan touring untuk mengunjungi destinasi-destinasi wisata yang ada di Lobar dan diresmikan beberapa waktu yang lalu.

Bupati H. Lalu Ahmad Zaini menegaskan bahwa kegiatan Jelobar bukan hanya untuk memeriahkan HUT RI, tetapi juga menjadi kesempatan untuk melihat langsung potensi-potensi wisata yang ada di Lobar. “Kita ingin melihat potensi-potensi wilayah yang nanti mungkin dengan kehadiran kita bersama, terinspirasi untuk melakukan sesuatu dan bisa menjadi karya nyata bagi Lombok Barat,” ujar LAZ.

Kepala Dinas Pariwisata Lombok Barat, Agus Gunawan, menambahkan bahwa touring ini juga ditujukan untuk menghidupkan perekonomian masyarakat lokal, terutama para pelaku UMKM.“Di Pantai Kepo yang menjadi tujuan kita hari ini ada beberapa UMKM yang sedang menata kawasan. Dengan kehadiran kita, berbelanja di sini, harapannya mereka semakin bersemangat untuk memajukan pariwisata,” ungkap Agus.

Kehadiran rombongan touring pun membawa berkah bagi masyarakat setempat. Amelia, salah seorang pedagang di Pantai Kepo, mengaku dagangannya laris manis karena banyak peserta Jelobar yang berbelanja di warungnya. “Alhamdulillah banyak pokoknya, lebih dari biasanya,” ucapnya sambil tersenyum.

Kegiatan Jelobar ini menjadi salah satu rangkaian perayaan HUT ke-80 RI di Lombok Barat sekaligus bentuk nyata kolaborasi pemerintah dengan masyarakat dalam memajukan sektor pariwisata dan UMKM di daerah. (her)

Pastikan Tak Ada Bantuan ‘’Hosting Fee’’, Gubernur Iqbal Minta Lurah se-DKI Beli Tiket MotoGP

globalfmlombok.com
-
0
Pastikan Tak Ada Bantuan ‘’Hosting Fee’’, Gubernur Iqbal Minta Lurah se-DKI Beli Tiket MotoGP

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemprov NTB memastikan tidak akan membantu membayar hosting fee MotoGP Mandalika 2025. Dana ini harus dibayar ITDC kepada Dorna Sport, selaku pemegang hak komersial eksklusif untuk kejuaraan MotoGP.

Gubernur NTB, Dr.H.Lalu Muhamad Iqbal mengatakan, Pemprov NTB membantu dengan cara lain. Membantu promosi hingga pembukaan acara (opening ceremony). Bahkan, dia mengaku telah meminta ribuan lurah yang ada di DKI Jakarta untuk turut membeli tiket MotoGP.

“Iya bentuk promosi dan sebagainya kita bantu dan kita dorong bahkan kemarin kita membantu mendorong lurah se DKI untuk nonton MotoGP. Hampir pasti, sudah proses,” ujarnya, Jumat, 22 Agustus 2025.

Dia menjelaskan, alasan Pemprov NTB tidak membantu membayar biaya hosting fee MotoGP karena kondisi fiskal daerah yang tidak stabil, bahkan cenderung minim. NTB tidak memiliki cukup dana untuk membayar hosting fee hingga miliaran rupiah.

“Pemprov pasti akan memberikan dukungan penuh demi suksesnya penyelenggaraan MotoGP tetapi sesuai dengan kemampuan fiskal yang ada untuk bantuannya,” lanjutnya.

Menurutnya, antara ITDC, MGPA, dan Pemprov NTB pasti ada pembagian untuk kesuksesan penyelenggaraan Grand Prix Sepeda Motor yang akan diselenggarakan beberapa bulan mendatang itu. Namun, bagian Pemprov bukan berpartisipasi membayar hosting fee.

“Sharing beban, tapi belum tentu sharing hosting fee, jadi bentuk-bentuk yang bisa kita bantu supaya kita juga bisa tetap mnejalankan program sosial yang lain,” pungkasnya.

Sebelumnya, Pj Sekda NTB, Lalu Mohammad Faozal juga mengatakan hal serupa. Daerah tidak memiliki kemampuan anggaran untuk menutup biaya hosting tersebut.

Menurutnya, Pemprov hanya akan berfokus memberikan dukungan pada aspek pendukung kegiatan, seperti promosi, hiburan, transportasi berupa shuttle bus, hingga penyelenggaraan acara pembukaan (opening ceremony).

Mantan Kepala Dinas Perhubungan NTB itu juga mengaku hingga kini belum menerima informasi resmi terkait besaran nilai hosting fee MotoGP Mandalika tahun ini. (era)

Politik Uang Makin Masif, Komisi II DPR RI Dukung Penguatan Kelembagaan Bawaslu 

globalfmlombok.com
-
0
Politik Uang Makin Masif, Komisi II DPR RI Dukung Penguatan Kelembagaan Bawaslu 

Mataram (globalfmlombok.com) – Komisi II DPR RI telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Hasilnya masih ditemukan banyak persoalan, salah satunya makin masifnya praktik politik uang yang sangat mencidrai demokrasi.

Hal itu disampaikan anggota Komisi II DPR RI dari fraksi partai NasDem, H Fauzan Khalid saat hadir di acara penguatan kelembagaan Bawaslu Provinsi NTB pada Kamis, 21 Agustus 2025. Disampaikannya bahwa politik uang sudah cukup sangat parah. “Money politik sudah pakai sensus, mainnya bisa diangka Rp.150 ribu hingga Rp. 200 ribu,” ujarnya.

Makin masifnya praktik politik uang tersebut sangat disayangkan Fauzan, padahal instrumen pengawasan sudah cukup maksimal dilakukan oleh Bawaslu. Akan tetapi atas praktik politik uang tersebut tidak bisa hanya dibebankan pada satu pihak saja. Tapi perlu kesadaran bersama.

“Kita mengharapkan bawaslu menyelesaikan itu juga sulit, ujungnya kesadaran kita semua. Nggak bisa juga kita salahkan Bawaslu, mereka para pelaku money politik terkadang lebih canggih sehingga sulit ditangkap,” ujar Fauzan.

Lebih lanjut disampaikan anggota DPR RI dari Dapil NTB 2 Pulau Lombok itu. Atas situasi itu dia menekankan pentingnya memperkuat pengawasan pemilu dengan memberikan Bawaslu kewenangan yang lebih besar, termasuk dapat melakukan penindakan tegas terhadap potensi pelanggaran pemilu maupun pilkada.

“Jadi penguatan Bawaslu harus dilakukan, baik secara kelembagaan maupun secara internal termasuk ASN yang ada di lembaga Bawaslu,” kata Fauzan.

Menurutbya Bawaslu penting diperkuat mengingat tugasnya berat melakukan pengawasan pemilu hingga pilkada. Bawaslu dapat diberikan kewenangan yang lebih besar, termasuk penindakan terhadap potensi pelanggaran pemilu dan pilkada.

“Saya tetuju kewenangan Bawalsu bisa lebih dipertegas, sehingga aturannya lehih strike. Kesepakatan kita Bawaslu perlu diberikan penguatan kelembagaan, termasuk pelatihan internal dan komisionernya,” ujar mantan Bupati Lombok Barat dua periode itu.

Mantan Ketua KPU NTB itu pun menegaskan bahwa dukungan pihaknya itu akan dilakukan dengan menyuarakan penataan ulang Undang-Undang Pemilu, menyatukan regulasi pemilu, pilkada dan penyelenggara pemilu dalam satu undang-undang. (ndi)

Inspektorat Sepi Peminat, 25 Pejabat Berebut Kursi Enam Kepala OPD NTB

globalfmlombok.com
-
0
Inspektorat Sepi Peminat, 25 Pejabat Berebut Kursi Enam Kepala OPD NTB

Mataram (globalfmlombok.com) – Kursi jabatan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di NTB ramai pendaftar. Tercatat,  25 pejabat dari berbagai daerah yang mendaftar di enam jabatan OPD yang dilelang.

Pendaftar terbanyak merata di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), sementara posisi Inspektur Inspektorat masih sepi peminat.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs.Tri Budiprayitno, M.Si membeberkan alasan mengapa posisi Inspektur Inspektorat kurang diminati. Pelamar Inspektur harus memiliki sertifikat pengawas.

‘’Harus ada sertifikat pengawas dari Irjen, itu syarat khusus untuk jabatan itu (Inspektorat). Sehingga itu sebabnya maka salah satu anggota Panselnya harus berasal dari unit kerja atasan terkait masalah ke Inspektoratan, nanti InsyaAllah Irjen Kemendagri,’’ ujarnya, Jumat, 22 Agustus 2025.

Meski demikian, mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga NTB itu menyebut sudah ada tambahan dua orang lain yang menyatakan siap memasukkan berkas lamaran dalam satu-dua hari ke depan.

Rincian jumlah pendaftar enam Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) di NTB yaitu, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) lima orang, Kepala Biro Hukum lima orang. Selanjutnya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) lima orang.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) empat orang, serta Kepala Dinas Perhubungan lima orang. Sementara untuk jabatan Inspektur di Inspektorat, baru satu orang yang resmi mendaftar.

Dari total pendaftar, tercatat ada tujuh orang berasal dari luar daerah. Mereka berasal dari Bandar Lampung, Jember, Kementerian Dikti, Kejaksaan, Jawa Timur, Bangka Belitung, hingga Pematang Siantar. Satu orang tercatat mendaftar di tiga OPD memenuhi batas maksimal pendaftaran di tiga formasi.

Selebihnya, pendaftar didominasi pejabat asal NTB, baik dari lingkup Pemprov maupun kabupaten/kota. Namun, hingga kini belum ada pejabat eselon II aktif yang ikut mendaftar.

Plt Kepala Biro Organisasi NTB itu menuturkan, alasan mengapa eselon II di lingkup Pemprov NTB tidak berminat karena tidak memenuhi syarat. Misalnya batas usia maksimal 56 tahun. “Kalau misalnya pejabat eselon II aktif ikut mendaftar, mereka tidak akan kehilangan jabatan. Kalau tidak terpilih, ya tetap kembali ke posisi semula,” jelasnya. (era)

Pengangkatan PPPK Paruh Waktu, Pembayaran Gaji Pegawai Membengkak

globalfmlombok.com
-
0
Pengangkatan PPPK Paruh Waktu, Pembayaran Gaji Pegawai Membengkak

Mataram (globalfmlombok.com) – Kebijakan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu akan menjadi beban bagi daerah. Pembayaran gaji pegawai mengalami pembengkakan. Di satu sisi, alokasi belanja pegawai maksimal 30 persen.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mataram Taufik Priyono menerangkan, pihaknya telah menghitung secara kasar kebutuhan belanja pegawai untuk penggajian 3.115 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Secara akumulasi penambahan anggaran mencapai Rp24 miliar selama setahun.

Pembengkakan belanja pegawai disebabkan beban pembayaran gaji menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Misalnya sebut Taufik, 700 pegawai Rumah Sakit H. M. Ruslan sebelumnya ditanggung melalui badan layanan umum daerah (BLUD) beralih ke daerah. “Ketika diangkat jadi PPPK paruh waktu jadi bebannya ke daerah,” terangnya dikonfirmasi kemarin.

Sedangkan, gaji tenaga pendidik dan kependidikan ditanggung melalui dana bantuan operasional sekolah. Pelaksana tugas (Plt) Asisten III Setda Kota Mataram ini mengakui, postur anggaran belanja pegawai membengkak dari sebelumnya 36 persen menjadi 38 persen.

Sejumlah 200 aparatur sipil negara di lingkup Pemkot Mataram memasuki masa purnatugas di tahun 2025. Artinya, beban belanja pegawai akan sedikit berkurang. “Kalau rata-rata gajinya Rp5 juta saja, maka saat pensiun sedikit mengurangi beban anggaran daerah,” jelasnya.

Perihal tenaga non ASN yang belum masuk database di Badan Kepegawaian Negara. Yoyok sapaan akrabnya menegaskan, khusus pegawai non ASN belum diketahui nasibnya. Ia menunggu kebijakan dari pemerintah pusat. Tetapi dipastikan belum ada kebijakan khusus secara tertulis mengindikasikan mereka akan dirumahkan atau diberhentikan. Pegawai honorer diminta tidak perlu khawatir dengan informasi yang berkembang melalui media sosial.

“Non ASN yang tidak masuk database kaitan keikutsertaan proses seleksi. Sebenarnya, ada yang masa kerjanya lebih dari 2 tahun, tetapi mereka tidak ikut tes karena umroh, sakit, dan sebagainya. Kita menunggu kebijakannya seperti apa dari pusat,” demikian kata dia. (cem)

Dugaan Pemotongan Dana Pokir DPRD NTB 2025, Polda NTB Agendakan Periksa Empat Pejabat Pemprov

globalfmlombok.com
-
0
Dugaan Pemotongan Dana Pokir DPRD NTB 2025, Polda NTB Agendakan Periksa Empat Pejabat Pemprov

Mataram (globalfmlombok.com) – Penyelidikan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda NTB terhadap dugaan pemotongan dana pokok pikiran (Pokir) DPRD NTB tahun 2025 terus berlanjut. Ditreskrimsus Polda NTB tengah mengagendakan pemeriksaan terhadap empat pejabat Pemprov NTB terkait dugaan pemotongan Pokir tersebut.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda NTB, Kombes Pol AKBP FX. Endriadi, Jumat, 22 Agustus 2025 menyebutkan, pihaknya juga berkoordinasi dengan tiga dinas atau instansi Pemprov NTB untuk permintaan keterangan, dokumen, dan surat-surat yang berkaitan dengan dugaan pemotongan Pokir.

“Kami juga akan segera meminta berita acara klarifikasi pada empat pejabat dari instansi Pemprov,” jelasnya kepada globalfmlombok.com. Namun, Endriadi tidak merinci dinas mana saja yang dimaksud maupun siapa saja empat pejabat Pemprov NTB yang akan dimintai berita acara klarifikasi.

Dia menegaskan, pengusutan dugaan pemotongan Pokir tersebut masih terus berjalan. “Sementara itu dulu yang bisa kami sampaikan,” tandasnya. Mantan Dirreskrimsus Polda D.I. Yogyakarta itu menambahkan, perkara ini hingga kini masih dalam tahap penyelidikan.

Sebelumnya, TGH.Najamuddin Mustafa melaporkan Pemprov NTB ke Polda NTB terkait pemotongan dana Pokir dewan. “Sudah seminggu yang lalu saya melaporkan terkait dugaan pengambilan Pokir DPRD Rp39 miliar yang ilegal,” ucap Najamuddin, Senin, 4 Agustus 2025 .

Dia mengaku telah memberikan data-data terkait pemotongan dana Pokir ilegal kepada pihak kepolisian. Kebijakan memotong dana Pokir itu ia nilai ilegal karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

Menurutnya, Pemprov NTB harus melewati PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan daerah. Kemudian, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah.

Dalih pemotongan Pokir merupakan penerapan kebijakan efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden (inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Namun, Najamuddin menilai ada kejanggalan. Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran seharusnya tidak menyasar program Pokir, melainkan hanya berlaku untuk pos-pos seperti perjalanan dinas, biaya sewa, serta kegiatan seremonial.

Menurut dia, jika pemotongan tersebut benar-benar berdasar pada kebijakan efisiensi, semestinya seluruh 65 anggota DPRD NTB mengalami pemangkasan. Namun faktanya, hanya sebagian yang terdampak, yakni para anggota dewan yang tidak kembali terpilih pada Pileg 2024. (mit)

Bulog NTB Rawat Beras SPHP Secara Berkala Demi Jaga Standar Mutu

globalfmlombok.com
-
0
Bulog NTB Rawat Beras SPHP Secara Berkala Demi Jaga Standar Mutu

Mataram (globalfmlombok)–

Perum Bulog Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya menjaga kualitas beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) agar tetap layak konsumsi masyarakat. Berbagai langkah perawatan dilakukan secara rutin demi memastikan stok beras pemerintah terjaga dengan baik.

Pemimpin Wilayah Bulog NTB, Sri Muniati, mengatakan bahwa salah satu upaya utama adalah menjaga kebersihan gudang dan melakukan pengendalian hama terpadu.

“Kami rutin melakukan spraying, pengawasan hama, hingga perawatan harian di gudang. Setiap hari gudang dibuka tutup untuk sirkulasi udara dan cahaya, sehingga kebersihan serta sanitasi lingkungan tetap terjaga,” ujarnya, Jumat (22/8).

Menurut Sri, beras SPHP merupakan hasil produksi petani lokal yang dipadukan dengan stok impor sesuai arahan pusat. Kedua jenis beras tersebut mendapat perlakuan pengolahan yang sama sebelum disalurkan kepada masyarakat.

“Dalam proses pengemasan ulang menjadi kemasan 5 kilogram, pengawasan mutu kami lakukan dengan ketat. Setiap beras yang keluar dari gudang Bulog telah melewati quality control. Timbangannya dipastikan sesuai label dan kualitasnya bersih serta bebas hama,” jelasnya.

Bulog NTB juga memastikan proses distribusi dilakukan tepat sasaran sesuai arahan pemerintah. Dengan pengawasan ketat dan perawatan gudang yang optimal, Sri Muniati berharap kepercayaan masyarakat terhadap kualitas beras SPHP tetap terjaga, sekaligus mendukung stabilitas harga pangan di daerah.(ris/r)

Terkendala Anggaran, Pemkot Mataram Batal Beli Dua Insinerator

globalfmlombok.com
-
0
Terkendala Anggaran, Pemkot Mataram Batal Beli Dua Insinerator

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram terpaksa membatalkan rencana pembelian dua unit insinerator yang sebelumnya diusulkan untuk mengurangi volume sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Sandubaya.

Keterbatasan anggaran menjadi alasan utama. Dari dua unit yang direncanakan, Pemkot hanya mampu merealisasikan pembelian satu unit melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram, H. Nizar Denny Cahyadi, mengungkapkan bahwa pengadaan dua unit insinerator telah dirancang dalam rencana kerja tahun ini. Namun, keterbatasan fiskal daerah memaksa pengurangan rencana tersebut. “Anggarannya tidak cukup, jadi hanya bisa satu unit dulu untuk tahun ini,” ujarnya, Kamis, 21 Agustus 2025.

Untuk pembelian satu unit insinerator, Pemkot Mataram mengalokasikan dana sebesar Rp3,5 miliar melalui APBD-P 2025. Alat tersebut akan menambah jumlah insinerator yang sebelumnya telah diberikan RSUD Kota Mataram, sehingga total menjadi dua unit.

Nizar menjelaskan bahwa insinerator merupakan solusi teknologi dalam mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke tempat pembuangan sementara (TPS). Mengingat terus meningkatnya volume sampah rumah tangga, insinerator dinilai lebih efektif dalam menekan beban Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), sekaligus mengurangi potensi pencemaran lingkungan.

“Kalau hanya mengandalkan pengangkutan dan penimbunan di TPA, lama-lama tidak akan cukup. Kita butuh teknologi yang bisa memangkas volume sampah langsung dari sumbernya,” jelasnya.

Sebelumnya, Pemkot Mataram telah mengusulkan pengadaan dua unit insinerator senilai Rp5 miliar atau Rp2,5 miliar per unit melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT) 2025. Rencananya, dua unit itu akan ditempatkan di masing-masing kecamatan dengan volume sampah terbesar.

Namun, karena keterbatasan anggaran, pembelian unit kedua ditunda dan akan diusulkan kembali pada APBD murni tahun 2026.

DLH memastikan bahwa meskipun hanya satu unit yang terealisasi tahun ini, program pengurangan volume sampah akan tetap berjalan. Upaya tersebut dilakukan melalui pendekatan pengelolaan berbasis masyarakat, edukasi pemilahan sampah dari rumah tangga, serta peningkatan fasilitas daur ulang yang lebih efektif.

“Kami tetap berkomitmen mengurangi sampah, tidak hanya lewat teknologi tapi juga lewat perubahan perilaku masyarakat,” tutup Nizar. (pan)

1...337338339...380Halaman 338 dari 380