Beranda blog Halaman 317

Pertamina Mandalika Racing Series 2025 Putaran Keempat, Ajang Bergengsi Jelang MotoGP Mandalika

Mataram (globalfmlombok.com)—

Putaran keempat Kejuaraan Nasional Balap Motor Sportbike Pertamina Mandalika Racing Series 2025 akan digelar di Pertamina Mandalika International Circuit, 19–21 September. Ajang ini menjadi salah satu pemanasan menuju gelaran MotoGP Mandalika pada 3–5 Oktober mendatang.

Sebanyak 126 starter dari delapan kelas siap meramaikan kompetisi yang kian bergengsi ini. Tidak hanya menjadi ajang perebutan prestasi, balapan kali ini juga membawa pengalaman baru bagi para pembalap nasional karena penggunaan perangkat berstandar MotoGP, mulai dari sensor track limit di tikungan 9 dan 14 hingga digital flag sesuai regulasi FIM Grade 1.

Direktur Utama MGPA, Priandhi Satria, menegaskan bahwa penerapan perangkat tersebut menjadi bagian dari persiapan menuju MotoGP.

“Kami mengecat ulang lintasan dengan standar FIM dan FIA, serta memasang perangkat teknis berupa sensor track limit dan digital flag. Hal ini berguna bagi pembalap Indonesia agar merasakan atmosfer balap internasional sekaligus memahami regulasinya. Bagi kami, ini juga menjadi barometer penggunaan perangkat saat MotoGP nanti,” ujar Priandhi di Lombok, Kamis (18/9/2025).

Sebelum balapan dimulai, para pembalap mengikuti Riders Briefing yang menyosialisasikan aturan teknis, termasuk regulasi sanksi. Mereka juga menjalani sesi track walk untuk memahami karakter lintasan.

Pertamina Mandalika Racing Series 2025 merupakan kolaborasi PRIDE Motorsport, MGPA, ITDC, dan IMI, dengan dukungan Pertamina serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sejumlah sponsor besar turut mendukung, mulai dari Yamaha Indonesia, PT Astra Honda Motor, hingga berbagai merek otomotif dan perlengkapan balap.

Kelas dan Jumlah Starter

Empat kelas nasional yang dipertandingkan terdiri dari:

  • Junior Sport 150 U-15: 31 starter

  • National Sport 150: 23 starter

  • National Sport 250: 31 starter

  • Supersport 600: 6 starter
    Total: 91 starter

Adapun kelas pendukung meliputi:

  • Underbone 150 U-25: 21 starter

  • Superbike 1000 & Supersport 600 Community: 4 starter

  • Sport 250 Community MRS & Community Pro: 10 starter
    Total: 35 starter

Gratis untuk Penonton

Penonton dapat menyaksikan langsung balapan secara gratis dari tribun Grand Stand A. Keseruan juga bertambah dengan adanya sesi Pitwalk pada Minggu (21/9/2025), di mana penonton bisa berinteraksi dengan tim dan sponsor. Selain itu, ajang ini akan disiarkan secara live streaming melalui kanal YouTube Mandalika Racing Series.

Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, putaran keempat Pertamina Mandalika Racing Series diharapkan tidak hanya melahirkan persaingan sengit, tetapi juga memperkaya pengalaman pembalap nasional dalam menghadapi standar balap internasional.(ris/r)

MGPA dan Pemprov NTB Perkuat Koordinasi Jelang MotoGP Mandalika 2025

Mataram (globalfmlombok.com)-

Menjelang gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 yang akan berlangsung di Pertamina Mandalika International Circuit pada 3–5 Oktober 2025, berbagai pihak terus memantapkan langkah persiapan. Salah satu bentuk nyata koordinasi tersebut terlihat dalam kegiatan Talkshow Bintang Kamisan bertajuk “Kesiapan Dukungan Pemprov NTB pada Event MotoGP 2025” yang digelar di Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB).

Talkshow ini menghadirkan tokoh-tokoh penting sebagai narasumber, antara lain Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association (MGPA) Priandhi Satria, Sekretaris Dinas Pariwisata NTB Mulki S. STP., MM., Kepala Dinas Kesehatan NTB Dr. dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM., MARS., serta Ahmad Masyhuri dari Dinas Koperasi dan UKM NTB. Diskusi dipandu oleh moderator Mujaddid Muhas, S.Sos., SE., M.A., serta dihadiri insan pers Pemprov NTB dan perwakilan mahasiswa dari BEM IAIHN Gde Pudja Mataram.

Dalam paparannya, Priandhi Satria menjelaskan peran vital MGPA sebagai penyelenggara sekaligus pengelola Pertamina Mandalika International Circuit. MGPA merupakan bagian dari In-Journey Tourism Development Corcporation. Dalam penyelenggaraan MotoGP, MGPA bertanggung jawab langsung atas kelancaran ajang balap bergengsi dunia tersebut.

“Diskusi hari ini sangat penting karena menyatukan peran pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder dalam memastikan penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 berjalan lebih baik dan lebih meriah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” ungkap Priandhi Satria.

Talkshow ini juga menyoroti perjalanan panjang MotoGP di Mandalika sejak 2022 hingga kini. Berbagai tantangan yang pernah dihadapi, mulai dari mahalnya transportasi, lonjakan harga hotel, hingga isu kebudayaan, menjadi bahan refleksi untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan di masa mendatang.

Transportasi dan Akomodasi

Salah satu sorotan utama dalam diskusi adalah biaya transportasi dan harga akomodasi yang sering kali melonjak drastis saat penyelenggaraan event internasional. Priandhi Satria menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, serta masyarakat agar masalah ini dapat diminimalisir.

“Kami menerima banyak masukan, baik dari mahasiswa maupun masyarakat, agar harga tiket pesawat dan hotel lebih terjangkau sehingga wisatawan domestik maupun mancanegara bisa lebih nyaman datang ke NTB. Masukan ini sangat penting bagi kami dan pemerintah daerah,” jelasnya.

UMKM dan Identitas Budaya dalam MotoGP 2025

Selain aspek logistik dan transportasi, talkshow juga membahas bagaimana UMKM lokal serta budaya NTB dapat mendapat ruang lebih besar di event MotoGP. Priandhi menegaskan bahwa MGPA bersama pemerintah daerah berkomitmen untuk mengangkat potensi lokal.

Menurutnya, Opening Ceremony Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 direncanakan menampilkan konsep budaya yang lebih etnik, menonjolkan kisah dan tradisi Mandalika serta kekayaan budaya Indonesia. UMKM makanan dan cenderamata juga akan diberikan kesempatan lebih luas untuk menghadirkan produk-produk khas NTB dan Nusantara.

“Di event nanti, kita ingin ada UMKM kuliner yang menyajikan makanan dari berbagai daerah, serta UMKM cenderamata yang menjual baju, sepatu, hingga aksesori bernuansa etnik. MotoGP Mandalika bukan hanya ajang balap, tetapi juga etalase budaya dan kreativitas anak bangsa,” tegas Priandhi Satria.

Diskusi semakin hidup dengan partisipasi mahasiswa, insan pers, serta perwakilan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa ajang MotoGP di Mandalika bukan hanya milik MGPA atau pemerintah daerah, melainkan menjadi kebanggaan bersama masyarakat NTB dan Indonesia.

Priandhi Satria menegaskan bahwa kesuksesan MotoGP Mandalika sangat bergantung pada dukungan semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian/lembaga, maupun masyarakat.

“Kami berharap dukungan penuh dari seluruh stakeholder, agar ajang MotoGP ini tidak hanya sukses secara penyelenggaraan, tetapi juga menjadi magnet pariwisata, mendatangkan wisatawan mancanegara, serta memperkuat citra Indonesia di mata dunia,” pungkasnya.

Dengan segala persiapan yang semakin matang, optimisme kian menguat bahwa Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 akan terselenggara lebih baik, meriah, dan berdaya guna bagi masyarakat NTB maupun Indonesia secara keseluruhan.

Ajang ini bukan hanya sekadar balapan motor berkelas dunia, melainkan momentum mempromosikan Mandalika sebagai destinasi sport tourism internasional, serta wadah pemberdayaan UMKM dan promosi budaya lokal.

Direktur Utama MGPA, Priandhi Satria mengajak masyarakat NTB dan fans MotoGP se-Indonesia untuk hadir dan menyaksikan langsung keseruan balapan yang akan berlangsung pada 3–5 Oktober 2025 di Pertamina Mandalika International Circuit. (r)

Pasca Merger, Smartfren Jangkau Lebih Banyak Wilayah di Indonesia

Jakarta (globalfmlombok.com) —

Pasca merger dengan XL Axiata menjadi bagian dari PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (XLSMART), Smartfren memperluas cakupan jaringannya ke berbagai wilayah baru. Kehadiran layanan kini menjangkau Bengkulu, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sumbawa, hingga Nusa Tenggara Timur.

Chief Marketing Officer Smartfren XLSMART, Sukaca Purwokardjono, mengatakan perluasan ini dilakukan untuk menghadirkan layanan yang lebih merata sekaligus meningkatkan kualitas konektivitas. “Smartfren hadir untuk menjawab kebutuhan pelanggan dengan layanan worry-free yang terjangkau. Dengan integrasi jaringan, kami ingin memastikan pelanggan merasakan koneksi lebih stabil di lebih banyak kota,” ujarnya, Senin (16/9/2025).

Produk utama yang ditawarkan Smartfren adalah paket Unlimited dengan tema worry-free, internet tanpa khawatir kuota habis. Selain itu tersedia pula paket Nonstop dan paket Kuota. Semua pelanggan yang mengaktifkan layanan mendapatkan bonus telepon gratis ke nomor Smartfren, XL, dan Axis.

Untuk mendukung pengalaman digital, Smartfren meluncurkan chatbot berbasis AI bernama SARAH yang siap melayani pelanggan 24 jam. Aplikasi mySF juga terus dikembangkan dengan fitur pembayaran instan, poin reward, hingga konten digital.

Selain fokus pada layanan, Smartfren berupaya membangun kedekatan dengan pelanggan melalui kegiatan offline. Program Smartfren Fun Run digelar di 35 kota hingga akhir 2025, sementara konser Malam 100 Cinta menghadirkan seni budaya lokal karya anak bangsa.

Saat ini, XLSMART melayani lebih dari 82,6 juta pelanggan di seluruh Indonesia. Hingga akhir kuartal II 2025, jumlah base transceiver station (BTS) perusahaan mencapai lebih dari 209.000 unit, tumbuh 28 persen dibandingkan periode sama tahun lalu. Infrastruktur ini menjadi fondasi untuk menyediakan layanan yang kompetitif dan berdaya saing tinggi.(r)

Gubernur Iqbal Tetap Bentuk Tim Percepatan

Mataram (globalgmlombok.com) – Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal telah membentuk tim percepatan Gubernur. Tim itu nantinya akan menjadi pembantu Gubernur dalam mencapai visi-misi NTB Makmur Mendunia.

Tim yang dibentuk ini berasal dari berbagai unsure. Mulai dari akademisi, teknokrat, dan beberapa pakar lainnya. Mereka akan mengawal program prioritas Gubernur NTB dalam lima tahun ke depan.

“Intinya mengawal program unggulan dengan ekspertis mereka masing-masing. Memastikan bahwa ini sejalan dengan visi misi dan membuat parameter yang cepat,” ujarnya setelah Rapat Perubahan KUA PPAS NTB, Rabu, 17 September 2025.

Meski Gubernur telah memiliki struktur birokrasi berisi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang akan membantu mewujudkan visi-misi Iqbal-Dinda. Mantan Dubes RI untuk Turki itu menekankan pembentukan tim percepatan tidak akan tumpang tindih dengan peran OPD.

OPD, lanjutnya sudah habis perannya dengan hal-hal yang bersifat rutinitas. Sehingga perlu adanya tambahan masukan dari tim percepatan. “Dan ini sama sekali tidak tumpang tindih. Mereka nanti akan memberika advice (masukan),” katanya.

Saat disinggung mengenai alokasi gaji untuk tim percepatan Gubernur ini, Iqbal enggan memberikan komentar. Begitupun dengan gaji mereka yang informasinya cukup besar. Gubernur Iqbal tak memberikan jawaban. (era)

1.632 Non ASN Non Database Lobar Terancam Dihapus

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Data hasil rekapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Lombok Barat (Lobar) terdapat 5.063 non ASN, baik yang masuk database maupun non database atau tidak masuk database. Masing-masing 3.431 non ASN masuk database dan sisanya 1.632 non database. Non ASN yang berstatus non database ini terancam dihapus.

Dari data yang terbanyak pada unit kerja sekokah (SD, SMP dan TK) mencapai 2.077 orang, terdiri dari non ASN database 1.382 orang, sedangkan sisanya non database 695 orang. BLUD (RSUD dan puskesmas) sebanyak 1.212 orang, masing-masing non ASN database 547 orang, dan non database 665 orang.

OPD diberi batas waktu oleh Bupati Lobar H. Lalu Ahmad Zaini untuk menyelesaikan non ASN non database ini pada tanggal 1 November 2025. Sedangkan untuk non ASN yang masuk dalam database pekan ini sudah diajukan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Hasil rapat penataan pegawai non ASN Lingkup Pemkab Lobar, PPPK Paruh Waktu akan diajukan ke Kemenpan RB. “Sehingga data ini harus tuntas paling telat 1 November, sedangkan untuk non ASN non database dan non ASN selesai pekan ini,” tegasnya.

Data non ASN database yang masih tersisa sebanyak 3.431 diverifikasi ulang. Non ASN yang pekerjaannya bersifat insidentil dikeluarkan seperti Tagaha pada Dinas Sosial dan tukang sapu di Dinas Lingkungan Hidup (LH), mereka tidak boleh masuk database. “Yang sifatnya pekerjaan insidentil itu tidak boleh masuk database, “tegasnya.

Selain itu pada Dinas Dikbud, juga harus selesai pada minggu ini, karena Pemkab Lobar harus bersurat ke Kemenpan RB, terkait dengan berapa yang diusulkan.

Pada kesempatan ini juga dibahas soal temuan 48 non ASN yang bertugas di Distan berstatus magang.  Kemudian di Dinas PUTR, pegawai BWS, namun tercatat di Pemkab Lobar, sehingga oleh Bupati Lobar, data ini harus dikeluarkan.

Temuan lainnya, ketidaksesuaian antara Terhitung Masuk Tanggal (TMT) waktu masuk dengan diusulkan pengusulan database.  Ketidaksinkronan data OPD dengan BKD juga ditemukan ada selisih data seperti di Dinas Kesehatan dan Dinas LH. Begitu juga di non ASN database dan non database, di rumah sakit, puskesmas, diminta kembali ke BLUD, karena Pemkab Lobar harus bersurat ke Menpan RB terkait PPPK Paruh Waktu.

Bupati juga menekankan untuk mengusulkan PPPK Paruh Waktu dan harus dilengkapi surat pernyataan bahwa non ASN harus bersedia diberikan honor sesuai dengan nominal saat ini tanpa melakukan gugatan apa pun. (her)

Gubernur Ultimatum Enam Kepala OPD Baru, Wajib Berprogres dalam Enam Bulan

Mataram (globalfmlombok.com) – Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal melantik enam Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB, Rabu, 17 September 2025. Dalam acara pelantikan yang tertutup bagi media, enam Kepala OPD yang dilantik masing-masing, Kepala DPMPTSP, Kepala Dinas ESDM, Kepala Dinas Perhubungan, Inspektur Inspektorat, Kepala Biro Hukum, dan Kepala Biro PBJ.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTPSP) NTB, Irnadi Kusuma yang dikonfirmasi usai pelantikan mengatakan, Gubernur NTB dalam amanatnya menekankan kepada para pejabat yang baru dilantik itu untuk selalu mengedepankan integritas dan profesionalitas. Di samping itu, pimpinan NTB itu juga mengultimatum enam Kepala OPD baru ini untuk mampu berprogres dalam enam bulan.

“Sudah ditegaskan oleh beliau (Gubernur). Kami diberi waktu enam bulan untuk ada progres. Bagaimana kinerja kita selama enam bulan itu harus maksimal,” ujarnya setelah pelantikan, Rabu, 17 September 2025.

Apabila OPD yang baru dilantik itu tidak bisa memberikan progress dalam enam buln setelah dilantik. Maka Gubernur berhak mengambil kebijakan untuk melakukan pergeseran. ‘’Kalau tidak (berprogres), maka kita dengan legowo untuk digeser. Tapi InsyaAllah, dengan doa teman-teman semua, tidak ada masalah yang tidak selesai,” lanjutnya.

Pesan Gubernur kepada Enam OPD Baru

Gubernur Iqbal menegaskan, pejabat yang dilantik ini merupakan pejabat yang terpilih berdasarkan hasil seleksi meritokrasi. “Pejabat eselon II yang dilantik ini merupakan pejabat yang terpilih melalui proses meritokrasi,” tegasnya.

Meski dalam setiap proses seleksi ada unsur subjektif, namun keputusan akhir tetap mengedepankan objektivitas. Dalam arahannya, Iqbal menekankan pentingnya integritas sebagai kunci utama kepemimpinan birokrasi.

“Daerah ini tidak akan maju manakala dipimpin oleh orang yang tidak memiliki integritas. Integritas lebih mengedepankan pelayanan kepada masyarakat dan siap mengambil risiko untuk kebaikan Pemprov NTB,” katanya.

Mantan Duta Besar RI untuk Turki itu juga mengingatkan agar pejabat tidak terbuai dengan jabatan. Tidak menjual jabatan dan mempersulit pelayanan kepada masyarakat.

Secara khusus, ia memberikan catatan pada sejumlah perangkat daerah. Kepada Inspektorat, Gubernur meminta agar fokus pada pemetaan risiko manajemen pembangunan.

“Koordinasi dengan BPSDM, tahun depan semua eselon II harus memiliki sertifikat manajemen risiko pembangunan. Kedua, kedepankan upaya preventif, jangan biarkan OPD terjebak dalam masalah hukum. Pastikan pembangunan berjalan benar, Inspektorat harus menjadi problem solving,” tegasnya.

Untuk Biro Hukum, ia menekankan peran kolaboratif. Sebagai legal opinion atau dokumen tertulis yang kuat untuk memperlancar tugas pembangunan dan kemasyarakatan di lingkup Pemprov NTB.

Sementara untuk Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Gubernur menekankan aspek profesionalitas karena bidang ini merupakan area yang sensitif. Karena ini berkaitan dengan tender proyek daerah.

Selain itu, kepada tiga perangkat daerah lainnya, Gubernur menekankan untuk tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “Jangan persulit, jangan bersikap lebih rumit dari aturan itu sendiri,” pungkasnya. (era)

Polda NTB Gelar Rakor Lintas Sektoral, Matangkan Pengamanan MotoGP Mandalika 2025

Mataram (globalfmlombok.com) – Menjelang gelaran ajang internasional MotoGP Mandalika 2025, Polda NTB menggelar rapat koordinasi (Rakor) lintas sektoral untuk memantapkan kesiapan pengamanan. Rapat yang dipimpin langsung Kapolda NTB Irjen Pol. Hadi Gunawan, SH., SIK., didampingi Wakapolda NTB Brigjen Pol. Hari Nugroho, SIK., berlangsung di Ballroom Hotel Aston Mataram, Rabu (17/9/2025).

Rakor ini dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan instansi terkait, di antaranya Sekda NTB, Danlanal Mataram, Danlanud ZAM, Kasiops Korem 162/WB, Kapolres/ta se-Pulau Lombok, Kadishub, Kadiskominfotik, Kadis Kesehatan, Kadis Pariwisata, serta para pejabat utama Polda NTB.

Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol. Mohammad Kholid, SIK., menjelaskan bahwa Rakor ini digelar untuk menyatukan visi dan misi seluruh stakeholder dalam mendukung suksesnya penyelenggaraan MotoGP Mandalika yang dijadwalkan awal Oktober mendatang.

“Rakor ini penting agar semua pihak yang terlibat memiliki kesepahaman terkait pola pengamanan, sehingga pelaksanaan MotoGP berjalan aman, lancar, dan tertib,” ujarnya.

Kholid menambahkan, pengamanan tidak hanya terfokus di kawasan Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, tetapi juga di seluruh wilayah penyangga di Pulau Lombok. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan wisatawan, pergerakan logistik, hingga aktivitas masyarakat selama event berlangsung.

 “Kita tidak hanya bicara soal keamanan di sirkuit, tapi juga sejak kedatangan tamu, tempat menginap, hingga perjalanan menuju arena. Semua aspek harus dibahas secara komprehensif,” tambahnya.

Ia juga menekankan bahwa pengamanan MotoGP akan dilakukan dengan pola satu komando, guna menghindari tumpang tindih kepentingan antarinstansi.

Lebih lanjut, Polda NTB bersama stakeholder akan menjadikan pengalaman penyelenggaraan MotoGP tahun-tahun sebelumnya sebagai bahan evaluasi.

 “Kita sudah memiliki pengalaman dalam pengamanan MotoGP. Apa yang menjadi kendala sebelumnya akan kita sempurnakan tahun ini,” tegasnya.

Dengan koordinasi yang matang, Polda NTB optimistis MotoGP Mandalika 2025 tidak hanya berjalan sukses, tetapi juga memberi dampak positif bagi citra pariwisata dan perekonomian NTB. (r)

Jelang MotoGP Digelar, Hotel Mulai Jual Kamar dengan Harga Mahal

Mataram (globalfmlombok.com) – Penonton yang menyaksikan MotoGP di Sirkuit Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, perlu merogoh kantong lebih dalam. Pasalnya, hotel mulai menjual kamar dengan harga mahal saat balap motor kelas dunia tersebut digelar.

Suara NTB, mencoba mengecek harga kamar hotel melalui aplikasi penyedia akomodasi secara daring. Harga kamar hotel cukup fantastis. Dari sebelumnya Rp400.000 – Rp600.000 per malam menjadi Rp1,2 juta – Rp2,2 juta per malam.

Misalnya, harga kamar di salah satu hotel berbintang di Kota Mataram pada periode 3-5 Oktober, harga kamar tipe dulexe twin bed mencapai Rp1.156.237 per malam. Ada juga hotel melati pada hari normalnya kisaran Rp300.000 – Rp350.000 per malam naik drastis menjadi Rp857.515 untuk kamar tipe dulexe twin bed.

Cukup mengejutkan ada juga hotel bintang 4 dengan tipe kamar deluxe dijual dengan harga Rp1.753.979. Sementara, tipe kamar superior dengan pemandangan kolam renang dijual Rp2.745.034.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram, Dr. Cahya Samudra mengatakan, pihaknya bersama Asosiasi Hotel Mataram telah mengimbau pengusaha hotel, agar tidak menaikkan harga kamar di luar batas kewajaran.

Ia sangat memahami prinsip ekonomi, tetapi perlu juga menjaga pariwisata tetap stabil. “Jadi kemarin sudah melakukan pertemuan bersama pelaku usaha bahwasanya kita harus menjaga pariwisata ini tetap kondusif,” ujarnya dikonfirmasi pada, Rabu, 17 September 2025.

Penyelenggaraan MotoGP diakui, adalah momen kegiatan olahraga yang digelar sekali setahun. Tentunya perlu dilihat keberlanjutan serta menciptakan secara psikologis wisatawan tetap berkunjung ke Mataram.

Dispar kata mantan Camat Sekarbela, sifatnya mengimbau pelaku usaha agar tidak menaikkan harga di luar batas kewajaran, sehingga wisatawan beramai-ramai datang berlibur dan menyaksikan balap motor kelas dunia di Kuta Mandalika. (cem)

Gas Melon Kosong, Pemprov NTB Ajukan Tambahan 150 Ribu Tabung

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemprov NTB mengajukan tambahan 150 ribu tabung gas melon ke Pemerintah Pusat. Permintaan itu menyusul kekosongan stok di beberapa wilayah akibat perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW.

Dalam surat Nomor: 050/H1S/DPC.NTB/IX/2025 dengan tembusan Gubernur NTB, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi NTB, Kepala Dinas ESDM NTB, dan Ketua DPC Hiswana Migas NTB.

Permintaan penambahan kuota gas melon sudah diusulkan sejak 8 September 2025. Namun, hingga kini belum mendapat tanggapan.

Adapun kuota penambahan gas melon untuk 10 kabupaten/kota di NTB. Di antaranya Kota Mataram  sebanyak 20.444,8, Kabupaten Lombok Barat sejumlah 23.475,2. Lalu untuk Kabupaten Lombok Tengah 28.243,2, dan Kabupaten Lombok Timur 34.899,2.

Kemudian Kabupaten Lombok Utara 7.100,8, Kabupaten Sumbawa 12.208, Kabupaten Sumbawa Barat 3.449,6. Untuk Kota Bima 3.920, Kabupaten Bima 8.7744, serta Kabupaten Dompu 6,291,2.

Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal menegaskan kekosongan stok ini murni karena adanya kegiatan keagamaan. Bukan karena digunakan untuk dapur MBG. “Jangan spelukasi seperti itu. Ini murni karena penggunaan di luar yang diperuntukkan,” katanya.

Kepala Dinas Perdagangan NTB, Jamaluddin Malady mengatakan, di tengah kekosongan gas melon saat ini. Pemprov NTB telah mengusulkan penambahan penyaluran kepada Pertamina.

Menanggapi dugaan penggunaan gas melon untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Jamal menegaskan gas melon diperuntukkan hanya untuk masyarakat miskin. Ia menegaskan, penggunaan gas melon diperuntukkan kepada pengusaha, dapur MBG dan lainnya.

“Kami mengimbau kepada elpiji 3 kg ini tidak boleh dipakai oleh pengusaha, restoran, hotel atau dapur MBG, Industri tembakau, macam macam itu tidak boleh itu,” tegasnya.

Untuk memastikan aduan masyarakat soal penggunaan gas melon untuk MBG, mantan Kadis Pariwisata NTB itu mengaku akan melakukan tinjauan langsung ke lapangan. Pemprov, lanjutnya sudah berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan kabupaten/kota untuk melakukan pengecekan.

Menurutnya, fenomena kekurangan stok gas melon selalu terjadi setiap tahunnya. Walau begitu, Pertamina dan Pemprov NTB cukup responsive langsung meminta tambahan stok ke pusat.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan kekosongan stok gas elpiji 3kg ini tidak akan terjadi lagi. Ketika Koperasi Desa Merah Putih sudah beroperasi total di NTB, stok gas melon akan selalu ada, disediakan oleh koperasi.

“Nanti di situ akan ada stok (elpiji)z Jadi akan disiapakan kebutuhannya. Perkiraan jumlah tabung yang diajukan. Gubernur sudah bersurat. Jumlahnya tergantung dari kebutuhan dan kekurangan masyarakat,” katanya. (era)

STM Ingatkan untuk Waspadai Info Lowongan Kerja Palsu

0

Dompu (globalfmlombok.com) – PT Sumbawa Timur Mining (STM) mengingatkan untuk berhati-hati soal lowongan kerja palsu. Belakangan ini beredar akun media sosial menggunakan nama PT Sumbawa Timur Mining (STM) membuka lowongan kerja.

“Hati-hati, telah beredar lowongan kerja palsu menggunakan nama PT Sumbawa Timur Mining (STM). Bahkan sudah ada korbannya. Para pelamar dimintai sejumlah uang,” kata Cindy Elza selaku Principal Communication STM, Rabu (17/9/2025) siang.

Korban dari pembukaan lowongan kerja ini rata-rata berasal dari luar Kabupaten Dompu, bahkan ada yang dari Aceh. Modusnya cukup rapi. Di media sosial yang digunakan mengumumkan pembukaan lowongan kerja, disertakan beberapa foto dan video kegiatan sosialisasi yang diunggah akun resmi milik PT STM.

Cindy Elza (suarantb.com/ist)

Cindy mengingatkan, untuk memastikan setiap informasi resmi STM disampaikan hanya melalui kanal resmi Perusahaan. Yaitu pada website www.sumbawatimurmining.com, atau akun media sosial Instagram, facebook, dan linkedIn Sumbawa Timur Mining. “STM dalam membuka lowonga kerja atau kesempatan berusaha, tidak pernah meminta atau menjanjikan sesuatu. Semua proses dilakukan secara gratis,” katanya.

Informasi resmi PT STM juga bisa didapat dari email infoSTM1@vale.com, atau kontak WA +62-811-1911-0638. “Selain saluran tersebut diatas, bukanlah saluran informasi resmi Perusahaan. STM tidak bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan dari informasi di luar kanal resmi,” katanya.

Lowongan Kerja Palsu

Sebelumnya beredar di Instagram dengan nama akun sumbawatimurmining_career dengan logo lama PT Sumbawa Timur Mining. Akun ini menawarkan lowongan kerja mengatas namakan PT Sumbawa Timur Mining untuk 16 posisi. Mulai dari Senior Civil Engineer, Experienced CAD Drafter, HSR Engineer Experienced, Experienced Compliance Advisor, Senior Contract Analyst hingga Security Advisor.

Dalam pengumuman ini juga disertakan kualifikasi umum usia minimal 21 tahun, pendidikan minimal SMK, D1, D2, D3, D4, dan S1 semua jurusan. Fresh graduated atau yang baru lulus, juga dipersilahkan mendaftar melalui link pendaftaran yang disertakan bersama barcode.

PT STM pemilik izin KK generasi ke-7 untuk kegiatan eksplorasi mineral di wilayah Hu’u, Kabupaten Dompu saat ini masih dalam tahap care and maintenance atau masa pemeliharaan dan perawatan. Tahapan ini bagian dari masa transisi pra studi kelayakan ke tahap studi kelayakan selama 2025. Perusahaan direncanakan akan memasuki tahap studi kelayakan mulai 2026 mendatang, sehingga semua pihak dituntut berhati-hati sehingga tidak tertipu informasi palsu. (ula)