Beranda blog Halaman 311

Dukungan Penuh Komisi X DPR RI Kuatkan NTB Jadi Tuan Rumah PON 2028

globalfmlombok.com
-
0
Dukungan Penuh Komisi X DPR RI Kuatkan NTB Jadi Tuan Rumah PON 2028

Mataram (globalfmlombok.com)-

Rencana NTB dan NTT menjadi tuan rumah bersama untuk PON XXII tahun 2028 semakin matang. Angin segar itu datang dari Komisi X DPR RI yang menyatakan dukungan penuh, bahkan berkomitmen berjuang untuk memastikan gelaran PON 2028 sukses di NTB.

Dukungan tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja Komisi X DPR RI di Pendopo Gubernur NTB, Rabu (24/9). Pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal, jajaran pemerintah daerah, DPRD NTB, pimpinan daerah kabupaten/kota, stakeholder, serta pengurus KONI NTB dan KONI kabupaten/kota.

Ketua Tim sekaligus Ketua Komisi X DPR RI, H. Lalu Hadrian Irfani, memimpin rombongan. Kunjungan kerja ini bertujuan meninjau persiapan perhelatan MotoGP di Sirkuit Mandalika dan yang paling utama yaitu kesiapan PON XXII 2028.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal kembali menegaskan kesiapan penuh provinsinya menjadi tuan rumah PON XXII 2028. Pernyataan ini disambut baik oleh Komisi X DPR RI.

Lebih lanjut, Komisi X DPR RI bahkan mengusulkan upacara pembukaan PON 2028 dilaksanakan di NTB karena sarana dan prasarana pendukung yang dinilai lebih memadai. Ini menjadi sinyal positif bahwa kesiapan infrastruktur NTB sudah diperhitungkan oleh pemerintah pusat.

Sebagai tindak lanjut, Komisi X DPR RI akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) agar SK Menpora tentang penetapan NTB-NTT sebagai tuan rumah PON XXII 2028 bisa segera diterbitkan. Penerbitan SK ini menjadi langkah krusial untuk mematangkan seluruh persiapan PON 2028.

Ketua Umum KONI NTB, H Mori Hanafi sangat mengapresiasi inisiatif pertemuan ini. “Ini sangat penting dan strategis untuk terus mematangkan persiapan menuju PON XXII 2028 agar pelaksanaannya nanti berjalan lancar dan sukses, bahkan lebih baik dari PON sebelumnya,” ungkapnya.

Dengan kolaborasi kuat antara pemerintah pusat melalui Komisi X DPR RI dan pemerintah daerah, mimpi menjadikan PON 2028 sebagai PON terbaik kini selangkah lebih dekat. Kesiapan NTB sebagai tuan rumah PON XXII terus dimatangkan untuk memastikan perhelatan akbar ini berjalan lancar dan membawa nama baik daerah.(r)

Kasus Dugaan Dana “Siluman” Pokir DPRD NTB Naik Penyidikan

globalfmlombok.com
-
0
Kasus Dugaan Dana “Siluman” Pokir DPRD NTB Naik Penyidikan

Mataram (globalfmlombok.com) – Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB menaikkan status penanganan kasus dugaan korupsi anggaran pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD NTB 2025 ke tahap penyidikan.

Kepala Kejati NTB, Wahyudi, pada Kamis (25/9/2025) menegaskan kasus ini telah naik ke tahap penyidikan setelah melakukan gelar perkara.

“Sedang berjalan, sudah naik penyidikan,” ucap Wahyudi.

Dia menjelaskan, penyidik telah menemukan mens rea atau unsur niat jahat dalam kasus ini. “Ada peristiwa hukumnya,” tambah dia.

Dari adanya temuan peristiwa hukum itulah, penyidik mengambil kesimpulan dan menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan.

Meskipun telah naik penyidikan, Wahyudi menyebutkan belum ada penetapan tersangka. Siapa dan apa saja peran tersangka kini masih didalami penyidik pidana khusus.

“Belum ada tersangka, masih kami dalami,” tandasnya.

Sebelumnya, Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati), Zulkifli Said mengatakan, penanganan kasus ini terus berjalan dan sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) yang berlaku.

Telah Periksa Beberapa Pihak

Di tahap penyelidikan, Pidsus Kejati NTB telah memeriksa beberapa pihak untuk mengungkap dugaan korupsi ini. Terakhir jaksa memeriksa anggota Komisi V DPRD NTB TGH. Sholah Sukarnawadi. Selain Sukarnawardi, Kejati NTB juga telah memeriksa dan memanggil sejumlah pihak dalam perkara ini.

Sebagai informasi, kasus ini bermula dari dugaan pemotongan program Pokir Anggota DPRD NTB Periode 2019-2024 yang sudah menjadi Daftar Pelaksanaan Anggaran di APBD NTB tahun 2025. Program Pokir tersebut memang masih menjadi hak anggota DPRD NTB sebelumnya. Karena berasal dari penjaringan aspirasi mereka dan juga disahkan dalam APBD tatkala mereka masih menjabat.

Dugaannya, dalam pemotongan program Pokir tersebut ada beberapa oknum anggota dewan baru di DPRD NTB yang disinyalir mengkoordinir pembagian uang kepada rekan-rekannya sesama anggota dewan baru.

Uang yang dibagikan tersebut diduga merupakan fee dari anggaran program yang akan didapatkan para anggota dewan. Fee itu disinyalemen bersumber dari pemotongan Pokir 39 anggota DPRD NTB periode sebelumnya yang tidak terpilih kembali. (mit)

Jaksa Telaah Dokumen Hasil Geledah Kantor Pertanahan Lombok Barat

globalfmlombok.com
-
0
Jaksa Telaah Dokumen Hasil Geledah Kantor Pertanahan Lombok Barat

Mataram (globalfmlombok.com) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram mulai menelaah dokumen hasil penggeledahan di Kantor Pertanahan Lombok Barat. Penggeledahan tersebut berkaitan dengan penyidikan dugaan penjualan aset milik Pemerintah Daerah Lombok Barat berupa tanah kas desa (pecatu).

Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Mataram Muhammad Harun Al-Rasyid, Rabu (24/9/2025) mengatakan, dokumen yang disita berkaitan dengan penerbitan sertifikat tanah milik Pemkab Lobar yang kini atas nama Kepala Desa Bagik Polak.

Harun mengaku tidak dapat merinci dokumen sitaan tersebut terkait apa saja. Yang jelas kata dia, seluruh dokumen yang disita berkaitan dengan penerbitan sertifikat tanah oleh Kades Bagik Polak.

“Kami harus meneliti apa yang kami dapatkan kemarin. Nanti kami akan melakukan pendalaman ke semua sektor,” jelasnya.

Penyidik akan meneliti hasil geledah  tersebut untuk melengkapi bukti-bukti yang telah jaksa pegang di tahap penyidikan.

Tim Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram melakukan penggeledahan terhadap Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat (Lobar), pada Selasa (23/9/2025).

Penggeledahan dilakukan di beberapa ruangan yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat. Yakni di Ruang Bidang Pendaftaran dan Penetapan Hak, Bidang Pengukuran, Bidang Sengketa dan di ruangan Arsip milik Kantor Pertanahan/BPN Lombok Barat.

Dari penggeledahan tersebut, Tim Jaksa Penyidik berhasil menyita 36 item dokumen yang berhubungan dengan perkara dugaan penjualan aset daerah tersebut.

Audit Kerugian Negara

Dia membeberkan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB saat ini tengah melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara (PKKN) terhadap kasus ini. “Perhitungan kerugian negara kini masih proses,” tandasnya.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Mataram, Mardiyono sebelumnya menjelaskan, tanah yang menjadi objek perkara seluas 36 are dan semula berstatus sebagai tanah pecatu milik Dusun Karang Sembung. Namun, lahan tersebut berubah status menjadi milik pribadi dan dijual pada 2020 seharga Rp180 juta.

“Penyimpangannya jelas, tanah milik negara hilang. Modusnya klasik, ada gugatan, lalu berdamai, muncul putusan. Berdasarkan putusan itu, tanah dijual oleh pihak yang menang, padahal belum tentu dia pemilik sah,” terang Mardiyono.

Dari total nilai transaksi Rp360 juta, pembeli baru membayar setengahnya. Sisanya dijanjikan setelah tidak ada persoalan hukum. Namun karena kasus mencuat, pembayaran tidak dilanjutkan. Saat ini, tanah tersebut telah disita sebagai barang bukti.

Menurutnya, tanah pecatu tersebut berada di wilayah administratif Desa Bagik Polak, tetapi tercatat sebagai aset Dusun Karang Sembung.

“Lucunya, tanah itu bukan milik Desa Bagik Polak, tapi dijual oleh aparatnya,” ujarnya.

Persoalan muncul sejak program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2018, ketika tiba-tiba terbit sertifikat atas nama pribadi Kepala Desa Bagik Polak. Padahal, berdasarkan arsip warkah dan SK Bupati, lahan tersebut adalah milik Pemda Lombok Barat dan digunakan sebagai tanah pecatu oleh Dusun Karang Sembung.

“Sertifikat itu sekarang atas nama pembeli terakhir. Sebelum dijual, itu tanah pecatu Karang Sembung. Tapi kemudian dialihkan oleh Kades Bagik Polak,” kata Mardiyono.

Dia menambahkan, SK sertifikat sempat dibatalkan setelah diprotes warga, namun lahan tetap berpindah tangan.

Dalam kasus ini, penyidik telah membidik satu orang sebagai calon tersangka. “Untuk sementara, calon tersangkanya satu orang, tapi tidak menutup kemungkinan bertambah. Indikasi kuatnya mengarah ke aparat desa,” pungkasnya. (mit)

Angkut Kru dan Pembalap MotoGP, Garuda Siapkan Tiga Charter Flight dari Jepang

globalfmlombok.com
-
0
Angkut Kru dan Pembalap MotoGP, Garuda Siapkan Tiga Charter Flight dari Jepang

Praya (globalfmlombok.com) – Maskapai Garuda Indonesia telah menyiapkan sebanyak tiga charter flight untuk mengangkut para kru dan pembalap MotoGP dari Bandara Internasional Narita Jepang langsung ke Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM). Dengan seluruh penerbangan direncanakan pada Senin, 29 September 2025 mendatang.

“Sampai hari ini informasinya ada tiga charter flight dari maskapai Garuda Indonesia rute Narita-Lombok di tanggal 29 September 2025 mendatang,” sebut General Manager PT. Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Lombok Aidhil Philip Julian, dalam keteranganya, Rabu, 24 September 2025.

Selain itu selama periode gelaran MotoGP Mandalika awal Oktober mendatang, pihaknya juga sudah menerima sebanyak 28 permintaan extra flight. Terhitung mulai tanggal 29 September hingga 6 Oktober 2025. Dengan Garuda Indonesia menjadi maskapai yang paling banyak meminta extra flight yakni 18 penerbangan. Kemudian maskapai AirAsia delapan penerbangan serta Pelita Air sebanyak dua  penerbangan.  Terbanyak untuk rute Jakarta-Lombok.

Kemudian untuk pengangkutan logistic pendukung event MotoGP, total ada lima penerbangan yang dijadwalkan masuk dari maskapai Qatar Airways. Di mana seluruh penerbangan menggunakan pesawat Boeing 777. Dijadwalkan tiba selama dua hari pada 29 dan 30 September 2025 mendatang.

“Pesawat kargo pertama dijadwalkan tiba pukul 21.05 Wita pada tanggal 29 September 2025. Dan, empat penerbangan lainnya tiba pada pukul 00.05, 14.35, 17.00, dan 22.10 Wita tanggap 30 September 2025, langsung dari dari Narita International Airport (NRT) Jepang,” ujarnya.

Untuk mengakomodasi permintaan penerbangan tambahan dari maskapai selama periode MotoGP, BIZAM akan beroperasi selama 24 jam. Seluruh infrastruktur, fasilitas dan personel di BIZAM juga telah dipersiapkan secara optimal. Guna menyambut kedatangan kargo logistik MotoGP, para pembalap, tim ofisial, hingga penonton ajang balap motor terbesar di dunia tersebut.

“Khusus untuk personel yang akan mendukung kelancaran operasional bandara, kita siapkan sebanyak 307 orang. Terdiri dari 267 personel internal. Ditambah 40 personel eksternal yang berasal dari stakeholder terkait,” kata Aidhil.

Tidak hanya itu, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan tiga bandara. Yakni Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, Bandara Juanda Surabaya dan Bandara Blimbingsari Banyuwangi sebagai bandara alternative.  Untuk penempatan parkir pesawat jika terjadi penambahan pergerakan pesawat selama event MotoGP nantinya.

“Intinya BIZAM bersama seluruh stakeholder berkomitmen memberikan pelayanan terbaik. Dengan mengutamakan aspek keselamatan, keamanan dan kenyamanan demi kesuksesan MotoGP Mandalika 2025,” tandasnya. (kir)

Warga Tuntut Gubernur Iqbal Selesaikan Sejumlah Masalah Agraria di NTB

globalfmlombok.com
-
0
Warga Tuntut Gubernur Iqbal Selesaikan Sejumlah Masalah Agraria di NTB

Mataram (globalfmlombok.com) – Puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Demokrasi Baru untuk Kedaulatan Rakyat (ADBR) NTB menuntut Gubernur, Dr.H.Lalu Muhamad Iqbal untuk menyelesaikan sejumlah masalah agraria di daerah ini.

Sejumlah persoalan itu mulai dari masalah lahan di kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika, persoalan air bersih di Bendungan Meninting, persoalan lahan di Sembalun, hingga menuntut untuk memberhentikan proyek pembangunan Kereta Gantung Rinjani.

Ketua Agra NTB, Khairudin mengatakan, konflik tanah yang terjadi di NTB ini sudah bertahun-tahun terjadi namun tak kunjung selesai. Bahkan, baru-baru ini, warga yang berjualan di Pantai Tanjung Aan turut menjadi korban karena pembangunan Beach Club.

“Kami ingin bersama Pak Gubernur, dibentuknya tim independen melakukan kajian bersama-sama untuk objektif menilai seluruh persoalan yang ada di Mandalika,” ujarnya, Rabu, 24 September 2025.

Menurutnya, pembangunan yang dilakukan di KEK Mandalika yang tujuannya untuk mensejahterakan rakyat, malah berbalik menyengsarakan. Yang mana rakyat digusur tanpa ada solusi yang diberikan. “Ini mau mensejahterakan rakyat, tapi rakyat yang mana mau disejahterakan,” lanjutnya.

Tak hanya Khairudin, pemilik Aloha yang terdampak penggusuran di Tanjung Aan, Kartini berharap pemerintah dapat memberikan solusi terkait kondisi saat ini. “Kami tidak ingin menjadi tamu di atas tanah kami sendiri,” katanya.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal yang menemui massa berjanji akan menyelesaikan persoalan tanah di kawasan Mandalika itu. ‘’Tentu kita akan selesaikan satu persatu, apa yang disampaikan teman-teman menjadi gambaran mengenai situasi yang lebih luas,” kata Iqbal.

Adapun 15 tuntutan warga itu adalah mujudkan Reforma Agraria sejati sebagai basis pembangunan industri nasional, mewujudkan pendidikan yang ilmiah, demokratis dan mengabdi pada rakyat. Mencabut dan mengevaluasi PSN Mandalika dan Meninting karena terbukti melanggar HAM.

Selanjutnya mencabut izin perusahaan tambang Galian C di Desa Korleko, mencabut UU Ciptaker Nomor 06 Tahun 2023 beserta aturan turunannya.

Warga juga menuntut pemerintah untuk membentuk tim independen penyelesaian sengketa tanah di KEK Mandalika, pemukiman kembali, kompensasi, dan pemulihan ekonomi berdasarkan Resettlement Action Plan (RAP).

Pemerintah harus menangguhkan seluruh pembangunan di KEK Mandalika dan membuat moratorium serta menjalankan konsultasi bermakna berdasarkan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC). Harus menghentikan seluruh skena palsu transisi energi yang nyatanya menjadi wajah ekspansi monopoli baru atas tanah. Menghentikan seluruh proses izin dan eksploitasi di Gunung Rinjani.

Kemudian, pemerintah harus membuat kebijakan perlindungan pekerja porter atas jaminan upah dan keselamatan kerja. BPN harus segera menerbitkan surat pembatalan HGU PT SKE dan memberikan jaminan hak atas tunah kepada petani Sembalum yang telah menggarap tanahnya lebih dari 29 tahun.

Pemda harus memastikan akses air bersih dan lingkungan hidup yang sehat bagi perempuan dan anak di Desa terdampak Bendungan Meninting. Lalu, menjamin pekerjaan layak berbasis ekonomi kaum tani pedesaan dan menghentikan praktik migrasi paksa sebagai PMI.

Pemerintah juga harus meningkatkan perlindungan kesehatan perempuan dari dampak krisis air dan lingkungan dengan lavanan kesehatan yang terjangkau dan berbasis gender. Serta mengevaluasi sistem pembayaran UKT dan secara berangsur-angsur menyusun kebijakan menggratiskan pendidikan tinggi. (era)

Atut, Siswi SD Asal NTB Wakili Indonesia di Ajang Bergengsi WIMO 2026 China

globalfmlombok.com
-
0
Atut, Siswi SD Asal NTB Wakili Indonesia di Ajang Bergengsi WIMO 2026 China

Mataram (globalfmlombok.com) – Qashiratut Tharfi Paranata atau Atut, bocah Sekolah Dasar (SD) asal NTB menjadi salah satu perwakilan Indonesia di World International Mathematics Olympiade (WIMO) 2026 di Shenzhen, China. Keberhasilan tersebut, Atut capai setelah menyabet dua medali emas pada perhelatan matematika tingkat dunia lainnya.

Ibu Atut, Evi Diansari pada Rabu, 24 September 2025 mengatakan, sebelumnya Atut sudah mengikuti tiga olimpiade matematika tingkat dunia yakni International Mathematics Olympiade (IMO) 2025, Big Bang Competition (BBC) 2025, dan Hong Kong International Mathematics Olympiade (HKIMO) 2025.

Dari tiga ajang matematika internasional itu, Atut berhasil menyabet dua medali emas dan satu medali bronze. Dengan catatan tersebut, saat ini Atut sudah mengoleksi 19 medali (emas, silver, bronze) dan dipastikan akan mengikuti ajang matematika paling bergengsi di dunia yakni WIMO yang akan diselenggarakan di Shenzhen, China tahun depan.

Keikutsertaan Atut di ajang WIMO 2026 adalah kali pertama baginya. Dalam ajang kelas dunia tersebut nantinya, Atut akan bersaing dengan seluruh anak di penjuru dunia dan berjuang untuk mengharumkan nama Indonesia dan NTB.

“Kalau yang kemarin finalnya di tiga lomba itu masih dia memakai dua bahasa. Ada (bahasa) Inggris dan Indonesia. Informasi yang saya dapat kalau nanti WIMO-nya itu semua sudah full Inggris” jelas Evi.

Dengan jenis dan model soal yang sedikit berbeda dari olimpiade-olimpiade sebelumnya, menjadi tantangan bagi Atut. Sebab, pada ajang sebelumnya, Atut terbiasa menjawab soal dalam dua bahasa sekaligus yakni Inggris dan Indonesia.

“Mungkin sekarang mulai persiapan dia. Pertama, membiasakan ke soal yang memang full (bahasa) Inggris,” tuturnya.

Gelaran WIMO 2026, Shenzhen, China akan berlangsung selama dua hari yakni pada 3-4 Januari 2026. Atut, akan berangkat dari Lombok ke Jakarta pada Kamis (1/1/2026) dan pada hari berikutnya lepas landas ke China.

Untuk biaya keberangkatan, Evi mengaku menggunakan dana sendiri. Ia menyebut, total biaya transportasi dan akomodasi pulang pergi dari NTB ke China menghabiskan dana sebesar Rp 30-an juta.

“Dari pembiayaan sejak penyisihan, final, ataupun besok akan berangkat itu sejauh ini kami mandiri,” sebutnya.

Evi berharap, dengan semua perjuangan yang diupayakannya selama ini, Atut dapat memberikan hasil terbaik. “Memang kami mengharapkan yang terbaik, tapi apapun nanti hasilnya itu sudah kehendakNya. Tetapi, dalam waktu dua bulan ini kami akan berusaha untuk mempersiapkan diri,’’ ujarnya. (sib)

Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II Minus -0,82 Persen, Di Luar Tambang Pertumbuhan Ekonomi NTB 6,08 Persen

globalfmlombok.com
-
0
Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II Minus -0,82 Persen, Di Luar Tambang Pertumbuhan Ekonomi NTB 6,08 Persen

Mataram (globalfmlombok.com) – Pertumbuhan ekonomi NTB di triwulan II tahun 2025 menempati posisi ke 37 dari 38 provinsi di Indonesia. NTB dengan pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi -0,82 persen berada di posisi kedua terendah setelah Papua Tengah dengan kontraksi hingga -9,83 persen.

Kepala Badan Pusat Statistika (BPS) NTB, Wahyudin menjelaskan, minusnya pertumbuhan ekonomi di triwulan kedua tahun 2025 disebabkan oleh kontraksi tambang yang mencapai 29,9 persen. Fenomena serupa juga terjadi di triwulan pertama, pada saat itu pertumbuhan ekonomi NTB hingga -2,32 persen.

“Kalau di luar tambang, kondisinya baik. Bahkan pertumbuhannya lebih tinggi dibanding triwulan I,” ujarnya, Rabu, 24 September 2025. Di luar tambang, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) NTB di triwulan II mencapai 6,08 persen. Hal ini menunjukan kontraksi ekonomi pada bulan Juni lalu tidak begitu berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat.

Hal yang sama disampaikan oleh Pj Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, H.Lalu Mohammad Faozal, S.Sos.M.Si. Kendati pertumbuhan ekonomi yang minus ini tidak berpengaruh terhadap masyarakat, Pemprov NTB tetap berupaya untuk meningkatkan LPE.

‘’Sebenarnya kalau kita keluarkan tambang pertumbuhan ekonomi kita 6,08 persen. Artinya masyarakat fine-fine saja. Yang terdampak dari penurunan tambang itu ternyata tidak banyak. Daya beli masyarakat masih tetap terjaga,’’ katanya.

Salah satu langkah yang dilakukan Pemprov NTB adalah dengan mengirim surat ke pusat meminta adanya relaksasi tambang PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT). Hingga saat ini, Pemerintah Pusat yang dalam hal ini Kementerian ESDM belum menyanggupi permintaan PT AMNT dan Pemprov NTB tersebut.

Tetapi, Faozal meyakini, dalam beberapa pekan ke depan Pemprov NTB akan mendapat jawaban bahwa PT Amman akan diizinkan kembali melakukan ekspor barang mentah. “Kita lagi dorong, dalam minggu ini info dari Amman kita sudah boleh mengeskpor konsentrat. Dalam minggu depan ini. Kalau itu sudah mulai ekspor, kontraksi itu bisa tertolong dengan ekspor itu,” jelasnya.

Menurut Faozal, saat ini terdapat hampir 200 ton tumpukan konsentrat di PT AMNT. Akibatnya, PT Amman tidak bisa lagi melakukan penambangan karena tidak memiliki tempat untuk menumpuk konsentrat karena Smelter belum bisa beroperasi.

“Solusinya harus ekspor. PT AMNT juga sudah meminta untuk melakukan relaksasi ekspor terhadap konsentrat yang ada di AMNT. Mudah-mudahan ada keputusan terbaik dalam satu atau dua pekan ke depan,” pungkasnya. (era)

ITDC Pastikan Dukungan Penuh Pemerintah dan Masyarakat di MotoGP Mandalika 2025

globalfmlombok.com
-
0
ITDC Pastikan Dukungan Penuh Pemerintah dan Masyarakat di MotoGP Mandalika 2025

Mataram (globalfmlombok.com)–

Direktur Operasi Injourney Tourism Development Corporation (ITDC) Troy Reza Warokka menegaskan penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2025 mendapat dukungan penuh dari pemerintah, pemerintah daerah, DPR RI, hingga masyarakat sekitar kawasan Mandalika.

Hal itu disampaikan Troy kepada wartawan dalam rangkaian pertemuan bersama Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dan Komisi X DPR RI di Pendopo Gubernur NTB, Rabu (25/9/2025) malam.

Menurut Troy, dukungan masyarakat desa sekitar Mandalika menjadi kunci penting keberhasilan ajang balap internasional tersebut. “MotoGP sudah empat kali digelar dan masyarakat merasakan manfaat langsungnya, baik secara ekonomi maupun sosial,” ujarnya.

Sejumlah kegiatan pra-event juga telah disiapkan untuk meramaikan gelaran tahun ini. Di antaranya Riders Parade MotoGP di Kota Mataram pada 1 Oktober, serta program School Visit atau Riders Goes to School pada 2 Oktober. “Program ini dirancang untuk menghadirkan MotoGP lebih dekat dengan masyarakat sekaligus memberi pengalaman edukatif bagi generasi muda Lombok,” tambah Troy.

Selain balapan, berbagai hiburan turut disiapkan, mulai dari penampilan Dewa 19 dan Nassar, hingga bintang tamu baru yang akan diumumkan dalam waktu dekat. Nuansa acara akan mengangkat tema nasionalisme dengan dominasi merah putih, sejalan dengan semangat 80 tahun Indonesia merdeka dan tagline NTB Mendunia.

“Kalau tema lebih kepada nasionalisme patriotik, nuansanya lebih ke merah putih, kita gelorakan semangat 80 tahun Indonesia. kita ingin membawa Indonesia mendunia, juga NTB mendunia, sejalan dengan tagline yg diusung gubernur,” kata Troy.

Troy juga menyebut dukungan penuh datang dari pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Bahkan, Komisi X DPR RI yang melakukan kunjungan ke Sirkuit Mandalika turut menyatakan siap membantu persoalan hosting fee MotoGP. “Kehadiran mereka menjadi tambahan semangat bagi kami. MotoGP bukan hanya tentang olahraga, tapi juga pariwisata dan ekonomi nasional,” kata Troy.(ris)

Produksi Tinggi, Dirut Bulog Tegaskan NTB Jadi Fokus Utama Serapan Jagung dan Gabah

globalfmlombok.com
-
0
Produksi Tinggi, Dirut Bulog Tegaskan NTB Jadi Fokus Utama Serapan Jagung dan Gabah

Mataram (globalfmlombok.com) –

Direktur Utama Perum Bulog, Rizal Ramdhani, menegaskan Nusa Tenggara Barat  akan menjadi salah satu daerah prioritas dalam program penyerapan jagung nasional tahun 2025.

Bulog menargetkan dapat menyerap hingga 1 juta ton jagung secara nasional hingga akhir Desember 2025, dengan kontribusi signifikan dari NTB yang dikenal sebagai salah satu sentra produksi jagung terbesar di Indonesia.

Dalam kunjungan kerjanya ke NTB, Rabu, 24 September 2025, Rizal didampingi Pimpinan Wilayah Perum Bulog NTB, Mara Kamin Siregar melakukan pertemuan dengan Gubernur NTB, Dr. H. Lalu. Muhamad Iqbal di kantor gubernur.

Rizal menjelaskan bahwa Bulog ingin memastikan komitmen penyerapan hasil panen petani tetap berjalan maksimal.

“Produksi jagung NTB luar biasa, sehingga kami prioritaskan untuk diserap oleh Bulog. Tadi kami sudah bertemu dengan Gubernur NTB untuk membahas strategi ke depan agar penyerapan ini berjalan optimal,” ujarnya.

Hingga saat ini, capaian serapan jagung nasional baru mencapai sekitar 100 ribu ton. Oleh karena itu, Bulog mendorong petani NTB tidak perlu ragu menjual hasil panennya.

“Masih banyak yang perlu kami serap. Kami pastikan hasil panen petani NTB akan kami beli dengan harga pembelian pemerintah,” tegasnya.

Selain jagung, Bulog juga tetap melanjutkan penyerapan gabah dari petani. Target awal pemerintah sebesar 3 juta ton gabah telah tercapai per Agustus 2025, namun pada September ini, Badan Pangan Nasional kembali menugaskan Bulog untuk menyerap gabah tambahan.

“Petani tidak perlu khawatir. Bulog tetap menyerap gabah kering panen (GKP) dengan harga Rp6.500 per kilogram GKP (Gabah Kering Panen) sesuai ketetapan pemerintah,” jelas mantan Danrem 162/WB ini.

Ia mengingatkan agar petani menjual gabah dalam kondisi sudah matang panen, bukan gabah yang masih muda. Hal itu penting agar kualitas beras yang dihasilkan lebih baik dan tidak cepat rusak.

Rizal juga menyinggung dukungan pemerintah untuk program swasembada pangan ini. terutama kapasitas gudang penyimpanan yang terbatas untuk menyerap gabah dan beras secara maksimal di NTB.

Menurutnya, Bulog mendapat dukungan penuh dari Polri. Kapolri telah membangun gudang-gudang jagung di hampir seluruh Polda di wilayah sentra produksi, termasuk tiga gudang di NTB.

“Gudang-gudang ini akan segera dimanfaatkan Bulog setelah ada mekanisme kerja sama resmi dengan Polri,” katanya.

Bulog juga akan melibatkan berbagai pihak dalam pelaksanaan penyerapan, mulai dari TNI-Polri hingga perangkat desa. Bahkan, generasi muda seperti karang taruna akan diberdayakan untuk ikut membantu dalam distribusi maupun kegiatan di koperasi desa.

“Ke depan, pintu penyerapan Bulog akan diarahkan melalui koperasi Merah Putih. Petani menjual ke koperasi, lalu Bulog membeli dari koperasi. Dengan begitu, koperasi juga ikut hidup dan berperan dalam ekosistem pangan,” papar Rizal.

Dengan strategi ini, Bulog berharap tidak hanya menjaga harga dan daya serap hasil panen petani, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan nasional serta mendorong peran kelembagaan desa.

“Harapan kami, petani tenang, produksi terserap, dan kesejahteraan mereka meningkat,” pungkasnya.(bul/ris)

NTB Siap Jadi Tuan Rumah PON 2028, Komisi X DPR RI Dukung Pembukaan di Lombok

globalfmlombok.com
-
0
NTB Siap Jadi Tuan Rumah PON 2028, Komisi X DPR RI Dukung Pembukaan di Lombok

Mataram (globalfmlombok.com)-

Komisi X DPR RI menegaskan dukungannya agar Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII tahun 2028. Hal itu disampaikan dalam kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI bidang olahraga, saat bertemu Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal dan stakeholder di Pendopo Gubernur, Rabu (24/9/2025) malam.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, H. Lalu Hadrian Irfani, mengatakan bahwa meski anggaran PON 2028 masih sangat minim, pihaknya optimistis dukungan pemerintah pusat akan meningkat setelah penetapan resmi NTB sebagai tuan rumah.

“Dari sisi kesiapan, NTB sudah sangat layak. Kita sudah buktikan dengan suksesnya penyelenggaraan MotoGP sebanyak tiga kali, dan sebentar lagi akan kembali digelar MotoGP di Mandalika. Soal akomodasi hotel yang sempat jadi pertanyaan di Jakarta, NTB juga sudah siap,” ujar Hadrian saat memimpin jalannya diskusi.

Ia menambahkan, seluruh anggota Komisi X sepakat mendukung NTB sebagai tuan rumah. Bahkan, ia berharap acara pembukaan PON bisa dilaksanakan di NTB agar menjadi momentum kebangkitan olahraga sekaligus pariwisata daerah.

Sementara itu, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan kesiapan daerahnya untuk menjadi tuan rumah PON 2028. NTB, kata dia, telah melakukan pemanasan dengan sukses menjadi tuan rumah berbagai multi-event, termasuk Festival Olahraga Rekreasi Nasional (Fornas) VIII.

“Pengalaman mengelola Fornas dengan persiapan hanya tiga bulan lebih menjadi pembelajaran luar biasa bagi kami. Alhamdulillah, Fornas berjalan lancar. Hal ini menjadi modal utama untuk menyambut PON 2028 yang membutuhkan persiapan lebih panjang dan matang,” ujar Iqbal.

Menurutnya, aspirasi dari sejumlah cabang olahraga (cabor) agar NTB menjadi tuan rumah turut memperkuat tekad pemerintah provinsi. “Kami akan berusaha maksimal agar NTB dapat menjadi tuan rumah multi-event olahraga nasional ini,” kata Iqbal.(ris)

1...310311312...389Halaman 311 dari 389