Beranda blog Halaman 306

Pertumbuhan Ekonomi 2025, NTB Perlu 8 Persen dalam Tiga Bulan untuk Penuhi Target Nasional

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Pusat menargetkan pertumbuhan ekonomi NTB di tahun 2025 bertumbuh 7 persen. Sepertinya membutuhkan kerja keras mengingat pertumbuhan ekonomi NTB selama dua triwulan merosot. Masing-masing di triwulan I ekonomi NTB mengalami kontraksi -1,43 dan di triwulan II kontraksi mencapai -0,82.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, Wahyudin menyatakan, di sisa tiga bulan tahun 2025, NTB membutuhkan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen untuk memenuhi target Pemerintah Pusat tersebut.

“Target Pusat untuk NTB di tahun 2025 pertumbuhan ekonomi mencapai 7 persen. Kalau kita akumulasikan triwulan I dan II, pertumbuhan minus -0,11 persen. Butuh sekitar 8 persen lagi,” ujarnya pada acara Bincang Kamisan, Kamis, 2 Oktober 2025.

Target untuk NTB lanjutnya, merupakan target tertinggi kedua dari 38 provinsi di Indonesia. Tingginya target itu untuk mendukung target rata-rata 7 persen pertumbuhan ekonomi nasional. “Di tahun 2025 targetnya 7 persen. Kemudian di tahun 2029, 9,3 persen targetnya,” lanjutnya.

Menurutnya, Pemprov NTB tidak mungkin mencapai target itu. Kecuali ada kebijakan lain dari Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memberikan kelonggaran kepada PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) untuk melakukan ekspor konsentrat tembaga.

“Tapi belum tentu kita pesimis. Kecuali ada semacam regulasi yang memperbolehkan tambang itu bisa ekspor. Karena ada pengaturan dilarang untuk ekspor barang mentah, agak sulit kita mendapatkan pertumbuhan ekonomi positif,” jelasnya.

Wahyudin melanjutkan, sektor tambang sangat memengaruhi pertumbuhan ekonomi NTB. Sebab, sektor ini merupakan share tertinggi kedua setelah sektor pertanian. “Pada saat terjadi penurunan produksi, share jadi 16 persen dari sebelumnya yang hampir 20 persen,” ungkapnya.

Relaksasi Tambang PT AMNT Jadi Kunci Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi NTB

Ekonom Universitas Mataram, Dr. Iwan Harsono menyatakan relaksasi tambang PT AMNT jadi penentu pertumbuhan ekonomi NTB di tahun 2025. Meski selama delapan bulan terakhir pusat belum juga menyanggupi permintaan ekspor konsentrat tembaga tersebut.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi NTB yang ditargetkan oleh pusat itu tidak rasional. Apalagi hingga kini mereka belum juga mengizinkan PT AMNT untuk melakukan relaksasi tambang. “Untuk mencapai itu harus perlu konsultasi, lobby, dan secepatnya. Kerja-kerja, harus segera. Sebenarnya yang harus berjuang untuk ekspor konsentrat itu pusat, karena dia yang menargetkan,” katanya.

Kepala BPS NTB, Wahyudin melanjutkan, pertumbuhan ekonomi NTB di luar tambang para triwulan kedua tahun 2025 naik mencapai 6,08 persen. Hal ini menunjukkan ekonomi masyarakat cukup stabil.

“Kalau di luar tambang, kondisinya baik. Bahkan pertumbuhannya lebih tinggi dibanding triwulan I,” pungkasnya. (era)

Polda NTB Usut Dugaan Korupsi Bansos Pokir DPRD Kota Mataram 2023

Mataram (globalfmlombok.com) – Kepolisian Daerah (Polda) NTB tengah mengusut kasus dugaan korupsi penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) dari dana pokok pikiran (Pokir) DPRD Kota Mataram 2023.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda NTB Kombes Pol FX. Endriadi, Kamis (2/10/2025) mengatakan, pengusutan kasus tersebut telah naik ke tahap penyidikan.

Naiknya kasus tersebut ke tahap penyidikan setelah kepolisian menemukan dua alat bukti. “Ya, dasarnya itu (dua alat bukti),” tuturnya.

Endriadi tidak merinci terkait bagaimana perkembangan penanganan kasus dugaan korupsi penyaluran Bansos Pokir DPRD Mataram 2023. Dia mengaku saat ini belum memegang data lengkapnya.

Begitu juga dengan berapa dan siapa saja yang pihaknya kini telah periksa. “Nanti saya tanyakan ke penyidiknya,” terangnya.

Selain pengusutan di Polda NTB, kasus penyaluran Bansos melalui dana Pokir DPRD Kota Mataram itu juga kini tengah diusut Kejari Mataram. Namun tahunnya berbeda.

Kejari Mataram mengusut Pokir DPRD Kota Mataram tahun 2022. Sedangkan Polda NTB mengusut penyaluran Bansos dari Pokir DPRD Kota Mataram tahun 2023.

Dalam pengusutan Kejari Mataram, pada 2022, DPRD Kota Mataram mendapatkan suntikan Anggaran Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) Rp92 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk menjalankan program Bansos yang dimasukkan pada anggaran Pokir.

Penyalarunnya dilakukan melalui Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram. Penyidik Kejari Mataram menemukan sejumlah kejanggalan dalam proses penyaluran bansos tersebut.

Salah satunya adalah tidak adanya survei terhadap kelompok penerima bantuan. Bahkan, ditemukan kelompok penerima yang fiktif atau baru terbentuk menjelang penyaluran.

Jaksa juga menemukan tidak adanya petunjuk teknis (juknis) yang jelas mengenai siapa saja yang berhak menerima bantuan dan berapa besarannya.

Penyaluran bansos diketahui bervariasi, mulai dari Rp2,5 juta hingga Rp50 juta. Penerima bansos pun terdiri dari kelompok dan perorangan, bahkan yang menerima nominal terbesar justru individu.

Dalam proses penyidikan, Kejari Mataram juga menerima petunjuk dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB mengenai dokumen dan data yang perlu dilengkapi. Rekomendasi tersebut akan ditindaklanjuti oleh penyidik. (mit)

Jaksa Periksa Wakil Ketua DPRD NTB, Muzihir di Penyidikan Kasus Dugaan Dana “Siluman” Pokir Dewan

Mataram (globalfmlombok.com) – Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB memeriksa Wakil Ketua III DPRD Provinsi NTB Drs. H. Muzihir, Kamis (2/10/2025). Pemeriksaan Muzihir berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi penyerahan dan pengelolaan anggaran pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD NTB 2025.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati NTB, Efrien Saputra membenarkan terkait pemeriksaan Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

“Ya, betul yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dana ‘siluman’,” kata Efrien.

Sementara itu, Muzihir ketika ditemui media seusai menjalani pemeriksaan enggan berkomentar apapun.

“Ndak ada, ndak ada. Tanya saja yang di atas,” ucap dia sembari bergegas memasuki mobil.

Dari pantauan Suara NTB, pimpinan DPRD NTB itu terlihat datang ke Kejati NTB sekitar pukul 11.00 Wita. Dia kemudian keluar dari ruang pemeriksaan Pidana Khusus pada pukul 12.38 Wita.

Dia terlihat datang ke Kejati NTB mengenakan batik corak songket berwarna ungu.

Muzihir sempat akan keluar melalui pintu belakang atau pintu basement Kejati. Namun, setelah mengetahui wartawan telah di sana, ia pun kembali naik ke atas dan keluar melalui pintu lobi Kejati.

Terima Pengembalian Uang Rp1,85 Miliar

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTB, Wahyudi, Kamis (25/9/2025) mengaku telah menerima pengembalian uang (mengamankan) Rp1,85 miliar dalam kasus ini.

“Jumlahnya sekarang yang dititipkan ada Rp1,85 miliar,” ucap Wahyudi.

Namun, dia mengaku belum mengetahui siapa dan berapa jumlah anggota dewan yang datang mengembalikan uang tersebut.

“Berapa jumlahnya (yang mengembalikan) belum tahu, jelasnya nanti,” katanya.

Uang Rp1,85 miliar itu nantinya akan menjadi barang bukti. “Kita sita sebagai barang bukti, bisa jadi alat bukti petunjuk penanganan perkara yang dimaksud,” jelasnya.

Ditanya terkait dugaan uang siluman tersebut berasal dari kontraktor atau uang direktif dari Pemprov NTB, Wahyudi mengaku belum mengetahuinya.

“Itu nanti belum tahu saya, dana itu belum tahu saya sumbernya,” tuturnya.

Terkait siapa pemberi uang siluman itu, penyidik masih perlu mendalaminya di tahap penyidikan.

“Karena kita saat ini masih penyidikan. Nanti ada saatnya setelah tahapan penyidikan, akan kami sampaikan,” tambahnya.

Terkait peningkatan status kasus ke tahap penyidikan, Mantan Wakil Kepala Kejati Jawa Barat itu menegaskan bahwa perkara ini telah jelas memiliki unsur perbuatan melawan hukum.

Oleh karena itu terang dia, penyidik punya kewajiban untuk menelusuri dan menemukan siapa tersangka di balik kasus ini.

“Menemukan siapa tersangkanya. Menemukan alat-alat buktinya,” tandasnya.

Telah Periksa Beberapa Pihak Dugaan Dana “Siluman”

Di tahap penyelidikan, Pidsus Kejati NTB telah memeriksa beberapa pihak untuk mengungkap dugaan korupsi dana “siluman” ini. Terakhir jaksa memeriksa anggota Komisi V DPRD NTB TGH. Sholah Sukarnawadi. Selain Sukarnawardi, Kejati NTB juga telah memeriksa dan memanggil sejumlah pihak dalam perkara ini.

Sebagai informasi, kasus ini bermula dari dugaan pemotongan program Pokir Anggota DPRD NTB Periode 2019-2024 yang sudah menjadi Daftar Pelaksanaan Anggaran di APBD NTB tahun 2025. Program Pokir tersebut memang masih menjadi hak anggota DPRD NTB sebelumnya. Karena berasal dari penjaringan aspirasi mereka dan juga disahkan dalam APBD tatkala mereka masih menjabat.

Dugaannya, dalam pemotongan program Pokir tersebut ada beberapa oknum anggota dewan baru di DPRD NTB yang disinyalir mengkoordinir pembagian uang kepada rekan-rekannya sesama anggota dewan baru.

Uang yang dibagikan tersebut diduga merupakan fee dari anggaran program yang akan didapatkan para anggota dewan. Fee itu disinyalemen bersumber dari pemotongan Pokir 39 anggota DPRD NTB periode sebelumnya yang tidak terpilih kembali. (mit)

Pol PP Lotim Tidak Temukan Dapur MBG Gunakan Elpiji Bersubsidi

0

Selong (globalfmlombok.com) – Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) Lombok Timur (Lotim) menyisir 88 Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggunakan gas elpiji bersubsidi. Hasil pemeriksaan, tidak ditemukan satupun dapur MBG ini menggunakan gas melon ukuran 3 kilogram (kg) tersebut.

Demikian disampaikan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Lotim, Slamet Alimin menjawab Suara NTB saat dikinfirmasi, Rabu, 1 Oktober 2025 kemarin. Diketahui, Bupati Lotim, H. Haerul Warisin sebelumnya telah memerintahkan Pol PP untuk mengecek langsung fakta adanya dugaan kelangkaan elpiji melon tersebut akibat digunakan oleh SPPG.

Hasil koordinasi awal, jumlah Dapur SPPG di Lotim 78 unit se-Lotim dari 159 target yang akan dibangun. Dalam pelaksanaan pemeriksaan, ternyata sudah beroperasi sebanyak 88 unit dan semuanya katanya sudah didatanggi langsung oleh Personel Pol PP Lotim.

Menurut pengakuan dari para pengelola dapur, dapur MBG memasak dalam skala besar. Karena itu, bahan bakar yang digunakan adalah bahan bakar dengan ukuran dan takaran yang lebih besar. Tidak mungkin menggunakan tabung gas kecil karena tidak efektif.

Sat Pol PP juga mengecek dugaan ada praktik mengoplos tabung gas di dapur. Hal ini juga tidak ditemukan karena bagi pengelola dapur, tindakan pengoplosan tabung gas itu juga justru hanya memakan waktu dan biaya. Sebagian besar tidak ada yang menggunakan tabung gas yang notabenenya untuk warga kurang mampu tersebut.

Sebelumnya, Bupati Lotim, H. Haerul Warisin sudah tegas melarang seluruh dapur MBG menggunakan haknya oang miskin. Seluruh dapur MBG disarankan menggunakan tabung gas non subsidi agar tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.

Koordinator Wilayah SPPG Lotim, Agamawan Salam saat dikonfirmasi juga telah menyebut seluruh dapur MBG ini tidak ada yang menggunakan gas yang bersubsidi. Semua dapur telah menggunakan tabung gas 5,5 kilogram paling kecil. Tabung gas 3 kg tersebut jelas sangat kecil sehingga tdiaklah efektif untuk digunakan memasak masakan dengan jumlah yang sangat besar. (rus)

Seluruh Logistik MotoGP 2025 Sudah di Sirkuit Mandalika

Praya (globalfmlombok.com) – Seluruh logistik pendukung ajang balap MotoGP Mandalika 2025 yang dikirim melalui jalur udara melalui Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) saat ini sudah berada di Sirkuit Internasional Mandalika. Logistik berupa sepeda motor, spare park dan logistik lainnya tersebut diangkut dan dikirim menggunakan lima pesawat kargo milik Qatar Airways langsung Jepang, pada Selasa (29/9/2025) dan Rabu (30/9/2025).

“Total logistik yang datang seberat 412 ton. Tiba bertahap dalam lima penerbangan,” ungkap Branch Communication & CSR Department Head PT Angkasa Pura Indonesia KB Bandara Lombok, Angga M. Anugrah, Rabu (1/10/2025) kemarin.

Pesawat pertama dan kedua masing-masing 97 ton dan 85,8 ton logistik. Sedangkan persawat ketiga yang membawa 75,4 ton logistik, 84,8 ton dibawa pesawat kelima serta pesawat terakhir membawa 68,9 ton logistik.

Proses penanganan logistik tersebut berjalan lancar. Di mana logistik tidak dibongkar di bandara. Tetapi hanya diperiksa berat dan pemeriksaan luar saja. Untuk selanjutnya langsung dinaikkan ke truk dan dibawa ke Sirkuit Mandalika.

“Jadi untuk penanganan logistik sudah selesai. Tinggal kita fokus pada pelayanan penumpang jelang MotoGP Mandalika,” ujarnya.

‎Proses pengiriman logistik MotoGP 2025 sejak dari Bandara hingga ke Sirkuit Mandalika sendiri mendapat pengawalan ketat apara kepolisian. Pengawalan dilakukan sebut Kapolres Loteng AKPB Eko Yusmiarto, S.I.K., untuk memastikan seluruh logistik sampai dengan selamat. Apalagi kelengkapan logistik memainkan peran penting dalam mendukung suksesnya penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2025.

“Pengawalan logistik dari bandara hingga sirkuit dilakukan secara terencana untuk mencegah potensi gangguan serta memastikan seluruh perlengkapan balap tiba tepat waktu. Kehadiran logistik ini mengindikasikan bahwa persiapan balapan sudah memasuki tahap akhir,” jelasnya

Pihaknya berkomitmen untuk terus berusaha menjaga keamanan secara maksimal. Baik untuk logistik, para pembalap maupun penonton MotoGP hingga acara puncak balapan usai nantinya.

Empat Kelas Balapan MotoGP 2025

Sebelumnya Direktur Utama Mandalika Grand Prix Assocation (MGPA) menegaskan kalau Sirkuit Mandalika sudah siap menggelar balapan MotoGP 2025. Dari sisi track (lintasan balap) sudah 100 persen siap digunakan. Tim Dorna bersama FIM juga sudah sempat melakukan pemeriksaan dan kini tinggal menunggu keluarnya homologasi Grade A FIM. Yang menandakan kalau Sirkuit Mandalika bisa menggelar ajang balapan MotoGP.

“Untuk jumlah kelas balapanya sendiri ada empat kelas yang akan dipertandingkan di ajang MotoGP Mandalika tahun ini,” sebut Priandhi.

Mulai dari Idemitsu Asia Talent Cup (IATC), Moto3, Moto2 serta tentunya MotoGP sebagai kelas utama. Di mana untuk kelas MotoGP ada dua balapan yang akan digelar. Yakni Sprint Race pada hari Sabtu (4/10/2025) sore. Dengan jumlah laps setengah dari jumlah laps di balapan utama. “Kalau untuk balapan utama MotoGP akan digelar pada hari Minggu (5/10/2025),” tegasnya. (kir)

Tuntaskan Temuan Rp247 Miliar

RSUD NTB menuntaskan temuan tahun 2024 senilai Rp247 miliar yang menjadi sorotan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Direktur RSUD NTB, dr.H.Lalu Herman Mahaputra menyatakan, utang tersebut telah dibayar sejak pekan lalu. Setelah BPJS Kesehatan melakukan pembayaran klaim di RSUD NTB.

‘’Sudah selesai semua, kemarin kita bayar hari Jumat,” ujarnya, Rabu, 1 Oktober 2025.

Menurutnya, temuan BPK di RSUD NTB itu sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan operasional rumah sakit. Seperti kelebihan belanja pegawai, kelebihan belanja alat medis habis pakai, termasuk kelebihan pembelian obat-obatan senilai Rp193 miliar di akhir tahun 2024 lalu.

Dalam proses pembayaran, rumah sakit tidak dibantu oleh Pemprov NTB sebab kondisi fiskal daerah yang sedang efisiensi. Sehingga tidak bisa memaksakan adanya subsidi pembayaran.

“Sekarang itu kita juga tidak bisa memaksakan pemerintah provinsi untuk mensubsidi. Karena memang program Pak Gubernur banyak, bukan hanya rumah sakit. Jadi kita juga memahami itu. Di APBD Perubahan kita tidak dapat subsidi,” katanya.

Pembayaran utang oleh RSUD NTB, lanjut Herman dibayarkan secara mencicil. Meski BPK memberikan tenggat waktu hingga akhir tahun 2025, RSUD NTB sudah menyelesaikan sepenuhnya di bulan September ini.

Utang Operasional Berbeda dengan Utang Kepada PT SMI

Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) NTB itu menyebutkan, temuan ini berbeda dengan utang kepada PT SMI. Cicilan di PT itu merupakan utang yang dibayarkan oleh Pemprov NTB untuk melunasi pinjaman sebesar Rp750 miliar yang diajukan untuk penguatan ekonomi dan pembangunan fasilitas rumah sakit.

“Kalau SMI itu Pemprov yang menangani. Ada komitmen RSUP untuk membayar Rp100 miliar per tahun. Sudah di awal itu sekarang sudah diambil oleh Pemprov. Sudah tidak ada urusan SMI dengan kita,” bebernya. (era)

Opening Ceremony MotoGP 2025 Hadirkan Dewa 19 hingga Amtenar

Mataram (globalfmlombok.com) – Pembukaan Seremonial (Opening Ceremony) MotoGP 2025, Mandalika akan menghadirkan band-band ternama di Indonesia seperti Dewa 19 featuring Virzha, Amtenar, Crossover, dan King Nassar.

Direktur Operasional, Injourney Tourism Development Corporation (ITDC), Troy Warokka pada Rabu, 1 Oktober 2025 mengatakan, pemilihan band dan artis ini didasari pada popularitas serta basis penggemar yang banyak di Indonesia.  “Intinya kan kami ingin memberikan hiburan yang berbeda untuk masyarakat,” katanya.

Troy memastikan, semua band dan artis yang telah dijadwalkan hadir telah mengkonfirmasi kehadirannya. “Menyanyikan (lagu) Indonesia Raya oleh Dira Sugandi di Sirkuit Opening Ceremony,” sebutnya.

Selain penampilan dari artis dan band ternama di Indonesia, penonton pembukaan seremonial MotoGP 2025 juga akan dihibur oleh performa dari tim tari kolosal.

Penampilan tim tarian kolosal tersebut diharapkan dapat memberikan nuansa ke-Indonesiaan pada dunia.

“Opening Ceremony itu harus menggambarkan ke-Indonesiaan. Jadi nanti teman-teman akan bisa melihat ke-Indonesiaan versi dari opening Ceremony dari MotoGP,” ujar Troy.

Tak hanya itu, pihak penyelenggara juga menyiapkan persembahan drumband dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). “Jadi saya rasa akan berbeda dengan tahun lalu. Kali ini ada drumband, formasi orang-orangnya lebih banyak dan pasti teman-teman akan melihat nuansa di Sirkuit sangat Indonesia,” pungkasnya. (sib)

Angka Kunjungan Wisatawan Lobar Lampaui Target 105 Persen

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Angka kunjungan wisatawan di Lombok Barat (Lobar) telah melampaui target hingga 107 persen. Dari target 325 wisatawan tahun ini, per Agustus terealisasi 350 orang atau 107 persen per Agustus. Sama halnya dengan tahun lalu, angka kunjungan melampaui target 246 persen dari target 186 ribu orang terealisasi 458 ribu orang.

Kabid Pemasaran pada Dinas Pariwisata Lobar Ni Luh Ayu Budiyanti mengatakan, angka kunjungan terjadi peningkatan pada pertengahan tahun ini. “Terdapat peningkatan sehingga kunjungan wisatawan lampui target,” katanya, Rabu, 1 Oktober 2025.

Irman Sumantri (Suara NTB/her)

Dari pendataan langsung ke hotel-hotel di dua daerah, yakni Batulayar paling dominan mencapai 181.875 orang wisatawan mancanegara dan 123.208 wisatawan Nusantara. Sehingga totalnya mencapai 305.083 orang.

Di Sekotong mencapai 4.930 wisatawan, terdiri dari wisatawan mancanegara sebanyak 4.143 orang dan wisatawan Nusantara 787 orang. Jika dirinci per bulan, angka kunjungan terjadi pada high season sejak Juli hingga Agustus paling tinggi mencapai 45.667 wisatawan mancanegara dan 14.827 wisatawan Nusantara. Selanjutnya pada Juli, 36.122 orang wisatawan mancanegara dan 22.935 wisatawan Nusantara.

Angka kunjungan ini juga didongkrak oleh wisatawan kapal pesiar. Wisatawan kapal pesiar yang tercatat mencapai 40.307 orang. Masing-masing pada bulan Januari 18.270 orang, Februari 5.585 orang, Maret 11.650 orang dan April 4.802 orang. “Kalau ditotal semua kunjungan wisatawan 350.320 orang,” sebutnya. Jumlah kunjungan wisatawan ini diperkirakan terus meningkat, mengingat pada akhir tahun ada jadwal kapal pesiar yang akan singgah.

Selain itu, kondisi saat ini high season masih berlangsung dengan adanya event MotoGP dan event lainnya. Termasuk akan digelar Senggigi Sunset Jazz November mendatang.

Sementara itu, Kabid Pengembangan SDM Irman Sumantri mengatakan angka kunjungan wisatawan terus meningkat di Lobar, seperti tahun lalu mencapai 240 persen lebih. “Tahun ini juga telah melampaui target,” imbuhnya.

Untuk terus meningkatkan kunjungan ini, pihaknya berharap agar pemerintah mempermudah akomodasi ke Lombok, terutama dari sisi tiket pesawat yang masih menjadi keluhan pengunjung. “Pariwisata kita di sini gembar gembor tapi tataran kebijkan harus bisa membantu kita, artinya tiket pesawat harus dipermudah dengan harga terjangkau,” imbuhnya. (her)

Ada Motif Batik, Motor Valentino Rossi Livery VR46 Siap Tanding di MotoGP Mandalika 2025

0

Mataram (globalfmlombok.com) – Valentino Rossi, legenda pembalap profesional MotoGP resmi memperkenalkan motor seri spesial Livery VR46 yang akan bertanding di Sirkuit Mandalika, Lombok, 3-5 Oktober 2025. Livery VR46 tampak spesial, khususnya bagi penggemar di tanah air. Pasalnya Livery VR46 dibubuhi motif batik khas Indonesia.

Tak hanya itu, corak merah putih yang menghiasi motor spesial dari Ducati Desmosedici ini menambah kesan ke-Indonesiaan. Meski demikian, motor istimewa ini tak luput menambahkan warna kuning sebagai ciri khas dari Valentino Rossi.

Seri spesial Livery VR46 yang memadukan warna khas Valentino Rossi dengan warna identitas Indonesia menunjukkan semangat kolaborasi warga tanah air dengan pembalap legendaris itu.

Livery VR46 dibuat khusus untuk menjajaki Sirkuit Mandalika pada perhelatan MotoGP 2025 di Mandalika, Lombok, 3-5 Oktober mendatang.

Tim Pertamina Enduro VR46 Racing Team memperkenalkan Seri spesial Livery VR46 ini di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Pada acara peluncuran tersebut, turut dihadiri Valentino Rossi dan dua pembalap VR46 lainnya.

Valentino Rossi mengatakan, balapan pekan ini di Sirkuit Mandalika adalah momen yang spesial. “Kami memutuskan seperti tahun lalu untuk memiliki motor khusus, dan livery khusus. Bagi saya, hasilnya sangat fantastis,” katanya, dikutip dari Bola.com.

Menurutnya, perpaduan warna kuning yang menjadi ciri khasnya dengan warna bendera merah putih merupakan perpaduan yang menakjubkan. “Saya harap, kita bisa sangat kompetitif selama akhir pekan dan Franco dan Di Gia bisa menikmati, bisa melaju cepat, dan bisa finis di peringkat atas,” tandasnya.

Sementara itu, Direktur Utama Pertamina Lubricants, Weru Prayogi menjelaskan, livery home race yang mengusung perpaduan warna identitas Rossi dan Indonesia menunjukkan semangat kecintaan terhadap Indonesia.

“Ini merupakan suatu perpaduan warna yang menunjukkan bahwa tim ini (VR46) adalah tim yang mencintai Indonesia,” pungkasnya. (sib)

Dikritisi Dewan, Pemprov NTB Sebut Penggunaan BTT Boleh untuk Bayar Utang

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemprov NTB menegaskan penggunaan dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) boleh dialokasikan untuk membayar utang. Hal tersebut disampaikan menyusul adanya kritik dari sejumlah anggota DPRD NTB mengenai dana BTT Pemprov NTB yang dinilai tidak jelas peruntukannya.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Dr.H.Nursalim menyatakan, BTT bukanlah program atau kegiatan. Melainkan jenis belanja yang berada di luar belanja operasional, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Penggunaan belanja ini boleh digeser, sesuai dengan kebutuhan Gubernur.

“BTT itu dapat digunakan untuk tiga aspek. Pertama untuk keadaan darurat. Kedua adalah kondisi mendesak. Kondisi mendesak ini masuk didalam Pergub untuk pembayaran utang jangka pendek, untuk pemenuhan standar pelayanan minimal, untuk pemenuhan belanja wajib yang sifatnya mengikat. Itu bunyi aturannya,” tegasnya melalui sambungan telepon, Rabu, 1 Oktober 2025.

Menurutnya, penggunaan BTT untuk pembayaran kewajiban jangka pendek justru menghindarkan potensi kerugian daerah yang jauh lebih besar. “Itu kan kewajiban yang harus dipenuhi,” katanya.

Menyinggung soal dana BTT yang semula Rp500 miliar menjadi Rp16 miliar di APBD Perubahan, mantan Kepala Biro Organisasi NTB itu beralasan selama ini penggunaan BTT sangat minim. Sehingga dilakukan perubahan.

“Sampai APBD Perubahan baru terealisasi BTT hanya Rp2,4 miliar. Melihat ini, Pemprov tidak mau memproyeksi dana BTT dalam jumlah besar. Sementara program prioritas lainnya masih membutuhkan intervensi anggaran,” jelasnya.

Pergeseran BTT

Adapun pergeseran BTT di era kepemimpinan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal dan Wagub Indah Dhamayanti Putri telah dilakukan sebanyak dua kali melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Pergeseran pertama senilai Rp130 miliar. Jumlah tersebut diperkirakan digunakan untuk membayar utang jangka pendek. Yang mana pada saat itu, Pemprov melunasi utang senila Rp174 miliar bersumber dari Silpa dan BTT.

Pergeseran kedua dengan nilai Rp210 miliar, lanjut Nursalim diperuntukkan untuk program-program strategis sesuai target RPJMD yang masuk dalam RKPD. Dan memenuhi kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

“Secara aturan di dalam APBD Perubahan boleh mendaur ulang belanja yang ada pos-pos belanja OPD dan masih banyak yang belum terealisasi maka kita melakukan penyesuaian belanja,” terangnya.

“Kenapa di APBD Perubahan itu, pertama karena ada proyeksi pendapatan yang perlu direview kembali baik itu berupa target atau tidak atau ada program prioritas yang butuh penajaman atau intervensi,” sambungnya. (era)