Beranda blog Halaman 306

Sirkuit Mandalika Kantongi Homologasi Grade A FIM

globalfmlombok.com
-
0
Sirkuit Mandalika Kantongi Homologasi Grade A FIM

Praya (globalfmlombok.com) – Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM) resmi mengeluarkan homologasi Grade A untuk Sirkuit Internasional Mandalika jelang perhelatan MotoGP Mandalika, Kamis (2/10/2025). Dengan begitu Sirkuit Internasional Mandalika dipastikan bisa menggelar balap MotoGP, mulai hari Jumat hingga Minggu (5/10/2025).

Demikian diungkapkan Direktur Utama Mandalika Grand Prix Assocation (MGPA) Priandhi Satria, kepada Suara NTB, Kamis sore.

Ia menjelaskan proses pemeriksaa oleh tim FIM bersama Dorna dan MGPA sudah dimulai pada Selasa (30/9) kemarin. Hasilnya, semua persyaratan untuk memperoleh homologasi Grade A sudah dipenuhi oleh Sirkuit Internasional Mandalika. Meski sebelumnya, beberapa area lintasan sirkuit mengalami perubahan. Karena harus mengejar homologasi Grade 3 FIA agar bisa menggelar balapan roda empat.

“Dengan diperolehnya homologasi Grade A FIM ini, maka Sirkuit Mandalika saat ini resmi mengantongi dua homologasi sekaligus. Setelah terlebih dahulu mengantongi homologasi Grade 3 FIA,” jelas Priandhi.

Ia mengakui, untuk memperoleh homologasi Grade A FIM tersebut gampang-gampang susah. Karena pihaknya harus melakukan penyesuian-penyesuain setelah ada beberapa perubahan di area lintasan. Tapi menjadi mudah, karena hal itu sudah sering dilakukan. Mengingat, ini bukan kali pertama Sirkuit Internasional Mandalika menggelar balap MotoGP.

Disinggung terkait persiapan Sirkuit Mandalika sendiri Priandhi menegaskan sudah sangat siap. Keluarnya homologasi Grade A FIM jadi momen yang ditunggu-tunggu. Karena itu menjadi penentu bisa tidaknya Sirkuit Mandalika menggelar balap MotoGP. “Sekarang homologasi Grade A FIM sudah diterima. Maka bisa dikatakan persiapan kita sudah 100 persen,” tandasnya.

Persiapan Pengamanan

Terkait pengamanan ajang MotoGP Mandalika, Kapolres Loteng AKBP Eko Yusmiarto, S.I.K., yang dihubungi sebelumnya menegaskan kalau pihaknya telah menyiapkan pengamanan maksimal. Untuk memastikan gelaran MotoGP Mandalika 2025 bisa berjalan aman dan lancar.

Polres Loteng sendiri menerjunkan lebih dari 500 personel untuk pengamanan area sekitar Sirkuit Mandalika serta akses menuju kawasan The Mandalika. Personel yang diterjunkan pun tidak hanya yang berseragam, tetapi juga yang berpakaian bebas. Dan, banyak yang ditempatkan di dalam area Sirkuit Mandalika.

“Semua potensi gangguan keamanan hingga bencana alam juga sudah disiapkan pola penanganan. Ini semua dilakukan untuk memastikan ajang internasional ini berjalan sukses. Sehingga pada akhirnya bisa membawa nama baik Indonesia dimata dunia,” tegasnya. (kir)

210 Pejabat Pemprov NTB Terdampak SOTK

globalfmlombok.com
-
0
210 Pejabat Pemprov NTB Terdampak SOTK

RATUSAN pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemprov NTB terancam jadi fungsional. Hal ini menyusul adanya peraturan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) baru yang mulai berlaku di awal tahun 2026.

Kepala Biro Organisasi Setda NTB, Muhamad Taufieq Hidayat menyatakan, sekitar 210 eselon III dan IV terdampak SOTK. Dengan rincian, 69 eselon III dan 141 eselon IV. “Ini yang dipikirkan sekarang. Mereka ini harus beralih ke jabatan fungsional,” ujarnya, Kamis, 2 Oktober 2025.

Untuk mengamankan posisi mereka, Taufieq mendorong sejumlah 210 orang itu untuk mengikuti uji kompetisi yang akan segera dilaksanakan oleh Pemprov NTB. Mereka juga diminta mendatangi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan pendataan ulang, menyesuaikan posisi mereka dengan Perda SOTK.

“Kita belum tahu siapa yang akan terdampak, siapa yang lolos beauty contest. Tentu yang tidak lolos ini kan harus dipikirkan. Kita berharap semua eselon III dan IV untuk melakukan uji kompetisi. Kalau mereka lolos pada beauty contest-kan tidak masalah, kalau tidak terpilih kan sudah ada tempatnya,” jelasnya.

Perda Masih di Pemerintah Pusat

Saat ini, Perda SOTK masih bergulir di Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk disahkan menjadi Peraturan Gubernur (Pergub).

‘’Tinggal kita menunggu. Sudah kemarin Kepala Bagian minta kita ke sana. Tinggal kita menunggu di awal Oktober untuk SOTK ini,’’ katanya.

Dalam proses evaluasi oleh Kemendagri, pemerintah pusat itu memberikan beberapa catatan terhadap Perda SOTK. Di antaranya yaitu tidak boleh memunculkan kembali jabatan yang sudah hilang. Misalnya di eselon IV ada Kepala Sub Bagian (Kasubag) Keuangan, itu tidak boleh diadakan lagi karena sudah menjadi fungsional.

‘’Jadi itu dilarikan ke fungsional, tidak terlalu signifikan. Pada prinsipnya sudah benar. Untuk eselon II tidak masalah,’’ lanjutnya.

Berdasarkan Perda SOTK, beberapa struktur organisasi digabung dengan organisasi lainnya. Semula dari total 24 OPD, dirampingkan menjadi 19 OPD. Kemudian dari 9 Biro menjadi 7 Biro. Dari 3 Staf Ahli Gubernur dikurangi menjadi 2 Staf Ahli.

Di antaranya yaitu Dinas Perdagangan dan Dinas Perindustrian digabung menjadi Dinas Perindustrian Perdagangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga, Dinas Kebudayaan.

Selanjutnya Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Anak, Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Dinas PUPR dan Perkim, Biro Umum dan Protokol Setda NTB, Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, dan pengurangan satu staf ahli.

Penerapan SOTK Awal Tahun untuk Menghindari Hambatan Administrasi

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Dr. H. Nursalim mengatakan, kebijakan ini diambil untuk menghindari adanya hambatan administrasi dan keuangan apabila perubahan SOTK diterapkan di tengah tahun anggaran.

Dengan diberlakukannya SOTK baru pada awal tahun anggaran, Pemprov NTB ingin memastikan seluruh proses  administrasi berjalan efektif. Seperti pendataan aset , transaksi anggaran, hingga penyesuaian tanggung jawab keuangan masing-masing perangkat daerah.

Keputusan itu lanjut Nursalim, telah disetujui oleh Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal. Sembari menyiapkan penerapan SOTK baru, OPD yang terdampak saat ini sedang melakukan input Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Proses ini ditargetkan rampung pada bulan Agustus 2025. (era)

Pertumbuhan Ekonomi 2025, NTB Perlu 8 Persen dalam Tiga Bulan untuk Penuhi Target Nasional

globalfmlombok.com
-
0
Pertumbuhan Ekonomi 2025, NTB Perlu 8 Persen dalam Tiga Bulan untuk Penuhi Target Nasional

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Pusat menargetkan pertumbuhan ekonomi NTB di tahun 2025 bertumbuh 7 persen. Sepertinya membutuhkan kerja keras mengingat pertumbuhan ekonomi NTB selama dua triwulan merosot. Masing-masing di triwulan I ekonomi NTB mengalami kontraksi -1,43 dan di triwulan II kontraksi mencapai -0,82.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, Wahyudin menyatakan, di sisa tiga bulan tahun 2025, NTB membutuhkan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen untuk memenuhi target Pemerintah Pusat tersebut.

“Target Pusat untuk NTB di tahun 2025 pertumbuhan ekonomi mencapai 7 persen. Kalau kita akumulasikan triwulan I dan II, pertumbuhan minus -0,11 persen. Butuh sekitar 8 persen lagi,” ujarnya pada acara Bincang Kamisan, Kamis, 2 Oktober 2025.

Target untuk NTB lanjutnya, merupakan target tertinggi kedua dari 38 provinsi di Indonesia. Tingginya target itu untuk mendukung target rata-rata 7 persen pertumbuhan ekonomi nasional. “Di tahun 2025 targetnya 7 persen. Kemudian di tahun 2029, 9,3 persen targetnya,” lanjutnya.

Menurutnya, Pemprov NTB tidak mungkin mencapai target itu. Kecuali ada kebijakan lain dari Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memberikan kelonggaran kepada PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) untuk melakukan ekspor konsentrat tembaga.

“Tapi belum tentu kita pesimis. Kecuali ada semacam regulasi yang memperbolehkan tambang itu bisa ekspor. Karena ada pengaturan dilarang untuk ekspor barang mentah, agak sulit kita mendapatkan pertumbuhan ekonomi positif,” jelasnya.

Wahyudin melanjutkan, sektor tambang sangat memengaruhi pertumbuhan ekonomi NTB. Sebab, sektor ini merupakan share tertinggi kedua setelah sektor pertanian. “Pada saat terjadi penurunan produksi, share jadi 16 persen dari sebelumnya yang hampir 20 persen,” ungkapnya.

Relaksasi Tambang PT AMNT Jadi Kunci Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi NTB

Ekonom Universitas Mataram, Dr. Iwan Harsono menyatakan relaksasi tambang PT AMNT jadi penentu pertumbuhan ekonomi NTB di tahun 2025. Meski selama delapan bulan terakhir pusat belum juga menyanggupi permintaan ekspor konsentrat tembaga tersebut.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi NTB yang ditargetkan oleh pusat itu tidak rasional. Apalagi hingga kini mereka belum juga mengizinkan PT AMNT untuk melakukan relaksasi tambang. “Untuk mencapai itu harus perlu konsultasi, lobby, dan secepatnya. Kerja-kerja, harus segera. Sebenarnya yang harus berjuang untuk ekspor konsentrat itu pusat, karena dia yang menargetkan,” katanya.

Kepala BPS NTB, Wahyudin melanjutkan, pertumbuhan ekonomi NTB di luar tambang para triwulan kedua tahun 2025 naik mencapai 6,08 persen. Hal ini menunjukkan ekonomi masyarakat cukup stabil.

“Kalau di luar tambang, kondisinya baik. Bahkan pertumbuhannya lebih tinggi dibanding triwulan I,” pungkasnya. (era)

Polda NTB Usut Dugaan Korupsi Bansos Pokir DPRD Kota Mataram 2023

globalfmlombok.com
-
0
Polda NTB Usut Dugaan Korupsi Bansos Pokir DPRD Kota Mataram 2023

Mataram (globalfmlombok.com) – Kepolisian Daerah (Polda) NTB tengah mengusut kasus dugaan korupsi penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) dari dana pokok pikiran (Pokir) DPRD Kota Mataram 2023.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda NTB Kombes Pol FX. Endriadi, Kamis (2/10/2025) mengatakan, pengusutan kasus tersebut telah naik ke tahap penyidikan.

Naiknya kasus tersebut ke tahap penyidikan setelah kepolisian menemukan dua alat bukti. “Ya, dasarnya itu (dua alat bukti),” tuturnya.

Endriadi tidak merinci terkait bagaimana perkembangan penanganan kasus dugaan korupsi penyaluran Bansos Pokir DPRD Mataram 2023. Dia mengaku saat ini belum memegang data lengkapnya.

Begitu juga dengan berapa dan siapa saja yang pihaknya kini telah periksa. “Nanti saya tanyakan ke penyidiknya,” terangnya.

Selain pengusutan di Polda NTB, kasus penyaluran Bansos melalui dana Pokir DPRD Kota Mataram itu juga kini tengah diusut Kejari Mataram. Namun tahunnya berbeda.

Kejari Mataram mengusut Pokir DPRD Kota Mataram tahun 2022. Sedangkan Polda NTB mengusut penyaluran Bansos dari Pokir DPRD Kota Mataram tahun 2023.

Dalam pengusutan Kejari Mataram, pada 2022, DPRD Kota Mataram mendapatkan suntikan Anggaran Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) Rp92 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk menjalankan program Bansos yang dimasukkan pada anggaran Pokir.

Penyalarunnya dilakukan melalui Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram. Penyidik Kejari Mataram menemukan sejumlah kejanggalan dalam proses penyaluran bansos tersebut.

Salah satunya adalah tidak adanya survei terhadap kelompok penerima bantuan. Bahkan, ditemukan kelompok penerima yang fiktif atau baru terbentuk menjelang penyaluran.

Jaksa juga menemukan tidak adanya petunjuk teknis (juknis) yang jelas mengenai siapa saja yang berhak menerima bantuan dan berapa besarannya.

Penyaluran bansos diketahui bervariasi, mulai dari Rp2,5 juta hingga Rp50 juta. Penerima bansos pun terdiri dari kelompok dan perorangan, bahkan yang menerima nominal terbesar justru individu.

Dalam proses penyidikan, Kejari Mataram juga menerima petunjuk dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB mengenai dokumen dan data yang perlu dilengkapi. Rekomendasi tersebut akan ditindaklanjuti oleh penyidik. (mit)

Jaksa Periksa Wakil Ketua DPRD NTB, Muzihir di Penyidikan Kasus Dugaan Dana “Siluman” Pokir Dewan

globalfmlombok.com
-
0
Jaksa Periksa Wakil Ketua DPRD NTB, Muzihir di Penyidikan Kasus Dugaan Dana “Siluman” Pokir Dewan

Mataram (globalfmlombok.com) – Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB memeriksa Wakil Ketua III DPRD Provinsi NTB Drs. H. Muzihir, Kamis (2/10/2025). Pemeriksaan Muzihir berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi penyerahan dan pengelolaan anggaran pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD NTB 2025.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati NTB, Efrien Saputra membenarkan terkait pemeriksaan Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

“Ya, betul yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dana ‘siluman’,” kata Efrien.

Sementara itu, Muzihir ketika ditemui media seusai menjalani pemeriksaan enggan berkomentar apapun.

“Ndak ada, ndak ada. Tanya saja yang di atas,” ucap dia sembari bergegas memasuki mobil.

Dari pantauan Suara NTB, pimpinan DPRD NTB itu terlihat datang ke Kejati NTB sekitar pukul 11.00 Wita. Dia kemudian keluar dari ruang pemeriksaan Pidana Khusus pada pukul 12.38 Wita.

Dia terlihat datang ke Kejati NTB mengenakan batik corak songket berwarna ungu.

Muzihir sempat akan keluar melalui pintu belakang atau pintu basement Kejati. Namun, setelah mengetahui wartawan telah di sana, ia pun kembali naik ke atas dan keluar melalui pintu lobi Kejati.

Terima Pengembalian Uang Rp1,85 Miliar

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTB, Wahyudi, Kamis (25/9/2025) mengaku telah menerima pengembalian uang (mengamankan) Rp1,85 miliar dalam kasus ini.

“Jumlahnya sekarang yang dititipkan ada Rp1,85 miliar,” ucap Wahyudi.

Namun, dia mengaku belum mengetahui siapa dan berapa jumlah anggota dewan yang datang mengembalikan uang tersebut.

“Berapa jumlahnya (yang mengembalikan) belum tahu, jelasnya nanti,” katanya.

Uang Rp1,85 miliar itu nantinya akan menjadi barang bukti. “Kita sita sebagai barang bukti, bisa jadi alat bukti petunjuk penanganan perkara yang dimaksud,” jelasnya.

Ditanya terkait dugaan uang siluman tersebut berasal dari kontraktor atau uang direktif dari Pemprov NTB, Wahyudi mengaku belum mengetahuinya.

“Itu nanti belum tahu saya, dana itu belum tahu saya sumbernya,” tuturnya.

Terkait siapa pemberi uang siluman itu, penyidik masih perlu mendalaminya di tahap penyidikan.

“Karena kita saat ini masih penyidikan. Nanti ada saatnya setelah tahapan penyidikan, akan kami sampaikan,” tambahnya.

Terkait peningkatan status kasus ke tahap penyidikan, Mantan Wakil Kepala Kejati Jawa Barat itu menegaskan bahwa perkara ini telah jelas memiliki unsur perbuatan melawan hukum.

Oleh karena itu terang dia, penyidik punya kewajiban untuk menelusuri dan menemukan siapa tersangka di balik kasus ini.

“Menemukan siapa tersangkanya. Menemukan alat-alat buktinya,” tandasnya.

Telah Periksa Beberapa Pihak Dugaan Dana “Siluman”

Di tahap penyelidikan, Pidsus Kejati NTB telah memeriksa beberapa pihak untuk mengungkap dugaan korupsi dana “siluman” ini. Terakhir jaksa memeriksa anggota Komisi V DPRD NTB TGH. Sholah Sukarnawadi. Selain Sukarnawardi, Kejati NTB juga telah memeriksa dan memanggil sejumlah pihak dalam perkara ini.

Sebagai informasi, kasus ini bermula dari dugaan pemotongan program Pokir Anggota DPRD NTB Periode 2019-2024 yang sudah menjadi Daftar Pelaksanaan Anggaran di APBD NTB tahun 2025. Program Pokir tersebut memang masih menjadi hak anggota DPRD NTB sebelumnya. Karena berasal dari penjaringan aspirasi mereka dan juga disahkan dalam APBD tatkala mereka masih menjabat.

Dugaannya, dalam pemotongan program Pokir tersebut ada beberapa oknum anggota dewan baru di DPRD NTB yang disinyalir mengkoordinir pembagian uang kepada rekan-rekannya sesama anggota dewan baru.

Uang yang dibagikan tersebut diduga merupakan fee dari anggaran program yang akan didapatkan para anggota dewan. Fee itu disinyalemen bersumber dari pemotongan Pokir 39 anggota DPRD NTB periode sebelumnya yang tidak terpilih kembali. (mit)

Pol PP Lotim Tidak Temukan Dapur MBG Gunakan Elpiji Bersubsidi

globalfmlombok.com
-
0
Pol PP Lotim Tidak Temukan Dapur MBG Gunakan Elpiji Bersubsidi

Selong (globalfmlombok.com) – Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) Lombok Timur (Lotim) menyisir 88 Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggunakan gas elpiji bersubsidi. Hasil pemeriksaan, tidak ditemukan satupun dapur MBG ini menggunakan gas melon ukuran 3 kilogram (kg) tersebut.

Demikian disampaikan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Lotim, Slamet Alimin menjawab Suara NTB saat dikinfirmasi, Rabu, 1 Oktober 2025 kemarin. Diketahui, Bupati Lotim, H. Haerul Warisin sebelumnya telah memerintahkan Pol PP untuk mengecek langsung fakta adanya dugaan kelangkaan elpiji melon tersebut akibat digunakan oleh SPPG.

Hasil koordinasi awal, jumlah Dapur SPPG di Lotim 78 unit se-Lotim dari 159 target yang akan dibangun. Dalam pelaksanaan pemeriksaan, ternyata sudah beroperasi sebanyak 88 unit dan semuanya katanya sudah didatanggi langsung oleh Personel Pol PP Lotim.

Menurut pengakuan dari para pengelola dapur, dapur MBG memasak dalam skala besar. Karena itu, bahan bakar yang digunakan adalah bahan bakar dengan ukuran dan takaran yang lebih besar. Tidak mungkin menggunakan tabung gas kecil karena tidak efektif.

Sat Pol PP juga mengecek dugaan ada praktik mengoplos tabung gas di dapur. Hal ini juga tidak ditemukan karena bagi pengelola dapur, tindakan pengoplosan tabung gas itu juga justru hanya memakan waktu dan biaya. Sebagian besar tidak ada yang menggunakan tabung gas yang notabenenya untuk warga kurang mampu tersebut.

Sebelumnya, Bupati Lotim, H. Haerul Warisin sudah tegas melarang seluruh dapur MBG menggunakan haknya oang miskin. Seluruh dapur MBG disarankan menggunakan tabung gas non subsidi agar tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.

Koordinator Wilayah SPPG Lotim, Agamawan Salam saat dikonfirmasi juga telah menyebut seluruh dapur MBG ini tidak ada yang menggunakan gas yang bersubsidi. Semua dapur telah menggunakan tabung gas 5,5 kilogram paling kecil. Tabung gas 3 kg tersebut jelas sangat kecil sehingga tdiaklah efektif untuk digunakan memasak masakan dengan jumlah yang sangat besar. (rus)

Seluruh Logistik MotoGP 2025 Sudah di Sirkuit Mandalika

globalfmlombok.com
-
0
Seluruh Logistik MotoGP 2025 Sudah di Sirkuit Mandalika

Praya (globalfmlombok.com) – Seluruh logistik pendukung ajang balap MotoGP Mandalika 2025 yang dikirim melalui jalur udara melalui Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) saat ini sudah berada di Sirkuit Internasional Mandalika. Logistik berupa sepeda motor, spare park dan logistik lainnya tersebut diangkut dan dikirim menggunakan lima pesawat kargo milik Qatar Airways langsung Jepang, pada Selasa (29/9/2025) dan Rabu (30/9/2025).

“Total logistik yang datang seberat 412 ton. Tiba bertahap dalam lima penerbangan,” ungkap Branch Communication & CSR Department Head PT Angkasa Pura Indonesia KB Bandara Lombok, Angga M. Anugrah, Rabu (1/10/2025) kemarin.

Pesawat pertama dan kedua masing-masing 97 ton dan 85,8 ton logistik. Sedangkan persawat ketiga yang membawa 75,4 ton logistik, 84,8 ton dibawa pesawat kelima serta pesawat terakhir membawa 68,9 ton logistik.

Proses penanganan logistik tersebut berjalan lancar. Di mana logistik tidak dibongkar di bandara. Tetapi hanya diperiksa berat dan pemeriksaan luar saja. Untuk selanjutnya langsung dinaikkan ke truk dan dibawa ke Sirkuit Mandalika.

“Jadi untuk penanganan logistik sudah selesai. Tinggal kita fokus pada pelayanan penumpang jelang MotoGP Mandalika,” ujarnya.

‎Proses pengiriman logistik MotoGP 2025 sejak dari Bandara hingga ke Sirkuit Mandalika sendiri mendapat pengawalan ketat apara kepolisian. Pengawalan dilakukan sebut Kapolres Loteng AKPB Eko Yusmiarto, S.I.K., untuk memastikan seluruh logistik sampai dengan selamat. Apalagi kelengkapan logistik memainkan peran penting dalam mendukung suksesnya penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2025.

“Pengawalan logistik dari bandara hingga sirkuit dilakukan secara terencana untuk mencegah potensi gangguan serta memastikan seluruh perlengkapan balap tiba tepat waktu. Kehadiran logistik ini mengindikasikan bahwa persiapan balapan sudah memasuki tahap akhir,” jelasnya

Pihaknya berkomitmen untuk terus berusaha menjaga keamanan secara maksimal. Baik untuk logistik, para pembalap maupun penonton MotoGP hingga acara puncak balapan usai nantinya.

Empat Kelas Balapan MotoGP 2025

Sebelumnya Direktur Utama Mandalika Grand Prix Assocation (MGPA) menegaskan kalau Sirkuit Mandalika sudah siap menggelar balapan MotoGP 2025. Dari sisi track (lintasan balap) sudah 100 persen siap digunakan. Tim Dorna bersama FIM juga sudah sempat melakukan pemeriksaan dan kini tinggal menunggu keluarnya homologasi Grade A FIM. Yang menandakan kalau Sirkuit Mandalika bisa menggelar ajang balapan MotoGP.

“Untuk jumlah kelas balapanya sendiri ada empat kelas yang akan dipertandingkan di ajang MotoGP Mandalika tahun ini,” sebut Priandhi.

Mulai dari Idemitsu Asia Talent Cup (IATC), Moto3, Moto2 serta tentunya MotoGP sebagai kelas utama. Di mana untuk kelas MotoGP ada dua balapan yang akan digelar. Yakni Sprint Race pada hari Sabtu (4/10/2025) sore. Dengan jumlah laps setengah dari jumlah laps di balapan utama. “Kalau untuk balapan utama MotoGP akan digelar pada hari Minggu (5/10/2025),” tegasnya. (kir)

Tuntaskan Temuan Rp247 Miliar

globalfmlombok.com
-
0
Tuntaskan Temuan Rp247 Miliar

RSUD NTB menuntaskan temuan tahun 2024 senilai Rp247 miliar yang menjadi sorotan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Direktur RSUD NTB, dr.H.Lalu Herman Mahaputra menyatakan, utang tersebut telah dibayar sejak pekan lalu. Setelah BPJS Kesehatan melakukan pembayaran klaim di RSUD NTB.

‘’Sudah selesai semua, kemarin kita bayar hari Jumat,” ujarnya, Rabu, 1 Oktober 2025.

Menurutnya, temuan BPK di RSUD NTB itu sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan operasional rumah sakit. Seperti kelebihan belanja pegawai, kelebihan belanja alat medis habis pakai, termasuk kelebihan pembelian obat-obatan senilai Rp193 miliar di akhir tahun 2024 lalu.

Dalam proses pembayaran, rumah sakit tidak dibantu oleh Pemprov NTB sebab kondisi fiskal daerah yang sedang efisiensi. Sehingga tidak bisa memaksakan adanya subsidi pembayaran.

“Sekarang itu kita juga tidak bisa memaksakan pemerintah provinsi untuk mensubsidi. Karena memang program Pak Gubernur banyak, bukan hanya rumah sakit. Jadi kita juga memahami itu. Di APBD Perubahan kita tidak dapat subsidi,” katanya.

Pembayaran utang oleh RSUD NTB, lanjut Herman dibayarkan secara mencicil. Meski BPK memberikan tenggat waktu hingga akhir tahun 2025, RSUD NTB sudah menyelesaikan sepenuhnya di bulan September ini.

Utang Operasional Berbeda dengan Utang Kepada PT SMI

Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) NTB itu menyebutkan, temuan ini berbeda dengan utang kepada PT SMI. Cicilan di PT itu merupakan utang yang dibayarkan oleh Pemprov NTB untuk melunasi pinjaman sebesar Rp750 miliar yang diajukan untuk penguatan ekonomi dan pembangunan fasilitas rumah sakit.

“Kalau SMI itu Pemprov yang menangani. Ada komitmen RSUP untuk membayar Rp100 miliar per tahun. Sudah di awal itu sekarang sudah diambil oleh Pemprov. Sudah tidak ada urusan SMI dengan kita,” bebernya. (era)

Opening Ceremony MotoGP 2025 Hadirkan Dewa 19 hingga Amtenar

globalfmlombok.com
-
0
Opening Ceremony MotoGP 2025 Hadirkan Dewa 19 hingga Amtenar

Mataram (globalfmlombok.com) – Pembukaan Seremonial (Opening Ceremony) MotoGP 2025, Mandalika akan menghadirkan band-band ternama di Indonesia seperti Dewa 19 featuring Virzha, Amtenar, Crossover, dan King Nassar.

Direktur Operasional, Injourney Tourism Development Corporation (ITDC), Troy Warokka pada Rabu, 1 Oktober 2025 mengatakan, pemilihan band dan artis ini didasari pada popularitas serta basis penggemar yang banyak di Indonesia.  “Intinya kan kami ingin memberikan hiburan yang berbeda untuk masyarakat,” katanya.

Troy memastikan, semua band dan artis yang telah dijadwalkan hadir telah mengkonfirmasi kehadirannya. “Menyanyikan (lagu) Indonesia Raya oleh Dira Sugandi di Sirkuit Opening Ceremony,” sebutnya.

Selain penampilan dari artis dan band ternama di Indonesia, penonton pembukaan seremonial MotoGP 2025 juga akan dihibur oleh performa dari tim tari kolosal.

Penampilan tim tarian kolosal tersebut diharapkan dapat memberikan nuansa ke-Indonesiaan pada dunia.

“Opening Ceremony itu harus menggambarkan ke-Indonesiaan. Jadi nanti teman-teman akan bisa melihat ke-Indonesiaan versi dari opening Ceremony dari MotoGP,” ujar Troy.

Tak hanya itu, pihak penyelenggara juga menyiapkan persembahan drumband dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). “Jadi saya rasa akan berbeda dengan tahun lalu. Kali ini ada drumband, formasi orang-orangnya lebih banyak dan pasti teman-teman akan melihat nuansa di Sirkuit sangat Indonesia,” pungkasnya. (sib)

Angka Kunjungan Wisatawan Lobar Lampaui Target 105 Persen

globalfmlombok.com
-
0
Angka Kunjungan Wisatawan Lobar Lampaui Target 105 Persen

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Angka kunjungan wisatawan di Lombok Barat (Lobar) telah melampaui target hingga 107 persen. Dari target 325 wisatawan tahun ini, per Agustus terealisasi 350 orang atau 107 persen per Agustus. Sama halnya dengan tahun lalu, angka kunjungan melampaui target 246 persen dari target 186 ribu orang terealisasi 458 ribu orang.

Kabid Pemasaran pada Dinas Pariwisata Lobar Ni Luh Ayu Budiyanti mengatakan, angka kunjungan terjadi peningkatan pada pertengahan tahun ini. “Terdapat peningkatan sehingga kunjungan wisatawan lampui target,” katanya, Rabu, 1 Oktober 2025.

Irman Sumantri (Suara NTB/her)

Dari pendataan langsung ke hotel-hotel di dua daerah, yakni Batulayar paling dominan mencapai 181.875 orang wisatawan mancanegara dan 123.208 wisatawan Nusantara. Sehingga totalnya mencapai 305.083 orang.

Di Sekotong mencapai 4.930 wisatawan, terdiri dari wisatawan mancanegara sebanyak 4.143 orang dan wisatawan Nusantara 787 orang. Jika dirinci per bulan, angka kunjungan terjadi pada high season sejak Juli hingga Agustus paling tinggi mencapai 45.667 wisatawan mancanegara dan 14.827 wisatawan Nusantara. Selanjutnya pada Juli, 36.122 orang wisatawan mancanegara dan 22.935 wisatawan Nusantara.

Angka kunjungan ini juga didongkrak oleh wisatawan kapal pesiar. Wisatawan kapal pesiar yang tercatat mencapai 40.307 orang. Masing-masing pada bulan Januari 18.270 orang, Februari 5.585 orang, Maret 11.650 orang dan April 4.802 orang. “Kalau ditotal semua kunjungan wisatawan 350.320 orang,” sebutnya. Jumlah kunjungan wisatawan ini diperkirakan terus meningkat, mengingat pada akhir tahun ada jadwal kapal pesiar yang akan singgah.

Selain itu, kondisi saat ini high season masih berlangsung dengan adanya event MotoGP dan event lainnya. Termasuk akan digelar Senggigi Sunset Jazz November mendatang.

Sementara itu, Kabid Pengembangan SDM Irman Sumantri mengatakan angka kunjungan wisatawan terus meningkat di Lobar, seperti tahun lalu mencapai 240 persen lebih. “Tahun ini juga telah melampaui target,” imbuhnya.

Untuk terus meningkatkan kunjungan ini, pihaknya berharap agar pemerintah mempermudah akomodasi ke Lombok, terutama dari sisi tiket pesawat yang masih menjadi keluhan pengunjung. “Pariwisata kita di sini gembar gembor tapi tataran kebijkan harus bisa membantu kita, artinya tiket pesawat harus dipermudah dengan harga terjangkau,” imbuhnya. (her)

1...305306307...390Halaman 306 dari 390