Mataram (globalfmlombok.com) – Di sisa dua bulan tahun 2025, Pemprov NTB masih memiliki sekitar Rp2,2 triliun untuk segera dibelanjakan. Hingga 17 Oktober 2025, Realisasi belanja Pemprov NTB masih di angka 64 persen, atau senilai Rp4 triliun dari total belanja Rp6,2 triliun.
Meski tersisa beberapa bulan lagi, Gubernur NTB, Dr.H.Lalu Muhamad Iqbal yakin seluruh anggaran akan terserap sampai dengan 15 Desember 2025. Bahkan, realisasi anggaran NTB, lanjutnya lebih tinggi di atas rata-rata nasional.
“Realisasi belanja kita di atas rata-rata nasional. Kemarin kita terhambatnya di Perkim, tapi dengan rotasi kemarin sekarang jauh lebih cepat,” ujarnya, Jumat, 17 Oktober 2025.
Sementara Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Nursalim memastikan kondisi keuangan daerah tahun ini dalam keadaan sehat. Seluruh proyek yang dibiayai melalui APBD Murni dan APBD Perubahan sudah tuntas dikontrakkan. Bahkan sebagian besar telah selesai dikerjakan dan kini hanya menunggu tahap administrasi Berita Acara Serah Terima (BAST).
“Kita masih menunggu hasil evaluasi dari Mendagri untuk APBD Perubahan. Angkanya sudah berproses kontraknya, tinggal BAST saja,” katanya.
Ia menegaskan, meski tersisa sekitar Rp2,2 triliun, anggaran tersebut bukan sedang “mengendap” di kas daerah. Melainkan programnya sudah direalisasikan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tinggal menunggu pembayaran.
“Bukan mengendap. Ketika sudah di BAST, OPD-OPD itu langsung mengajukan SPM (Surat Perintah Membayar). Begitu SPM diajukan ke BPKAD, langsung kita bayar,” sambungnya.
Misalnya saja, di Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), nilai kontrak yang siap dibayarkan mencapai lebih dari Rp100 miliar. Saat ini, proyek di Dinas tersebut telah rampung, tinggal melaksanakan BAST untuk kemudian dibayar oleh BPKAD.
“Kalau sudah dibayarkan, kontraktor bayar tukang, bayar material, dan uangnya langsung berputar di masyarakat,” imbuhnya.
Keuangan Daerah Pemprov NTB Cukup Sehat
Di APBD tahun ini, Nursalim menegaskan kondisi keuangan daerah cukup sehat. Pemprov sudah menyelesaikan seluruh kewajiban. Tidak memiliki utang atau tanggungan ke kabupaten/kota maupun pihak ketiga. Yang mana menurutnya, kondisi itu jauh berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya.
“Kalau dulu sampai ada yang gembok-gembok karena uangnya tidak dibayar. Sekarang sudah kita selesaikan semua,” katanya.
Hingga pertengahan Oktober, realisasi belanja daerah Provinsi NTB mencapai 64 persen lebih, angka ini dinilai cukup tinggi dibanding kabupaten/kota yang rata-rata masih di kisaran 55–60 persen.
“Kemarin memang sempat ada instruksi presiden tentang penghematan secara nasional, jadi bukan kendala di daerah saja. Tapi begitu BAST selesai dan SPM diajukan, realisasi akan naik cepat,” jelasnya.
Adapun dengan pertumbuhan ini, BPKAD optimistis, hingga akhir tahun nanti realisasi belanja bisa menembus di atas 95 persen. “Semua sudah dieksekusi. Tinggal pembayaran saja,” pungkasnya. (era)
Selong (globalfmlombok.com) – Kehadiran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) belum dirasakan manfaatnya secara langsung oleh para petani dalam hal peningkatan nilai jual produksi petani. Program unggulan pemerintah ini dinilai belum berdampak pada perbaikan harga sejumlah komoditas pertanian.
Bahkan, beberapa komoditi justru mengalami penurunan harga. Seperti yang diungkapkan Anita, seorang petani dari Desa Tembeng Putik, Kecamatan Wanasaba. “Tomat justru sekarang harganya turun,” ujarnya kepada globalfmlombok.com, Sabtu (18/10/2025).
Harapan kini tertumpu pada peran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau pengelola dapur sehat untuk lebih mengakomodir petani lokal. Selama ini, pengadaan sayuran untuk dapur MBG masih dilakukan melalui perantara pengepul, bukan membeli langsung dari petani.
“Kami berharap ke depan pihak dapur yang turun langsung ke petani membeli kebutuhan bahan makan MBG. Sehingga hal ini akan lebih menguntungkan bagi petani,” harap Anita.
Penyerapan hasil pertanian secara langsung oleh program MBG diharapkan bisa menjadi solusi di tengah ketidakpastian harga pasar, baik untuk sayur-mayur maupun tanaman hortikultura seperti cabai dan tomat. Saat ini, siklus distribusi masih berputar dari petani ke pengepul, kemudian baru ke dapur MBG.
Keberadaan Dapur MBG Berpeluang Meningkatkan Kesejahteraan Petani
Dengan semakin banyaknya dapur MBG yang beroperasi di Lotim, makin besar pula peluang untuk meningkatkan kesejahteraan petani, asalkan disertai dengan pembelian hasil panen dengan harga yang lebih baik daripada pasar.
Salah satu masalah klasik yang dihadapi petani adalah anjloknya harga saat panen raya. Padahal, dari sisi kualitas dan hasil produksi, banyak yang cukup bagus. Seperti pengalaman seorang petani cabai yang pada panen kedua di lahan 14 are mampu menghasilkan lebih dari 2 kuintal.
Di sisi lain, dukungan untuk program MBG juga datang dari berbagai pihak. Seorang petani sekaligus pemilik Repok Literasi di Desa Banjarsari, Kecamatan Labuhan Haji, menyatakan kesiapannya untuk mendukung program ini dengan menyuplai bahan baku pertanian organik.
“Hasil pertanian di Repok Literasi yang akan disuplai meliputi sayuran dan umbi-umbian yang ditanam dengan metode ramah lingkungan dan pupuk organik,” jelasnya.
Menurutnya, kolaborasi dengan petani lokal tidak hanya akan meningkatkan nilai jual hasil pertanian, tetapi juga memperluas dampak positif MBG. Program ini dinilai tidak hanya bermanfaat bagi penerima, tetapi juga dapat menggerakkan perekonomian masyarakat, termasuk petani, peternak, dan UMKM.
Kepala Dinas Pertanian Lotim, Lalu Fathul Kasturi, meyakinkan bahwa hasil pertanian Lotim akan diserap oleh dapur MBG. “Semakin banyak dapur MBG, maka akan semakin banyak produk hasil pertanian yang bisa dibeli,” tegasnya.
Meski beberapa komoditas tertentu belum bisa diproduksi di Lotim, Fathul Kasturi meyakini sebagian besar hasil pertanian lokal akan terserap dengan baik seiring berjalannya program MBG, asalkan mekanisme pembeliannya dapat dioptimalkan untuk memihak pada petani. (rus)
Sumbawa Besar (globalfmlombok.com) – Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Budi Gunadi Sadikin, memastikan akan tetap memberikan atensi terkait keberlanjutan pembangunan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumbawa yang berada di Sering.
“Beberapa hari lalu saya sudah berkomunikasi dengan Direktur RSUD terkait kebutuhan anggaran. Sayangnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tidak bisa hadir supaya beliau bisa langsung melihat kondisinya,” kata Budi saat melakukan kunjungan kerja di Sumbawa, Sabtu (18/10/2025).
Budi meyakinkan, kebutuhan anggaran itu nantinya akan dibicarakan langsung dengan Menkeu untuk mekanisme percepatan penyelesaian pembangunannya. Karena pada prinsipnya layanan kesehatan merupakan prioritas pemerintah untuk dibenahi dan dilengkapi.
“Tadi pagi saya sudah dihubungi Direktur RSUD, saya juga sempat lewat dan sudah beberapa kali membantu. Kurangnya sekitar Rp300 miliar agar RSUD rampung,” ujarnya.
Menurutnya, proyek pembangunan RSUD Sumbawa yang telah berjalan sejak 2019 disebut masih membutuhkan tambahan dana sekitar Rp300 miliar untuk dapat beroperasi secara penuh. Untuk itu, ia akan berbicara dengan Menkeu termasuk melakukan kunjungan bersama untuk melihat secara langsung.
“Kami tetap berkomitmen untuk menuntaskan pembangunan rumah sakit ini,” tegasnya.
Bupati Sumbawa, Syarafuddin Jarot, didampingi Wakil Bupati, Drs. H. Mohamad Ansori menyambut baik komitmen Menkes dan telah menyiapkan sejumlah proposal pendanaan untuk percepatan pembangunan.
“Kami menyambut baik rencana Bapak Menteri untuk membahas skema percepatan bersama pihak-pihak terkait di tingkat pusat, termasuk potensi dukungan anggaran,” ujar Bupati.
Keberadaan RSUD Sumbawa yang diharapkan dapat segera rampung akan menjadi penopang utama sistem kesehatan di Pulau Sumbawa. Penyelesaian pembangunan RSUD Sering maka akses masyarakat terhadap layanan kesehatan rujukan yang berkualitas.
‘’Penyelesaian pembangunan rumah sakit sebagai upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerataan layanan kesehatan yang berkeadilan bagi masyarakat,’’ jelasnya. (ils)
Sumbawa Besar (globalfmlombok.com) – Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Sjafrie Sjamsoeddin, mengingatkan kepada personel Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif) TP 835/Samota Yudha Bhakti (SYB) di Sumbawa untuk tidak menyakiti Rakyat.
“Kamu adalah tentara rakyat. Kamu tinggal di sekitar rakyat. Jangan sekali-sekali menyakiti hati rakyat serta bermanfaat bagi seluruh rakyat di sekitarnya,” kata Menhan saat kunjungannya di Sumbawa, Sabtu (18/10/2025).
Menhan melanjutkan, kunjungan ini menegaskan soliditas pemerintah pusat dalam membangun kekuatan pertahanan negara. Yonif TP 835/SYB merupakan bagian dari titik kuat pertahanan rakyat semesta dan motor penggerak pembangunan daerah.
“TNI menjadi ujung tombak operasional. Batalyon 835 ini merupakan bagian dari 150 batalyon yang akan digelar di seluruh wilayah Indonesia pada tahun 2025,” ucapnya.
Ia menegaskan kehadiran Batalyon 835 bukan untuk pertahanan semata. Namun, juga sebagai bagian dari pertahanan rakyat semesta yang menyatu dengan masyarakat.
“Saya sudah memberi pesan kepada para prajurit agar mereka harus bersatu dengan rakyat, disiplin, giat berlatih, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat di sekelilingnya,” lanjut Menhan.
Beri Dukungan Penguatan Fasilitas Kesehatan
Menhan juga mengungkapkan bahwa dirinya telah berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan untuk memberikan dukungan teknis bagi penguatan fasilitas kesehatan di batalyon. Khususnya dalam upaya pengembangan kompi kesehatan.
“Batalyon 835 akan dikembangkan sebagai batalyon teritorial yang dilengkapi dengan berbagai kompi fungsional seperti kompi pertanian, kompi kesehatan, kompi konstruksi, dan kompi peternakan,” ucapnya.
Menhan Sjafrie turut menekankan, batalyon tersebut adalah model satuan yang akan mendukung satu kabupaten. Sehingga prajurit harus memiliki dua dimensi yaitu meningkatkan kemampuan sebagai prajurit infanteri dengan dimensi teritorial pembangunan, dan menjadi prajurit yang bermanfaat bagi bangsa dan negara.
“Sebagai prajurit harus disiplin, berlatih, dan menyatu dengan rakyat. TNI adalah tentara rakyat yang tidak boleh menyakiti hati rakyat,” tambahnya.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, juga menyoroti peran penting Yonif TP dalam menghadapi ancaman non-militer, yaitu perang melawan penyakit atau pandemi, dan mendorong kompi kesehatan untuk bekerja sama erat dengan dinas kesehatan setempat dalam sistem surveilans penyakit menular. (ils)
Sumbawa Besar (globalfmlombok.com) – Menteri Pekerjaan Umum (PU) RI, Doddy Hanggodo meyakinkan akan terus mengembangkan fungsi Bendungan Beringin Sila di Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa dalam mendukung program swasembada pangan yang ditetapkan pemerintah.
“Luas areal irigasi fungsional saat ini baru 2.164 hektare sementara untuk pengembangan lebih lanjut mencapai 3.250 hektare dan akan kita kerjakan paling lama tahun 2026 seluas 1.100 hektare,” kata Doddy kepada wartawan, Minggu (19/10/2025).
Pemerintah pun lanjut Doddy sudah menetapkan pengembangan Bendungan Beringin Sila ini melalui Instruksi Presiden (Inpres). Ia pun sudah berdiskusi bersama Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot dan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal untuk proses penyiapan lahan.
“Kita akan kerjakan untuk 1.100 hektarenya di tahun 2026 sehingga total nanti bisa mencapai 3.250 hektare sebagaimana yang dikatakan Pak Bupati tadi,” ujarnya.
Termasuk juga untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) juga akan disiapkan nanti jika diperlukan. Bahkan pemerintah sudah sangat siap jika IPA dan PLTA dibutuhkan untuk direalisasikan beberapa tahun ke depan.
“Kami akan koordinasikan dengan Pak Bupati untuk IPA dan PLTA-nya, salah satunya sambungan ke rumah nanti polanya seperti apa juga harus kita pikirkan mulai sekarang,” ucapnya.
Hal itu dilakukan pemerintah, sehingga masyarakat bisa memanfaatkan air yang melimpah dari Bendungan Beringin Sila. Baik itu untuk kebutuhan air bersih maupun kebutuhan masyarakat yang lain nanti akan dikoordinasikan lebih lanjut.
“Hasil tinjauan saat ini eksisting Bendungan Beringin Sila masih oke lah, cuman yang diatas itu kan ada tanaman jagung. Karena sifat tanaman jagung ini merusak tanah dan akan menimbulkan sedimentasi,” sebutnya.
Tuntaskan Pembangunan Saluran Irigasi Bendungan Beringin Sila
Ia menambahkan, pemerintah pun juga berkomitmen untuk menuntaskan pembangunan saluran irigasi di seluruh bendungan yang sudah terbangun di Sumbawa. Hal itu dilakukan untuk mendukung Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto dalam mewujudkan program swasembada pangan.
“Kita akan prioritaskan (saluran irigasi) untuk diselesaikan apalagi di Sumbawa ada tujuh bendungan cukup besar yang sudah di bangun pemerintah. Termasuk juga melakukan study terkait usulan pembangunan Bendungan Kerekeh,” tambahnya.
Doddy pun berharap kepada masyarakat untuk tidak melakukan penamaan jagung di dekat kawasan bendungan. Karena akan mengakibatkan sedimentasi di bendungan lebih cepat sehingga air yang tertampung bisa cepat mengering dan masyarakat yang akan dirugikan nantinya.
‘’Kami berharap agar aset yang sudah dibangun ini bisa dijaga dan dirawat termasuk hutannya. Karena jika hutan rusak sedimentasi di bendungan akan tinggi sehingga air yang tertampung tidak maksimal dan masyarakat yang paling dirugikan nantinya,’’ ujarnya. (ils)
Anggota Komisi V DPR RI dapil Pulau Lombok H. Abdul Hadi, mendorong percepatan pembangunan venue olahraga untuk Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII tahun 2028 yang akan diselenggarakan bersama oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Menurut Abdul Hadi, langkah ini penting guna menghindari persoalan yang kerap terjadi di daerah penyelenggara PON sebelumnya, di mana fasilitas olahraga yang dibangun dengan anggaran besar justru tidak dimanfaatkan secara optimal pasca perhelatan.
“Kami mencoba menyampaikan lebih awal kepada Kementerian Pekerjaan Umum agar kasus-kasus seperti itu tidak terulang di NTB, sebab seringkali venue yang sudah terbangun mahal dan besar itu setelah PON selesai tidak berfungsi atau tidak maksimal digunakan.” ujar Abdul Hadi, Jumat (17/10/2025)
Ia menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian agar pembangunan venue tidak dilakukan menjelang akhir pelaksanaan. Menurutnya, perencanaan yang matang dan lebih awal akan memastikan keberlanjutan pemanfaatan fasilitas olahraga.
“Karena itu, usulan, desain, serta titik lokasi venue sudah kami sampaikan ke pusat, dalam hal ini Kementerian PU,” katanya.
Politisi PKS ini juga menyebut bahwa koordinasi lintas komisi di DPR RI turut dilakukan, khususnya dengan Komisi X yang membidangi olahraga. Ia berharap sinergi antara berbagai kementerian dan lembaga dapat mempercepat proses pembangunan dan menjamin keberlanjutan fasilitas pasca-PON.
PON XXII tahun 2028 diharapkan menjadi momentum bagi NTB dan NTT untuk menunjukkan kapasitasnya sebagai tuan rumah ajang olahraga nasional, sekaligus mendorong pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di kawasan timur Indonesia.(ris)
Anggota Komisi V DPR RI, H. Abdul Hadi, meminta Kementerian Pekerjaan Umum memberikan perhatian pada kegiatan normalisasi sungai di Pulau Lombok pada tahun anggaran 2026. Langkah ini dinilai penting untuk mengatasi persoalan banjir yang kerap melanda wilayah pemukiman warga saat musim hujan.
Menurut Abdul Hadi, sejumlah sungai besar seperti Sungai Ancar, Babak, dan Jangkok perlu segera dinormalisasi karena kerap meluap saat curah hujan tinggi. “Kemarin kita sudah sampaikan, dan secara bertahap pemerintah pusat mulai menatanya. Namun, masih banyak yang perlu ditangani agar banjir tidak terus berulang,” ujarnya, Jumat (17/10/2025).
Ia juga menyoroti persoalan banjir rob yang melanda kawasan pesisir Kota Mataram, seperti di Bintaro dan Mapak. Politisi PKS ini mengaku tengah berupaya berkoordinasi dengan Menteri PU untuk meninjau langsung kondisi di lapangan.
“Mudah-mudahan dalam waktu dekat Pak Menteri bisa kita ajak melihat langsung agar penanganannya bisa dipercepat,” katanya.
Anggota DPR RI dari Dapil Lombok ini menambahkan, persoalan banjir rob tidak hanya terjadi di Mataram, tetapi juga di sejumlah daerah pesisir lain seperti Labuhan Haji dan sekitarnya.
“Hampir seluruh garis pantai Kota Mataram dan beberapa wilayah pesisir di NTB terdampak banjir rob yang menggenangi permukiman warga. Ini harus jadi perhatian serius pemerintah pusat,” tegasnya.
Beberapa bulan lalu Abdul Hadi turun langsung ke Pantai Mapak Kota Mataram untuk melihat secara langsung dampak banjir rob terhadap pemukiman warga. Ia menyampaikan komitmennya untuk mengawal rencana pembangunan tanggul sepanjang 9 kilometer dari pantai Mapak hingga Bintaro. Proyek ini diusulkan oleh Pemerintah Kota Mataram dengan anggaran sekitar 240 miliar rupiah, bertujuan untuk melindungi warga dari ancaman abrasi pantai dan rob yang kerap terjadi di kawasan tersebut.(ris)
Suasana Pelabuhan Benete di Sumbawa Barat tak pernah benar-benar sepi. Di dermaga itu, kapal-kapal kargo dan kontainer silih berganti merapat. Sesekali muncul kapal tanker LNG raksasa MT Lady Eva, yang saban waktu mondar-mandir membawa gas alam cair dari Bontang, Kalimantan Timur. Gas itu menjadi bahan bakar bagi Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) milik PT Amman Mineral Internasional (AMMAN), jantung energi kawasan tambang Batu Hijau.
Tak jauh dari pelabuhan, berdiri megah kompleks smelter dan Precious Metals Refinery (PMR) milik AMMAN di Dusun Otak Keris, Desa Maluk, Kecamatan Maluk. Dari perut bumi Batu Hijau, bijih tembaga dan emas ditambang, lalu dialirkan ke pabrik raksasa itu. Di sinilah “harta karun” tambang NTB dilebur dan dimurnikan menjadi katoda tembaga, emas, hingga perak batangan—produk bernilai tinggi yang kini mulai melintasi batas negara.
Fasilitas pengolahan atau smelter tembaga dan logam mulia milik PT Amman Mineral Nusa Tenggara yang berlokasi di Sumbawa Barat, NTB. (Dok. PT Amman Mineral Nusa Tenggara )
Menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, Wahyudin, smelter AMMAN mulai berproduksi pada semester kedua 2025. Tepat pada Agustus, NTB untuk pertama kalinya mengekspor hasil olahan tambangnya: 345 kilogram emas murni dikirim ke Swiss, senilai 37,4 juta Dolar AS atau sekitar Rp516 miliar.
“Kalau smelter bisa beroperasi optimal dan seluruh proses pemurnian dilakukan di daerah, nilai tambahnya akan semakin besar. Dana bagi hasil meningkat, industri hilir pun bisa tumbuh. Karena itu, kami berharap kawasan industri di Sumbawa Barat bisa segera dikembangkan,” kata Wahyudin, Kamis 2 Oktober 2025.
Kepala BPS NTB Wahyudin (globalfmlombok.com/dok)
Namun, geliat industri baru itu belum sepenuhnya tercermin pada angka pertumbuhan ekonomi. Pada triwulan I 2025, ekonomi NTB tercatat minus 1,43 persen (year on year). Produksi smelter belum diekspor, sementara sektor pertambangan—penopang utama PDRB setelah pertanian—mengalami perlambatan. Di triwulan II 2025, pertumbuhan ekonomi kembali tertekan minus 0,82 persen (year on year), dengan kontraksi tajam di sektor tambang mencapai 29,23 persen.
Meski demikian, ada secercah cahaya dari sektor industri pengolahan. Di periode yang sama, pertumbuhannya melonjak hingga 66 persen, karena dipengaruhi oleh industri smelter. Ini menjadi lompatan besar bagi provinsi yang sebelumnya hanya mengandalkan industri kecil – menengah seperti tembakau, pengolahan ikan, dan multipleks di Lombok Tengah.
“Dulu kita tak punya smelter. Sekarang, industri besar mulai tumbuh di NTB,” ujar Wahyudin.
Kepala Bank Indonesia NTB, Hario K. Pamungkas di kesempatan lain menekankan pentingnya hilirisasi, agar hasil tambang tak lagi diekspor mentah, melainkan diolah menjadi produk bernilai tinggi.
“Sekarang barang tambang harus diolah dulu di dalam negeri. Itu butuh tenaga kerja baru dengan keterampilan berbeda,” kata Hario kepada globalfmlombok.com belum lama ini.
Pembangunan smelter di Sumbawa Barat, menurut Hario, adalah momentum penting. Ia mencontohkan provinsi lain seperti Maluku Utara dan Sulawesi Tengah yang ekonominya kini tumbuh pesat setelah industri pengolahan logam beroperasi.
“Pertumbuhan di sana mulai bergeser, dari tambang ke manufaktur. Itu tanda ekonomi yang lebih berkelanjutan,” ujarnya.
Hario percaya, ketika smelter NTB beroperasi penuh, kebutuhan tenaga kerja akan meningkat—dari operator mesin hingga ahli kimia dan insinyur metalurgi. Peluang kerja akan terbuka lebar, dan keterampilan lokal ikut naik kelas.
“Kalau bisa dimanfaatkan dengan baik,” katanya, “smelter akan jadi penggerak utama ekonomi NTB ke depan. Bukan hanya menaikkan pertumbuhan, tapi juga memperluas kesejahteraan,” imbuh Hario.
Habis Kontraksi, Terbitlah Harapan Tumbuh 4,7 Persen
Gambaran optimis ekonomi NTB diperkuat oleh hasil simulasi Ekonom Universitas Mataram, Prof.(Associate) Iwan Harsono. Ia memetakan tiga skenario pertumbuhan ekonomi NTB pada 2025—konservatif, moderat, dan optimis—dengan atau tanpa dukungan sektor tambang. Dalam simulasi konservatif, jika sektor tambang terkontraksi minus 5 persen akibat berkurangnya ekspor, maka ekonomi NTB hanya tumbuh 1,5 hingga 2,8 persen. Namun jika tambang netral (nol persen pertumbuhan), ekonomi bisa tumbuh 4,0–4,7 persen, tergantung skenario. Sedangkan dalam skenario optimis, pertumbuhan NTB berpotensi mencapai 4,8–5,2 persen.
“Yang penting sekarang bagaimana pemerintah daerah bisa melobi agar ekspor segera berjalan lancar,” kata Iwan.
Ia menilai penurunan ekonomi NTB di dua triwulan pertama bukan karena lemahnya kebijakan daerah, melainkan karena pembatasan ekspor konsentrat yang diberlakukan pusat terhadap PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT).
“Jangan disalahkan pemerintah NTB karena terjadi penurunan. Bukan keputusan kita. AMMAN juga kan sudah bisa melakukan ekspor emas Batangan,” kata Iwan.,” ujarnya dalam diskusi ekonomi di Kantor Gubernur NTB, awal Oktober lalu.
Menurut Iwan, kontribusi tambang terhadap ekonomi NTB terlalu besar untuk diabaikan. Namun di sisi lain, industrialisasi melalui smelter menjadi kunci agar daerah tak lagi bergantung pada komoditas mentah. “Kalau semua dilakukan di sini, dari tambang, pengolahan, sampai ekspor, nilai tambahnya luar biasa,” katanya.
Ekonom Unram M Firmansyah (globalfmlombok.com/dok)
Ekonom Universitas Mataram, Dr. M. Firmansyah, memandang pembangunan smelter sebagai penanda babak baru bagi ekonomi NTB. Menurutnya, pemurnian mineral di fasilitas ini bisa menjadi titik balik yang memperluas sumber pertumbuhan ekonomi daerah yang selama ini terlalu bergantung pada tambang mentah.
“Karakter pertumbuhan ekonomi NTB selama ini memang banyak bersumber dari sektor tambang. Sektor lain memberi kontribusi, tapi lebih sebagai pelengkap,” ujar Firmansyah kepada globalfmlombok.com.
Ia menjelaskan, saat smelter beroperasi penuh, arah pertumbuhan ekonomi bisa berbalik naik—atau sebaliknya—tergantung seberapa intens fasilitas itu menghasilkan produk yang layak ekspor.
“Namun kita optimistis. Smelter yang hidup dan membentuk kawasan usaha akan menyerap banyak tenaga kerja,” katanya.
Menurut hasil berbagai riset yang dikajinya, keberadaan kawasan industri mampu menciptakan ribuan lapangan kerja baru. Efek gandanya terasa langsung pada peningkatan pendapatan dan konsumsi rumah tangga di daerah. Karena itu, Firmansyah menekankan pentingnya memastikan tenaga kerja di sektor smelter berasal dari masyarakat lokal.
“Logikanya sederhana, masyarakat lokal akan membelanjakan uangnya di sini. Itu yang membuat ekonomi berputar,” ujarnya.
Meski saat ini ekspor hasil tambang masih minim, ia melihat justru pemurnian di dalam daerah bisa memperluas pertumbuhan ekonomi yang lebih riil. Pemerintah daerah, menurutnya, perlu menyiapkan kawasan penyangga dan mendesain klaster industri baru yang siap diisi oleh investor.
“Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah pasokan kebutuhan smelter. Semua harus diidentifikasi secara nyata dan disediakan lewat entitas bisnis lokal,” tambahnya.
Butuh “Double Kick”: Relaksasi dan Optimalisasi Smelter
RAPAT- Pimpinan Dewan dan Pimpinan Komisi III DPRD NTB menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan jajaran direksi PT AMNT, Senin (13/10/2025).(globalfmlombok.com/ist)
Pimpinan DPRD NTB bersama Pimpinan Komisi III DPRD NTB pada Senin 13 Oktober 2025 telah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan jajaran AMMAN. Pertemuan ini untuk mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi NTB melalui ekspor konsentrat dan optimalisasi pengolahan hasil galian tambang di Smelter.
“Pertumbuhan ekonomi kita terus turun, dan ini bikin kami gelisah,” ujar Ketua Komisi III DPRD NTB Sambirang Ahmadi.
Ia menegaskan, pelemahan ekonomi NTB bukan karena macetnya aktivitas tambang, melainkan karena rantai pengolahannya belum berjalan penuh. Smelter yang dibangun megah di Sumbawa Barat, belum menyerap seluruh hasil tambang.
“Smelter PT Amman belum bisa menyerap 100 persen konsentrat karena masih tahap komisioning. Ini teknologi tinggi, jadi butuh waktu,” sambungnya.
Hal itu disampaikan Sambirang usai berdiskusi dengan enior Manager Eksternal PT. AMMAN Ahmad Salim, Senior Manager Sosial Impact Aji Suryanto serta Manager Eksternal Relation Zulkipli Fajariadi.
Kondisi itu membuat produksi konsentrat tetap berjalan, tapi hasilnya menumpuk di gudang. Tak bisa dikirim, tak bisa diolah maksimal. Rantai ekonomi pun tersendat. DPRD menilai situasi ini membutuhkan diskresi dari pemerintah pusat, semacam ruang napas untuk sementara agar ekspor konsentrat bisa dibuka kembali sembari menunggu smelter beroperasi penuh.
“Kami menyarankan pimpinan DPRD dan Gubernur NTB datang langsung ke Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan. Harus ada kebijakan relaksasi ekspor, karena pertumbuhan ekonomi kita minus akibat ekspor konsentrat yang tertahan,” ujar Sambirang.
Ia menyebut, jika NTB ingin keluar dari tekanan pertumbuhan negatif, dibutuhkan dua langkah paralel — double kick, begitu istilahnya. Pertama, memperjuangkan izin relaksasi ekspor dari pemerintah pusat agar barang dan jasa tetap bergerak. Kedua, mempercepat optimalisasi pengolahan konsentrat di smelter agar nilai tambah tetap tercipta di dalam daerah.
“Kalau dua-duanya jalan paralel, Insya Allah di akhir tahun pertumbuhan ekonomi NTB bisa positif lagi. APBD kita pun akan mendapat tambahan signifikan dari Dana Bagi Hasil (DBH) sektor pertambangan,” katanya.
Sambirang memperkirakan, jika PT AMMAN tak bisa mengekspor konsentrat hingga akhir tahun, potensi kehilangan pendapatan daerah bisa mencapai Rp200 miliar. “Itu angka yang tidak kecil,” ujarnya.
Menurut politisi asal PKS itu, target pertumbuhan ekonomi NTB dalam RPJMD 2025–2030 dipatok di angka 6,7 persen pada 2026. Tapi, tanpa dukungan sektor tambang, target itu akan sulit dicapai. “Kalau hanya mengandalkan sektor non-tambang, nyaris mustahil. Jalan satu-satunya adalah relaksasi ekspor sambil memastikan smelter beroperasi optimal,” tegasnya.
Senior Manager Eksternal Ahmad Salim tentu menyambut positif dorongan DPRD NTB tersebut. Dikatakan, saat ini masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diselesaikan agar operasional smelter dapat berjalan secara optimal. Sehingga bisa memberikan kontribusi maksimal terhadap ekonomi daerah.
“Kami ingin memastikan agar keberadaan industri pertambangan ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan berkontribusi nyata terhadap perekonomian daerah NTB,” papar Ahmad Salim.
Lampu Hijau Relaksasi Ekspor Konsentrat, Napas Baru Ekonomi NTB
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal saat meninjau Smelter PT AMNT di Sumbawa Barat pada 8 Maret 2025 (globalfmlombok.com/Diskominfotik NTB)
PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) akhirnya memperoleh izin relaksasi ekspor konsentrat tambang dari pemerintah pusat. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu memperbaiki pertumbuhan ekonomi NTB yang sempat terkontraksi pada dua triwulan terakhir.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menyampaikan bahwa keputusan pemerintah pusat tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya dan komunikasi yang dilakukan bersama sejumlah kementerian terkait. Menurutnya, salah satu pertimbangan utama pemberian relaksasi ekspor adalah kondisi perekonomian NTB yang tumbuh negatif pada triwulan I dan II tahun 2025.
“Alhamdulillah, atas upaya bersama semua pihak, relaksasi ekspor konsentrat itu sudah turun pada 14 Oktober kemarin,” ujar Iqbal kepada wartawan di Mataram, Jumat malam (17/10/2025).
Iqbal menjelaskan, ekspor bahan mentah hasil tambang selama ini menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi NTB. Sejak diberlakukannya larangan ekspor konsentrat pada awal 2025, aktivitas ekspor AMNT terhenti dan berdampak signifikan terhadap kinerja ekonomi daerah.
Terkait jangka waktu izin ekspor, Iqbal memperkirakan relaksasi akan berlaku hingga smelter milik AMNT beroperasi penuh. Saat ini, perusahaan tersebut tengah menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sebagai tindak lanjut dari izin yang baru diterima.
Di pelabuhan Benete, aktivitas tak berhenti. Kapal-kapal terus bergerak, mengangkut energi, logam, dan harapan baru. Dari dusun Otak Keris hingga ke Swiss, denyut ekonomi NTB mulai berpindah arah—dari tambang mentah menuju industri bernilai tambah.(ris)
Tanjung (globalfmlombok.com) – Kasus bayi meninggal di Kabupaten Lombok Utara yang diduga tidak mendapat pelayanan maksimal di IGD RSUD KLU, terus mendapat sorotan dari berbagai pihak. Selain lembaga DPRD yang melakukan inspeksi pelayanan, masyarakat juga menyuarakan kekecewaan melalui aksi damai di Kantor Bupati,pada Jumat, 17 Oktober 2025.
Aksi damai dilakukan sejumlah masyarakat yang tergabung dalam gabungan masyarakat, mahasiswa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Tak hanya itu, keluarga korban bayi meninggal, yakni Sabarudin, juga ikut turun dalam aksi tersebut. Mereka mendesak agar Pemda Lombok Utara mengambil tindakan tegas dengan memberhentikan Direktur RSUD, drg. Nova Budiharjo, M.Kes., sebagai bentuk tanggung jawab moril.
Suara desakan itu lantas mendapat respons. Di akhir aksi, Direktur RSUD, didampingi Wakil Bupati Lombok Utara, Kusmalahadi Syamsuri, ST., MT., secara lisan menyatakan pasti mengundurkan diri.
Ketua LSM LUCW, Tarpiin Adam, menyatakan dirinya selaku pegiat kesehatan melalui Yayasan Endri Foundation merasa sangat kecewa atas pelayanan RSUD. Kasus bayi meninggal setelah mendapat pelayanan medis IGD menjadi isyarat bahwa kualitas dan kepedulian terhadap pelayanan pasien harus diperbaiki oleh manajemen RSUD maupun Pemda Lombok Utara.
“Kami minta kepada Wakil Bupati Lombok Utara untuk segera mencopot drg. Nova. Jangan sampai ada lagi korban meninggal akibat kelalaian rumah sakit,” tegas Adam.
Dalam aksi tersebut, para peserta juga mengancam akan melanjutkan aksi jika tuntutan mereka tidak segera direspons pemerintah daerah. “Kalau Direktur RSUD tidak dicopot hari ini, kami akan menginap di Kantor Bupati sampai tuntutan kami dipenuhi,” ujarnya.
Desakan mundur oleh massa aksi, membuat Direktur RSUD mengambil sikap. Menjawab orasi dan tuntutan massa, drg. Nova menyatakan secara terbuka, akan mundur dari jabatannya. “Atas nama pribadi, saya pasti mengundurkan diri,” ujarnya tegas di hadapan Wabup, awak media dan aparat kepolisian yang berjaga. (ari)
Mataram (globalfmlombok.com) – Dua tersangka dugaan pembunuhan Brigadir Muhammad Nurhadi, Kompol Y dan Ipda HC akan menjalani sidang perdana pada akhir Oktober 2025 di Pengadilan Negeri (PN) Mataram.
Juru Bicara PN Mataram Lalu Moh Sandi Iramaya, Jumat (17/10/2025) membenarkan sidang kedua tersangka telah terdaftar di PN Mataram. Kedua tersangka akan menjalani sidang perdana pada Senin 27 Oktober 2025.
Adapun hakim ketua yang akan menyidangkan perkara tersebut adalah dirinya sendiri. “Di pihak hakim anggota ada Dian Wicayanti dan Ida Ayu Masyuni,” kata dia.
Berdasarkan informasi yang tertera di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Mataram, ada lima jaksa senior yang akan mengawal sidang tersebut.
Mereka adalah Danny Curia Novitawan, Adda’watul Islamiyyah, Ahmad Budi Mukhlis, Ricky, Ricky Febriandi, dan I Dewa Narapati.
Sebelumnya, Ditreskrimum Polda NTB menyerahkan kedua tersangka beserta barang bukti (pelimpahan tahap dua) ke Kejaksaan Negeri Mataram pada Jumat (3/10/2025).
Sampai pelimpahan tahap dua ke jaksa, pihak kepolisian masih belum membeberkan motif dugaan pembunuhan. Meskipun mereka mengaku telah menemukan motif tersebut.
Setelah dilimpahkan ke jaksa, kedua tersangka menjalani penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) NTB.
Sementara itu, saat ini polisi masih melengkapi berkas perkara milik tersangka ketiga (M) berdasarkan petunjuk dari jaksa. Polisi mengaku sampai saat ini masih belum menemukan peran M dalam kasus ini. Namun mereka meyakini, M ada dan menyaksikan kejadian dugaan pembunuhan pada Brigadir Nurhadi.
Maka dari itu, terhadap M polisi hanya menyangkakan Pasal 221 KUHP karena M diduga mengetahui namun menyembunyikan informasi dari penyidik.
Sebagai informasi, Brigadir Nurhadi ditemukan meninggal dunia di kolam Vila Tekek di Gili Trawangan, Lombok Utara pada Rabu, 16 April 2025.
Sejumlah kejanggalan dalam kematian Nurhadi mendorong penyelidikan lebih lanjut hingga pihak kepolisian menetapkan tiga orang tersangka yang diduga terlibat dalam kematian anggota Propam Polda NTB. (mit)
