Beranda blog Halaman 274

Akhir Oktober 2025, Tercapai 19 Juta Investor Pasar Modal dan 8 Juta Investor Saham

Jakarta (globalfmlombok.com)—

Jumlah investor pasar modal Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan pesat. Hingga akhir Oktober 2025, jumlah single investor identification (SID) tercatat mencapai 19,15 juta, sementara investor saham menembus 8,08 juta SID.

Lonjakan itu menandai penutupan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2025 yang dirayakan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama berbagai pemangku kepentingan lewat serangkaian kegiatan edukasi dan literasi keuangan di seluruh Indonesia.

Direktur Utama BEI, Iman Rachman, mengatakan pencapaian tersebut mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat, terutama kalangan muda, untuk berinvestasi. “Generasi di bawah usia 30 tahun kini semakin aktif dan percaya diri menjadi investor. Ini hasil dari konsistensi edukasi dan literasi pasar modal yang kami lakukan bersama para mitra,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (31/10/2025).

Sepanjang tahun ini, BEI mencatat penambahan 4,28 juta investor baru pasar modal, naik 58,4 persen dibandingkan 2024. Adapun investor saham tumbuh 1,7 juta SID, atau meningkat 51,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Selama periode Maret–Oktober 2025, BEI menggelar 101 kegiatan “Road to Capital Market Summit & Expo (CMSE)” di berbagai daerah dengan lebih dari 185 ribu peserta. Kegiatan itu menghasilkan tambahan 184 ribu investor baru.

Puncak acara, CMSE 2025, berlangsung selama dua hari dan menghadirkan 13 narasumber, 6 moderator, serta 88 stan dan 95 tenant. Acara tersebut menarik 48.308 pengunjung, baik secara langsung maupun virtual, meningkat 12,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Melalui jaringan kantor perwakilannya, BEI juga telah menyelenggarakan 14.993 kegiatan edukasi sepanjang tahun dengan lebih dari 14,3 juta peserta. Dari jumlah itu, 319 ribu peserta tercatat membuka rekening efek baru.

Iman menegaskan, BEI akan terus memperluas inklusi pasar modal dengan pendekatan kolaboratif dan berkelanjutan. “Kami ingin masyarakat tidak hanya mengenal pasar modal, tetapi juga berpartisipasi aktif dalam membangun ekonomi nasional yang tangguh dan berdaya saing,” ujarnya.(r)

SMARTFREN Perluas Jaringan di Wilayah NTB, Tersedia Paket Unlimited untuk Pelanggan 

Mataram (globalfmlombok.com)-

XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (XLSMART) melalui brand SMARTFREN resmi memperluas jangkauan layanan 4G LTE dan VoLTE hingga tiga kali lebih luas di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), menjangkau hingga Kabupaten Bima. Langkah ini menghadirkan internet yang cepat, stabil, dan andal untuk mendukung komunikasi warga, pembelajaran daring, layanan publik, pengembangan UMKM, serta promosi pariwisata sejalan dengan semangat “Bersama, Melaju Tanpa Batas.”

Chief Marketing Officer SMARTFREN XLSMART, Sukaca Purwokardjono, menyatakan, perluasan jaringan di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah bagian dari komitmen untuk menghadirkan pengalaman digital terbaik.

“Dengan jaringan yang lebih luas dan kuat, XLSMART dengan brand SMARTFREN ingin mempercepat akselerasi ekonomi daerah mulai dari UMKM, perdagangan, pendidikan hingga pariwisata agar semakin terkoneksi dan kompetitif,” ujarnya, Kamis 6 November 2025.

Peningkatan kapasitas dan cakupan dilakukan secara bertahap. Di Pulau Lombok, penguatan berfokus pada Mataram, Cakranegara, Praya, Selong, Tanjung dan Pemenang. Sementara di Pulau Sumbawa, pengembangan mencakup Sumbawa Besar, Taliwang, Alas, dan Dompu, termasuk kecamatan-kecamatan di wilayah Bima seperti Woha, Monta, Bolo, Sape, Wera, Belo, Palibelo, dan Lambu.

Peningkatan kapasitas tersebut dibarengi penguatan transmisi/backhaul untuk menjaga kestabilan layanan di kawasan padat aktivitas. Ke depan, optimalisasi berlanjut ke kecamatan lain dan wilayah sekitar hingga Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu.

Dari sisi pemanfaatan, perluasan jaringan NTB diprioritaskan pada koridor ekonomi dan destinasi wisata meliputi Kota/Kabupaten Bima, Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, hingga Kota Mataram. XLSMART menyiapkan coverage andal di jalur logistik, pelabuhan, bandara, kawasan industri, dan sentra UMKM agar transaksi digital, live selling, content creation, hingga layanan publik berbasis aplikasi berjalan mulus. Kolaborasi dengan pemerintah daerah, komunitas, dan pelaku pariwisata turut ditempuh untuk memperluas titik layanan serta memastikan keberlanjutan operasional jaringan di wilayah kepulauan dan perdesaan.

Pelanggan di NTB kini dapat menikmati paket data Unlimited maupun Kuota, layanan VoLTE dengan kualitas suara jernih yang dapat digunakan bersamaan dengan data, serta panggilan gratis ke semua nomor XL dan AXIS selama paket aktif. Inovasi ini ditujukan untuk memudahkan pelajar, pekerja, pelaku UMKM, kreator digital, dan keluarga dalam beraktivitas online sehari-hari.

Sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat, SMARTFREN Fun Run 2025 akan hadir di Kabupaten Bima dengan rute lari 5K, bazar UMKM, panggung hiburan, dan doorprize menarik bersama mitra nasional dan lokal, antara lain Wonhae, ZINC, Proguard, Protelindo, FITBAR, PT. Narmada Awet Muda, Kopi Good Day, JAGA ASET PROPERTY, PICK A JUS, BANK SINARMAS, Hydro Plus , HollyMart dan Komunitas lari Squad Run Bima dan Dompu Runner.

Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Chief Marketing Officer SMARTFREN XLSMART, Sukaca Purwokardjono, Division Head Product & ARPU Management SMARTFREN XLSMART, Astiyanto Tri Muktiwibowo,  Division Head Brand Communication SMARTFREN XLSMART, Edtine Pamilien

Gensana, Head Of Sales XLSMART area NTB, Donny Darmawan dan Kristyawan Adi Sunaryo S.Ab selaku Deputy Regional Sales Bali Nusra SMARTFREN XLSMART serta  Head Of Sales XLSMART area NTT, Bony Hendra.

Division Head Brand Communication SMARTFREN XLSMART, Edtine Pamilien Gensana, menambahkan, “Selain memperluas jaringan, kami memperkenalkan Unlimited Suka-Suka, paket internet fleksibel bagi pekerja, pelajar, pelaku UMKM, dan kreator digital agar penggunaan data dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Dan kegiatan Fun Run yang menjadi ruang kolaborasi sekaligus apresiasi bagi komunitas yang telah menerima kehadiran SMARTFREN.”

Saat ini, di seluruh wilayah NTB, jaringan XLSMART didukung lebih dari 5.700 BTS, mayoritas merupakan BTS 4G. XLSMART berkomitmen menghadirkan layanan data dan suara yang cepat, stabil, dan andal melalui penguatan jaringan 4G LTE dan VoLTE, serta kolaborasi dengan berbagai mitra untuk mendorong transformasi digital masyarakat Indonesia.  XLSMART juga telah menyediakan layanan pelanggan di NTB melalui berbagai kanal, antara lain Call Center, Live Chat melalui Website & Aplikasi MySmartfren, MyXL, AXISNET,  dan XL Center serta Galeri Smartfren Terdekat.

Pejabat DPMPTSP-Naker KLU Ditemukan Meninggal di Kamar Hotel Mataram

Mataram (globalfmlombok.com) – Pejabat Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP-Naker) Kabupaten Lombok Utara (KLU) ditemukan meninggal dunia di Hotel Gading Guest House, Kota Mataram, Kamis (6/11/2025).

Kepala Polsek Mataram, AKP Mulyadi mengatakan korban merupakan pria berinisial FII (53).

“Korban merupakan aparatur sipil negara (ASN) Lombok Utara dan beralamat di Gunung Sari, Lombok Barat,” kata Mulaydi.

Dia menjelaskan, korban datang ke Hotel Gading Guest House bersama seorang rekannya berinisial AF sekitar pukul 03.45 Wita. Saat chek-in di hotel tersebut dan langsung tidur. Saksi AF mengaku korban masih dalam keadaan sehat saat itu.

“Namun, sekitar pukul 07.00 Wita, saksi membangunkan korban. Namun korban tidak merespons dan dalam keadaan suhu badan dingin dan membiru,” jelasnya.

Setelah adanya laporan, pihak kepolisian kemudian langsung mendatangi lokasi kejadian. Polisi kemudian melakukan pengecekan tempat kejadian perkara (TKP) awal, meminta keterangan saksi-saksi, memasang police line. Melakukan koordinasi dengan Unit Identifikasi (Inafis) Sat Reskrim Polresta Mataram serta melakukan olah TKP.

Mulyadi menerangkan, saat ini korban yang merupakanpPejabat di KLU telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bhayangkara Mataram untuk proses visum awal.

“Kami masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab kematian korban,” sebutnya.

Pihak kepolisian juga kini telah menghubungi keluarga korban untuk datang ke Mataram guna proses identifikasi dan penanganan jenazah lebih lanjut.

Terpisah, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah, L. Gita Bayu membenarkan bahwa FII merupakan pejabat yang bekerja pada DPMPTSP-Naker KLU itu. FII kata dia merupakan Kepala Seksi Pelaporan pada Bidang Perizinan. (mit)

Inspektorat Telurusi Pengangkatan 650 Honorer di Mataram

Mataram (globalfmlombok.com) – Inspektorat Kota Mataram akan menelusuri pengangkatan 650 tenaga honorer di perangkat daerah, kecamatan dan kelurahan. Pegawai non aparatur sipil negara (ASN) terancam diputus kontrak apabila tidak disiplin.

Pelaksana tugas (Plt) Inspektur Kota Mataram Hj. Baiq Nelly Kusumawati Makruf menerangkan, auditor pengawas internal pemerintah diperintahkan oleh wali kota untuk menelusuri pengadaan atau pengangkatan 650 tenaga honorer di seluruh perangkat daerah, kecamatan, dan kelurahan. Hasil dari penelusuran akan dijadikan bahan bagi kepala daerah untuk mengambil keputusan. “Iya, kita sedang persiapkan tim untuk turun menelusuri ke OPD, kecamatan, dan kelurahan,” terang Nelly dikonfirmasi pada, Kamis (6/11).

Status pengangkatan, siapa yang mengangkat, gaji, serta dokumen kontrak mereka menjadi bagian yang ditelusuri. Nelly membutuhkan waktu selama 15 hari kerja untuk menelusuri kemudian menyerahkan hasilnya ke kepala daerah. “Seluruh irban akan saya libatkan untuk turun ke lapangan,” ujarnya.

Mantan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menambahkan, tingkat kedisiplinan serta kinerja yang baik menjadi indikator penilaian. Tenaga honorer terancam diputus kontrak apabila malas bekerja. “Kita lihat dari itu semua nanti. Selain dari sisi administrasinya,” pungkasnya.

Wali Kota Mataram Dr. H. Mohan Roliskana sebelumnya mengatakan, Inspektorat diminta melakukan audit terhadap pengadaan tenaga honorer di perangkat daerah, kecamatan, dan kelurahan. Hasil audit akan dijadikan bahan kajian untuk mengambil keputusan. Kebijakan ini menindaklanjuti imbauan dari Badan Kepegawaian Negara untuk memutus kontrak tenaga honorer di kabupaten/kota maupun provinsi. “Saya minta Inspektorat untuk turun dulu mengecek ke perangkat daerah sampai kelurahan,” katanya
Dari sisi kemampuan anggaran kata Mohan, Pemkot Mataram masih mampu membayar gaji 650 tenaga honorer tersebut. Akan tetapi, perlu dikroscek proses, siapa yang mengangkat, serta gaji yang diterima. Wali Kota ingin mengantisipasi jangan sampai honorer telah berhenti, tetapi gaji mereka tetap dibayarkan dan lain sebagainya. (cem)

Diduga Kehabisan Modal, SPPG di Mandalika Hentikan Sementara Distribusi MBG

Mataram (globalfmlombok.com) – Siswa-siswi di wilayah Kelurahan Mandalika perlu bersabar. Pendistribusian makanan bergizi gratis (MBG) dihentikan sementara. Pasalnya, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) disinyalir kehabisan modal produksi.

Yani, wali murid salah satu sekolah dasar di Kelurahan Mandalika tiba-tiba terkejut adanya pengumuman di grup percakapan bahwa pemberian makanan bergizi gratis bagi siswa-siswa dihentikan. Informasinya, SPPG kehabisan modal sehingga tidak bisa produksi. “Sudah hampir seminggu tidak dapat MBG anak saya,” katanya dikonfirmasi pada, Kamis, 6 November 2025.

Program Astacita Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto dinilai cukup membantu. Peserta didik mendapatkan asupan gizi dari pemerintah. Selain itu kata dia, anaknya bisa menghemat uang jajan. “Uang jajannya ditabung terus. Walaupun terkadang MBG di bawa pulang karena tidak habis dimakan,” ujarnya.

Camat Sandubaya, Henny Suyasih membenarkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Kelurahan Mandalika menghentikan sementara pendistribusian makan bergizi gratis ke sekolah-sekolah. Kabar yang diterima modal produksinya habis, karena keterlambatan pencairan dari Badan Gizi Nasional. “Pembayaran dari pusatnya belum cair,” kata Henny.

Program ini dinilai sangat menguntungkan dan bermanfaat bagi siswa-siswi. Henny menyarankan selama SPPG tidak memproduksi makanan, semestinya diambil alih oleh SPPG yang berada di sekitarnya. Tujuannya agar peserta didik tetap mendapatkan makan bergizi gratis.

“Seharusnya SPPI-nya berkoordinasi dengan BGN, supaya dialihkan produksinya ke SPPG lain. Anak-anak tetap mendapatkan haknya,” terangnya.
Mantan Lurah Dasan Cermen mengharapkan, proses pendistribusian MBG segera pulih. Informasinya, pembayaran dari BGN segera dicairkan sehingga pekan depan siswa-siswi bisa mendapatkan kembali MBG.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram Yusuf mengaku belum mengetahui adanya SPPG yang menghentikan sementara pendistribusian MBG ke sekolah. Persoalan ini belum dilaporkan, sehingga belum berani dikomentari. “Saya belum ada terima laporan,” jawabnya. (cem)

BPBD akan Tetapkan Tanggap Darurat Banjir Rob

Mataram (globalfmlombok.com) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram, akan menetapkan status tanggap darurat banjir rob di pesisir Pantai Ampenan. Penetapan ini berdasarkan eskalasi serta potensi bencana yang akan terjadi berikutnya.

Demikian diungkapkan, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Mataram, Ahmad Muzaki ditemui pada, Kamis (5/11). Ia menjelaskan, berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah NTB, Camat Ampenan, dan Kelurahan Bintaro bahwasanya status kebencanaan akan ditingkatkan dari siaga menjadi tanggap darurat banjir rob.

Peningkatan status kebencanaan ini mempertimbangkan eskalasi gelombang pasang yang akan terjadi berikutnya. ‘’Iya, kita akan usulkan untuk penetapan tanggap darurat banjir rob,’’ terangnya.

Penetapan tanggap darurat juga mempertimbangkan penanganan teknis. Muzaki mengatakan, penanganan teknis bisa dilakukan di pesisir Pantai Ampenan, tetapi terkendala anggaran. Salah satu solusinya adalah mengakses belanja tidak terduga yang dialokasikan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Mataram.

Dana BTT dapat diakses untuk intervensi penanganan di wilayah pesisir, terutama di Lingkungan Bugis, Mapak, dan lain sebagainya. “Kita jangan hanya kerja bakti saja kesannya. Penanganan teknis perlu dipikirkan karena gelombang pasang juga akan terjadi di bulan Januari-Februari,” terangnya.

Menurut Muzaki, penetapan tanggap darurat juga bisa menjadi pertimbangan bagi instansi lain seperti Balai Besar Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I mengakses anggaran ke pusat. BWS bisa mengintervensi dari aspek teknis. Demikian juga, BPBD NTB berpotensi membantu mengalokasikan anggaran dari penetapan tanggap darurat tersebut.

Kawasan di pesisir Pantai Ampenan perlu diintervensi secara tajam, agar bencana serupa tidak terjadi lagi. Bagaimana dengan pembangunan tanggul penahan gelombang? Ia menegaskan, pembangunan fisik membutuhkan waktu 2-3 tahun.

Sementara, masyarakat dihadapkan dengan potensi bencana yang sewaktu-waktu bisa saja terjadi. Oleh karena itu, pembangunan riprap bisa menjadi solusi jangka menengah mengatasi hempasan gelombang pasang. “Supaya masyarakat merasa aman dan tenang dulu. Kita coba nanti mengakses DSP (dana siap pakai) dari BNPB,” demikian kata dia. (cem)

Eksekusi Lahan di Sumbawa Ricuh, Tiga Polisi Tertebas Sajam

Sumbawa Besar (globalfmlombok.com) – Eksekusi lahan seluas 1,58 hektare yang berlokasi di Dusun Ai Jati, Desa Mapin Kebak, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa berakhir ricuh. Kericuhan itu mengakibatkan tiga polisi harus menjalani perawatan medis secara intensif akibat diduga terkena tebasan senjata tajam, Rabu (5/11/2025).

“Ada tiga anggota kami yang terluka yakni Aipda I Gusti Bayu Yogi Anggara, Kasubnit 1 Samapta, luka akibat benda tumpul di hidung dan bibir. Bripka I Nyoman Adi Putra, Kanitbintibsos Satbinmas, luka robek di lengan kiri dan Briptu Ahlan Tamara Fausta, Bamin Sikeu, luka robek di kaki kanan,” kata Kapolres Sumbawa, AKBP Marieta Dwi Ardhini, Rabu (5/11/2025) malam.

Ia melanjutkan, Briptu Ahlan Tamara Fausta, Bamin Sikeu masih harus menjalani perawatan medis lebih lanjut akibat luka tebasan yang dialami. Bahkan ia pun harus menjalani operasi di RSUD Sumbawa setelah sebelumnya dirawat di Puskesmas Alas Barat.

“Alhamdulillah dari ketiga anggota kami dua orang sudah boleh pulang. Sementara Briptu Ahlan Tamara Fausta masih dalam perawatan medis dengan kondisi yang semakin membaik,” ucapnya.

Sengketa Lahan Sejak Tahun 1996

Marieta menjelaskan, pelaksanaan eksekusi lahan itu merupakan tindak lanjut dari perkara perdata Nomor 24/Pdt.G/1991/PN Sumbawa. Sengketa lahan ini juga berlangsung sejak tahun 1996 dan merupakan upaya ketiga setelah dua kali percobaan gagal karena perlawanan.

“Eksekusi ini sudah lama tertunda, pertama tahun 1996 batal karena situasi tidak kondusif. Kali ini kami berupaya kembali dengan kekuatan pengamanan lebih, termasuk BKO dari Brimob Polda NTB,” ucapnya.

Upaya eksekusi juga tidak berlangsung lancar, lantaran puluhan warga menghadang tim gabungan sekitar 50 meter dari area eksekusi. Menurut Kapolres, pihaknya telah melakukan pendekatan persuasif dengan mendahulukan langkah humanis.

“Kami sudah berusaha memberi imbauan karena di depan itu banyak ibu-ibu dan anak-anak, sehingga kami sangat berhati-hati. Kemudian muncul provokasi dari sejumlah orang yang diduga berasal dari pihak pemenang perkara,” ucapnya.

Marieta pun menegaskan, saat proses eksekusi lahan di lapangan polisi tidak melakukan aksi penembakan. Hal itu sekaligus meluruskan isu penembakan yang beredar di media sosial. Karena tidak ada satu pun anggota polisi yang melepaskan tembakan.

“Kami hanya menggunakan gas air mata itu pun saat kondisi di lokasi tidak terkendali. Tidak ada satu pun tembakan peluru tajam dari pihak kami dan tim medis juga mengonfirmasi tidak ada korban dari warga yang terkena peluru tajam,” tukasnya. (ils)

Puluhan Non-ASN Diduga Dipungut Biaya, Bupati akan Ambil Langkah Tegas Jika Oknum Pejabat Terlibat

Giri Menang (globalfmlombok.com) -Tenaga honorer di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lombok Barat (Lobar) diduga dimintai uang saat baru masuk menjadi pegawai. Honorer tersebut kini bakal dirumahkan.

Hal ini dibenarkan oleh Kadis Lingkungan Hidup Lobar M Busyairi. M Busyairi, mengungkap terdapat 22 orang terindikasi dimintai uang oleh pejabat saat proses pengangkatan. Beberapa dari mereka sudah memberikan pengakuan terkait adanya pungutan liar (pungli) tersebut.

“Kami di LH sendiri memiliki catatan, beberapa orang sudah mengaku bahwa pada saat masuk dahulu dimintai sesuatu atau uang secara indikasinya,” ungkapnya, Rabu, 5 November 2025.

Namun, Busyairi tidak mengungkapkan nominal uang yang diminta terhadap para honorer tersebut. Ia mengatakan data pengakuan sudah diserahkan ke Inspektorat Lombok Barat untuk diusut. Terdapat 327 honorer di DLH Lobar. Namun, 104 orang di antaranya tidak masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN), sehingga bakal dirumahkan.

“Ada 82 orang tidak masuk database BKN karena tidak ikut seleksi tahap satu dan dua. Sementara 22 orang sisanya tidak masuk database BKD dan BKN,” terang Busyairi.

Sementara itu, Bupati Lobar, Lalu Ahmad Zaini (LAZ) menyatakan siap untuk memecat oknum pejabat yang terbukti melakukan praktik pungli saat mengangkat honorer yang saat ini terancam dirumahkan.

Bupati mengatakan bahwa jika oknum pejabat tersebut terbukti melakukan pelanggaran berat dengan meminta uang kepada para honorer yang diangkat, maka ia tidak segan-segan akan mengambil tindakan berupa pemberhentian.
“Berani saya pecat kalau sudah lengkap datanya dan terbukti. Ya sesuai dengan beban yang dilakukan, kalau itu kategori berat kan bisa langsung pemberhentian,” tegasnya, Selasa, 4 November 2025.

Bupati menyatakan tindakan tersebut diambil, karena ia ingin menciptakan praktik pemerintahan di Kabupaten Lombok Barat yang lebih bersih dan transfaran tanpa ada iming-iming pungli atau suap. “Tidak ada lagi upaya bayar membayar sekarang,” tegas Ketua DPW PAN NTB tersebut.

Namun Bupati mengaku sampai saat ini belum mendapat laporan resmi, terkait adanya laporan praktik pungli yang dilakukan oleh oknum pejabat di Lobar. Ia berjanji akan mengusut tuntas praktik tersebut karena sudah merugikan para honorer.

Inspektur Lobar, Suparlan, mengatakan sudah membuka layanan aduan bagi honorer yang sebelumnya dimintai uang saat diangkat menjadi pegawai.”Silahkan bagi para honorer yang mengalami pungutan saat masuk sebagai honorer dapat melapor,” ujar Suparlan.

Suparlan menegaskan laporan para honorer akan diusut tuntas sesuai arahan Bupati Lobar, Lalu Ahmad Zaini (LAZ). Sebab, dugaan praktik pungli tersebut sangat merugikan para honorer non database yang pengangkatannya tidak sesuai aturan dan regulasi.

“Pemerintah daerah akan berusaha mengusut oknum yang terlibat dalam pungutan ini,” tegas Suparlan.

Laporan tersebut, jelas Suparlan, tidak hanya berlaku bagi honorer non database, melainkan semua honorer maupun pegawai di Lombok Barat. Ia menjamin identitas pelapor akan dirahasiakan sehingga tidak timbul rasa takut saat melapor. (her)

Banjir Rendam Ratusan Rumah di Madapangga Kabupaten Bima, 3.571 Jiwa Terdampak

Bima (globalfmlombok.com) – Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai kilat dan angin kencang pada Rabu, 5 November 2025, menyebabkan banjir di wilayah Kecamatan Madapangga. Kondisi ini terjadi di Kabupaten Bima. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 14.00 Wita, setelah air dari kawasan pegunungan meluap. Sungai di wilayah tersebut tidak mampu menampung debit air.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bima, Nurul Huda, melaporkan sedikitnya 1.118 rumah warga di Desa Monggo terdampak. Selain itu, Banjir di Madapangga ini mempengaruhi 1.118 kepala keluarga (KK) atau 3.571 jiwa.

“Ketinggian air bervariasi antara setengah meter hingga satu setengah meter,” ungkapnya, Rabu (5/11/2025).

Satu unit rumah warga di RT 01 mengalami kerusakan cukup parah pada bagian dapur sepanjang tujuh meter akibat tergerus derasnya aliran air.

“Selain itu, sejumlah fasilitas umum juga terdampak banjir. Antara lain tiga fasilitas pendidikan, satu Puskesmas Pembantu (Pustu), satu musala, serta lahan pertanian jagung milik warga,” paparnya tentang banjir yang melanda Madapangga.

Banjir di Kecamatan Madapangga juga merendam Desa Ncandi yang berada bersebelahan dengan Desa Monggo. Rumah-rumah warga di Ncandi banyak yang terendam air, bahkan jumlahnya disebut lebih banyak dibandingkan di Monggo.

“Mungkin dampak banjir di dua desa ini ada puluhan atau ratusan rumah warga yang terendam,” jelasnya.

Ia mengatakan, Desa Ncandi dan Monggo merupakan wilayah langganan banjir. Setiap kali curah hujan tinggi, dua desa tersebut kerap menjadi titik rawan genangan. Ini dikarenakan kondisi geografis yang berada di dataran rendah serta dekat dengan aliran sungai.

“Sejauh ini tidak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa banjir ini,” pungkasnya.

Hingga Rabu sore, genangan air di sebagian besar permukiman warga mulai berangsur surut. Namun, BPBD mengimbau masyarakat di Kecamatan Madapangga untuk tetap waspada terhadap potensi banjir susulan. Ini dikarenakan curah hujan masih cukup tinggi di wilayah hulu. (hir)

Pejabat Luar Daerah Boleh Ikut Seleksi Sekda NTB

Mataram (globalfmlombok.com)  – Pemprov NTB akan segera menggelar seleksi untuk jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) NTB. Seleksi ini terbuka untuk seluruh pejabat baik se-Provinsi NTB maupun nasional yang memiliki kompetensi untuk menjabat eselon I di lingkup Pemprov NTB.

“Jangankan Sekda, untuk jabatan perangkat daerah saja kita buka ruang. Banyak yang memenuhi syarat, sepanjang belum berusia di atas 58 tahun,” ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs.Tri Budiprayitno, M.Si, Rabu, 5 November 2025.

Menyinggung soal riskannya pemilihan Sekda dari luar daerah. Mengingat posisi Sekda yang sangat strategis, Tri mengatakan proses seleksi akan berlangsung ketat dan profesional. “Semua jabatan strategis, di level seperti itu proses pembelajaran tentu punya kapasitas,” tegasnya.

Sementara itu, Pemprov NTB kini sedang mengkonsultasikan pembentukan panitia seleksi (Pansel) ke pemerintah pusat. Pemprov NTB setidaknya akan melibatkan dua kementerian, yakni Sekretariat Kabinet dan Kementerian Dalam Negeri untuk menugaskan pejabatnya sebagai anggota Pansel.

“Kita sedang mengonsultasikan dengan dua kementerian di pusat untuk mendapatkan pejabat yang akan diusulkan menjadi anggota Pansel. Komunikasi lisan sudah dilakukan. Tinggal menunggu mekanisme dan surat resmi dari Gubernur sebagai pejabat pembina kepegawaian,” jelasnya.

Berdasarkan ketentuan, komposisi pansel nantinya terdiri atas unsur pemerintah pusat, akademisi, dan profesional. Jumlah anggota antara lima hingga tujuh orang. ‘’Dari pusat minimal dua orang, sisanya dari akademisi dan profesional. Mudah-mudahan nanti bisa lima,’’ tambahnya. (era)