Beranda blog Halaman 273

Tiga Tersangka Kasus Meninggalnya Brigadir Esco Minta Dibebaskan di Sidang Praperadilan

Mataram (globalfmlombok.com) – Sidang praperadilan tiga tersangka dalam kasus dugaan pembunuhan Brigadir Esco mulai digelar di Pengadilan Negeri Mataram, Jumat (7/11/2025).

Sidang praperadilan terhadap tiga tersangka yakni HN, HS, dan P dilakukan secara terpisah. HN dan HS menjalani sidang di Ruang Sidang Tirta dengan Hakim Tunggal Dian Wicayanti. Sedangkan tersangka P menjalani sidang di Ruang Sidang Kartika dengan Hakim Tunggal, Laily Fitria.

Di hadapan hakim, tersangka HN, HS, dan P diwakili kuasa hukumnya membacakan permohonannya. ketiga tersangka kompak meminta agar status tersangka mereka dicabut dan memohon untuk dibebaskan dari proses hukum yang sedang berjalan.

Mereka juga meminta agar seluruh keputusan dan surat-surat yang dikeluarkan penyidik terkait status tersangka dinyatakan tidak sah.

“Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada para pemohon,” ujar kuasa hukum tersangka HN dan HS, Lalu Arya.

Selain itu, ketiganya juga meminta untuk dibebaskan dari tahanan. Serta memulihkan hak, kedudukan, harkat, dan martabat mereka seperti semula.

Dalam pokok permohonannya, para tersangka meminta agar hakim mengabulkan permohonan praperadilan secara keseluruhan serta menyatakan proses penetapan tersangka batal demi hukum.

Sebelumnya, sidang perdana praperadilan tersebut sempat tertunda karena termohon (Polres Lombok Barat) tidak dapat hadir di persidangan. Sidang lanjutan dengan agenda jawaban dari termohon akan dilaksanakan pada Senin (10/11/2025) mendatang.

Perihal persiapan menghadapi sidang lanjutan kasus ini, Kasat Reskrim Polres Lombok Barat AKP Lalu Eka Arya Mardiwinata mengaku telah menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara itu kepada Bidang Hukum (Bidkum) Polda NTB. “Saya lapor pimpinan dulu seperti apa hasilnya (sidang hari ini),” kata Eka.

Lima Tersangka Kasus Dugaan Pembunuhan Brigadir Esco
Selain menetapkan istri Brigadir Esco, yakni Brigadir R, Polres Lombok Barat pada Kamis (16/10/2025) telah menetapkan empat tersangka baru dalam kasus ini. Keempat tersangka itu berinisial HS, P, DR, dan HN. Keempat tersangka sama-sama beralamat di Dusun Nyur Lembang, sama dengan tersangka R.

Polisi menyangkakan keempatnya dengan Pasal 340 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau Pasal 56 ayat (1)KUHP atau Pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat (1)ke-1 KUHP dan pasal 56 ayat (1) KUHP atau Pasal 221 KUHP. Sedangkan terhadap tersangka R, polisi kini menerapkan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang PKDRT dan/atau Pasal 340 KUHP dan/atau Pasal 338 KUHP. (mit)

Tim Gabungan Gerebek Karang Bagu, 14 Orang Diamankan

Mataram (globalfmlombok.com) – Badan Narkotika Nasional (BNN) NTB bersama Ditresnarkoba Polda NTB, Satresnarkoba Polresta Mataram, Satpol PP NTB, dan BNN Kota Mataram melakukan penggerebekan di kampung rawan narkoba, Lingkungan Karang Bagu, Kelurahan Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Jumat (7/11/2025).

Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNN NTB Kombes Pol Gede Suyasa mengatakan, giat operasi di Lingkungan Karang Bagu itu merupakan perintah langsung dari BNN RI dan Bareskrim Polri untuk memulihkan kampung narkoba di NTB.

“Total ada empat tempat (di lingkungan karang bagu) yang menjadi target operasi,” kata dia.

Dalam operasi tersebut, empat orang yang menjadi target operasi (TO) tidak berhasil ditemukan di lokasi. Petugas menduga para TO telah lebih dulu melarikan diri sebelum tim tiba. ”Mereka (TO) sudah kabur terlebih dahulu,” ujarnya.

Ketika melarikan diri, para TO itu diduga sempat membuang sejumlah barang bukti ke berbagai tempat di sekitar lokasi. Barang-barang tersebut kemudian ditemukan oleh petugas saat melakukan penyisiran di area sekitar.

Meski target utama tidak ditemukan, tim gabungan tidak menghentikan operasi. Petugas kemudian mengalihkan penggerebekan ke rumah lain yang berdekatan dengan lokasi awal.

Di sana, mereka mendapati sejumlah orang yang sedang menggunakan sabu. ”Kami temukan beberapa orang sedang menggunakan sabu. Itu kita amankan,” sebutnya.

Selain pengguna, beberapa orang lain juga kedapatan membawa sabu dan langsung diamankan di tempat. Dari hasil pengembangan, petugas menemukan salah satu terduga pengedar sabu yang telah lama masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) BNN NTB, yakni K alias Karlota.

Total ada 14 orang yang berhasil diamankan dalam operasi itu. Mereka antara lain; RS, JF, NH, JA, AAR, AF, MPW, TH, DS, R, MS, D, NL, dan K.

“Kami juga berhasil mengamankan 14 poket berisi 4 gram sabu,” terangnya.

Selain barang bukti sabu, petugas juga berhasil mengamankan 7 unit motor, 10 buah handphone, 2 alat hisap sabu, 14 bandel plastik klip, serta uang tunai Rp3,2 juta.

Terduga pelaku dan barang bukti kini telah diamankan di BNNP NTB. ”Operasi itu akan terus dilakukan secara masif untuk dapat memulihkan kampung narkoba,” tandasnya. (mit)

Tersangka Cor Mayat Pacar di Lobar Segera Disidangkan

Mataram (globalfmlombok.com) – Kasus dugaan pembunuhan wanita berinisial NU dengan cara dicor oleh pacarnya sendiri (INB) segera masuk meja hijau. Penyidik Polres Lombok Barat saat ini telah menyerahkan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Mataram.

Kasat Reskrim Polres Lombok Barat, AKP Lalu Eka Arya Mardiwinata mengatakan, pihaknya telah melakukan pelimpahan tersangka dan barang bukti pada Kamis (6/11/2025).

“Kasus itu telah P-21 dan telah kami limpahkan ke Kejaksaan kemarin,” kata Eka, Jumat (7/11/2025).

Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen Kejari Mataram, Muhammad Harun Al-Rasyid saat dikonfirmasi membenarkan telah menerima pelimpahan dari Polres Lobar itu.

Saat ini Kejari Mataram telah menahan tersangka INB di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kuripan, Kabupaten Lombok Barat. “Penahanan untuk 20 hari kedepan,” tambahnya.

Harun mengaku, pihaknya kini tengah menyusun surat dakwaan untuk segera melimpahkan perkara ini ke Pengadilan Negeri Mataram.

Sebelumnya, pihak kepolisian menjerat INB dengan tiga pasal sekaligus, yakni Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana, Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan, atau Pasal 351 Ayat (3) KUHP tentang Penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

Dari hasil pemeriksaan polisi, terungkap bahwa motif di balik dugaan pembunuhan keji oleh INB, karena adanya amarah kecemburuan.

“Motif pembunuhan ini bermula dari rasa cemburu yang dirasakan pelaku terhadap korban,” kata Eka, Rabu (27/8/2025).

Eka menuturkan, kejadian bermula saat korban datang ke rumah tersangka pada Minggu (10/8/2025) sekitar pukul 08.00 Wita. Sekitar pukul 10.00 Wita, tersangka memeriksa ponsel korban dan menemukan percakapan WhatsApp serta Facebook dengan mantan pacar korban.

“Penemuan ini langsung memicu pertengkaran hebat di antara keduanya,” tambahnya.

Cekcok antara tersangka dan korban sempat mereda, namun kembali memanas sekitar pukul 12.00 Wita. Dalam kondisi emosi yang tidak terkendali, tersangka kemudian memukul kepala korban berulang kali menggunakan kepalan tangan, baik di sisi kiri maupun kanan.

Tidak berhenti di situ, tersangka kemudian mengambil senapan gas, mengokangnya, dan menembakkan peluru ke arah kepala bagian kiri korban. Akibat tembakan tersebut, korban terjatuh dan tidak sadarkan diri di lokasi kejadian.

Dalam keadaan panik, tersangka berusaha menghilangkan jejak perbuatannya dengan memasukkan tubuh korban ke dalam sumur yang berada di area dapur rumah. Untuk menutupi tindakan tersebut, tersangka kemudian menimbun sumur dengan campuran pasir dan semen. (mit)

Sekda NTB Tegaskan “Beauty Contest” Eselon III Tidak untuk Memperumit ASN

PENJABAT Sekda NTB, Drs.H.Lalu Moh.Faozal menegaskan beauty contest jabatan eselon III tidak untuk memperumit mereka memperebutkan jabatan administrator. Menurutnya, seleksi dilakukan semata-mata untuk menerapkan meritokrasi.

“Bagian dari meritokrasi. Salah satu dari konsekuensi meritokrasi itu adalah membuka seluas-luasnya untuk memastikan bahwa semua bisa berpartisipasi. Tidak ada maksud lain. Ini dibuka supaya kita tahu kompetensi itu,’’ ujarnya, Kamis, 6 November 2025.

Begitupun dengan niat adu pejabat. Ia membantah tegas beauty contest jabatan administrator di lingkup Pemprov NTB untuk mengadu mereka. ‘’Tidak ada yang diadu-adu. Siapa yang diadu-adu,’’ tanyanya.

Menurutnya, beauty contest dilakukan untuk membuka seluas-luasnya kesempatan kepada seluruh ASN eselon III di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB untuk berkompetisi. Hal ini bertujuan agar Pemprov bisa menempatkan ASN terbaik di posisi terbaik. “Kompetisi dia jadinya terbuka. Ini kan ada rumpun-rumpunnya kita buka,” ucap Lalu Moh. Faozal.

49 Jabatan Administrator Lowong

Saat ini, tercatat sebanyak 49 jabatan administrator di lingkup Pemprov NTB lowong. Beauty contest dilakukan untuk mengisi jabatan tersebut. Namun, pengisian akan dilakukan secara bertahap. Pemprov NTB memprioritaskan OPD yang tidak terdampak merger atau peleburan.

“Kita lihat, mungkin yang didahulukan adalah yang jabatan lowong pada jabatan yang tetap. Sembari berjalannya waktu kami juga memproses adanya perpindahan beberapa jabatan struktural ke jabatan fungsional tertentu,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Tri Budiprayitno, kemarin.

Belasan Pejabat Daftar Beauty Contest Eselon III

Berdasarkan data terakhir, tercatat belasan pejabat eselon III se-Provinsi NTB mengikuti seleksi ini. Tri Budiprayitno mengatakan, biasanya pendaftar seleksi akan ramai di detik-detik penutupan pendaftaran sebagaimana yang terjadi pada seleksi terbuka jabatan eselon II beberapa waktu lalu.

Pihaknya mulai melayani konsultasi sejumlah pejabat yang tertarik mengikuti beauty contest jabatan administrator. Baik melalui online, maupun yang datang langsung ke kantor BKD. “Termasuk melakukan crosscheck mereka yang dulu pernah mengikuti kompetensi itu masih berlaku atau tidak, itu prosesnya sampai nanti tanggal batas waktu pendaftaran,” tutupnya. (era)

Perubahan Kawasan Konservasi Gili Tramena Jadi APL Terkendala Anggaran

PERUBAHAN status kawasan konservasi hutan Gili Trawangan, Meno, Air (Tramena) menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) terkendala anggaran. Akibatnya program yang diwacanakan sejak tahun lalu, hingga kini proses perubahan itu belum bisa dilakukan.

Kepala Bappeda NTB, Dr.Ir.H.Iswandi, M.Si., mengatakan, perubahan status kawasan lahan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Untuk itu, Pemprov NTB kini tengah berdiskusi dengan Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengenai pembiayaan perubahan status kawasan.“Dan juga kalau bisa diringankan kalau tidak dibantu dari nasional,” ujarnya, Kamis, 6 November 2025.

Untuk meringankan pembiayaan, Pemprov, lanjut Iswandi kini tengah fokus untuk perubahan kawasan hanya di Gili Tramena. Sebab, sebelumnya Pemprov NTB mengusulkan sedikitnya ada 11 lokasi yang akan diubah menjadi APL.

“Kemarin diusulkan oleh Kementerian Kehutanan itu banyak sekali. Makanya itu kita mau selesaikan satu-satu biar cepat,” lanjutnya.

Selain karena anggaran, adanya peleburan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menjadi Kementerian Kehutanan (KH) dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) juga menjadi hambatan. Walau demikian, Iswandi menegaskan perubahan kawasan ini tetap menjadi konsentrasi Pemprov NTB.

Di samping itu, Gili Tramena juga menjadi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Sehingga, menurut Iswandi pemerintah pusat sedang melakukan kajian untuk perubahan status kawasan tersebut. “Iya itu memang sudah kita sampaikan sejak lama pada proses RTRW itu kan Lombok dan tiga gili jadi destinasi pariwisata super. Memang yang jadi masalah di saja sisi perairannya iklim konservasi,” katanya.

Urgensi Perubahan Status Kawasan Menjadi APL

Menurut mantan Pj Sekda NTB itu, perubahan status kawasan Gili Tramena sangat diperlukan. Sebab, kawasan itu merupakan daerah pariwisata. Jika dibiarkan menjadi kawasan hutan konservasi, berpengaruh pada iklim investasi dan bisnis di gili, terutama setelah wilayah tersebut masuk dalam status APL.

“Kalau menjadi kawasan konservasi, otomatis orang-orang yang berkegiatan di sana dianggap ilegal. Tidak pas, itulah yang dilakukan daerah untuk memastikan iklim investasi usaha yang sudah berjalan itu merasa aman melaksanakan aktivitas perusahaannya,” jelasnya.

Rencana pelepasan kawasan konservasi hutan Gili Tramena menjadi APL sudah dimasukkan kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sejak tahun 2024 lalu, menunjukkan betapa pentingnya APL bagi perkembangan daerah tersebut.

Pengajuan perubahan kawasan konservasi menjadi APL tidak hanya di tiga gili saja, tetapi 11 titik di Provinsi NTB. Perubahan ini membutuhkan anggaran Rp7,8 miliar untuk realisasinya. Karena akan ada pembentukan tim terpadu serta ada 11 lokasi yang akan diubah. (era)

TPA Batu Putih Dinilai Paling Progresif Tindak Lanjuti Sanksi KLHK

Taliwang (globalfmlombok.com) – Upaya pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat mengembalikan fungsi operasional Tempat Pembungan Akhir (TPA) Batu Putih pasca pemberian sanksi administratif oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dinilai paling progresif dari daerah lainnya di NTB.

Penilaian ini diberikan oleh tim Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK dan Pusat Pengendalian Lingkungan (Pusdal) yang melaksanakan kunjungan lapangan terbaru pada tanggal 5 November 2025. “Kemarin (Rabu) orang dari Gakkum KLHK dan Pusdal datang melakukan pemantauan lapangan. Alhamdulillah, mereka bilang progres kita paling bagus,” terang kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Persampahan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) KSB, Saiful Muslimin, Kamis (6/11/2025).

Sanksi yang diberikan KLHK terkait penyelenggaraan penghentian pengelolaan sampah secara terbuka (open dumping). Dijelaskan Saiful, pada awal tahun 2025, KLHK telah memberikan sanksi administrasi kepada 344 TPA di kabupaten dan kota se Indonesia. Dan salah satunya adalah TPA Batu Putih.
Sejak saat itu, Pemda KSB melalui UPTD Persampahan DLH, bertahap melakukan pembenahan.

Saiful menunturkan, dalam sanksi tersebut KLHK menginstruksikan pemerintah daerah agar mengembalikan fungsi TPA ke sistem sanitary landfill sebagaimana mestinya. Dan sejak saat itu upaya pun dilakukan pihaknya hinga TPA Batu Putih seperti sekarang ini. “Memang saat ini masih sistem control landfill, tapi itu sudah lebih baik dari pada sebelum saat kita dijatuhi sanksi oleh KLHK,” ujarnya.

Dalam sistem pengelolaan control landfill ini, Saiful menyebut, sampah di TPA Batu Putih benar-benar dimanajemen secara ketat. Jumlah sampah harian yang masuk mencapai 30 ton langsung ditumpuk dan diratakan kemudian ditimbun tanah secara berkala. Prosedur ini membuat sampah tidak menimbulkan efek lingkungan lainnya.

“Praktik lapangannya kita pakai control landfill. Sementara poin teguran dari KLHK baik dari sisi administratif kita juga sudah penuhi,” papar Saiful seraya menambahkan untuk beberapa item yang tertuang dalam sanksi KLHK itu perlu upaya lebih besar lagi.

“Seperti penempatan fasilitas penampung air lindi dan gas metan itu butuh biaya dan waktu. Tapi itu sudah kita sedang susun DED-nya (Detail Engineering Design) dan akan selesai tahun ini juga,” sambung mantan Lurah Telaga Bertong ini. (bug)

50 Model Kopdes Merah Putih di NTB Dapat Stimulan Rp25 Juta

Mataram (globalfmlombok.com) – Sebanyak 50 model Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih di NTB dapat stimulan Rp25 juta dari Bank Himbara. Koperasi ini sebagai model bisnis program pemerintah pusat tersebut. Dari total 50 model, di ambil dari 10 kabupaten/kota. Masing-masing daerah diambil lima koperasi.

Penjabat (Pj) Sekda NTB, H.Lalu Moh.Faozal, S.Sos.M.Si mengatakan, pembentukan Kopdes di NTB sudah tuntas. Sebanyak 1.166 Kopdes di NTB sudah berbadan hukum. Namun, untuk core bisnisnya belum ditentukan.

“Dari sekian ribu Kopdes itu kita buat model di 50 untuk bisnisnya. Karena dari sisi pendiriannya sudah klir, 100 persen semuanya sudah selesai. Yang belum itu bisnisnya,” ujarnya, Kamis, 6 November 2025.

Menurutnya, untuk membangun bisnis Kopdes, Gubernur NTB, Dr.H. Lalu Muhamad Iqbal menyarankan Bank Himbara memberikan stimulan senilai Rp25 juta kepada 50 model Kopdes sebagai modal awal mereka. Saat ini, mereka dikatakan telah mendapatkan pelatihan kepengurusan terhadap bisnis itu.

“Bisnisnya di-support, kita di Pemprov NTB diminta untuk mendorong bisnisnya, memberikan stimulus itu 25 juta. Dengan menggandeng Himbara bukan dikasih percuma, tapi itu adalah pinjaman lunak untuk memulai proses bisnis dia,” jelasnya.

Asisten II Setda NTB itu mengungkapkan, kini TNI tengah membangun 137 gerai Kopdes Merah Putih di NTB. Pengerjaan gerai sebagai bisnis Kopdes ini ditargetkan rampung di awal tahun nanti.

Pembangunan Gerai Kopdes Merah Putih akan Dimulai di 41 Titik Lokasi

Di sisi lain, Staf Khusus Menteri Koperasi, Ambar Pertiwiningrum mengatakan proyek pembangunan gerai akan dimulai di 41 titik lokasi yang telah telah tuntas status lahannya. Seluruh proses pembangunannya akan melibatkan TNI melalui kerja sama dengan PT Agrinas Nusantara.

Ia menjelaskan, nantinya akan dibangun bisnis yang terdiri dari gerai sembako, kantor koperasi, unit simpan pinjam, klinik, apotek, gudang logistik, dan cold storage. “Pemerintah menargetkan percepatan pembangunan, dengan target penyelesaian pada 31 Januari mendatang,” ujarnya.

Untuk tahap awal, rencana pembangunan Kopdes Kelurahan Merah Putih akan mencakup 20 ribu unit di seluruh Indonesia, termasuk 137 unit di NTB. Namun, proses pembangunan difokuskan terlebih dahulu pada lahan-lahan yang sudah siap secara administratif dan fisik.


“Lahan yang akan dibangun harus berstatus clean and clear, bukan kawasan hutan, tidak memerlukan cut and fill, serta merupakan aset desa,” jelasnya.

Adapun anggaran maksimal pembangunan satu unit Kopdes diperkirakan mencapai Rp3 miliar, menyesuaikan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah. Selain pembangunan fisik, pemerintah juga tengah menyiapkan pelatihan bagi pengurus dan pendamping Kopdes.

Di NTB, pelatihan akan dimulai pada 10 November, mencakup pelatihan bagi pendamping bisnis, pendamping desa, penyuluh, dan pendamping operasional agar pengelolaan koperasi berjalan profesional.

“SDM-nya juga harus kuat. Karena itu semua pengurus akan dilatih agar koperasi ini bisa mandiri dan berkelanjutan,” katanya. (era)

Kerja Sama Bali, NTB, NTT, Strategi Penting Mendorong Percepatan Pertumbuhan Ekonomi

Mataram (globalfmlombok.com) – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si., menegaskan bahwa Kerja Sama Regional Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT) (KR – BNN) menjadi strategi penting dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini sejalan dengan target pemerintah pusat yang menantang seluruh provinsi mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen.

“Saya ingin memberikan pemahaman jika kerja sama regional Bali, NTB, dan NTT adalah bagian dari strategi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang menjadi harapan pemerintah pusat. Semua daerah didorong untuk mencapai pertumbuhan 8 persen,” kata Iswandi saat menjadi narasumber dalam Bincang Kamisan yang digelar Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi NTB di Kantor Gubernur NTB, Kamis (6/11).

“Kali ini Pak Gubernur menargetkan pertumbuhan 8 persen, sehingga setiap MoU harus dipastikan berwujud dalam kerja sama yang konkret,” tegasnya.

Dorong Kemajuan Bersama Tiga Daerah

Ia menjelaskan bahwa konsep kerja sama dalam regional Bali–Nusra (NTB dan NTT) diarahkan pada satu agenda besar, yakni mendorong kemajuan bersama ketiga daerah dalam satu kesatuan wilayah koridor ekonomi Bali–Nusa Tenggara yang telah ditetapkan dalam RPJPN.

Dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional tersebut, Indonesia dibagi menjadi tujuh koridor ekonomi: Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali–Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Untuk koridor Bali–Nusa Tenggara, target peningkatan kontribusi ekonomi kawasan timur Indonesia ditetapkan dari 2,1 persen pada 2025 menjadi 2,4–2,5 persen pada 2029.

“Harapannya, koridor ekonomi Bali–Nusa Tenggara menjadi lokomotif pertumbuhan Indonesia timur. Karena itu NTB harus memperkuat akselerasi ekonomi, dari yang saat ini masih fluktuatif di bawah 5 persen,” katanya.

Salah satu kunci percepatan adalah memperkuat kerja sama regional. NTB, kata Iswandi, memiliki hubungan ekonomi yang sangat erat dengan Bali. Data menunjukkan bahwa 25 persen kebutuhan logistik Bali dipenuhi dari luar provinsi, dan 45 persen dari porsi tersebut berasal dari NTB.

“Ini peluang besar. Artinya produk masyarakat NTB banyak yang diserap pasar Bali. Jadi kita sangat berkepentingan memperkuat kerja sama dengan Bali,” ujarnya.

Terdapat sedikitnya 15 komoditas pertanian seperti padi, bawang, sayur, dan buah-buahan serta 14 komoditas kelautan yang selama ini memenuhi kebutuhan pasar di Bali.

Selain itu, kedekatan wilayah dengan NTT juga menjadi aspek yang harus dimaksimalkan. Destinasi super prioritas Labuan Bajo berada sangat dekat dengan wilayah Sape, Bima, dan membuka ruang pengembangan konektivitas, pariwisata, hingga perdagangan antarwilayah.

“Oleh karena itu, kerja sama regional Bali, NTB, dan NTT menjadi kunci kolaborasi untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi agar mencapai kategori pertumbuhan tinggi,” ujarnya.

Dalam rencana kerja sama ini, tambahnya, Bali akan berperan sebagai pusat pariwisata budaya, NTB sebagai pusat pariwisata petualangan, dan NTT sebagai pusat pariwisata bahari. Nantinya, kerja sama ini akan dikuatkan oleh penguatan konektivitas darat, laut, dan udara, sehingga mampu mendorong arus barang, jasa dan wisatawan secara efisien.

Akan Ada Penandatanganan Dokumen Resmi

Ia menambahkan, kerja sama ini akan ditandai dengan penandatanganan dokumen resmi oleh tiga gubernur, yang menegaskan prinsip saling menguntungkan dan berorientasi jangka panjang, dengan implementasi mulai tahun 2026 mendatang.

Hal senada disampaikan Sekretaris DInas Pariwisata (Dispar) Mulki menyebut kolaborasi ini sebagai langkah strategis untuk mengembalikan semangat kebersamaan provinsi-provinsi eks “Sunda Kecil” dalam bentuk modern. Ia menjelaskan, Bali yang selama ini menyumbang sekitar 60 persen kunjungan wisatawan nasional diharapkan dapat memberikan multiplier effect positif bagi NTB dan NTT.

Dalam hal ini, antara Provinsi Bali, NTB dan NTT tidak sedang bersaing, tetapi berkolaborasi. Menurutnya, tiga provinsi ini adalah tiga mutiara pariwisata yang saling menguatkan. Bahkan, promosi dan event akan diintegrasikan agar wisatawan yang datang ke Bali juga tertarik melanjutkan perjalanan ke NTB dan NTT.

Dijelaskannya, ada tiga konsep utama yang akan segera diwujudkan. Pertama, Integrated Promotion Tourism, melalui pembuatan web portal bersama yang menampilkan konten promosi dan destinasi unggulan ketiga daerah, baik digital maupun konvensional.

Kedua, integrated event calender. Pada konsep ini, akan dilakukan penyusunan kalender event bersama yang akan diluncurkan pada Desember 2025 mendatang di Ballroom Kementerian Pariwisata RI. Tidak hanya itu, NTB juga akan menggelar Lombok-Sumbawa Travel Fair sebagai pendamping Bali Beyond Travel Fair.

Selain itu, Chance of Destination berupa fun trip lintas provinsi yang menghubungkan jalur wisata Bali–NTB–NTT dalam satu paket perjalanan terpadu. Selain pariwisata, kolaborasi ini juga menyasar sektor perdagangan antar daerah. Produksi masyarakat NTB—seperti hasil pertanian, perikanan, dan produk ekonomi kreatif—banyak dikonsumsi di Bali. Melalui KR BNN, rantai pasok ini akan diperkuat agar lebih efisien dan saling menguntungkan. (ham)

“Water Screen” Air Mancur Menari Bundaran GMS Lobar Diuji Coba, Disebut Pertama di NTB

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Revitalisasi Bundaran GMS Lombok Barat tengah dalam proses pengerjaan. Beberapa pengerjaan hampir rampung seperti landscape, taman dan “Water Screen”. Water screen ini merupakan layar proyeksi dari air, yang dibuat dengan menyemprotkan air ke udara untuk membentuk tirai atau dinding air sebagai media untuk menampilkan gambar, video, atau laser.

Proyektor water screen ini bisa jadi satu-satunya di NTB ini. Water screen ini pun telah diuji coba pada Selasa (4/11/2025) malam. “Kita sudah uji coba untuk resolusi Water Screen Bundaran GMS, kita coba memadukan fokus videonya ke media yang sudah tersedia,” terang Sekdis Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Lalu Ratnawi, Rabu (5/11/2025).

Pihaknya melakukan uji coba resolusi video, dilihat dari jarak terjauh masih terlihat atau tidak. Sebab yang dibutuhkan dalam water screen itu adalah resolusi video tinggi 1.800 piksel lebih agar gambarnya tidak pecah. Dan hasil uji coba pun, water screen ini sangat bagus di mana videonya tidak pecah. Uji coba ini penting dilakukan, karena pengerjaan proyek Bundaran GMS ini sendiri belum selesai untuk air mancur menari yang akan dibangun di sana.

Progres pengerjaan Bundaran GMS itu sekitar 46 persen, yang butuh waktu kata dia perakitan alat. Sedangkan untuk landscape dan taman bisa diatur. “Alat-alat air mancur menari sedang proses perakitan, karena itu barang pabrikasi,” terangnya.

Ia memastikan sistem Water Screen Air Mancur ini pertama di NTB. “Kami pastikan metode water screen ini pertama di NTB. Ini ikhtiar pak Bupati dan Wabup bagaimana Lobar ini punya ikon yang menjadi kebanggaan masyarakat Lobar,” katanya.

Posisi Bundaran GMS ini sangat strategis. Pintu masuk ke NTB, ibu kota provinsi baik melalui laut maupun udara melawati bundaran tersebut. Sehingga bundaran GMS ini pun direvitalisasi agar estetika perkotaan lebih menarik. Begitu pula dengan dibangunnya Alun-alun yang sedang proses pengerjaan. Hal ini untuk mewujudkan visi misi Bupati dan Wabup supaya kota Gerung bisa hidup. (her)

Banjir Terjang Dua Desa di Madapangga, 1.122 Rumah Warga Terendam

0

Bima (globalfmlombok.com) – Hujan deras disertai angin kencang yang mengguyur wilayah Kabupaten Bima pada Rabu (5/11/2025) siang memicu banjir di Kecamatan Madapangga. Dua desa terdampak cukup parah, yakni Desa Monggo dan Desa Ncandi.

Berdasarkan laporan Pusdalops BPBD Kabupaten Bima, sebanyak 1.122 rumah warga terendam dengan ketinggian air antara 30 hingga 125 sentimeter.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bima, Isyarah mengatakan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat mulai turun sekitar pukul 12.40 Wita dan berlangsung hingga 14.30 Wita. “Hujan cukup deras dan lama, air dari perbukitan langsung meluncur ke pemukiman warga sehingga sungai tidak mampu menampung debitnya,” jelasnya kepada globalfmlombok.com, Kamis (6/11/2025).

Ia mengatakan bahwa, di Desa Monggo, luapan air merendam pemukiman warga, jalan raya, dan lahan pertanian. Tercatat 1.118 rumah atau 1.118 KK (3.571 jiwa) terdampak. “Satu rumah di RT 01 roboh di bagian dapur akibat tergerus air deras,” ungkapnya.

Selain itu, tiga fasilitas pendidikan (SDN Monggo, TK Pembina, dan MIS Yasin Monggo), satu fasilitas kesehatan (Pustu Monggo), satu tempat ibadah (Musholla Al Ikhlas), serta sekitar satu hektare lahan jagung ikut terendam.

Kondisi serupa juga dialami Desa Ncandi, di mana empat rumah warga atau 4 KK (13 jiwa) terdampak, termasuk Kantor Desa Ncandi. “Air datang sangat cepat dari arah gunung, dan drainase di sana tidak mampu menampung volume air yang besar,” paparnya.

Penyebab Banjir di Madapangga

Banjir di dua desa tersebut, lanjutnya, terjadi karena sistem drainase yang kurang memadai dan banyaknya tumpukan sampah yang menyumbat aliran air. “Setelah air mulai surut, warga langsung melakukan pembersihan lumpur di rumah, sekolah, dan fasilitas umum,” tuturnya.

Sebagai langkah antisipasi, jajaran Puskesmas (PKM) Madapangga juga terjun langsung ke lokasi untuk memberikan pelayanan kesehatan gratis. “Mereka melakukan pemantauan terhadap kemungkinan pencemaran air bersih di sumur-sumur warga. Jika dikhawatirkan tercemar, akan dilakukan kaporisasi agar air yang dikonsumsi masyarakat tetap aman untuk kebutuhan rumah tangga sambil menunggu tindakan lanjutan,” sebutnya.

Isyarah menambahkan, kebutuhan mendesak pascabanjir adalah air bersih untuk membersihkan lumpur di fasilitas pendidikan, rumah warga, dan kantor pemerintahan. “Tim BPBD sudah turun ke lokasi bersama camat, Polsek, dan Koramil untuk melakukan pendataan serta membantu warga terdampak,” katanya.

Pihaknya juga terus berkoordinasi dengan sejumlah dinas terkait di tingkat kabupaten dan provinsi untuk penanganan lanjutan. “Kami imbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem yang masih bisa terjadi dalam beberapa hari ke depan,” ujarnya.

Menurutnya, wilayah Madapangga memang termasuk daerah rawan banjir karena posisi geografisnya yang dikelilingi perbukitan dan jalur sungai yang sempit. “Setiap kali curah hujan meningkat, risiko banjir selalu ada. Karena itu, kami terus mendorong upaya mitigasi seperti normalisasi saluran air dan pengendalian sampah,” pungkasnya. (hir)