Beranda blog Halaman 273

Hari Pahlawan 2025, Pimpinan Komisi X DPR Lalu Hadrian Ajak Generasi Muda Jadi Hero Zaman Now

Jakarta (globalfmlombok.com)-

Pimpinan Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengajak seluruh masyarakat Indonesia memaknai Hari Pahlawan tahun 2025 sebagai momentum meneguhkan semangat pengabdian, persatuan, dan gotong royong di tengah tantangan zaman yang terus berkembang pesat. Ia mengatakan perjuangan para pahlawan perlu dilanjutkan dengan pengabdian nyata.

“Perjuangan para pahlawan tidak berhenti setelah merebut kemerdekaan. Tugas kita hari ini adalah melanjutkannya dalam bentuk pengabdian yang nyata. Termasuk politik haruslah menjadi alat pengabdian, bukan alat kekuasaan,” kata Lalu Hadrian Irfani, Senin  (10/11/2025).

Menurut Wakil Ketua Komisi X ini, semangat kepahlawanan sejati tidak diukur dari pangkat atau jabatan, melainkan dari sejauh mana seseorang menjadikan peran dan tanggung jawabnya sebagai jalan untuk melayani rakyat serta memperjuangkan keadilan sosial.

“Hari ini kita tidak lagi berperang melawan penjajahan fisik, tapi menghadapi tantangan yang tak kalah berat. Kemiskinan, ketimpangan, kebodohan, dan korupsi moral. Semua itu hanya bisa dihadapi dengan semangat pengabdian dan persatuan,” tuturnya.

Secara khusus, Lalu Hadrian mengingatkan generasi muda sebagai pewaris nilai-nilai kepahlawanan dan masa depan bangsa. Karena itu, peringatam Hari Pahlawan dinilai harus menjadi momentum bagi generasi muda untuk menyalakan semangat perjuangan dalam konteks kekinian.

“Generasi muda harus mampu menjadi pahlawan di zamannya bukan dengan mengangkat senjata, tapi dengan keberanian berpikir kritis, semangat berinovasi, dan komitmen menjaga nilai-nilai kejujuran, gotong royong, dan kebangsaan,” ujar Lalu.

Pimpinan Komisi di DPR yang membidangi urusan pendidikan, kebudayaan dan kepemudaan itu menilai, tantangan yang dihadapi generasi sekarang jauh lebih kompleks karena perkembangan zaman. Termasuk, kata Lalu, tantangan dalam aspek teknologi.

“Arus globalisasi, disrupsi digital, dan gencarnya teknologi membuat batas antarbangsa semakin kabur, sehingga nilai-nilai nasionalisme dan moralitas mudah tergerus,” sebutnya.

“Kemajuan teknologi adalah peluang besar, tapi juga ujian bagi karakter bangsa. Di tengah derasnya arus informasi dan budaya global, anak muda harus bisa memilah mana yang membangun dan mana yang bisa merusak jati diri bangsa,” imbuh Lalu.

Menurut Lalu, semangat kepahlawanan masa kini harus diterjemahkan dalam kontribusi nyata melalui inovasi, karya, dan kepedulian terhadap lingkungan serta sesama.

“Menjadi pahlawan masa kini bisa dilakukan dengan banyak cara. Generasi muda bisa menjadi hero zaman now, seperti misalnya menjadi guru yang tulus, peneliti yang berdedikasi, pengusaha yang jujur, atau pemuda yang menggunakan teknologi untuk kebaikan,” ungkap Legislator dari Dapil NTB II tersebut.

“Semua bentuk pengabdian itu adalah keberlanjutan dari semangat para pahlawan,” tambah Lalu.

Lalu juga menekankan politik pengabdian harus diwujudkan dalam kebijakan publik yang berpihak kepada rakyat.

“Politik yang berpihak pada rakyat adalah bentuk penghormatan tertinggi kepada para pahlawan. Kita meneruskan perjuangan mereka bukan dengan pidato, tapi dengan kebijakan yang menghadirkan kesejahteraan,” paparnya.

Lebih lanjut, Lalu menegaskan pentingnya menjaga persatuan di tengah perbedaan. Ia menyatakan, bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menjaga kebersamaan meski menghadapi banyak perbedaan pandangan dan kepentingan.

“Persatuan adalah kekuatan utama bangsa. Kita tidak akan menjadi besar kalau mudah dipecah belah oleh perbedaan atau kepentingan jangka pendek. Dari para pahlawan, kita belajar bahwa cinta tanah air harus selalu lebih besar daripada ego pribadi,” urai Lalu.

Lalu pun menyerukan agar peringatan Hari Pahlawan menjadi momen menyalakan kembali kesadaran moral, idealisme, dan semangat gotong royong di seluruh lapisan masyarakat. Hal ini sejalan dengan tema Hari Pahlawan 2025 yakni ‘Pahlawanku Teladanku, Terus Bergerak Melanjutkan Perjuangan’.

“Mari kita maknai Hari Pahlawan bukan hanya dengan upacara, tapi dengan tindakan. Jadikan kekuasaan sebagai amanah, politik sebagai pengabdian, dan kerja keras sebagai bentuk perjuangan,” tuturnya.

“Ketika kita menjadikan pengabdian sebagai panggilan utama, cita-cita para pahlawan akan hidup kembali dalam diri kita,” pungkas Lalu.(r)

Penetapan Sultan Muhammad Salahuddin sebagai Pahlawan Nasional Jadi Hadiah Terindah HUT Ke-67 NTB

KABAR penetapan Sultan Bima XIV, Muhammad Salahuddin, sebagai Pahlawan Nasional disambut haru oleh Gubernur NTB, Dr.H.Lalu Muhamad Iqbal. Dengan penetapan ini, Sultan Salahuddin menjadi tokoh kedua dari NTB yang mendapat gelar Pahlawan Nasional. Sebelumnya, TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid juga menerima gelar ini.

“Alhamdulillah, pemerintah pusat sudah menyetujui gelar Pahlawan Nasional ini,” ujarnya, Sabtu, 8 November 2025.

Ia membeberkan, dalam pertemuannya dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Menteri Kebudayaan Fadli Zon, hal pertama yang ia tanyakan adalah soal pemberian gelar tersebut. “Alhamdulillah, pemberian gelar Pahlawan Nasional ini terjadi saat Wakil Gubernur NTB adalah orang Bima,” tambahnya.

Mantan Dubes RI untuk Turki itu mengaku bangga dan terharu atas keputusan ini. Ia menilai, penetapan tersebut menjadi hasil dari perjuangan panjang keluarga besar Kesultanan Bima dan masyarakat NTB.

“Sebagai orang NTB, tentu saya sangat senang mendengar konfirmasi bahwa usulan dan perjuangan panjang keluarga Sultan Bima akhirnya disetujui pemerintah pusat,” katanya.

Usulan Sultan Muhammad Salahuddin sebagai Pahlawan Nasional diajukan bersamaan dengan beberapa tokoh lain. Beberapa tokoh tersebut adalah Presiden ke-2 RI Soeharto, Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dan aktivis buruh perempuan Marsinah. “Saya terharu dengan persetujuan ini. Setiap ke pusat selalu usulan ini saya tanyakan,” ujar Iqbal.

Ia menambahkan, gelar kehormatan tersebut akan diserahkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam upacara kenegaraan di Istana Negara pada 10 November 2025. Hal ini bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.

“Selamat untuk keluarga besar Kesultanan Bima dan seluruh masyarakat NTB. Karena beliau adalah milik kita, pahlawan kita semua. Ini hadiah terindah untuk ulang tahun NTB ke-67,” katanya.

Diketahui, Sultan Muhammad Salahuddin memimpin Kesultanan Bima pada periode 1915–1951. Ia dikenal sebagai pemimpin visioner yang berwawasan kebangsaan. Berkomitmen pada pendidikan, serta berperan besar dalam perjuangan mempertahankan kedaulatan rakyat Bima dari tekanan kolonial. Ia juga mendorong kemajuan sosial di wilayahnya. (era)

Dewan Soroti Alokasi DBHCHT NTB Rp162,9 Miliar Diduga Tak Sesuai Porsi

Mataram (globalfmlombok.com) – DPRD NTB soroti alokasi anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Pemprov NTB tahun anggaran 2025. Menurut Dewan, alokasi DBHCHT harus berpihak pada petani tembakau, ketahanan pangan untuk menanggulangi kemiskinan.

Demikian disampaikan Anggota Komisi III DPRD NTB NTB, Muhamad Aminurlah. Menurutnya, pemerintah daerah perlu lebih cermat memastikan setiap dana transfer, termasuk DBH dan sumber dana lainnya, digunakan sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) yang berlaku.

“Kita harus lihat betul, sejauh mana keberpihakan anggaran pada petani, ketahanan pangan, dan upaya pengentasan kemiskinan. Kalau tidak, arah pembangunan ke depan tidak akan sesuai dengan target dan output,” ujarnya.

Menyinggung soal DBHCHT yang juga digunakan untuk belanja pegawai. Yang mana berdasarkan temuan Fitra, sekitar Rp3,06 miliar digunakan untuk perjalanan dinas. Rp687 juta untuk honorarium dan Rp465,3 juta dibelanjakan untuk ATK, percetakan, dan fotocopy. Anggota Banggar DPRD NTB itu mengatakan DBHCHT tidak boleh untuk membiayai belanja pegawai. “Tidak boleh belanja pegawai, pegawai kan sudah ada DAU,” tegasnya.

Dengan kondisi fiskal yang terbatas, ia meminta agar pemerintah daerah melakukan efisiensi dan rasionalisasi anggaran. Termasuk mengurangi belanja penunjang dan honorarium yang tidak mendesak. “Kalau TPP sudah diterima, jangan ada honor lagi. Kan seperti itu,” sambungnya.

Selain menyoroti penggunaan DBHCHT, ia juga menekankan pentingnya optimalisasi potensi daerah melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini diperlukan mengingat fiskal yang terbatas akibat adanya pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) hingga Rp1,1 triliun.

“Makanya perlu kita rasionalisasi, manakala yang ada perjalanan dinas, ada belanja penunjang, kan begitu. Belanja-belanja yang tidak mempunyai target-target yang jelas, kita kurangi,” katanya.

Dewan juga mendorong adanya ekstensifikasi pendapatan daerah, khususnya pada peningkatan penerimaan pajak daerah. Terutama dari sektor bahan bakar minyak (BBM) dan kendaraan bermotor (PKB), seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan pertambangan di NTB.

“Kita melihat potensi-potensi daerah kita, berinovasi, intensifikasi, mana yang ada dioptimalisasi. Kalau itu tidak dibahas oleh kita, dan tidak kita lakukan, bagaimana kebocoran-kebocoran yang ada terhadap pendapatan asil daerah. Itu yang seharusnya kita lakukan sekarang,” pungkasnya. (era)

Pemprov NTB Surati PT AMNT

PEMPROV NTB surati PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) meminta kepastian laporan operasional perusahaan tahun 2025. Hal ini dilakukan setelah perusahaan yang berlokasi di KSB itu mendapat izin relaksasi tambang selama enam bulan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB, Drs.H.Fathurrahman, M.Si., mengatakan, dari surat itu, Pemprov memastikan proyeksi Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor pertambangan. Khususnya dari PT Amman selaku penyumbang DBH sektor tambang terbesar.

“Kami sudah bersurat ke PT Amman, tapi sampai saat ini laporan keuangan dan data operasionalnya belum disampaikan. Kami berharap setelah izin relaksasi keluar, laporan itu segera diberikan,” ujarnya.

Menurutnya, laporan keuangan tersebut sangat dibutuhkan untuk menghitung proyeksi DBH, yang menjadi salah satu sumber penting Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun selama periode Januari-September, keuangan PT AMNT mengalami kerugian hingga Rp2,91 triliun. Kerugian itu, karena tidak diperbolehkan ekspor konsentrat, sementara smelter belum beroperasional maksimal.

“Kami menunggu kepastian itu, apalagi kita sedang dalam tahap penyusunan APBD 2026. Gubernur juga sudah bersurat untuk mempercepat respons dari pihak perusahaan,” tambahnya.

Ia menjelaskan, Pemprov NTB saat ini tengah menyesuaikan struktur pendapatan dan belanja daerah. Terutama untuk menutup potensi berkurangnya transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Dalam rancangan awal, struktur PAD akan disusun secara realistis dan disesuaikan dengan kondisi aktual penerimaan daerah.

“Kami tetap menjaga agar postur APBD 2026 memiliki keseimbangan yang baik, dengan kriteria sesuai arahan Kemenkeu dan Kemendagri,” jelasnya.

Di samping itu, Pemprov, sambung Fathurrahman memastikan akan terus berkoordinasi dengan PT AMNT terkait perkembangan operasional perusahaan pasca izin ekspor konsentrat. Data tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan proyeksi pendapatan daerah tahun anggaran mendatang.

“Ini kan respon sambil berjalan, ini kan surat kami sudah berapa hari yang lalu, sudah kita layangkan ke PT AMNT terkait dengan peraturan dan adanya izin ekspor konsentrat,” pungkasnya. (era)

Banjir Terjang Lima Kelurahan, Satu Rumah di Kota Bima Hanyut Terbawa Arus

Kota Bima (globalfmlombok.com) – Hujan deras yang mengguyur wilayah hulu Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, pada Sabtu malam (8/11/2025), memicu banjir di sejumlah titik di Kota Bima. Air kiriman dari perbukitan membuat debit sungai meningkat dan meluap ke permukiman warga. Akibatnya, ratusan rumah terendam dan satu rumah di Kelurahan Lampe hanyut terbawa arus.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Bima, Nazamuddin, S.Sos., menjelaskan bahwa hujan dengan intensitas sedang hingga lebat terjadi sejak sore di wilayah hulu. Sekitar pukul 23.30 Wita, debit air mulai meningkat dan menggenangi kawasan hilir di Kota Bima.

“Hujan terjadi di wilayah Wawo, dan sekitar 60 persen aliran airnya masuk ke Kota Bima. Sejak sore sudah tampak potensi luapan air, dan menjelang tengah malam debitnya naik drastis hingga menyebabkan satu rumah di Lampe hanyut,” ujarnya, Minggu (9/11/2025).

Banjir melanda sedikitnya lima kelurahan di Kota Bima, yakni Lampe dan Oimbo di Kecamatan Rasanae Timur, serta Pane, Paruga, dan Dara di Kecamatan Rasanae Barat. Dua rumah di Kelurahan Lampe dilaporkan rusak berat, satu di antaranya hanyut terbawa arus.

Ketinggian air di beberapa titik mencapai 30 sentimeter hingga selutut orang dewasa. Selain merendam rumah warga, banjir juga meninggalkan tumpukan lumpur di sejumlah jalan utama. “Jalan Soekarno Hatta tertutup lumpur setebal 10–15 sentimeter, dan akses sempat kami tutup pagi tadi untuk proses pembersihan,” kata Nazamuddin.

Air Laut Pasang Perparah Kondisi Banjir

Ia menambahkan, kondisi banjir di Kota Bima diperparah oleh pasang air laut yang terjadi bersamaan dengan curah hujan tinggi. “Saat banjir semalam, posisi air laut sedang pasang sehingga menghambat laju air dari hulu menuju hilir,” jelasnya.

Meski demikian, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Sebagian warga memilih mengungsi sementara ke rumah keluarga terdekat sambil menunggu kondisi air benar-benar surut.

Nazamuddin mengimbau warga agar tetap waspada terhadap potensi banjir kiriman, terutama bagi yang tinggal di sepanjang aliran sungai Lampe, Dodu, dan Kodo hingga Paruga.

“Meski di Kota Bima tidak hujan, jika di Wawo turun hujan deras, imbasnya bisa langsung terasa di kota. Karena itu, warga harus memahami tanda-tanda potensi banjir dan segera melakukan mitigasi mandiri,” pesannya.

Turunkan Tim Gabungan Atasi Banjir di Kota Bima

Pascabanjir surut pada Minggu (9/11/2025) pagi, Pemerintah Kota Bima langsung menurunkan tim gabungan untuk melakukan pembersihan dan membantu warga terdampak. Sejumlah instansi dikerahkan, di antaranya BPBD, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Sosial (Dinsos), serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar).

Petugas dari DLH dan Damkar sejak pagi bekerja membersihkan material lumpur di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta Kota Bima. Armada truk pengangkut sampah dan mobil tangki air dikerahkan untuk mempercepat proses pembersihan.

“Kami ingin memastikan jalan segera bersih agar aktivitas warga bisa kembali normal,” kata Plt. Kepala Dinas LH, Syahrial Nuryadin, Minggu (9/11/2025).

Sementara itu, Dinas Sosial melalui tim Taruna Siaga Bencana (Tagana) bergerak cepat membantu warga terdampak banjir di Kota Bima. Kepala Dinas Sosial Kota Bima, Lalu Sukarsana, S.IP, menjelaskan bahwa tim Tagana dibagi menjadi dua kelompok agar penanganan lebih cepat.

“Tim pertama membawa air bersih untuk membantu warga membersihkan rumah dan lingkungan di Kelurahan Dara. Tim kedua menyalurkan bantuan untuk warga yang rumahnya hanyut atau terancam hanyut di Lampe,” jelasnya.

Bantuan yang disalurkan mencakup makanan siap saji, air bersih, dan kebutuhan dasar bagi warga terdampak. “Kami memastikan penanganan dilakukan cepat dan tepat, terutama bagi warga yang kehilangan tempat tinggal,” tambahnya.

BPBD Kota Bima juga mengingatkan masyarakat untuk terus memantau perkembangan cuaca, karena potensi hujan dengan intensitas tinggi masih dapat terjadi beberapa hari ke depan. Najamudin kembali menegaskan pentingnya kewaspadaan.

“Jika hujan disertai angin kencang dan petir, sebaiknya tidak beraktivitas di luar rumah. Hindari berteduh di bawah pohon, dan segera cari tempat aman,” imbaunya.

Ia juga meminta masyarakat untuk aktif memberikan laporan kepada BPBD jika menemukan tanda-tanda bencana atau banjir di Kota Bima. “Informasi cepat dari warga sangat membantu kami untuk bertindak lebih awal,” tutupnya. (hir)

Sultan Bima Ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional, Masyarakat dan Pemerintah Sambut dengan Syukur dan Bangga

Bima (globalfmlombok.com) – Penetapan Sultan Muhammad Salahuddin sebagai Pahlawan Nasional oleh Pemerintah Republik Indonesia disambut dengan rasa syukur, haru, dan kebanggaan oleh masyarakat serta pemerintah daerah di Bima. Keputusan ini dinilai sebagai bentuk pengakuan negara atas jasa besar Sultan ke-XIV Kesultanan Bima dalam memperjuangkan kemerdekaan dan membangun fondasi kebangsaan di masa awal Republik Indonesia.

Budayawan Bima, Husain Laodet, menyebut keputusan pemerintah tersebut sebagai langkah yang sangat tepat. Menurutnya, Sultan Salahuddin memainkan peran penting dalam masa peralihan dari sistem kerajaan menuju pemerintahan Republik Indonesia.

“Peran beliau sangat besar, terutama di masa transisi. Bagaimana seorang Sultan yang memiliki kekuasaan penuh justru dengan ikhlas melepaskan status kerajaan demi menjadi bagian dari Republik Indonesia. Itu bentuk kenegarawanan yang luar biasa,” ujarnya kepada globalfmlombok.com, Minggu (9/11/2025).

Husain menjelaskan, sebelum bergabung dengan Indonesia, Bima merupakan kerajaan besar di kawasan Indonesia Timur dengan sistem hukum dan pemerintahan sendiri. Namun, dengan kebijaksanaan dan pandangan jauh ke depan, Sultan Salahuddin memilih jalan persatuan bersama Indonesia, meskipun saat itu ada bujukan dan tekanan politik dari berbagai pihak.

“Beliau menunjukkan kebesaran hati yang jarang dimiliki penguasa lain. Bahkan, Soekarno beberapa kali datang ke Bima dan menjalin hubungan emosional yang kuat dengan beliau. Keduanya memiliki kedekatan spiritual, dan hingga kini kamar yang pernah digunakan Soekarno di Istana Kesultanan Bima masih terawat di Museum Asi Mbojo,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Husain menegaskan bahwa pengorbanan Sultan Salahuddin tidak hanya dalam aspek politik dan moral, tetapi juga materiil. Setelah Bima resmi bergabung dengan Republik Indonesia, Sultan turut membantu menanggung biaya pembangunan fasilitas pemerintahan yang baru dibentuk.

“Beliau bukan sekadar simbol pemimpin, tapi pejuang sejati yang rela berkorban untuk rakyat dan negara. Wajar bila kini negara memberikan penghargaan tertinggi itu,” tegasnya.

Wali Kota Bima Sampaikan Rasa Bangga Sultan Bima Jadi Pahlawan Nasional

Dari kalangan pemerintah, Wali Kota Bima H. A. Rahman, S.E., menyampaikan rasa bangga dan syukur atas penghargaan tersebut. Ia menilai penetapan Sultan Salahuddin sebagai Pahlawan Nasional merupakan pengakuan atas jasa besar seorang pemimpin yang mengabdikan hidupnya untuk rakyat, agama, dan bangsa.

“Sultan Muhammad Salahuddin adalah sosok pemimpin bijaksana, pejuang kemerdekaan, sekaligus teladan bagi generasi bangsa. Nilai perjuangan dan kepemimpinan beliau akan terus menjadi inspirasi dalam membangun daerah dan negara,” ujarnya, Sabtu (8/11/2025).

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofiyan, SH, menambahkan bahwa perjuangan Sultan Salahuddin memiliki makna nasional. “Perjuangan beliau bukan hanya untuk Bima, tapi juga untuk Indonesia. Pemerintah Kota Bima akan terus menggaungkan nilai perjuangan dan keteladanan beliau melalui kegiatan kebudayaan, pendidikan, serta pembinaan karakter generasi muda,” katanya.

Dari sisi Pemerintah Kabupaten Bima, apresiasi serupa disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bima, Tajuddin. Ia menjelaskan bahwa perjuangan mengusulkan Sultan Salahuddin sebagai Pahlawan Nasional telah berlangsung sejak tahun 2020 dan melalui proses panjang serta ketat di tingkat pusat.

“Prosesnya tidak mudah. Kami harus menyiapkan banyak dokumen, bukti sejarah, serta berkoordinasi dengan keluarga Kesultanan, budayawan, hingga tim peneliti pusat. Alhamdulillah, perjuangan panjang itu akhirnya membuahkan hasil,” tuturnya.

Kebanggaan Seluruh Masyarakat Bima

Menurut Tajuddin, penetapan tersebut bukan hanya kebanggaan bagi pemerintah daerah, tetapi juga seluruh masyarakat Bima. “Beliau tokoh besar yang menegakkan syariat Islam, memperkuat pendidikan, dan berperan aktif dalam masa transisi menuju kemerdekaan. Kami bersyukur akhirnya beliau diakui sebagai Pahlawan Nasional,” imbuhnya.

Kabar bahagia ini juga disambut penuh haru oleh masyarakat. Salah seorang warga Kota Bima, Siti Rahmawati, mengaku bangga dan terharu atas pengakuan negara terhadap Sultan Salahuddin. “Akhirnya sejarah Bima diakui oleh negara. Ini bukan hanya penghargaan bagi keluarga Kesultanan, tapi juga bagi seluruh rakyat Bima,” ujarnya kepada globalfmlombok.com, Minggu (9/11/2025).

Ia berharap generasi muda Bima tidak melupakan sejarah perjuangan tokoh besar tanah Mbojo. “Anak-anak sekarang harus tahu, Sultan Salahuddin itu pemimpin yang rela berkorban demi rakyat dan bangsa. Kita semua patut meneladani beliau,” tambahnya.

Masyarakat Minta Pemerintah Jaga Peninggalan Sejarah Kesultanan Bima

Senada dengan itu, salah seorang warga Kabupaten Bima, Abdul Karim, menilai gelar Pahlawan Nasional tersebut sangat layak. “Beliau menyerahkan sebagian kekayaan Kesultanan untuk membantu pembangunan pemerintahan setelah kemerdekaan. Itu bukti nyata pengorbanan beliau,” ujarnya.

Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk menjaga peninggalan sejarah Kesultanan Bima. “Museum Asi Mbojo, arsip, dan peninggalan sejarah lainnya harus dijaga agar generasi mendatang tahu siapa Sultan Salahuddin sebenarnya,” katanya.

Dari kalangan muda, seorang mahasiswa di salah satu Kampus Bima, Muhammad Fadil, menilai penetapan Sultan Salahuddin sebagai Pahlawan Nasional menjadi sumber inspirasi bagi generasi penerus.

“Selama ini kita banyak mengenal tokoh nasional dari Jawa, tapi kini kita punya panutan sendiri dari Bima. Sultan Salahuddin adalah simbol kecerdasan, kebijaksanaan, dan cinta tanah air,” ucapnya.

Dengan penetapan tersebut, masyarakat dan pemerintah Bima berkomitmen menjadikannya sebagai momentum untuk memperkuat semangat kebangsaan. Sosok Sultan Muhammad Salahuddin kini tidak hanya menjadi kebanggaan Bima, tetapi juga bagian dari sejarah besar bangsa Indonesia. (hir)

Dugaan Pungutan Non-ASN, Inspektorat Lombok Barat akan BAP Sejumlah Oknum Pejabat

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Inspektorat Lombok Barat (Lobar) mengagendakan memanggil oknum pejabat OPD yang dilaporkan terkait dugaan pungutan biaya terhadap tenaga honorer non database. Pihak Inspektorat akan melakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sejumlah oknum diduga meminta uang pada non-ASN ini.

Inspektur Kabupaten Lobar Suparlan mengatakan, pemanggilan terhadap para oknum ini telah diagendakan setelah menghimpun laporan atau aduan yang masuk dari para non-ASN. Pihaknya mencatat sedikitnya ada belasan laporan yang terindikasi melibatkan oknum pejabat di sejumlah OPD.

“Kita akan segera menindaklanjuti laporan itu dengan memanggil oknum pejabat atau Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pejabat. Kami akan melakukan pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang ditangani khusus oleh Irban V (Inspektur Pembantu Bidang V),” tegas Suparlan, akhir pekan kemarin.
Pihaknya akan memanggil pihak yang dilaporkan menerima atau meminta imbalan berdasarkan laporan atau aduan non-ASN. “Yang menerima kan, kita akan panggil,” terangnya.

Oknum pejabat ini ada di beberapa OPD, Mereka bertugas di empat OPD. Selaku pembina APIP, langkah pihaknya tentu pembinaan dengan menyarankan oknum yang terindikasi untuk mengembalikan uang yang dipungut. Karena pihaknya fokus pada upaya pengembalian kerugian finansial korban dan pembinaan oknum tersebut.

Mengenai sanksi oknum pejabat jika terbukti menerima uang, ujarnya, akan diserahkan kepada pihak berwenang lainnya dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM (BKD dan PSDM).

Meski sudah ada aduan yang masuk, proses pemanggilan terhadap pelapor masih dalam tahap pengumpulan data sebelum dilakukan mitigasi dan klarifikasi lebih lanjut. Pihaknya tetap berhati-hati dan sistematis dalam menindaklanjuti setiap aduan yang masuk.

Diketahui, Inspektorat telah membuka layanan aduan bagi non ASN yang diduga dipungut biaya. Pasca dibukanya layanan hotline pengaduan sepekan lalu, terdapat 10 laporan yang sudah diterima Inspektorat. Nominal uang yang dipungut pun cukup besar, mencapai belasan hingga puluhan juta rupiah. Secara gamblang pelapor itu mau menceritakan nominal yang dibayarkan kepada oknum itu, termasuk tanggal kejadian secara rinci. (her)

Masih Kurang, Pengadaan Rp3,5 miliar Susu untuk Anak Stunting di Lobar

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Pengadaan susu pabrikasi untuk penanganan anak stunting di Lombok Barat (Lobar) tahun ini mencapai Rp3,5 miliar. Pengadaan susu melalui Katalog ini pun dinilai masih kurang untuk menyasar 1.266 anak terindikasi stunting di Lobar.

Wakil Bupati (Wabup) Lobar Hj. Nurul Adha mengatakan untuk penanganan kasus stunting, Pemkab mengalokasikan Rp3,5 miliar untuk pembelian susu. Susu ini dipesan khusus di perusahaan. Penanganan stunting melalui intervensi susu ini sesuai hasil rekomendasi dari dokter spesialis anak.

Pengadaan susu ini tak lepas dari komitmen Pemkab Lobar dalam hal ini Bupati Lobar H. Lalu Ahmad Zaini yang turun melihat anak-anak yang ditangani stunting melalui pemberian susu. Untuk itu, keterbatasan susu bagi anak-anak pun diminta agar ditambah anggarannya.

Saat ini, lanjutnya, fokus penanganan stunting pada anak usia 0-2 tahun. Karena untuk menyelamatkan perkembangan otak anak pada usia dua tahun pertama. Bentuk penanganannya adalah pemberian susu. Yang baru ditangani tahap awal dengan pemeriksaan dokter spesialis anak sebanyak 400 anak dari 1.266 anak.

Pihaknya sudah memesan susu khusus tersebut di perusahaan, dimana pada November bisa tersedia. Sistem dan skema pola kerja penanganan stunting ini berbasis puskesmas, nantinya pihak puskesmas yang verifikasi data anak-anak stunting di masing-masing desa. “Mana yang prioritas itu yang kita sasar,”sambungnya.

Sementara itu Kabag Pengadaan Barang Jasa (PBJ) Setda Lobar Yung Savitri menyampaikan pengadaan susu dengan pagu anggaran R3,5 miliar masih kurang. “Pengadaan susu melalui Katalog, itu masih kurang dari kebutuhan,” katanya.

Pengadaan melalui Katalog yang dipesan di perusahaan di Jawa. Dari sisi kualitas sudah dicek, karena ini bahan pabrikasi. Dipastikan, susu ini sudah memenuhi persyaratan dan rekomendasi dokter spesialis anak. Kemudian perusahaan ini telah menerbitkan jurnal, sehingga tidak diragukan lagi dari sisi keamanan dan kualitas. (her)

Dugaan Penyalahgunaan Wewenang, Polda NTB Libatkan BPKP Audit Potensi Kerugian Negara

Mataram (globalfmlombok.com) – Ditreskrimsus Polda NTB telah berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB dalam kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dan indikasi gratifikasi yang diduga melibatkan pejabat Pemprov NTB.

Dirreskrimsus Polda NTB, Kombes Pol FX. Endriadi, Minggu (9/11/2025) mengatakan, pihaknya telah mengajukan permohonan kepada BPKP NTB untuk melakukan audit dengan tujuan tertentu untuk menggali potensi kerugian negara dalam perkara ini.

Sebelumnya, Endriadi mengaku telah memeriksa ahli pidana dan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) dalam pengusutan kasus tersebut. “Ahli kemudian menyarankan penyidik untuk melakukan permohonan pemeriksaan ke BPKP NTB,” katanya.

Endriadi membeberkan, langkah itu bertujuan untuk memperoleh hasil penghitungan atau audit potensi kerugian keuangan negara dalam perkara ini.

Penyidik sebelumya memeriksa pihak Kemendagri mengacu pada dugaan penyalahgunaan wewenang yang terindikasi dilakukan pejabat Pemprov NTB dalam penerbitan Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 2 dan 6 tahun 2025.

“Karena ini produk pemerintah provinsi, rencananya Tim Penyelidik akan meminta pendapat dari Kemendagri perihal itu,” jelasnya.

Telah Meminta Keterangan Tambahan

Pihak kepolisian sejauh ini juga telah meminta keterangan tambahan dari mantan Anggota DPRD NTB, TGH.Najamuddin Mustofa sebagai pelapor dalam perkara ini.

Penyidik juga telah berkoordinasi dengan dua kantor dan instansi Pemprov NTB. Juga telah meneliti 12 dokumen yang berkaitan dengan kasus yang dilaporkan mantan anggota DPRD NTB itu. Ditreskrimsus Polda NTB juga telah memeriksa sejumlah anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov NTB.

Sebelumnya, Najamuddin selaku pelapor mengaku telah menyerahkan sejumlah bukti kepada Polda NTB terkait perkara ini. Ia menduga sejumlah pejabat Pemprov NTB berperan dalam pengambilan uang Pokir milik 39 anggota dewan tersebut. (mit)

Angka Pengangguran Kota Mataram Hanya Turun 0,03 Persen

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Kota Mataram perlu mencari alternatif lain untuk menurunkan angka pengangguran. Pasalnya, tingkat pengangguran terbuka di Ibukota Provinsi NTB, hanya turun 0,03 persen. Lulusan sekolah kejuruan mendominasi pengangguran terbuka.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik NTB, jumlah warga Kota Mataram yang bekerja 224 ribu orang. Pengangguran 11.030. Bukan Angkatan kerja 96 ribu lebih. Secara akumulatif tingkat pengangguran terbuka 4,80 persen.

Angka pengangguran di tahun 2025 mengalami penurunan dari tahun 2024, sebesar 4,83 persen. Artinya, mengalami penurunan hanya 0,03 persen.

Menanggapi hal tersebut, Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, H. Miftahurrahman ditemui di ruang kerja pekan kemarin menerangkan, Pemkot Mataram telah melakukan berbagai langkah program untuk peningkatkan produktifitas pencari kerja. Diantaranya, pelatihan sesuai keahlian dan keterampilan masyarakat. Seperti pelatihan otomotif, pengelasan,menjahit, tata rias, dan tata boga.

Peningkatan keterampilan ini berkontribusi untuk penyerapan tenaga kerja. Meskipun sebagian memilih membuka lapangan pekerjaan sendiri. ‘’Saya belum dapat data sebaran dimana mereka bekerja, tetapi ada juga yang membuka lapangan pekerjaan sendiri,’’ terangnya.

Penurunan angka pengangguran dinilai relatif kecil yakni, 0,03 persen dari sebelumnya 4,83 persen menjadi 4,80 persen. Beberapa faktor penyebabnya yakni, ketidaksesuaian jumlah pencari kerja dengan program peningkatan keterampilan. Jumlah lapangan pekerjaan di sektor formal tidak sebanding dengan lulusan.

Miftah, juga Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Mataram mengatakan, lapangan pekerjaan di sektor informal sebenarnya cukup banyak tergantung dari calon pekerja. Misalnya, sektor industri kreatif. Terkadang produktifitas pencari pekerja walaupun keahliannya ditingkatkan, tetapi motivasi tidak ada.

‘’Sebenarnya ada tiga hal pegangan para pencari kerja. Salah satunya, pemerintah telah memfasilitasi melalui pelatihan sesuai pasar kerja dan keahlian,’’ ujarnya.

Ia menyadari persaingan antar pekerja sangat tinggi. Pekerja harus bersaing memperebutkan posisi tertentu, sehingga perlu memiliki kompetensi yang bagus untuk mengalahkan kompetitor lainnya.

Rencana pemerintah pusat memagangkan selama setahun lulusan SMK, untuk menyiapkan tenaga kerja yang siap bekerja. Kebijakan ini diharapkan bisa akselaratif untuk penyerapan tenaga. “Sekarang ini pengangguran terbuka lebih banyak dari lulusan SMK,” demikian kata dia. (cem)