Beranda blog Halaman 272

Secara Bertahap, Program Desa Berdaya Sasar 65 Desa/Kelurahan di KSB

Mataram (globalfmlombok.com) – Program desa berdaya yang menjadi salah satu program prioritas Pemprov NTB yang akan menyasar 1.166 desa di daerah ini. Di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), tercatat ada 65 desa dan kelurahan yang akan mendapatkan program desa berdaya tematik. Sementara untuk program desa berdaya transformatif menyasar dua desa, yaitu Desa Telaga Bertong dan Seteluk Tengah.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMPD Dukcapil), H.Lalu Hamdi mengatakan, dua Desa Berdaya Transformatif di KSB sebenarnya bukan desa dengan miskin ekstrem. Namun, karena program Desa Berdaya menyasar 10 kabupaten/kota, sehingga diambil dua desa tersebut.

Adapun skema Desa Berdaya Tematik, akan dikelola langsung oleh pemerintah desa dan dinas terkait, tergantung pada tema Desa Berdaya. Jika dikelola oleh dinas, lanjutnya maka program Desa Berdaya berbentuk program, dan jika dalam bentuk bantuan keuangan, maka program Desa Berdaya akan dikelola oleh pemerintah desa.

“Kalau Desa Berdaya Transformatif, dikelola oleh dinas. Tapi kalau tematik, nanti desa dan dinas yang mengelola,” katanya.

Pelaksanaan program dilakukan bertahap selama lima tahun masa pemerintahan. Desa yang telah menerima bantuan pada tahun pertama, tidak akan mendapat alokasi ulang di tahun berikutnya.

“Tidak tiap tahun, tapi selama lima tahun dibagi bertahap. Tahun 2026 desa mana saja, lalu 2027 desa lain yang belum dapat. Jadi dalam lima tahun, 1.166 desa sudah kebagian semua,” lanjutnya.

Desa Berdaya rencananya akan mendapat kucuran sekitar Rp300 juta hingga Rp500 juta, tergantung kebutuhan, ketersediaan anggaran, dan kapasitas masing-masing desa. Namun, penggunaan dana tersebut tetap mengacu pada tema-tema prioritas yang telah ditetapkan pemerintah provinsi.

“Kalau misalnya dikucurkan melalui desa, penggunaannya nanti ditentukan sesuai dengan 20 tema yang sudah ada,” lanjutnya.

Dua puluh tema yang dimaksud meliputi Desa Hijau, Desa Operasi Merah Putih, Desa Ekspor, Desa BUMDes, Desa Belajar, Desa Wisata, Desa Mandiri Pangan, hingga Desa Koperasi Merah Putih. Masing-masing tema akan melibatkan dinas teknis sesuai bidangnya.

“Misalnya Desa Hijau nanti dikelola oleh Dinas Kehutanan, Desa Ekspor oleh Dinas Perdagangan, dan Desa BUMDes oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,” terangnya.

Berdasar laman resmi Desa Berdaya, tiga target utama pengembangan Desa Berdaya, yaitu pengentasan kemiskinan yang menyasar 336 desa kantong kemiskinan terutama Kemiskinan Ekstrem sejumlah 106 desa.

Selanjutnya pengembangan desa mandiri pangan yang menyasar desa yang memiliki potensi agromaritim, mengembangkan lumbung pangan desa untuk desa yang rawan pangan, dan mengembangkan Rumah Pangan Desa pada 336 desa kantong kemiskinan. Serta membina dan mengembangkan 375 Desa Wisata. (era)

Wagub NTB Sambut Bahagia Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional kepada Sultan Muhammad Salahuddin

Mataram (globalfmlombok.com) – Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri atau akrab dengan sapaan Wagub Dinda menyambut gembira atas penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Muhammad Salahuddin pada momentum Hari Pahlawan Nasional, Senin (10/11/2025). Penyematan gelar pahlawan ini sebagai bentuk pengakuan negara atas jasa, pengabdian, dan perjuangan Sultan Salahuddin di masa awal kemerdekaan bangsa Indonesia.

Wagub Dinda mengatakan, penganugerahan gelar pahlawan nasional terhadap putra daerah patut disyukuri, baik oleh pemerintah dan seluruh masyarakat NTB. “Tentunya ini adalah rasa Syukur yang mendalam (bagi) Pak Gubernur, kami dan seluruh masyarakat NTB khususnya masyarakat Bima secara umum,” ujarnya.

Ia menyampaikan, capaian yang membanggakan ini merupakan buah dari hasil perjuangan yang panjang untuk mengajukan gelar kehormatan tersebut. Pengusulan gelar pahlawan nasional untuk Sultan ke-XIV itu telah lama digencarkan. Namun, usulan itu baru diterima pada 2025.

“Karena tentunya pengajuan gelar pahlawan untuk Sultan Salahuddin ini sudah berjalan lebih dari 20 tahun. Alhamdulillah Bapak Presiden, tahun ini memberikan anugerah sebagai pahlawan nasional,” tuturnya.

Menambah Nama Putra Daerah sebagai Pahlawan Nasional

Penganugerahan ini juga ujar Wagub Dinda, menambah kebahagiaan seluruh masyarakat NTB. Pasalnya, penyematan gelar itu menambah nama putra daerah yang diakui sebagai pahlawan nasional setelah sebelumnya dimiliki oleh TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid.

“Itu melengkapi kebahagiaan bagi masyarakat NTB memiliki dua pahlawan yang mewakili di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa,” ungkap mantan Bupati Bima itu.

Wagub Dinda meyakini, penyematan gelar pahlawan nasional untuk Sultan Muhammad Salahuddin dan sejumlah pahlawan lain melalui penilaian yang ketat. Beragam aspek kriteria dari hasil catatan historis tentang perjuangan dan pengorbanan mereka terhadap bangsa merupakan dasar penyematan tersebut.

“Tokoh-tokoh yang ada ini memiliki berbagai kelebihan pada masanya, baik itu pendidikan, keagamaan, toleransi, dan kebersamaan. Dan, itu patut ditiru oleh generasi yang akan di NTB dan Indonesia,” tandasnya.

Sultan Muhammad Salahuddin dikenal sebagai salah satu raja pertama di Indonesia yang secara terbuka menyatakan dukungan kepada Republik Indonesia yang baru berdiri. Pada 22 November 1945, ia mengeluarkan Maklumat Kerajaan Bima. Hal ini menegaskan bahwa Bima adalah daerah istimewa yang berdiri di belakang Pemerintah Republik Indonesia.

Langkah itu menunjukkan keberanian besar di tengah situasi politik yang belum stabil pasca-kemerdekaan. Presiden RI, Soekarno bahkan secara khusus datang ke Bima pada 13 November 1950. Dia menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas kesetiaan Sultan dan rakyat Bima terhadap Republik Indonesia. (sib)

Prof. Muhamad Ali Daftar Calon Rektor Unram, Dorong Kampus Jadi Sektor Utama Penggerak Bonus Demografi

Mataram (globalfmlombok.com)-

Prof. Muhamad Ali, Ph.D., resmi mendaftarkan diri sebagai calon Rektor Universitas Mataram (Unram) periode 2026–2030. Pendaftaran dilakukan Senin (10/11) pagi, usai upacara peringatan Hari Pahlawan di Lapangan Rektorat Unram.

Dekan Fakultas Peternakan Universitas Mataram itu mengatakan, momentum Hari Pahlawan menjadi simbol semangat pengabdian dan kontribusi bagi bangsa, termasuk dalam bidang pendidikan. “Merah putih berkibar berkat jasa para pahlawan kita. Kita bisa menikmati pendidikan saat ini karena perjuangan mereka,” ujar Prof. Ali usai mendaftar.

Ia mengaku terpanggil untuk berkontribusi dalam mewujudkan visi Universitas Mataram sebagai perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global. “Saya merasa terpanggil untuk ikut berkontribusi memimpin Unram agar semakin kompetitif di tingkat nasional dan internasional,” ujarnya.

Alumni studi doktoral Nagoya University, Jepang, itu menilai pengalamannya dalam riset pascadoktoral (postdoc) dan kerja sama internasional sejalan dengan arah pengembangan Unram. “Visi global memerlukan kepemimpinan yang memiliki kompetensi dan kemampuan komunikasi internasional,” kata dia.

Prof. Ali optimistis, Unram memiliki sumber daya manusia yang sangat potensial untuk mengakselerasi kemajuan kampus. “Kita memiliki lebih dari 300 doktor, 147 profesor, 1.350 dosen, serta 35 ribu mahasiswa. Tinggal bagaimana kita merapikan barisan untuk bergerak ke arah yang sama,” ujarnya.

Ia juga berharap proses pemilihan rektor kali ini diikuti oleh banyak calon agar membuka ruang gagasan dan kompetisi sehat. “Kita kaya kader. Semua harus bersaing secara sehat dengan mengedepankan ide dan gagasan, lalu bersatu membangun Unram,” kata Prof. Ali.

Lebih lanjut, Prof. Ali menyoroti pentingnya peran perguruan tinggi dalam mengelola bonus demografi Indonesia. Ia menyebut, perguruan tinggi harus menjadi sektor terdepan dalam mencetak sumber daya manusia unggul.

“Kalau perguruan tinggi tidak mengambil peran, bonus demografi bisa menjadi beban. Kampus harus menjadi leading sector dalam menciptakan SDM yang kuat, produktif, inovatif, dan kreatif,” tegasnya.

Ia menambahkan, Indonesia memiliki keunggulan usia produktif yang tidak dimiliki banyak negara lain. “Negara lain banyak yang sudah didominasi penduduk usia tua, sedangkan kita masih muda dan produktif. Ini peluang besar yang harus dimanfaatkan untuk kemajuan bangsa,” pungkasnya.(r)

Hari Pahlawan 2025, Pimpinan Komisi X DPR Lalu Hadrian Ajak Generasi Muda Jadi Hero Zaman Now

Jakarta (globalfmlombok.com)-

Pimpinan Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengajak seluruh masyarakat Indonesia memaknai Hari Pahlawan tahun 2025 sebagai momentum meneguhkan semangat pengabdian, persatuan, dan gotong royong di tengah tantangan zaman yang terus berkembang pesat. Ia mengatakan perjuangan para pahlawan perlu dilanjutkan dengan pengabdian nyata.

“Perjuangan para pahlawan tidak berhenti setelah merebut kemerdekaan. Tugas kita hari ini adalah melanjutkannya dalam bentuk pengabdian yang nyata. Termasuk politik haruslah menjadi alat pengabdian, bukan alat kekuasaan,” kata Lalu Hadrian Irfani, Senin  (10/11/2025).

Menurut Wakil Ketua Komisi X ini, semangat kepahlawanan sejati tidak diukur dari pangkat atau jabatan, melainkan dari sejauh mana seseorang menjadikan peran dan tanggung jawabnya sebagai jalan untuk melayani rakyat serta memperjuangkan keadilan sosial.

“Hari ini kita tidak lagi berperang melawan penjajahan fisik, tapi menghadapi tantangan yang tak kalah berat. Kemiskinan, ketimpangan, kebodohan, dan korupsi moral. Semua itu hanya bisa dihadapi dengan semangat pengabdian dan persatuan,” tuturnya.

Secara khusus, Lalu Hadrian mengingatkan generasi muda sebagai pewaris nilai-nilai kepahlawanan dan masa depan bangsa. Karena itu, peringatam Hari Pahlawan dinilai harus menjadi momentum bagi generasi muda untuk menyalakan semangat perjuangan dalam konteks kekinian.

“Generasi muda harus mampu menjadi pahlawan di zamannya bukan dengan mengangkat senjata, tapi dengan keberanian berpikir kritis, semangat berinovasi, dan komitmen menjaga nilai-nilai kejujuran, gotong royong, dan kebangsaan,” ujar Lalu.

Pimpinan Komisi di DPR yang membidangi urusan pendidikan, kebudayaan dan kepemudaan itu menilai, tantangan yang dihadapi generasi sekarang jauh lebih kompleks karena perkembangan zaman. Termasuk, kata Lalu, tantangan dalam aspek teknologi.

“Arus globalisasi, disrupsi digital, dan gencarnya teknologi membuat batas antarbangsa semakin kabur, sehingga nilai-nilai nasionalisme dan moralitas mudah tergerus,” sebutnya.

“Kemajuan teknologi adalah peluang besar, tapi juga ujian bagi karakter bangsa. Di tengah derasnya arus informasi dan budaya global, anak muda harus bisa memilah mana yang membangun dan mana yang bisa merusak jati diri bangsa,” imbuh Lalu.

Menurut Lalu, semangat kepahlawanan masa kini harus diterjemahkan dalam kontribusi nyata melalui inovasi, karya, dan kepedulian terhadap lingkungan serta sesama.

“Menjadi pahlawan masa kini bisa dilakukan dengan banyak cara. Generasi muda bisa menjadi hero zaman now, seperti misalnya menjadi guru yang tulus, peneliti yang berdedikasi, pengusaha yang jujur, atau pemuda yang menggunakan teknologi untuk kebaikan,” ungkap Legislator dari Dapil NTB II tersebut.

“Semua bentuk pengabdian itu adalah keberlanjutan dari semangat para pahlawan,” tambah Lalu.

Lalu juga menekankan politik pengabdian harus diwujudkan dalam kebijakan publik yang berpihak kepada rakyat.

“Politik yang berpihak pada rakyat adalah bentuk penghormatan tertinggi kepada para pahlawan. Kita meneruskan perjuangan mereka bukan dengan pidato, tapi dengan kebijakan yang menghadirkan kesejahteraan,” paparnya.

Lebih lanjut, Lalu menegaskan pentingnya menjaga persatuan di tengah perbedaan. Ia menyatakan, bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menjaga kebersamaan meski menghadapi banyak perbedaan pandangan dan kepentingan.

“Persatuan adalah kekuatan utama bangsa. Kita tidak akan menjadi besar kalau mudah dipecah belah oleh perbedaan atau kepentingan jangka pendek. Dari para pahlawan, kita belajar bahwa cinta tanah air harus selalu lebih besar daripada ego pribadi,” urai Lalu.

Lalu pun menyerukan agar peringatan Hari Pahlawan menjadi momen menyalakan kembali kesadaran moral, idealisme, dan semangat gotong royong di seluruh lapisan masyarakat. Hal ini sejalan dengan tema Hari Pahlawan 2025 yakni ‘Pahlawanku Teladanku, Terus Bergerak Melanjutkan Perjuangan’.

“Mari kita maknai Hari Pahlawan bukan hanya dengan upacara, tapi dengan tindakan. Jadikan kekuasaan sebagai amanah, politik sebagai pengabdian, dan kerja keras sebagai bentuk perjuangan,” tuturnya.

“Ketika kita menjadikan pengabdian sebagai panggilan utama, cita-cita para pahlawan akan hidup kembali dalam diri kita,” pungkas Lalu.(r)

Penetapan Sultan Muhammad Salahuddin sebagai Pahlawan Nasional Jadi Hadiah Terindah HUT Ke-67 NTB

KABAR penetapan Sultan Bima XIV, Muhammad Salahuddin, sebagai Pahlawan Nasional disambut haru oleh Gubernur NTB, Dr.H.Lalu Muhamad Iqbal. Dengan penetapan ini, Sultan Salahuddin menjadi tokoh kedua dari NTB yang mendapat gelar Pahlawan Nasional. Sebelumnya, TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid juga menerima gelar ini.

“Alhamdulillah, pemerintah pusat sudah menyetujui gelar Pahlawan Nasional ini,” ujarnya, Sabtu, 8 November 2025.

Ia membeberkan, dalam pertemuannya dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Menteri Kebudayaan Fadli Zon, hal pertama yang ia tanyakan adalah soal pemberian gelar tersebut. “Alhamdulillah, pemberian gelar Pahlawan Nasional ini terjadi saat Wakil Gubernur NTB adalah orang Bima,” tambahnya.

Mantan Dubes RI untuk Turki itu mengaku bangga dan terharu atas keputusan ini. Ia menilai, penetapan tersebut menjadi hasil dari perjuangan panjang keluarga besar Kesultanan Bima dan masyarakat NTB.

“Sebagai orang NTB, tentu saya sangat senang mendengar konfirmasi bahwa usulan dan perjuangan panjang keluarga Sultan Bima akhirnya disetujui pemerintah pusat,” katanya.

Usulan Sultan Muhammad Salahuddin sebagai Pahlawan Nasional diajukan bersamaan dengan beberapa tokoh lain. Beberapa tokoh tersebut adalah Presiden ke-2 RI Soeharto, Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dan aktivis buruh perempuan Marsinah. “Saya terharu dengan persetujuan ini. Setiap ke pusat selalu usulan ini saya tanyakan,” ujar Iqbal.

Ia menambahkan, gelar kehormatan tersebut akan diserahkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam upacara kenegaraan di Istana Negara pada 10 November 2025. Hal ini bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.

“Selamat untuk keluarga besar Kesultanan Bima dan seluruh masyarakat NTB. Karena beliau adalah milik kita, pahlawan kita semua. Ini hadiah terindah untuk ulang tahun NTB ke-67,” katanya.

Diketahui, Sultan Muhammad Salahuddin memimpin Kesultanan Bima pada periode 1915–1951. Ia dikenal sebagai pemimpin visioner yang berwawasan kebangsaan. Berkomitmen pada pendidikan, serta berperan besar dalam perjuangan mempertahankan kedaulatan rakyat Bima dari tekanan kolonial. Ia juga mendorong kemajuan sosial di wilayahnya. (era)

Dewan Soroti Alokasi DBHCHT NTB Rp162,9 Miliar Diduga Tak Sesuai Porsi

Mataram (globalfmlombok.com) – DPRD NTB soroti alokasi anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Pemprov NTB tahun anggaran 2025. Menurut Dewan, alokasi DBHCHT harus berpihak pada petani tembakau, ketahanan pangan untuk menanggulangi kemiskinan.

Demikian disampaikan Anggota Komisi III DPRD NTB NTB, Muhamad Aminurlah. Menurutnya, pemerintah daerah perlu lebih cermat memastikan setiap dana transfer, termasuk DBH dan sumber dana lainnya, digunakan sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) yang berlaku.

“Kita harus lihat betul, sejauh mana keberpihakan anggaran pada petani, ketahanan pangan, dan upaya pengentasan kemiskinan. Kalau tidak, arah pembangunan ke depan tidak akan sesuai dengan target dan output,” ujarnya.

Menyinggung soal DBHCHT yang juga digunakan untuk belanja pegawai. Yang mana berdasarkan temuan Fitra, sekitar Rp3,06 miliar digunakan untuk perjalanan dinas. Rp687 juta untuk honorarium dan Rp465,3 juta dibelanjakan untuk ATK, percetakan, dan fotocopy. Anggota Banggar DPRD NTB itu mengatakan DBHCHT tidak boleh untuk membiayai belanja pegawai. “Tidak boleh belanja pegawai, pegawai kan sudah ada DAU,” tegasnya.

Dengan kondisi fiskal yang terbatas, ia meminta agar pemerintah daerah melakukan efisiensi dan rasionalisasi anggaran. Termasuk mengurangi belanja penunjang dan honorarium yang tidak mendesak. “Kalau TPP sudah diterima, jangan ada honor lagi. Kan seperti itu,” sambungnya.

Selain menyoroti penggunaan DBHCHT, ia juga menekankan pentingnya optimalisasi potensi daerah melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini diperlukan mengingat fiskal yang terbatas akibat adanya pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) hingga Rp1,1 triliun.

“Makanya perlu kita rasionalisasi, manakala yang ada perjalanan dinas, ada belanja penunjang, kan begitu. Belanja-belanja yang tidak mempunyai target-target yang jelas, kita kurangi,” katanya.

Dewan juga mendorong adanya ekstensifikasi pendapatan daerah, khususnya pada peningkatan penerimaan pajak daerah. Terutama dari sektor bahan bakar minyak (BBM) dan kendaraan bermotor (PKB), seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan pertambangan di NTB.

“Kita melihat potensi-potensi daerah kita, berinovasi, intensifikasi, mana yang ada dioptimalisasi. Kalau itu tidak dibahas oleh kita, dan tidak kita lakukan, bagaimana kebocoran-kebocoran yang ada terhadap pendapatan asil daerah. Itu yang seharusnya kita lakukan sekarang,” pungkasnya. (era)

Pemprov NTB Surati PT AMNT

PEMPROV NTB surati PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) meminta kepastian laporan operasional perusahaan tahun 2025. Hal ini dilakukan setelah perusahaan yang berlokasi di KSB itu mendapat izin relaksasi tambang selama enam bulan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB, Drs.H.Fathurrahman, M.Si., mengatakan, dari surat itu, Pemprov memastikan proyeksi Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor pertambangan. Khususnya dari PT Amman selaku penyumbang DBH sektor tambang terbesar.

“Kami sudah bersurat ke PT Amman, tapi sampai saat ini laporan keuangan dan data operasionalnya belum disampaikan. Kami berharap setelah izin relaksasi keluar, laporan itu segera diberikan,” ujarnya.

Menurutnya, laporan keuangan tersebut sangat dibutuhkan untuk menghitung proyeksi DBH, yang menjadi salah satu sumber penting Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun selama periode Januari-September, keuangan PT AMNT mengalami kerugian hingga Rp2,91 triliun. Kerugian itu, karena tidak diperbolehkan ekspor konsentrat, sementara smelter belum beroperasional maksimal.

“Kami menunggu kepastian itu, apalagi kita sedang dalam tahap penyusunan APBD 2026. Gubernur juga sudah bersurat untuk mempercepat respons dari pihak perusahaan,” tambahnya.

Ia menjelaskan, Pemprov NTB saat ini tengah menyesuaikan struktur pendapatan dan belanja daerah. Terutama untuk menutup potensi berkurangnya transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Dalam rancangan awal, struktur PAD akan disusun secara realistis dan disesuaikan dengan kondisi aktual penerimaan daerah.

“Kami tetap menjaga agar postur APBD 2026 memiliki keseimbangan yang baik, dengan kriteria sesuai arahan Kemenkeu dan Kemendagri,” jelasnya.

Di samping itu, Pemprov, sambung Fathurrahman memastikan akan terus berkoordinasi dengan PT AMNT terkait perkembangan operasional perusahaan pasca izin ekspor konsentrat. Data tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan proyeksi pendapatan daerah tahun anggaran mendatang.

“Ini kan respon sambil berjalan, ini kan surat kami sudah berapa hari yang lalu, sudah kita layangkan ke PT AMNT terkait dengan peraturan dan adanya izin ekspor konsentrat,” pungkasnya. (era)

Banjir Terjang Lima Kelurahan, Satu Rumah di Kota Bima Hanyut Terbawa Arus

Kota Bima (globalfmlombok.com) – Hujan deras yang mengguyur wilayah hulu Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, pada Sabtu malam (8/11/2025), memicu banjir di sejumlah titik di Kota Bima. Air kiriman dari perbukitan membuat debit sungai meningkat dan meluap ke permukiman warga. Akibatnya, ratusan rumah terendam dan satu rumah di Kelurahan Lampe hanyut terbawa arus.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Bima, Nazamuddin, S.Sos., menjelaskan bahwa hujan dengan intensitas sedang hingga lebat terjadi sejak sore di wilayah hulu. Sekitar pukul 23.30 Wita, debit air mulai meningkat dan menggenangi kawasan hilir di Kota Bima.

“Hujan terjadi di wilayah Wawo, dan sekitar 60 persen aliran airnya masuk ke Kota Bima. Sejak sore sudah tampak potensi luapan air, dan menjelang tengah malam debitnya naik drastis hingga menyebabkan satu rumah di Lampe hanyut,” ujarnya, Minggu (9/11/2025).

Banjir melanda sedikitnya lima kelurahan di Kota Bima, yakni Lampe dan Oimbo di Kecamatan Rasanae Timur, serta Pane, Paruga, dan Dara di Kecamatan Rasanae Barat. Dua rumah di Kelurahan Lampe dilaporkan rusak berat, satu di antaranya hanyut terbawa arus.

Ketinggian air di beberapa titik mencapai 30 sentimeter hingga selutut orang dewasa. Selain merendam rumah warga, banjir juga meninggalkan tumpukan lumpur di sejumlah jalan utama. “Jalan Soekarno Hatta tertutup lumpur setebal 10–15 sentimeter, dan akses sempat kami tutup pagi tadi untuk proses pembersihan,” kata Nazamuddin.

Air Laut Pasang Perparah Kondisi Banjir

Ia menambahkan, kondisi banjir di Kota Bima diperparah oleh pasang air laut yang terjadi bersamaan dengan curah hujan tinggi. “Saat banjir semalam, posisi air laut sedang pasang sehingga menghambat laju air dari hulu menuju hilir,” jelasnya.

Meski demikian, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Sebagian warga memilih mengungsi sementara ke rumah keluarga terdekat sambil menunggu kondisi air benar-benar surut.

Nazamuddin mengimbau warga agar tetap waspada terhadap potensi banjir kiriman, terutama bagi yang tinggal di sepanjang aliran sungai Lampe, Dodu, dan Kodo hingga Paruga.

“Meski di Kota Bima tidak hujan, jika di Wawo turun hujan deras, imbasnya bisa langsung terasa di kota. Karena itu, warga harus memahami tanda-tanda potensi banjir dan segera melakukan mitigasi mandiri,” pesannya.

Turunkan Tim Gabungan Atasi Banjir di Kota Bima

Pascabanjir surut pada Minggu (9/11/2025) pagi, Pemerintah Kota Bima langsung menurunkan tim gabungan untuk melakukan pembersihan dan membantu warga terdampak. Sejumlah instansi dikerahkan, di antaranya BPBD, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Sosial (Dinsos), serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar).

Petugas dari DLH dan Damkar sejak pagi bekerja membersihkan material lumpur di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta Kota Bima. Armada truk pengangkut sampah dan mobil tangki air dikerahkan untuk mempercepat proses pembersihan.

“Kami ingin memastikan jalan segera bersih agar aktivitas warga bisa kembali normal,” kata Plt. Kepala Dinas LH, Syahrial Nuryadin, Minggu (9/11/2025).

Sementara itu, Dinas Sosial melalui tim Taruna Siaga Bencana (Tagana) bergerak cepat membantu warga terdampak banjir di Kota Bima. Kepala Dinas Sosial Kota Bima, Lalu Sukarsana, S.IP, menjelaskan bahwa tim Tagana dibagi menjadi dua kelompok agar penanganan lebih cepat.

“Tim pertama membawa air bersih untuk membantu warga membersihkan rumah dan lingkungan di Kelurahan Dara. Tim kedua menyalurkan bantuan untuk warga yang rumahnya hanyut atau terancam hanyut di Lampe,” jelasnya.

Bantuan yang disalurkan mencakup makanan siap saji, air bersih, dan kebutuhan dasar bagi warga terdampak. “Kami memastikan penanganan dilakukan cepat dan tepat, terutama bagi warga yang kehilangan tempat tinggal,” tambahnya.

BPBD Kota Bima juga mengingatkan masyarakat untuk terus memantau perkembangan cuaca, karena potensi hujan dengan intensitas tinggi masih dapat terjadi beberapa hari ke depan. Najamudin kembali menegaskan pentingnya kewaspadaan.

“Jika hujan disertai angin kencang dan petir, sebaiknya tidak beraktivitas di luar rumah. Hindari berteduh di bawah pohon, dan segera cari tempat aman,” imbaunya.

Ia juga meminta masyarakat untuk aktif memberikan laporan kepada BPBD jika menemukan tanda-tanda bencana atau banjir di Kota Bima. “Informasi cepat dari warga sangat membantu kami untuk bertindak lebih awal,” tutupnya. (hir)

Sultan Bima Ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional, Masyarakat dan Pemerintah Sambut dengan Syukur dan Bangga

Bima (globalfmlombok.com) – Penetapan Sultan Muhammad Salahuddin sebagai Pahlawan Nasional oleh Pemerintah Republik Indonesia disambut dengan rasa syukur, haru, dan kebanggaan oleh masyarakat serta pemerintah daerah di Bima. Keputusan ini dinilai sebagai bentuk pengakuan negara atas jasa besar Sultan ke-XIV Kesultanan Bima dalam memperjuangkan kemerdekaan dan membangun fondasi kebangsaan di masa awal Republik Indonesia.

Budayawan Bima, Husain Laodet, menyebut keputusan pemerintah tersebut sebagai langkah yang sangat tepat. Menurutnya, Sultan Salahuddin memainkan peran penting dalam masa peralihan dari sistem kerajaan menuju pemerintahan Republik Indonesia.

“Peran beliau sangat besar, terutama di masa transisi. Bagaimana seorang Sultan yang memiliki kekuasaan penuh justru dengan ikhlas melepaskan status kerajaan demi menjadi bagian dari Republik Indonesia. Itu bentuk kenegarawanan yang luar biasa,” ujarnya kepada globalfmlombok.com, Minggu (9/11/2025).

Husain menjelaskan, sebelum bergabung dengan Indonesia, Bima merupakan kerajaan besar di kawasan Indonesia Timur dengan sistem hukum dan pemerintahan sendiri. Namun, dengan kebijaksanaan dan pandangan jauh ke depan, Sultan Salahuddin memilih jalan persatuan bersama Indonesia, meskipun saat itu ada bujukan dan tekanan politik dari berbagai pihak.

“Beliau menunjukkan kebesaran hati yang jarang dimiliki penguasa lain. Bahkan, Soekarno beberapa kali datang ke Bima dan menjalin hubungan emosional yang kuat dengan beliau. Keduanya memiliki kedekatan spiritual, dan hingga kini kamar yang pernah digunakan Soekarno di Istana Kesultanan Bima masih terawat di Museum Asi Mbojo,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Husain menegaskan bahwa pengorbanan Sultan Salahuddin tidak hanya dalam aspek politik dan moral, tetapi juga materiil. Setelah Bima resmi bergabung dengan Republik Indonesia, Sultan turut membantu menanggung biaya pembangunan fasilitas pemerintahan yang baru dibentuk.

“Beliau bukan sekadar simbol pemimpin, tapi pejuang sejati yang rela berkorban untuk rakyat dan negara. Wajar bila kini negara memberikan penghargaan tertinggi itu,” tegasnya.

Wali Kota Bima Sampaikan Rasa Bangga Sultan Bima Jadi Pahlawan Nasional

Dari kalangan pemerintah, Wali Kota Bima H. A. Rahman, S.E., menyampaikan rasa bangga dan syukur atas penghargaan tersebut. Ia menilai penetapan Sultan Salahuddin sebagai Pahlawan Nasional merupakan pengakuan atas jasa besar seorang pemimpin yang mengabdikan hidupnya untuk rakyat, agama, dan bangsa.

“Sultan Muhammad Salahuddin adalah sosok pemimpin bijaksana, pejuang kemerdekaan, sekaligus teladan bagi generasi bangsa. Nilai perjuangan dan kepemimpinan beliau akan terus menjadi inspirasi dalam membangun daerah dan negara,” ujarnya, Sabtu (8/11/2025).

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofiyan, SH, menambahkan bahwa perjuangan Sultan Salahuddin memiliki makna nasional. “Perjuangan beliau bukan hanya untuk Bima, tapi juga untuk Indonesia. Pemerintah Kota Bima akan terus menggaungkan nilai perjuangan dan keteladanan beliau melalui kegiatan kebudayaan, pendidikan, serta pembinaan karakter generasi muda,” katanya.

Dari sisi Pemerintah Kabupaten Bima, apresiasi serupa disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bima, Tajuddin. Ia menjelaskan bahwa perjuangan mengusulkan Sultan Salahuddin sebagai Pahlawan Nasional telah berlangsung sejak tahun 2020 dan melalui proses panjang serta ketat di tingkat pusat.

“Prosesnya tidak mudah. Kami harus menyiapkan banyak dokumen, bukti sejarah, serta berkoordinasi dengan keluarga Kesultanan, budayawan, hingga tim peneliti pusat. Alhamdulillah, perjuangan panjang itu akhirnya membuahkan hasil,” tuturnya.

Kebanggaan Seluruh Masyarakat Bima

Menurut Tajuddin, penetapan tersebut bukan hanya kebanggaan bagi pemerintah daerah, tetapi juga seluruh masyarakat Bima. “Beliau tokoh besar yang menegakkan syariat Islam, memperkuat pendidikan, dan berperan aktif dalam masa transisi menuju kemerdekaan. Kami bersyukur akhirnya beliau diakui sebagai Pahlawan Nasional,” imbuhnya.

Kabar bahagia ini juga disambut penuh haru oleh masyarakat. Salah seorang warga Kota Bima, Siti Rahmawati, mengaku bangga dan terharu atas pengakuan negara terhadap Sultan Salahuddin. “Akhirnya sejarah Bima diakui oleh negara. Ini bukan hanya penghargaan bagi keluarga Kesultanan, tapi juga bagi seluruh rakyat Bima,” ujarnya kepada globalfmlombok.com, Minggu (9/11/2025).

Ia berharap generasi muda Bima tidak melupakan sejarah perjuangan tokoh besar tanah Mbojo. “Anak-anak sekarang harus tahu, Sultan Salahuddin itu pemimpin yang rela berkorban demi rakyat dan bangsa. Kita semua patut meneladani beliau,” tambahnya.

Masyarakat Minta Pemerintah Jaga Peninggalan Sejarah Kesultanan Bima

Senada dengan itu, salah seorang warga Kabupaten Bima, Abdul Karim, menilai gelar Pahlawan Nasional tersebut sangat layak. “Beliau menyerahkan sebagian kekayaan Kesultanan untuk membantu pembangunan pemerintahan setelah kemerdekaan. Itu bukti nyata pengorbanan beliau,” ujarnya.

Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk menjaga peninggalan sejarah Kesultanan Bima. “Museum Asi Mbojo, arsip, dan peninggalan sejarah lainnya harus dijaga agar generasi mendatang tahu siapa Sultan Salahuddin sebenarnya,” katanya.

Dari kalangan muda, seorang mahasiswa di salah satu Kampus Bima, Muhammad Fadil, menilai penetapan Sultan Salahuddin sebagai Pahlawan Nasional menjadi sumber inspirasi bagi generasi penerus.

“Selama ini kita banyak mengenal tokoh nasional dari Jawa, tapi kini kita punya panutan sendiri dari Bima. Sultan Salahuddin adalah simbol kecerdasan, kebijaksanaan, dan cinta tanah air,” ucapnya.

Dengan penetapan tersebut, masyarakat dan pemerintah Bima berkomitmen menjadikannya sebagai momentum untuk memperkuat semangat kebangsaan. Sosok Sultan Muhammad Salahuddin kini tidak hanya menjadi kebanggaan Bima, tetapi juga bagian dari sejarah besar bangsa Indonesia. (hir)

Dugaan Pungutan Non-ASN, Inspektorat Lombok Barat akan BAP Sejumlah Oknum Pejabat

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Inspektorat Lombok Barat (Lobar) mengagendakan memanggil oknum pejabat OPD yang dilaporkan terkait dugaan pungutan biaya terhadap tenaga honorer non database. Pihak Inspektorat akan melakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sejumlah oknum diduga meminta uang pada non-ASN ini.

Inspektur Kabupaten Lobar Suparlan mengatakan, pemanggilan terhadap para oknum ini telah diagendakan setelah menghimpun laporan atau aduan yang masuk dari para non-ASN. Pihaknya mencatat sedikitnya ada belasan laporan yang terindikasi melibatkan oknum pejabat di sejumlah OPD.

“Kita akan segera menindaklanjuti laporan itu dengan memanggil oknum pejabat atau Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pejabat. Kami akan melakukan pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang ditangani khusus oleh Irban V (Inspektur Pembantu Bidang V),” tegas Suparlan, akhir pekan kemarin.
Pihaknya akan memanggil pihak yang dilaporkan menerima atau meminta imbalan berdasarkan laporan atau aduan non-ASN. “Yang menerima kan, kita akan panggil,” terangnya.

Oknum pejabat ini ada di beberapa OPD, Mereka bertugas di empat OPD. Selaku pembina APIP, langkah pihaknya tentu pembinaan dengan menyarankan oknum yang terindikasi untuk mengembalikan uang yang dipungut. Karena pihaknya fokus pada upaya pengembalian kerugian finansial korban dan pembinaan oknum tersebut.

Mengenai sanksi oknum pejabat jika terbukti menerima uang, ujarnya, akan diserahkan kepada pihak berwenang lainnya dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM (BKD dan PSDM).

Meski sudah ada aduan yang masuk, proses pemanggilan terhadap pelapor masih dalam tahap pengumpulan data sebelum dilakukan mitigasi dan klarifikasi lebih lanjut. Pihaknya tetap berhati-hati dan sistematis dalam menindaklanjuti setiap aduan yang masuk.

Diketahui, Inspektorat telah membuka layanan aduan bagi non ASN yang diduga dipungut biaya. Pasca dibukanya layanan hotline pengaduan sepekan lalu, terdapat 10 laporan yang sudah diterima Inspektorat. Nominal uang yang dipungut pun cukup besar, mencapai belasan hingga puluhan juta rupiah. Secara gamblang pelapor itu mau menceritakan nominal yang dibayarkan kepada oknum itu, termasuk tanggal kejadian secara rinci. (her)