Beranda blog Halaman 270

Kejati NTB Lakukan Ekspose bersama BPKP NTB Kasus Dugaan Korupsi Pembelian Lahan MXGP Samota

globalfmlombok.com
-
0
Kejati NTB Lakukan Ekspose bersama BPKP NTB Kasus Dugaan Korupsi Pembelian Lahan MXGP Samota

Mataram (globalfmlombok.com) – Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB telah melakukan ekspose dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam kasus dugaan korupsi pembelian lahan untuk sirkuit Motocross Grand Prix (MXGP) Samota, Sumbawa.

sisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati NTB, Muh Zulkifli Said, Senin (10/11/2025) mengatakan, ekspose bersama BPKP NTB pihaknya lakukan pada Kamis (6/11/2025).

Namun, dia mengaku pihaknya belum mengantongi kerugian keuangan negara, menyusul telah dilakukan ekspose tersebut.

“Belum (kantongi kerugian negara) karena baru ekspose,” kata dia.

Sebelumnya Kejati NTB telah memeriksa seorang berinisial MJ dari tim penilai dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Mataram pada Kamis (23/10/2025).

Tim penilai tersebut, kata Zulkifli, merupakan pihak yang melakukan appraisal atau penilaian harga tanah dalam proses pembelian lahan untuk pembangunan sirkuit MXGP Samota seluas 70 hektare.

Dia menuturkan, penyidik saat ini masih terus memperkuat alat bukti dengan memeriksa sejumlah saksi dalam kasus ini.

Mantan Kepala Kejaksaan Negeri Maros itu enggan membeberkan berapa jumlah saksi yang telah pihaknya periksa di tahap penyidikan. Zulkifli hanya menegaskan, pembelian lahan dari mantan Bupati Lombok Timur, Ali Bin Dachlan (Ali BD) itu masih terus berproses.

Sebelumnya pada Kamis (2/10/2025), Kejati NTB juga telah memeriksa dua pejabat dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kabupaten Sumbawa.

Dua pejabat tersebut merupakan ketua satgas A dan ketua satgas B Bidang Identifikasi dan Inventarisasi.

Kejati NTB juga telah meminta keterangan mantan Bupati Lombok Timur M. Ali Bin Dachlan sebagai pemilik lahan 70 hektare yang dibeli Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Ali BD pernah dimintai keterangan baik di tahap penyelidikan dan penyidikan kasus ini.

Permintaan keterangan di medio November 2024, Ali Bin Dachlan yang ditemui di Gedung Kejati NTB mengakui pihak kejaksaan memintai keterangan soal kepastian dari pembelian lahan tersebut.

Kejaksaan juga tercatat pernah meminta keterangan terhadap Muhammad Jalaluddin, pejabat pembuat komitmen (PPK) pengadaan lahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Sumbawa, serta Agusfian, Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumbawa.

Pemeriksaan sejumlah pejabat daerah tersebut berlangsung di Kantor Kejari Sumbawa di akhir September 2024.

Selain Ali Bin Dachlan, kejaksaan juga pernah meminta keterangan kedua ahli waris dari eks Bupati Lombok Timur tersebut.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa membeli lahan untuk kebutuhan sirkuit MXGP Samota itu pada tahun 2023. Pemerintah mengalokasikan anggaran pembelian sebesar Rp53 miliar dari APBD.

Di masa Kepala Kejati NTB Enen Saribanon, penyidik sudah menemukan unsur perbuatan pidana korupsi yang mengarah pada dugaan penggelembungan harga beli lahan dan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat daerah.

Selain dugaan adanya mark up atau penggelembungan harga dalam proses pembelian tanah, terungkap juga praktik dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam prosedurnya. (mit)

Indonesia Kian Cepat Bertransformasi Digital, OJK–BI Perkuat Ekosistem Keuangan Digital yang Aman dan Inklusif

globalfmlombok.com
-
0
Indonesia Kian Cepat Bertransformasi Digital, OJK–BI Perkuat Ekosistem Keuangan Digital yang Aman dan Inklusif

Surabaya (globalfmlombok.com)-

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk memperkuat ekosistem keuangan digital yang inovatif, inklusif, aman, dan b​erintegritas seiring tingginya adopsi teknologi dan layanan keuangan digital oleh masyarakat.

Demikian disampaikan Anggota Dewan Komisioner OJK Ex-Officio Bank Indonesia, Juda Agung, dalam kegiatan OJK Mengajar dengan tema “Inovasi Digital di Sektor Keuangan Indonesia: Mendorong Inovasi dan Mitigasi Risiko” di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Jumat (7/11).

Dalam paparannya, Juda menjelaskan bahwa Indonesia termasuk negara dengan pertumbuhan digitalisasi tercepat di dunia. Hal ini didorong oleh karakter masyarakat yang digital-native, tingginya kepemilikan perangkat seluler, serta semakin luasnya pemanfaatan internet.

“Jumlah handphone yang dimiliki 125 persen dari penduduk Indonesia, screen time orang Indonesia ternyata 7 jam, sehingga tidak heran, begitu kita adopsi transaksi digital, itu tumbuhnya sangat cepat sekali,” kata Juda.

Perkembangan ini turut mengakselerasi transformasi sektor jasa keuangan, mulai dari layanan pembayaran digital, perbankan digital, pembiayaan berbasis teknologi, investasi digital, hingga aset keuangan baru yang berbasis teknologi.

Transformasi digital mendorong kemudahan akses layanan keuangan bagi masyarakat melalui berbagai platform dan kanal digital yang semakin inklusif. Inovasi ini telah membuka peluang bagi kelompok yang sebelumnya sulit mengakses layanan keuangan konvensional, terutama pelaku UMKM, masyarakat di wilayah terpencil, dan generasi muda.

Menurut Juda, pemanfaatan teknologi dalam layanan keuangan telah meningkatkan efisiensi, memperluas inklusi keuangan, dan mendorong inovasi produk serta layanan keuangan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Seiring meningkatnya aktivitas dan transaksi digital, Juda menegaskan perlunya kewaspadaan karena pesatnya digitalisasi juga diikuti meningkatnya risiko kejahatan siber, penipuan digital (fraud), phising, serta ancaman serangan siber yang kompleks dan terkoordinasi.

OJK dan Bank Indonesia terus memperkuat mitigasi risiko dan pelindungan konsumen melalui penguatan standar keamanan sistem, pengaturan, dan pengawasan, termasuk melalui pengembangan pemanfaatan artificial intelligence dan machine learning untuk meningkatkan deteksi dan pencegahan kejahatan keuangan digital.

Salah satu bentuk penguatan koordinasi OJK dan Bank Indonesia dilakukan melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC), yang menjadi pusat kolaborasi nasional antara regulator dan pelaku industri jasa keuangan. IASC melibatkan perbankan, penyedia uang elektronik, dan e-commerce dalam percepatan penanganan penipuan digital serta pemblokiran dana agar lebih efektif dan terintegrasi.

Selain itu, Juda juga menekankan pentingnya sinergi antarotoritas dalam menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah peningkatan risiko digital.

“OJK tentu saja tidak bisa menjaga sistem keuangan sendirian, bersama Bank Indonesia, LPS dan Kementerian Keuangan, kita bergabung, empat otoritas ini bergabung dalam Komite yang disebut dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK),” ungkapnya.

OJK Mengajar yang merupakan rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-14 OJK turut dihadiri oleh Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Prof. Bambang Pramujati, ⁠Kepala OJK Provinsi Jawa Timur Yunita Linda Sari, ⁠Deputi Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur Ridzki, Dekan Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem Prof. Juwardi, Kepala Departemen Teknik Sistem dan Industri Prof. Mokh. Suef, serta diikuti oleh lebih dari 150 mahasiswa serta civitas academica ITS.

Melalui kegiatan ini, OJK mendorong generasi muda berperan sebagai agen literasi keuangan digital yang cerdas, etis, dan berdaya saing di tengah perkembangan inovasi teknologi keuangan.(r).

OJK Dorong Keuangan Syariah Kian Inklusif untuk Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat

globalfmlombok.com
-
0
OJK Dorong Keuangan Syariah Kian Inklusif untuk Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat

Jakarta (globalfmlombok.com)-

Otoritas Jasa Keuangan (OJ​K) terus berupaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah yang berperan penting mendorong kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan UMKM, serta pertumbuhan ekonomi nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Demikian disampaikan Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi dalam penutupan Expo Keuangan dan Seminar Syariah (EKSiS) 2025 di Jakarta, Minggu (9/11).

Menurut Ismail berbagai kegiatan literasi dan inklusi keuangan telah dilakukan OJK dan akan terus  ditingkatkan  melalui kolaborasi dan sinergi seluruh stakeholders di ekosistem keuangan syariah.

“Pelaksanaan EKSiS menjadi wujud nyata kolaborasi dan sinergi seluruh stakeholders dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah masyarakat. Kami juga mengharapkan sinergi dan kolaborasi yang telah berjalan terus dapat dilakukan dan ditingkatkan di masa yang akan datang,” kata Ismail.

Sebagai puncak dari rangkaian Sharia Financial Fair (SYAFIF) 2025, EKSiS 2025 menjadi wujud kolaborasi antara OJK, Kementerian/Lembaga, Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) Syariah, asosiasi, dan pelaku UMKM dalam memberikan edukasi, konsultasi, serta layanan keuangan syariah secara langsung kepada masyarakat.

Masyarakat pun diimbau untuk meningkatkan penggunaan produk dan layanan keuangan syariah dalam kehidupan sehari-hari.

OJK mengapresiasi seluruh partisipan EKSiS yang telah ikut serta dalam rangkaian kegiatan EKSiS 2025 yakni 37 Pelaku Usaha Jasa Keuangan Syariah (PUJKS) dari sektor perbankan, pasar modal, asuransi, penjaminan, pergadaian, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Selain itu, hadir pula sejumlah pengusaha UMKM dari bidang usaha kuliner, kecantikan, kerajinan tangan, dan produk pengolahan yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari.

OJK juga mengapresiasi peran Organizing Committee Orkestrasi Program Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah (OC LIKS) yang telah membantu mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan EKSiS dan mendorong kolaborasi antara PUJK Syariah guna mencapai misi bersama, yakni peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah.

Selama periode penyelenggaraan, EKSiS 2025 dilaksanakan:

  • 43 sesi edukasi yang diisi oleh OJK, PUJK Syariah, tokoh inspiratif yang memiliki keahlian di bidang keuangan syariah serta karakter edukatif menarik seperti PinkFong;
  • Rangkaian lomba mencakup Lomba Rangking 1, EKSiS Got Talent, Tari Saman, Fashion Show Ibu & Anak, dan Fashion Show PUJK Syariah;
  • Rangkaian workshop mencakup workshop UMKM oleh Jakpreneur & Jakarta Creative Hub, personal mix fragrance, dan kreasi bekal;

Tidak hanya itu, selama periode EKSiS 2025, tercatat:

  • Jumlah pengunjung sebanyak 12.893 orang

  • Jumlah pembukaan rekening sebanyak 9.489 akun dari aktivitas transaksi penyaluran maupun penghimpunan dana.​(r)

Empat Desa di Sumbawa Jadi Sasaran Desa Berdaya Transformatif

globalfmlombok.com
-
0
Empat Desa di Sumbawa Jadi Sasaran Desa Berdaya Transformatif

Mataram (globalfmlombok.com) – Empat desa dengan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Sumbawa menjadi sasaran Desa Berdaya Transformatif tahap pertama. Desa itu adalah Desa Pada Suka, Labuan Aji, Motong, dan Lape.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMPD Dukcapil), H. Lalu Hamdi mengatakan, empat Desa Berdaya Transformatif di Kabupaten Sumbawa termasuk dalam 106 desa dengan kemiskinan ekstrem di NTB.

Saat ini, Pemprov NTB masih melakukan intervensi dan verifikasi terhadap sejumlah desa tersebut. Intervensi dilakukan bersama dengan pendamping desa yang sudah ditetapkan beberapa waktu lalu. Adapun untuk Kabupaten Sumbawa, jumlah pendamping desa sebanyak tiga orang.
“Sekarang kan sudah kita seleksi nama-nama pendamping setiap desa. Jadi pendamping akan kita diklatkan dulu. Untuk kemudian mereka turun, verifikasi dan validasi data,” katanya.

Hasil verifikasi itu nantinya akan menjadi acuan Pemprov NTB untuk mengintervensi apa yang dibutuhkan oleh desa agar terbebas dari kemiskinan ekstrem. Pemprov juga akan memberikan bantuan pendampingan melalui pendamping desa yang telah terpilih.

“Pendamping ini juga melakukan interview mendalam kepada KK miskin ekstrem ini mengenai apa minat mereka,” lanjutnya.

Kegiatan intervensi, sambung Hamdi dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu melakukan pemberdayaan, mengarah pada bagaimana peningkatan kapasitas masyarakat yang tergolong miskin ekstrem. Pemprov juga akan membina mereka bagaimana cara agar keluarga mendapatkan pekerjaan tetap.

Pemprov juga akan memfasilitasi sejumlah empat Desa Berdaya di Kabupaten Sumbawa itu dengan bantuan sosial berupa KIP, KIS, pengadaan sanitasi, penerangan, listrik, dan memastikan anak-anak mereka bersekolah.

Desa Berdaya Tematik Sasar 165 Desa dan Kelurahan di Sumbawa
Sebanyak 165 desa di Kabupaten Sumbawa menjadi sasaran Desa Berdaya tematik. Program desa berdaya terhadap 165 desa tersebut akan dilakukan secara bertahap, mulai tahun 2026 hingga berakhirnya masa kepemimpinan Iqbal-Dinda.

Skema pemberdayaan Desa Berdaya Tematik, akan dikelola langsung oleh pemerintah desa dan dinas terkait, tergantung pada tema Desa Berdaya. Jika dikelola oleh dinas, otomatis program Desa Berdaya berbentuk program, dan jika dalam bentuk bantuan keuangan, maka program Desa Berdaya akan dikelola oleh pemerintah desa.

165 desa dan kelurahan di Kabupaten Sumbawa itu juga nantinya akan mendapatkan kucuran Rp300-500 juta, tergantung dengan program dan keuangan daerah. Penggunaan dana tersebut tetap mengacu pada 20 tema prioritas yang telah ditetapkan pemerintah provinsi.

Adapun 20 tema tersebut di antaranya Desa Hijau, Desa Operasi Merah Putih, Desa Ekspor, Desa BUMDes, Desa Belajar, Desa Wisata, Desa Mandiri Pangan, Desa Koperasi Merah Putih, dan sebagainya. (era)

Secara Bertahap, Program Desa Berdaya Sasar 65 Desa/Kelurahan di KSB

globalfmlombok.com
-
0
Secara Bertahap, Program Desa Berdaya Sasar 65 Desa/Kelurahan di KSB

Mataram (globalfmlombok.com) – Program desa berdaya yang menjadi salah satu program prioritas Pemprov NTB yang akan menyasar 1.166 desa di daerah ini. Di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), tercatat ada 65 desa dan kelurahan yang akan mendapatkan program desa berdaya tematik. Sementara untuk program desa berdaya transformatif menyasar dua desa, yaitu Desa Telaga Bertong dan Seteluk Tengah.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMPD Dukcapil), H.Lalu Hamdi mengatakan, dua Desa Berdaya Transformatif di KSB sebenarnya bukan desa dengan miskin ekstrem. Namun, karena program Desa Berdaya menyasar 10 kabupaten/kota, sehingga diambil dua desa tersebut.

Adapun skema Desa Berdaya Tematik, akan dikelola langsung oleh pemerintah desa dan dinas terkait, tergantung pada tema Desa Berdaya. Jika dikelola oleh dinas, lanjutnya maka program Desa Berdaya berbentuk program, dan jika dalam bentuk bantuan keuangan, maka program Desa Berdaya akan dikelola oleh pemerintah desa.

“Kalau Desa Berdaya Transformatif, dikelola oleh dinas. Tapi kalau tematik, nanti desa dan dinas yang mengelola,” katanya.

Pelaksanaan program dilakukan bertahap selama lima tahun masa pemerintahan. Desa yang telah menerima bantuan pada tahun pertama, tidak akan mendapat alokasi ulang di tahun berikutnya.

“Tidak tiap tahun, tapi selama lima tahun dibagi bertahap. Tahun 2026 desa mana saja, lalu 2027 desa lain yang belum dapat. Jadi dalam lima tahun, 1.166 desa sudah kebagian semua,” lanjutnya.

Desa Berdaya rencananya akan mendapat kucuran sekitar Rp300 juta hingga Rp500 juta, tergantung kebutuhan, ketersediaan anggaran, dan kapasitas masing-masing desa. Namun, penggunaan dana tersebut tetap mengacu pada tema-tema prioritas yang telah ditetapkan pemerintah provinsi.

“Kalau misalnya dikucurkan melalui desa, penggunaannya nanti ditentukan sesuai dengan 20 tema yang sudah ada,” lanjutnya.

Dua puluh tema yang dimaksud meliputi Desa Hijau, Desa Operasi Merah Putih, Desa Ekspor, Desa BUMDes, Desa Belajar, Desa Wisata, Desa Mandiri Pangan, hingga Desa Koperasi Merah Putih. Masing-masing tema akan melibatkan dinas teknis sesuai bidangnya.

“Misalnya Desa Hijau nanti dikelola oleh Dinas Kehutanan, Desa Ekspor oleh Dinas Perdagangan, dan Desa BUMDes oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,” terangnya.

Berdasar laman resmi Desa Berdaya, tiga target utama pengembangan Desa Berdaya, yaitu pengentasan kemiskinan yang menyasar 336 desa kantong kemiskinan terutama Kemiskinan Ekstrem sejumlah 106 desa.

Selanjutnya pengembangan desa mandiri pangan yang menyasar desa yang memiliki potensi agromaritim, mengembangkan lumbung pangan desa untuk desa yang rawan pangan, dan mengembangkan Rumah Pangan Desa pada 336 desa kantong kemiskinan. Serta membina dan mengembangkan 375 Desa Wisata. (era)

Wagub NTB Sambut Bahagia Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional kepada Sultan Muhammad Salahuddin

globalfmlombok.com
-
0
Wagub NTB Sambut Bahagia Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional kepada Sultan Muhammad Salahuddin

Mataram (globalfmlombok.com) – Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri atau akrab dengan sapaan Wagub Dinda menyambut gembira atas penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Muhammad Salahuddin pada momentum Hari Pahlawan Nasional, Senin (10/11/2025). Penyematan gelar pahlawan ini sebagai bentuk pengakuan negara atas jasa, pengabdian, dan perjuangan Sultan Salahuddin di masa awal kemerdekaan bangsa Indonesia.

Wagub Dinda mengatakan, penganugerahan gelar pahlawan nasional terhadap putra daerah patut disyukuri, baik oleh pemerintah dan seluruh masyarakat NTB. “Tentunya ini adalah rasa Syukur yang mendalam (bagi) Pak Gubernur, kami dan seluruh masyarakat NTB khususnya masyarakat Bima secara umum,” ujarnya.

Ia menyampaikan, capaian yang membanggakan ini merupakan buah dari hasil perjuangan yang panjang untuk mengajukan gelar kehormatan tersebut. Pengusulan gelar pahlawan nasional untuk Sultan ke-XIV itu telah lama digencarkan. Namun, usulan itu baru diterima pada 2025.

“Karena tentunya pengajuan gelar pahlawan untuk Sultan Salahuddin ini sudah berjalan lebih dari 20 tahun. Alhamdulillah Bapak Presiden, tahun ini memberikan anugerah sebagai pahlawan nasional,” tuturnya.

Menambah Nama Putra Daerah sebagai Pahlawan Nasional

Penganugerahan ini juga ujar Wagub Dinda, menambah kebahagiaan seluruh masyarakat NTB. Pasalnya, penyematan gelar itu menambah nama putra daerah yang diakui sebagai pahlawan nasional setelah sebelumnya dimiliki oleh TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid.

“Itu melengkapi kebahagiaan bagi masyarakat NTB memiliki dua pahlawan yang mewakili di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa,” ungkap mantan Bupati Bima itu.

Wagub Dinda meyakini, penyematan gelar pahlawan nasional untuk Sultan Muhammad Salahuddin dan sejumlah pahlawan lain melalui penilaian yang ketat. Beragam aspek kriteria dari hasil catatan historis tentang perjuangan dan pengorbanan mereka terhadap bangsa merupakan dasar penyematan tersebut.

“Tokoh-tokoh yang ada ini memiliki berbagai kelebihan pada masanya, baik itu pendidikan, keagamaan, toleransi, dan kebersamaan. Dan, itu patut ditiru oleh generasi yang akan di NTB dan Indonesia,” tandasnya.

Sultan Muhammad Salahuddin dikenal sebagai salah satu raja pertama di Indonesia yang secara terbuka menyatakan dukungan kepada Republik Indonesia yang baru berdiri. Pada 22 November 1945, ia mengeluarkan Maklumat Kerajaan Bima. Hal ini menegaskan bahwa Bima adalah daerah istimewa yang berdiri di belakang Pemerintah Republik Indonesia.

Langkah itu menunjukkan keberanian besar di tengah situasi politik yang belum stabil pasca-kemerdekaan. Presiden RI, Soekarno bahkan secara khusus datang ke Bima pada 13 November 1950. Dia menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas kesetiaan Sultan dan rakyat Bima terhadap Republik Indonesia. (sib)

Prof. Muhamad Ali Daftar Calon Rektor Unram, Dorong Kampus Jadi Sektor Utama Penggerak Bonus Demografi

globalfmlombok.com
-
0
Prof. Muhamad Ali Daftar Calon Rektor Unram, Dorong Kampus Jadi Sektor Utama Penggerak Bonus Demografi

Mataram (globalfmlombok.com)-

Prof. Muhamad Ali, Ph.D., resmi mendaftarkan diri sebagai calon Rektor Universitas Mataram (Unram) periode 2026–2030. Pendaftaran dilakukan Senin (10/11) pagi, usai upacara peringatan Hari Pahlawan di Lapangan Rektorat Unram.

Dekan Fakultas Peternakan Universitas Mataram itu mengatakan, momentum Hari Pahlawan menjadi simbol semangat pengabdian dan kontribusi bagi bangsa, termasuk dalam bidang pendidikan. “Merah putih berkibar berkat jasa para pahlawan kita. Kita bisa menikmati pendidikan saat ini karena perjuangan mereka,” ujar Prof. Ali usai mendaftar.

Ia mengaku terpanggil untuk berkontribusi dalam mewujudkan visi Universitas Mataram sebagai perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global. “Saya merasa terpanggil untuk ikut berkontribusi memimpin Unram agar semakin kompetitif di tingkat nasional dan internasional,” ujarnya.

Alumni studi doktoral Nagoya University, Jepang, itu menilai pengalamannya dalam riset pascadoktoral (postdoc) dan kerja sama internasional sejalan dengan arah pengembangan Unram. “Visi global memerlukan kepemimpinan yang memiliki kompetensi dan kemampuan komunikasi internasional,” kata dia.

Prof. Ali optimistis, Unram memiliki sumber daya manusia yang sangat potensial untuk mengakselerasi kemajuan kampus. “Kita memiliki lebih dari 300 doktor, 147 profesor, 1.350 dosen, serta 35 ribu mahasiswa. Tinggal bagaimana kita merapikan barisan untuk bergerak ke arah yang sama,” ujarnya.

Ia juga berharap proses pemilihan rektor kali ini diikuti oleh banyak calon agar membuka ruang gagasan dan kompetisi sehat. “Kita kaya kader. Semua harus bersaing secara sehat dengan mengedepankan ide dan gagasan, lalu bersatu membangun Unram,” kata Prof. Ali.

Lebih lanjut, Prof. Ali menyoroti pentingnya peran perguruan tinggi dalam mengelola bonus demografi Indonesia. Ia menyebut, perguruan tinggi harus menjadi sektor terdepan dalam mencetak sumber daya manusia unggul.

“Kalau perguruan tinggi tidak mengambil peran, bonus demografi bisa menjadi beban. Kampus harus menjadi leading sector dalam menciptakan SDM yang kuat, produktif, inovatif, dan kreatif,” tegasnya.

Ia menambahkan, Indonesia memiliki keunggulan usia produktif yang tidak dimiliki banyak negara lain. “Negara lain banyak yang sudah didominasi penduduk usia tua, sedangkan kita masih muda dan produktif. Ini peluang besar yang harus dimanfaatkan untuk kemajuan bangsa,” pungkasnya.(r)

Hari Pahlawan 2025, Pimpinan Komisi X DPR Lalu Hadrian Ajak Generasi Muda Jadi Hero Zaman Now

globalfmlombok.com
-
0
Hari Pahlawan 2025, Pimpinan Komisi X DPR Lalu Hadrian Ajak Generasi Muda Jadi Hero Zaman Now

Jakarta (globalfmlombok.com)-

Pimpinan Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengajak seluruh masyarakat Indonesia memaknai Hari Pahlawan tahun 2025 sebagai momentum meneguhkan semangat pengabdian, persatuan, dan gotong royong di tengah tantangan zaman yang terus berkembang pesat. Ia mengatakan perjuangan para pahlawan perlu dilanjutkan dengan pengabdian nyata.

“Perjuangan para pahlawan tidak berhenti setelah merebut kemerdekaan. Tugas kita hari ini adalah melanjutkannya dalam bentuk pengabdian yang nyata. Termasuk politik haruslah menjadi alat pengabdian, bukan alat kekuasaan,” kata Lalu Hadrian Irfani, Senin  (10/11/2025).

Menurut Wakil Ketua Komisi X ini, semangat kepahlawanan sejati tidak diukur dari pangkat atau jabatan, melainkan dari sejauh mana seseorang menjadikan peran dan tanggung jawabnya sebagai jalan untuk melayani rakyat serta memperjuangkan keadilan sosial.

“Hari ini kita tidak lagi berperang melawan penjajahan fisik, tapi menghadapi tantangan yang tak kalah berat. Kemiskinan, ketimpangan, kebodohan, dan korupsi moral. Semua itu hanya bisa dihadapi dengan semangat pengabdian dan persatuan,” tuturnya.

Secara khusus, Lalu Hadrian mengingatkan generasi muda sebagai pewaris nilai-nilai kepahlawanan dan masa depan bangsa. Karena itu, peringatam Hari Pahlawan dinilai harus menjadi momentum bagi generasi muda untuk menyalakan semangat perjuangan dalam konteks kekinian.

“Generasi muda harus mampu menjadi pahlawan di zamannya bukan dengan mengangkat senjata, tapi dengan keberanian berpikir kritis, semangat berinovasi, dan komitmen menjaga nilai-nilai kejujuran, gotong royong, dan kebangsaan,” ujar Lalu.

Pimpinan Komisi di DPR yang membidangi urusan pendidikan, kebudayaan dan kepemudaan itu menilai, tantangan yang dihadapi generasi sekarang jauh lebih kompleks karena perkembangan zaman. Termasuk, kata Lalu, tantangan dalam aspek teknologi.

“Arus globalisasi, disrupsi digital, dan gencarnya teknologi membuat batas antarbangsa semakin kabur, sehingga nilai-nilai nasionalisme dan moralitas mudah tergerus,” sebutnya.

“Kemajuan teknologi adalah peluang besar, tapi juga ujian bagi karakter bangsa. Di tengah derasnya arus informasi dan budaya global, anak muda harus bisa memilah mana yang membangun dan mana yang bisa merusak jati diri bangsa,” imbuh Lalu.

Menurut Lalu, semangat kepahlawanan masa kini harus diterjemahkan dalam kontribusi nyata melalui inovasi, karya, dan kepedulian terhadap lingkungan serta sesama.

“Menjadi pahlawan masa kini bisa dilakukan dengan banyak cara. Generasi muda bisa menjadi hero zaman now, seperti misalnya menjadi guru yang tulus, peneliti yang berdedikasi, pengusaha yang jujur, atau pemuda yang menggunakan teknologi untuk kebaikan,” ungkap Legislator dari Dapil NTB II tersebut.

“Semua bentuk pengabdian itu adalah keberlanjutan dari semangat para pahlawan,” tambah Lalu.

Lalu juga menekankan politik pengabdian harus diwujudkan dalam kebijakan publik yang berpihak kepada rakyat.

“Politik yang berpihak pada rakyat adalah bentuk penghormatan tertinggi kepada para pahlawan. Kita meneruskan perjuangan mereka bukan dengan pidato, tapi dengan kebijakan yang menghadirkan kesejahteraan,” paparnya.

Lebih lanjut, Lalu menegaskan pentingnya menjaga persatuan di tengah perbedaan. Ia menyatakan, bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menjaga kebersamaan meski menghadapi banyak perbedaan pandangan dan kepentingan.

“Persatuan adalah kekuatan utama bangsa. Kita tidak akan menjadi besar kalau mudah dipecah belah oleh perbedaan atau kepentingan jangka pendek. Dari para pahlawan, kita belajar bahwa cinta tanah air harus selalu lebih besar daripada ego pribadi,” urai Lalu.

Lalu pun menyerukan agar peringatan Hari Pahlawan menjadi momen menyalakan kembali kesadaran moral, idealisme, dan semangat gotong royong di seluruh lapisan masyarakat. Hal ini sejalan dengan tema Hari Pahlawan 2025 yakni ‘Pahlawanku Teladanku, Terus Bergerak Melanjutkan Perjuangan’.

“Mari kita maknai Hari Pahlawan bukan hanya dengan upacara, tapi dengan tindakan. Jadikan kekuasaan sebagai amanah, politik sebagai pengabdian, dan kerja keras sebagai bentuk perjuangan,” tuturnya.

“Ketika kita menjadikan pengabdian sebagai panggilan utama, cita-cita para pahlawan akan hidup kembali dalam diri kita,” pungkas Lalu.(r)

Penetapan Sultan Muhammad Salahuddin sebagai Pahlawan Nasional Jadi Hadiah Terindah HUT Ke-67 NTB

globalfmlombok.com
-
0
Penetapan Sultan Muhammad Salahuddin sebagai Pahlawan Nasional Jadi Hadiah Terindah HUT Ke-67 NTB

KABAR penetapan Sultan Bima XIV, Muhammad Salahuddin, sebagai Pahlawan Nasional disambut haru oleh Gubernur NTB, Dr.H.Lalu Muhamad Iqbal. Dengan penetapan ini, Sultan Salahuddin menjadi tokoh kedua dari NTB yang mendapat gelar Pahlawan Nasional. Sebelumnya, TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid juga menerima gelar ini.

“Alhamdulillah, pemerintah pusat sudah menyetujui gelar Pahlawan Nasional ini,” ujarnya, Sabtu, 8 November 2025.

Ia membeberkan, dalam pertemuannya dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Menteri Kebudayaan Fadli Zon, hal pertama yang ia tanyakan adalah soal pemberian gelar tersebut. “Alhamdulillah, pemberian gelar Pahlawan Nasional ini terjadi saat Wakil Gubernur NTB adalah orang Bima,” tambahnya.

Mantan Dubes RI untuk Turki itu mengaku bangga dan terharu atas keputusan ini. Ia menilai, penetapan tersebut menjadi hasil dari perjuangan panjang keluarga besar Kesultanan Bima dan masyarakat NTB.

“Sebagai orang NTB, tentu saya sangat senang mendengar konfirmasi bahwa usulan dan perjuangan panjang keluarga Sultan Bima akhirnya disetujui pemerintah pusat,” katanya.

Usulan Sultan Muhammad Salahuddin sebagai Pahlawan Nasional diajukan bersamaan dengan beberapa tokoh lain. Beberapa tokoh tersebut adalah Presiden ke-2 RI Soeharto, Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dan aktivis buruh perempuan Marsinah. “Saya terharu dengan persetujuan ini. Setiap ke pusat selalu usulan ini saya tanyakan,” ujar Iqbal.

Ia menambahkan, gelar kehormatan tersebut akan diserahkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam upacara kenegaraan di Istana Negara pada 10 November 2025. Hal ini bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.

“Selamat untuk keluarga besar Kesultanan Bima dan seluruh masyarakat NTB. Karena beliau adalah milik kita, pahlawan kita semua. Ini hadiah terindah untuk ulang tahun NTB ke-67,” katanya.

Diketahui, Sultan Muhammad Salahuddin memimpin Kesultanan Bima pada periode 1915–1951. Ia dikenal sebagai pemimpin visioner yang berwawasan kebangsaan. Berkomitmen pada pendidikan, serta berperan besar dalam perjuangan mempertahankan kedaulatan rakyat Bima dari tekanan kolonial. Ia juga mendorong kemajuan sosial di wilayahnya. (era)

Dewan Soroti Alokasi DBHCHT NTB Rp162,9 Miliar Diduga Tak Sesuai Porsi

globalfmlombok.com
-
0
Dewan Soroti Alokasi DBHCHT NTB Rp162,9 Miliar Diduga Tak Sesuai Porsi

Mataram (globalfmlombok.com) – DPRD NTB soroti alokasi anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Pemprov NTB tahun anggaran 2025. Menurut Dewan, alokasi DBHCHT harus berpihak pada petani tembakau, ketahanan pangan untuk menanggulangi kemiskinan.

Demikian disampaikan Anggota Komisi III DPRD NTB NTB, Muhamad Aminurlah. Menurutnya, pemerintah daerah perlu lebih cermat memastikan setiap dana transfer, termasuk DBH dan sumber dana lainnya, digunakan sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) yang berlaku.

“Kita harus lihat betul, sejauh mana keberpihakan anggaran pada petani, ketahanan pangan, dan upaya pengentasan kemiskinan. Kalau tidak, arah pembangunan ke depan tidak akan sesuai dengan target dan output,” ujarnya.

Menyinggung soal DBHCHT yang juga digunakan untuk belanja pegawai. Yang mana berdasarkan temuan Fitra, sekitar Rp3,06 miliar digunakan untuk perjalanan dinas. Rp687 juta untuk honorarium dan Rp465,3 juta dibelanjakan untuk ATK, percetakan, dan fotocopy. Anggota Banggar DPRD NTB itu mengatakan DBHCHT tidak boleh untuk membiayai belanja pegawai. “Tidak boleh belanja pegawai, pegawai kan sudah ada DAU,” tegasnya.

Dengan kondisi fiskal yang terbatas, ia meminta agar pemerintah daerah melakukan efisiensi dan rasionalisasi anggaran. Termasuk mengurangi belanja penunjang dan honorarium yang tidak mendesak. “Kalau TPP sudah diterima, jangan ada honor lagi. Kan seperti itu,” sambungnya.

Selain menyoroti penggunaan DBHCHT, ia juga menekankan pentingnya optimalisasi potensi daerah melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini diperlukan mengingat fiskal yang terbatas akibat adanya pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) hingga Rp1,1 triliun.

“Makanya perlu kita rasionalisasi, manakala yang ada perjalanan dinas, ada belanja penunjang, kan begitu. Belanja-belanja yang tidak mempunyai target-target yang jelas, kita kurangi,” katanya.

Dewan juga mendorong adanya ekstensifikasi pendapatan daerah, khususnya pada peningkatan penerimaan pajak daerah. Terutama dari sektor bahan bakar minyak (BBM) dan kendaraan bermotor (PKB), seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan pertambangan di NTB.

“Kita melihat potensi-potensi daerah kita, berinovasi, intensifikasi, mana yang ada dioptimalisasi. Kalau itu tidak dibahas oleh kita, dan tidak kita lakukan, bagaimana kebocoran-kebocoran yang ada terhadap pendapatan asil daerah. Itu yang seharusnya kita lakukan sekarang,” pungkasnya. (era)

1...269270271...390Halaman 270 dari 390