Beranda blog Halaman 268

Titiek Soeharto Kritik Gudang Bulog Dekat TPS di Mataram

globalfmlombok.com
-
0
Titiek Soeharto Kritik Gudang Bulog Dekat TPS di Mataram

Mataram (globalfmlombok.com) – Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto mengkritisi gudang Bulog yang dekat dengan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di Kota Mataram. Menurutnya, gudang Bulog Mandalika yang berlokasi di Sandubaya, Kota Mataram itu masih sangat kokoh meski telah dibangun sejak masa kepemimpinan Soeharto. Namun keberadaan gudang pangan itu disayangkan karena berdekatan dengan TPS.

“Gudang itu dibangun di masa Pak Soeharto dulu, bagus, masih kokoh. Tapi sebelahnya tiba-tiba ada TPS. Nah, TPS itu kita lihat waktu kita masuk saja, baunya sudah menyengat,” ujar Titiek Soeharto, Rabu, 12 November 2025.

Menurutnya, keberadaan TPS di dekat gudang Bulog mempengaruhi higienisitas beras yang disimpan. Padahal, beras menjadi pangan pokok masyarakat. Harusnya, sarannya TPS Sandubaya harus direlokasi.

Selain gudang Bulog, ia juga menyoroti kondisi Balai Benih Ikan (BBI) Lingsar yang sudah dibangun sejak tahun 1970–1980. Fasilitas itu dinilai masih berfungsi baik, tetapi kurang mendapatkan perawatan optimal.

“Kami minta supaya pemerintah daerah memberikan perhatiannya. Balai Benih ini sumber bibit yang disebar ke seluruh NTB, jadi perlu dibersihkan, diperbagus, dan diberdayakan lagi,” sarannya.

Tidak hanya itu, banyaknya kasus alih fungsi lahan juga tak luput dari sorotan. Ia mengingatkan, pemerintah daerah melakukan penataan ruang dengan kehati-hatian. “Pembangunan boleh ditingkatkan, tapi jangan di tanah subur. Bangunlah di tanah yang kurang produktif,’’ saran Titiek Soeharto.

Titiek Soeharto Apresiasi Potensi Peternakan Sapi NTB

Selain memberi kritik, putri ke empat Presiden Soeharto itu juga mengapresiasi potensi peternakan sapi di NTB yang dinilai sangat besar dan bisa mendukung swasembada daging nasional. Ia meminta agar produksi sapi terus ditingkatkan melalui dukungan dari pemerintah pusat.

“Produksi sapi di sini bagus. Supaya NTB bisa menjadi lumbung daging nasional, perlu perhatian lebih dari kementerian terkait,” kata Titiek Soeharto.

Sementara, Gubernur NTB, Dr.H.Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti catatan-catatan yang diberikan oleh Ketua Komisi IV DPR RI itu. Di samping itu, Pemprov NTB, lanjut Iqbal mendapat dukungan dari Siti Hediati Soeharto atau yang akrab dipanggil Titiek Soeharto tersebut.

Menyinggung peningkatan produksi beras ini, Iqbal menyebutkan, disebabkan adanya optimalisasi lahan, dan perbaikan irigasi pertanian. Dari situ, di beberapa daerah yang biasanya memiliki masa tanam hanya dua kali setahun, bisa tiga kali bahkan lebih.

“Ya mudah-mudahan dalam beberapa hari ke depan kita bisa panen. Dan tadi saya tanya profitasnya itu sekitar 7 ton per hektare. Jadi itu cukup tinggi,” pungkasnya. (era)

Bima Dompu Diterjang Banjir Bandang, Gubernur Iqbal Singgung Besarnya Kerugian Material

globalfmlombok.com
-
0
Bima Dompu Diterjang Banjir Bandang, Gubernur Iqbal Singgung Besarnya Kerugian Material

Mataram (globalfmlombok.com) – Dalam sepekan, belasan desa di Kabupaten Bima dan Dompu diterjang banjir bandang. Di Kabupaten Bima, tercatat sedikitnya banjir merendam 13 desa tersebar lima kecamatan. Sementara di Dompu, banjir selain merendam sejumlah desa, ruas jalan lintas Kilo di Dusun Enca, Desa Keramat, Kecamatan Kilo putus.

Menyikapi kondisi ini, Gubernur NTB, Dr.H.Lalu Muhamad Iqbal mengatakan kerugian material akibat bencana tersebut sangat besar. Terutama pada infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak berat. Apalagi, di awal tahun lalu pemerintah sempat melakukan renovasi sejumlah fasilitas fisik. Hal ini karena banjir yang menerjang Bima di awal tahun 2025.

“Kemarin sempat kita coba hitung, yang jelas besar sekali kerugian materialnya. Termasuk di dalamnya jumlah anggaran yang sudah kita keluarkan untuk perbaikan akibat banjir itu. Biaya tersebut sudah besar sekali,” ujarnya, Rabu, 12 November 2025.

Harus Perbaiki Permasalahan di Hulu

Bencana banjir setiap tahunnya menerjang Kabupaten Bima. Untuk itu Gubernur menegaskan penyelesaian masalah banjir tidak cukup hanya dengan memperbaiki kerusakan di hilir. Perlu mengatasi permasalahan di hulu agar bencana ini tidak terulang kembali.

“Karena di hulu memang sudah terjadi penggundulan hutan besar-besaran dan erosi sehingga sedimentasi dan yang membuat jalan rusak. Kemudian jembatan rusak itu bukan karena air meluap, tetapi karena membawa sedimentasi,’’ jelasnya.

Selain faktor alam, Gubernur Iqbal juga menyoroti praktik pembukaan lahan hutan secara tidak terkendali di sejumlah daerah. Masyarakat banyak mengalihfungsikan lahan hutan menjadi ladang jagung. Oleh karena itu, mantan Dubes RI untuk Turki itu akan segera berkoordinasi dengan kepala daerah di Pulau Sumbawa. Tujuannya untuk mencari solusi jangka panjang yang menyentuh akar masalah.

“Insya Allah kita segera akan koordinasi dengan kepala daerah se-Pulau Sumbawa terkait masalah ini, untuk mencari penyelesaian yang holistik,” katanya.

Menyinggung soal adanya bantuan tidak terduga (BTT) atau penetapan kondisi darurat banjir, Iqbal mengaku masih menunggu tindakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab).

Adapun untuk membantu masyarakat terdampak banjir, Gubernur mengaku sejak dua hari sebelumnya pihaknya telah meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk siaga penuh memantau kondisi di lapangan. Gubernur juga telah berkoordinasi dengan Bupati dan Wali Kota setempat, serta unsur TNI. Ini untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat dan terkoordinasi.

“Pak Bupati dan Pak Wali Kota terus memberikan informasi mengenai situasinya. Provinsi sudah stand by, sudah siap. Kami tunggu dari kabupaten dulu, karena urutannya harus penetapan dari kabupaten baru penetapan provinsi,” pungkasnya.

BPBD NTB Salurkan Bantuan Logistik

Sementara itu, Pemprov NTB telah menyalurkan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak banjir di sejumlah titik kawasan Kota dan Kabupaten Bima. Sedikitnya, ada lima kecamatan di Kabupaten Bima yang terendam banjir. Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Sanggar, Kecamatan Wawo, Kecamatan Bolo, Kecamatan Soromandi, dan Kecamatan Wera.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, Ahmadi mengatakan Pemprov NTB hanya membantu menyalurkan bantuan logistik. Bantuan tersebut berupa beras, selimut, dan obat-obatan. Selebihnya, ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Bima. “Iya, masih bisa ditangani oleh Pemerintah Kabupaten,” katanya.

Hingga kini Pemprov NTB belum terpikirkan untuk mengajukan Bantuan Tidak Terduga (BTT) untuk membantu korban banjir. Banjir menerjang 13 desa di lima kecamatan itu. (era)

Gedung Dinas Pariwisata Bima Diduga Dibakar, Polisi Tangkap Terduga Pelaku

globalfmlombok.com
-
0
Gedung Dinas Pariwisata Bima Diduga Dibakar, Polisi Tangkap Terduga Pelaku

Bima (globalfmlombok.com) – Kebakaran yang menghanguskan satu unit gedung milik Dinas Pariwisata Kabupaten Bima di Desa Maria, Kecamatan Wawo, Selasa malam (11/11/2025), sempat menghebohkan warga. Awalnya, peristiwa itu dikira hanya insiden kebakaran biasa. Namun, hasil penyelidikan aparat kepolisian mengarah pada dugaan kuat bahwa gedung tersebut sengaja dibakar.

Gedung yang terbakar merupakan kantor lapangan Dinas Pariwisata Kabupaten Bima yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional dan pengelolaan destinasi wisata di wilayah Wawo, termasuk area pemandian Oi Wobo.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Kabupaten Bima, A. Rifai, menjelaskan bahwa kebakaran pertama kali diketahui sekitar pukul 21.30 Wita. Api terlihat membesar di bagian tengah bangunan dan dengan cepat menjalar ke seluruh ruangan.

“Awalnya terlihat kobaran api di bagian tengah bangunan oleh salah seorang warga bernama Gatot. Ia langsung melapor kepada petugas dan masyarakat sekitar segera berupaya memadamkan api dengan alat seadanya,” jelasnya saat dihubungi globalfmlombok.com, Rabu (12/11/2025).

Tak lama setelah laporan diterima, Babinsa dan Bhabinkamtibmas Desa Maria bersama anggota Koramil 1608-06/Wawo tiba di lokasi membantu warga memadamkan api. Upaya pemadaman juga dibantu satu unit mobil tangki pemadam dari Kecamatan Wawo yang tiba sekitar pukul 22.05 Wita.

“Sekitar pukul 22.15 Wita, api berhasil dipadamkan total. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, tetapi empat kamar di bangunan kantor hangus terbakar beserta seluruh isinya,” ujarnya.

Dinas Damkarmat mencatat, kerugian materi akibat kebakaran Gedung Dinas Pariwisata Bima tersebut mencapai sekitar Rp50 juta. Beberapa barang yang terbakar antara lain delapan unit tempat tidur spring bed dan tiga lemari jati bersejarah.

Muncul Dugaan Pembakaraan Gedung Dinas Pariwisata Bima

Pascapemadaman, situasi di lokasi terpantau aman dan kondusif. Namun, kejadian ini menjadi sorotan publik karena selang beberapa jam kemudian muncul dugaan bahwa kebakaran bukanlah murni kecelakaan.

Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Bima Kota bersama personel Polsek Wawo langsung bergerak cepat melakukan penyelidikan. Sekitar pukul 23.30 Wita, petugas berhasil mengamankan seorang pria berinisial GS (47), warga Kelurahan Rabodampu, Kecamatan Raba, Kota Bima, yang diduga sebagai pelaku pembakaran.

“Setelah menerima informasi tersebut, Tim Opsnal Sat Reskrim segera berkoordinasi dengan Polsek Wawo. Dari hasil penyelidikan, diketahui bahwa terduga pelaku GS mengalami depresi dan sempat menenggak minuman keras. Bahkan, dia mengancam akan bunuh diri menggunakan pisau kater,” ungkap Kasat Reskrim Polres Bima Kota, AKP Dwi Kurniawan Kusuma Putra, S.Tr.K., S.I.K., Rabu (12/11/2025).

Tim yang dipimpin Aiptu Hero Suharjo, S.H. kemudian bergerak menuju lokasi keberadaan GS di Kelurahan Rabodampu. Dengan pendekatan humanis dan penuh kehati-hatian, polisi akhirnya berhasil mengamankan pelaku tanpa perlawanan.

“Dengan pendekatan humanis, GS akhirnya berhasil diamankan tanpa perlawanan. Dari tangan pelaku, polisi menyita sebilah pisau kater yang disimpan di saku celananya,” sebut AKP Dwi.

GS kini telah dibawa ke Mapolres Bima Kota untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi masih mendalami motif dan latar belakang tindakan pelaku. “Kami tengah mendalami motif dan latar belakang tindakan pembakaran tersebut,” tambah AKP Dwi.

Sementara itu, Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti kasus ini secara profesional dan transparan. “Kami akan menuntut tuntas kasus ini demi memastikan proses penegakan hukum berjalan secara profesional dan sesuai prosedur,” ujarnya.

Kebakaran gedung perkantoran Dinas Pariwisata di Wawo ini menjadi perhatian karena lokasinya berdekatan dengan kawasan wisata pemandian Oi Wobo, salah satu destinasi unggulan Kecamatan Wawo. Aparat kepolisian kini menelusuri kemungkinan adanya faktor lain yang melatarbelakangi tindakan pelaku. (hir)

Pemkab Bima Tetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, BPBD Fokus Normalisasi Sungai dan Pembangunan Tanggul

globalfmlombok.com
-
0
Pemkab Bima Tetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, BPBD Fokus Normalisasi Sungai dan Pembangunan Tanggul

Bima (globalfmlombok.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima menetapkan status Tanggap Darurat Bencana selama 14 hari, terhitung sejak 8 hingga 22 November 2025. Langkah ini diambil menyusul banjir yang melanda 13 desa di sejumlah kecamatan di Bima dalam dua pekan terakhir.

Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggunalan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima, Drs. Isyra, mengatakan bahwa penanganan saat kejadian dan pascabencana telah dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).

“Penanganan saat kejadian dan pascabencana di Kabupaten Bima sudah ada tim dan SOP-nya, termasuk tim posko kesehatan. Banjir di Bima kalau hujan sudah reda, biasanya cepat surut sehingga warga bisa kembali ke rumahnya. Fasilitas umum dibersihkan secara gotong royong,” jelasnya saat dikonfirmasi pada Rabu (12/11/2025).

Ia menambahkan, untuk rumah warga yang mengalami kerusakan akibat angin kencang atau puting beliung, penanganan awal dilakukan oleh pemerintah desa dan kecamatan setempat. “Sementara tanggap darurat dari pemerintah daerah sedang berjalan,” ujarnya.

Penanganan Jangka Pendek

Sementara itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bima, Nurul Huda, menjelaskan bahwa langkah jangka pendek saat ini difokuskan pada upaya normalisasi sungai dan perbaikan tanggul.

“Penanganan jangka pendek kami adalah melakukan normalisasi sungai dan saluran yang sudah tinggi sedimentasinya, dengan tujuan mengembalikan fungsi saluran dan meningkatkan kapasitas sungai,” jelasnya kepada Suara NTB saat dikonfirmasi pada Rabu (12/11/2025).

Selain itu, pihaknya juga akan membangun tanggul penahan banjir di sejumlah titik rawan. “Kami juga akan membuat tanggul penahan banjir agar air tidak meluap ke wilayah permukiman,” tambahnya.

Untuk bantuan kepada warga terdampak, BPBD telah menyalurkan berbagai jenis logistik sesuai kebutuhan lapangan. “Bantuan berupa logistik kepada korban bencana sudah disalurkan,” katanya.

Sedangkan untuk rumah warga yang mengalami kerusakan seperti atap rusak atau tembok roboh, BPBD akan berkoordinasi dengan Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) untuk melakukan kaji ulang. “Untuk rumah korban terdampak, akan dilakukan kaji ulang oleh Tim dari Dinas Perkim,” ujarnya.

Nurul Huda juga menegaskan bahwa BPBD Kabupaten Bima telah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). “Kami sudah melakukan koordinasi dengan BNPB dan BPBD Provinsi dengan memberikan laporan awal. BPBD Provinsi juga sudah memberikan bantuan logistik, dan hari ini akan tiba di Kabupaten Bima guna memantau langsung sekaligus memberikan bantuan tenaga darurat,” paparnya.

Terkait kesiapsiagaan di lapangan, ia menyebutkan bahwa posko induk tanggap darurat telah dibuka di Kantor BPBD Kabupaten Bima. “Untuk posko ada di Kantor BPBD,” ungkapnya.

Sementara untuk dapur umum, belum didirikan karena masyarakat di wilayah terdampak masih dapat memasak secara mandiri. “Kalau dapur umum belum dibangun karena masyarakat masih bisa masak secara mandiri,” katanya.

Luapan Air Tidak Tertampung Drainase

Sementara itu, Camat Soromandi, Julfikri, S.H., M.Hum., mengungkapkan bahwa wilayahnya menjadi salah satu yang terdampak banjir. Dua desa yakni Desa Lewintana dan Desa Bajo mengalami genangan, meski hanya sebagian dusun yang terendam.

“Alhamdulillah pemerintah kecamatan sudah berkoordinasi dengan Pemkab Bima. BPBD dan Dinas Sosial juga sudah turun sejak kemarin,” ujarnya saat dihubungi Suara NTB, Rabu (12/11/2025).

Menurutnya, banjir di wilayah itu disebabkan oleh luapan air dari Gunung Guning yang tidak tertampung oleh drainase. “Kami berharap ada penanganan jangka pendek terhadap kondisi ini,” ujarnya.

Ia menambahkan, pihak Dinas PUPR Kabupaten Bima telah datang ke lokasi untuk melakukan survei ke dua desa yang terdampak banjir. “Akan ada program normalisasi sungai dari Dinas PUPR Kabupaten Bima di dua desa tersebut, dan sudah disiapkan anggaran oleh dinas,” terangnya.

Namun, sejauh ini bantuan langsung belum diterima warga. “Yang pasti belum ada bantuan, tetapi pendataan sudah dilakukan. Nama-nama korban sudah dikirimkan oleh dua kepala desa ke Pemkab Bima,” jelasnya.

Ia juga menyoroti kondisi Jembatan Nampa, yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi NTB.

“Jembatan itu sudah diperbaiki oleh provinsi, namun karena masih dalam tahap perawatan belum bisa dilalui kendaraan. Sehingga untuk sementara digunakan jalan alterbatif. Namun Jalan alternatif yang dibangun pun ikut terbawa arus akibat banjir kemarin (Senin, 10/11/2025). Kami berharap Dinas PUPR Provinsi bisa mencari solusi terhadap akses jalan alternatif baru,” tandas Julfikri.

Warga Terdampak Banjir di Bima Mulai Kembali ke Rumah

Kondisi serupa juga terjadi di Kecamatan Wawo. Camat Wawo, Syafrudin Bahsyar, S.Sos., menyampaikan bahwa salah satu bangunan yang tertimpa tiang listrik adalah warung bakso yang menyatu dengan rumah.

“Sekarang masih belum bisa dipakai, tapi (tiang listrik) tidak roboh, hanya tersandar. Pihak PLN langsung turun malam itu untuk memperbaiki dan menegakkan kembali tiang listrik,” jelasnya kepada Suara NTB, Rabu (12/11/2025).

Ia menambahkan, warga terdampak banjir sudah kembali ke rumah masing-masing untuk melakukan pembersihan. “Tidak ada pengungsian khusus maupun dapur umum. Warga mengungsi sementara di rumah keluarga (warga yang rumahnya terdampak cukup parah),” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Bima kini terus melakukan pendataan dan pembersihan di lokasi terdampak. Warga berharap bantuan yang diberikan mencakup kebutuhan dasar seperti sembako, terpal, serta bahan bangunan ringan seperti seng untuk memperbaiki atap rumah yang rusak.

Meski kondisi berangsur normal, kekhawatiran warga tetap tinggi. “Masyarakat sekarang jadi was-was atas kejadian banjir kemarin. Apalagi ini baru awal musim hujan, belum puncaknya,” kata Syafrudin. (hir)

Konsumen Kesulitan Mendapatkan Pertamax di SPBU, Berikut Sebabnya

globalfmlombok.com
-
0
Konsumen Kesulitan Mendapatkan Pertamax di SPBU, Berikut Sebabnya

Mataram (globalfmlombok.com) – Sejumlah konsumen di Kota Mataram dan Lombok Barat mengeluhkan kesulitan memperoleh BBM jenis Pertamax di SPBU. Hal ini terjadi dalam beberapa hari terakhir.

Ketua Hiswana Migas NTB, Reza Nurdin mengatakan, sedang dilakukan alih suplai dari Bali. “Karna di terminal BBM Ampenan sedang ada kendala. Sambil menunggu stok dari Bali, untuk saat ini konsumen bisa menggunakan produk Pertamax Turbo,” ujarnya.

Area Manager Communication, Relations & CSR Jatimbalinus Pertamina Patra Niaga, Ahad Rahedi menyampaikan, kendala utama distribusi saat ini disebabkan kendala cuaca dari kapal pengangkut BBM ke supply point Lombok di Terminal BBM Ampenan.

Sebagai mitigasi, saat ini Pertamina Patra Niaga melaksanakan alih suplai ke Terminal BBM Badas dan Terminal BBM Manggis yang mana sebelumnya supply point berasal dari Terminal BBM Ampenan.
“Dengan adanya alternatif ini semoga keadaan semakin membaik menuju distribusi normal,” terang Ahad.

Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) menurutnya komitmen kelancaran distribusi energi ke seluruh pelosok negeri. Segala upaya proaktif dan mitigasi dilaksanakan agar kebutuhan energi masyarakat terpenuhi.

“Minggu ini mulai Rabu (12/11/2025) hingga Sabtu (15/11/2025) dilaksanakan alih suplai dengan total lebih kurang 320 KL Pertamax. Untuk kapal pengangkut BBM sendiri akan proses sandar estimasi pada Minggu (16/11). Selain itu, di sisi teknis lapangan, Terminal BBM beroperasi 24 jam untuk menjamin pasokan di Pulau Lombok dan sekitarnya aman,” terang Ahad.

Ia mengimbau kepada masyarakat yang menemukan pelanggaran dan ketidaknyamanan di SPBU agar dapat memberikan informasi ke Pertamina Contact Center 135 (Call Center Pertamina). (bul)

Pemecah Gelombang Mendesak Dibangun di Pesisir Ampenan

globalfmlombok.com
-
0
Pemecah Gelombang Mendesak Dibangun di Pesisir Ampenan

Mataram (Suara NTB) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram, menilai pembangunan break water atau pemecah gelombang di pesisir Pantai Ampenan, mendesak dibangun. Banjir rob menjadi ancaman setiap tahun, sehingga menimbulkan ketakutan bagi masyarakat.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPBD Kota Mataram, Ahmad Muzaki menegaskan, pembangunan pemecah gelombang di pesisir Pantai Ampenan, sangat mendesak. Skenario pembangunannya diharapkan menggunakan skema belanja tidak terduga (BTT), karena mudah diakses.

Untuk mengakses BTT perlu mengubah status kebencanaan dari siaga menjadi tanggap darurat. Langkah ini harus ditempuh guna penanganan potensi bencana susulan sambil menunggu penganggaran berikutnya. ‘’Saya sudah berdiskusi dengan BPBD NTB, jadi solusinya menggunakan BTT,’’ kata Muzaki ditemui pada, Selasa, 11 November 2025.

Kendala penganggaran penanganan fisik dari pemerintah pusat butuh waktu lama. Di satu sisi, bencana hidrometeorologi tidak bisa diprediksi. Prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bahwa puncak gelombang pasang dan hujan lebat pada bulan Desember 2025 sampai Januari 2026.

Muzaki menyadari penetapan status kebencanaan tidak bisa serta merta, melainkan perlu melihat dampak secara luas, korban jiwa dan kerugian materil serta lain sebagainya. ‘’Penetapan status kebencanaan melalui rapat dengan OPD teknis dan BMKG, sebenarnya bisa mengambil kesimpulan karena eskalasinya. Tetapi kita perlu lihat dulu keadaan di pantai,’’ ujarnya.

Jack sapaan akrabnya mengatakan dua skenario yang disiapkan. Pertama, status kedaruratan abrasi. Kedua, pendorong atau pemicu dari kedaruratan tersebut. Dua skenario ini, bisa menjadi pertimbangan Penting untuk diambil kebijakan.

Menurut dia, pembangunan pemecah gelombang saatnya dieksekusi di sepanjang sembilan kilometer Pantai Ampenan. Pembangunannya tidak boleh di satu titik saja, karena berimbas ke wilayah lainnya.

Batu bolder yang dipasang di Lingkungan Bugis, Kelurahan Bintaro merupakan intervensi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Balai Besar Wilayah Sungai. “Karena dibangun di satu titik. Gelombangnya pindahnya ke titik lainnya,” ujarnya.

Ia memahami keterbatasan anggaran menjadi kendala. Solusinya perlu mencari sumber pembiayaan dari pemerintah pusat. Khusus penanganan jangka pendek, maka sisa dana BTT sekitar Rp5 miliar diprediksi cukup membangun pemecah gelombang dengan radius sekian kilometer. (cem)

Pemprov NTB Salurkan Bantuan Logistik untuk Korban Banjir Bima

globalfmlombok.com
-
0
Pemprov NTB Salurkan Bantuan Logistik untuk Korban Banjir Bima

PEMPROV NTB menyalurkan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak banjir di sejumlah titik kawasan di Kota dan Kabupaten Bima. Sedikitnya, ada lima kecamatan di Kabupaten Bima yang terendam banjir, yaitu Kecamatan Sanggar, Kecamatan Wawo, Kecamatan Bolo, Kecamatan Soromandi, dan Kecamatan Wera.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, Ahmadi mengatakan Pemprov NTB hanya membantu menyalurkan bantuan logistik, berupa beras, selimut, dan obat-obatan. Selebihnya, dampak banjir Bima ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Bima.  “Iya, masih bisa ditangani oleh Pemerintah Kabupaten,” ujarnya, Selasa, 11 November 2025.

Hingga kini Pemprov NTB belum terpikirkan untuk mengajukan Bantuan Tidak Terduga (BTT) untuk membantu korban banjir di Bima yang menerjang 13 desa di lima kecamatan itu. Begitupun dengan posko darurat. Sebab menurutnya, Pemkab masih melakukan pendataan, dan dinilai mampu mengatasi sendiri.

“Tidak ada, langsung ditangani oleh kabupaten. Ya kita lihat-lihat juga kerusakannya apa, sampai sekarang belum dikirimkan kerusakannya, karena ada fasilitas yang milik kabupaten dan provinsi,” jelasnya.

Banjir di Bima Menerjang Empat Desa

Berdasarkan data terakhir, di Kecamatan Sanggar, banjir di Bima menerjang empat desa, yaitu Desa Boro, Desa Kore, Desa Sandue, dan Desa Taloko. Di Desa Boro, banjir menggenangi sebanyak 54 KK ( jiwa) 54 unit rumah terdampak di empat RT.

Di Desa Kore ketinggian luapan air antara 30 cm hingga 70 cm, banjir menggenangi sebanyak 417 jiwa. Selanjutnya di Desa Sandue, ketinggian air mencapai 30 cm hingga 70 cm, banjir menggenangi sebanyak 61 KK. Serta, di Desa Taloko luapan air antara 20 cm hingga 60 cm, banjir menggenangi sebanyak 54 KK.

Sementara di Kecamatan Wawo, dua desa terdampak, yaitu Desa Pesa dan Desa Maria. Di Kecamatan Bolo, ada tiga desa, yaitu Desa Nggembe, Desa Tumpu dan Desa Rada. Di Kecamatan Soromandi ada dua desa, yaitu Desa Lewintana dan Desa Bajo. Kemudian di Kecamatan Wera ada dua desa, yaitu Desa Mandala dan Nangawera.

Ahmadi mengatakan bencana banjir di Bima ini tidak hanya disebabkan karena curah hujan yang tinggi, ataupun hutan yang gundul. Namun, bisa saja disebabkan karena penyempitan daerah aliran sungai.

Ia melanjutkan, masyarakat yang membangun permukiman dekat dengan banjaran sungai seringkali menjadi korban banjir di Bima. Untuk itu, ia meminta masyarakat sekitar untuk tetap waspada, terutama mereka yang bermukim di bantaran sungai.

“Masyarakat siaga saja, kawasan pengaliran air jangan sampai tersumbat, jangan sampai dipersempit karena tidak ada yang tahu curah hujan sekarang terkonsentrasi di satu DAS (daerah aliran sungai),” katanya. (era)

Wagub NTB Ziarah ke Makam Pahlawan Nasional Sultan Muhammad Salahuddin

globalfmlombok.com
-
0
Wagub NTB Ziarah ke Makam Pahlawan Nasional Sultan Muhammad Salahuddin

Jakarta (globalfmlombok.com) – Wakil Gubernur (Wagub) NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri atau Umi Dinda melakukan ziarah ke makam Pahlawan Nasional Sultan Muhammad Salahuddin (Sultan Bima XIV) di TPU Karet Bivak, Jakarta, Selasa (11/11/2025).

Ziarah dilakukan sebagai bentuk penghormatan atas jasa, pengabdian dan perjuangan Sultan Muhammad Salahuddin di masa awal kemerdekaan. Beliau telah menanamkan banyak inspirasi dan keteladanan.

Hari sebelumnya, Umi Dinda melakukan ziarah ke Makam Pahlawan Nasional TGKH M. Zainuddin Abdul Madjid di Pancor, Kabupaten Lombok Timur. Ziarah ini dilakukan usai melaksanakan upacara peringatan Hari Pahlawan Nasional di Lapangan Bumi Gora, Kantor Gubernur NTB.

Wagub menyampaikan, pada peringatan Hari Pahlawan, 10 November 2025, Sultan Muhammad Salahuddin resmi ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta.

Menurutnya, Sultan Muhammad Salahuddin ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional. Beliau telah berperan besar dalam perjuangan bidang pendidikan dan diplomasi dengan mendirikan HIS di Raba (1921). Beliau juga mendirikan Sekolah Kejuruan Wanita (1922) serta sekolah agama dan umum di setiap Kejenelian (sekarang kecamatan).

Penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Muhammad Salahuddin tentu menjadi kesyukuran mendalam bagi seluruh masyarakat NTB dan masyarakat Bima secara umum.

“Alhamdulillah, Presiden tahun ini memberikan anugerah sebagai pahlawan nasional. Itu melengkapi kebahagiaan masyarakat NTB memiliki dua pahlawan nasional yang mewakili di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa,” ujarnya.

Wagub berharap, perjuangan dan jasa para pahlawan bisa terus menjadi inspirasi dan keteladanan bagi seluruh masyarakat dan generasi mendatang. (r)

Rakor Inflasi Nasional, NTB Laporkan Pertumbuhan Ekonomi Melesat Tanpa Tambang

globalfmlombok.com
-
0
Rakor Inflasi Nasional, NTB Laporkan Pertumbuhan Ekonomi Melesat Tanpa Tambang

Mataram (globalfmlombok.com) – Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Dr. Najamuddin Amy, S.Sos., M.M., mewakili Gubernur NTB, Dr.H.Lalu Muhamad Iqbal, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah. Acara ini dirangkaikan dengan Program 3 Juta Rumah, Selasa (11/11/2025) kemarin. Rakor berlangsung secara virtual dan menghadirkan narasumber dari berbagai institusi nasional seperti BPS, Bulog, Bapanas, Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Perdagangan (Kemendag), TNI Polri, serta Satgas Pangan.

Rakor dipimpin oleh Sekjen Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir, serta diikuti oleh kepala daerah dan TPID Provinsi serta Kabupaten/Kota se-Indonesia. Najamuddin Amy mengatakan, perkembangan inflasi di NTB sepanjang Oktober 2025. Berdasarkan laporan, inflasi year on year (y-on-y) NTB mencapai 2,96%, sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 2,86%. Meski demikian, kondisi tersebut masih dinilai aman karena tetap berada dalam rentang target nasional yaitu 2,5 ± 1%.

Sementara itu, inflasi month to month (m-to-m) NTB pada Oktober 2025 berada di angka 0,35%. Sedangkan tingkat inflasi year to date (y-to-d) mencapai 1,92%. Angka ini berada sedikit di atas inflasi nasional yang tercatat 0,28% (m-to-m) dan 2,10% (y-to-d).

Ditambahkannya, berdasarkan pemantauan harga pada minggu pertama November 2025 (M1), terdapat empat provinsi di Indonesia yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH). Sedangkan 34 provinsi lainnya justru mengalami penurunan. IPH NTB tercatat di angka -0,55%, dengan komoditas penyumbang utama yakni cabai rawit, beras, dan telur ayam ras.

Secara nasional, pertumbuhan ekonomi triwulan III (Q3) tahun 2025 mencapai 5,04%, sementara NTB berada pada level 2,82% (y-on-y).

Capaian NTB Tetap Positif

Meski persentase pertumbuhan ekonomi NTB secara total terlihat lebih rendah dari nasional, analisis lebih dalam menunjukkan capaian daerah ini tetap positif. Hal ini berkat peran sektor industri pengolahan.

Lanjut mantan Kepala Dinas Kominfotik NTB dan Kepala Dinas Perkim NTB ini mengatakan, kinerja pertumbuhan ekonomi NTB pada Q3 2025 dipaparkan sebagai berikut. Pertama, laju pertumbuhan ekonomi year on year (y-on-y) dengan sektor tambang sebesar 2,82%.

Kedua, laju pertumbuhan ekonomi tanpa sektor tambang mencapai 7,86%. Ini menunjukkan bahwa kinerja ekonomi NTB sesungguhnya sangat kuat. Apalagi jika tidak memasukkan variabel pertambangan yang masih mengalami hambatan ekspor.

Ketiga, pertumbuhan ekonomi quarter to quarter (q-to-q) dengan sektor tambang tercatat 3,91%. Sedangkan q-to-q tanpa sektor tambang berada di angka 4,36%. Keempat, pertumbuhan ekonomi cum to cum (c-to-c) dengan sektor tambang berada pada 0,22%, sementara c-to-c tanpa sektor tambang mencapai 6,55%.

Sektor Non-Tambang Berikan Kontribusi Signifikan

Dari data tersebut, menurut Dr. Najam, bahwa sektor non-tambang memberikan kontribusi signifikan dalam menstabilkan perekonomian daerah. Hal ini tercermin dari catatan bahwa dari 17 lapangan usaha, hanya sektor pertambangan yang mengalami kontraksi negatif. Kontraksi ini terjadi walaupun relaksasi ekspor biji logam telah diterbitkan.

“Namun belum terealisasi sepenuhnya dan belum masuk dalam laporan Q3. Di sisi lain, 16 lapangan usaha lainnya mengalami pertumbuhan positif, dengan sektor industri pengolahan mencatatkan pertumbuhan tertinggi mencapai 66,65%,” katanya.

Capaian ini menandai bahwa transformasi ekonomi NTB sedang berlangsung. Ketergantungan terhadap sektor tambang mulai terdisrupsi. Hal ini terjadi seiring meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan yang kini muncul sebagai tulang punggung baru pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain itu, menurut Dr. Najam, dinamika harga komoditas pangan strategis seperti cabai rawit, beras, dan telur ayam ras juga terus dipantau. Langkah ini penting untuk menjaga stabilitas inflasi dan daya beli masyarakat. Rakor inflasi yang digelar Kemendagri secara rutin ini, menjadi forum penting bagi daerah. Tujuannya untuk menyampaikan perkembangan terkini sekaligus merumuskan langkah strategis dalam menjaga stabilitas harga menjelang akhir tahun. (bul)

Polda NTB Tunggu Hasil Audit Kerugian Negara Kasus Meubelair SMK

globalfmlombok.com
-
0
Polda NTB Tunggu Hasil Audit Kerugian Negara Kasus Meubelair SMK

DITRESKRIMSUS Polda NTB masih menunggu hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara (PKKN) pada kasus dugaan korupsi pengadaan meubelair SMK se-NTB pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB tahun 2022.

Dirreskrimsus Polda NTB, Kombes Pol FX. Endriadi mengatakan, pihaknya kini tinggal menunggu hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB. Dia mengaku hasil audit dari BPKP NTB penting untuk dapat menindaklanjuti perkara yang menyangkut Dinas Dikbud NTB itu.

“Kalau hasil penghitungan ada kerugian negara (akan segera ke tahap penetapan tersangka),” kata Endriadi.

Sebelumnya, di tahap penyidikan, Ditreskrimsus Polda NTB telah memeriksa 57 orang saksi dalam perkara ini. Termasuk diantaranya mantan Kepala Dinas Dikbud NTB saat itu, Dr.Aidy Furqan dan mantan Kabid SMK, Khairil Ihwan.

Pengadaan meubelair SMK atau perlengkapan sekolah yang mencakup papan tulis, meja dan kursi belajar, lemari kelas itu bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) tahun 2022 dengan pagu anggaran Rp10,2 miliar.

Selain ditangani Polda NTB, dugaan penyimpangan DAK di Dinas Dikbud NTB juga tengah ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Kejati NTB saat ini sedang menangani dugaan penyimpangan DAK tahun 2023 dan 2024. Kedua kasus tersebut masuk dalam kasus yang masih dalam tahap penyelidikan.

Dugaan Korupsi DAK Dinas Dikbud 2023 dan 2024 di Kejati NTB

Dugaan penyimpangan dalam pengelolaan DAK Dinas Dikbud NTB 2023 berkaitan dengan proses penyaluran barang dan jasa. Ada sejumlah SMK yang diduga belum mendapatkan hibah peralatan hasil pengadaan dari program tersebut. Meskipun surat perintah membayar (SPM) kepada salah satu rekanan telah terbit pada 1 Desember 2023.

Untuk proyek pembangunan, dugaan pidana muncul dari pekerjaan ruang praktik siswa (RPS) SMK. Tercatat ada 24 SMK yang mendapatkan proyek pembangunan. Namun hingga batas waktu pekerjaan pada 31 Desember 2023 hanya dua SMK yang sudah masuk tahap serah terima atau provisional hand over (PHO).

Terkait DAK Dinas Dikbud 2024, dugaan korupsi muncul pada praktik pungutan liar oleh oknum ASN di lingkungan Pemprov NTB. Oknum tersebut diduga meminta fee sebesar 10 hingga 15 persen dari nilai proyek yang dikerjakan kontraktor penerima DAK.

Dana yang terkumpul diduga ditampung melalui sebuah perusahaan tertentu dan diduga digunakan untuk mendukung pencalonan salah satu pejabat daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Termasuk untuk logistik politik dan pembiayaan dukungan partai. (mit)

1...267268269...390Halaman 268 dari 390