Beranda blog Halaman 268

Polisi Usut Dugaan Kekerasan Seksual terhadap Anak Disabilitas di Lombok Tengah

Mataram (globalfmlombok.com) – Kepolisian Resor (Polres) Lombok Tengah mengusut dugaan kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas mental di Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah.

Kasat Reskrim Polres Lombok Tengah, Iptu Luk Luk Il Maqnun Rabu (12/11/2025) mengatakan pengusutan pengusutan kasus tersebut kini tengah berjalan di tahap penyelidikan. “Sejauh ini kami telah memeriksa 12 orang saksi,” kata dia.

Pihaknya juga saat ini telah mengumpulkan bukti lain untuk memperkuat dugaan tindak pidana dalam kasus tersebut.

Sementara itu, Kepala Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Mataram, Joko Jumadi menjelaskan, kasus ini pertama kali terungkap ketika orang tua korban mengetahui ada darah pada organ vital anaknya. “Saat itu, orang tua korban mengira anaknya mengalami menstruasi,” tambahnya.

Korban kata Joko berusia sekitar 12 tahun. Namun karena korban mengalami disabilitas mental, umur korban secara mental dapat dikatakan berumur 4 tahun. “Setelah diinterogasi, korban karena disabilitas mental, dia bilang dikakem di sekolah,” kata Joko. Dugaan kekerasan seksual diduga terjadi di lingkungan Sekolah Luar Biasa (LSB) di Praya Tengah tempat korban bersekolah.

Keluarga korban sempat menunjukkan sebuah foto dan korban langsung menandai terduga pelaku yang merupakan sopir di tempat korban bersekolah di foto yang ditunjukkan itu.

“Menunjuk satu orang dan orang itu adalah sopir yang antar jemput anak di sekolah itu,” terangnya. Setelah mencurigai adanya dugaan kekerasan seksual kepada anaknya, orang tua korban langsung melapor ke Polres Lombok Tengah.

Joko menyebutkan, penyidik mengaku sempat menghadapi kesulitan dalam proses pemeriksaan karena kondisi korban dan saksi yang sama-sama memiliki keterbatasan. “Pemeriksaan korban belum maksimal. Hari ini dilakukan pemeriksaan ulang di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota, yang dimintai bantuan oleh Polres Lombok Tengah,” jelasnya.

Selain korban, satu saksi lain yang juga merupakan teman korban rencananya akan menjalani pemeriksaan psikologis oleh pihak LBH. Sementara itu, hasil visum menunjukkan adanya luka robek dan pendarahan pada organ vital korban. “Luka tersebut bisa disebabkan oleh dugaan persetubuhan atau kemungkinan besar karena hal lain,” tandasnya. (mit)

Tingkatkan Upaya Penguatan Layanan Para Pekerja Migran, NTB Tinjau LTSA-PMI Jatim

Surabaya (globalfmlombok.com)-

Langkah Provinsi Jawa Timur menghadirkan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjadi cerminan keseriusan daerah ini dalam memberikan pelayanan dan perlindungan bagi warganya yang bekerja di luar negeri.

Komitmen itu tampak jelas saat rombongan dari Pemerintah Provinsi NTB melakukan kunjungan kerja dan diskusi di Kantor LTSA-PMI Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur, Rabu (12/11/2025).

Rombongan dari NTB dipimpin oleh Plt. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Dinas Kominfotik NTB, Safrudin SH, MH bersama Fungsional Pengantar Kerja Disnakertrans NTB, Pradiptha Himawan Putra yang diikuti oleh puluhan wartawan dari NTB.

Mereka diterima oleh Kabid Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Disnakertrans Jawa Timur sekaligus Plt. Kepala UPT Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja, Purwanti Utami.

Dalam pertemuan tersebut, Purwanti menjelaskan bahwa Jawa Timur menjadi salah satu daerah dengan jumlah penempatan PMI terbesar di Indonesia. Hingga akhir 2024, terdapat lebih dari 79 ribu PMI asal Jawa Timur yang bekerja di luar negeri, sementara NTB termasuk di antara provinsi yang banyak menempatkan tenaga kerja migran melalui Jawa Timur.

“Banyak warga NTB yang berangkat menjadi PMI lewat Jawa Timur. Penempatan PMI ini juga berkontribusi besar dalam mengurangi angka pengangguran di daerah,” ujar Purwanti.

Ia menambahkan, sebagian besar pekerja migran asal Jawa Timur masih didominasi sektor informal. “Ini menjadi pekerjaan rumah bersama, bagaimana ke depan SDM kita bisa masuk ke jabatan formal seperti konstruksi atau sektor profesional lainnya,” katanya.

Hingga September 2025, sekitar 44 ribu pekerja asal Jatim telah diberangkatkan ke berbagai negara.

Menurut Purwanti, upaya perlindungan terhadap PMI di Jawa Timur diperkuat melalui keberadaan LTSA yang mengintegrasikan empat layanan utama. “Di sini ada loket gabungan dari berbagai instansi, mulai dari BP3MI, BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, hingga layanan Imigrasi. Prinsip one day service benar-benar kami jalankan,” ungkapnya.

Jawa Timur juga memiliki helper desk di Bandara Juanda untuk mendata kepulangan PMI sekaligus mendeteksi potensi persoalan yang mungkin muncul. “Kami juga menyediakan shelter transit bagi PMI yang baru pulang,” ujar Purwanti.

Selain menjadi daerah asal pekerja migran, Jawa Timur juga berfungsi sebagai embarkasi sekaligus debarkasi bagi PMI dari berbagai provinsi, termasuk NTB. “Kami melayani lintas provinsi. Karena itu, banyak persoalan PMI dari daerah lain juga ikut kami bantu selesaikan,” tambahnya.

Di sisi lain, Jawa Timur menghadapi tantangan besar terkait masih adanya keberangkatan PMI secara tidak prosedural. Pemerintah setempat terus memperkuat pengawasan serta memassifkan sosialisasi agar calon pekerja migran menempuh jalur resmi.

“Kami terus dorong pemberangkatan yang legal, karena keselamatan dan perlindungan PMI menjadi prioritas utama,” tegas Purwanti.

Atas berbagai inovasi dan komitmen tersebut, Jawa Timur beberapa kali meraih penghargaan Indonesian Migrant Worker Award sebagai provinsi dengan sistem pelayanan pekerja migran terbaik.

Kunjungan jajaran Pemprov NTB ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antarprovinsi dalam pelayanan dan perlindungan PMI. Baik NTB maupun Jawa Timur memiliki sejarah yang sama sebagai daerah dengan mobilitas pekerja migran tinggi, sekaligus komitmen yang sama untuk memastikan mereka berangkat dan pulang dengan aman serta bermartabat.(ris)

Polda NTB Telusuri Penjualan MinyaKita di Atas HET

POLDA NTB menelusuri adanya informasi penjualan minyak goreng merek MinyaKita seharga Rp207 ribu per dus yang berisi 12 pieces dengan masing-masing volume 1 liter.

“Jadi, begitu dapat informasi ini, kami langsung gerak,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda NTB Komisaris Besar Polisi Fx. Endriadi di Mataram, Rabu (12/11/2025). Dia menerangkan bahwa penjualan satu dus MinyaKita dengan harga Rp207 ribu itu sudah tergolong melebihi harga eceran tertinggi (HET).

Penjualan dengan harga di atas HET itu muncul dari keluhan masyarakat. Salah satu distributor yang berada di Ampenan, Kota Mataram, disebut menjual dengan harga Rp207 ribu per dus.

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB Jamaludin Malady mengaku sudah menerima informasi adanya penjualan MinyaKita di atas HET. “Iya, memang benar. Itu yang terjadi di lapangan,” ucap Jamaludin.

Dia menerangkan bahwa distributor tersebut menjual MinyaKita di atas HET karena bukan bagian dari mitra Bulog. “Ini yang terjadi (penjualan di atas HET), selain mitra Bulog. Kalau beli di mitra Bulog, tidak bisa naik di atas HET. Kalau ketahuan, kerja sama perusahaannya bisa dicabut,” katanya.

Begitu juga dengan yang terjadi di pasar tradisional. Dinas perdagangan kerap menemukan beberapa penjual menjual minyak goreng di atas harga yang sudah ditentukan. Alasan mereka, karena ingin mendapatkan keuntungan di atas HET.

Akan Ada Operasi Pasar

Untuk menstabilkan harga pasar, Jamaludin menyebut adanya rencana terdekat pemerintah menggelar operasi pasar. “Operasi pasar ini juga menjadi cara kami memantau penjualan dari hulu ke hilir. Karena HET untuk MinyaKita ini Rp15.700,” ucap dia.

Upaya lain, pemerintah mendorong pembentukan satuan tugas (satgas) yang secara khusus mengawasi penjualan minyak goreng atau pelebaran sayap dari satgas pengendalian harga beras terpadu.

Selain beras dan minyak goreng, pemerintah juga mengupayakan agar penjualan gas elpiji 3 kilogram masuk dalam konsentrasi pengawasan satgas terpadu. Hal itu melihat masih masifnya penjualan gas melon tersebut jauh di atas HET, Rp18 ribu.

“Lebih-lebih di Pulau Sumbawa. Banyak yang lapor ke kami itu, mereka mengeluh beli dengan harga Rp35 ribu sampai Rp40 ribu. Jauh dari HET Rp18 ribu,” ujarnya. (ant)

Titiek Soeharto Kritik Gudang Bulog Dekat TPS di Mataram

Mataram (globalfmlombok.com) – Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto mengkritisi gudang Bulog yang dekat dengan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di Kota Mataram. Menurutnya, gudang Bulog Mandalika yang berlokasi di Sandubaya, Kota Mataram itu masih sangat kokoh meski telah dibangun sejak masa kepemimpinan Soeharto. Namun keberadaan gudang pangan itu disayangkan karena berdekatan dengan TPS.

“Gudang itu dibangun di masa Pak Soeharto dulu, bagus, masih kokoh. Tapi sebelahnya tiba-tiba ada TPS. Nah, TPS itu kita lihat waktu kita masuk saja, baunya sudah menyengat,” ujar Titiek Soeharto, Rabu, 12 November 2025.

Menurutnya, keberadaan TPS di dekat gudang Bulog mempengaruhi higienisitas beras yang disimpan. Padahal, beras menjadi pangan pokok masyarakat. Harusnya, sarannya TPS Sandubaya harus direlokasi.

Selain gudang Bulog, ia juga menyoroti kondisi Balai Benih Ikan (BBI) Lingsar yang sudah dibangun sejak tahun 1970–1980. Fasilitas itu dinilai masih berfungsi baik, tetapi kurang mendapatkan perawatan optimal.

“Kami minta supaya pemerintah daerah memberikan perhatiannya. Balai Benih ini sumber bibit yang disebar ke seluruh NTB, jadi perlu dibersihkan, diperbagus, dan diberdayakan lagi,” sarannya.

Tidak hanya itu, banyaknya kasus alih fungsi lahan juga tak luput dari sorotan. Ia mengingatkan, pemerintah daerah melakukan penataan ruang dengan kehati-hatian. “Pembangunan boleh ditingkatkan, tapi jangan di tanah subur. Bangunlah di tanah yang kurang produktif,’’ saran Titiek Soeharto.

Titiek Soeharto Apresiasi Potensi Peternakan Sapi NTB

Selain memberi kritik, putri ke empat Presiden Soeharto itu juga mengapresiasi potensi peternakan sapi di NTB yang dinilai sangat besar dan bisa mendukung swasembada daging nasional. Ia meminta agar produksi sapi terus ditingkatkan melalui dukungan dari pemerintah pusat.

“Produksi sapi di sini bagus. Supaya NTB bisa menjadi lumbung daging nasional, perlu perhatian lebih dari kementerian terkait,” kata Titiek Soeharto.

Sementara, Gubernur NTB, Dr.H.Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti catatan-catatan yang diberikan oleh Ketua Komisi IV DPR RI itu. Di samping itu, Pemprov NTB, lanjut Iqbal mendapat dukungan dari Siti Hediati Soeharto atau yang akrab dipanggil Titiek Soeharto tersebut.

Menyinggung peningkatan produksi beras ini, Iqbal menyebutkan, disebabkan adanya optimalisasi lahan, dan perbaikan irigasi pertanian. Dari situ, di beberapa daerah yang biasanya memiliki masa tanam hanya dua kali setahun, bisa tiga kali bahkan lebih.

“Ya mudah-mudahan dalam beberapa hari ke depan kita bisa panen. Dan tadi saya tanya profitasnya itu sekitar 7 ton per hektare. Jadi itu cukup tinggi,” pungkasnya. (era)

Bima Dompu Diterjang Banjir Bandang, Gubernur Iqbal Singgung Besarnya Kerugian Material

Mataram (globalfmlombok.com) – Dalam sepekan, belasan desa di Kabupaten Bima dan Dompu diterjang banjir bandang. Di Kabupaten Bima, tercatat sedikitnya banjir merendam 13 desa tersebar lima kecamatan. Sementara di Dompu, banjir selain merendam sejumlah desa, ruas jalan lintas Kilo di Dusun Enca, Desa Keramat, Kecamatan Kilo putus.

Menyikapi kondisi ini, Gubernur NTB, Dr.H.Lalu Muhamad Iqbal mengatakan kerugian material akibat bencana tersebut sangat besar. Terutama pada infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak berat. Apalagi, di awal tahun lalu pemerintah sempat melakukan renovasi sejumlah fasilitas fisik. Hal ini karena banjir yang menerjang Bima di awal tahun 2025.

“Kemarin sempat kita coba hitung, yang jelas besar sekali kerugian materialnya. Termasuk di dalamnya jumlah anggaran yang sudah kita keluarkan untuk perbaikan akibat banjir itu. Biaya tersebut sudah besar sekali,” ujarnya, Rabu, 12 November 2025.

Harus Perbaiki Permasalahan di Hulu

Bencana banjir setiap tahunnya menerjang Kabupaten Bima. Untuk itu Gubernur menegaskan penyelesaian masalah banjir tidak cukup hanya dengan memperbaiki kerusakan di hilir. Perlu mengatasi permasalahan di hulu agar bencana ini tidak terulang kembali.

“Karena di hulu memang sudah terjadi penggundulan hutan besar-besaran dan erosi sehingga sedimentasi dan yang membuat jalan rusak. Kemudian jembatan rusak itu bukan karena air meluap, tetapi karena membawa sedimentasi,’’ jelasnya.

Selain faktor alam, Gubernur Iqbal juga menyoroti praktik pembukaan lahan hutan secara tidak terkendali di sejumlah daerah. Masyarakat banyak mengalihfungsikan lahan hutan menjadi ladang jagung. Oleh karena itu, mantan Dubes RI untuk Turki itu akan segera berkoordinasi dengan kepala daerah di Pulau Sumbawa. Tujuannya untuk mencari solusi jangka panjang yang menyentuh akar masalah.

“Insya Allah kita segera akan koordinasi dengan kepala daerah se-Pulau Sumbawa terkait masalah ini, untuk mencari penyelesaian yang holistik,” katanya.

Menyinggung soal adanya bantuan tidak terduga (BTT) atau penetapan kondisi darurat banjir, Iqbal mengaku masih menunggu tindakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab).

Adapun untuk membantu masyarakat terdampak banjir, Gubernur mengaku sejak dua hari sebelumnya pihaknya telah meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk siaga penuh memantau kondisi di lapangan. Gubernur juga telah berkoordinasi dengan Bupati dan Wali Kota setempat, serta unsur TNI. Ini untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat dan terkoordinasi.

“Pak Bupati dan Pak Wali Kota terus memberikan informasi mengenai situasinya. Provinsi sudah stand by, sudah siap. Kami tunggu dari kabupaten dulu, karena urutannya harus penetapan dari kabupaten baru penetapan provinsi,” pungkasnya.

BPBD NTB Salurkan Bantuan Logistik

Sementara itu, Pemprov NTB telah menyalurkan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak banjir di sejumlah titik kawasan Kota dan Kabupaten Bima. Sedikitnya, ada lima kecamatan di Kabupaten Bima yang terendam banjir. Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Sanggar, Kecamatan Wawo, Kecamatan Bolo, Kecamatan Soromandi, dan Kecamatan Wera.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, Ahmadi mengatakan Pemprov NTB hanya membantu menyalurkan bantuan logistik. Bantuan tersebut berupa beras, selimut, dan obat-obatan. Selebihnya, ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Bima. “Iya, masih bisa ditangani oleh Pemerintah Kabupaten,” katanya.

Hingga kini Pemprov NTB belum terpikirkan untuk mengajukan Bantuan Tidak Terduga (BTT) untuk membantu korban banjir. Banjir menerjang 13 desa di lima kecamatan itu. (era)

Gedung Dinas Pariwisata Bima Diduga Dibakar, Polisi Tangkap Terduga Pelaku

Bima (globalfmlombok.com) – Kebakaran yang menghanguskan satu unit gedung milik Dinas Pariwisata Kabupaten Bima di Desa Maria, Kecamatan Wawo, Selasa malam (11/11/2025), sempat menghebohkan warga. Awalnya, peristiwa itu dikira hanya insiden kebakaran biasa. Namun, hasil penyelidikan aparat kepolisian mengarah pada dugaan kuat bahwa gedung tersebut sengaja dibakar.

Gedung yang terbakar merupakan kantor lapangan Dinas Pariwisata Kabupaten Bima yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional dan pengelolaan destinasi wisata di wilayah Wawo, termasuk area pemandian Oi Wobo.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Kabupaten Bima, A. Rifai, menjelaskan bahwa kebakaran pertama kali diketahui sekitar pukul 21.30 Wita. Api terlihat membesar di bagian tengah bangunan dan dengan cepat menjalar ke seluruh ruangan.

“Awalnya terlihat kobaran api di bagian tengah bangunan oleh salah seorang warga bernama Gatot. Ia langsung melapor kepada petugas dan masyarakat sekitar segera berupaya memadamkan api dengan alat seadanya,” jelasnya saat dihubungi globalfmlombok.com, Rabu (12/11/2025).

Tak lama setelah laporan diterima, Babinsa dan Bhabinkamtibmas Desa Maria bersama anggota Koramil 1608-06/Wawo tiba di lokasi membantu warga memadamkan api. Upaya pemadaman juga dibantu satu unit mobil tangki pemadam dari Kecamatan Wawo yang tiba sekitar pukul 22.05 Wita.

“Sekitar pukul 22.15 Wita, api berhasil dipadamkan total. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, tetapi empat kamar di bangunan kantor hangus terbakar beserta seluruh isinya,” ujarnya.

Dinas Damkarmat mencatat, kerugian materi akibat kebakaran Gedung Dinas Pariwisata Bima tersebut mencapai sekitar Rp50 juta. Beberapa barang yang terbakar antara lain delapan unit tempat tidur spring bed dan tiga lemari jati bersejarah.

Muncul Dugaan Pembakaraan Gedung Dinas Pariwisata Bima

Pascapemadaman, situasi di lokasi terpantau aman dan kondusif. Namun, kejadian ini menjadi sorotan publik karena selang beberapa jam kemudian muncul dugaan bahwa kebakaran bukanlah murni kecelakaan.

Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Bima Kota bersama personel Polsek Wawo langsung bergerak cepat melakukan penyelidikan. Sekitar pukul 23.30 Wita, petugas berhasil mengamankan seorang pria berinisial GS (47), warga Kelurahan Rabodampu, Kecamatan Raba, Kota Bima, yang diduga sebagai pelaku pembakaran.

“Setelah menerima informasi tersebut, Tim Opsnal Sat Reskrim segera berkoordinasi dengan Polsek Wawo. Dari hasil penyelidikan, diketahui bahwa terduga pelaku GS mengalami depresi dan sempat menenggak minuman keras. Bahkan, dia mengancam akan bunuh diri menggunakan pisau kater,” ungkap Kasat Reskrim Polres Bima Kota, AKP Dwi Kurniawan Kusuma Putra, S.Tr.K., S.I.K., Rabu (12/11/2025).

Tim yang dipimpin Aiptu Hero Suharjo, S.H. kemudian bergerak menuju lokasi keberadaan GS di Kelurahan Rabodampu. Dengan pendekatan humanis dan penuh kehati-hatian, polisi akhirnya berhasil mengamankan pelaku tanpa perlawanan.

“Dengan pendekatan humanis, GS akhirnya berhasil diamankan tanpa perlawanan. Dari tangan pelaku, polisi menyita sebilah pisau kater yang disimpan di saku celananya,” sebut AKP Dwi.

GS kini telah dibawa ke Mapolres Bima Kota untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi masih mendalami motif dan latar belakang tindakan pelaku. “Kami tengah mendalami motif dan latar belakang tindakan pembakaran tersebut,” tambah AKP Dwi.

Sementara itu, Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti kasus ini secara profesional dan transparan. “Kami akan menuntut tuntas kasus ini demi memastikan proses penegakan hukum berjalan secara profesional dan sesuai prosedur,” ujarnya.

Kebakaran gedung perkantoran Dinas Pariwisata di Wawo ini menjadi perhatian karena lokasinya berdekatan dengan kawasan wisata pemandian Oi Wobo, salah satu destinasi unggulan Kecamatan Wawo. Aparat kepolisian kini menelusuri kemungkinan adanya faktor lain yang melatarbelakangi tindakan pelaku. (hir)

Pemkab Bima Tetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, BPBD Fokus Normalisasi Sungai dan Pembangunan Tanggul

Bima (globalfmlombok.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima menetapkan status Tanggap Darurat Bencana selama 14 hari, terhitung sejak 8 hingga 22 November 2025. Langkah ini diambil menyusul banjir yang melanda 13 desa di sejumlah kecamatan di Bima dalam dua pekan terakhir.

Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggunalan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima, Drs. Isyra, mengatakan bahwa penanganan saat kejadian dan pascabencana telah dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).

“Penanganan saat kejadian dan pascabencana di Kabupaten Bima sudah ada tim dan SOP-nya, termasuk tim posko kesehatan. Banjir di Bima kalau hujan sudah reda, biasanya cepat surut sehingga warga bisa kembali ke rumahnya. Fasilitas umum dibersihkan secara gotong royong,” jelasnya saat dikonfirmasi pada Rabu (12/11/2025).

Ia menambahkan, untuk rumah warga yang mengalami kerusakan akibat angin kencang atau puting beliung, penanganan awal dilakukan oleh pemerintah desa dan kecamatan setempat. “Sementara tanggap darurat dari pemerintah daerah sedang berjalan,” ujarnya.

Penanganan Jangka Pendek

Sementara itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bima, Nurul Huda, menjelaskan bahwa langkah jangka pendek saat ini difokuskan pada upaya normalisasi sungai dan perbaikan tanggul.

“Penanganan jangka pendek kami adalah melakukan normalisasi sungai dan saluran yang sudah tinggi sedimentasinya, dengan tujuan mengembalikan fungsi saluran dan meningkatkan kapasitas sungai,” jelasnya kepada Suara NTB saat dikonfirmasi pada Rabu (12/11/2025).

Selain itu, pihaknya juga akan membangun tanggul penahan banjir di sejumlah titik rawan. “Kami juga akan membuat tanggul penahan banjir agar air tidak meluap ke wilayah permukiman,” tambahnya.

Untuk bantuan kepada warga terdampak, BPBD telah menyalurkan berbagai jenis logistik sesuai kebutuhan lapangan. “Bantuan berupa logistik kepada korban bencana sudah disalurkan,” katanya.

Sedangkan untuk rumah warga yang mengalami kerusakan seperti atap rusak atau tembok roboh, BPBD akan berkoordinasi dengan Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) untuk melakukan kaji ulang. “Untuk rumah korban terdampak, akan dilakukan kaji ulang oleh Tim dari Dinas Perkim,” ujarnya.

Nurul Huda juga menegaskan bahwa BPBD Kabupaten Bima telah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). “Kami sudah melakukan koordinasi dengan BNPB dan BPBD Provinsi dengan memberikan laporan awal. BPBD Provinsi juga sudah memberikan bantuan logistik, dan hari ini akan tiba di Kabupaten Bima guna memantau langsung sekaligus memberikan bantuan tenaga darurat,” paparnya.

Terkait kesiapsiagaan di lapangan, ia menyebutkan bahwa posko induk tanggap darurat telah dibuka di Kantor BPBD Kabupaten Bima. “Untuk posko ada di Kantor BPBD,” ungkapnya.

Sementara untuk dapur umum, belum didirikan karena masyarakat di wilayah terdampak masih dapat memasak secara mandiri. “Kalau dapur umum belum dibangun karena masyarakat masih bisa masak secara mandiri,” katanya.

Luapan Air Tidak Tertampung Drainase

Sementara itu, Camat Soromandi, Julfikri, S.H., M.Hum., mengungkapkan bahwa wilayahnya menjadi salah satu yang terdampak banjir. Dua desa yakni Desa Lewintana dan Desa Bajo mengalami genangan, meski hanya sebagian dusun yang terendam.

“Alhamdulillah pemerintah kecamatan sudah berkoordinasi dengan Pemkab Bima. BPBD dan Dinas Sosial juga sudah turun sejak kemarin,” ujarnya saat dihubungi Suara NTB, Rabu (12/11/2025).

Menurutnya, banjir di wilayah itu disebabkan oleh luapan air dari Gunung Guning yang tidak tertampung oleh drainase. “Kami berharap ada penanganan jangka pendek terhadap kondisi ini,” ujarnya.

Ia menambahkan, pihak Dinas PUPR Kabupaten Bima telah datang ke lokasi untuk melakukan survei ke dua desa yang terdampak banjir. “Akan ada program normalisasi sungai dari Dinas PUPR Kabupaten Bima di dua desa tersebut, dan sudah disiapkan anggaran oleh dinas,” terangnya.

Namun, sejauh ini bantuan langsung belum diterima warga. “Yang pasti belum ada bantuan, tetapi pendataan sudah dilakukan. Nama-nama korban sudah dikirimkan oleh dua kepala desa ke Pemkab Bima,” jelasnya.

Ia juga menyoroti kondisi Jembatan Nampa, yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi NTB.

“Jembatan itu sudah diperbaiki oleh provinsi, namun karena masih dalam tahap perawatan belum bisa dilalui kendaraan. Sehingga untuk sementara digunakan jalan alterbatif. Namun Jalan alternatif yang dibangun pun ikut terbawa arus akibat banjir kemarin (Senin, 10/11/2025). Kami berharap Dinas PUPR Provinsi bisa mencari solusi terhadap akses jalan alternatif baru,” tandas Julfikri.

Warga Terdampak Banjir di Bima Mulai Kembali ke Rumah

Kondisi serupa juga terjadi di Kecamatan Wawo. Camat Wawo, Syafrudin Bahsyar, S.Sos., menyampaikan bahwa salah satu bangunan yang tertimpa tiang listrik adalah warung bakso yang menyatu dengan rumah.

“Sekarang masih belum bisa dipakai, tapi (tiang listrik) tidak roboh, hanya tersandar. Pihak PLN langsung turun malam itu untuk memperbaiki dan menegakkan kembali tiang listrik,” jelasnya kepada Suara NTB, Rabu (12/11/2025).

Ia menambahkan, warga terdampak banjir sudah kembali ke rumah masing-masing untuk melakukan pembersihan. “Tidak ada pengungsian khusus maupun dapur umum. Warga mengungsi sementara di rumah keluarga (warga yang rumahnya terdampak cukup parah),” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Bima kini terus melakukan pendataan dan pembersihan di lokasi terdampak. Warga berharap bantuan yang diberikan mencakup kebutuhan dasar seperti sembako, terpal, serta bahan bangunan ringan seperti seng untuk memperbaiki atap rumah yang rusak.

Meski kondisi berangsur normal, kekhawatiran warga tetap tinggi. “Masyarakat sekarang jadi was-was atas kejadian banjir kemarin. Apalagi ini baru awal musim hujan, belum puncaknya,” kata Syafrudin. (hir)

Konsumen Kesulitan Mendapatkan Pertamax di SPBU, Berikut Sebabnya

Mataram (globalfmlombok.com) – Sejumlah konsumen di Kota Mataram dan Lombok Barat mengeluhkan kesulitan memperoleh BBM jenis Pertamax di SPBU. Hal ini terjadi dalam beberapa hari terakhir.

Ketua Hiswana Migas NTB, Reza Nurdin mengatakan, sedang dilakukan alih suplai dari Bali. “Karna di terminal BBM Ampenan sedang ada kendala. Sambil menunggu stok dari Bali, untuk saat ini konsumen bisa menggunakan produk Pertamax Turbo,” ujarnya.

Area Manager Communication, Relations & CSR Jatimbalinus Pertamina Patra Niaga, Ahad Rahedi menyampaikan, kendala utama distribusi saat ini disebabkan kendala cuaca dari kapal pengangkut BBM ke supply point Lombok di Terminal BBM Ampenan.

Sebagai mitigasi, saat ini Pertamina Patra Niaga melaksanakan alih suplai ke Terminal BBM Badas dan Terminal BBM Manggis yang mana sebelumnya supply point berasal dari Terminal BBM Ampenan.
“Dengan adanya alternatif ini semoga keadaan semakin membaik menuju distribusi normal,” terang Ahad.

Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) menurutnya komitmen kelancaran distribusi energi ke seluruh pelosok negeri. Segala upaya proaktif dan mitigasi dilaksanakan agar kebutuhan energi masyarakat terpenuhi.

“Minggu ini mulai Rabu (12/11/2025) hingga Sabtu (15/11/2025) dilaksanakan alih suplai dengan total lebih kurang 320 KL Pertamax. Untuk kapal pengangkut BBM sendiri akan proses sandar estimasi pada Minggu (16/11). Selain itu, di sisi teknis lapangan, Terminal BBM beroperasi 24 jam untuk menjamin pasokan di Pulau Lombok dan sekitarnya aman,” terang Ahad.

Ia mengimbau kepada masyarakat yang menemukan pelanggaran dan ketidaknyamanan di SPBU agar dapat memberikan informasi ke Pertamina Contact Center 135 (Call Center Pertamina). (bul)

Pemecah Gelombang Mendesak Dibangun di Pesisir Ampenan

Mataram (Suara NTB) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram, menilai pembangunan break water atau pemecah gelombang di pesisir Pantai Ampenan, mendesak dibangun. Banjir rob menjadi ancaman setiap tahun, sehingga menimbulkan ketakutan bagi masyarakat.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPBD Kota Mataram, Ahmad Muzaki menegaskan, pembangunan pemecah gelombang di pesisir Pantai Ampenan, sangat mendesak. Skenario pembangunannya diharapkan menggunakan skema belanja tidak terduga (BTT), karena mudah diakses.

Untuk mengakses BTT perlu mengubah status kebencanaan dari siaga menjadi tanggap darurat. Langkah ini harus ditempuh guna penanganan potensi bencana susulan sambil menunggu penganggaran berikutnya. ‘’Saya sudah berdiskusi dengan BPBD NTB, jadi solusinya menggunakan BTT,’’ kata Muzaki ditemui pada, Selasa, 11 November 2025.

Kendala penganggaran penanganan fisik dari pemerintah pusat butuh waktu lama. Di satu sisi, bencana hidrometeorologi tidak bisa diprediksi. Prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bahwa puncak gelombang pasang dan hujan lebat pada bulan Desember 2025 sampai Januari 2026.

Muzaki menyadari penetapan status kebencanaan tidak bisa serta merta, melainkan perlu melihat dampak secara luas, korban jiwa dan kerugian materil serta lain sebagainya. ‘’Penetapan status kebencanaan melalui rapat dengan OPD teknis dan BMKG, sebenarnya bisa mengambil kesimpulan karena eskalasinya. Tetapi kita perlu lihat dulu keadaan di pantai,’’ ujarnya.

Jack sapaan akrabnya mengatakan dua skenario yang disiapkan. Pertama, status kedaruratan abrasi. Kedua, pendorong atau pemicu dari kedaruratan tersebut. Dua skenario ini, bisa menjadi pertimbangan Penting untuk diambil kebijakan.

Menurut dia, pembangunan pemecah gelombang saatnya dieksekusi di sepanjang sembilan kilometer Pantai Ampenan. Pembangunannya tidak boleh di satu titik saja, karena berimbas ke wilayah lainnya.

Batu bolder yang dipasang di Lingkungan Bugis, Kelurahan Bintaro merupakan intervensi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Balai Besar Wilayah Sungai. “Karena dibangun di satu titik. Gelombangnya pindahnya ke titik lainnya,” ujarnya.

Ia memahami keterbatasan anggaran menjadi kendala. Solusinya perlu mencari sumber pembiayaan dari pemerintah pusat. Khusus penanganan jangka pendek, maka sisa dana BTT sekitar Rp5 miliar diprediksi cukup membangun pemecah gelombang dengan radius sekian kilometer. (cem)

Pemprov NTB Salurkan Bantuan Logistik untuk Korban Banjir Bima

PEMPROV NTB menyalurkan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak banjir di sejumlah titik kawasan di Kota dan Kabupaten Bima. Sedikitnya, ada lima kecamatan di Kabupaten Bima yang terendam banjir, yaitu Kecamatan Sanggar, Kecamatan Wawo, Kecamatan Bolo, Kecamatan Soromandi, dan Kecamatan Wera.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, Ahmadi mengatakan Pemprov NTB hanya membantu menyalurkan bantuan logistik, berupa beras, selimut, dan obat-obatan. Selebihnya, dampak banjir Bima ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Bima.  “Iya, masih bisa ditangani oleh Pemerintah Kabupaten,” ujarnya, Selasa, 11 November 2025.

Hingga kini Pemprov NTB belum terpikirkan untuk mengajukan Bantuan Tidak Terduga (BTT) untuk membantu korban banjir di Bima yang menerjang 13 desa di lima kecamatan itu. Begitupun dengan posko darurat. Sebab menurutnya, Pemkab masih melakukan pendataan, dan dinilai mampu mengatasi sendiri.

“Tidak ada, langsung ditangani oleh kabupaten. Ya kita lihat-lihat juga kerusakannya apa, sampai sekarang belum dikirimkan kerusakannya, karena ada fasilitas yang milik kabupaten dan provinsi,” jelasnya.

Banjir di Bima Menerjang Empat Desa

Berdasarkan data terakhir, di Kecamatan Sanggar, banjir di Bima menerjang empat desa, yaitu Desa Boro, Desa Kore, Desa Sandue, dan Desa Taloko. Di Desa Boro, banjir menggenangi sebanyak 54 KK ( jiwa) 54 unit rumah terdampak di empat RT.

Di Desa Kore ketinggian luapan air antara 30 cm hingga 70 cm, banjir menggenangi sebanyak 417 jiwa. Selanjutnya di Desa Sandue, ketinggian air mencapai 30 cm hingga 70 cm, banjir menggenangi sebanyak 61 KK. Serta, di Desa Taloko luapan air antara 20 cm hingga 60 cm, banjir menggenangi sebanyak 54 KK.

Sementara di Kecamatan Wawo, dua desa terdampak, yaitu Desa Pesa dan Desa Maria. Di Kecamatan Bolo, ada tiga desa, yaitu Desa Nggembe, Desa Tumpu dan Desa Rada. Di Kecamatan Soromandi ada dua desa, yaitu Desa Lewintana dan Desa Bajo. Kemudian di Kecamatan Wera ada dua desa, yaitu Desa Mandala dan Nangawera.

Ahmadi mengatakan bencana banjir di Bima ini tidak hanya disebabkan karena curah hujan yang tinggi, ataupun hutan yang gundul. Namun, bisa saja disebabkan karena penyempitan daerah aliran sungai.

Ia melanjutkan, masyarakat yang membangun permukiman dekat dengan banjaran sungai seringkali menjadi korban banjir di Bima. Untuk itu, ia meminta masyarakat sekitar untuk tetap waspada, terutama mereka yang bermukim di bantaran sungai.

“Masyarakat siaga saja, kawasan pengaliran air jangan sampai tersumbat, jangan sampai dipersempit karena tidak ada yang tahu curah hujan sekarang terkonsentrasi di satu DAS (daerah aliran sungai),” katanya. (era)