Beranda blog Halaman 267

OJK Ajak Generasi Muda Melek Investasi Lewat Literasi Pasar Modal

globalfmlombok.com
-
0
OJK Ajak Generasi Muda Melek Investasi Lewat Literasi Pasar Modal

Bali (globalfmlombok.com)-.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Inarno Djajadi, menegaskan pentingnya literasi keuangan bagi generasi muda untuk menciptakan investor yang cerdas dan berintegritas.

Demikian disampaikan Inarno Djajadi dalam kegiatan Edukasi Keuangan dan Pasar Modal di Universitas Hindu Indonesia (UNHI), Denpasar, Rabu, yang menjadi bagian dari Program TPAKD Provinsi Bali dalam rangkaian Bulan Inklusi Keuangan 2025 serta HUT ke-48 Pasar Modal Indonesia.

“Literasi keuangan dan pemahaman pasar modal menjadi kunci agar masyarakat terhindar dari investasi ilegal. Karena itu, edukasi seperti ini sangat penting untuk mendorong masyarakat berinvestasi secara aman, legal, dan sesuai profil risikonya,” ujar Inarno.

Inarno menambahkan, pemahaman terhadap risiko, mekanisme, dan manfaat produk investasi akan membantu masyarakat khususnya generasi muda dalam mengambil keputusan keuangan yang lebih cerdas, tepat, dan bijak.

“Hingga saat ini jumlah investor di pasar modal telah mencapai 19 juta, dengan lebih dari 54 persen di antaranya berusia di bawah 30 tahun,” ungkapnya.

Lanjutnya, di Provinsi Bali jumlah investor pasar modal telah mencapai lebih dari 330 ribu investor, dan menempatkan Bali sebagai salah satu dari sepuluh besar provinsi dengan jumlah investor terbanyak secara nasional.

Inarno menekankan bahwa pasar modal merupakan sarana investasi yang aman, transparan, dan diawasi secara ketat oleh OJK bersama Self-Regulatory Organizations (SRO) seperti Bursa Efek Indonesia (BEI), Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

“Pasar modal bukan arena spekulasi atau perjudian, melainkan wadah investasi yang diatur dan diawasi secara ketat oleh OJK. Jika ingin berinvestasi, pahami dulu sebelum membeli. Ingat selalu prinsip 2L, legal dan logis. Sesuatu yang too good to be true itu jangan pernah kita percaya,” tegasnya.

Ia juga mendorong mahasiswa untuk menyesuaikan keputusan investasi dengan kemampuan finansial dan profil risikonya masing-masing agar terhindar dari praktik investasi yang spekulatif.

Sementara itu, Rektor Universitas Hindu Indonesia Prof. I Made Damriyasa, menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan ini di lingkungan kampus.

“Kehadiran OJK dan SRO sangat penting untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman keuangan yang benar, sehingga mereka mampu mengambil keputusan finansial yang bijak dan terhindar dari investasi yang tidak bertanggung jawab,” ujar Made.

Kegiatan ini merupakan kolaborasi OJK bersama SRO dan Pemerintah Provinsi Bali melalui Program Tematik Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2025 yang bertujuan meningkatkan pemahaman terhadap instrumen pasar modal sekaligus melindungi masyarakat dari investasi ilegal.

Sepanjang Januari hingga Oktober 2025, Program Tematik TPAKD tersebut telah menghadirkan 19 kegiatan edukasi di 9 kabupaten/kota dengan total 1.750 peserta dari kalangan ASN, akademisi, dan masyarakat umum.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, juga digelar Bali Stock Trading Competition (B-STRAC) 2025, yaitu kompetisi trading saham bagi ASN anggota TPAKD serta Kelompok Studi Pasar Modal dari perguruan tinggi se-Bali. Kompetisi ini berlangsung pada 27–31 Oktober 2025 melalui aplikasi IDX Mobile.

Acara edukasi pasar modal di UNHI diikuti oleh mahasiswa dari 22 perguruan tinggi dan 3 SMK, serta menghadirkan narasumber dari OJK, BEI, KPEI, dan KSEI. Pada kesempatan tersebut, juga diserahkan penghargaan kepada pemenang B-STRAC 2025 dan Galeri Investasi BEI Terbaik.

Melalui kegiatan ini, OJK berharap kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dapat memperkuat literasi keuangan, memperluas akses keuangan yang bertanggung jawab, serta mendukung perkembangan pasar modal yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan di Bali.(r)

416 Orang Daftar Seleksi Eselon III NTB, Rumpun Perencanaan, Ekonomi dan Keuangan Mendominasi

globalfmlombok.com
-
0
416 Orang Daftar Seleksi Eselon III NTB, Rumpun Perencanaan, Ekonomi dan Keuangan Mendominasi

Mataram (globalfmlombok.com) – Seleksi jabatan eselon III di lingkungan Pemprov NTB ramai peminat. Tercatat, sekitar 416 pejabat berebut 49 kursi administrator tersebut. Dari jumlah itu, rumpun atau formasi yang paling banyak peminat adalah perencanaan, ekonomi dan keuangan. Ini mencapai 37,9 persen dari total pelamar atau sekitar 156 orang.

Demikian disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs.Tri Budiprayitno, M.Si., Kamis, 13 November 2025. Disusul oleh rumpun pendidikan dan kebudayaan dengan 99 pelamar atau 23,8 persen. Kemudian rumpun hijau dan lingkungan sebanyak 92 orang atau 22,1 persen.

Adapun rumpun sosial kemasyarakatan diisi oleh 72 pelamar atau sekitar 17 persen. Kemudian politik pemerintahan 59 pelamar atau 14,2 persen, infrastruktur 54 pelamar atau 13 persen. Humas serta layanan menjadi yang paling sedikit diminati dengan hanya 12 pelamar atau 2,9 persen. “Alhamdulillah semua rumpun sudah ada pelamarnya,” ujarnya.

Dari sisi jabatan, tercatat sebanyak 72 administrator melamar dalam seleksi eselon III di lingkup Pemprov NTB. Selain itu, ada 145 pengawas, 164 pejabat fungsional, dan 35 pejabat pelaksana.

Berdasarkan laporan sementara yang diterima oleh Kepala BKD, ditemukan adanya pejabat yang tidak memenuhi persyaratan. Untuk kejelasannya, pihaknya melakukan verifikasi untuk segera dikirimkan hasilnya kepada Sekda NTB selaku Ketua Panitia Seleksi (Pansel).

“Jadi ini sedang direkap sama teman-teman. InsyaAllah siang nanti mereka akan melaporkan secara berjenjang,” katanya.

Seleksi Eselon III NTB untuk Mengisi 49 Posisi Lowong

Pengisian jabatan melalui beauty contest, ujar mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) NTB itu akan dilakukan secara bertahap. Dari 49 jabatan yang kosong, pengisian dilakukan setengahnya. Di beauty contest kali ini, Pemprov NTB memprioritaskan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tetap. Hal ini berlaku untuk yang tidak terdampak merger Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK).

“Kita lihat, mungkin yang didahulukan adalah yang jabatan lowong pada jabatan yang tetap. Sembari berjalannya waktu kami juga memproses adanya perpindahan beberapa jabatan struktural ke jabatan fungsional tertentu,’’ jelasnya.

Formasi Jabatan Administrator

Adapun formasi jabatan yang dibutuhkan untuk seleksi ini di antaranya rumpun ekonomi, keuangan, dan perencanaan. Formasi ini meliputi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Diskop UKM), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Selanjutnya ada di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda), dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Termasuk Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida), Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), dan Biro Perekonomian Pembangunan dan Kerja Sama.

Kemudian ada juga formasi Infrastruktur, meliputi Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Lalu ada formasi hijau dan lingkungan, di sejumlah dinas seperti Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan), Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

Termasuk juga rumpun pendidikan, kebudayaan, dan sumber daya manusia. Formasi ini ada di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Kebudayaan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah, dan Badan Kepegawaian Daerah.

Ada juga formasi rumpun politik, pemerintahan, pengawasan, dan hukum. Formasi ini ada di Inspektorat, Sekretariat DPRD, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, dan Satuan Polisi Pamong Praja. Juga termasuk DPMPD Dukcapil, Biro Hukum, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, dan Biro Organisasi.

Terakhir ada formasi rumpun Humas dan layanan pimpinan, di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Biro Umum dan Administrasi Pimpinan. Dan formasi sosial, kemasyarakatan dan kesehatan, di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Dinas Kesehatan. (era)

Wagub Dinda Soroti Masih Maraknya Kasus Kekerasan Seksual di SLB

globalfmlombok.com
-
0
Wagub Dinda Soroti Masih Maraknya Kasus Kekerasan Seksual di SLB

Sumbawa Besar (globalfmlombok.com)-Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri menyoroti masih maraknya kasus kekerasan seksual yang menimpa anak penyandang disabilitas dan adanya dugaan memanipulasi data dan mengambil hak dari para Siswa Luar Biasa (SLB).

“Saya ingin menitipkan dan ini tidak terjadi di Sumbawa, masih ada beberapa sekolah luar biasa memanfatkan anak-anak istimewa ini. Memanipulasi data dan menambahkan jumlah serta mengambil hak mereka karena itu merupakan bentuk kejahatan,” kata Dinda saat kunjungan di SLB Negeri Sumbawa, Jumat, 31 Oktober 2025.

Umi Dinda menekankan, agar pengelola pendidikan di SLB harus menjalankan sistem secara transparan dan berintegritas. Ia meminta, Inspektorat Provinsi NTB memperkuat pengawasan terhadap tata kelola pendidikan inklusif di seluruh kabupaten dan kota.

“Jadi, Pak Inspektur agar kita lebih intens lagi mengecek sejumlah sekolah berkebutuhan khusus di sejumlah kabupaten/kota. Kami juga harus memastikan tidak ada ruang bagi penyimpangan di SLB mana pun,” ujarnya.

Umi Dinda turut menyoroti adanya peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak disabilitas. Sebab saat ini pemerintah tidak bisa membatasi penggunaan media sosial dan gawai sehingga mereka menjadi korban bully.

“Kami juga akan memastikan dengan keterbatasan tersebut menjadi korban dan kita harus memastikan bahwa hal itu tidak terjadi di lingkungan yang terjadi saat ini,” ucapnya.

Seraya menegaskan, bahwa semua pihak baik guru, orang tua, maupun pemerintah, harus memastikan anak-anak disabilitas memperoleh perlindungan maksimal. “Anak-anak kita memiliki keterbatasan, jangan biarkan siapa pun menjadikan mereka korban kekerasan di dunia nyata maupun digital. Kita harus hadir dan melindungi mereka,” ujarnya.

Umi Dinda turut memberikan apresiasi kepada para guru SLBN 1 Sumbawa, yang dengan sabar dan berdedikasi mendidik siswa berkebutuhan khusus. “Kami sangat berkesan dengan guru-guru di SLB menunjukkan kesabaran luar biasa. Mereka membimbing anak-anak istimewa agar meraih cita-cita,” tambahnya. (Ils)

Kemendagri Beri Catatan SOTK Baru Pemprov NTB, Pemprov Tegaskan Terapkan Sesuai Catatan

globalfmlombok.com
-
0
Kemendagri Beri Catatan SOTK Baru Pemprov NTB, Pemprov Tegaskan Terapkan Sesuai Catatan

Mataram (globalfmlombok.com) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan sejumlah catatan terhadap Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) baru Pemprov NTB. Berdasarkan surat bernomor 100.2.2.6/5797/OTDA tertanggal 27 Oktober 2025 itu, Kemendagri menegaskan jika penataan SOTK tidak sesuai aturan. Maka rekomendasi Menteri Dalam Negeri batal dan kebijakan gubernur dinyatakan tidak sah.

Menanggapi hal ini, Pj Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Lalu Moh. Faozal, S.Sos.,M.Si., memastikan, seluruh catatan Kemendagri terkait Pergub SOTK akan dijalankan. ‘’Pasti kita jalankan sesuai dengan rekomendasi itu. Sekarang kita sedang melakukan pemetaan belum sampai pada pengisian (pegawai),” ujarnya, Kamis, 13 November 2025.

Hal serupa disampaikan oleh Kepala Biro Organisasi NTB, Muhamad Taufiq Hidayat. Ia mengatakan, Pemprov NTB mengikuti semua arahan Kemendagri tersebut. Menurutnya, Pemprov NTB menyusul Peraturan Gubernur (Pergub) SOTK sesuai dengan catatan Kemendagri. Atas dasar itu, Pemprov NTB memastikan Pergub SOTK sudah sesuai peraturan. “Jadi tidak ada penyimpangan, sesuai arahan Kemendagri kita ikuti,” katanya.

Pemprov NTB Harus Lakukan Penataan

Berdasarkan surat Kemendagri itu, Pemprov harus melakukan penataan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta pedoman teknis penyederhanaan birokrasi yang diatur dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/4520/OTDA tanggal 23 Juni 2023.

Kemendagri juga memberikan catatan kepada sejumlah eselon III dan IV. Termasuk juga dengan pengadaan Kepala Sub Bagian (Kasubag) Keuangan, itu tidak boleh diadakan lagi karena sudah menjadi fungsional.

Berdasarkan Perda SOTK baru Pemprov NTB, beberapa struktur organisasi digabung dengan organisasi lainnya. Semula dari total 24 OPD, dirampingkan menjadi 19 OPD. Kemudian dari 9 Biro menjadi 7 Biro. Dari 3 Staf Ahli Gubernur dikurangi menjadi 2 Staf Ahli.

Di antaranya yaitu Dinas Perdagangan dan Dinas Perindustrian digabung menjadi Dinas Perindustrian Perdagangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga, Dinas Kebudayaan.

Selanjutnya Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Anak, Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Dinas PUPR dan Perkim, Biro Umum dan Protokol Setda NTB, Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, dan pengurangan satu staf ahli.

Penerapan SOTK Baru Pemprov NTB Awal Tahun untuk Menghindari Hambatan Administrasi

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Dr. H. Nursalim mengatakan, kebijakan ini diambil untuk menghindari adanya hambatan administrasi dan keuangan apabila perubahan SOTK diterapkan di tengah tahun anggaran.

Dengan diberlakukannya SOTK baru pada awal tahun anggaran, Pemprov NTB ingin memastikan seluruh proses administrasi berjalan efektif. Seperti pendataan aset , transaksi anggaran, hingga penyesuaian tanggung jawab keuangan masing-masing perangkat daerah.

Keputusan itu lanjut Nursalim, telah disetujui oleh Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal. Sembari menyiapkan penerapan SOTK baru, OPD yang terdampak saat ini sedang melakukan input Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Proses ini ditargetkan rampung pada bulan Agustus 2025. (era)

Gakkum LH Temukan Dugaan Penggunaan Merkuri di Tambang Sekotong

globalfmlombok.com
-
0
Gakkum LH Temukan Dugaan Penggunaan Merkuri di Tambang Sekotong

Mataram (globalfmlombok.com) – Pengusutan kasus tambang emas ilegal di wilayah Sekotong, Lombok Barat, kini resmi ditangani oleh Direktorat Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup (LH). Gakkum LH mengambil alih penanganan setelah mendapat pelimpahan berkas perkara dari Gakkum Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabalnusra).

“Sudah Gakkum LH yang tangani. Selanjutnya mereka yang tindak lanjuti, berkasnya juga sudah kita serahkan. Prosesnya masih berjalan,” ujar Penyidik Gakkum Jabalnusra, Mustaan, Kamis (13/11/2025).

Mustaan menyebutkan, dari hasil pemeriksaan di lapangan pihaknya menemukan adanya indikasi penggunaan bahan kimia berbahaya seperti sianida dan merkuri dalam proses pengolahan emas di tambang Sekotong. “Iya, di sana ada indikasi menggunakan racun sianida,” kata dia.

Dalam proses penyidikan, sejumlah pihak telah dimintai keterangan, termasuk perwakilan perusahaan PT Indotan Lombok Barat Bangkit dan pihak-pihak lainnya. Pemeriksaan mereka, lanjutnya, dalam kapasitas sebagai saksi di perkara ini.

“Itulah makanya kita gali (dugaan penggunaan sianida dan merkuri), mengumpulkan informasi. Kita periksa sebagai saksi,” tuturnya.

Sebagai informasi, penyidikan oleh Gakkum LH ini mengarah pada dugaan pelanggaran pidana sesuai yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Jadi yang kami tangani ini beda dengan (yang ditangani) Polres Lombok Barat. Kami berkaitan dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup, kalau Polres itu Undang-Undang Minerba-nya,’’ terangnya. (mit)

Tanggapi Kritik Titiek Soeharto soal TPS, Pemkot Mataram: Belum Ada Alternatif Lain

globalfmlombok.com
-
0
Tanggapi Kritik Titiek Soeharto soal TPS, Pemkot Mataram: Belum Ada Alternatif Lain

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram menanggapi kritik yang disampaikan Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, terkait keberadaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, yang berdekatan dengan gudang Bulog. Lokasi tersebut dinilai tidak higienis untuk penyimpanan beras karena jaraknya sangat dekat dengan tumpukan sampah.

Gudang Bulog yang berdiri kokoh sejak era kepemimpinan Presiden Soeharto itu menjadi sorotan setelah kunjungan Titiek Soeharto ke Mataram pada Rabu (12/11/2025). Ia menilai posisi gudang pangan tersebut tidak layak berada di samping TPS aktif.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah Kota Mataram, H. Lalu Alwan Basri, mengatakan Pemkot telah menerima permintaan dari pihak Bulog agar tidak lagi menggunakan area tersebut sebagai lokasi pembuangan sementara. Namun, hingga kini pemerintah kota belum memiliki alternatif lokasi lain.
“Lahan untuk lokasi pembuangan sementara memang belum ada. Rencana Pak Wali, kita akan gunakan lahan SPALDT, tapi masih dalam proses. Jadi, satu-satunya tempat yang bisa kita gunakan sementara ini adalah TPS Sandubaya,” jelasnya, Kamis (13/11/2025).

Alwan mengungkapkan, Pemkot Mataram saat ini tengah menghadapi kendala serius dalam pengelolaan sampah akibat penutupan Tempat Pembuangan Akhir Regional (TPAR) Kebon Kongok di wilayah Kabupaten Lombok Barat. Penutupan ini membuat sekitar 250 ton sampah per hari terpaksa ditampung sementara di TPS Sandubaya.

“Surat pemberitahuan dari Bulog sudah beberapa kali masuk ke Pemkot. Mereka mengeluhkan karena tumpukan sampah sudah melampaui tembok pembatas dengan gudang Bulog. Tapi karena TPA masih ditutup, kami tidak punya pilihan lain,” ujarnya.

Ia menambahkan, meskipun TPA Kebon Kongok sempat dibuka, Pemkot kembali terkendala oleh aturan pembatasan pengiriman sampah dari Mataram. Akibatnya, sebagian besar sampah masih harus ditampung sementara di TPS Sandubaya hingga sistem pembuangan kembali normal.

Lebih lanjut, Alwan menegaskan bahwa TPS Sandubaya sebenarnya telah ada jauh sebelum pembangunan gudang Bulog. “TPS itu sudah lama berdiri, sekitar tahun 2001, bahkan sebelum gudang beras Bulog dibangun,” terangnya.

Terkait dengan rencana Pemkot Mataram menyewa lahan baru di Kebon Ayu sebagai lokasi TPS pengganti, Alwan mengatakan prosesnya masih dalam tahap pembahasan bersama Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

“Memang sudah ada rencana lokasi baru di Kebon Ayu, tapi sampai sekarang belum final,” pungkasnya. (pan)

Jaksa Periksa Pejabat BPKAD Pemkab Bima Terkait Kasus Hibah Kapal Rp4,7 Miliar

globalfmlombok.com
-
0
Jaksa Periksa Pejabat BPKAD Pemkab Bima Terkait Kasus Hibah Kapal Rp4,7 Miliar

Mataram (globalfmlombok.com) –Kejaksaan Negeri (Kejari) Bima memeriksa seorang pejabat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) terkait kasus dugaan korupsi pengadaan kapal hibah Rp4,7 miliar di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bima.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Bima, Virdis Firmanillah Putra Yuniar, Kamis (13/11/2025) membenarkan perihal pemeriksaan Kepala Bidang (Kabid) Aset BPKAD Pemkab Bima berinisial IS dalam perkara ini.

“Benar, kami memeriksa yang bersangkutan sebagai saksi pada Selasa, 11 November 2025 lalu,” ucapnya.

Virdis enggan menjelaskan lebih lanjut terkait alasan pemeriksaan IS karena masih menyangkut materi pemeriksaan.

Sebelumnya, Kasi Pidsus Kejari Bima Catur Hidayat Putra, Selasa (8/7/2025) menyebutkan, pihak kejaksaan telah menerbitkan surat perintah penyidikan Nomor: PRINT-06/N.2.14/Fd.2/07/2025, tanggal 2 Juli 2025 untuk memulai penyidikan dalam kasus ini.

Dia tidak menjelaskan lebih jauh terkait temuan perbuatan melawan hukum (PMH) atau indikasi tindak pidana korupsi yang pihaknya temukan di tahap penyelidikan sehingga menaikkan kasus ini ke penyidikan.

“Terkait temuan PMH-nya masih belum bisa kami sampaikan, yang jelas sudah ada temuan PMH dan kerugian negara dalam kasus ini,” jelasnya.

Meskipun telah naik penyidikan, Kejari Bima belum menetapkan tersangka terhadap kasus hibah dua kapal pelayaran bernama Banawa 77 dan Banawa 177 tersebut.

Pada tahun 2019, Pemkab Bima dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bima masing-masing menerima hibah satu unit kapal pelayaran dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.

Penyerahan hibah itu dilakukan secara resmi kepada masing-masing pemerintah daerah. Pemkot Bima kala itu diwakili oleh Wakil Wali Kota Fery Sofyan saat menerima kapal bernama Banawa Nusantara 177 pada Juli 2019. Kapal tersebut dibangun menggunakan dana APBN senilai sekitar Rp2,33 miliar.

Setelah proses serah terima, kapal itu diserahkan ke Dinas Perhubungan Kota Bima. Namun, berdasarkan informasi yang beredar, kapal tersebut tidak pernah difungsikan dan akhirnya dialihkan pengelolaannya ke Dinas Pariwisata Kota Bima.

Sementara itu, pada Oktober 2019, Pemkab Bima juga menerima kapal serupa bernama Banawa 77 dengan ukuran 35 GT dengan anggaran sekitar Rp2,35 miliar dari APBN. Kapal ini diterima Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bima saat itu, Syafrudin,

Ironisnya, kapal hibah tersebut sejak diterima diduga tidak diketahui keberadaannya hingga kini, bahkan tidak tercatat dalam aset daerah Pemkab dan Pemkot Bima. (mit)

Polres Lotim Ungkap 110 Ton Beras SPHP Oplosan, Modus Campur Beras Medium dengan Menir

globalfmlombok.com
-
0
Polres Lotim Ungkap 110 Ton Beras SPHP Oplosan, Modus Campur Beras Medium dengan Menir

Selong (globalfmlombok.com) – Polres Lombok Timur (Lotim) berhasil menggerebek sebuah gudang filial milik UD I. Gudang tersebut diduga menjadi tempat praktik pengoplosan beras. Sebanyak 110 ton beras yang diduga merupakan hasil oplosan berhasil diamankan dalam penggerebekan tersebut.

Pengungkapan kasus ini berawal dari keluhan masyarakat. Mereka membeli Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) berukuran 5 kilogram. Namun, masyarakat merasa kualitas beras yang diterima jauh di bawah standar.

Kapolres Lotim, melalui Kasat Reskrim sekaligus Kasatgas Pangan Polres Lotim, AKP I Made Yulia Darma, menjelaskan pihaknya langsung bergerak cepat. Hal ini dilakukan setelah menerima laporan tersebut.

“Berdasarkan laporan informasi dari masyarakat yang membeli beras SPHP yang memiliki kualitas beras yang kurang baik, kapolres memerintahkan anggota untuk melakukan Pulbaket (pengumpulan bahan dan keterangan),” ujarnya.

Pada pukul 19.30 Wita, tim yang dipimpin Kasat Reskrim langsung menuju ke TKP, yaitu gudang filial UD. I yang diduga menjadi lokasi pengoplosan beras. “Berdasarkan hasil di lapangan, ditemukan sekitar 110 ton beras yang diduga oplosan,” tegas AKP I Made Darma.

Kasat Reskrim memaparkan modus beras oplosan yang dilakukan pelaku. Beras medium yang seharusnya dijual dalam kemasan, sengaja dicampur dengan beras berkualitas rendah, berupa butiran menir, secara berlebihan. Pencampuran ini tidak sesuai dengan aturan standar yang ditetapkan.

Modus Dugaan Pengoplosan Beras

Menurut Kasat Reskrim, modus dugaan pengoplosan ada kesengajaan atau pembiaran. Peristiwa ini terjadi saat pengemasan beras SPHP Bulog 5 kilogram yang seharusnya berisi beras medium. Namun, berisi beras di bawah standar beras medium. Hal inilah yang disinyalir bisa merugikan konsumen atau pembeli.

Menyikapi temuan ini, penyidik telah memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan, termasuk saksi ahli, perwakilan Bulog, dan pemilik gudang. Hasil penyelidikan sementara menunjukkan adanya unsur kesengajaan dalam praktik beras oplosan yang merugikan masyarakat tersebut.

Sebagai bagian dari proses hukum, sampel beras dan barang bukti lainnya telah disita. Ini telah diserahkan ke laboratorium untuk dilakukan uji kualitas. “Sekarang sampel dan bukti sudah diserahkan untuk dilakukan uji lab. Tinggal menunggu hasil lab yang dilakukan laboratorium pengujian,” pungkas AKP I Made Darma.

Keberhasilan pengungkapan kasus beras oplosan ini diharapkan dapat memberikan efek jera. Selain itu, melindungi masyarakat dari praktik-praktik penipuan yang merugikan. Khususnya pada komoditas pangan pokok seperti beras.

Kepala Cabang Badan Urusan Logistik (Bulog) Lotim, Supermansyah saat dikonfirmasi terpisah mengatakan ia mendukung langkah satuan tugas (Satgas) Pengendalian Harga Beras. Dimana, Bulog juga masuk dalam keanggotaan Satgas bersama aparat kepolisian.

“Kita serahkan sepenuhnya ke aparat penegak hukum prosesnya,” ungkap Supermansyah.

Langkah Satgas ini juga hasil koordinasi dengan aparat kepolisian. Siapa yang nantinya terungkap terlibat diserahkan prosesnya.ke aparat penegak hukum. Kepada para mitra Bulog yang terlibat misalnya juga tidak akan dilindungi.

“Kita tidak akan memberikan perlindungan kepada oknum yang melakukan pengoplosan beras ini,” demikian. (rus)

Pemprov Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Wisata Labuhan Kertasari KSB Menuju Kelas Dunia 

globalfmlombok.com
-
0
Pemprov Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Wisata Labuhan Kertasari KSB Menuju Kelas Dunia 

Mataram (globalfmlombok.com) – Popularitas Desa Labuhan Kertasari, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sudah mendunia. Meski lokasinya di pedesaan, namun kemampuan pemerintahan desa dan Pemkab setempat, mendorong eksplorasi wisata lokal  terus menunjukkan geliatnya.

Desa yang dihuni sekitar 800 kepala keluarga (KK) atau sekitar 2000 jiwa ini, mengembangkan sektor wisata bahari dan pertanian sebagai penopang utama ekonomi masyarakat.

Kepala Desa Labuhan Kertasari, Syarifuddin mengungkapkan, desanya dikenal memiliki potensi wisata bahari yang menjanjikan. Salah satu daya tarik utamanya adalah Pantai Moro, yang kini menjadi spot surfing favorit wisatawan mancanegara.

Menurut Syarifuddin, setiap hari turis dari berbagai negara datang untuk menikmati ombak dan keindahan pantai tersebut. ‘’Spot surfing di Pantai Moro sangat digemari wisatawan asing. Sekarang sudah banyak turis yang membeli tanah dan membangun vila di sini,” ujarnya.

Lebih lanju ia mengatakan bahwa geliat pariwisata itu turut membuka peluang ekonomi baru bagi generasi muda desa. ‘’Banyak anak muda yang kini terlibat dalam usaha jasa, seperti rental motor dan layanan bagi wisatawan,’’ tutur Kades Labuhan Kertasari.

Kemudian ia menambahkan bahwa kolaborasi antara pelaku usaha lokal dan pemuda desa membuat perekonomian masyarakat semakin hidup. “Selain potensi wisata dan pertanian, desa kami juga sebagai penghasil kelapa,” tandas Syarifuddin.

Selain itu, mayoritas penduduk desanya selama ini menggantungkan hidup dari budidaya rumput laut.

Namun, dalam setahun terakhir, produksi rumput laut mengalami penurunan akibat faktor alam. Kondisi ini membuat sebagian besar warga kembali beralih menjadi petani jagung sebagai sumber penghasilan alternatif.

Sementara itu, Pemprov NTB terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sektor-sektor potensial daerah, seperti pertanian, kelautan, pariwisata, dan sejumlah sektor lainnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB, Dr.Ir.H. Iswandi, M.Si mengatakan, setiap sektor memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Termasuk pada skala desa.

Dalam RPJMD pemerintah daerah telah menetapkan arah pemgembangan sektor-sektor potensial melalui program unggulan Agromaritim yang fokusnya untuk membentuk eko sistem industri Agromaritim dari hulu ke hilir. Dukungan diprioritaskan untuk menguatkan swasemenda pangan serta hilirisasi dan industri pengolahan.

“Sektor-sektor potensial tetap menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat kita. Pemerintah terus memberikan dukungan, misal pada sektor pertanian, seperti mulai dari penyediaan benih unggul, pupuk, hingga fasilitasi pemasaran hasil panen,” ujarnya. Langkah ini, lanjut Iswandi, sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan berbasis potensi lokal.

“Masing-masing daerah, tentu memiliki potensi pada sektor yang berbeda-beda. Itu yang akan kita upayakan untuk terus dikembangkan,” ujarnya.

Selain pertanian, sektor kelautan juga menjadi fokus. Termasuk pariwisata. Menjadi program unggulan NTB Pariwisata Berkualitas yang arah pengembangannya diintegrasikan dengan pariwisata Bali dan NTT.

Pariwisata NTB terintegrasi dengan pariwisata Bali dan NTT sehingga diperkuat dari sisi konektivitas logistik maupun mobilitas orang atau penumpang. ‘’Dengan demikian standar destinasi yang ada di NTB mesti mengikuti standar-standar yang berlaku secara internasional karena Bali menjadi Hub pariwisata internasional,’’ ujarnya. (r)

Respons Keluhan Warga, Perbaikan Ruas Jalan Narmada-Batu Kumbung Tuntas

globalfmlombok.com
-
0
Respons Keluhan Warga, Perbaikan Ruas Jalan Narmada-Batu Kumbung Tuntas

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Perbaikan ruas jalan Narmada-Batu Kumbung persis di depan Gedung Budaya Narmada, Kabupaten Lombok Barat (Lobar) selesai dikerjakan. Penanganan ruas jalan ini melalui pemeliharaan rutin jalan yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Lombok Barat.

“Penanganan ruas jalan ini melalui pemeliharaan,” kata Sekdis PUTR Lalu Ratnawi, Rabu (12/11/2025). Ia mengatakan, program pemeliharaan jalan ini dikerjakan di akhir tahun karena masuk anggaran perubahan untuk pemeliharaan rutinya.

Penanganan jalan ini bukan atas dasar karena viral di media sosial, tetapi menindaklanjuti keluhan warga yang masuk ke Dinas PU. Perbaikan jalan ini diintegrasikan melalui program yang sudah terencana. Mengingat titik kerusakan yang menjadi keluhan utama masyarakat tersebut tidak terlampau panjang, pendekatan yang diambil adalah melalui skema yang paling efektif dan efisien. “Sehingga perbaikannya melalui program pemeliharaan jalan Kabupaten,” terang Lalu Ratnawi.

Pemilihan mekanisme pemeliharaan jalan ini bertujuan untuk mempercepat proses penanganan. “Karena titik yang rusak tidak terlalu banyak, itu kita pakai pemeliharaan jalan untuk tuntaskan (perbaiki),” tegasnya. Prosesnya pun melalui E-PL atau penunjukan langsung elektronik.

Keputusan Pemda untuk menindaklanjuti perbaikan jalan di depan Gedung Budaya Narmada adalah cerminan dari kebijakan Bupati LAZ. Bupati mengarahkan Dinas terkait agar bisa segera merespons dan menginventarisir keluhan masyarakat yang berkaitan dengan infrastruktur vital.

“Jadi Alhamdulillah ruas-ruas yang dikeluhkan masyarakat kita respons cepat dan progresif tahun ini. Seperti petunjuk Pak Bupati untuk dituntaskan,” imbuhnya. (her)

1...266267268...390Halaman 267 dari 390