Beranda blog Halaman 266

Kasus Cromebook, Kajari Sebut Masih Memungkinkan Penambahan Tersangka Baru

globalfmlombok.com
-
0
Kasus Cromebook, Kajari Sebut Masih Memungkinkan Penambahan Tersangka Baru

Selong (globalfmlombok.com) – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lombok Timur (Lotim), Hendro Wasisto menyebut masih ada kemungkinan akan ada penambahan tersangka baru kasus dugaan korupsi Chromebook. Diakuinya, dari hasil penyelidikan di lapangan, terpantau sebanyak 17 kali transaksi perbankan di 14 rekening dengan nilai transaksi mencapai Rp 2,2 miliar.

Dikonfirmasi Jumat, 14 November 2025 , Kajari mengakui, Kejari Lotim terus mendalami kasus dugaan korupsi atas pengadaan alat TIK di Dikbud tahun 2022 tersebut dengan nilai Rp32 miliar. Sesuai hasil audit, ditemukan indikasi kerugian negara sebanyak Rp9,2 miliar.

Menurutnya, pola transaksi perbankan yang terlacak tidak pakai nama enam tersangka yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Kejari Lotim, tapi polanya menggunakan rekening atas nama teman dan kerabat.

Diketahui, penetapan enam orang tersangka kasus pengadaan TIK Dikbud Lotim ini oleh Kejari dilakukan dua kali. Pertama empat tersangka pada dan dua orang tersangka setelah tiga hari berikutnya. Keenam tersangka sudah ditahan Kejari Lotim.

Sebelumnya, Kepala Seksi Intelijen Kejari Lotim, Ugik Ramantyo, menjelaskan penetapan tersangka ini dilakukan setelah proses penyidikan yang berjalan setidaknya selama enam bulan. Perubahan status penyelidikan ke penyidikan sesuai Surat Perintah Penyidikan Nomor PRINT-02/N.2.12/Fd.2/04/2025 tanggal 30 April 2025.

“Berdasarkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan, berupa keterangan 60 orang saksi, 2 orang ahli, dan 2 alat bukti surat, tim penyidik telah menetapkan empat orang tersangka,” jelas Ugik.

Adapun empat tersangka sebelumnya adalah AS mantan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur tahun 2020-2022. Kedua, tersangka berinisial A Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan peralatan TIK tersebut. Tersangka ketiga adalah S, Wiraswasta sekaligus Direktur CV CM. Terakhir, MJ bertindak selalu wiraswasta sekaligus Marketing PT. JP. Sedangkan dua tersangka berikutnya merupakan wiraswasta masing masing berinisial LH dam LA.

Ugik menyatakan bahwa tindakan para tersangka secara bersama-sama diduga telah melawan hukum dan/atau menyalahgunakan kewenangan. Perbuatan mereka mengakibatkan kerugian keuangan negara yang sangat signifikan.

Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Kantor Akuntan Publik A.F Rahman & Soetjipto WS, kerugian negara ditaksir sebesar Rp 9.273.011.077.

Sesuai dengan hasil penyidikan, terungkap bahwa keenam tersangka diduga telah berkomplot sejak awal untuk mengatur pemenang lelang pengadaan peralatan TIK melalui sistem Katalog Elektronik (E-Katalog).

Tersangka AS sebagai Sekretaris Dinas diduga telah berkomunikasi dan bersepakat dengan tersangka S (Direktur CV CM) dan MJ (Marketing PT. JPP) sebelum proses pengadaan dimulai. Kesepakatan tersebut mencakup perusahaan yang akan ditunjuk dan link E-Katalog perusahaan yang akan dipilih.

Selanjutnya, daftar perusahaan yang telah disepakati itu diserahkan kepada tersangka A selaku PPK untuk dipilih atau diklik dalam sistem. Pengadaan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan 282 SD di 21 kecamatan, dengan total 4.320 unit peralatan komputer merek Axioo, Advan, dan Acer.

“Tujuan dari pengaturan ini adalah untuk mendapatkan sejumlah uang sebagai imbalan atau fee atas pengkondisian penunjukan perusahaan tertentu sebagai pemenang melalui aplikasi katalog elektronik,” papar Ugik.

Para tersangka disangka dengan pasal berlapis, yakni Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Secara subsidair, juga disangkakan dengan Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Ancaman hukuman bagi para tersangka adalah pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar. (rus)

Polisi Kantongi Sembilan Nama Terduga Perusakan Rumah Tersangka R

globalfmlombok.com
-
0
Polisi Kantongi Sembilan Nama Terduga Perusakan Rumah Tersangka R

Mataram (globalfmlombok.com) –Ditreskrimum Polda NTB telah mengantongi 9 nama sebagai terduga pelaku dalam kasus perusakan rumah milik tersangka R, kasus meninggalnya Brigadir Esco.

Dirreskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat (14/11/2025) mengatakan, dari hasil penyidikan yang dilakukan, terduga pelaku kasus tersebut mengarah pada 9 orang. “Ada 9 orang sesuai dengan identifikasi dari hasil pemeriksaan saksi-saksi,” kata dia.

Dia menyebutkan, sejauh ini polisi telah memeriksa setidaknya 12 orang saksi. Mereka antara lain merupakan anggota polisi yang melakukan pengamanan saat itu, pemilik rumah (nenek Tersangka R), dan kepala dusun setempat.

Syarif juga mengaku telah mengantongi hasil dari Lab Forensik Polda Bali berkaitan dengan bukti video untuk mengidentifikasi terduga pelaku perusakan. “Kita telah melakukan pemeriksaan saksi, sudah pemanggilan terduga pelaku juga,” tegasnya.

Sebelumya, Kasubdit III Jatanras Ditreskrimum Polda NTB AKBP Catur Erwin Setiawan, mengaku, indikasi pidana dalam peristiwa perusakan itu lanjutnya, berkaitan dengan Pasal 170 KUHP. Pasal itu mengatur tentang kekerasan bersama terhadap orang atau barang dengan ancaman penjara maksimal lima tahun enam bulan.

Catur menyebutkan, penanganan kasus ini terpisah dengan pengusutan kasus dugaan pembunuhan Brigadir Esco. Adanya peristiwa perusakan itu juga tidak berpengaruh dengan proses penyidikan polisi. Meskipun nantinya akan ada rekonstruksi yang kedua, polisi juga tidak akan melakukan rekonstruksi di TKP.

Kronologi Dugaan Perusakan
Aksi dugaan perusakan ini terjadi sekitar pukul 17.40 Wita pada Rabu (8/10/2025). Berdasarkan keterangan, sekelompok warga, mendatangi Dusun Nyiur Lembang dengan menggunakan beberapa kendaraan.

Kedatangan mereka bertujuan untuk mencari beberapa orang yang diduga memiliki keterkaitan dengan kasus yang masih dalam penyelidikan polisi, yaitu kasus kematian Brigadir Esco.

Namun, pihak yang dicari tidak ditemukan di lokasi. Kekecewaan atas kegagalan pencarian tersebut kemudian memicu reaksi spontan dari sebagian massa. Mereka melampiaskan kekecewaan dengan melakukan perusakan terhadap dua unit rumah yang diketahui salah satunya milik keluarga tersangka R.

Kerusakan yang ditimbulkan, meliputi bagian fisik bangunan seperti tembok, gerbang, dan jendela. Beberapa perabot rumah tangga dan barang pribadi yang berada di dalam rumah juga menjadi sasaran amarah massa. (mit)

Inspektorat NTB Temukan Honorer “Siluman’’

globalfmlombok.com
-
0
Inspektorat NTB Temukan Honorer “Siluman’’

INSPEKTORAT Provinsi NTB melakukan audit terhadap 518 honorer yang tidak lulus PPPK Paruh Waktu. Audit itu dilakukan atas permintaan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB. Berdasarkan hasil audit sementara, Inspektorat menemukan adanya sejumlah honorer “siluman”, yaitu mereka yang tidak pernah masuk kantor, tetapi masih tertera namanya sehingga gaji tetap diberikan.

Inspektur Inspektorat NTB, Budi Herman mengatakan, audit yang tengah dilakukan ini menyisir honorer di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov NTB. Tujuannya untuk memastikan kejelasan status tenaga honorer, menyusul adanya indikasi sejumlah nama masih tercatat aktif padahal sudah berhenti bekerja, bahkan ada yang tidak pernah hadir sama sekali.

“Yang diaudit itu statusnya. Ada nama-nama yang tercantum tapi tidak pernah masuk, ada juga yang sudah berhenti tapi masih digaji,’’ ujarnya, Kamis, 13 November 2025.

Ia melanjutkan, para honorer “siluman” yang tidak ada wujudnya, tetapi tetap menerima gaji harus mengembalikan uang sejumlah gaji itu sejak penataan honorer dilakukan, yaitu tahun 2023. “Ya dikembalikan ke kas daerah, sejak berlakunya kebijakan penataan honorer ini, kan baru ini,’’ lanjutnya.

Menurutnya, pengembalian gaji ke kas daerah bukan untuk menghukum honorer. Melainkan menegakkan aturan dan memastikan pengelolaan keuangan daerah tetap akuntabel. Walau demikian, Pemprov NTB akan tetap mencoba mencari alternatif lain agar kebijakan tersebut tidak memberatkan honorer “siluman”.

“Kalau memang tidak sesuai ketentuan, ya harus dikembalikan. Tapi tetap kita cari solusi yang adil, karena mereka ini juga bagian dari kita,” katanya.

Saat ini, progres audit ratusan honorer tersebut telah mencapai 80-85 persen. Inspektorat menargetkan proses audit rampung pada November ini.

BKD Minta Inspektorat NTB Lakukan Audit

Berdasarkan data BKD, Sejumlah 518 honorer di lingkungan Pemprov NTB terancam tidak lanjut kontrak di tahun 2026. Hal ini karena mereka tidak masuk dalam database BKN. 518 honorer itu adalah mereka yang tidak mendaftar tes PPPK tahun 2024.

Tiga di antaranya sudah memasuki Batas Usia Pensiun (BUP), 12 orang tidak lulus administrasi, 20 orang ikut seleksi PPPK di luar Pemprov NTB, 73 orang tidak jelas keberadaannya, 225 orang mengikuti tes CPNS. Selanjutnya, ada 30 orang yang bekerja kurang dari dua tahun, ada juga yang mengundurkan diri sebanyak dua orang.

Untuk itu, BKD NTB minta Inspektorat NTB melakukan audit terhadap 518 honorer tersebut. Audit ini untuk melihat dan mengecek status ratusan honorer tersebut. Serta, menelusuri alasan mereka tidak dapat diusulkan menjadi PPPK Paruh Waktu.

“Kan satu kondisi ada pegawai non ASN diusulkan, tetapi di kondisi lain ada yang tidak dapat diusulkan,” ujar Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi (PPI), BKD NTB, Rian Priandana.

Dia mengatakan, audit dilakukan dengan menelusuri data by name by address melalui koordinasi antara Inspektorat, BKD, BPSDM, dan BPKAD. Langkah ini untuk memastikan alasan masing-masing pegawai tidak dapat diusulkan menjadi PPPK paruh waktu.

“Kami sudah rapat dengan Inspektorat, mereka sedang on progress. Mudah-mudahan segera selesai. Hasil audit ini nanti menjadi bahan laporan kami ke Pak Gubernur agar bisa memberikan arahan terkait teman-teman tersebut,” katanya. (era)

Gelar “Workshop Moslem Friendly Tourism’’, NTB Matangkan Langkah Jadi Destinasi Wisata Ramah Muslim Dunia

globalfmlombok.com
-
0
Gelar “Workshop Moslem Friendly Tourism’’, NTB Matangkan Langkah Jadi Destinasi Wisata Ramah Muslim Dunia

Mataram (globalfmlombok.com) – Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi NTB mematangkan langkah menjadi destinasi wisata ramah Muslim dunia dengan menggelar Workshop Moslem Friendly Tourism yang berlangsung di Mataram. Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 70 peserta. Terdiri dari perwakilan instansi pemerintah, BUMN, BUMD, asosiasi pariwisata, akademisi, dan pelaku industri pariwisata.

Kepala Dispar Provinsi NTB yang diwakili oleh Sekretaris Dispar NTB, Mulki, S.STP., MM., dalam arahannya, menegaskan bahwa pariwisata ramah Muslim dunia merupakan salah satu sektor strategis dan unggulan. Hal ini sejalan dengan prioritas Pemerintah Provinsi NTB dalam mewujudkan pariwisata kelas dunia yang inklusif dan berdaya saing global.

“Kegiatan seperti ini bukan hanya ajang berbagi ilmu. Tetapi juga bentuk silaturahmi dan kolaborasi bersama dalam mewujudkan pariwisata ramah Muslim yang mendunia. Sinergi seluruh pihak menjadi kunci untuk memperkuat posisi NTB sebagai destinasi unggulan dunia,” ungkap Mulki.

Melalui workshop ini, seluruh peserta diharapkan dapat membawa pulang pengetahuan dan semangat kolaborasi. Hal ini untuk terus memperkuat pengembangan pariwisata ramah muslim di NTB.

“Semoga kegiatan ini menjadi langkah nyata kita bersama dalam mewujudkan NTB sebagai destinasi pariwisata ramah Muslim yang unggul, berkelanjutan, dan mendunia,” katanya.

Sementara, Kepala Bidang Pengembangan Destinasi, Chandra Aprinova, AKS., MP, menyatakan, workshop ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan kolaborasi lintas sektor dalam pengembangan pariwisata ramah Muslim di NTB.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin mendorong peningkatan pemahaman tentang konsep pariwisata ramah muslim yang inklusif. Memperkuat produk dan sertifikasi halal, serta membangun sinergi dan kolaborasi pentahelix dalam mendukung keberlanjutan pariwisata NTB,” jelasnya.

NTB Termasuk Destinasi Pariwisata Ramah Muslim Terbaik

Provinsi NTB berhasil masuk dalam lima besar kategori Destinasi Pariwisata Ramah Muslim Terbaik versi Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2025. Tidak hanya itu, NTB juga meraih Special Recognition Award for Setting a Global Benchmark in Muslim Friendly Tourism and Sport. Penghargaan itu karena daerah berhasil membangun ekosistem pariwisata ramah muslim berstandar internasional.

Capaian ini memperkuat posisi NTB sebagai ikon wisata halal nasional. Ini sekaligus berkontribusi pada pengembangan ekonomi syariah dan pariwisata berdaya saing global.

Kepala Dispar NTB, Lalu Ahmad Nur Aulia, mengatakan, meski berhasil masuk lima besar, masih ada sejumlah aspek yang perlu diperkuat. Penguatan itu agar posisi NTB semakin kokoh sebagai pusat pariwisata ramah muslim dunia.

“Pertama, perlu standarisasi, sertifikasi, dan jaminan halal di sektor kuliner serta layanan perhotelan untuk memperkuat kepercayaan wisatawan,” ujarnya. 

Selain itu, diperlukan juga digitalisasi dan penguatan branding global NTB sebagai pusat ramah Muslim. Di samping itu, penting juga melalui integrasi layanan dan fasilitas halal. (era)

Gejolak Merosotnya TKD, DPR RI Tegaskan Pemprov NTB Jangan Naikkan Pajak

globalfmlombok.com
-
0
Gejolak Merosotnya TKD, DPR RI Tegaskan Pemprov NTB Jangan Naikkan Pajak

Mataram (globalfmlombok.com) – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI meminta Pemprov NTB tidak menaikkan pajak meskipun ada pemangkasan Rp1,1 triliun Transfer ke Daerah (TKD). Menaikkan pajak di kondisi seperti ini dinilai bukanlah solusi, pemerintah harus mencari kantong-kantong pendapatan lain agar tidak memperburuk kondisi masyarakat.

Wakil Ketua Banggar DPR RI, Jazilul Fawaid mengatakan, dibanding menaikkan pajak, pemerintah lebih baik mengusulkan pembangunan infrastruktur daerah melalui dana pusat (APBN) seperti Instruksi Presiden (Inpres) dan Bantuan Presiden (Banpres).

‘’Jangan menaikkan pajak untuk pembangunan di daerah dan dibebankan ke masyarakat. Saya pikir di pusat masih ada ruang fiskal yang diminta ke daerah tetapi tidak melakukan dana alokasi khusus tapi bisa lewat Banpres dan Inpres,” ujarnya, Kamis, 13 November 2025.

Menurutnya, Pemprov masih bisa melobi pusat untuk membantu membangun infrastruktur fisik untuk kebutuhan mendesak, seperti untuk kesehatan, pendidikan, dan ketahanan pangan.

Anggota Komisi V DPR RI, Abdul Hadi mengatakan, untuk mensiasati pengurangan transfer, Pemprov NTB harus bijak dalam mengelola APBD. Dan memaksimalkan potensi PAD di daerah.

“Kemudian bagaimana mengcreate supaya penerimaan-penerimaan tambahan berikutnya itu sudah mulai dipikirkan oleh daerah. Walaupun mungkin sekarang ini hanya beberapa daerah saja yang mandiri,” katanya.

Ia tidak menampik banyak daerah di Indonesia termasuk Provinsi NTB yang masih bergantung pada TKD. Untuk itu, Pemprov NTB selaku daerah yang masih bergantung pada dana pusat, Pemprov harus bisa menjalin komunikasi yang baik dengan kementerian terkait. “Itu yang mungkin menjadi penting,” ucapnya.

Pusat Dapat Rp180 Triliun PDRB dari NTB

Abdul Hadi melanjutkan, pusat mendapatkan sekitar Rp180 triliun PDRB di tahun 2025 dari berbagai sektor di NTB. Di antaranya yaitu sektor pertanian, pertambangan, UMKM, industrialisasi, dan pariwisata. Meski demikian, kontribusi PDRB NTB untuk nasional masih dinilai kecil.

Akibat adanya pemangkasan transfer ke daerah, kepala daerah se-NTB mengadu ke Banggar DPR RI. Misalnya saja, Bupati Sumbawa, H.Syarafuddin Jarot mengatakan pemangkasan TKD untuk Kabupaten Sumbawa mencapai Rp500 miliar lebih, terbanyak pemangkasan DBH.

Kondisi ini, menurutnya mempengaruhi pembangunan di daerah. Apalagi secara geografis Pulau Sumbawa jauh lebih besar daripada Pulau Lombok. Demikian juga dengan kondisi topografi di Pulau Sumbawa tidak merata. Sehingga dibutuhkan dana yang besar, khususnya untuk pembangunan infrastruktur.

“Dengan kewenangan pusat kan belum tentu menyentuh hal-hal kritikal di daerah. Akhirnya tertinggal lah beberapa kondisi kerusakan jalan yang sangat parah, meskipun kita bisa melobi tapi hal-hal kritis kan kadang terkendala,” katanya.

Gubernur NTB, Dr.H. Lalu Muhamad Iqbal juga mengatakan hal yang sama. Karena Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) NTB termasuk kecil, banyak proyek infrastruktur berpotensi tidak bisa dikerjakan.

“Proyek infrastruktur itu kan dari pusat, ada sekolah rakyat, sekolah garuda, kampung nelayan. Nah harapan kita supaya ekonomi di daerah bergerak, dipertimbangkanlah untuk sebagian proyek itu diberikan kepada kontraktor lokal,” sarannya. (era)

Hendak Jual Barang Curian, Residivis Kasus Curat Ditangkap di KSB

globalfmlombok.com
-
0
Hendak Jual Barang Curian, Residivis Kasus Curat Ditangkap di KSB

Sumbawa Besar (globalfmlombok.com) – TM (26), salah satu terduga pelaku pencurian dengan pemberatan (Curat) di wilayah Kecamatan Alas akhirnya ditangkap di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). TM ditangkap saat akan menjual barang hasil curian di terminal Tanah Mirah, Rabu (12/11/2025) malam.

“Jadi, TM ini merupakan residivis dan dua orang lainnya masing-masing berinisial YR (26), dan Y (34) merupakan orang yang ikut dalam aksi pencurian di Alas,” kata Kapolsek Alas Kompol Satrio, kepada wartawan, Kamis (13/11/2025).

Satrio menjelaskan, penangkapan para pelaku ini dilakukan setelah menerima laporan dari S yang mengaku kehilangan uang tunai dan rokok. Aksi pencurian tersebut terjadi pada hari Senin (10/11/2025), sekitar pukul 02.00 wita saat korban tertidur.

“Korban baru tahu tokonya tercuri sekitar pukul 06.00 Wita dengan jumlah kerugian diperkirakan mencapai Rp60 juta termasuk uang tunai sebesar Rp14 juta dan puluhan slop berbagai jenis rokok,” ucapnya.

Ia menyebutkan, modus yang dilakukan oleh para pelaku dengan mencongkel pintu toko menggunakan linggis. Aksi tersebut pun dianggap kejahatan serius yang meresahkan masyarakat dengan kerugian puluhan juta.

“Jadi, para pelaku ini, yang beberapa di antaranya adalah residivis, menunjukkan komitmen Polri dalam menekan angka kriminalitas dan menjamin rasa aman warga, sesuai amanat Pasal 363 ayat 2 KUHP,” jelasnya.

Penangkapan terhadap pelaku ini dilakukan di dua lokasi berbeda, TM ditangkap saat menjual barang hasil curian di Taliwang. Sementara untuk dua orang lainnya ditangkap YR (26), dan Y (34) di Desa Dalam dan Desa Baru kecamatan Alas.

“Mereka kita tangkap di dua lokasi berbeda, kami juga berkomitmen akan memberikan atensi khsusus terhadap kasus tersebut,” tambahnya.

Ia pun meyakinkan, saat ini para pelaku beserta sejumlah barang bukti rokok kini diamankan di Polsek Alas untuk diproses hukum lebih lanjut. Mengingat salah satu pelaku utama, TM, diduga merupakan residivis dan terlibat dalam pencurian di beberapa TKP lain.

“Kegiatan pengungkapan ini berjalan dengan lancar dan situasi terpantau aman terkendali para pelaku juga sudah diamankan untuk proses lebih lanjut,” tukasnya. (ils)

Jaksa Telah Periksa 60 Saksi Dugaan Dana “Siluman”

globalfmlombok.com
-
0
Jaksa Telah Periksa 60 Saksi Dugaan Dana “Siluman”

PENYIDIKAN kasus dugaan dana “siluman” DPRD NTB 2025 di Kejaksaan Tinggi NTB masih berjalan. Untuk mengungkap dugaan penyimpangan dalam kasus ini, jaksa penyidik telah memeriksa sedikitnya 60 orang saksi.

Kepala Seksi Penyidikan pada Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati NTB, Hendarsyah Yusuf Permana, Kamis (13/11/2025) mengatakan, saat ini pihaknya telah merampungkan memeriksa 60 orang saksi. “Kami juga telah memeriksa ahli pidana,’’ tambahnya.

Dia menegaskan, pihaknya melakukan pengusutan kasus dugaan dana “siluman” ini secara profesional. Karena, dalam kasus ini, banyak pihak yang mengawasi. “Perkara ini yang mengawasi banyak, dari pihak internal, dari pusat, dari Ombudsman, semua mata memandang saya,” jelasnya.

Hendarsyah mengaku, proses penyidikan menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Namun, menurutnya, perkembangan perkara ini sudah tergolong cepat untuk ukuran kasus korupsi. “Saya pastikan secepat mungkin, ada akhirnya,” tandasnya.

Terima Titipan Uang Rp2 Miliar Lebih Diduga dari Dana “Siluman”

Sebelumnya, Aspidus Kejati NTB, Zulkifli Said membeberkan, jumlah pihak yang menitipkan uang diduga berasal dari dana “siluman” ke Kejati NTB terus bertambah. Total uang yang telah dikembalikan pun ikut meningkat.

Dia mengaku, jumlah uang yang dititipkan di Kejati NTB kini masih berjumlah Rp2 miliar lebih. “Rp2 miliar lebih, sudah ada peningkatan,” ucapnya. Aspidsus Kejati NTB itu menegaskan uang Rp2 miliar lebih yang diduga fee proyek itu bukan uang negara. “Saya tidak mau menyatakan bahwa itu pihak swasta. Kalau swasta itu kan profesi, yang jelas itu bukan uang negara,” jelasnya. (mit)

Dibayangi Ancaman Banjir, Warga Bantaran Sungai di Mataram Cemas Setiap Musim Hujan

globalfmlombok.com
-
0
Dibayangi Ancaman Banjir, Warga Bantaran Sungai di Mataram Cemas Setiap Musim Hujan

SETIAP kali musim hujan tiba, kecemasan selalu menghantui warga yang tinggal di sekitar bantaran sungai di Kota Mataram. Banjir bukan lagi hal baru bagi mereka, melainkan seperti “tamu tahunan” yang selalu datang tanpa diundang. Rasa khawatir dan waswas kini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka.

Di tepi Sungai Ancar, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Muhammad berdiri memandangi aliran air yang berwarna keruh pada Rabu (13/11/2025). Di samping trotoar tempatnya berdiri, sisa potongan kayu dan ranting tampak berserakan jejak banjir yang melanda sehari sebelumnya.

Beberapa meter dari sana, warga lain tampak sibuk menyiapkan bahan tahu dan tempe, rutinitas pagi yang sudah biasa dilakukan di kawasan tersebut. Muhammad, yang telah menekuni usaha tempe selama puluhan tahun, tetap berusaha melanjutkan aktivitasnya meski rasa cemas terus membayangi.

“Kami selalu khawatir setiap tahun, apalagi saat musim hujan datang. Banjir bisa datang kapan saja,” ujarnya pelan.

Ia masih mengingat jelas banjir besar pada awal Juli 2025 lalu membuatnya merugi jutaan rupiah. Ratusan kilogram kedelai, bahan utama untuk membuat tempe, hanyut terseret arus deras Sungai Ancar.

Menurut Muhammad, kondisi sungai kini semakin mengkhawatirkan. Dulu, debit air yang tinggi tidak pernah menyebabkan luapan besar. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, air kerap melimpah hingga ke permukiman. Ia menilai penyebab utamanya adalah pendangkalan sungai yang tak kunjung dinormalisasi.

“Dulu airnya tinggi tapi tidak sampai meluap seperti sekarang. Sekarang dangkal karena tidak pernah dikeruk,” katanya.

Ia menambahkan, warga sudah sering mendengar janji normalisasi, bahkan pernah dijanjikan saat masa kampanye oleh calon legislatif. Namun hingga akhir 2025, rencana tersebut tak pernah terealisasi.

“Sudah sering kami dengar rencana pengerukan, tapi sampai sekarang tidak ada. Cuma janji-janji saja,” ujarnya sambil menggelengkan kepala.

Kekhawatiran Banjir Dirasakan Warga di Sekitar Sungai Unus

Kekhawatiran datangnya banjir juga dirasakan warga di kawasan lain. Supardi, warga Lingkungan Karang Bata, Kelurahan Abian Tubuh, Kecamatan Sandubaya, tinggal tidak jauh dari Sungai Unus, yang setiap tahun meluap saat curah hujan tinggi.

Sambil duduk di pinggir sungai, Supardi menceritakan bahwa pendangkalan menjadi penyebab utama meluapnya air ke pemukiman. Ia mengaku, kali terakhir sungai tersebut dikeruk sekitar sepuluh tahun lalu.

“Terakhir dikeruk sudah lama sekali, mungkin sekitar sepuluh tahun lalu. Sekarang dasar sungai sudah naik, airnya tidak tertampung lagi,” jelasnya.

Menurutnya, bukan hanya pendangkalan yang memperburuk kondisi sungai, tetapi juga tanggul yang sudah rendah dan mulai rapuh. Ia khawatir jika tidak segera diperbaiki, luapan air bisa lebih parah dari tahun-tahun sebelumnya.

Muhammad maupun Supardi berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah nyata dan cepat dalam menanggulangi ancaman banjir yang terus menghantui warga bantaran sungai di Kota Mataram. “Ingin hidup tenang tanpa takut air naik setiap kali hujan deras,” tutur Muhammad.

Warga kini hanya bisa berharap agar janji normalisasi sungai yang sudah lama disampaikan benar-benar diwujudkan, bukan sekadar rencana tanpa kepastian. (pan)

OJK Ajak Generasi Muda Melek Investasi Lewat Literasi Pasar Modal

globalfmlombok.com
-
0
OJK Ajak Generasi Muda Melek Investasi Lewat Literasi Pasar Modal

Bali (globalfmlombok.com)-.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Inarno Djajadi, menegaskan pentingnya literasi keuangan bagi generasi muda untuk menciptakan investor yang cerdas dan berintegritas.

Demikian disampaikan Inarno Djajadi dalam kegiatan Edukasi Keuangan dan Pasar Modal di Universitas Hindu Indonesia (UNHI), Denpasar, Rabu, yang menjadi bagian dari Program TPAKD Provinsi Bali dalam rangkaian Bulan Inklusi Keuangan 2025 serta HUT ke-48 Pasar Modal Indonesia.

“Literasi keuangan dan pemahaman pasar modal menjadi kunci agar masyarakat terhindar dari investasi ilegal. Karena itu, edukasi seperti ini sangat penting untuk mendorong masyarakat berinvestasi secara aman, legal, dan sesuai profil risikonya,” ujar Inarno.

Inarno menambahkan, pemahaman terhadap risiko, mekanisme, dan manfaat produk investasi akan membantu masyarakat khususnya generasi muda dalam mengambil keputusan keuangan yang lebih cerdas, tepat, dan bijak.

“Hingga saat ini jumlah investor di pasar modal telah mencapai 19 juta, dengan lebih dari 54 persen di antaranya berusia di bawah 30 tahun,” ungkapnya.

Lanjutnya, di Provinsi Bali jumlah investor pasar modal telah mencapai lebih dari 330 ribu investor, dan menempatkan Bali sebagai salah satu dari sepuluh besar provinsi dengan jumlah investor terbanyak secara nasional.

Inarno menekankan bahwa pasar modal merupakan sarana investasi yang aman, transparan, dan diawasi secara ketat oleh OJK bersama Self-Regulatory Organizations (SRO) seperti Bursa Efek Indonesia (BEI), Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

“Pasar modal bukan arena spekulasi atau perjudian, melainkan wadah investasi yang diatur dan diawasi secara ketat oleh OJK. Jika ingin berinvestasi, pahami dulu sebelum membeli. Ingat selalu prinsip 2L, legal dan logis. Sesuatu yang too good to be true itu jangan pernah kita percaya,” tegasnya.

Ia juga mendorong mahasiswa untuk menyesuaikan keputusan investasi dengan kemampuan finansial dan profil risikonya masing-masing agar terhindar dari praktik investasi yang spekulatif.

Sementara itu, Rektor Universitas Hindu Indonesia Prof. I Made Damriyasa, menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan ini di lingkungan kampus.

“Kehadiran OJK dan SRO sangat penting untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman keuangan yang benar, sehingga mereka mampu mengambil keputusan finansial yang bijak dan terhindar dari investasi yang tidak bertanggung jawab,” ujar Made.

Kegiatan ini merupakan kolaborasi OJK bersama SRO dan Pemerintah Provinsi Bali melalui Program Tematik Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2025 yang bertujuan meningkatkan pemahaman terhadap instrumen pasar modal sekaligus melindungi masyarakat dari investasi ilegal.

Sepanjang Januari hingga Oktober 2025, Program Tematik TPAKD tersebut telah menghadirkan 19 kegiatan edukasi di 9 kabupaten/kota dengan total 1.750 peserta dari kalangan ASN, akademisi, dan masyarakat umum.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, juga digelar Bali Stock Trading Competition (B-STRAC) 2025, yaitu kompetisi trading saham bagi ASN anggota TPAKD serta Kelompok Studi Pasar Modal dari perguruan tinggi se-Bali. Kompetisi ini berlangsung pada 27–31 Oktober 2025 melalui aplikasi IDX Mobile.

Acara edukasi pasar modal di UNHI diikuti oleh mahasiswa dari 22 perguruan tinggi dan 3 SMK, serta menghadirkan narasumber dari OJK, BEI, KPEI, dan KSEI. Pada kesempatan tersebut, juga diserahkan penghargaan kepada pemenang B-STRAC 2025 dan Galeri Investasi BEI Terbaik.

Melalui kegiatan ini, OJK berharap kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dapat memperkuat literasi keuangan, memperluas akses keuangan yang bertanggung jawab, serta mendukung perkembangan pasar modal yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan di Bali.(r)

416 Orang Daftar Seleksi Eselon III NTB, Rumpun Perencanaan, Ekonomi dan Keuangan Mendominasi

globalfmlombok.com
-
0
416 Orang Daftar Seleksi Eselon III NTB, Rumpun Perencanaan, Ekonomi dan Keuangan Mendominasi

Mataram (globalfmlombok.com) – Seleksi jabatan eselon III di lingkungan Pemprov NTB ramai peminat. Tercatat, sekitar 416 pejabat berebut 49 kursi administrator tersebut. Dari jumlah itu, rumpun atau formasi yang paling banyak peminat adalah perencanaan, ekonomi dan keuangan. Ini mencapai 37,9 persen dari total pelamar atau sekitar 156 orang.

Demikian disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs.Tri Budiprayitno, M.Si., Kamis, 13 November 2025. Disusul oleh rumpun pendidikan dan kebudayaan dengan 99 pelamar atau 23,8 persen. Kemudian rumpun hijau dan lingkungan sebanyak 92 orang atau 22,1 persen.

Adapun rumpun sosial kemasyarakatan diisi oleh 72 pelamar atau sekitar 17 persen. Kemudian politik pemerintahan 59 pelamar atau 14,2 persen, infrastruktur 54 pelamar atau 13 persen. Humas serta layanan menjadi yang paling sedikit diminati dengan hanya 12 pelamar atau 2,9 persen. “Alhamdulillah semua rumpun sudah ada pelamarnya,” ujarnya.

Dari sisi jabatan, tercatat sebanyak 72 administrator melamar dalam seleksi eselon III di lingkup Pemprov NTB. Selain itu, ada 145 pengawas, 164 pejabat fungsional, dan 35 pejabat pelaksana.

Berdasarkan laporan sementara yang diterima oleh Kepala BKD, ditemukan adanya pejabat yang tidak memenuhi persyaratan. Untuk kejelasannya, pihaknya melakukan verifikasi untuk segera dikirimkan hasilnya kepada Sekda NTB selaku Ketua Panitia Seleksi (Pansel).

“Jadi ini sedang direkap sama teman-teman. InsyaAllah siang nanti mereka akan melaporkan secara berjenjang,” katanya.

Seleksi Eselon III NTB untuk Mengisi 49 Posisi Lowong

Pengisian jabatan melalui beauty contest, ujar mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) NTB itu akan dilakukan secara bertahap. Dari 49 jabatan yang kosong, pengisian dilakukan setengahnya. Di beauty contest kali ini, Pemprov NTB memprioritaskan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tetap. Hal ini berlaku untuk yang tidak terdampak merger Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK).

“Kita lihat, mungkin yang didahulukan adalah yang jabatan lowong pada jabatan yang tetap. Sembari berjalannya waktu kami juga memproses adanya perpindahan beberapa jabatan struktural ke jabatan fungsional tertentu,’’ jelasnya.

Formasi Jabatan Administrator

Adapun formasi jabatan yang dibutuhkan untuk seleksi ini di antaranya rumpun ekonomi, keuangan, dan perencanaan. Formasi ini meliputi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Diskop UKM), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Selanjutnya ada di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda), dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Termasuk Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida), Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), dan Biro Perekonomian Pembangunan dan Kerja Sama.

Kemudian ada juga formasi Infrastruktur, meliputi Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Lalu ada formasi hijau dan lingkungan, di sejumlah dinas seperti Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan), Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

Termasuk juga rumpun pendidikan, kebudayaan, dan sumber daya manusia. Formasi ini ada di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Kebudayaan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah, dan Badan Kepegawaian Daerah.

Ada juga formasi rumpun politik, pemerintahan, pengawasan, dan hukum. Formasi ini ada di Inspektorat, Sekretariat DPRD, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, dan Satuan Polisi Pamong Praja. Juga termasuk DPMPD Dukcapil, Biro Hukum, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, dan Biro Organisasi.

Terakhir ada formasi rumpun Humas dan layanan pimpinan, di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Biro Umum dan Administrasi Pimpinan. Dan formasi sosial, kemasyarakatan dan kesehatan, di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Dinas Kesehatan. (era)

1...265266267...390Halaman 266 dari 390