Beranda blog Halaman 260

Kejati NTB Tetapkan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD NTB Jadi Tersangka Kasus Dugaan Dana “Siluman”

globalfmlombok.com
-
0
Kejati NTB Tetapkan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD NTB Jadi Tersangka Kasus Dugaan Dana “Siluman”

Mataram (globalfmlombok.com) – Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB kembali menetapkan satu anggota DPRD NTB sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi (dana “siluman”) DPRD NTB, Senin (24/11/2025).

Asisten Pidana Khusus, Muh Zulkifli Said mengatakan, satu tersangka baru itu merupakan ketua fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) di DPRD NTB berinisial HK.

“Setelah ekspose, saksi tersebut (HK) kami tetapkan sebagai tersangka, dan sudah diperiksa sebagai tersangka,” kata dia.

Peran HK dalam kasus dugaan dana “siluman” ini sama dengan dua tersangka sebelumnya, yakni sebagai pemberi uang terhadap 15 anggota dewan baru sejumlah Rp2 miliar lebih.

Pasal yang disangkakan kepada HK pun sama, yaitu Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebelumnya pada Kamis (20/11/2025,) Kejati NTB telah lebih dahulu menetapkan dan menahan dua tersangka dalam kasus dugaan dana “siluman” ini. Mereka adalah politisi asal Demokrat berinisial IJU dan politisi Perindo berinisal MNI.

Kepada keduanya, jaksa menyangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

HK kini menjalani penahanan bersama IJU di Lapas Kelas IIA Lombok Barat sedangkan MNI ditahan di Rutan Kelas IIB Praya, Lombok Tengah.

Telah Sita Uang Rp2 Miliar Lebih Dugaan Dana “Siluman”

Zulkifli masih belum membeberkan dari mana sumber dugaan uang “siluman” itu. “Nanti kita lihat, penyidikan masih berlangsung,” tegasnya ketika disinggung apakah sumber uang berasal dari pihak swasta.

Dia mengaku, jumlah uang yang telah disita Kejati NTB berjumlah Rp2 miliar lebih. Uang tersebut berasal dari 15 anggota dewan baru yang menerima uang dari tersangka.

Sebelum menetapkan tersangka, Kejati NTB telah memeriksa setidaknya 60 orang saksi. Mereka berasal dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov NTB dan sejumlah anggota DPRD NTB 2025. (mit)

Pemprov Segera Gelar Seleksi Sekda NTB

globalfmlombok.com
-
0
Pemprov Segera Gelar Seleksi Sekda NTB

PEMPROV NTB segera menggelar seleksi Sekretaris Daerah (Sekda) NTB definitif. Seleksi ini dipastikan sebelum berakhir masa jabatan Pj. Sekda NTB yang kini diemban H.Lalu Moh.Faozal, pada Januari tahun 2026. Lalu Faozal diamanahkan menjadi Pj Sekda NTB pada Juli 2025 lalu.

“Jadi bila mana nanti Pak Gubernur sudah memutuskan bahwa segera diproses, maka prosesnya itu memang sebelum masa yang tiga bulan periode kedua itu berakhir,” ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs.Tri Budiprayitno, M.Si.

Saat ini, Pemprov sedang mengonsultasikan pembentukan panitia seleksi (Pansel) Sekda NTB ke pemerintah pusat. Setidaknya dua kementerian, yakni Sekretariat Kabinet dan Kementerian Dalam Negeri, akan dilibatkan untuk menugaskan pejabatnya sebagai anggota Pansel.

“Kita sedang konsultasi dengan dua kementerian di pusat untuk mendapatkan pejabat yang akan diusulkan menjadi anggota panitia seleksi Sekda NTB. Komunikasi lisan sudah dilakukan, tinggal menunggu mekanisme dan surat resmi dari Gubernur sebagai pejabat pembina kepegawaian,” jelasnya.

Berdasarkan ketentuan, komposisi Pansel Sekda NTB nantinya terdiri atas unsur pemerintah pusat, akademisi, dan profesional, dengan jumlah anggota antara lima hingga tujuh orang. “Dari pusat minimal dua orang, sisanya dari akademisi dan profesional. Mudah-mudahan nanti bisa lima,” tambahnya.

Rata-Rata Pejabat Pemprov Memenuhi Persyaratan Seleksi Sekda NTB

Mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) NTB itu menyatakan, dari sisi kualifikasi jabatan, rata-rata pejabat eselon II di lingkup Pemprov NTB memenuhi persyaratan untuk mendaftar sebagai calon Sekda NTB. Sementara, dari sisi umur beberapa tersisihkan karena batas usia maksimal menjabat Sekda adalah 58 tahun.

“Kalau dari usia ya ada beberapa yang udah senior yang tidak bisa. Karena batas usia maksimalnya adalah 58 saat pelantikan,” katanya.

Selain pejabat Pemprov NTB, siapapun berhak untuk mengikuti seleksi Sekda NTB asalkan mereka memenuhi persyaratan. Baik dari pejabat pusat, ataupun pejabat daerah lain. (era)

“Beauty Contest” Pejabat Eselon III Setda NTB, Sebanyak 74 Pendaftar Tidak Memenuhi Syarat

globalfmlombok.com
-
0
“Beauty Contest” Pejabat Eselon III Setda NTB, Sebanyak 74 Pendaftar Tidak Memenuhi Syarat

Mataram (globalfmlombok.com) – Sebanyak 74 pendaftar jabatan administrator di lingkungan Pemprov NTB tidak memenuhi persyaratan. Berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, dalam beauty contest pejabat eselon III ini, dari 409 pendaftar, sebanyak 335 orang memenuhi syarat (MS), sisanya atau sekitar 74 orang tidak memenuhi syarat (TMS).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Tri Budiprayitno mengatakan, pihaknya memberikan pendaftar yang tidak memenuhi persyaratan tersebut masa sanggah selama tiga hari. Terhitung mula tanggal 17-19 November 2025.

“Bagi peserta yang dinyatakan MS namun belum mengikuti Pemetaan Asesmen Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural dalam tiga tahun terakhir, akan dijadwalkan untuk mengikuti Asesmen dimaksud oleh Tim dari UPT UPPK Badan Kepegawaian Daerah NTB,” jelasnya.

Alasan BKD NTB memberikan waktu sanggah kepada pendaftar beauty contest pejabat eselon III yang tidak lolos, menurut Tri karena pihaknya ingin saling melengkapi. Yang mana menurutnya, banyak dari pendaftar yang kemungkinan tidak begitu paham terkait dengan persyaratan karena penggunaan teknologi.

“Sehingga ketika mereka mengunduh beberapa dokumen ada yang blur. Sehingga kita perlu konfirmasi. Kemudian ketika dia mengunduh tidak lengkap, utuh dia punya halaman. Jadi kita berikan pengumuman, ada waktu sanggah kita berikan tiga hari. Sehingga kita fair,” sambungnya.

Alasan 74 Pendaftar “Beauty Contest” Pejabat Eselon III Tidak Penuhi Persyaratan

Adapun 74 pendaftar beauty contest pejabat eselon III tidak memenuhi persyaratan karena alasan beragam. Ada yang tidak melampirkan SK jabatan dalam pengangkatan terkahir atau SK jabatan pengawas atau administrasi. Ada juga yang tidak melampirkan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak. Pihaknya juga menemukan ada yang tidak melampirkan Daftar Riwayat Hidup (DRH).

Tidak hanya itu, beberapa dokumen surat persetujuan kepala PD yang tidak bisa dibuka. Masa jabatan pengawas atau fungsional yang kurang dari tiga tahun, tidak melampirkan pakta integritas, tidak pernah menjabat sebagai pejabat struktural dan fungsional, dan beberapa alasan lainnya.

Adapun pengisian jabatan melalui Beauty contest, ujar Mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) NTB itu akan dilakukan secara bertahap. Dari 49 jabatan yang kosong, pengisian dilakukan setengahnya. Di beauty contest pejabat eselon III kali ini, Pemprov NTB memprioritaskan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tetap yang tidak terdampak merger Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK).

“Kita lihat, mungkin yang di dahulukan adalah yang jabatan lowong pada jabatan yang tetap. Sembari berjalannya waktu kami juga memproses adanya perpindahan beberapa jabatan struktural ke jabatan fungsional tertentu,” jelasnya. (era)

Wamen Diktisaintek Tertarik Lokasi Pembangunan Sekolah Garuda di Pringgabaya

globalfmlombok.com
-
0
Wamen Diktisaintek Tertarik Lokasi Pembangunan Sekolah Garuda di Pringgabaya

Selong (globalfmlombok.com) – Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Timur (Lotim) menyambut sinyal positif dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) terkait rencana pembangunan Sekolah Garuda di wilayah Lotim. Optimisme ini muncul setelah kunjungan kerja Wakil Menteri (Wamen) Kemdiktisaintek, Stella Christie, yang meninjau langsung dua lokasi calon pembangunan sekolah unggulan tersebut.

Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, yang mendampingi Wamen Diktisaintek dalam kunjungan itu, menyampaikan bahwa telah ada indikasi kuat mengenai lokasi yang akan dipilih.

“Dari dua lokasi yang diusulkan, Bu Wamen dengan tegas mengatakan ‘Kita akan pilih yang ada di Pringgabaya, karena kita punya view laut, view gunung, luasannya cukup’,” ujar Sekda Juaini, mengutip pernyataan Stella Christie.

Lokasi di Kecamatan Pringgabaya dinilai memiliki lanskap yang unik dan mendukung untuk proses belajar-mengajar. Namun, Juaini menekankan perlunya memperkuat konektivitas kawasan tersebut dengan potensi rumput laut di Ekas. Hal ini sejalan dengan karakteristik Sekolah Garuda yang mengedepankan aspek riset. Keanekaragaman hayati di Kebun Raya Lemor juga disebut akan menjadi pendukung kuat bagi keberadaan sekolah tersebut.

Secara terpisah, Wamen Diktisaintek, Stella Christie membenarkan bahwa lokasi di Pringgabaya merupakan pilihan yang baik berdasarkan analisis sementara. Meski demikian, keputusan akhir masih menunggu koordinasi dan analisis lebih lanjut dari tim di kementerian.

“Tentu saja kita akan tetap harus berkomunikasi dengan tim di Kemdiktisaintek untuk melihat dan menganalisis. Kita selalu melihat riset karakteristik dari Sekolah Garuda,” ujar Wamen.

Wamen juga mengapresiasi potensi rumput laut Lotim yang besar, yang sejalan dengan upaya pemerintah menjadikannya komoditas unggulan.

Sekda Juaini berharap doa dan dukungan penuh masyarakat agar perjuangan Pemda mewujudkan Sekolah Garuda ini dapat terealisasi, mengingat dampak pengganda (multiplier effect) yang besar dari kehadiran sekolah unggulan tersebut bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar.

Pemerintah pusat menargetkan pembangunan 20 unit Sekolah Garuda baru di seluruh Indonesia. Saat ini, empat di antaranya sudah dalam tahap pembangunan dan ditargetkan operasional pada Tahun Ajaran Baru 2026/2027.

Dengan sinyal positif ini, harapan Lombok Timur untuk memiliki pusat pendidikan dan riset bertaraf global semakin mendekati kenyataan. Keberadaan Sekolah Garuda diharapkan tidak hanya mencetak generasi muda yang unggul dan inovatif, tetapi juga menjadi katalisator pembangunan di wilayah tersebut. (rus)

Dorong Keamanan Wisata, Dispar NTB Gelar Upskilling dan Sertifikasi Balawista

globalfmlombok.com
-
0
Dorong Keamanan Wisata, Dispar NTB Gelar Upskilling dan Sertifikasi Balawista

Mataram (globalfmlombok.com) – Dinas Pariwisata Provinsi NTB menggelar program Upskilling dan Sertifikasi Kompetensi Pemandu Keselamatan Wisata Tirta (Balawista). Kegiatan ini sebagai upaya Pemprov dalam meningkatkan standar keamanan sekaligus kualitas layanan di berbagai destinasi wisata tirta di daerah.

Acara yang berlangsung 19-20 November 2025 itu, dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata NTB, Ahmad Nur Aulia. Dalam sambutannya Kepala Dinas Pariwisata mengatakan, keamanan dan kenyamanan merupakan aspek penting dalam pengembangan wisata, khususnya wisata bahari.

“Tren wisata dunia kini menuntut kenyamanan dan keamanan. Kami menargetkan seluruh destinasi tirta memiliki pemandu bersertifikat untuk meningkatkan kepercayaan wisatawan,’’ ujarnya.

Dengan kegiatan ini, ia menekankan pentingnya kolaborasi antara Pemprov dan Pemda Kabupaten/Kota di NTB. Dengan terjalinnya kolaborasi dan koordinasi, diharapkan mampu memperkuat daya saing wisata bahari NTB di tingkat global.

Kepala Bidang Kelembagaan Dispar NTB, Mawardi menyampaikan, proses sertifikasi ini memastikan standar keterampilan yang lebih profesional, dengan peserta yang mengikuti kegiatan ini telah memiliki pengalaman teknis.

“Keselamatan wisata tirta harus diperkuat seiring tingginya minat wisata perairan. Output kegiatan ini adalah tersedianya tenaga Balawista tersertifikasi BNSP di NTB,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Balawista NTB, Yuvensius Aban juga menegaskan pentingnya edukasi keselamatan bagi wisatawan. Keselamatan, lanjutnya menjadi salah satu komponen penting untuk mendukung salah satu program strategis memajukan pariwisata NTB berstandar global.

“Kami akan terus memperkuat safety tourism agar wisatawan merasa aman dan nyaman. Dengan semangat bersama, NTB akan maju dan mendunia,” tegasnya.

NTB Perkuat SDM Wisata

Seperti diketahui, dalam kerja sama regional NTB-Bali-NTT, Dinas Pariwisata memastikan akan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku pariwisata yang ada di provinsi ini. Hal ini untuk memastikan pariwisata NTB berstandar global, sehingga mampu mendongkrak pendapatan daerah dari sektor pariwisata.

Selain itu, Pemprov juga akan melakukan beberapa upaya, seperti membentuk paket wisata yang terhubung antar tiga daerah. Akan mengikuti pertemuan pariwisata atau business matching dengan Bali dan NTT, baik di luar maupun dalam negeri.

Pemprov juga akan turun langsung untuk melakukan promosi pariwisata. Bersama dengan pelaku pariwisata di Bali dan NTT. Melakukan digitalisasi pariwisata daerah, hingga dialog rutin antara tiga Pemprov akan dibuka untuk menyelaraskan kebijakan daerah dalam pengembangan pariwisata Bali–Nusra. (era)

Perkim NTB Susun Dokumen Induk Penanganan Kawasan Kumuh Secara Terintegrasi

globalfmlombok.com
-
0
Perkim NTB Susun Dokumen Induk Penanganan Kawasan Kumuh Secara Terintegrasi

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) NTB mulai menyusun Dokumen Induk Penanganan Kawasan Kumuh sebagai dasar penanganan kawasan kumuh tahun 2026.

Dari total 29 kawasan kumuh yang menjadi kewenangan provinsi, salah satunya adalah kawasan kumuh Rumbuk Timur yang berada di Kabupaten Lombok Timur sebagaimana tertuang dalam SK Bupati No. 100.3.3.2/303/PD/2025 tentang penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Lombok Timur.

Plt. Kepala Dinas Perkim NTB, Baiq Nelly Yuniarti, AP.,M.Si menyampaikan telah dilakukan FGD laporan pendahuluan penyusunan dokumen identifikasi kawasan kumuh kewenangan provinsi yang digelar di Kantor Perkim NTB, Jumat, 21 November 2025.

Penyusunan dokumen dilakukan melalui koordinasi bersama berbagai stakeholder, mulai dari Bappeda NTB dan Bappeda Lombok Timur, Perkim NTB dan Perkim Lombok Timur. Kemudian BPBD, Dinas PUPR, Dinas LHK, Dinas Kesehatan,konsultan penyusun. Hingga Balai Besar Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta unsur dari pemerintahan desa/kelurahan. Bappeda memegang peran sebagai koordinator utama karena penanganan kawasan kumuh membutuhkan integrasi lintas sektor.

Dalam FGD ini, Kementerian PKP dalam hal ini Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I menyampaikan kesiapan untuk mengintervensi kebutuhan penanganan rumah tidak layak huni bersumber dari anggaran APBN.

Baiq Nelly menegaskan, kegiatan ini mendukung misi RPJMD yakni penurunan jumlah penduduk miskin , mendorong pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru dan mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas. Dokumen ini menjadi rujukan utama penyusunan program penataan kawasan kumuh secara terpadu dan terukur.

“Konsep penanganannya kini berbasis kawasan, bukan lagi per sektor. Sehingga seluruh kebutuhan harus ditangani secara terintegrasi dan tuntas” ujarnya.

Ditambahkan, bahwa dokumen ini membantu pencapaian program unggulan Desa Berdaya menjadi lebih rinci dengan mengarahkan penanganan kawasan kumuh Rumbuk Timur sebagai perwujudan Desa Wisata Maju.

Adapun indikator penanganan kawasan kumuh yang harus dipenuhi dalam dokumen tersebut, yakni penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), penanganan kondisi lingkungan permukiman termasuk jalan lingkungan, pengelolaan persampahan, penyediaan air bersih, sanitasi, drainase, serta proteksi kebakaran.

“Ketujuh indikator ini tidak bisa ditangani oleh satu OPD, sehingga membutuhkan sinergi dan kolaborasi lintas sektor,” ujar Kepala BPSDM Provinsi NTB ini.

Kawasan kumuh Rumbuk Timur merupakan kawasan yang melingkupi Desa Rumbuk Timur, Desa Keselet, Desa Songak dan Kelurahan Denggen. Ketiga desa dan satu kawasan ini memiliki dinamika dan kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga diperlukan penyusunan analisis kebutuhan atau memorandum program sebelum penentuan intervensi fisik di lapangan.

Menurut Nelly, intervensi tidak hanya pada rumah tidak layak huni (RTLH), tetapi juga kebutuhan lingkungan seperti sanitasi, drainase, pengelolaan sampah, hingga jalan lingkungan. “Semua OPD berbagi peran sesuai kewenangannya agar kawasan tersebut dapat ditangani secara menyeluruh,” jelasnya.

Dokumen identifikasi kawasan kumuh yang sedang disusun ini menjadi dasar bagi Perkim NTB untuk mengajukan anggaran penanganan kawasan kumuh tahun 2026. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan juga membutuhkan dokumen tersebut sebagai syarat mengajukan program perumahan ke pemerintah pusat.

Meski fokus besar baru ditetapkan untuk tahun depan, Pemprov NTB telah melakukan intervensi awal pada tahun ini dengan menangani 16 RTLH di Desa Songak dan 16 RTLH di Desa Rumbuk Timur dan beberapa lokasi penanganan Jalan Lingkungan di Kelurahan Denggen dan Desa Keselet.

“Ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan penanganan kawasan kumuh di NTB,” tegas Baiq Nelly. (bul/*)

Status Gunung Sangeangapi Level II, Pulau Sangeang Belum Sepenuhnya Kosong

globalfmlombok.com
-
0
Status Gunung Sangeangapi Level II, Pulau Sangeang Belum Sepenuhnya Kosong

Bima (globalfmlombok.com) – Informasi mengenai pengosongan Pulau Sangeang pasca kenaikan status Gunung Sangeangapi menjadi Level II (Waspada) ramai beredar. Sejumlah kabar menyebutkan seluruh warga sudah meninggalkan pulau. Namun, Kepala Desa Sangeang, Abdul Rasyid, menegaskan bahwa Pulau Sangeang belum sepenuhnya kosong.

Rasyid menjelaskan bahwa kawasan yang berada di kaki gunung bukanlah permukiman tetap. Selama ini, warga hanya datang dan pergi untuk bertani, berkebun, atau beternak.

“Di kaki Gunung Sangeangapi itu bukan tempat tinggal. Tidak ada rumah di sana, hanya saung-saung kecil. Warga datang pergi saja untuk bertani. Jadi kalau disebut ada permukiman permanen itu tidak ada,” ujar Rasyid saat dikonfirmasi Suara NTB pada Minggu (23/11/2025).

Ia melanjutkan bahwa BPBD Provinsi NTB akan melakukan pendataan terhadap seluruh aktivitas pertanian di kawasan sekitar Gunung Sangeangapi tersebut. Langkah ini diperlukan untuk memastikan jumlah warga yang masih bekerja di lahan-lahan yang berada di luar radius bahaya.

“Rapat dengan BPBD Provinsi sudah dilakukan. Kita data semua, berapa banyak warga yang berkegiatan di lahan pertanian. Tidak ada warga yang tinggal menetap,” jelasnya.

Terkait kabar bahwa pulau telah dikosongkan total, Rasyid menilai informasi tersebut kurang tepat. Ia menyebutkan bahwa memang ada arahan evakuasi mandiri bagi warga yang sedang berada di pulau. Tetapi sifatnya hanya sementara untuk mengantisipasi kondisi Gunung Sangeangapi yang masih waspada.

‘’Evakuasi itu arahan sementara saja, untuk berjaga-jaga hal yang tidak diinginkan. Sebagian besar warga sudah kembali ke daratan. Tapi masih ada sebagian kecil laki-laki yang tetap di pulau untuk menjaga lahan pertanian,’’ katanya.

Dilarang Beraktivitas dalam Radius 3 Kilometer dari Kawah Utama Gunung Sangeangapi

Sementara itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bima, Nurul Huda, memberikan penjelasan resmi terkait situasi terkini di Pulau Sangeang. Ia menegaskan bahwa kenaikan status Gunung Sangeangapi didasarkan pada laporan khusus Kementerian ESDM Nomor 143/GL.03/BGL/2025 tertanggal 22 November 2025.

“Saat ini status Gunung Sangeangapi berada pada Level II (Waspada). Masyarakat, pengunjung, dan wisatawan dilarang beraktivitas dalam radius 3 kilometer dari kawah utama dan sektor Timur–Tenggara hingga garis pantai sejauh 6,5 kilometer,” jelasnya kepada Suara NTB.

Meski demikian, hasil pemantauan menunjukkan bahwa sekitar 150 warga masih beraktivitas di pulau. Namun seluruh aktivitas tersebut, mulai dari bertani, berkebun, beternak hingga melaut, dilakukan di luar area berbahaya.

“Jumlah warga kurang lebih 150 orang masih melakukan aktivitas bertani, berkebun, berternak, dan melaut. Tetapi semuanya berada di luar radius 3 kilometer dari kawah,” ungkapnya.

BPBD Kabupaten Bima bersama Camat Wera dan Kades Sangeang telah turun langsung melakukan identifikasi kondisi warga di sekitar gunung. Mereka juga menyosialisasikan langkah kesiapsiagaan jika sewaktu-waktu status meningkat.

Selain itu, BPBD telah menyalurkan masker untuk antisipasi abu vulkanik serta menyiapkan dukungan logistik bagi Tim Siaga Bencana Vulkanologi Gunung Sangeangapi.

Pembagian Peran Jika Status Gunung Naik

Dalam rapat teknis bersama BPBD Provinsi NTB dan instansi terkait, telah disusun pembagian tugas dan peran apabila status Gunung Sangeangapi naik dari Waspada ke Siaga atau Awas. Sedangkan seluruh unsur SAR, TNI, Polri, Satpol PP, hingga Dinas Perhubungan kini menyiapkan personel dan peralatan penyelamatan.

Sejumlah armada juga telah disiagakan, antara lain Speed Boat Pos SAR Bima. Speed milik Polairud Bima, speed Dishub Kabupaten Bima, perahu KSDA Sangeang, serta tenda pengungsian dan dapur umum dari BPBD, TNI, Polri, dan Dinas Sosial. Peralatan kesehatan serta logistik pengungsi turut disiapkan.

Dengan adanya klarifikasi ini, pemerintah desa bersama BPBD Kabupaten Bima berharap masyarakat tidak salah memahami situasi Pulau Sangeang.

“Pulau itu tidak kosong total. Warga hanya diarahkan untuk evakuasi sementara, bukan karena ada permukiman yang harus ditinggalkan. Kami terus memantau dan siap mengambil langkah jika status meningkat,” tutup Kades Rasyid. (hir)

Pencairan BLT Nasional Mulai Pekan Ini

globalfmlombok.com
-
0
Pencairan BLT Nasional Mulai Pekan Ini

Bima (globalfmlombok.com) – Informasi mengenai pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Nasional mulai ramai beredar di media sosial sejak akhir pekan. Pemerintah Kabupaten Bima melalui Dinas Sosial (Dinsos) membenarkan bahwa proses pencairan bantuan tersebut akan dimulai pada Senin, 24 November 2025, melalui Kantor Pos.

Jabfung Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Kabupaten Bima, Deny Kusumayadi, mengonfirmasi bahwa lembaga penyalur BLT telah menjadwalkan pembayaran untuk para penerima manfaat. “Iya, besok Senin (hari ini, red) mulai pembayaran melalui Kantor Pos,” ujarnya saat dihubungi Suara NTB, Minggu (23/11).

Deny menjelaskan bahwa koordinasi dengan lembaga penyalur terus berjalan dan Dinsos telah menerima informasi resmi terkait jadwal pencairan tersebut. Ia menegaskan bahwa teknis penyaluran sepenuhnya berada di bawah kewenangan Kantor Pos selaku lembaga salur.

Terkait jumlah final penerima BLT Nasional di Kabupaten Bima, Deny menyebut pihaknya masih melakukan konsolidasi data. Rekapitulasi diperlukan untuk memastikan pembagian mekanisme penyaluran, baik melalui Kantor Pos maupun melalui skema reguler perbankan.

“Saya belum bisa rekap. Besok Senin saya rekap dulu untuk memastikan berapa yang disalurkan melalui Pos dan berapa yang reguler Bank,” jelasnya.

Menurutnya, proses rekap tersebut penting untuk menghindari tumpang tindih data serta memastikan bantuan tersalurkan tepat sasaran. Seluruh penerima bantuan merupakan warga yang telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan masuk dalam daftar yang ditetapkan pemerintah pusat.

Sebelumnya, sebanyak 39.338 warga Kabupaten Bima diajukan sebagai calon penerima BLT Nasional tahun 2025. Saat ini, Dinsos bersama pemerintah desa dan pendamping sosial masih menuntaskan proses verifikasi data agar penyaluran nantinya benar-benar tepat sasaran.

Ia menyebutkan bahwa data calon penerima berasal dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan kategori desil 1 sampai 4, sebagaimana petunjuk teknis Kemensos. Kriteria penerima ini serupa dengan program bantuan sosial lain seperti PKH dan BPNT.

Namun, Deny memastikan tidak semua dari 39.338 calon penerima akan lolos verifikasi. Dinsos bersama pemerintah desa tetap melakukan penilaian ulang untuk memastikan kelayakan. Proses verifikasi dilakukan melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Nasional (SIK-NG), di mana petugas desa dan pendamping menilai kondisi terbaru calon penerima secara langsung.

Program BLT Nasional tahun ini menargetkan 140 juta penerima di seluruh Indonesia. Pemerintah berharap bantuan tersebut mampu menjaga daya beli masyarakat kurang mampu dan memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. (hir)

Aktivitas Gunung Sangeang Api Meningkat, Status Naik ke Level Waspada

globalfmlombok.com
-
0
Aktivitas Gunung Sangeang Api Meningkat, Status Naik ke Level Waspada

Bima (globalfmlombok.com) – Aktivitas vulkanik Gunung Sangeang Api di Kabupaten Bima kembali menunjukkan peningkatan signifikan sejak pertengahan November 2025. Pos Pengamatan Gunung Api (PGA) Sangeang Api melaporkan intensitas kegempaan yang terus meningkat. Aktivitas ini disertai visual guguran lava pijar serta hembusan dari lokasi baru di bagian barat gunung.

Merespons perkembangan tersebut, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi menaikkan status Gunung Sangeang Api dari Level I (Normal) menjadi Level II (Waspada) terhitung 22 November 2025 pukul 06.00 Wita.

Dalam laporan khusus bernomor 143/GL.03/BGL/2025, Badan Geologi menjelaskan bahwa sepanjang periode 1 hingga 22 November 2025 terjadi peningkatan kegempaan yang cukup signifikan. Tercatat 43 kali gempa hembusan, lima gempa Tornillo, dan 25 gempa vulkanik dalam. Selain itu, terjadi enam gempa vulkanik dangkal, serta gempa tektonik lokal dan jauh masing–masing 31 dan 56 kali.

Secara visual, juga terlihat kemunculan asap dari tembusan baru yang berbeda dengan titik erupsi tahun 2014. Fenomena ini mengindikasikan pergerakan magma yang mencari celah baru menuju permukaan.

BPBD Bima Teruskan Laporan Resmi Peningkatan Aktivitas Gunung

Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima, Isyrah, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima laporan resmi terkait peningkatan aktivitas Gunung Sangeang Api dari Pos PGA.

“Iya, sudah. Kami sudah menyampaikan informasi ini kepada Camat Wera dan para kepala desa yang berada di pesisir untuk diteruskan kepada warga. Terutama masyarakat yang berada di Pulau Sangeang,” ujarnya saat dikonfirmasi Suara NTB pada Sabtu (22/11/2025).

Kepala Bidang (Kabid) Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bima, Nurul Huda, juga menambahkan bahwa BPBD tetap mengacu pada informasi resmi dari Badan Geologi, termasuk soal penetapan status gunungapi.

“Penetapan peningkatan status sudah dikeluarkan oleh Badan Geologi Kementerian ESDM. Statusnya naik dari Normal ke Waspada,” jelasnya.

Sejalan dengan peningkatan status tersebut, BPBD mulai meningkatkan koordinasi dengan aparat kecamatan dan desa di wilayah terdekat dari Gunung Sangeang Api. Langkah yang ditempuh mencakup pemantauan aktivitas warga dan penyebaran informasi larangan mendekati radius bahaya. Selain itu, mereka melakukan pendataan kebutuhan logistik dasar jika kondisi memburuk.

Aktivitas Masyarakat Sekitar Gunung Sangeang Api Berjalan Normal

Di sisi lain, Camat Wera, Ilham, S.Sos., yang wilayahnya berhadapan langsung dengan Pulau Sangeang, menyampaikan bahwa aktivitas masyarakat sejauh ini masih berjalan normal.

“Masyarakat masih menjalankan aktivitas sebagaimana biasanya. Untuk dampak, sejauh ini belum ada,” katanya kepada Suara NTB pada Sabtu (22/11/2025).

Meski demikian, aparatur kecamatan tetap diminta meningkatkan kewaspadaan. Mereka harus memastikan bahwa informasi dari Pos PGA dan BPBD tersampaikan cepat kepada masyarakat. Terutama nelayan dan warga yang masih berada di Pulau Sangeang.

Dengan dinaikkannya status Gunung Sangeang Api menjadi Level II (Waspada), Badan Geologi merekomendasikan agar masyarakat, pengunjung, dan wisatawan tidak beraktivitas dalam radius 3 km dari kawah utama. Selain itu, mereka harus menghindari sektor timur–tenggara hingga garis pantai sejauh 6,5 km. Masyarakat diminta mengikuti perkembangan resmi melalui laman Badan Geologi dan aplikasi MAGMA Indonesia. (hir)

Kementerian PU Setujui Usulan Perluasan Irigasi Bendungan Pandanduri

globalfmlombok.com
-
0
Kementerian PU Setujui Usulan Perluasan Irigasi Bendungan Pandanduri

Selong (globalfmlombok.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur (Lotim) mendapatkan sinyal positif dari Pemerintah Pusat untuk merealisasikan sejumlah usulan infrastruktur strategis, terutama perluasan jaringan irigasi Bendungan Pandanduri. Hal ini merupakan hasil dari kunjungan kerja Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, ke Direktorat Bina Teknik Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada Kamis, 20 November 2025.

Kunjungan yang didampingi Sekretaris Daerah Muhammad Juaini Taofik tersebut bertujuan untuk mengajukan sejumlah program prioritas guna mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Lotim.

Dalam pertemuan itu, usulan utama yang diajukan adalah perluasan jaringan irigasi dari Bendungan Pandanduri ke wilayah Lombok Timur bagian selatan. Rencana ini dinilai sangat krusial untuk meningkatkan kapasitas irigasi pertanian di daerah selatan, yang pada akhirnya mendukung program ketahanan pangan nasional.

“Perluasan jaringan irigasi Bendungan Pandanduri ini sangat penting untuk meningkatkan manfaat irigasi pertanian di wilayah selatan guna mendukung program ketahanan pangan nasional,” seperti disampaikan dalam rilis resmi.

Direktorat Bina Teknik Sumber Daya Air Kementerian PU menyambut baik dan menyetujui usulan tersebut. Diharapkan usulan ini dapat segera diproses untuk menjadi program prioritas Kementerian PU pada tahun anggaran mendatang.

Selain irigasi, Bupati Haerul Warisin juga mengajukan dua usulan penting lainnya. Pertama, penanganan serius terhadap abrasi di pesisir Lotim yang kondisinya sudah mengkhawatirkan dan mengancam permukiman warga serta infrastruktur publik.

Kedua, penanganan permanen untuk banjir Sungai Gumbang di Labuhan Lombok. Sungai ini dikenal kerap meluap dan menyebabkan banjir saat musim hujan tiba, sehingga diperlukan solusi yang berkelanjutan untuk mengendalikannya.

Koordinasi dan sinergi yang baik antara Pemkab Lotim dan Pemerintah Pusat dalam pembangunan infrastruktur dasar ini diharapkan dapat segera terealisasi. Realisasi program-program ini dinilai akan memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Lombok Timur. (rus)

1...259260261...391Halaman 260 dari 391