Beranda blog Halaman 26

Stok Kebutuhan Aman, Masyarakat Diminta Tidak Panik Belanja Kebutuhan Pokok

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) memastikan ketersediaan bahan pokok penting (bapokting) dan energi di NTB dalam kondisi aman. Masyarakat diminta tidak panik menyikapi isu global maupun kenaikan harga sejumlah komoditas di pasar.

Kepala Dinas Perindag Provinsi NTB, Lalu Wiranata mengatakan, pihaknya terus melakukan pemantauan harga dan stok kebutuhan pokok di pasar-pasar tradisional bersama Bulog, Kepolisian, pemerintah kabupaten/kota, hingga pelaku usaha ritel modern.

“Yang mengalami kenaikan itu sebenarnya hanya komoditas hortikultura seperti cabai, bawang, dan kol. Itu karena faktor musiman dan pasokan yang terbatas, sementara permintaan masyarakat sedang tinggi,” ujarnya.

Menurutnya, kenaikan harga cabai masih dalam batas yang dapat dimaklumi masyarakat. Bahkan, pihaknya mulai mengedukasi masyarakat agar memanfaatkan cabai kering sebagai alternatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap cabai segar yang mudah mengalami fluktuasi harga.
Selain komoditas hortikultura, Disperindag juga menyoroti kenaikan harga plastik kemasan yang dipicu faktor impor bahan baku. Namun demikian, kebutuhan pokok lainnya seperti beras, gula, tepung, hingga minyak goreng masih dapat dikendalikan.

“Kalau stok beras aman sampai 24 bulan ke depan. Minyak goreng juga aman sekitar dua bulan dan akan terus disuplai kembali setiap bulan,” jelasnya.

Ia menambahkan, harga minyak goreng bersubsidi masih dijaga sesuai harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp15.700 per liter melalui koordinasi dengan Bulog dan distributor.

Di sisi lain, Disperindag NTB juga terus memperketat pengawasan terhadap distribusi elpiji subsidi 3 kilogram atau gas melon. Pengawasan dilakukan hingga tingkat pangkalan untuk mencegah permainan harga dan penjualan di atas ketentuan.

Menurut Wiranata, pihaknya menemukan sejumlah pengecer menjual elpiji subsidi di atas harga normal. Bahkan, ada pangkalan yang terbukti melanggar aturan distribusi dan langsung mendapat teguran hingga rekomendasi pencabutan izin.

“Kami beberapa kali turun bersama aparat. Ada yang mengaku menjual Rp18 ribu, tapi setelah dicek ternyata dijual Rp23 ribu sampai Rp24 ribu. Itu langsung kami laporkan ke Pertamina,” tegasnya.

Ia menjelaskan, stok elpiji subsidi di NTB sejauh ini masih aman dan tidak mengalami pengurangan kuota dari Pertamina. Persoalan yang muncul lebih banyak terjadi di tingkat pengecer akibat biaya distribusi dan tingginya kepanikan masyarakat.

“Masyarakat jangan panik. Kadang ada yang sudah punya tiga sampai lima tabung gas di rumah tetapi tetap membeli lagi karena takut kehabisan. Itu yang justru memicu keresahan di pasar,” katanya.

Disperindag NTB memastikan koordinasi lintas sektor terus dilakukan untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah di kabupaten/kota juga diminta aktif melakukan pemantauan langsung ke pasar.

“Kita pastikan sembako aman, energi aman, listrik juga aman. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir berlebihan. Kenaikan sedikit pada cabai itu hal yang wajar karena permintaan sedang tinggi,” pungkasnya. (bul)

Hingga akhir April 2026, Anggaran MBG di NTB Capai Rp 1,81 Triliun, Jangkau 1,89 Juta Penerima

Mataram (globalfmlombok.com)-

Realisasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Nusa Tenggara Barat (NTB) mencapai Rp1,81 triliun hingga akhir April 2026. Program prioritas nasional tersebut telah menjangkau sekitar 1,89 juta penerima manfaat atau mencapai 127 persen dari target yang ditetapkan.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTB Ratih Hapsari Kusumawardani dalam keterangan pers tertulis, Selasa (26/5/2026) menyebutkan, APBN terus memainkan peran strategis dalam mendukung berbagai program prioritas pemerintah di daerah, termasuk MBG yang menjadi salah satu penggerak peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain program MBG, pemerintah juga mencatat perkembangan Program Koperasi Desa Merah Putih. Hingga April 2026, sebanyak 1.173 koperasi di NTB telah berbadan hukum. Pemerintah juga telah mengoperasikan Program Sekolah Rakyat di lima lokasi di wilayah NTB.

DJPb NTB menilai sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi NTB yang inklusif dan berkelanjutan sepanjang tahun 2026.

Secara umum, realisasi belanja negara di NTB hingga akhir April 2026 mencapai Rp7.886,16 miliar atau sekitar 33,63 persen dari total pagu anggaran yang dialokasikan. Capaian tersebut dinilai menunjukkan peran APBN sebagai instrumen untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung aktivitas perekonomian di tengah tantangan ekonomi global.(ris/r)

Momentum Idul Adha, Wakil Wali Kota Bima Ajak Masyarakat Perangi Penyakit Sosial

Bima (globalfmlombok.com)-

Pelaksanaan Salat Idul Adha 1447 Hijriah berlangsung khidmat di Lapangan Pahlawan Raba, Kota Bima, dan dihadiri langsung oleh Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofiyan, SH bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran pejabat pemerintah daerah, tokoh agama, serta masyarakat. Rabu, (27/5/2026).

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Kapolres Bima Kota, Kepala Kejaksaan Negeri Bima, Anggota DPRD Dapil IV, Ketua MUI Kota Bima, Kepala BPKAD, Kepala Dinas Dikpora, Kepala Dinas Dukcapil, Kabag Umum, Kabag Pemerintahan, serta Camat Raba.

Sebelum pelaksanaan Sholat Id dimulai, Wakil Wali Kota Bima menyampaikan sambutan yang sarat makna dan refleksi sosial. Dalam pesannya, beliau mengajak masyarakat untuk meneladani nilai-nilai pengorbanan, keikhlasan, dan ketaatan sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS dalam sejarah peradaban Islam.

Momentum Idul Adha, menurutnya, tidak hanya dimaknai sebagai ibadah kurban semata, tetapi juga sebagai sarana memperkuat kepedulian sosial, persatuan, serta tanggung jawab bersama dalam menjaga moralitas kehidupan bermasyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Bima juga menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap berbagai persoalan sosial yang belakangan terjadi di Kota Bima, mulai dari kasus kekerasan dan pembunuhan, kenakalan remaja, hingga maraknya penyakit sosial seperti konsumsi minuman keras, penyalahgunaan narkoba, perjudian sabung ayam, dan judi daring.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, untuk bersatu melawan berbagai bentuk penyakit sosial yang dapat merusak masa depan daerah dan generasi bangsa.

“Persoalan ini tidak bisa ditangani oleh pemerintah, aparat penegak hukum, maupun dunia pendidikan semata. Seluruh komponen masyarakat harus turut mengambil peran dalam menjaga lingkungan sosial yang sehat, aman, dan bermartabat,” ungkapnya seperti dikutip dari laman kominfotik.bimakota.go.id.

Selain menyoroti persoalan sosial kemasyarakatan, Wakil Wali Kota Bima juga memaparkan sejumlah program pembangunan yang tengah dilaksanakan Pemerintah Kota Bima, salah satunya pembangunan kolam retensi di kawasan Taman Dae La Kosa dan Taman Ama Hami.

Menurutnya, pembangunan kolam retensi tersebut merupakan langkah strategis dalam upaya mitigasi dan pengendalian banjir di Kota Bima yang selama ini dikenal sebagai wilayah rawan banjir.

Ia menegaskan bahwa pembangunan kolam retensi bukanlah bentuk perusakan lingkungan, melainkan upaya mengembalikan fungsi alami kawasan tersebut sebagai daerah resapan dan aliran air.

“Dahulu kawasan itu merupakan daerah rawa dan tempat aliran air. Kini fungsi tersebut dikembalikan melalui pembangunan kolam retensi sebagai tempat penampungan air guna meminimalisir risiko banjir,” jelasnya.

Sementara itu, berdasarkan data Panitia Hari Besar Islam (PHBI) Kota Bima, jumlah hewan kurban yang tercatat pada Idul Adha 1447 H mencapai 375 ekor, terdiri dari 144 ekor sapi dan 231 ekor kambing. Jumlah tersebut juga ditambah satu ekor sapi bantuan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.(r)

Pemkot Mataram Usulkan Rp240 Miliar untuk Pembangunan Pemecah Gelombang

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Kota Mataram mengusulkan anggaran sebesar Rp240 miliar kepada pemerintah pusat untuk pembangunan pemecah gelombang atau breakwater di sejumlah kawasan pesisir yang mengalami abrasi parah.

Usulan tersebut diajukan melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan proyek dan penganggaran.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, Lale Widiahning, mengatakan abrasi pantai di wilayah pesisir Kota Mataram dalam beberapa tahun terakhir semakin mengkhawatirkan. Kondisi tersebut tidak hanya mengancam lingkungan pesisir, tetapi juga permukiman warga dan infrastruktur publik yang berada di dekat bibir pantai.

“Usulan anggaran sekitar Rp240 miliar itu sudah kami ajukan melalui BWS selaku eksekutor karena mereka yang memiliki kewenangan anggaran,” ujarnya, Selasa (26/5).

Menurut Lale, Pemerintah Kota Mataram terus mendorong percepatan penanganan abrasi karena dampaknya semakin luas. Pemkot, kata dia, bertindak sebagai pemilik wilayah sekaligus pengusul proyek, sedangkan pemerintah pusat melalui BWS akan menangani aspek teknis dan penganggaran.

Ia menjelaskan, usulan pembangunan breakwater tersebut juga mendapat dukungan dari pihak legislatif. Bahkan, koordinasi dengan perwakilan komisi di DPR RI telah dilakukan untuk mengawal agar program penanganan abrasi di Kota Mataram dapat masuk dalam prioritas pemerintah pusat.

Lale menyebutkan, penanganan abrasi difokuskan pada empat titik pesisir yang dinilai paling mendesak, yakni Pantai Bintaro, Pantai Mapak, Pantai Pondok Prasi di Kampung Bugis, dan Pantai Gading. Dari seluruh lokasi tersebut, kondisi terparah terjadi di kawasan Pondok Prasi.

“Dari keempat lokasi itu, kondisi di Pondok Prasi merupakan yang paling parah,” katanya.

Ia menjelaskan, abrasi di kawasan Pondok Prasi telah mengikis daratan lebih dari satu meter setiap tahun. Akibatnya, jalan lingkungan selebar 4,5 meter yang sebelumnya digunakan warga kini sebagian besar hilang tergerus ombak. Tidak hanya itu, sejumlah rumah warga di kawasan pesisir juga terdampak dan sebagian telah habis terkikis air laut.

Menurutnya, jika tidak segera ditangani, abrasi diperkirakan akan terus meluas dan mengancam kawasan permukiman lainnya di sepanjang pesisir Kota Mataram. Karena itu, pembangunan breakwater dinilai menjadi solusi jangka panjang untuk meredam gelombang laut sekaligus melindungi garis pantai dari pengikisan.

Selain melindungi permukiman warga, proyek tersebut juga diharapkan mampu menjaga keberadaan fasilitas umum dan akses jalan di kawasan pesisir yang selama ini mulai terancam rusak akibat hantaman ombak saat cuaca ekstrem dan gelombang tinggi.

Lale menambahkan, dokumen usulan beserta data kebutuhan penanganan sesuai kondisi lapangan telah diserahkan kepada pemerintah pusat. Saat ini, usulan tersebut sudah masuk dalam basis data perencanaan BWS sehingga tinggal menunggu proses lanjutan dari pemerintah pusat.

“Terkait penyusunan detail engineering design (DED), nantinya akan dilakukan lebih lanjut oleh pihak BWS,” jelasnya.

Pemerintah Kota Mataram berharap proyek pembangunan pemecah gelombang tersebut dapat segera direalisasikan guna mencegah abrasi semakin parah. Pemkot optimistis usulan itu dapat terealisasi mengingat sebelumnya pemerintah pusat juga telah membantu penanganan kedaruratan di sejumlah titik sungai di Kota Mataram.

“Seperti keberhasilan koordinasi sebelumnya, kami berhasil mendapatkan bantuan pusat untuk penanganan kedaruratan Sungai Unus dan Sungai Ancar yang saat ini sedang dalam proses pengerjaan,” pungkasnya. (pan)

Kemenag Nyatakan Terduga Pelaku Cabul di Pekalongan Adalah Pemimpin Padepokan, Bukan Pesantren

Jakarta (globalfmlombok.com)-

Polisi telah menangkap terduga pelaku cabul terhadap perempuan di Pekalongan. Kementerian Agama memastikan bahwa terduga pelaku itu bukan pimpinan pesantren, tapi padepokan.

Hal ini ditegaskan oleh Direktur Pesantren Basnang Said di Jakarta, Rabu (27/5/2026). Menurutnya, lembaga yang dipimpin terduga pelaku cabul itu bernama Padepokan Padhang Ati.

“Jadi lembaga itu bukan pesantren, tapi padepokan. Saya sudah mengecek data Education Management Information System (EMIS) bahwa lembaga tersebut tidak memiliki ijin operasional dan tidak terdaftar di Kantor Kementerian Agama Kab. Pekalongan,” tegas Basnang seperti dilansir dari kemenag.go.id

Karena tidak memiliki ijin operasional atau tanda daftar, lanjut Basnang, penyebutan lembaga itu sebagai pesantren tidak tepat. Menurutnya, Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Kemenag Kabupaten Pekalongan telah melakukan verifikasi terhadap legalitas keberadaan lembaga tersebut.

“Kami pastikan lembaga tersebut bernama Padepokan Padhang Ati dan berlokasi di Desa Simbang Kulon Kec. Buaran Kab. Pekalongan,” sebutnya.

Basnang menambahkan, kasus ini telah dibahas bersama melalui rapat koordinasi di Dinas P3A dan PPKB Kabupaten Pekalongan pada 11 Mei 2026.

Rapat dihadiri berbagai pihak terkait, mulai dari Dinas P2A dan PPKB Kab. Pekalongan, Dinas Sosial Kab. Pekalongan, Kesbangpol Kab. Pekalongan, termasuk Kasi PD Pontren Kementerian Agama Kab. Pekalongan, Camat Buaran, Camat Karangdadap, Polres Pekalongan, Kepala Desa Simbang Kulon, Kepala Desa Kedungkebo, dan Babinsa Simbang Kulon.

“Karena lembaga tidak terdaftar baik di Kemenag maupun Kesbangpol maka diputuskaan bahwa kasus ini ditangani Polres Pekalongan. Laporan dari korban sudah masuk ke Polresta Pekalongan dan ditindaklanjuti dengan mengamankan pengasuh Padepokan Padhang Ati ke Mapolresta Pekalongan pada 27 Mei 2026,” tegasnya.

“Kami mendukung proses hukum yang dilakukan oleh aparat. Tidak ada toleransi bagi tindak kekerasan seksual di mana pun dan oleh siapa pun,” tandasnya.(r)

Pelabuhan Bangsal Ditarget Jadi Kawasan Transportasi Modern dan Ramah Wisatawan

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi NTB menyiapkan penataan besar-besaran kawasan Pelabuhan Bangsal di Kabupaten Lombok Utara. Kawasan yang menjadi salah satu pintu utama menuju tiga gili tersebut direncanakan menjadi kawasan transportasi modern yang terintegrasi dengan pusat layanan wisata dan UMKM.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB, Ervan Anwar mengatakan, penataan dilakukan agar kawasan Bangsal tidak lagi terlihat semrawut dan mampu memberikan kenyamanan bagi wisatawan maupun masyarakat.

Menurutnya, terminal di kawasan Bangsal nantinya akan dimanfaatkan secara maksimal, termasuk membuka peluang masuknya pelaku usaha modern maupun UMKM lokal.
“Silakan nanti kalau ada yang mau masuk seperti minimarket atau kedai kopi di terminal itu, kita terbuka. Yang penting kawasan itu hidup dan tertata,” ujarnya.

Ervan menjelaskan, pihaknya mengusulkan agar ruas jalan menuju Pelabuhan Bangsal dialihkan statusnya menjadi jalan provinsi. Langkah itu diperlukan agar penataan kawasan dapat dilakukan secara lebih maksimal oleh pemerintah provinsi.

Dari gerbang perempatan sampai ke Bangsal itu sedang kita usulkan jadi jalan provinsi supaya bisa kita tata menyeluruh,” katanya.

Penataan nantinya tidak hanya berfokus pada terminal dan pelabuhan, tetapi juga jalur pedestrian, area UMKM, hingga transportasi penghubung dari terminal menuju pelabuhan.

Dishub NTB bahkan menyiapkan konsep wisata transportasi menggunakan kendaraan odong-odong sebagai shuttle pendek dari terminal menuju pelabuhan. Konsep tersebut diharapkan mampu menghidupkan koperasi desa dan pelaku usaha lokal di sekitar kawasan Bangsal.
“Jadi orang bisa jalan kaki, bisa juga naik odong-odong dari terminal ke pelabuhan. UMKM juga bisa tumbuh di sepanjang jalur itu,” jelasnya.

Selain penataan fisik, Dishub NTB juga mulai menyiapkan sistem pengelolaan pelabuhan berbasis digital melalui kerja sama dengan pihak ketiga. Sistem tersebut meliputi penyediaan perangkat, pengelolaan SDM, hingga sistem transaksi non tunai yang akan terintegrasi dengan Bank NTB Syariah.

Menurut Ervan, skema kerja sama itu akan mengurangi beban operasional pemerintah sekaligus meningkatkan efisiensi pengelolaan aset pelabuhan.

“Semua transaksi nanti masuk lewat Bank NTB. Jadi lebih tertata dan transparan,” katanya.
Ia mengungkapkan, sejak aset Pelabuhan Bangsal diserahkan menjadi aset provinsi, pihaknya menemukan banyak fasilitas dalam kondisi rusak dan membutuhkan perbaikan besar. Kerusakan terjadi akibat usia infrastruktur, korosi air laut, hingga vandalisme.

Beberapa fasilitas yang mengalami kerusakan antara lain pagar pengaman, karet sandar kapal, hingga sejumlah bangunan penunjang di kawasan pelabuhan.

“Kita evaluasi banyak yang rusak. Ini menyangkut keselamatan transportasi, jadi harus dibenahi,” tegasnya.

Dishub NTB kini tengah menyusun masterplan penataan kawasan Bangsal untuk lima hingga sepuluh tahun ke depan. Penyusunan masterplan dilakukan agar pengembangan pelabuhan tidak dilakukan secara sporadis dan tetap terarah.

Untuk tahun ini, Dishub NTB menargetkan pendapatan asli daerah (PAD) dari pengelolaan Bangsal mencapai sekitar Rp2 miliar. Angka tersebut berasal dari jasa sandar kapal dan layanan pelabuhan lainnya.

“Tahun lalu realisasinya sekitar Rp1,8 miliar. Sekarang kita optimistis bisa lebih tinggi, apalagi kalau kerja sama pengelolaan ini berjalan,” demikian Ervan. (bul)

Hukuman Penjara Mantan Bupati Lobar Zaini Arony Berkurang Jadi Lima Tahun

Mataram (globalfmlombok.com) – Majelis hakim kasasi pada Mahkamah Agung (MA) RI telah mengubah vonis terhadap mantan Bupati Lombok Barat, Zaini Arony dari sembilan menjadi lima tahun penjara. Perubahan hukuman itu terkait perkara korupsi korupsi kerja sama operasional pembangunan dan pengelolaan lahan Lombok City Center (LCC).

Juru Bicara Pengadilan Negeri Mataram, Kelik Trimargo, Kamis (28/5/2026) membenarkan perihal perubahan hukuman terhadap Zaini tersebut. Ia menyebutkan, perubahan itu tertuang dalam putusan kasasi nomor: 3707 K/PID.SUS/2026.

“Iya, betul. Lengkapnya sudah kami tampilkan dalam SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Pengadilan Negeri (PN) Mataram,” katanya.

Dalam laman SIPP PN Mataram, majelis hakim yang diketuai Jupriyadi menyatakan menolak permohonan kasasi penuntut umum dan terdakwa Zaini dengan catatan perbaikan kualifikasi dan pidana.

Kualifikasi tersebut berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan terdakwa dinilai memenuhi unsur dakwaan subsider dari penuntut umum, yakni melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam amar putusannya majelis hakim kasasi menjatuhkan hukuman pidana selama lima tahun penjara serta denda sebesar Rp200 juta. Dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama dua bulan.

Menanggapi putusan kasasi tersebut, Hartono selaku Kuasa Hukum Zaini mengaku menghargai putusan majelis hakim kasasi. Ia menyebutkan, saat ini dirinya belum menerima salinan lengkap putusan kasasi itu dari Pengadilan Negeri Mataram.

Adapun perihal rencana mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung kini masih ia pertimbangkan. “Kami masih menimbang-nimbang. Kami tunggu salinan lengkap putusan lebih dahulu,” tutupnya.

Sebelumnya, dalam putusan banding Pengadilan Tinggi NTB nomor: 30/PID.TPK/2025/PT MTR, majelis hakim menerima permohonan banding yang diajukan baik oleh penuntut umum maupun terdakwa, Zaini Arony.

Majelis hakim tingkat banding kemudian mengubah putusan Pengadilan Negeri Mataram nomor: 24/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mtr tertanggal 13 Oktober 2025, khususnya terkait pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Dalam putusannya, hakim banding menyatakan Zaini Arony terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam dakwaan primer penuntut umum.

Atas dasar itu, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama sembilan tahun serta denda sebesar Rp400 juta dengan ketentuan subsider empat bulan kurungan.

Putusan oleh Pengadilan Tinggi NTB itu lebih berat dibandingkan putusan pengadilan tingkat pertama yang sebelumnya menjatuhkan hukuman enam tahun penjara pada Zaini.

Sementara itu, pidana denda dan ketentuan subsider yang diputus pada tingkat banding tetap sama dengan putusan pengadilan tingkat pertama, yakni denda Rp400 juta subsider empat bulan kurungan pengganti. (mit)

Polda NTB Sembelih Ratusan Hewan Kurban, Daging Dibagikan Kepada Masyarakat Penerima Manfaat

Mataram (globalfmlombok.com) – Dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah/2026 Masehi, Polda NTB menggelar kegiatan penyembelihan hewan kurban di Masjid Baitussalam Polda NTB, Rabu (27/05/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung Kapolda NTB Irjen Pol. Kalingga Rendra Raharja, SE., MH., dan dihadiri para pejabat utama Polda NTB, panitia kurban, pengurus Masjid Baitussalam, serta perwakilan masyarakat.

Berdasarkan data yang dihimpun, Polda NTB bersama seluruh Polres/ta jajaran tahun ini menyalurkan sebanyak 216 ekor sapi dan 45 ekor kambing sebagai hewan kurban yang tersebar di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Barat.

Rinciannya, Polda NTB menyembelih 24 ekor sapi dan 14 kambing, Sat Brimob Polda NTB 21 sapi dan 1 kambing, Polresta Mataram 9 sapi, Polres Lombok Barat 7 sapi dan 4 kambing, Polres Lombok Tengah 8 sapi dan 1 kambing, Polres Lombok Timur 26 sapi dan 8 kambing, Polres Lombok Utara 2 sapi dan 1 kambing, Polres Sumbawa Barat 54 sapi, Polres Sumbawa 9 sapi, Polres Dompu 16 sapi, Polres Bima Kabupaten 25 sapi, serta Polres Bima Kota 7 sapi.

Dalam keterangannya, Kapolda NTB menyampaikan rasa syukur atas kesempatan untuk melaksanakan ibadah kurban sebagai bentuk keteladanan Nabi Ibrahim AS sekaligus wujud kepedulian sosial terhadap sesama.

“Kita bersyukur pada Hari Raya Idul Adha tahun ini Polda NTB kembali dapat melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebagai bentuk rasa syukur dan kepedulian terhadap masyarakat,” ujarnya.

Daging hewan kurban tersebut selanjutnya didistribusikan kepada masyarakat yang berhak menerima, di antaranya anak yatim piatu, kaum duafa, purnawirawan Polri, janda, serta warga kurang mampu lainnya di seluruh wilayah NTB.

“Daging hewan kurban ini disalurkan melalui Polda NTB dan seluruh Polres/ta jajaran di masing-masing wilayah,” jelasnya.

Kapolda NTB berharap momentum Hari Raya Kurban dapat meningkatkan nilai keimanan dan keikhlasan personel Polri, sekaligus memperkuat sinergitas antara kepolisian dan masyarakat.

Menurutnya, hubungan yang harmonis dengan seluruh elemen masyarakat sangat penting dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah NTB.

“Semoga keberkahan dari niat baik dan keikhlasan ini menjadi nilai ibadah bagi kita semua,” tutupnya. (r/ham)

Seluruh Jemaah Haji Indonesia Tiba di Mina, Layanan Armuzna Dipastikan Lancar

Makkah (globalfmlombok.com)-

Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia memastikan seluruh proses pergerakan jemaah haji Indonesia pada fase puncak ibadah haji atau Armuzna berjalan lancar, tertib, dan terkendali.

Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah, Maria Assegaff, menyampaikan bahwa seluruh jemaah haji Indonesia telah berhasil diberangkatkan dari Arafah menuju Muzdalifah dan selanjutnya tiba di Mina untuk melanjutkan rangkaian ibadah mabit serta lontar jumrah.

“Alhamdulillah, seluruh rangkaian pergerakan jemaah dari Arafah menuju Muzdalifah dan dilanjutkan ke Mina berjalan sesuai rencana operasional. Pergerakan terakhir jemaah dari Arafah menuju Muzdalifah berlangsung pada pukul 02.40 waktu Arab Saudi, sementara proses pergerakan dari Muzdalifah menuju Mina selesai pada pukul 07.00 waktu Arab Saudi dan area Muzdalifah telah dinyatakan steril,” ujar Maria di Jakarta, Rabu (27/5/2026) seperti dikutip dari laman haji.go.id.

Maria menjelaskan, keberhasilan proses Armuzna merupakan hasil sinergi seluruh petugas haji Indonesia, otoritas Arab Saudi, serta kedisiplinan jemaah dalam mengikuti arahan selama fase puncak haji berlangsung.

“Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jemaah haji Indonesia atas kedisiplinan, ketertiban, dan kepatuhan dalam mengikuti seluruh arahan petugas. Ketertiban jemaah menjadi salah satu kunci utama kelancaran pergerakan Armuzna tahun ini,” katanya.

Saat ini, lanjut Maria, fokus pelayanan diarahkan pada pendampingan jemaah selama berada di Mina, khususnya dalam pelaksanaan lontar jumrah Aqabah dan hari-hari tasyrik berikutnya.

Sebanyak 751 petugas haji disiagakan di Mina dan ditempatkan di tenda-tenda jemaah serta sejumlah pos layanan sepanjang jalur menuju Jamarat. Selain itu, Kemenhaj juga menyiapkan petugas yang berjaga di Masjidil Haram.

Para petugas dibagi ke dalam 10 satuan ad-hoc yang masing-masing bertanggung jawab terhadap 11 hingga 13 markas atau kawasan tenda jemaah.

“Penguatan layanan ini dilakukan agar jemaah mendapatkan pendampingan, pelindungan, dan bantuan secara cepat serta terkoordinasi selama fase Mina berlangsung,” ujar Maria.

Kemenhaj juga mengimbau seluruh jemaah untuk tetap mematuhi jadwal lontar jumrah yang telah ditentukan dan tidak memaksakan diri, terutama pada siang hari ketika suhu di Mina mencapai 41 derajat celcius.

“Kami mengimbau jemaah Indonesia untuk tidak melaksanakan lontar jumrah pada pukul 10 pagi hingga 2 siang waktu Arab Saudi guna menghindari cuaca panas dan kepadatan. Jemaah diharapkan tetap berada di dalam tenda dan mengikuti arahan petugas,” kata Maria.

Ia juga meminta jemaah memanfaatkan jalur dua atau jalur atas yang telah disiapkan sebagai jalur resmi pergerakan jemaah Indonesia menuju Jamarat guna mendukung kelancaran arus dan mengurangi potensi kepadatan.

Selain itu, Maria mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan selama fase Mina dengan memperbanyak minum air putih, mengonsumsi makanan secara teratur, menggunakan payung atau pelindung kepala saat berada di luar tenda, serta membatasi aktivitas fisik di luar keperluan ibadah.

“Khusus bagi jemaah lansia, jemaah disabilitas, dan jemaah risiko tinggi, kami meminta keluarga kloter, ketua rombongan, dan sesama jemaah untuk terus memberikan perhatian dan pendampingan,” ujarnya.

Pada momentum Iduladha 1447 Hijriah, Kementerian Haji dan Umrah juga menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Iduladha kepada seluruh umat Islam.

“Kami mendoakan seluruh jemaah haji Indonesia diberikan kesehatan, kekuatan, dan kemudahan dalam menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji serta kembali ke Tanah Air dengan predikat haji yang mabrur dan mabruroh,” tutup Maria.(r)

Golkar NTB Potong Lima Hewan Kurban, Sapi dari Bahlil Berbobot 650 Kg

Mataram (globalfmlombok.com)-

Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyalurkan sapi kurban untuk masyarakat Nusa Tenggara Barat pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Sapi jenis limousin berbobot sekitar 650 kilogram itu dipotong di Kantor DPD I Partai Golkar NTB, Rabu (27/5/2026).

Daging hewan kurban tersebut kemudian dibagikan kepada masyarakat sekitar, organisasi kemasyarakatan, serta kader partai.

Sekretaris DPD I Partai Golkar NTB, Firadz Pariska, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat kepedulian sosial kepada masyarakat pada momentum Hari Raya Idul Adha.

“Kegiatan ini untuk memperkuat kepedulian sosial kepada masyarakat pada momentum Hari Raya Idul Adha,” kata Firadz.

Menurut dia, pengiriman hewan kurban merupakan program dari DPP Partai Golkar yang dipimpin Bahlil Lahadalia. Program serupa juga dilaksanakan di seluruh DPD I Partai Golkar di Indonesia.

“Yang saya tahu seluruh DPD I dikirimkan hewan kurban oleh Pak Ketua Umum,” ujarnya.

Selain bantuan dari Bahlil, DPD I Golkar NTB juga memotong sapi kurban bantuan dari Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati. Bendahara Umum Partai Golkar itu menyumbangkan satu ekor sapi berukuran besar untuk masyarakat di Pulau Lombok.

Firadz mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk ibadah dan kepedulian sosial kepada masyarakat.

“Niat ibadah beliau murni untuk membantu masyarakat dalam bentuk sapi kurban ini,” katanya.

Secara keseluruhan, terdapat lima ekor sapi yang disembelih di Kantor DPD I Golkar NTB. Tiga ekor sapi lainnya berasal dari bantuan pengurus dan kader Partai Golkar yang berada di eksekutif maupun legislatif.

Menurut Firadz, program kurban Partai Golkar tahun ini mendapat perhatian karena jumlah hewan kurban yang cukup besar. Selain sebagai bentuk ibadah, kegiatan tersebut juga diharapkan memperkuat solidaritas sosial di tengah masyarakat.

“Distribusi hewan kurban tersebut menjadi bagian dari kegiatan sosial Partai Golkar pada momentum Idul Adha 2026,” ujar Firadz yang juga menjabat Ketua KONI Kota Mataram.(r)