Beranda blog Halaman 256

Refleksi Satu Tahun ULD BPBD NTB: Mengawal Kebencanaan yang Lebih Inklusif

globalfmlombok.com
-
0
Refleksi Satu Tahun ULD BPBD NTB: Mengawal Kebencanaan yang Lebih Inklusif

Mataram (globalfmlombok.com)—

Peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) pada 3 Desember tahun ini menjadi momentum penting bagi Unit Layanan Disabilitas (ULD) BPBD Provinsi NTB. Tepat satu tahun sudah organisasi yang diinisiasi kelompok penyandang disabilitas (OPDis) ini bergerak memperjuangkan kebijakan kebencanaan yang lebih inklusif—mulai dari tahap prabencana hingga masa pemulihan.

Perjalanan Tahun Pertama

Lalu Ahmad Fatoni masih mengingat betul momen 3 Desember 2024. Usai resmi dikukuhkan sebagai pengurus ULD BPBD NTB, ia langsung bertolak ke Sragen, Jawa Tengah, untuk mengikuti Apel Siaga Bencana dan Jambore Relawan Disabilitas Penanggulangan Bencana. Di sana, ia dan sejumlah relawan lain dari berbagai daerah berbagi pengalaman tentang bagaimana penyandang disabilitas menghadapi situasi bencana.

“Sehari setelah dilaunching langsung berkegiatan. Itu pengalaman pertama kami sebagai ULD,” ujar pria yang akrab disapa Bajang Tony itu.

Kehadiran ULD pada forum nasional tersebut menjadi pintu masuk untuk memperkenalkan diri sekaligus menguatkan semangat advokasi. Apalagi, selama ini penyandang disabilitas kerap terabaikan dalam berbagai fase penanggulangan bencana. Melalui ULD, mereka berharap dapat memastikan bahwa kebijakan dan layanan kebencanaan di NTB memperlakukan semua warga secara adil.

“Kami tidak ingin dikasihani, tapi ingin diperlakukan secara adil,” tegasnya.

Mendobrak Pengabaian dalam Kebijakan

Tahun pertama ULD juga ditandai dengan keterlibatan aktif mereka dalam berbagai agenda besar kebencanaan. Pada Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional (HKBN) yang digelar di NTB, ULD bukan hanya menjadi bagian dari panitia, tetapi juga menggelar forum khusus penyandang disabilitas. Kepala BNPB dan Gubernur NTB hadir mendengar langsung aspirasi mereka.

Tiga pengurus ULD—Fitri Nugrahaningrum, Sri Sukarni, dan Andri—menjadi pembicara dalam forum tersebut. Mereka menekankan kebutuhan inklusivitas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan kebencanaan.

Dengan dukungan Program SIAP SIAGA, perwakilan ULD turut hadir di berbagai forum perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten dan provinsi. Aspirasi yang mereka sampaikan mulai mendapat perhatian pemangku kebijakan.

“Setelah kami hadir dalam berbagai kegiatan itu, setidaknya para pengambil kebijakan tidak lagi melupakan kami,” kata Ketua ULD BPBD NTB, Khalid.

Mengawal Data dan Regulasi

Selain advokasi, ULD juga bekerja pada aspek teknis yang krusial—penguatan regulasi dan data terpilah yang menjadi dasar penyusunan kebijakan. Mereka tengah menyelesaikan panduan pengarusutamaan GEDSI dalam penanggulangan bencana serta policy paper tentang pemanfaatan data terpilah.

Policy paper tersebut lahir dari pengalaman mereka mendukung BPBD mengelola data dari Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). Banyak temuan yang menunjukkan perlunya perbaikan agar penyandang disabilitas tak lagi terlewat dalam proses pendataan.

Khalid menuturkan, ketiadaan data terpilah sering membuat penyandang disabilitas tidak tersentuh bantuan saat bencana. “Ketika bantuan sifatnya umum, teman-teman disabilitas seperti tidak tersentuh,” ujarnya.

Inspirasi dari Gempa Lombok 2018

Sri Sukarni, Ketua HWDI NTB, mengenang bagaimana penyandang disabilitas kesulitan mengakses bantuan saat gempa Lombok 2018. Banyak yang kehilangan alat bantu, termasuk kursi roda, namun tak masuk dalam skema penyaluran bantuan.

“Ternyata gap itu nyata. Dari situ semangat untuk membentuk ULD semakin kuat,” katanya.

Melalui rangkaian diskusi yang difasilitasi Program SIAP SIAGA, OPDis dan pemangku kepentingan akhirnya menyepakati pembentukan ULD BPBD NTB sebagai wadah advokasi dan kolaborasi.

Saat ini, keberadaan ULD mulai menginspirasi daerah lain. Di Kabupaten Lombok Utara (KLU), ULD baru saja terbentuk, dan mereka berharap kabupaten lain segera menyusul.

Membangun Kapasitas dari Dalam

Selain advokasi eksternal, ULD juga memperkuat kapasitas internal. Berbagai pelatihan fasilitator digelar, membekali pengurus dengan kemampuan memimpin forum dan menyampaikan aspirasi secara lebih efektif.

“Selama ini kami sering menjadi peserta. Sekarang kami harus siap memfasilitasi,” ujar Sri.

Satu tahun perjalanan ULD BPBD NTB menunjukkan langkah awal menuju penanggulangan bencana yang lebih inklusif. Jalan masih panjang, namun upaya memperjuangkan hak penyandang disabilitas kini menemukan bentuk yang lebih terstruktur dan kuat. Melalui kerja advokasi, peningkatan kapasitas, dan penguatan data, ULD menegaskan bahwa tidak boleh ada satu pun warga yang tertinggal ketika bencana datang.(r)

Telkomsel Salurkan Bantuan dan Percepatan Pemulihan Jaringan  di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat

globalfmlombok.com
-
0
Telkomsel Salurkan Bantuan dan Percepatan Pemulihan Jaringan  di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat

Medan (globalfmlombok.com)-

Telkomsel menyampaikan duka cita yang mendalam atas bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Banjir, longsor, yang mengakibatkan padamnya pasokan listrik di sejumlah wilayah sehingga mempengaruhi aktivitas masyarakat dan operasional layanan telekomunikasi. Telkomsel berkomitmen mempercepat pemulihan jaringan dan menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak.

Vice President Consumer Business Area Sumatera Telkomsel, Saki Hamsat Bramono, mengatakan, di tengah tantangan akses dan infrastruktur yang masih sulit, pihaknya berkomitmen untuk terus hadirdan memaksimalkan seluruh upaya untuk mempercepat pemulihan jaringan,. “Sekaligus memperluas bantuan kemanusiaan melalui kerja sama dengan berbagai pihak, untuk dapat meringankan beban mereka yang terdampak”. katanya.

Di Aceh, gangguan signifikan masih terjadi pada lebih dari 1.430 site, 2.400 BTS, dan 15 STO, disebabkan oleh pemadaman listrik, robohnya tower SUTET, serta akses jalan yang terputus sehingga proses pemulihan membutuhkan dukungan khusus, termasuk di antaranya perahu karet dan perangkat satelit. Di Sumatera Utara, sekitar 1.100 site, 1.900 BTS, dan 10 STO juga masih terdampak, terutama di wilayah Gunung Sitoli, Teluk Dalam, dan Sibolga, yang diakibatkan FO cut ruas jalur Sibolga–Barus. Sementara di Sumatera Barat, gangguan terjadi pada lebih dari 190 site, 360 BTS, serta 1 STO, dengan kerusakan infrastruktur dan jalur backbone di beberapa titik.

Selain memaksimalkan upaya pemulihan jaringan, Telkomsel juga menyalurkan bantuan sosial berupa sembako dan air bersih bagi lebih dari 400 KK pengungsi di Aceh Singkil dan +1200 KK di posko tanggap bencana wilayah Pidie Jaya. Selain itu, Telkomsel juga menghadirkan bantuan dapur umum untuk masyarakat terdampak di Sibolga, serta bantuan sembako dan air bersih untuk masyarakat terdampak bencana di Sipirok, Tapanuli Selatan, Agam, Tanah Datar, Pasaman Barat dan beberapa titik lainnya di wilayah Provinsi Sumut, Aceh serta Sumbar melalui posko kemanusiaan setempat.

Telkomsel terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk mendukung percepatan pemulihan serta memastikan bantuan kemanusiaan menjangkau masyarakat terdampak serta mengimbau masyarakat tetap waspada dan mengutamakan keselamatan selama masa darurat.(r)

NTB Perkuat Ekosistem Perairan: Satu Juta Benih Ikan Dilepas di Lombok

globalfmlombok.com
-
0
NTB Perkuat Ekosistem Perairan: Satu Juta Benih Ikan Dilepas di Lombok

Mataram (globalfmlombok.com)-

Upaya memperkuat ketahanan pangan di Nusa Tenggara Barat (NTB) mendapat dorongan baru melalui program tebar benih ikan di Bendungan Meninting, Lombok Barat, Sabtu (29/11/2025). Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, memimpin langsung pelepasan hampir satu juta benih ikan yang terdiri dari nila, patin, dan karper.

Kegiatan tersebut diprakarsai Forum Wartawan Ekonomi dan Bisnis (FWE) NTB dan melibatkan sejumlah mitra yang selama ini aktif mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. Gubernur Iqbal menyampaikan apresiasi atas kolaborasi tersebut.

“Alhamdulillah bisa hadir di Bendungan Meninting. Terima kasih kepada teman-teman FWE yang sudah menginisiasi kegiatan ini. Bendungan Meninting semakin indah, tertata, dan siap menjadi tujuan ekowisata,” ujar Iqbal dalam sambutannya.

Mendukung Fokus Ketahanan Pangan Nasional

Iqbal menegaskan bahwa program tebar benih selaras dengan kebijakan pemerintah pusat di bawah Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas, khususnya di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan.

Menurutnya, penebaran benih ikan tidak hanya menjaga keberlanjutan ekosistem air, tetapi juga membuka peluang ekonomi jangka panjang bagi masyarakat sekitar.

“Nanti kalau ikan sudah besar, masyarakat bisa memancing, menangkap ikan, mengembangkan kuliner, hingga membuka UMKM. Ini pemberdayaan ekonomi jangka panjang,” katanya.

Gubernur juga mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan di kawasan bendungan. Selain menebar ikan, ia mendorong masyarakat untuk melakukan penghijauan agar keberadaan bendungan sebagai sumber air tetap terjaga.

Iqbal bahkan mendorong pondok pesantren di kawasan tersebut untuk mengembangkan kurikulum berbasis pelestarian lingkungan. “Bila perlu konsep di sekitar bendungan ini jadikan ponpes berbasis pelestarian dan sekolah lapang. Ketika para santri lulus, mereka sudah bisa menikmati dampak ekonominya dan menciptakan lapangan kerja,” ujarnya.

Program Lima Tahun

Perwakilan FWE NTB, Ahmad Yani, menjelaskan bahwa program tebar benih ikan telah berjalan selama lima tahun. Dimulai dengan 100.000 benih pada tahun pertama, jumlahnya meningkat hingga mencapai satu juta ekor dalam dua tahun terakhir.

“Pelepasan dengan target satu juta ekor ini tidak dilakukan sekaligus, tetapi bertahap. Semoga tahun depan bisa lebih dari satu juta,” kata Yani.

Tahun ini, kegiatan serupa tidak hanya dilakukan di Meninting, tetapi juga di Bendungan Pandanduri Lombok Timur, Bendungan Gunung Jae Lombok Barat, serta beberapa perairan umum lainnya di NTB.

Menurut Yani, tebar benih menjadi langkah penting untuk memulihkan ekosistem perairan dan meningkatkan ketersediaan pangan. “Program ini kami anggap penting untuk meningkatkan konsumsi ikan masyarakat dan mendukung perekonomian para penangkap ikan,” ujarnya.

Komitmen Berkelanjutan

Kegiatan tebar benih yang dilakukan FWE NTB bersama berbagai pemangku kepentingan diharapkan dapat terus berlanjut sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan pangan daerah.

Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah daerah, dan komunitas media, program ini menjadi simbol sinergi untuk menciptakan ekosistem ekonomi dan lingkungan yang lebih kuat di sekitar bendungan dan perairan umum NTB.

Pada kegiatan tebar benih ikan tahun 2025 ini, sejumlah pihak yang turut berpartisipasi diantaranya, Dinas Kelautan Perikanan NTB (Pemprov NTB), Bank Indonesia NTB, OJK NTB, Bank NTB Syariah, BPR NTB, Bank Mandiri, Telkomsel, PLN UIP Nusra, MIM Foundation, Bank Dinar, PLN UIW NTB, Asosiasi Pengusaha Hiburan Senggigi, Perbarindo NTB, Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) NTB, Bank Amali, PT. AMNT, Sumbawa Timur Mining,Hiswana Migas NTB, Kanwil Bulog NTB, Lombok Taksi (Blue Bird), BPP MHKP Mataram.

Kanwil Kemenag NTB, BPTN Syariah, APPI NTB, Dharma Lautan Utama, BRI, Astra Motor NTB, Indosat, Alfamart, Jamkrida NTB Syariah, LWC.  Dan didukung oleh juga oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara I, dan Pemkot Mataram.

Kegiatan tebar benih ikan tahun 2025 ini juga menjadi rangkaian peringatan HUT NTB ke -67 (tahun 2025), yang diisi juga dengan kegiatan sosial dengan pembagian telur omega untuk membantu penanganan stunting. Dan penyaluran paket sembako, bagi masyarakat sekitar Bendungan Meninting.(ris)

PTBI 2025: Indonesia Optimistis Hadapi Tantangan Global dengan Ekonomi Berdaya Tahan

globalfmlombok.com
-
0
PTBI 2025: Indonesia Optimistis Hadapi Tantangan Global dengan Ekonomi Berdaya Tahan

Jakarta (globalfmlombok.com)—

Indonesia menunjukkan ketahanan ekonomi yang kuat sepanjang 2025 di tengah tekanan geopolitik dan perlambatan ekonomi dunia. Presiden Joko Widodo dan Bank Indonesia (BI) menegaskan bahwa capaian positif ini merupakan hasil sinergi kebijakan fiskal dan moneter, serta kerja kolektif seluruh elemen bangsa.

Dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025 di Kantor Pusat BI, Jakarta, Jumat (28/11/2025), Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi kepada BI yang dinilai konsisten menjaga stabilitas perekonomian sekaligus mendorong pertumbuhan. Menurut Prabowo, kemandirian ekonomi harus menjadi landasan dalam menghadapi dinamika global.

“Kita harus percaya kepada kekuatan kita sendiri dan tidak boleh tergantung kepada negara lain. Kebijakan perlu dirumuskan dengan ketenangan, dilaksanakan dengan kepercayaan diri, dan dengan tekad untuk berdiri di atas kaki sendiri,” ujar Prabowo dalam sambutannya.

Prabowo juga menekankan pentingnya sinergi lintas lembaga agar kebijakan ekonomi memberikan solusi cepat bagi masyarakat. Tema PTBI tahun ini, “Tangguh dan Mandiri: Sinergi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi dan Berdaya Tahan,” disebut selaras dengan arah kebijakan pemerintah.

Optimisme BI

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan keyakinan bahwa perekonomian Indonesia akan tumbuh lebih tinggi dalam beberapa tahun ke depan meski ketidakpastian global masih menjadi tantangan. BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2025 berada di kisaran 4,7–5,5 persen, dan meningkat pada 2026 serta 2027.

Inflasi diproyeksikan tetap rendah dan terkendali pada kisaran 2,5±1 persen hingga 2027. Stabilitas eksternal dan sistem keuangan juga diperkirakan tetap terjaga, didukung akselerasi digitalisasi ekonomi dan sistem pembayaran.

Namun, Perry mengingatkan lima tantangan global yang harus dicermati: kebijakan tarif AS, perlambatan ekonomi dunia, tingginya utang dan suku bunga negara maju, risiko sistem keuangan global, serta maraknya penggunaan aset kripto dan stablecoin.

Perkuat Transformasi Ekonomi

Untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan, pemerintah dan BI menekankan perlunya sinergi kebijakan di lima area utama: stabilitas makroekonomi, pertumbuhan berdaya tahan, pembiayaan ekonomi, digitalisasi ekonomi-keuangan, serta kerja sama ekonomi internasional.

Transformasi sektor riil menjadi fokus, baik melalui kebijakan industrial yang mendorong hilirisasi dan penguatan industri padat karya maupun reformasi struktural untuk meningkatkan iklim investasi, konektivitas, dan produktivitas nasional. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) terus diproyeksikan sebagai pusat pertumbuhan baru.

Arah Kebijakan BI 2026

BI akan melanjutkan bauran kebijakan yang mendukung pertumbuhan dengan tetap menjaga stabilitas. Kebijakan moneter diarahkan pro-stability, sementara kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran tetap didorong pro-growth.

Pendalaman pasar uang dan valas, penguatan ekonomi-keuangan inklusif, termasuk UMKM dan ekonomi syariah, menjadi bagian dari strategi menuju pasar keuangan yang modern dan berstandar internasional.

Selain itu, BI memperkuat transformasi kelembagaan melalui integrasi proses kerja, percepatan digitalisasi dalam kerangka Integrated Digital Central Bank, serta penguatan sumber daya manusia. Sepanjang 2025, BI meraih 10 penghargaan internasional yang menegaskan posisinya sebagai bank sentral unggulan di pasar negara berkembang.

Penghargaan dan Kolaborasi

PTBI 2025 juga diisi dengan penganugerahan TPID Award, TP2DD Championship, dan BI Award kepada 47 mitra strategis. Tiga Special Award turut diberikan kepada mitra yang dinilai berperan menjaga nasionalisme dan kedaulatan negara.

Kegiatan ini dihadiri Presiden RI, pimpinan lembaga negara, para duta besar, akademisi, serta pimpinan sektor keuangan dan korporasi. Masyarakat mengikuti acara ini melalui siaran langsung di berbagai kanal BI.

PTBI kembali menegaskan pentingnya sinergi pemerintah, BI, dan berbagai pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang tangguh dan mandiri.(ris/r)

Rawan Banjir Rob, Pemkot Mataram akan Relokasi Warga Pesisir Ampenan

globalfmlombok.com
-
0
Rawan Banjir Rob, Pemkot Mataram akan Relokasi Warga Pesisir Ampenan

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram berencana membangun rumah susun sederhana sewa (rusunawa) serta kampung nelayan bagi warga yang terdampak banjir rob di Bintaro, Kecamatan Ampenan.

Rencana ini disiapkan karena kawasan pesisir sepanjang 9,1 kilometer garis pantai Kota Mataram tergolong rawan banjir rob. Setiap musim hujan atau ketika cuaca ekstrem melanda, permukiman warga kerap tergenang. Bahkan, tidak sedikit rumah yang rusak akibat hantaman air laut pasang tersebut.

Wali Kota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana, mengatakan Pemkot Mataram tengah menyiapkan skema relokasi untuk meminimalisir risiko bencana di wilayah pesisir.

“Tempat-tempat ini cukup rawan, sangat rawan bahkan. Karena itu pemerintah perlu mengintervensi kawasan pesisir tersebut,” ujarnya, Jumat (28/11/2025).

Menurut Mohan, pemerintah kota berencana menampung warga terdampak melalui pembangunan rusunawa dan hunian kampung nelayan. Namun, kepastian jadwal pembangunan satu blok tambahan rusunawa di Kelurahan Bintaro Jaya masih menunggu konfirmasi dari pemerintah pusat.

“Kami telah mempersiapkan pembangunan rusunawa dan tengah mengupayakan penambahan satu blok lagi. Tapi yang sudah pasti adalah pembangunan kampung nelayan,” jelasnya.
Pemkot Mataram telah menyiapkan lahan sekitar 3 hektare sebagai lokasi relokasi warga terdampak. Di lahan tersebut akan dibangun berbagai fasilitas, seperti pasar ikan higienis, rumah nelayan darurat, dan kampung nelayan.

Sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram mendorong pemerintah kota segera membangun riprap di sepanjang 9 kilometer garis pantai. Langkah ini dinilai penting untuk meminimalisir dampak cuaca ekstrem, termasuk banjir rob.

“Teman-teman teknis sedang menghitung berapa anggaran yang bisa kita keluarkan untuk membangun riprap (pemecah gelombang). Kalau memungkinkan, bisa kita gunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT),” kata Plt. Kalak BPBD Kota Mataram, Ahmad Muzaki.

Menurut Muzaki, pembangunan riprap di sepanjang garis pantai memerlukan anggaran besar. Karena itu, penentuan wilayah prioritas harus dilakukan, seperti Lingkungan Bintaro, Pondok Prasi, Kelurahan Bintaro, Tanjung Karang, Kampung Melayu, Bugis, hingga Lingkungan Mapak di Kelurahan Jempong Baru. “Karena dananya cukup besar, kita lihat dulu wilayah mana yang paling prioritas,” ujarnya.

Muzaki menambahkan, hingga kini status kebencanaan di kawasan pesisir Ampenan masih berada pada level siaga.

Meurut data dari pihak Kecamatan Ampenan dalam peristiwa banjir rob terbaru yang dipicu gelombang pasang, hampir 500 kepala keluarga (KK) di Kecamatan Ampenan terdampak. Rumah warga rusak diterjang banjir, sementara salah satu jalan di Lingkungan Bugis juga rusak akibat dihantam ombak setinggi lebih dari 5 meter. (pan)

Progres Baru 35 Persen, Pemprov NTB Pesimis Perbaikan Jalan Lenangguar-Lunyuk Tuntas Tahun Ini

globalfmlombok.com
-
0
Progres Baru 35 Persen, Pemprov NTB Pesimis Perbaikan Jalan Lenangguar-Lunyuk Tuntas Tahun Ini

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemprov NTB pesimis perbaikan jalan Lenangguar-Lunyuk tuntas di akhir tahun 2025 nanti. Hal ini menyusul progres perbaikan jalan tersebut baru mencapai 35 persen, padahal sisa 2025 tinggal satu bulan lagi.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB, Sadimin mengatakan, proyek jalan Lenangguar-Lunyuk cukup sulit. Untuk itu, ia berharap keterlambatan pengerjaan tidak sampai memakan waktu terlalu lama.

“Mudah-mudahan kalau terlambat tidak terlalu banyak. Karena kalau kita tidak tangani yang segmen tanahnya berjalan itu kalau kita biarkan orang tidak bisa lewat,” ujarnya, Kamis, 27 November 2025.

Alasan keterlambatan pengerjaan proyek jalan Lenangguar-Lunyuk ini karena di sejumlah titik perbaikan berada di pengkolan, melewati tebing sehingga cukup sulit untuk melakukan pengeboran. Selain karena tebing, di titik lain proyek pengerjaan terkendala tanah. Menurut Sadimin, tanah di segmen itu terus bergerak.

“Bergerak karena memang dari awal lebarnya itu kurang lebih 60, panjangnya 60 meter. Kemudian kedalamannya itu kurang lebih 10 sampai 15 meter. Itu memang dari awal sudah bongkahan besar itu sudah mulai turun,” ungkapnya.

Akibat pergerakan tanah, setiap kali musim hujan terjadi longsor. Hal ini semakin mempersulit proses perbaikan jalan Lenangguar-Lunyuk. “Jadi jalan awalnya itu yang tadinya di sini sudah bergeser sekitar 8 meter. Jadi itu dibersihkan dulu, dikembalikan ke jalan awal gitu,” sambungnya.

Di satu lokasi saja, ada 48 titik yang harus diperbaiki. Saat ini, sudah 32 titik rampung. Untuk menyelesaikan semua titik, lagi-lagi kontraktor mengalami kendala karena tanah yang terus bergerak. Untuk itu, pihaknya mengaku sempat menghentikan pengeboran di 16 titik itu.

“Sehingga kita masih ada sekitar 16 titik kita pending dulu. Karena titik sebelahnya sudah siap, sudah mulai ngebor. Di situ informasi dari lapangan hari ini sudah dapat 32 sampai 40 titik,” jelasnya.

Optimis Proyek Irigasi dan Jalan Pohgading, Poto Tano Tuntas pada Ultah Ke-67 NTB

Selain jalan Lenangguar-Lunyuk, Dinas PUPR NTB juga membangun sejumlah proyek lain. Di antaranya, rehabilitasi irigasi dan perbaikan jalan Tanjung Geres-Pohgading, dan Simpang Tano-Seteluk. Seluruh proyek itu dipastikan bisa tuntas tahun ini, dapat diresmikan saat Ulang Tahun NTB ke-67 pada 17 Desember 2025 nanti.

‘’Bahkan kami yakin untuk paket, 3 paket irigasi itu bisa diresmikan pada tanggal 17 Desember,’’ ucapnya.  Ketiga proyek irigasi tersebut terletak di Maronggek di Lombok Timur, Santong di Lombok Utara, dan Kandindi di Dompu. Total anggaran untuk ketiga proyek tersebut senilai Rp13,5 miliar. Proyek itu dibangun untuk mendukung ketahanan pangan yang menjadi salah satu program pemerintah pusat.

Sementara, progres proyek jalan, yaitu jalan Tanjung Geres-Pohgading sepanjang 4 kilometer yang menelan anggaran hingga Rp28 miliar itu dikatakan sudah mencapai 75 persen. Dan proyek jalan Simpang Tano-Seteluk dengan anggaran Rp32 miliar progres pengerjaannya telah mencapai 63 persen. “Ini harapannya memang yang dua ini juga bisa diselesaikan 17 Desember ya,” pungkasnya. (era)

Jumlah Aduan Bertambah, Oknum Pejabat Lobar Diduga Pungli Rekrutmen Non-ASN Segera Dipanggil Inspektorat

globalfmlombok.com
-
0
Jumlah Aduan Bertambah, Oknum Pejabat Lobar Diduga Pungli Rekrutmen Non-ASN Segera Dipanggil Inspektorat

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Oknum staf hingga pejabat Lombok Barat (Lobar) bakal dipanggil oleh Inspektorat untuk mengklarifikasi terkait aduan dugaan permintaan uang pelicin rekrutmen non-ASN Lobar. Sejauh ini Inspektorat masih menghimpun laporan, di mana jumlah laporan dari non-ASN bertambah hingga belasan aduan.

“Oknum ASN (pejabat, red) segera kami panggil,” jelas Inspektur Kabupaten Lobar Suparlan, Kamis (27/11/2025).

Ditanya apakah ada oknum Kepala OPD dipanggil, Suparlan, mengakui, masih belum tentu. ‘’Bisa jadi Kepala OPD ini dijual oknum dalam proses rekrutmen non ASN,’’ ungkapnya.

Sejauh ini jumlah laporan yang masuk ke inspektorat, dari sebelumnya 9-10 aduan, bertambah hingga belasan laporan. Untuk pemanggilan oknum yang terindikasi terlibat, butuh proses. Tidak bisa serta merta. Sebab hal ini juga menyangkut nama baik orang, sehingga perlu kehati-hatian dalam menangani persoalan ini. Saat ini pihaknya masih proses menghimpun laporan dari non-ASN Lobar.

Ditanya soal adanya non-ASN Lobar cabut laporan di Inspektorat? Suparlan mengaku laporan tidak bisa dicabut kalau sudah masuk ke inspektorat. Dari pelapor non-ASN Lobar, lanjut dia, ada yang sudah melampirkan bukti-bukti ke inspektorat.

Nominal uang yang dipungut pun cukup besar, mencapai belasan hingga puluhan juta rupiah. Secara gamblang pelapor itu mau menceritakan nominal yang dibayarkan kepada oknum itu, termasuk tanggal kejadian secara rinci.

Oknum pejabat yang diadukan ini ada di beberapa OPD, Mereka bertugas di empat hingga lima OPD. Selaku pembina APIP, langkah pihaknya tentu pembinaan dengan menyarankan oknum yang terindikasi untuk mengembalikan uang yang dipungut. Karena pihaknya fokus pada upaya pengembalian kerugian finansial korban dan pembinaan oknum tersebut.

Mengenai sanksi oknum pejabat jika terbukti menerima uang, ujarnya, akan diserahkan kepada pihak berwenang lainnya dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM (BKD dan PSDM).

Diketahui, Inspektorat telah membuka layanan aduan bagi non-ASN Lobar yang diduga dipungut biaya. Pascadibukanya layanan hotline pengaduan sepekan lalu, terdapat belasan laporan yang sudah diterima Inspektorat. (her)

NTB, Bali, dan NTT Perjuangkan Tiket Pesawat Murah, Tanda Tangani MoU di Mandalika, KR-BNN Dorong Integrasi Pariwisata

globalfmlombok.com
-
0
NTB, Bali, dan NTT Perjuangkan Tiket Pesawat Murah, Tanda Tangani MoU di Mandalika, KR-BNN Dorong Integrasi Pariwisata

Mataram (globalfmlombok.com) – Kerja sama Regional Bali, NTB dan NTT (KR-BNN) yang ditandatangani di Sirkuit Mandalika pada Selasa, 25 November 2025 lalu akan menyentuh sejumlah sektor. Satu di antaranya sektor pariwisata, dalam hal ini sebagai daerah pariwisata, Bali, NTB dan NTT berencana mengembangkan bersama pariwisata bersama.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) NTB, Ahmad Nur Aulia. Ia mengatakan, untuk tahap pertama, ketiga provinsi berencana untuk mendorong integrasi pariwisata, yaitu dengan menghubungkan pola perjalanan pariwisata terintegrasi.

“Kita bisa menjadi salah satu destinasi pilihan dari paket-paket wisata yang ditawarkan oleh para pelaku industri pariwisata,” ujarnya, Kamis, 26 November 2025.

Selain menyusun pola pariwisata terintegrasi, Dispar NTB bersama dengan Dispar Bali dan NTT akan membuat branding pariwisata yang bisa mewadahi ketiga provinsi. Saat ini, proses branding tersebut masih dalam penyusunan. Termasuk juga dengan melakukan promosi pariwisata bersama.

Setiap provinsi, katanya memiliki keunggulan masing-masing. Dengan daya tarik setiap daerah, wisatawan tidak hanya menikmati satu jenis pariwisata, tetapi lebih dengan adanya integrasi pola perjalanan wisata tersebut. Misalnya saja, di Mandalika, wisatawan dapat menikmati sport tourism melalui MotoGP Mandalika.

NTB akan Masukkan Surfing dalam ‘’Calender of Event’’

NTB sudah melaksanakan 58 kalender of event tahun 2025. Saat ini, daerah tengah menyusun calender of event tahun 2026. Salah satu agenda baru yang tengah dipertimbangkan adalah event selancar berskala internasional. Aulia menilai, kegiatan ini berpotensi menjadi magnet wisata baru NTB. “Ya mudah-mudahan surfing bergengsi akan hadir di sini,’’ ujarnya.

Rencananya, kegiatan surfing akan dilakukan di daerah-daerah yang memiliki pantai dengan ombak yang cocok untuk digunakan surfing. Seperti Lombok Tengah, Sumbawa, Lombok Timur, dan beberapa daerah lainnya.“Kita punya banyak sekali daerah dengan titik surfing,” ucapnya.

Menyinggung soal jumlah event tahun depan, ia menegaskan kalender 2026 tidak dinilai dari banyaknya agenda, tetapi kualitasnya. “Kalau saya sih tidak dinilai dari kuantitinya, tapi harapkan kualitas,” tegasnya.

Ia menyebut setiap event harus memenuhi kriteria tertentu, salah satunya tujuan penyelenggaraan. Misalnya untuk meningkatkan awareness, motivasi, hingga menjaga minat wisatawan agar kembali berkunjung atau repeater guest.

“Kalau event itu sebenarnya mereka akan datang lagi. Itu bisa menarik. Pokoknya ada MotoGP di sana, kita balik lagi. Itu level tertinggi dari sebuah event,” jelasnya.

Perjuangkan Harga Tiket Murah

Dalam penandatangan kerja sama Regional Bali, NTB dan NTT (KR-BNN) yang ditandatangani di Sirkuit Mandalika pada Selasa, 25 November 2025 lalu, ada sejumlah isu strategis yang dibahas. Salah satunya, tiga Gubernur, yaitu Bali, NTB dan NTT menyepakati untuk memperjuangkan tiket pesawat murah dalam mendukung konektivitas transportasi dan pariwisata ke wilayah masing-masing.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan dalam penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Kerja Sama Regional Bali, NTB, dan NTT (KRBNN) adalah bagaimana konektivitas transportasi (darat, udara, dan laut) dan pariwisata di tiga provinsi saling terhubung dan murah.

“Tiga provinsi segera mengidentifikasi konektivitas baru yang segera akan dibangun antardestinasi wisata baik darat, udara maupun laut. Itu sebabnya kami hadir (MoU) kerja sama,” ujar Gubernur NTB menyikapi masih tingginya harga tiket pesawat ke destinasi di tiga wilayah, usai penandatanganan kerja sama nota kesepahaman (MoU) antartiga provinsi, di Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, NTB, Selasa lalu.

Gubernur Iqbal mengakui persoalan konektivitas (transportasi), menjadi salah satu agenda yang dibahas. Oleh karena itu, dalam proses identifikasi tersebut, masing-masing Dinas Perhubungan akan mencari tahu di mana letak masalahnya. Sehingga kalau ada persoalan ketiga gubernur akan berbicara ke pemerintah pusat dan maskapai sehingga tidak jalan sendiri-sendiri.

“Ada persoalan kami bertiga yang akan sama-sama ngomong ke pemerintah pusat sehingga tidak sendiri-sendiri. Karena kalau kami bertiga ngomong ke maskapai pasti akan lebih didengar,” katanya.

Gubernur Bali I Wayan Koster mengatakan kerja sama tiga provinsi ini adalah untuk melanjutkan pertautan sejarah lahirnya Sunda Kecil pada 14 Agustus tahun 1958. Karenanya, pihaknya merespons positif kerja sama tiga provinsi kali ini, untuk melanjutkan dan menjaga hubungan historis tersebut.

“Kita MoU di bidang pariwisata, perhubungan, energi terbarukan, ekspor impor dan perdagangan,” katanya lagi.

Gubernur NTT Melkiades Laka Lena menegaskan kerja sama ini merupakan langkah maju antartiga provinsi tetangga tersebut. Karena itu, pertemuan ini agak sedikit berbeda dari pertemuan sebelumnya di Bali.

“Pertemuan di Mandalika ini adalah langkah maju kami bertiga (NTB, NTT, dan Bali). Maka, kenapa agak ramai, ini karena kami ingin langsung aksi dengan semua program jelas menguntungkan. Tapi, untuk detailnya kami bahas di NTT,’’ katanya.

“Untuk pertemuan di NTT, kami bersepakat akan menghadirkan semua bupati dan wali kota di tiga provinsi. Ini agar program unggulan yang dimiliki daerah, bisa langsung tersalurkan dan terkoneksi antarwilayah masing-masing,” ujar Melkiades.

Ia menambahkan bahwa pertemuan di Sirkuit Mandalika memiliki sebuah arti, yakni tiga provinsi Sunda Kecil siap lari kencang mengejar ketertinggalan dari wilayah lainnya di Indonesia. “Provinsi NTB, NTT dan Bali, siap berlari sesuai arahan dan niatan Presiden Prabowo untuk memulai kebangkitan ekonomi Indonesia dimulai dari Sunda Kecil,’’ ujarnya. (era)

BKD NTB Tegaskan Belum Ada Aturan Resmi Pengusulan PPPK Paruh Waktu Tambahan

globalfmlombok.com
-
0
BKD NTB Tegaskan Belum Ada Aturan Resmi Pengusulan PPPK Paruh Waktu Tambahan

Mataram (globalfmlombok.com) – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB menegaskan belum ada aturan resmi berkaitan dengan pengusulan PPPK Paruh Waktu Tambahan. Hal ini ditegaskan menyusul adanya informasi terkait hasil audiensi perwakilan 518 Honorer non-database ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Berdasarkan penuturan Koordinator Aliansi 518 Honorer Pemprov NTB, Irfan, KemenPAN-RB membuka peluang baru bagi honorer non-data base yang belum terakomodir dalam skema PPPK Paruh Waktu sebelumnya.

Menanggapi hal ini, Kepala BKD NTB, Drs.Tri Budiprayitno, M.Si menegaskan hingga kini belum ada surat resmi soal PPPK Paruh Waktu Tambahan tersebut. “Sepanjang aturannya belum diubah, ya ini dia kondisinya,” katanya.

BKD lanjut Tri sudah melakukan berbagai upaya, termasuk bersurat dan berkoordinasi dengan DPRD, BKN, hingga KemenPAN-RB. Namun, hingga kini belum ada aturan resmi menyikapi nasib honorer yang tidak terdata dalam data BKN. Sejauh ini, belum ada regulasi baru terkait pengusulan PPPK Paruh Waktu untuk honorer tersebut.

“Sampai sekarang belum, kurang apa kita. Sudah bersurat, kemudian DPRD bersama kami juga sudah berkunjung ke BKN, berkunjung ke Menpan,’’ jelasnya.

Audit Honorer

Menyinggung soal audit honorer yang tengah berlangsung di Inspektorat, ia menegaskan masih dengan peraturan awal. Yaitu pengusulan hanya dilakukan terhadap mereka yang memenuhi syarat, tercatat dalam data BKN. Proses ini memastikan siapa yang berhak mendapatkan posisi PPPK waktu paruh.

Adapun dengan adanya temuan honorer fiktif yaitu mereka yang tidak ada namanya, tidak pernah masuk kantor, namun tetap menerima gaji. Mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) NTB itu mengaku pihaknya belum mengetahui jumlah total dari temuan itu.

“Tidak ada rinciannya itu. Jadi sementara di hasil auditnya pada keberlanjutan untuk diusulkannya saja,” katanya.

Berdasarkan data BKD, Sejumlah 518 honorer di lingkungan Pemprov NTB terancam tidak lanjut kontrak di tahun 2026. Hal ini karena mereka tidak masuk dalam database BKN. 518 honorer itu adalah mereka yang tidak mendaftar tes PPPK tahun 2024.

Tiga di antaranya sudah memasuki Batas Usia Pensiun (BUP), 12 orang tidak lulus administrasi, 20 orang ikut seleksi PPPK di luar Pemprov NTB, 73 orang tidak jelas keberadaannya, 225 orang mengikuti tes CPNS. Selanjutnya, ada 30 orang yang bekerja kurang dari dua tahun, ada juga yang mengundurkan diri sebanyak dua orang. (era)

Tersangka Kasus Dugaan Dana “Siluman”, HK Jalani Pemeriksaan Tambahan

globalfmlombok.com
-
0
Tersangka Kasus Dugaan Dana “Siluman”, HK Jalani Pemeriksaan Tambahan

Mataram (globalfmlombok.com) – Salah satu tersangka kasus dugaan dana “siluman” DPRD NTB, HK menjalani pemeriksaan tambahan di Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB, pada Kamis (27/11/2025).

Asisten Pidana Khusus Kejati NTB, Muh Zulkifli Said membenarkan perihal pemeriksaan tambahan Ketua Komisi IV DPRD NTB itu. “Ya (datang untuk pemeriksaan tambahan sebagai tersangka),” kata dia membenarkan.

Sementara itu, HK saat ditemui seusai pemeriksaan enggan memberikan komentar. Dari pantauan Suara NTB, HK terlihat mendatangi Gedung Kejati NTB sekitar pukul 11.00 Wita. Dia keluar dari ruang bidang Pidana Khusus pada pukul 14.14 Wita. HK datang dan pergi dari Kejati NTB dibawa mobil tahanan.

Tiga Tersangka Kasus Dugaan Dana “Siluman”

Saat ini, Kejati NTB telah menetapkan tiga anggota DPRD NTB sebagai tersangka kasus dugaan dana “siluman” tersebut.

Mereka antara lain, ketua fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) di DPRD NTB berinisial HK. Lalu, politisi asal Demokrat berinisial IJU dan politisi Perindo berinisal MNI.

Jaksa menyangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap ketiganya.

HK kini menjalani penahanan bersama IJU di Lapas Kelas IIA Lombok Barat sedangkan MNI ditahan di Rutan Kelas IIB Praya, Lombok Tengah.

Buka Peluang Perkembangan Penyidikan

Kejati NTB membuka peluang pengembangan terkait penerapan pidana dari kasus dugaan dana “siluman” DPRD NTB yang telah menetapkan tiga tersangka.

“Nanti ini kita kembangkan, masih bisa penambahan pasal pidana,” ucap Zulkifli Said, Senin (24/11/2025).

Aspidsus menyatakan hal tersebut saat disinggung terkait dugaan peranan orang lain dalam dugaan dana “siluman” ini. “Yang jelas, ini masih terus berkembang, kita tunggu hasil penyidikan lanjutan,” ucapnya.

Dia sedikit membocorkan informasi bahwa uang gratifikasi yang kini menjadi kelengkapan alat bukti pada tahap penyidikan ini bukan berasal dari uang negara. “Pokoknya, intinya ini bukan dari Pokir (pokok pikiran), bukan juga dari APBD,” tandasnya. (mit)

1...255256257...391Halaman 256 dari 391