Beranda blog Halaman 255

Imunisasi Heksavalen Diharapkan Pangkas Risiko KLB Penyakit Menular di Kota Bima

globalfmlombok.com
-
0
Imunisasi Heksavalen Diharapkan Pangkas Risiko KLB Penyakit Menular di Kota Bima

Kota Bima (globalfmlombok.com) – Penerapan imunisasi heksavalen di Kota Bima mulai 2025 diharapkan menjadi solusi untuk memperkuat imunitas anak sekaligus menekan potensi Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit menular. Program ini dinilai mampu memperbaiki ketimpangan cakupan imunisasi serta mengurangi hambatan layanan di tingkat puskesmas dan posyandu.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bima, Ahmad, menegaskan bahwa vaksin heksavalen menjadi lompatan besar dalam pelayanan kesehatan dasar anak. Dengan satu kali suntikan, bayi memperoleh perlindungan terhadap enam penyakit sekaligus, yakni difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, Hib, dan polio.

“Dengan heksavalen, bayi tidak lagi menerima banyak suntikan terpisah. Ini mengurangi rasa tidak nyaman, mempercepat pelayanan, dan yang paling penting, meningkatkan kepatuhan orang tua terhadap jadwal imunisasi,” ujarnya Jumat (28/11/2025).

Ia menjelaskan, selama ini tantangan utama imunisasi di Kota Bima meliputi kesenjangan cakupan antarwilayah, masih terbatasnya pemahaman sebagian masyarakat, serta dampak pascapandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan kunjungan ke layanan kesehatan. Kondisi itu berpotensi memicu kembali penyakit yang seharusnya dapat dicegah.

“Kita ingin menutup celah itu. Kota Bima ditetapkan sebagai daerah percontohan di NTB bukan tanpa alasan. Kami siap dari sisi SDM, rantai dingin vaksin, hingga pencatatan dan pelaporan. Tinggal memastikan dukungan masyarakat,” tambahnya.

Selain memperkuat layanan, heksavalen juga mengefisienkan logistik. Penyimpanan vaksin lebih ringkas, limbah medis berkurang, dan waktu tunggu pasien menurun. Efisiensi ini, menurut Ahmad, membuka ruang bagi tenaga kesehatan untuk melakukan edukasi yang lebih intensif kepada orang tua.

“Meski masih ada tantangan seperti rendahnya pemahaman sebagian warga, kami mengajak tokoh agama, tokoh masyarakat, dan kader posyandu berperan aktif agar kebijakan ini diterima luas,” ujarnya.

Dinkes Kota Bima menargetkan peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap melalui pendekatan jemput bola di wilayah rawan putus layanan, penguatan peran kader, serta komunikasi risiko berbasis komunitas. Ahmad optimistis target itu tercapai. “Kami tidak ingin ada anak yang tertinggal. Heksavalen adalah ikhtiar kita memutus mata rantai penyakit sejak dini,” tegasnya.

Program heksavalen nasional akan diperluas pada 2026. Kota Bima berharap keberhasilan 2025 menjadi model bagi daerah lain di NTB. (hir)

Meski Berutang Rp 10,5 Miliar,  RSUD Soedjono Selong Target Pendapatan Rp 144 Miliar

globalfmlombok.com
-
0
Meski Berutang Rp 10,5 Miliar,  RSUD Soedjono Selong Target Pendapatan Rp 144 Miliar

Selong (globalfmlombok.com) – Rumah Sakit Umum Dr. Raden Soedjono Selong memiliki dikabarkan memiliki utang sebesar Rp10,5 miliar. Utang tersebut merupakan dana jasa pelayanan (Jaspel) selama tiga bulan yang belum dibayarkan kepada 1.440 tenaga medis. Meski begitu, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) ini siap wujudkan pendapatan sebesar Rp 144 miliar.

“Itu utang Jaspel selama tiga bulan, Juni, Juli dan Agustus masing-masing Rp 3,5 miliar,” ungkap Pelaksana Tugas Plt) Direktur Dr. R. Soedjono Selong, dr. Anjasmoro menjawab Suara NTB di Selong, Jumat (28/11/2025).

Ditanya mengapa bisa terjadi muncul utang Jaspel? Anjas mengatakan itu di luar sepengetahuannya karena menjadi tanggung jawab manajemen lama. Utang Rp10,5 miliar itu dipastikan tetap akan dilunasi. “Kita akan lunasi dengan cara mencicil,” paparnya.

Sisa tahun 2025 ini, dikedepankan untuk menjalankan rutinitas dulu. Pastikan belanja modal, seperti obat-obatan tersedia. Tidak boleh terjadi kekosongan obat. Kepada seluruh karyawan yang belum menerima Jaspel diminta untuk maklum dan diyakini akan terbayar semua.

Guna menutupi utang tersebut, dr. Anjas menegaskan akan melakukan langkah efisiensi anggaran. Antara lain, mengurangi konsumsi raoat-rapat. “Kecuali lebih dari jam 12,” ucapnya.

Terkait obat-obatan, lebih jauh juta akan disesuaikan dengan kebutuhan ril pasien. Agar tetap tersedia cadangan tetap akan disiapkan. Langkah efisiensi yang dilakukan bukan berarti kurangi kualitas pelayanan. Pelayanan tetap menjadi prioritas.

Rumah Sakt tipe B dan terbesar di Lotim ini memiliki tim kendali mutu dan kendali biaya. “Kendalikan biayanya bukan kemudian mengurangi kualitas pelayanan,” tegasnya.

Tekan operasional kita supaya bisa menjadi lebih baik. Karena itu, meskipun dibolehkan mengangkat tenaga baru sebagai BLUD namun hal ini terjadi dak dilakukan. Honorer untuk sementara tidak dilakukan pengangkatan.

Jumlah karyawan RSUD Selong saat ini 1440 orang dengan 54 dokter spesialis, 60 dokter umum. Termasuk di dalamnya tenaga bidan perawat dan tenaga administrasi. Fasilitas kamar tidur sebanyak 302 tempat tidur. (rus)

Pemprov NTB Usulkan 31 Desa Jadi Kampung Nelayan Merah Putih

globalfmlombok.com
-
0
Pemprov NTB Usulkan 31 Desa Jadi Kampung Nelayan Merah Putih

PEMPROV NTB mengusulkan sebanyak 31 desa menjadi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Ini sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir.

“Saat ini NTB telah mengusulkan 31 desa. Meski beberapa masih perlu perbaikan administrasi,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, Muslim dalam keterangan di Mataram, Minggu (30/11/2025).

Muslim mengatakan, NTB masih memiliki ruang untuk memperkuat berbagai usulan program strategis kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Terutama terkait pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih hingga tahun 2026.

Pemerintah pusat menargetkan terbentuknya 1.000 sampai 2.000 kampung hingga tahun 2026. NTB diharapkan dapat memperoleh sedikitnya 40 lokasi pada tahun depan.

Menurut Muslim, program fisik Kampung Nelayan Merah Putih yang telah berjalan di NTB berada di Kabupaten Lombok Timur. Selain itu, di Pulau Bungin di Kabupaten Sumbawa.

Pemerintah NTB terus memperkuat tata kelola ruang laut. Ini dilakukan melalui Peraturan Daerah RTRW Tahun 2024 dan Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2023. Mereka juga mendorong pengembangan industri pengolahan hasil laut.

Asisten I Gubernur NTB Fathurrahman menekankan pentingnya pemberdayaan nelayan. Program Kampung Nelayan Merah Putih menyediakan fasilitas penunjang, seperti cold storage, stasiun tambat, dan koperasi.

Ia juga menyoroti perlunya kepastian lahan, penerimaan masyarakat, dan pelibatan koperasi lokal. Ini penting dalam pengelolaan fasilitas untuk mendukung skema pendanaan bagi para nelayan.

Data Dinas Kelautan dan Perikanan NTB menyebut berbagai perkembangan sektor kelautan dan perikanan. Termasuk penetapan 11 kawasan strategis provinsi dan pembukaan kawasan konservasi baru. Ini berkontribusi hingga Rp7,8 triliun terhadap perekonomian nasional.

Pertumbuhan sektor kelautan dan perikanan diproyeksikan meningkat dari 2,56 persen pada 2023 menjadi 4,38 persen pada 2024.

Destinasi hiu paus di Teluk Saleh, Pulau Sumbawa menjadi objek unggulan. Tempat ini menarik 90 persen dari sekitar 10.000 wisatawan mancanegara. Seluruh pendapatan dialokasikan untuk kegiatan konservasi. (ant)

Gubernur NTB Sebut Peralihan Randis ke Mobil Listrik untuk Efisiensi dan Minimalisir Risiko

globalfmlombok.com
-
0
Gubernur NTB Sebut Peralihan Randis ke Mobil Listrik untuk Efisiensi dan Minimalisir Risiko

GUBERNUR NTB, Dr.H. Lalu Muhamad Iqbal menjelaskan, alasan rencana peralihan dari kendaraan dinas (randis) konvensional ke mobil listrik. Menurutnya, selain hemat hingga miliaran rupiah, peralihan ini juga sebagai upaya Pemprov dalam memperbaiki tata kelola aset agar terhindar dari sorotan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Iqbal mengatakan, selama lima tahun terakhir, BPK selalu menyoroti tata kelola aset di NTB, termasuk dengan aset bergerak yang ada di provinsi ini.

“Soal kendaraan ini sudah masuk dalam rekomendasi dan catatan BPK dalam lima tahun terakhir. Sehingga dengan adanya perbaikan itu maka kita bisa mengeluarkan permasalahan catatan itu,” ujarnya.

Mobil listrik, lanjutnya juga untuk efisiensi anggaran. Pemprov NTB bisa hemat hingga Rp5-9 miliar per tahunnya. Yang semula setiap tahun Pemprov menganggarkan Rp19 miliar untuk pemeliharaan kendaraan dinas. Sementara untuk pengadaan mobil baru sekitar Rp10-15 miliar. Untuk itu, Pemprov menganggarkan sekitar Rp34 miliar per tahun hanya untuk kendaraan saja.

Dengan skema sewa mobil listrik, Pemprov hanya perlu mengeluarkan sekitar Rp24-25 miliar per tahun. “Sehingga kita masih bisa efisiensi sekitar 5-9 miliar per tahun di luar capaian juga lebih baik,” katanya.

Menanggapi soal adanya kritikan dewan soal peralihan ke kendaraan listrik, Iqbal mengaku pihaknya sudah memperhitungkan semuanya dengan baik. Termasuk memastikan peralihan ini akan lebih efisien di tengah tekanan fiskal. “Itu memang tugas DPR mengingatkan kita,” ucapnya.

Adapun alasan Pemprov lebih memilih sewa dibanding beli mobil listrik. Mantan Dubes RI untuk Turki itu mengaku biaya pemeliharaan mobil dinas cukup berat. Dengan skema sewa, katanya Pemprov hanya perlu menggunakan tanpa memikirkan pengelolaannya.

“Itu sudah tren di mana-mana sekarang. Jadi kita kembali ke core bisnis kita. Core bisnis pemerintah adalah pelayanan publik, jadi lebih baik energi kita untuk pelayanan publik,” jelasnya.

Legislator Tolak Rencana Peralihan ke Mobil Listrik

DPRD NTB menolak rencana Pemprov NTB beralih dari mobil konvensional ke mobil listrik. Hal ini karena pejabat Pemprov NTB masih memiliki kendaraan konvensional, pun sejumlah aset di daerah baik yang bergerak maupun tidak bergerak masih belum ada penataan.

Anggota DPRD NTB dari fraksi PAN, Muhamad Aminurlah malah mempertanyakan alasan Gubernur Iqbal dalam peralihan kendaraan dinas ini. Apalagi, dengan adanya klaim dari Pemprov NTB bisa menghemat anggaran hingga miliaran rupiah. Sementara sejumlah aset di daerah belum menyumbang pendapatan maksimal karena belum ditata.

“Perlu ada kajian, sekarang penataan aset kita harus segera sampai sejauh mana tahapan yang sudah dilakukan. Baik aset yang menjadi sumber pendapatan maupun aset yang lain yang akan dijual maupun mempunyai nilai,” ujarnya. (era)

Nama Bapenda Dicatut, Wajib Pajak di Lobar Jadi Korban Dugaan Penipuan

globalfmlombok.com
-
0
Nama Bapenda Dicatut, Wajib Pajak di Lobar Jadi Korban Dugaan Penipuan

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Dugaan penipuan mencatut nama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lombok Barat mencuat. Modus pelaku penipuan mengirim surat pemberitahuan kepada wajib pajak (WP) seolah terjadi perubahan pembayaran sementara. Pelaku meminta pembayaran pajak disetor ke rekening mengatasnamakan Bapenda. Tanda tangan dan stempel OPD dalam surat tersebut diduga dipalsukan.

Sejauh ini satu orang wajib pajak menjadi korban. Untungnya, Bapenda mengambil langkah cepat mencegah, sehingga tidak banyak korban penipuan tersebut. Kepala Bapenda Lobar, H. Moh. Adnan menerangkan, surat dikirim penipu ke para wajib pajak, mengatasnamakan Bapenda.

“Katanya di sana (modusnya) pelaku sehubungan dengan maintenance aplikasi, masih eror, sehingga diminta nyetor ke rekening BRI, padahal kita tidak punya rekening BRI, yang kita punya rekening Bank NTB Syariah dan BNI,” tegasnya, pekan kemarin.

Terjadi Juga Dugaan Penipuan di Daerah Lain

Pelaku diduga memalsukan tanda tangan dan NIP-nya serta stempel OPD. Kejadian ini tidak saja di Lobar, tetapi terjadi juga di daerah lain seperti KLU, Lotim. Langkah antisipatif pun telah dilakukan pihaknya, dengan mengirimkan surat palsu itu kepada WP agar tidak termakan oleh pelaku.

Pihaknya juga telah bersurat kepada semua WP bahwa tidak benar Bapenda membuat surat tersebut. “Ada satu WP jadi korban, Dia bayar Rp9 juta. Tapi kita sudah bahas cari solusi terbaik lah,” imbuhnya.

Kasus dugaan penipuan semacam ini kedua kali terjadi, bulan lalu juga sudah ada modus penipuan seperti ini. Namun saat itu tidak ada korban. Pihaknya pun mengimbau para WP agar tidak termakan oleh informasi yang tidak jelas sumbernya. Jika ada hal-hal yang aneh atau janggal, ia meminta agar WP menanyakan langsung ke UPTD atau pihak dinas.

Sementara itu dalam surat penipuan yang mengatasnamakan Bapenda, pelaku memakai kop logo Pemda Lobar, tertanggal 3 Oktober 2025. Lengkap juga ditulis alamat dari kantor Bapenda, termasuk nomor surat, lampiran dan perihal hingga tujuan surat itu pada seluruh Pengguna Pelaporan SPTPD Secara Online (E-Tax) dan Wajib Pajak Kabupaten Lombok Barat. (her)

APBD 2026 Disepakati, TPP ASN di Dompu Tidak Jadi Dipangkas

globalfmlombok.com
-
0
APBD 2026 Disepakati, TPP ASN di Dompu Tidak Jadi Dipangkas

Dompu (globalfmlombok.com) – Rencana Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Dompu mengurangi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN hingga 15 persen. Ini terjadi akibat pemangkasan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2026. Namun, rencana itu urung dilaksanakan.

Total belanja daerah pada APBD Dompu tahun 2026 sebesar Rp1,170 triliun. Sedangkan total pendapatan sebesar Rp1,123 triliun.

“TPP ASN tidak jadi dipotong akibat pemangkasan dana transfer yang diterima Dompu tahun 2026. Harapannya, perangkat daerah lebih inovatif dalam menyikapi keterbatasan belanja. Mereka harus memberikan pelayanan kepada masyarakat,” kata Sekda Dompu, Gatot Gunawan Perantauan Putra, S.K.M., M.M.Kes. Hal ini disampaikan saat dikonfirmasi usai paripurna DPRD Dompu, Jumat (28/11/2025) malam.

Berdasarkan jawaban pemerintah untuk laporan Badan Anggaran DPRD Dompu terhadap hasil pembahasan RKA APBD Kabupaten Dompu tahun 2026, Bupati Dompu, Bambang Firdaus, SE menyampaikan, pendapatan daerah menjadi Rp1,123 triliun atau meningkat sekitar Rp12,2 miliar. Sementara belanja daerah mengalami kenaikan sebesar Rp12 miliar menjadi Rp1,170 triliun.

Belanja daerah ini terdiri dari belanja pegawai Rp718,141 miliar. Belanja barang dan jasa sebesar Rp285,240 miliar, belanja hibah Rp10,262 miliar, belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp4,584 miliar, dan belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp7,560 miliar. Kemudian belanja modal jalan, irigasi dan jaringan Rp4,624 miliar, belanja bagi hasil Rp5,959 miliar, serta belanja bantuan keuangan Rp123,571 miliar.

Bupati Dompu Optimis Penuhi Target PAD

Bupati juga menjawab dengan rasa optimisnya akan bisa memenuhi target PAD yang ditetapkan sebesar Rp185,614 miliar pada APBD 2026 mendatang. Caranya adalah dengan melakukan optimalisasi penambahan objek pajak dan retribusi. Mereka juga menerapkan sistem berbasis elektronik dan melakukan pemutakhiran basis data wajib pajak. Investasi dan pemanfaatan aset milik daerah juga diperkuat. Begitu juga dengan penguatan badan layanan umum daerah, serta inovasi pendapatan dan kerja sama daerah.

Pemda Dompu juga akan melakukan penajaman prioritas program yang berdampak langsung bagi kebutuhan masyarakat luas dalam menyikapi keterbatasan anggaran. Termasuk melakukan efisiensi dan rasionalisasi belanja. Terutama pada belanja perjalanan dinas, makan minum, belanja pakaian, dan kegiatan seremonial. Termasuk penguatan koordinasi lintas OPD.

“Kuncinya adalah efisiensi, kolaborasi, dan keberanian memprioritaskan program. Program yang memberikan dampak terbesar bagi masyarakat adalah prioritas,” jawab Bambang dalam menyikapi keterbatasan anggaran pada perangkat daerah. (ula)

1.600 Jiwa Penduduk Lobar Terindikasi Positif TBC

globalfmlombok.com
-
0
1.600 Jiwa Penduduk Lobar Terindikasi Positif TBC

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Sebanyak 1.600 jiwa penduduk Lombok Barat (Lobar) terindikasi positif penyakit TBC atau Tuberculosis. Jumlah temuan ini masih kurang dari target. Sehingga masyarakat pun harus memiliki kesadaran untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan agar penanganannya cepat dan maksimal.

Pasalnya, TBC ini berimplikasi juga pada penanganan kasus lain seperti stunting. Hampir 20 persen anak stunting di Lobar terindikasi mengalami TBC.

Wakil Bupati (Wabup) Lobar Hj. Nurul Adha menerangkan tantangan yang berat sekarang ini adalah bagaimana mengajak masyarakat hidup sehat dan menjaga lingkungan tetap bersih. Pihak Pemkab Lobar pun berupaya membangun kolaborasi dalam penanganan penyakit TBC untuk penanganan TBC.

“Kenapa ada desa Siaga TBC? Karena saya selama mendampingi tata laksana stunting oleh dokter spesialis anak itu, banyak kita temukan anak-anak TBC, jadi tidak murni stunting itu karena kurang nutrisi, tapi karena ada penyakit penyerta TBC,” ungkapnya akhir pekan kemarin.

Untuk itu dalam penanganan jika ada anak mengalami TBC, dilakukan skrining lingkungan. Bisa dipastikan ada orang tua suspect TBC. Dari mana penularan TBC ini harus diskrining 20 orang di sekitarnya.

Karena itulah pihaknya dalam mengatasi stunting ini dan menjaga kesehatan masyarakat, salah satunya dengan launching Desa Siaga TBC. Supaya stunting ini juga pelan-pelan bisa diselesaikan. Sebab dari TBC ini banyak hal pemicunya, bisa dari rumah tidak sehat. Melalui Desa Siaga TBC pihaknya mendorong desa mengajak masyarakat hidup bersih dan sehat.

OPD pun telah diminta harus menyelesaikan dari berbagai aspek, seperti Dinas Perumahan dan Permukiman harus kerja sama untuk penanganan rumah tak layak huni.

Target Penemuan Kasus TBC

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Lobar Hj. Erni Suryana menerangkan bahwa dari target penemuan kasus dengan memeriksa 15 ribu masyarakat selama tahun 2025. Pihaknya sendiri telah memeriksa 14 ribu masyarakat.

“Dari 14 ribu jiwa yang diperiksa itu, temuan kita 1.600 jiwa positif TBC. Dan itu sebenarnya masih kurang, sekitar 58 persen dari target 100 persen harusnya (kita capai), kita baru bisa menemukan 58 persen,” kata Erni akhir pekan kemarin.

Temuan kasus TBC ini belum sesuai target, artinya masih banyak masyarakat yang diduga terinfeksi tapi belum terdeteksi. 15 Ribu yang diperiksa ini, kata dia, merupakan kelompok berisiko dengan melakukan tracking contact sekitarnya.

Penanganan TBC ini pun mendapatkan perhatian serius dari pimpinan daerah, sehingga menjadikan prioritas penanganan ke depan. Terlebih kasus TBC ini menyumbang kasus kematian tinggi di tengah masyarakat. (her)

Stok Pangan Kurang karena MBG, Pemprov NTB Minta Pedagang Cari Alternatif ke Provinsi Lain

globalfmlombok.com
-
0
Stok Pangan Kurang karena MBG, Pemprov NTB Minta Pedagang Cari Alternatif ke Provinsi Lain

Mataram (globalfmlombok.com) – Belakangan ini, sejumlah komoditas mengalami lonjakan harga. Hal ini bukan karena stok tidak ada, melainkan karena adanya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyebabkan pedagang harus mengalah membagi sebagian stok ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Beberapa komoditas yang melonjak yaitu harga cabai, wortel, dan ayam. Menyikapi kondisi ini, Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) NTB, Jamaluddin Malady meminta pedagang untuk mengambil stok dari luar provinsi, sementara Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang akan menjadi pemasok pangan MBG terbentuk.

“Ya paling tidak, mungkin pedagang kita bisa mencari, karena produktivitas di NTB sangat kurang karena ada bisnis baru, MBG. Ya paling tidak, mungkin sekarang bisa ngambil dari provinsi lain,” ujarnya.

Pedagang, lanjutnya bisa mengambil ayam dari Provinsi Jawa Timur (Jatim) dan Bali. “Kan dari dua provinsi ini saya lihat mereka mengirim ayam hidup,” lanjutnya.

Dari segi bisnis, Jamal menilai kondisi ini cukup menarik. Ada persaingan ekonomi yang dapat menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi. Dengan kondisi ini, masyarakat dan pengusaha akan bergerak karena adanya peluang untuk menambah stok pangan.

“Bagus kalau ada pengusaha yang habis stoknya untuk kebutuhan MBG. Pengusaha harus bisa melihat hal ini, harus tumbuh pengusaha-pengusaha baru,” katanya.

Kebutuhan MBG Sangat Besar

Ia menjelaskan, kebutuhan MBG sangat besar, terutama untuk komoditas harian seperti wortel, telur, sayur mayur, kentang, daging ayam, hingga ikan. Karena itu, pelaku usaha lokal diminta melihat peluang besar ini.

“Pengusaha yang ada ini habis dia punya barang-barang yang diambil oleh MBG. Apalagi kalau MBG sudah berdiri semua, 560 dapur. Harus ada calon pengusaha-pengusaha baru yang menyiapkan,” sambungnya.

Sebelumnya, imbas MBG, Kepala Pasar Kebon Roek, Malwi mengatakan, saat ini harga cabai kelas 1 atau cabai merah di angka Rp30 ribu. Untuk cabai kelas dua harganya masih berkisar di angka Rp26 ribu. Keluhan serupa juga disampaikan oleh pedagang sayur lain, pedagang ayam, hingga pedagang telur. Menurutnya, mereka mengeluh karena kekurangan stok akibat program ini.

Dia membeberkan, sebelum diterapkannya program ini, para pedagang biasanya mendapat jatah 100kg daging ayam dari pengepul. Namun, kini mereka hanya bisa mengambil setengahnya, yaitu 50kg, bahkan di bawah itu.

“Kalau MBG tidak bisa turun ambil barangnya, sudah ditentukan dari pihak pengelolanya kan udah ada keuntungan di situ,” katanya.

Adanya MBG, lanjutnya tidak bisa dikatakan merugikan pedagang, namun mereka mengambil stok yang seharusnya dijual oleh pedagang. Sebab, sambungnya pedagang di pasar juga memiliki langganan yang harus dipenuhi kebutuhan pokoknya, seperti pemilik warung dan rumah makan.

Malwi khawatir keberlangsungan program MBG semakin mempersulit pedagang, penghasilan mereka benar-benar berkurang akibat tidak kebagian stok. Tidak hanya itu, kondisi ini juga dikhawatirkan mengakibatkan para pedagang kehilangan pelanggan. (era)

Berlanjut, Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi Proyek GOR Bima

globalfmlombok.com
-
0
Berlanjut, Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi Proyek GOR Bima

Mataram (globalfmlombok.com) – Pengusutan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Gelanggang Olahraga (GOR) Panda, Kabupaten Bima terus berlanjut. Perkara ini kini telah memasuki tahap penyelidikan jaksa.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB, Muh Zulkifli Said, mengatakan, pihaknya kini telah berkoordinasi dengan Kejari Bima terkait penanganan perkara tersebut. “Ada Kejari Bima yang langsung turun ke wilayah itu, kami kini berkoordinasi dan melakukan supervisi dengan Kejari Bima,” kata Zulkifli, Minggu (30/11/2025).

Sementara itu, Kepala Kejari Bima, Heru Kamarullah menyebutkan, pihaknya tengah mempercepat penanganan perkara dugaan korupsi proyek GOR Bima itu. “Saya mau percepatan apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan perkara di tahun 2025 ini, dengan sumber daya manusia yang ada,” tegasnya.

Sebelumnya, jaksa telah memeriksa Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Dikbudpora) Kabupaten Bima, Zainuddin dalam perkara ini. Dia mengaku telah memberikan semua data yang diminta penyidik. Selain Zainuddin, staf lainnya dari Dikbudpora juga telah diperiksa jaksa.

Dari informasi yang dihimpun, pekerjaan proyek GOR Bima dengan anggaran mencapai Rp11,2 miliar lebih itu sempat molor dari jadwal yang telah ditetapkan. Sehingga kontraktor yang mengerjakan proyek mendapat denda keterlambatan sebesar Rp192 juta.

Meski mengalami keterlambatan, serah terima proyek tetap dilakukan atau provisional hand over (PHO) pada awal 2020. Masa pemeliharaan proyek juga telah berakhir. Jaksa kini masih menangani kasus ini di tahap penyelidikan. Penyidik kini masih meminta keterangan sejumlah pihak yang berkaitan dengan pembangunan proyek GOR Bima tersebut. (mit)

Tiga Anggota DPRD NTB Tersangka Dugaan Dana “Siluman”, Gubernur Iqbal Berharap Tak Ganggu Stabilitas Politik

globalfmlombok.com
-
0
Tiga Anggota DPRD NTB Tersangka Dugaan Dana “Siluman”, Gubernur Iqbal Berharap Tak Ganggu Stabilitas Politik

Mataram (globalfmlombok.com) – Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal menanggapi soal penetapan tersangka tiga orang anggota DPRD NTB. Tiga anggota Dewan yang ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan dalam kasus dugaan dana “siluman” DPRD NTB tahun 2025 masing-masing IJU, MNI, dan HK.

Gubernur Iqbal berharap, penetapan tersangka tiga wakil rakyat atas kasus dugaan korupsi dana “siluman” itu tidak mengganggu stabilitas politik di daerah. ‘’Mudah-mudahan tetap stabil politik daerah kita,” ujarnya singkat ketika dikonfirmasi, Jumat, 28 November 2025.

Sementara sebelumnya, Wakil Gubernur NTB, Hj.Indah Dhamayanti Putri juga memastikan, penetapan tersangka tiga anggota DPRD NTB itu tidak akan mengganggu jalannya pembahasan anggaran. “Tidak lah,” ucapnya selepas rapat paripurna pada 24 November 2025.

Seperti diketahui, Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan dana “siluman” DPRD NTB 2025. Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati NTB, Muh Zulkifli Said mengatakan kepada ketiganya, jaksa menyangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peran ketiganya lanjut Zulkifli, diduga sebagai pemberi uang terhadap 15 anggota dewan sejumlah Rp2 miliar lebih. “Dan 15 orang itu telah mengembalikan uang tersebut,” tambahnya.

HK kini menjalani penahanan bersama IJU di Lapas Kelas IIA Lombok Barat sedangkan MNI ditahan di Rutan Kelas IIB Praya, Lombok Tengah.

Telah Sita Uang Rp2 Miliar Lebih Dugaan Dana “Siluman”

Zulkifli masih belum membeberkan dari mana sumber dugaan uang atau dana “siluman” itu. “Nanti kita lihat, penyidikan masih berlangsung,” tegasnya ketika disinggung apakah sumber uang berasal dari pihak swasta.

Dia mengaku, jumlah uang yang telah disita Kejati NTB berjumlah Rp2 miliar lebih. Uang tersebut berasal dari 15 anggota dewan baru yang menerima uang dari tersangka.

Sebelum menetapkan tersangka, Kejati NTB telah memeriksa setidaknya 60 orang saksi kasus dugaan dana “siluman”. Mereka berasal dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov NTB dan sejumlah anggota DPRD NTB 2025. (era/mit)

1...254255256...391Halaman 255 dari 391