Beranda blog Halaman 254

Audit 655 Honorer di Mataram, Inspektorat Panggil Kepala OPD

globalfmlombok.com
-
0
Audit 655 Honorer di Mataram, Inspektorat Panggil Kepala OPD

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Kota Mataram melalui Inspektorat akan memanggil para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menindaklanjuti proses audit terhadap 655 tenaga honorer yang tersebar di perangkat daerah, kecamatan, hingga kelurahan. Pemanggilan ini bertujuan memastikan keberadaan honorer serta kesesuaian sumber penggajiannya melalui pemeriksaan surat pertanggungjawaban (SPJ).

Pelaksana tugas (Plt.) Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Hj. Baiq Nelly Kusumawati Makruf, mengatakan bahwa setelah melalui proses audit selama 20 hari, pemeriksaan kini memasuki tahap pemanggilan kepala OPD. Langkah ini merupakan tindak lanjut untuk memverifikasi keberadaan para honorer dan kelengkapan administrasi mereka.

“Langsung kita cek SPJ penggajian, sekaligus mencocokkan nama honorer yang bersangkutan. Insya Allah minggu ini selesai,” jelasnya, Senin, 1 Desember 2025.

Ia menambahkan, proses audit yang melibatkan kepala OPD, camat, dan lurah ditargetkan rampung pekan ini, dimulai Senin 1 Desember 2025. Setiap OPD akan diperiksa menggunakan sistem panel, mengingat masing-masing Inspektur Pembantu (Irban) menangani dua kecamatan.

Menurut Nelly, audit terhadap 655 honorer di lingkup Pemerintah Kota Mataram merupakan perintah langsung Wali Kota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana. Audit ini dilakukan untuk memastikan keberadaan riil para honorer, baik dari sisi administrasi maupun pelaksanaan tugas di lapangan.

“Makanya kita cek administrasinya, kita panggil kepala OPD yang bersangkutan. Kalau di kelurahan, kita panggil juga lurahnya,” terangnya.

Sebelumnya, Wali Kota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana, menegaskan bahwa audit honorer harus dilakukan secara cermat dan detail. Hal ini penting karena menyangkut masa depan pegawai non-aparatur sipil negara (ASN) di Kota Mataram. “Insya Allah, kalau sudah ada hasilnya, saya akan mengambil keputusan sebijaksana mungkin,” ujarnya.

Proses audit honorer oleh Inspektorat Kota Mataram mulai dilakukan sejak 3 November 2025. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari imbauan Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang meminta pemerintah daerah memutus kontrak tenaga honorer sebagai bagian dari penataan kepegawaian secara nasional. Kebijakan tersebut diterapkan di seluruh pemerintah daerah, baik kabupaten/kota maupun provinsi. (pan)

Diduga Curi Tiga Ikat Bawang, Warga Lido Bima Meninggal Diamuk Massa

globalfmlombok.com
-
0
Diduga Curi Tiga Ikat Bawang, Warga Lido Bima Meninggal Diamuk Massa

Bima (globalfmlombok.com) – Seorang pemuda asal Desa Lido, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, meninggal dunia setelah diamuk massa karena dituduh mencuri bawang merah di Desa Monta, Kecamatan Monta. Peristiwa tragis yang terjadi pada Senin, 1 Desember 2025, sekitar pukul 00.20 Wita itu langsung menggegerkan warga sekitar dan memicu keprihatinan publik.

Kapolsek Monta, Iptu Sudarto, menjelaskan bahwa dua pemuda berinisial A dan K menjadi sasaran amuk massa setelah warga menuduh mereka mengambil tiga ikat bawang merah. Tuduhan tersebut kemudian memicu pengeroyokan brutal sebelum aparat tiba di lokasi.

“Mereka dianiaya massa karena dicurigai mencuri tiga ikat bawang merah di Desa Monta,” jelas Kapolsek Monta saat dikonfirmasi Suara NTB pada Senin (1/12/2025).

Setelah menerima laporan dari warga, anggota jaga Polsek Monta langsung bergerak menuju lokasi kejadian. Sesampainya di tempat kejadian, petugas mendapati kedua pemuda tersebut dalam kondisi luka berat. Polisi kemudian melakukan evakuasi dan membawa keduanya ke Puskesmas Monta untuk penanganan awal.

Karena luka yang cukup parah, petugas medis di puskesmas memutuskan merujuk keduanya ke RSUD Bima. Namun upaya penyelamatan itu tidak mampu menyelamatkan salah seorang korban. “Sesampainya di RSUD Bima, A dinyatakan meninggal dunia, sedangkan K masih dalam perawatan,” sebutnya.

Maraknya Dugaan Tindakan Main Hakim Sendiri di Wilayah Bima

Peristiwa ini kembali menyoroti maraknya tindakan main hakim sendiri di sejumlah wilayah di Bima. Meski kerap terjadi, aparat menegaskan bahwa tindakan semacam itu sangat berbahaya karena tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berisiko merenggut nyawa seseorang sebelum kebenaran dapat dipastikan. Banyak dugaan pencurian akhirnya berujung kekerasan ekstrem tanpa melalui proses hukum yang semestinya.

Terkait penindakan terhadap para pelaku pengeroyokan, Kapolsek Monta menyampaikan bahwa penyelidikan masih berlangsung. Pihaknya tengah mengumpulkan bukti dan keterangan untuk mengungkap identitas massa yang terlibat.

“Belum ada yang diamankan. Kami masih melakukan penyelidikan,” ujarnya.

Polisi kembali mengimbau masyarakat agar tidak mengambil tindakan sendiri dalam menghadapi dugaan tindak kriminal. Aparat menekankan pentingnya menyerahkan setiap persoalan kepada pihak berwenang, karena proses hukum merupakan satu-satunya mekanisme yang menjamin keadilan tanpa mengorbankan nyawa.

Hingga Senin siang, Polsek Monta masih melanjutkan penyelidikan untuk menelusuri para pelaku pengeroyokan. Serta menggali motif dan kronologi lengkap peristiwa yang menewaskan seorang pemuda itu. Sementara itu, K masih menjalani perawatan intensif di RSUD Bima. (hir)

PTBI 2025: BI NTB Beri Apresiasi kepada 13 Mitra Kerja Terbaik

globalfmlombok.com
-
0
PTBI 2025: BI NTB Beri Apresiasi kepada 13 Mitra Kerja Terbaik

Mataram (globalfmlombok.com)-

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat memberikan apresiasi kepada 13 mitra kerja terbaik dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025, pada Jumat 28 November 2025.

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi berbagai lembaga dan pelaku usaha yang mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia sepanjang tahun 2025 di NTB.

Penghargaan tersebut diserahkan kepada beragam institusi, mulai dari otoritas kepabeanan, perbankan, pelaku usaha, lembaga pendidikan, hingga unit usaha kecil dan menengah. Mereka dinilai berperan penting dalam penyediaan data, peningkatan literasi ekonomi-keuangan, penguatan ekosistem digital, serta pengembangan UMKM.

Adapun 13 penerima penghargaan tersebut yakni:

  1. KPPBC Tipe Madya Pabean C Sumbawa, Mitra Pendukung Asesmen Ekonomi dan Keuangan Daerah Terbaik.
  2. Bagian Perekonomian & SDA Kabupaten Sumbawa, Project Owner Terbaik NTB Investment Challenge.
  3. PT Pertamina Patra Niaga IT Ampenan, Pelaku Usaha Penyedia Data dan Informasi Terbaik.
  4. PT Bank NTB Syariah, Bank dengan Sinergi Program Akselerasi QRIS Terbaik.
  5. BNI KC Bima, Penyelenggara Sistem Pembayaran dengan Kepatuhan Terbaik.
  6. BNI KC Mataram, Bank dengan Layanan Kas dan Pengolahan Uang Rupiah Terbaik.
  7. Ponpes Nurul Hakim, Pondok Pesantren Binaan Pendukung Ekonomi Syariah Terbaik.
  8. PT Mujnah Kemiri Lombok, UMKM Orientasi Ekspor Binaan Terbaik.
  9. Uniwis, UMKM Digital Binaan Terbaik.
  10. Concha, UMKM Hijau Binaan Terinovatif.
  11. Inside Lombok, Mitra Pendukung Komunikasi Kebijakan Terbaik.
  12. SDN 1 Barejulat, Mitra Edukasi Cinta Bangga Paham Rupiah Terbaik.
  13. Hotel Merumatta Senggigi, Mitra Layanan Akomodasi Terbaik.

Deputi Kepala Perwakilan BI NTB, Ignaitus Adhi Nugroho, mengatakan apresiasi tersebut merupakan bentuk penghargaan terhadap kolaborasi yang terjalin selama ini. Ia menegaskan bahwa sinergi lintas lembaga menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah dinamika global.

Pada kesempatan yang sama, Ignaitus juga memaparkan perkembangan ekonomi NTB yang mulai mengalami pemulihan. Pada triwulan III 2025, perekonomian NTB tumbuh 2,82 persen, setelah sebelumnya mengalami kontraksi selama tiga triwulan berturut-turut.

Akselerasi tersebut didorong oleh membaiknya konsumsi dan investasi, serta meningkatnya kinerja industri pengolahan seiring dimulainya komersialisasi emas granula. Selain itu, sektor perdagangan dan pertanian tetap menunjukkan kinerja positif, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi nontambang hingga 7,86 persen.

Stabilitas sistem keuangan NTB juga terjaga. Pertumbuhan kredit mencapai 26,56 persen, dengan rasio kredit bermasalah (NPL) tetap terkendali di bawah 2 persen.

Dari sisi stabilitas harga, inflasi NTB sepanjang 2025 berada dalam kisaran aman. Hingga Oktober, inflasi tahunan tercatat 2,96 persen, atau masih dalam rentang target. Pengendalian inflasi dilakukan melalui penguatan koordinasi antara BI dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Berbagai upaya dilakukan, mulai dari High Level Meeting, peningkatan kapasitas kelembagaan, hingga program Gerakan Pangan Murah dan pengembangan benih unggul untuk memperkuat produksi pangan.

Apresiasi Nasional untuk NTB

Pada PTBI 2025, Provinsi NTB juga menorehkan prestasi di tingkat nasional. NTB meraih sejumlah penghargaan pada TPID Award, TP2DD Award, dan Bank Indonesia Award, antara lain:

  • Kota Mataram, Juara 1 TPID Berkinerja Terbaik Wilayah Nusa Tenggara–Maluku–Papua;
  • Kabupaten Lombok Timur, Juara 1 TPID Berprestasi dan Juara 1 TP2DD Kabupaten Terbaik wilayah yang sama.

Prestasi tersebut, menurut BI, menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan mengakselerasi digitalisasi layanan publik.(ris)

PTBI 2025, Tangguh dan Mandiri: Sinergi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi Dan Berdaya

globalfmlombok.com
-
0
PTBI 2025, Tangguh dan Mandiri: Sinergi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi Dan Berdaya

Mataram (globalfmlombok.com)-

Perekonomian Indonesia sepanjang 2025 menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah tekanan global. Stabilitas makro dan sistem keuangan relatif terjaga, ditopang sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang berjalan seiring. Hal itu mengemuka dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025 yang digelar di Mataram, Jumat (28/11/2025).

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi atas peran Bank Indonesia (BI) dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menilai kerja sama yang erat antara pengelola kebijakan menghasilkan capaian konkret di tengah dinamika global. “Sinergi yang terbangun menjadi kekuatan utama dalam menjaga perekonomian tetap tangguh,” ujarnya.

Optimisme Pertumbuhan 2025–2027

Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan optimisme bahwa ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih baik dalam beberapa tahun ke depan. BI memproyeksikan pertumbuhan sebesar 4,7–5,5 persen pada 2025, meningkat menjadi 4,9–5,7 persen pada 2026, dan 5,1–5,9 persen pada 2027.

Proyeksi tersebut didorong konsumsi rumah tangga dan investasi yang kuat, serta kinerja ekspor yang tetap positif kendati ekonomi global melambat. “Transformasi struktural memerlukan sinergi kebijakan untuk memastikan pertumbuhan yang lebih tinggi dan berdaya tahan,” kata Perry.

BI menekankan pentingnya penguatan di lima area strategis: stabilitas makroekonomi, pertumbuhan berdaya tahan, pembiayaan dan pasar keuangan, digitalisasi ekonomi-keuangan, serta kerja sama ekonomi bilateral dan regional.

Ekonomi NTB Mulai Pulih

Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi NTB, Ignaitus Adhi Nugroho, melaporkan bahwa ekonomi NTB berbalik tumbuh 2,82 persen pada triwulan III 2025 setelah sempat terkontraksi dalam tiga triwulan sebelumnya. Akselerasi ini ditopang peningkatan konsumsi, investasi, serta mulai beroperasinya komersialisasi emas granula.

Sektor nontambang juga melonjak hingga 7,86 persen, terutama didorong industri pengolahan, pertanian, dan perdagangan. Stabilitas perbankan di NTB terjaga, tercermin dari pertumbuhan kredit 26,56 persen dengan kualitas kredit sehat (NPL di bawah 2 persen).

Inflasi NTB pun terkendali. Hingga Oktober 2025, inflasi tahunan tercatat 2,96 persen, didukung kerja bersama TPID provinsi dan kabupaten/kota melalui program Gerakan Pangan Murah, peningkatan produktivitas, dan koordinasi pengendalian harga.

Program Strategis BI di NTB

Sepanjang 2025, BI NTB mendorong transformasi ekonomi daerah melalui serangkaian program, antara lain:

  • promosi perdagangan dan investasi untuk mendukung ekspor nontambang;
  • penguatan UMKM, ekonomi syariah, dan ekosistem digital;
  • perluasan akseptasi QRIS pada sektor komersial, sosial, dan transaksi pemerintah daerah;
  • pemenuhan uang rupiah layak edar.

Penjabat Sekda NTB, H. Lalu Muh. Faozal, menyampaikan apresiasi kepada BI atas kontribusi dalam menjaga stabilitas dan mendukung pembangunan daerah. “Program strategis ini perlu terus dilanjutkan untuk mendorong NTB yang makmur dan mendunia,” ujarnya.

BI NTB memproyeksikan pertumbuhan ekonomi daerah akan tetap positif pada 2025 dan meningkat ke kisaran 6,3–7,1 persen pada 2026, ditopang konsumsi rumah tangga serta akselerasi ekspor barang dan jasa.

Lima Arah Kebijakan Utama

Untuk memperkuat kontribusinya ke depan, BI menetapkan lima arah kebijakan utama:

  1. menjaga stabilitas ekonomi daerah melalui pengendalian harga dan peningkatan produktivitas;
  2. memperkuat transformasi sektor riil dan penyerapan tenaga kerja;
  3. mendorong percepatan belanja daerah;
  4. menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif dan berkelanjutan;
  5. mengadopsi teknologi digital secara menyeluruh dalam kegiatan ekonomi dan keuangan.

NTB Raih Apresiasi Nasional

Pada PTBI 2025, BI mengumumkan pemenang TPID Award, TP2DD Award, dan Bank Indonesia Award. NTB menorehkan prestasi nasional, di antaranya:

  • Kota Mataram, Juara 1 TPID Berkinerja Terbaik Wilayah Nusa Tenggara–Maluku–Papua;
  • Kabupaten Lombok Timur, Juara 1 TPID Berprestasi & Juara 1 TP2DD Terbaik wilayah yang sama.

BI NTB juga memberi penghargaan kepada 13 mitra terbaik, mulai dari KPPBC Sumbawa, PT Pertamina Patra Niaga, Bank NTB Syariah, BNI, hingga pelaku UMKM dan lembaga pendidikan.

Menuju Perekonomian yang Tangguh dan Mandiri

Melalui PTBI 2025, BI mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat sinergi dan inovasi dalam menghadapi tantangan global. Upaya kolektif tersebut diharapkan mendorong kemandirian ekonomi daerah dan memperkuat fondasi menuju Indonesia Emas 2045.(ris)

Setelah Tetapkan Tiga Tersangka, Jaksa Periksa 15 Anggota DPRD NTB Kasus Dugaan Dana “Siluman”

globalfmlombok.com
-
0
Setelah Tetapkan Tiga Tersangka, Jaksa Periksa 15 Anggota DPRD NTB Kasus Dugaan Dana “Siluman”

Mataram (globalfmlombok.com) – Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB maraton memeriksa belasan anggota DPRD NTB setelah menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan dana “siluman”.

Dari pantauan Suara NTB, ada beberapa anggota dewan yang telah usai menjalani pemeriksaan di Kejati NTB, Senin (1/12/2025). Mereka antara lain, Ali Usman, Didi Sumardi, Sudirsah Sujanto, dan Moh Akri. Mereka terlihat datang pada pukul 09.00 Wita dan keluar dari ruang penyidik bidang Pidana Khusus pada 11.08 Wita.

Sudirsah Sujanto di hadapan media mengaku bahwa ia dan rekannya datang untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas ditetapkannya tiga tersangka dalam kasus dana “siluman” ini.

“Sebagai saksi atas tiga orang rekan kami sebagai tersangka. Materi tanyakan penyidik,” jelasnya.

Anggota dewan itu mengaku datang bersama 14 anggota DPRD NTB lainnya hari ini. “Kami sekitar 15 orang,” tambahnya.

Ketika disinggung apakah penyidik ada menanyakan perihal dirinya yang ikut sebagai penerima uang diduga dana “siluman” itu, Sudirsah enggan berkomentar. “Enggak, nanti materinya tanyakan ke penyidik saja,” tandasnya.

Tiga Tersangka Kasus Dugaan Dana “Siluman”

Saat ini, Kejati NTB telah menetapkan tiga anggota DPRD NTB sebagai tersangka kasus dana “siluman” tersebut.

Mereka antara lain, Ketua Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) di DPRD NTB berinisial HK. Lalu, politisi asal Demokrat berinisial IJU dan politisi Perindo berinisal MNI.

Jaksa menyangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap ketiganya.

HK kini menjalani penahanan bersama IJU di Lapas Kelas IIA Lombok Barat sedangkan MNI menjalani penahanan di Rutan Kelas IIB Praya, Lombok Tengah.

Buka Peluang Perkembangan Penyidikan

Kejati NTB membuka peluang pengembangan terkait penerapan pidana dari kasus dugaan dana “siluman” DPRD NTB yang telah menetapkan tiga tersangka.

“Nanti ini kita kembangkan, masih bisa penambahan pasal pidana,” ucap Zulkifli Said, Senin (24/11/2025).

Aspidsus menyatakan hal tersebut saat disinggung terkait dugaan peranan orang lain dalam dugaan dana “siluman” ini. “Yang jelas, ini masih terus berkembang, kita tunggu hasil penyidikan lanjutan,” ucapnya.

Dia sedikit membocorkan informasi bahwa uang gratifikasi yang kini menjadi kelengkapan alat bukti pada tahap penyidikan ini bukan berasal dari uang negara. “Pokoknya, intinya ini bukan dari Pokir (pokok pikiran), bukan juga dari APBD,” tandasnya. (mit)

Pujawali-Perang Topat Siap Digelar, Warisan Budaya dan Toleransi Lombok Barat untuk Dunia

globalfmlombok.com
-
0
Pujawali-Perang Topat Siap Digelar, Warisan Budaya dan Toleransi Lombok Barat untuk Dunia

Giri Menang (globalfmlombok.com)  – Pujawali dan Perang Topat 2025, event budaya sakral dan meriah ini akan diselenggarakan Pemkab Lombok Barat pada Kamis, 4 Desember 2025. Masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) dan dunia diundang untuk menjadi saksi salah satu manifestasi kerukunan antarumat beragama yang paling unik dan meriah di Indonesia ini.

Dengan mengusung tema “The Power Of Culture!”, event ini bukan sekadar festival, melainkan manifestasi nyata dari kerukunan dan harmoni antar-umat beragama di Lombok. Perang Topat bukanlah “perang” dalam arti sebenarnya, melainkan ritual pelemparan topat (ketupat) antarumat Hindu-Muslim Sasak sebagai simbol rasa syukur, kasih sayang, dan toleransi abadi. Tradisi ini telah berabad-abad menjadi cerminan harmonisnya kehidupan antara Suku Sasak penganut Islam dan Suku Bali penganut Hindu di Pulau Lombok.

Perayaan Perang Topat secara tegas melambangkan penaburan benih kasih, persaudaraan, dan toleransi. Ketupat yang dilemparkan dipercaya membawa berkah kesuburan bagi tanah pertanian.

Kepala Dinas Pariwisata Lombok Barat Agus Gunawan mengatakan, Pujawali dan Perang Topat adalah pengingat bahwa perbedaan adalah kekuatan, bukan perpecahan. Ini adalah cerminan otentik dari bagaimana adat, tradisi, budaya, dan agama dapat bersatu dalam kemeriahan yang damai.

“Event ini menggambarkan kerukunan warga yang memeluk agama Islam dan Hindu menyatu tanpa ada gesekan dan konfrontasi. Kerukunan ini masih tercermin dalam ritual keagamaan maupun pada Perang Topat di satu kawasan,” ujar Agus, Jumat (28/11/2025).

Perang Topat sendiri telah diakui secara nasional sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 19255/mpk.F/kb/2020. Perayaan ini akan menjadi paduan ritual sakral dan hiburan rakyat yang seru, dengan rangkaian kegiatan yang berlangsung mulai 28 November hingga 7 Desember 2025. Rangkaian perayaan Perang Topat dimulai dengan atraksi Peresean yang akan digelar mulai 28 November-1 Desember 2025.

Selain itu juga ada UMKM dan kegiatan lainnya selama perayaan Perang Topat berlangsung, di antaranya Pembuatan Kebon Odeq, Roah Gubug/Haul Islami, Mendak Betara, Pemasangan abah-abah, Prosesi Pujawali, dan lainnya. Puncak acara adalah Prosesi Perang Topat yang ditandai dengan Raraq Kembang Waru yakni gugurnya bunga dari pohon Waru. “Perang” secara resmi akan dimulai setelah diawali dengan pelemparan simbolis oleh tokoh-tokoh yang hadir sebagai bentuk penghormatan. (her)

Antisipasi Kenaikan Harga Jelang Nataru

globalfmlombok.com
-
0
Antisipasi Kenaikan Harga Jelang Nataru

Mataram (globalfmlombok.com) – Kebutuhan bahan pokok menjelang perayaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru (Nataru) , diprediksi mengalami peningkatan. Hal ini berpotensi terjadi kenaikan harga. Langkah antisipasi perlu dilakukan agar tidak menimbulkan gejolak harga di tengah masyarakat.

Kepala Bidang Barang Pokok dan Penting Dinas Pariwisata Kota Mataram, Sri Wahyunida mengatakan, pihaknya akan mengundang seluruh distributor di Kota Mataram, untuk menghadapi tingginya kebutuhan menjelang Perayaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2026. Saat ini, perlu diantisipasi adalah daging ayam segar dan telur ayam.

Harga dua komoditi tersebut, tidak pernah mengalami penurunan sejak tiga bulan terakhir. “Iya, harga telur ayam di pasar tradisional sampai Rp60 ribu per terai. Kalau daging ayam bisa mencapai Rp43 ribu per kilogram,” sebutnya.

Nida membandingkan harga telur ayam di tingkat distributor relatif sangat murah, sehingga akan dicek ke pasar tradisional penyebab pedagang menjual dengan harga tinggi.

Ia tidak memungkiri harga ayam dan telur ayam mahal, karena tingginya permintaan untuk pemenuhan makan bergizi gratis. “Kita sadari bahwa tingginya permintaan untuk MBG ini,” pungkasnya.

Langkah antisipasi menekan gejolak harga jelang Nataru dengan menggelar pasar murah. Selain itu kata Nida, kenaikan harga minyak goreng juga perlu diantisipasi. Pasalnya, bantuan minyak subsidi dari pemerintah dikhawatirkan akan dimanfaatkan oleh pedagang untuk menaikan harga dengan alasan stok terbatas.

Hal ini berpotensi menimbulkan kepanikan bagi masyarakat, sehingga terjadi gejolak harga. “Padahal ada minyak goreng merk lain, tetapi masyarakat selalu mencari minyakita dan ini yang perlu diantisipasi,” pungkasnya.

Oleh karena itu, masyarakat diingatkan tidak perlu khawatir bahwa kebutuhan barang pokok aman. Selain itu, pedagang maupun distributor diingatkan tidak memanfaatkan momen untuk menaikan harga. (cem)

Tiga Ruas Jalan Ditangani Melalui IJD, Baru Ruas Jalan Batudulang-Tepal Disetujui

globalfmlombok.com
-
0
Tiga Ruas Jalan Ditangani Melalui IJD, Baru Ruas Jalan Batudulang-Tepal Disetujui

Sumbawa Besar (globalfmlombok.com) – Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sumbawa memastikan dari tiga ruas jalan yang ditangani melalui Inpres Jalan Daerah (IJD) hanya ruas Batudulang- Tepal disetujui pemerintah dengan skema Multi Years Contract (MYC). Sementara dua ruas jalan lainnya masih berproses.

“Dari tiga yang kita usulkan yang sudah disetujui baru ruas jalan Batudulang-Tepal dan duanya belum. Kami juga akan terus berupaya agar dua ruas jalan itu bisa ditangani melalui IJD,” kata Kepala Dinas PU, Muhammad Sofyan, kepada Suara NTB, pekan kemarin.

Selain ruas jalan tersebut, pihaknya juga menerima kunjungan dari tim dari Balai Jalan Nasional (BJN). Kunjungan ini berkaitan dengan rencana penanganan ruas jalan Tepal- Baturotok sepanjang 12 kilometer dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp282 miliar.

“Ruas jalan ini (Tepal-Baturotok) rencananya akan ditangani melalui Direktif Menteri Pekerjaan Umum. Kami juga sudah menyerahkan desain ruas jalan itu dengan harapan bisa terealisasi,” ucapnya.

Sebelumnya Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal saat kunjungannya di Sumbawa, meyakinkan bahwa pembangunan tiga ruas jalan tersebut akan dilakukan melalui Inpres Jalan Daerah (IJD) dengan skema Multi Years Contract (MYC).

“Tiga ruas jalan ini selama puluhan tahun tidak memiliki kondisi yang memadai. Target kami, dalam dua tahun ke depan, ketiganya sudah selesai dibangun sehingga konektivitas antar k

Kecamatan di Sumbawa dapat terwujud,” ujar Gubernur, beberapa waktu lalu.
Perjuangan untuk memastikan ruas jalan-jalan ini masuk IJD tidaklah mudah karena kondisi keuangan negara yang terbatas. Tetapi karena komitmen yang kuat Pemerintah Provinsi bersama Pemda Sumbawa terus berjuang agar pembangunannya masuk skema multi years.

“Saya bersama Bupati Sumbawa harus mengejar Pak Menteri hingga jam satu pagi. Akhirnya, pembangunan ketiga ruas ini disetujui untuk dilaksanakan dengan skema multi years contract,” ucapnya.

Selain pembangunan tiga ruas jalan utama, Gubernur Iqbal juga menyebutkan satu pekerjaan rumah lain, yaitu kelanjutan jalan Samota, yang memerlukan pembangunan jembatan penghubung. “Skemanya masih diusulkan, apakah berupa jembatan layang atau penimbunan. Ini masih menjadi PR kami,” tukasnya. (ils)

Kantongi Sertifikat Halal, SLHS Dapur SPPG di KSB Masih Berproses

globalfmlombok.com
-
0
Kantongi Sertifikat Halal, SLHS Dapur SPPG di KSB Masih Berproses

Taliwang (globalfmlombok.com) – Gerai Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selaku pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) saat ini telah mengantongi sertifikat halal. Meski demikian, masih ada sejumlah syarat yang bertahap harus dilengkapi salah satunya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Koordinator Wilayah (Korwil) MBG KSB, Firbani Ramadhan mengakatan, ada lima dapur SPPG yang saat ini sedang beroperasi. Dan seluruh dapur tersebut telah memiliki Sertifikat Halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). ” katanya, Minggu, 30 November 2025.

Untuk penerbitan SLHS, Firbani mengaku, seluruh dapur SPPG yang beroperasi telah melakukan pengurusan. Terdapatnya sejumlah syarat untuk mendapatkan sertifikat tersebut, diakuinya membuat sejumlah dapur memerlukan waktu untuk memenuhinya. “Tapi sudah ada kok yang keluar dikeluarkan inspeksi lingkungannya. Artinya progres mereka mengurus SLHS sudah bagus,” sebutnya.

Sementara itu ditanya mengenai keberadaan Dapur SPPG yang dikelola UD EN di Kecamatan Brang Rea? Firbani mengaku, penghentian semetara operasional dapur tersebut pascadugaan keracunan yang terjadi di pada bulan November lalu masih berlanGsung. Ia menyebut, selama belum ada keputusan dari BGN Pusat, penghentian operasional sementara terhadap dapur SPPG UD EN tetap berlaku. “Keputusan BGN itu sampai waktu yang tidak ditentukan. Jadi sekarang masih (dihentikan),” ungkapnya.

Selanjutnya ia menyampaikan, pengadaan dapur SPPG di KSB saat ini terus diupayakan. Saat ini sejumlah mitra pengelola sudah melaksanakan tahapan pembangunan di beberapa titik di tiap kecamatan. “Sampai sekarang data kami ada yang sedang membangun di Desa Banjar, Kelurahan Telaga Bertong, satu di Brang Ene dan satunya lagi di Kecamatan Sekongkang,” sebutnya.

Berdasarkan data awal, kebutuhan unit dapur SPPG untuk melayani seluruh siswa di KSB dalam penyelenggaraan program MBG diperlukan sebanyak 14 SPPG. Tetapi kata Firbani, kebutuhan dapur itu akan bertambah karena adanya pengurangan kapasitas layanan sesuai dengan petunjuk teknis (Juknis) pelaksanaan program MBG terbaru. “Kalau sekarang dibatasi maksimal 3.000 siswa per dapur. Jadi pastinya harus ada tambahan dapur lagi,” cetusnya.

“Dan kalau ditanya kapan bisa memenuhi kebutuhan dapur itu, saya tidak bisa pastikan. Karena pembangunan dapur itu kan menunggu pihak yang bersedia bermitra dengan BGN. Mereka siap dan disetujui oleh BGN, maka pembangunan dapur baru bisa dilakukan,” pungkas Firbani. (bug)

Di Tengah Kendala Anggaran, Pemprov NTB Terus Genjot Pembangunan Jalan di Pulau Sumbawa

globalfmlombok.com
-
0
Di Tengah Kendala Anggaran, Pemprov NTB Terus Genjot Pembangunan Jalan di Pulau Sumbawa

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemotongan transfer pusat ke daerah, diakui atau tidak, sangat dirasakan dampaknya pada percepatan infrastruktur jalan. Paling konkret dirasakan Kabupaten Sumbawa. Kendati demikian, Pemprov NTB terus berusaha maksimal memberikan porsi anggaran.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTB, Sadimin mengatakan, program perbaikan infrastruktur jalan tahun ini dilakukan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan riil di lapangan. Salah satunya perbaikan jalan di Sumbawa.

Ia mengatakan, tahun ini terdapat sejumlah proyek perbaikan di Pulau Sumbawa. Terdapat beberapa proyek strategis seperti perbaikan jalan Simpang Tano–Seteluk senilai Rp32 miliar, ruas Lunyuk sebesar Rp20 miliar, serta penanganan Jembatan Doro O’o Kabupaten Bima dan sejumlah titik lainnya.

Sejumlah ruas jalan rusak di Kabupaten Sumbawa, tengah dilakukan perbaikan. Namun, masih ada juga yang belum terakomodir. Alasannya, karena keterbatasan anggaran.

Ia mengakui, keterbatasan anggaran membuat tidak semua ruas jalan dapat ditangani sekaligus. Oleh karena itu, pemerintah terpaksa menerapkan skala prioritas, dengan mendahulukan jalan-jalan yang memiliki tingkat lalu lintas tinggi dan paling berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.

Secara umum, Pemprov NTB menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor strategis sesuai arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB.

Kepala Bappeda NTB, Dr.Ir.H.Iswandi, M.Si mengatakan, RPJMD NTB tahun 2025, dijabarkan dalam tujuh misi pembangunan daerah dengan 10 program unggulan. Di mana di dalamnya terdapat tiga isu prioritas.

Tiga isu prioritas itu adalah pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, dan menjadikan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia.

“RPJMD ini dihajatkan untuk menjawab segala persoalan yang ada di NTB. Misalnya, tantangan seperti kemiskinan, kualitas pendidikan dan kesehatan, ketenagakerjaan, penyalahgunaan narkoba dan sebagainya,” kata Iswandi.

RPJMD NTB tahun 2025-2029 sebagai peta jalan pembangunan lima tahun ke depan. Visi yang akan dicapai adalah “bangkit bersama menuju NTB provinsi kepulauan yang makmur mendunia.”

Selain itu, dukungan dalam RPJMD tersebut juga difokuskan pada sektor infrastruktur, kesehatan, dan sebagainya.

Pelaksanaan program pembangunan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini diarahkan untuk menjawab target dan indikator RPJMD. Pemerintah memastikan agar kebijakan pembangunan tetap berjalan secara terukur dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

“RPJMD menjadi panduan kita bersama dalam melaksanakan program pembangunan. Setiap OPD wajib menyelaraskan kegiatan agar semua sektor bergerak menuju satu arah: kesejahteraan masyarakat NTB,” ujarnya.

Pada sektor infrastruktur, Pemprov NTB terus mengakselerasi pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi, peningkatan kualitas jembatan, serta memperluas akses konektivitas antarwilayah. (r)

1...253254255...391Halaman 254 dari 391