Beranda blog Halaman 253

Jajaran Pimpinan DPRD NTB Kembali Diperiksa Setelah Penetapan Tersangka Kasus Dugaan Dana “Siluman”

globalfmlombok.com
-
0
Jajaran Pimpinan DPRD NTB Kembali Diperiksa Setelah Penetapan Tersangka Kasus Dugaan Dana “Siluman”

Mataram (globalfmlombok.com) – Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB kembali memeriksa jajaran pimpinan DPRD NTB dan sejumlah anggota dewan lainnya terkait kasus dugaan dana “siluman”.

Wakil Ketua I DPRD NTB Lalu Wirajaya, Selasa (2/12/2025) seusai pemeriksaan, membeberkan bahwa ia datang bersama jajaran pimpinan DPRD NTB. Mereka menjalani pemeriksaan tambahan terkait kasus dugaan dana “siluman”.

“Ada bu ketua Baiq Isvie Rupaeda, Wakil Ketua. Sekitar 15 orang tadi,” kata dia.

Dari pantauan Suara NTB, Wirajaya keluar bersama tiga rekannya, yakni Wakil Ketua III DPRD NTB, H Muzihir; Sitti Ari, politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Ketua DPW Partai Bulan Bintang (PBN), Nadirah Al Habsyi.

“Kami dipanggil terkait dengan permintaan keterangan tambahan sebagai saksi kasus (dana siluman),” jelasnya.

Penyidik bidang Pidana Khusus Kejati NTB memeriksa keempatnya sekitar tiga jam. Wirajaya mengaku datang pukul 09.00 Wita dan keluar sekitarnya pukul 12.00 Wita.

Menyusul empat orang sebelumnya, politisi PDI-P, Abdul Rahim, anggota Komisi V DPRD Provinsi NTB TGH. Sholah Sukarnawadi terlihat keluar dari ruang  penyidik Pidsus pada pukul 12.19 Wita.

Abdul Rahim di depan media mengatakan pemeriksaannya hari ini murni hanya pemeriksaan tambahan terkait penetapan tiga tersangka sebelumnya.

“Tidak ada yang baru, pertanyaannya yang sudah ditanyakan sebelumnya,” ucap pria yang akrab disapa Bram tersebut.

Kejati Periksa 16 Orang Saksi Dugaan Dana “Siluman”

Sebelumnya, Kepala Seksi Penyidikan Bidang Pidana Khusus Kejati NTB Hendarsyah Yusuf Permana, mengatakan pihaknya per Senin (1/12/2025) telah memeriksa 16 saksi dari kalangan anggota dewan.

“16 anggota DPRD NTB yang diperiksa, besok akan lebih banyak lagi,” kata dia.

Dari pantauan Suara NTB, dari 16 anggota dewan yang diperiksa pada Senin lalu, 10 diantaranya yakni; Iwan Panjidinata (Partai Gerindra); Ali Usman Ahim (Partai Gerindra); Didi Sumardi (Partai Golkar); Suharto  (Partai Nasdem); M Aminurlah (PAN); Sudirsah Sujianto (Partai Gerindra); Made Slamet (PDI-P); Hasbullah Muis Konco (PAN); Moh Akri (PPP); Hj Rohani (Partai Perindo).

Waktu pemeriksaan dari ke-16 tersangka beragam. Ada yang keluar dari Gedung Kejati NTB pada pukul 11.08 Wita dan pada pukul 12.56 Wita.

Sudirsah Sujanto di hadapan media mengaku bahwa ia dan rekannya datang untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas ditetapkannya tiga tersangka dalam kasus dana siluman ini.

“Sebagai saksi atas tiga orang rekan kami sebagai tersangka. Materi tanyakan Penyidik,” jelasnya.

Anggota dewan itu mengaku datang bersama 15 anggota DPRD NTB lainnya hari ini. “Kita sekitar 15 orang,” tambahnya.

Ketika disinggung apakah penyidik ada menanyakan perihal dirinya yang ikut sebagai penerima uang diduga dana siluman itu, Sudirsah enggan berkomentar. “Enggak, nanti materinya tanyakan ke penyidik saja,” tandasnya.

Senada dengan politisi asal Partai Gerindra tersebut, Iwan Panjidinata juga mengaku datang diperiksa penyidik sebagai saksi dalam penetapan tiga tersangka kasus ini.

“Kurang tahu, tanya penyidik,” ucapnya ketika disinggung perihal materi pemeriksaan jaksa.

Selain pemeriksaan terhadap 16 anggota dewan, terlihat pula datang ke Kejati NTB tiga tersangka yakni, IJU, MNI, dan HK untuk menjalani pemeriksaan tambahan. Ketiga tersangka kasus dugaan dana siluman itu datang ke Kejati NTB pada pukul 11.30 Wita dan keluar sekitar pukul 16.00 Wita.

Tiga Tersangka Kasus Dugaan Dana “Siluman”

Saat ini, Kejati NTB telah menetapkan tiga anggota DPRD NTB sebagai tersangka kasus dana “siluman” tersebut.

Mereka antara lain, ketua fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) di DPRD NTB berinisial HK. Lalu, politisi asal Demokrat berinisial IJU dan politisi Perindo berinisal MNI.

Jaksa menyangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap ketiganya.

HK kini menjalani penahanan bersama IJU di Lapas Kelas IIA Lombok Barat sedangkan MNI ditahan di Rutan Kelas IIB Praya, Lombok Tengah.

Buka Peluang Perkembangan Penyidikan

Kejati NTB membuka peluang pengembangan terkait penerapan pidana dari kasus dugaan dana “siluman” DPRD NTB yang telah menetapkan tiga tersangka.

“Nanti ini kita kembangkan, masih bisa penambahan pasal pidana,” ucap Zulkifli Said, Senin (24/11/2025).

Aspidsus menyatakan hal tersebut saat disinggung terkait dugaan peranan orang lain dalam dugaan dana “siluman” ini. “Yang jelas, ini masih terus berkembang, kita tunggu hasil penyidikan lanjutan,” ucapnya.

Dia sedikit membocorkan informasi bahwa uang gratifikasi yang kini menjadi kelengkapan alat bukti pada tahap penyidikan ini bukan berasal dari uang negara. “Pokoknya, intinya ini bukan dari Pokir (pokok pikiran), bukan juga dari APBD,” tandasnya. (mit)

Tahun 2025, Kondisi Kesejehtaraan NTB Alami Perbaikan, Tingkat Pengangguran Jadi Catatan

globalfmlombok.com
-
0
Tahun 2025, Kondisi Kesejehtaraan NTB Alami Perbaikan, Tingkat Pengangguran Jadi Catatan

Selong (globalfmlombok.com)-

Kondisi kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) pada tahun 2025 menunjukkan perbaikan. Indikator-indikator utama seperti tingkat kemiskinan, pangsa pekerja formal, dan indeks pembangunan manusia (IPM) kompak mengalami peningkatan.

Hal tersebut disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Hario Kartiko Pamungkas, dalam kegiatan Media Update di Sembalun, Lombok Timur, Selasa (3/12/2025).

Menurut Hario, penurunan kemiskinan menjadi salah satu capaian penting tahun ini. Per Maret 2025, tingkat kemiskinan NTB berada pada angka 11,78 persen, lebih baik dibandingkan kondisi prapandemi, meski masih berada di atas rata-rata nasional.

“Perbaikan ini menunjukkan penguatan daya beli dan pemulihan ekonomi yang perlahan mengurangi tekanan pada kelompok masyarakat rentan,” ujarnya.

Perbaikan lainnya tampak dari peningkatan pangsa pekerja formal yang mencapai 31,58 persen per Agustus 2025. Kenaikan ini didorong oleh peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor industri dan pendidikan.

Sementara itu, IPM NTB juga menunjukkan kemajuan. Tahun 2025, IPM NTB tercatat 73,97, atau naik 0,87 poin dari tahun sebelumnya. Kota Mataram menjadi daerah dengan IPM tertinggi, sementara Kabupaten Lombok Utara masih membutuhkan penguatan di berbagai aspek.

“Kenaikan IPM ini tak lepas dari perbaikan pada tiga dimensi pembentuknya,” kata Hario. Harapan hidup meningkat menjadi 72,60 tahun, rata-rata lama sekolah naik menjadi 8,21 tahun, dan pengeluaran riil per kapita tumbuh menjadi Rp11,92 juta.

Tantangan: Pengangguran Naik, Sektor Pertanian Melemah

Meski berada dalam tren positif, NTB belum sepenuhnya lepas dari tekanan. Tingkat pengangguran per Agustus 2025 tercatat meningkat. Kondisi ini sejalan dengan penurunan pangsa pekerja di sektor pertanian yang merosot hingga -24,01 persen (yoy).

“Namun pelemahan ini relatif tertahan oleh pertumbuhan tenaga kerja di sektor perdagangan, industri, konstruksi, dan pendidikan,” tutur Hario.

Ekonomi NTB Kembali Tumbuh Positif

Selain indikator kesejahteraan, Bank Indonesia juga mencatat perbaikan pada pertumbuhan ekonomi NTB pada triwulan III-2025. Setelah terkontraksi -0,82 persen pada triwulan sebelumnya, ekonomi NTB kembali tumbuh 2,82 persen (yoy).

“Perbaikan ekonomi terutama didorong oleh mulai beroperasinya Precious Metals Refinery (PMR) serta meningkatnya aktivitas perdagangan dan pariwisata akibat maraknya event nasional maupun internasional,” jelas Hario.

Sektor non-tambang tumbuh impresif 7,86 persen (yoy), tertinggi sejak 2018, menunjukkan kuatnya pemulihan sektor riil. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi ditopang oleh konsumsi rumah tangga serta belanja pemerintah yang meningkat seiring percepatan realisasi bantuan sosial.

Kegiatan Media Update turut dihadiri Kepala DJP Nusa Tenggara Samon Jaya, Kepala OJK NTB Rudi Sulistyo, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan NTB Ratih Hapsari Kusumawardani, serta Kepala Kantor Perwakilan LPS II Bambang S. Hidayat.(ris)

 

Catat Share Rp696,56 Miliar, Pegadaian Dominasi Aset Industri Keuangan Non-Bank di NTB

globalfmlombok.com
-
0
Catat Share Rp696,56 Miliar, Pegadaian Dominasi Aset Industri Keuangan Non-Bank di NTB

Selong (globalfmlombok.com)-

Pegadaian kembali mencatat dominasi kuat dalam struktur aset industri keuangan non-bank di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Pada triwulan III-2025, Pegadaian menguasai 78,26 persen aset dengan nilai mencapai Rp696,56 miliar. Angka ini melampaui sektor modal ventura yang membukukan aset Rp186 miliar serta lembaga keuangan mikro (LKM) sebesar Rp6,91 miliar.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB, Rudi Sulistyo, dalam kegiatan Media Update di Sembalun, Lombok Timur, Selasa (3/12/2025), menjelaskan bahwa pertumbuhan aset Pegadaian turut menunjukkan performa impresif.

“Pegadaian mencatat pertumbuhan aset hingga 33,1 persen (ytd). Dominasi ini tak lepas dari tingginya minat masyarakat terhadap produk berbasis emas, khususnya layanan gadai emas syariah,” ujarnya.

Menurut Rudi, budaya masyarakat NTB yang menjadikan emas sebagai instrumen simpanan keluarga menjadi salah satu faktor pendorong utama. “Agunan emas masih menjadi pilihan utama. Banyak masyarakat yang menyimpan emas, sehingga ini menjadi fokus Pegadaian. Perbankan juga mulai melihat potensi besar pembiayaan syariah berbasis emas,” katanya.

Selain sektor pergadaian, OJK NTB juga menyoroti perkembangan inklusi pasar modal yang menunjukkan tren positif. Hingga Agustus 2025, jumlah investor atau pemilik Single Investor Identification (SID) di NTB tumbuh 25,49 persen (yoy) menjadi 183.088 SID.

Instrumen investasi yang banyak diminati masyarakat masih didominasi produk reksa dana. Tercatat 175.769 SID memilih instrumen ini, dengan pertumbuhan jumlah investor mencapai 18,89 persen (yoy).

Kegiatan Media Update tersebut turut dihadiri sejumlah pimpinan instansi keuangan negara, antara lain Kepala DJP Nusa Tenggara, Samon Jaya; Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTB, Hario Kartiko Pamungkas; Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan NTB, Ratih Hapsari Kusumawardani; serta Kepala Kantor Perwakilan LPS II, Bambang S. Hidayat.(ris)

Adira Finance Resmikan Grha Adira di Denpasar, Perkuat Layanan dan Operasional Bali–Nusa Tenggara

globalfmlombok.com
-
0
Adira Finance Resmikan Grha Adira di Denpasar, Perkuat Layanan dan Operasional Bali–Nusa Tenggara

Denpasar (globalfmlombok.com)-

PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Adira Finance) meresmikan Grha Adira, kantor area baru yang berlokasi di Jalan Mahendradatta, Denpasar Barat, Selasa (2/12/2025). Gedung ini menjadi pusat koordinasi strategis bagi operasional wilayah Bali–Nusa Tenggara (BNT), sekaligus mempertegas komitmen perusahaan memperkuat jaringan layanan di kawasan yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi.

Peresmian dihadiri jajaran direksi, termasuk Direktur Utama Dewa Made Susila, Direktur SDM dan Marketing Swandajani Gunadi, Direktur Penjualan, Pelayanan & Distribusi Niko Kurniawan, serta Direktur Keuangan Sylvanus Gani. Jajaran manajemen wilayah, pimpinan cabang, mitra, serta komunitas turut hadir dalam acara tersebut.

Memperkuat Fondasi Operasional Wilayah BNT

Direktur Utama Adira Finance, Dewa Made Susila, menyebut Grha Adira merupakan langkah strategis memperkuat fondasi operasional perusahaan di usia 35 tahun. “Kami ingin memastikan Adira Finance semakin dekat dengan masyarakat dan memiliki sistem operasional yang lebih solid. Kehadiran kantor area ini mencerminkan komitmen kami untuk memperkuat ekosistem layanan, meningkatkan kualitas operasional, serta memperluas jangkauan pembiayaan di wilayah dengan potensi pertumbuhan besar seperti BNT,” ujarnya.

Sebagai kantor area, Grha Adira akan menjadi pusat penggerak strategi penjualan dan pelayanan di Bali–Nusa Tenggara. Fasilitas seperti Kantor Sentra, Adira Expo, dan Corporate University disiapkan untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan standar layanan, serta mendukung pelatihan internal bagi karyawan.

Direktur Penjualan, Pelayanan & Distribusi, Niko Kurniawan, mengatakan kehadiran Grha Adira menjadi pondasi penting untuk meningkatkan kualitas layanan. “Selain melayani konsumen, Grha Adira kami posisikan sebagai pusat regional—ruang kolaborasi bagi tim, pelatihan internal, serta aktivitas bersama pelanggan dan mitra bisnis. Fasilitas serupa akan kami kembangkan di regional lain untuk memastikan koordinasi dan pengalaman pelanggan terus meningkat,” paparnya.

Momentum Transformasi Setelah Integrasi Dua Perusahaan

Peresmian Grha Adira beriringan dengan momentum transformasi besar perusahaan. Pada 1 Oktober 2025, Mandala Finance resmi bergabung ke Adira Finance, disusul penyelesaian pengalihan portofolio Arthaasia Finance (AAF) pada 7 November 2025. Integrasi ini memperkuat jaringan layanan dan memperluas portofolio bisnis perusahaan.

Direktur Keuangan Adira Finance, Sylvanus Gani Mendrofa, menekankan pentingnya struktur operasional yang kuat untuk mengimbangi pertumbuhan skala bisnis. “Dengan bertambahnya jaringan dan portofolio, koordinasi wilayah harus semakin solid. Kehadiran Grha Adira membawa proses operasional yang lebih terstandar dan siap melayani volume layanan yang meningkat,” katanya.

Hingga Oktober 2025, Adira Finance memiliki 851 jaringan usaha di seluruh Indonesia, dengan 36 kantor atau 4 persen di wilayah Bali–Nusa Tenggara.

Pertumbuhan BNT Tetap Kuat di Tengah Tantangan Ekonomi

Wilayah BNT mencatat kinerja positif hingga September 2025. Pembiayaan baru mencapai Rp1,7 triliun, tumbuh 5 persen (yoy), dengan kontribusi 6 persen terhadap total pembiayaan nasional. Pembiayaan sektor otomotif mendominasi dengan porsi 81 persen, sementara non-otomotif berkontribusi 19 persen.

Direktur SDM dan Marketing, Swandajani Gunadi, menegaskan pentingnya layanan yang berorientasi pada pelanggan. “Customer centricity berarti menghadirkan layanan yang relevan, mudah diakses, dan konsisten. Dengan Grha Adira, kami memperkuat kualitas eksekusi pelayanan dan pengembangan SDM agar masyarakat Bali–Nusa Tenggara memperoleh pengalaman terbaik dari Adira Finance,” ujarnya.

Regional Executive Officer Wilayah Bali–Nusa Tenggara, Anak Agung Gede Sasmatra Putra, menambahkan bahwa Grha Adira menjadi simbol komitmen perusahaan memperkuat layanan di kawasan ini. “Grha Adira memungkinkan kami bergerak lebih cepat, menjaga standar pelayanan yang optimal, dan semakin dekat dengan para sahabat di wilayah BNT,” katanya.

Peresmian ini menjadi langkah baru bagi Adira Finance untuk memperkuat posisi sebagai perusahaan pembiayaan yang adaptif dan dekat dengan kebutuhan masyarakat di era transformasi industri keuangan.(r)

Denpasar (globalfmlombok.com)–

PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (“Adira Finance”) meresmikan Grha Adira yang berlokasi di Jl. Mahendradatta No.137, Padangsambian, Denpasar Barat, Bali, Selasa 2 Desember 2025.

Gedung ini menjadi kantor area (Area Office) yang memegang peran strategis dalam mengkoordinasikan operasional wilayah Bali–Nusa Tenggara (BNT), sekaligus memperkuat kehadiran perusahaan di wilayah dengan potensi pertumbuhan yang tinggi.

Acara ini dihadiri oleh jajaran Direksi Adira Finance, antara lain: Dewa Made Susila (Direktur Utama), Swandajani Gunadi (Direktur SDM & Marketing), Niko Kurniawan (Direktur Penjualan, Pelayanan & Distribusi), serta Sylvanus Gani (Direktur Keuangan), didampingi manajemen wilayah, pimpinan cabang, mitra, dan komunitas.

Direktur Utama Adira Finance, Dewa Made Susila menyampaikan, peresmian Grha Adira menjadi langkah penting bagi penguatan strategi kami di wilayah Bali–Nusa Tenggara (BNT).

“Di usia ke-35, kami ingin memastikan bahwa Adira Finance memiliki fondasi operasional yang lebih solid dan dekat dengan masyarakat. Kehadiran kantor area ini mencerminkan komitmen perusahaan untuk memperkuat ekosistem layanan, meningkatkan kualitas operasional, serta memperluas jangkauan pembiayaan di wilayah dengan potensi pertumbuhan yang besar seperti BNT,” ujarnya.

Peran Strategis Grha Adira bagi Wilayah Bali–Nusa Tenggara

Grha Adira menjadi pusat penggerak strategi penjualan dan pelayanan di wilayah Bali–Nusa Tenggara, memastikan setiap cabang bergerak dalam ritme yang sama. Sebagai Area Office, gedung ini memperkuat koordinasi wilayah, menjaga konsistensi standar operasional, dan meningkatkan kecepatan eksekusi di lapangan. Didukung oleh fasilitas seperti Kantor Sentra, Adira Expo, dan Corporate University, Grha Adira siap menjadi simpul integrasi yang menghadirkan layanan lebih responsif dan dekat dengan masyarakat.

Direktur Penjualan, Pelayanan & Distribusi Adira Finance, Niko Kurniawan, menyampaikan “Kehadiran Grha Adira adalah bagian dari strategi penjualan dan pelayanan di wilayah Bali–Nusa Tenggara. Selain sebagai kantor cabang untuk melayani konsumen, Grha Adira kami posisikan sebagai pusat regional—ruang untuk pelatihan internal, kolaborasi tim, serta berbagai aktivitas bersama pelanggan dan mitra bisnis.

Grha Adira akan terus kami kembangkan secara bertahap di seluruh regional kami, sehingga koordinasi, kualitas layanan, dan pengalaman pelanggan dapat semakin meningkat di seluruh Indonesia.”

Peresmian yang Terintegrasi dengan Momentum Transformasi Perusahaan

Prosesi peresmian Grha Adira tidak hanya menjadi acara simbolis, tetapi juga momentum penting setelah dua langkah strategis perusahaan, yakni penggabungan Mandala Finance ke dalam Adira Finance yang efektif berlaku 1 Oktober 2025 serta penyelesaian pengalihan portofolio Arthaasia Finance (AAF) pada 7 November 2025.

Keduanya memperluas jaringan layanan, memperkaya portofolio bisnis, serta memperkokoh kapabilitas operasional Adira Finance. Kehadiran Grha Adira sebagai pusat koordinasi wilayah menjadi wujud nyata integrasi tersebut di lapangan, mewakili kesiapan perusahaan dalam menangani volume layanan yang semakin besar.

Direktur Keuangan Adira Finance, Sylvanus Gani Mendrofa, menyampaikan, “Penggabungan Mandala Finance dan akuisisi portofolio Arthaasia Finance memperluas skala bisnis dan meningkatkan volume layanan yang kami kelola di berbagai wilayah, termasuk Bali–Nusa Tenggara. Dengan bertambahnya jaringan dan portofolio, struktur operasional yang kuat menjadi semakin penting. Kehadiran Grha Adira memastikan bahwa integrasi tersebut didukung oleh koordinasi wilayah yang lebih solid, proses yang lebih terstandar, dan kesiapan operasional yang mampu mengimbangi pertumbuhan tersebut.”

Penguatan struktur wilayah ini selaras dengan strategi ekspansi Adira Finance, yang hingga Oktober 2025 memiliki total 851 jaringan usaha, di mana 36 jaringan usaha atau sebanyak 4% berada di wilayah Bali- Nusa Tenggara (BNT).

Kinerja Wilayah BNT Konsisten Menguat

Wilayah Bali–Nusa Tenggara (BNT) menunjukkan kinerja positif meski kondisi ekonomi nasional masih menantang. Hingga September 2025:

  • Pembiayaan baru wilayah BNT mencapai Rp1,7 triliun, tumbuh 5% (yoy).
  • Kontribusi BNT sebesar 6% dari total pembiayaan baru Adira Finance.
  • Segmen otomotif berkontribusi 81%, sedangkan non-otomotif 19%.

Kinerja positif wilayah BNT tidak lepas dari penguatan kualitas pelayanan dan kapabilitas SDM yang menjadi fokus perusahaan dalam mendukung pertumbuhan jangka panjang. Hal ini selaras dengan komitmen Adira Finance untuk menghadirkan layanan yang semakin relevan dan dekat dengan kebutuhan pelanggan.

Direktur SDM & Marketing Adira Finance, Swandajani Gunadi, menyampaikan, “Customer centricity bagi kami berarti menghadirkan layanan yang relevan, mudah diakses, dan konsisten di seluruh titik kontak. Dengan adanya Grha Adira, kami memperkuat kualitas eksekusi pelayanan sekaligus meningkatkan kapabilitas karyawan melalui pengembangan yang lebih terstruktur. Kami ingin memastikan setiap sahabat di wilayah Bali–Nusa Tenggara mendapatkan pengalaman yang terbaik dari Adira Finance.”

Regional Executive Officer Wilayah Bali- Nusa Tenggara Adira Finance, Anak Agung Gede Sasmatra Putra, menambahkan, “Di usia 35 tahun, kami memperkuat struktur regional agar Bali–Nusa Tenggara tetap menjadi motor pertumbuhan Adira Finance. Grha Adira memungkinkan kami bergerak lebih cepat, menjaga standar pelayanan yang optimal, dan semakin dekat dengan para sahabat di seluruh wilayah BNT.”

Lima Calon Rektor Unram Ditetapkan, Prof Ali : Nomor Urut Tiga untuk Persatuan dan Kemajuan Unram

globalfmlombok.com
-
0
Lima Calon Rektor Unram Ditetapkan, Prof Ali : Nomor Urut Tiga untuk Persatuan dan Kemajuan Unram

Mataram (globalfmlombvok.com)-

Sebanyak lima bakal calon Rektor Unram resmi ditetapkan Senat dalam rapat senat khusus, Senin 1 Desember 2025. Menariknya, penetapan ini sekaligus diikuti dengan pengundian nomor urut bakal calon serta penandatanganan Pakta Integritas.

Adapun urutan nomor urutnya, yakni Prof Sukardi nomor urut 01, Prof Kurniawan nomor urut 02, nomor urut 03 Prof Muhamad Ali, Prof Dedy Suhendra nomor urut 04 dan Prof Yusron Saadi nomor urut 05. Sementara, Prof Hamsu Kadriyan dinyatakan gagal alias tidak lolos.

Calon rektor Unram nomor urut 03 Prof Muhamad Ali mengatakan, nomor urut itu adalah tanda persatuan dan kebangkitan Unram.

“Nomor urut tiga yang saya  peroleh adalah nomor istimewa karena melambangkan kearifan dan filosofi yang dalam untuk kebangkitan Unram,” katanya.

Menurut Dekan Fakultas Peternakan ini, terdapat lima program prioritas untuk mempercepat Unram menuju kampus kelas dunia.

Pertama, akselerasi daya saing global, memperkuat reputasi internasional dan jejaring kolaborasi riset.

Kedua, transformasi smart dan sustainable campus, membangun kampus cerdas digital dan ramah lingkungan.

Ketiga, kampus berdampak, menjadikan kegiatan akademik selaras dengan kebutuhan masyarakat.

Keempat, academic milieu,  menciptakan atmosfer akademik yang sehat, kolaboratif, dan inspiratif.

Kelima, kampus innopreneurial, mendorong inovasi dan kewirausahaan di kalangan dosen dan mahasiswa.

“Kalau semua program ini berjalan, saya yakin Unram akan menjadi rumah besar bagi pencari ilmu sekaligus pusat inovasi yang membanggakan NTB dikancah nasional dan global,” ujar Prof Ali.

Sementara itu, Sekretaris Senat Unram sekaligus Pengarah Panitia Pemilihan Rektor, Dr. Muhaimin, mengatakan bahwa seluruh tahapan pemilihan rektor telah berjalan lancar sejak masa pendaftaran dibuka pada 14–28 November 2025.

Dari enam pendaftar, panitia menetapkan lima bakal calon yang dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan.

“Alhamdulillah, seluruh proses berjalan lancar dan tidak ada masalah serius. Enam orang mendaftar, dan dari hasil verifikasi panitia terdapat satu calon yang tidak memenuhi syarat karena masih menjalani hukuman disiplin tingkat sedang. Itu sesuai Peraturan Senat Universitas Mataram Nomor 2 Tahun 2025 dan perubahannya,” kata Muhaimin pada wartawan, Senin 1 Desember 2025.

Menurutnya, tahapan selanjutnya adalah sosialisasi bakal calon rektor pada tanggal 2–10 Desember 2025, dilanjutkan penyampaian visi, misi, dan program kerja bakal calon pada tanggal 11 Desember 2025.

Setelah itu, Senat akan melakukan penilaian dan penyaringan tahap pertama pada tanggal 18 Desember 2025 untuk menentukan tiga calon yang akan dikirim kepada Menteri.

“Dari lima bakal calon ini akan disaring menjadi tiga. Tiga nama itulah yang kami kirim ke Menteri pada tanggal 21–24 Desember 2025,” ujar Muhaimin.

Ia menyebut pada tahap berikutnya, akan dilakukan pengundian nomor urut ulang khusus tiga calon pada tanggal 29 Desember 2025 dalam rapat senat tertutup.

Hanya saja, rapat tersebut tidak dapat diliput karena sudah memasuki proses pemilihan tahap kedua.

Muhaimin mengatakan bahwa pemilihan tahap kedua bersama Menteri atau perwakilannya akan berlangsung pada rentang tanggal 2–9 Januari 2026, bergantung pada penjadwalan dari pihak Kementerian.

“Menteri memiliki hak suara 35%, sedangkan 65% adalah suara Senat yang berjumlah 59 orang. Kami hanya menunggu jadwal resmi dari Menteri,” ucap Muhaimin.

Hasil pemilihan rektor akan dikirimkan kepada Menteri pada tanggal 12–14 Januari 2026, dan pelantikan rektor terpilih direncanakan pada tanggal 7 Maret 2026.

Menyinggung independensi panitia. Muhaimin menegaskan bahwa panitia bekerja sepenuhnya berdasarkan aturan. Apalagi, pihaknya merupakan  perpanjangan tangan Senat.

“Kami bekerja objektif, netral, profesional, dan adil. Tidak boleh berpihak kepada siapa pun. Pegangan utama kami adalah Peraturan Senat Universitas Mataram Nomor 2 dan Nomor 3,” tegasnya.

Muhaimin menuturkan bahwa seluruh tahapan memiliki berita acara resmi, mulai dari pendaftaran, pleno panitia, pengundian nomor urut, hingga laporan yang akan disampaikan kepada Menteri.

Pihaknya, lanjut dia, bukan lembaga seperti KPU. Sebab, pemilihan rektor adalah domain Senat. “Panitia hanya menjalankan tugas membantu senat dalam hal administrasi, menerima pendaftara calon, verifikasi dan penyaringan. Pemilihan tetap dilakukan oleh Senat bersama Menteri,” jelas Muhaimin.

Rumor yang kini beredar terkait adanya intervensi eksternal, Muhaimin menampiknya. Mengingat, para anggota Senat itu para dosen, guru besar, dekan, dan pimpinan lembaga.

“Mereka sudah selesai dengan dirinya sendiri, tidak mudah dipengaruhi. Hak suara mereka sepenuhnya independen,” katanya lantang.

Lebih lanjut dikatakannya bahwa semua pihak yang mendaftar diperlakukan sama. Bahkan panitia dilarang menolak siapa pun yang akan mendaftar selama memenuhi ketentuan,

“Mendaftar boleh siapa saja, tapi nanti ada seleksi dan verifikasi persyaratan administratif. Instruksi saya sejak awal: terima semua pendaftar, jangan tolak siapa pun,” jelas Muhaimin.

Terkait salah satu pendaftar yang tengah berproses hukum di PTUN, Muhaimin menjelaskan bahwa proses itu tidak menghalangi seseorang untuk mendaftar.

“Selama belum ada putusan hukum tetap, seseorang tetap boleh mendaftar. Tapi verifikasi berkas tetap menentukan apakah dia memenuhi syarat atau tidak,” paparnya.

Muhaimin melanjutkan kepada rektor terpilih kelak, agar rektor bisa minimal mempertahankan capaian Rektor yang sekarang,

“Syukur-syukur bisa lebih baik. Unram saat ini berkembang pesat: jumlah guru besar meningkat, status akreditasi unggul, dan suasana kampus jauh lebih nyaman dan membanggakan,” tandasnya.(ris/r)

Sistem PPPK Paruh Waktu Masih Ditutup, Nasib Ribuan Non-ASN di Lobar Belum Jelas

globalfmlombok.com
-
0
Sistem PPPK Paruh Waktu Masih Ditutup, Nasib Ribuan Non-ASN di Lobar Belum Jelas

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Nasib ribuan non-ASN di Lombok Barat (Lobar) yang memenuhi syarat diajukan menjadi PPPK Paruh Waktu, masih belum jelas. Non-ASN merasa khawatir dengan nasibnya, mengingat waktu mepet akhir tahun. Sementara, sistem untuk menginput usulan PPPK Paruh Waktu masih ditutup Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Dengan tenggat waktu yang semakin mendesak, nasib sekitar 3.860 non-ASN yang telah lama mengabdi dan masuk dalam database BKN kini terkatung-katung. Meskipun seluruh persyaratan dan verifikasi di tingkat daerah telah rampung 100 persen, proses krusial pengusulan PPPK terhenti total.

Anggota Komisi IV DPRD Lobar Muhammad Munip menjelaskan pihaknya telah menerima hearing non-ASN dari kalangan guru. Mereka gelisah, lantaran belum ada kepastian diusulkan PPPK Paruh Waktu oleh pemerintah.

Sementara berdasarkan amanat UU ASN 2023, status tenaga honorer harus tuntas ditata paling lambat menjelang awal tahun, di mana setelahnya tidak ada lagi non-ASN. Sementara, pekerjaan Pemda sudah selesai secara administratif. Tahapannya pun telah melalui proses ketat, termasuk validasi ulang dan verifikasi oleh Inspektorat, dan dinilai memenuhi syarat untuk diusulkan.

“Kami terus berupaya keras, melakukan komunikasi maraton dengan BKN Pusat. Kami sadar betul batas waktu yang diberikan sangat mepet, tinggal hitungan minggu. Masalahnya ada di BKN Pusat. Mereka belum membuka link atau sistem untuk penginputan dan pendaftaran bagi para tenaga honorer yang sudah masuk database,” ungkapnya.

Tanpa dibukanya akses sistem tersebut, data yang sudah tervalidasi di daerah tidak dapat diproses lebih lanjut, menjepit Pemda di tengah kewajiban regulasi pusat dan harapan ribuan tenaga pendidik.

Komisi IV DPRD Lobar Atensi Kegelisahan Non-ASN

Kegelisahan ribuan guru honorer tersebut diatensi betul oleh Komisi IV DPRD Lobar. Dewan, meminta Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD dan PSDM) untuk segera mengeliminasi hambatan di tingkat pusat.

Munip menjelaskan bahwa BKD tidak bisa berdiam diri hanya dengan melayangkan surat-surat. Ia menilai langkah eskalasi door-to-door ke Jakarta adalah keniscayaan yang harus dilakukan.

“Kami di Komisi IV mendorong agar data yang sudah terverifikasi dan valid bisa segera diusulkan. Karena sistem belum dibuka, kami mendukung penuh rencana BKD untuk langsung menghadap ke Bapak Menteri atau BKN Pusat, meminta agar sistemnya segera dibuka,” tegas Munip.

Politisi PPP itu juga berkomitmen bahwa Komisi IV DPRD Lobar akan memfasilitasi pertemuan antara perwakilan guru honorer dan pihak BKN Pusat setelah masa reses. Hal ini penting untuk memberikan penjelasan langsung kepada para guru, sekaligus membuktikan keseriusan dewan dan Pemda dalam mengawal nasib mereka.

Kepala BKD dan PSDM Lobar Jamaludin mengatakan sejauh ini sistem untuk menginput PPPK Paruh Waktu masih belum dibuka oleh BKN. “Sistem masih belum dibuka,” ujarnya.

Untuk itu pihaknya pun akan ke Jakarta untuk menanyakan soal itu. Pihaknya pun melakukan upaya beberapa kali bersurat ke BKN untuk minta sistem usulan PPPK Paruh Waktu dibuka. Berdasarkan data BKD dan PSDM Lobar non-ASN sebanyak 5.088 orang. Dari jumlah tersebut, yang masuk database 3.456 orang, meninggal 32 orang dan ada 1.664 orang yang tidak masuk database BKN. (her)

Guru dan Anak ASN di Lobar Diduga Masuk Jadi Penerima Bansos BLT Kesra

globalfmlombok.com
-
0
Guru dan Anak ASN di Lobar Diduga Masuk Jadi Penerima Bansos BLT Kesra

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Data Penerima bantuan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesra dari Pemerintah Pusat diduga amburadul. Seperti di Lombok Barat, banyak warga yang tak berhak tergolong mampu atau kaya dan guru serifikasi hingga anak dari ASN diduga masuk data penerima Bansos ini. Sementara warga miskin, anak yatim tidak mendapatkan bantuan.

Pihak desa pun akan mengusulkan perbaikan data ini ke pemerintah agar dilakukan validasi. Terlebih data ini tidak dikoordinasikan dengan pihak desa sebelum diusulkan. Kepala Desa Sesela, Taufik menegaskan bahwa pihaknya menemukan banyak warga tak berhak menerima bantuan BLT ini. Seperti warga perumahan yang notabene mampu, memiliki mobil masuk dalam pemberian bantuan dari kantor pos ini.

“Ada sekitar 15 hingga 20 orang warga perumahan yang mampu, ada punya mobil dapat bantuan (BLT Kesra),” kata Kades Sesela ini, Senin (1/12/2025).

Nominal BLT Kesra sebesar Rp900 ribu per orang. Beberapa penerima bantuan yang salah sasaran ini diduga anak dari PNS yang masih satu KK dengan orang tuanya dan guru berserttifikasi, hingga warga yang memiliki mobil.

Asumsi yang berkembang di tengah masyarakat, data penerima bantuan ini berasal dari RT, dusun, dan desa. Sementara desa sendiri minim informasi soal data ini. “Yang kami kasihan ada orang yang berhak mendapatkan tapi tidak dapat, anak yatim tidak dapat bantuan. Ini yang sangat kami sayangkan dengan data ini,” tegasnya.

Bahkan ada warga meninggal dunia terdata mendapatkan Bantuan ini. “Ada yang meninggal dunia juga dapat bantuan, banyak sekali malah,” imbuhnya.

Taufik menyarankan, harusnya sebelum mengeluarkan data penerima bantuan ini, diverifikasi dulu di desa melalui Dinas Sosial. Sementara desa sendiri tidak tahu data penerima bantuan ini, tiba-tiba keluar nama-namanya. Belum lagi timbul kecemburuan sosial, dampak dari bantuan ini. Karena ada warga penerima PKH, diberikan lagi bantuan BLT Kesra. Sedangkan ada warga yang berhak tidak mendapat bantuan.

Jumlah penerima bantuan ini di desanya sebanyak 750 orang. Namun data riil warga penerima ini tidak dimiliki desa. “Karena kami hanya dititipkan oleh kantor pos, minta tolong sampaikan undangan ke warga,” bebernya.

Untuk itu pihaknya pun segera mengusulkan ke Dinas Sosial untuk menarik data diduga bermasalah ini. Namun pihaknya belum menerima data penerima dari Kantor Pos. Pihaknya baru bisa mengusulkan perbaikan data setelah menerima data tersebut. (her)

Tagih Keseriusan PT. PCF, Penghentikan Kontrak Sedang Dikaji

globalfmlombok.com
-
0
Tagih Keseriusan PT. PCF, Penghentikan Kontrak Sedang Dikaji

Mataram (globalfmlombok.com) – Wali Kota Mataram, Dr. Mohan Roliskana menanggapi serius tentang royalti Mataram Mall. Royalti menjadi bagian penting atas pemanfaatan aset daerah yang dikelola perusahaan swasta. Keseriusan dan iktikad dari PT. Pasific Cilinaya Fantasi ditagih. Penghentikan dan atau peluang perpanjangan kontrak sedang dikaji. “Keputusan untuk melanjutkan atau menghentikan kontrak sedang kita kaji,” tegas Wali Kota ditemui Senin, 1 Desember 2025.

Kontrak atas pemanfaatan lahan Kota Mataram seluas 2 hektar di Jalan Pejanggik, berakhir pada April 2026. PT. Pasific Cilinaya Fantasi telah memanfaatkan aset itu selama 30 tahun terhitung sejak 1996.

Orang nomor satu di Kota Mataram ini mengatakan, variabel untuk menentukan kebijakan perpanjangan atau penghentikan kontrak berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut. Diantaranya sebut Mohan, ketaatan pembayaran pajak dan royalti dan kemanfaatan bagi pendapatan asli daerah. Pertimbangan lainnya, Pemkot Mataram juga membutuhkan gedung perkantoran. “Saya kira banyaklah pertimbangan yang kita lihat,” kata Mohan.

Mohan melihat konsensi dengan manajemen Mataram Mall cukup lama. Ia juga meminta pendapat dari para ahli, supaya gedung atau aset tersebut, memilik kemanfaatan secara ekonomi secara maksimal.

Menurut dia, lokasi aset sangat strategis dan representatif yang semestinya harus mendatangkan kebaikan bagi masyarakat Kota Mataram. “Bayangkan lokasi sangat strategis dan representatif sekali,” pungkasnya.

Bagaimana dengan kesanggupan royalti Rp1 miliar yang ditawarkan Kota Mataram, tetapi justru tidak disetujui? Wali Kota tidak ingin berbicara soal angka, melainkan melihat komitmen dari manajemen Mataram Mall atas pemanfaatan lahan tersebut.

Sekretaris Daerah Kota Mataram, H. Lalu Alwan Basri ditemui, sebelumnya menerangkan, manajemen PT. Pasific Cilinaya Fantasi telah mengutus kuasa hukum mereka untuk membicarakan royalti. Royalti yang diusulkan Pemkot Mataram selaku pemilik lahan senilai Rp1 miliar per tahun.

Nilai royalti ini diakui Sekda, tidak diterima alias ditolak. Padahal, penetapan royalti yang diajukan pemerintah berdasarkan hasil kajian dan atau perhitungan tim akuntan publik. “Iya, terserah mereka mau setuju atau tidak. Nanti kita ketemu lagi membahas lagi bagaimana kesepakatannya,” terangnya.

Sekda mengatakan kontrak atas pemanfaatan lahan di Jalan Cilinaya oleh PT. Pasific Cilinaya Fantasi, berakhir pada bulan April 2026. Pihaknya sedang mencari opsi dan dasar hukum untuk memperpanjang atau tidak melanjutkan perpanjangan kontrak tersebut.

Dalam perjanjian kerjasama sebelumnya bahwa pemanfaatan aset seluas dua hektar mencapai 30 tahun. “Bisa diperpanjang 10 tahun lagi, tetapi tergantung kesepakatan lagi. Bisa saja kita diperpanjang kontraknya,” tandasnya.

Pihaknya masih melihat keseriusan dari PT. Pasific Cilinaya Fantasi terhadap perhitungan royalti dan lain sebagainya. Pemkot Mataram masih membuka ruang untuk mencocokan hasil pertimbangan dari tim appraisal maupun perhitungan yang dilakukan secara mandiri oleh PT. PCF. “Kita lihat dulu keseriusan dari Mataram Mall,” demikian kata Sekda. (cem)

Target Dipatok Rp18,5 Miliar, Tarif Retribusi Parkir Tidak Dinaikkan

globalfmlombok.com
-
0
Target Dipatok Rp18,5 Miliar, Tarif Retribusi Parkir Tidak Dinaikkan

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Kota Mataram mematok target retribusi parkir pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2026, sebesar Rp18,5 miliar. Meskipun target ini relatif sama seperti tahun ini, namun tarif retribusi parkir tidak dinaikkan.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Zulkarwin ditemui Senin, 1 Desember 2025 menerangkan, tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Kota Mataram, telah mematok target retribusi parkir tahun 2026, senilai Rp18,5 miliar. Sementara, tarif retribusi parkir tetap sama atau tidak dinaikkan. Untuk tarif parkir tepi jalan umum kendaraan roda dua Rp1.000 sekali parkir dan kendaraan roda empat Rp2.000 sekali parkir. “Kita masih menunggu kebijakan dari pimpinan. Untuk saat ini tarif tidak dinaikkan,” terangnya.

Pihaknya tidak ingin penerapan tarif baru, justru menimbulkan kebocoran pendapatan asli daerah yang lebih besar. Masukan dari Bank Indonesia dan Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat, meminta perbaikan layanan karena juru parkir banyak belum tertib.

Sedangkan dari aspek pelayanan dinilai cukup signifikan dibandingkan sebelumnya. Sebagian besar jukir telah menggunakan qr-code untuk menawarkan ke pengendara. “Sudah jarang kita menemukan jukir tidak ada sangat kita parkir dan muncul saat mau menarik pembayaran,” jelasnya.

Realisasi retribusi parkir di tahun ini kata Zul, diproyeksikan sampai Rp10 miliar. Dengan penetapan target Rp18,5 miliar, Dishub memiliki program baru yakni, koordinator lapangan diminta menunggu jukir di seluruh kawasan yang masuk kategori merah. Tujuannya untuk melihat pelayanan dan kesadaran menggunakan qr-code. “Korlap sekarang sudah dibekali kendaraan dinas dari OPD yang tidak terpakai. Jadi satu korlap menunggu satu jukir, supaya tahu berapa pendapatan dan bagaimana pelayanan mereka ke pelanggan,” jelasnya.

Saat ini kata mantan Camat Selaparang, sedang dilakukan uji petik di beberapa titik parkir. Hasil uji petik akan disampaikan ke kepala daerah untuk mempertimbangkan kebijakan lainnya. Akan tetapi, pihaknya tetap fokus pada peningkatan kualitas pelayanan. (cem)

Kasus Dugaan Dana “Siluman”, Setelah Tetapkan Tiga Tersangka, Jaksa Periksa 16 Anggota DPRD NTB

globalfmlombok.com
-
0
Kasus Dugaan Dana “Siluman”, Setelah Tetapkan Tiga Tersangka, Jaksa Periksa 16 Anggota DPRD NTB

Mataram (globalfmlombok.com) – Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB memeriksa 16 orang anggota DPRD NTB, pada Senin (1/12/2025). Pemeriksaan dilakukan, terkait dengan kasus dugaan dana “siluman” DPRD NTB yang telah menetapkan tiga orang tersangka.

Dari pantauan Suara NTB, para wakil rakyat itu mendatangi Gedung Kejati NTB sekitar pukul 09.00 Wita. Lima anggota dewan, masing-masing, Ali Usman, Didi Sumardi, Sudirsah Sujanto, dan Moh Akri menjalani pemeriksaan sekitar dua jam lebih. Sekitar pukul 11.08 Wita, mereka terlihat keluar dari ruang penyidik bidang Pidana Khusus.

Sudirsah Sujanto kepada wartawan mengaku bahwa ia dan rekannya datang untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas ditetapkannya tiga tersangka dalam kasus dana siluman ini. “Sebagai saksi atas tiga orang rekan kami sebagai tersangka. Materi tanyakan penyidik,” jelasnya.

Anggota dewan itu mengaku datang bersama 15 anggota DPRD NTB lainnya hari ini. “Kami sekitar 16 orang,” tambahnya.

Ketika disinggung apakah penyidik ada menanyakan perihal dirinya yang ikut sebagai penerima uang yang diduga dana “siluman” itu? Sudirsah enggan berkomentar. “Enggak, nanti materinya tanyakan ke penyidik saja,” tandasnya.

Periksa Berlasan Anggota DPRD NTB

Kepala Seksi Penyidikan Bidang Pidana Khusus Kejati NTB, Hendarsyah YP pada Senin (1/12/2025), membenarkan adanya pemeriksaan belasan anggota legislatif tersebut. “Iya, ada 16 orang yang diperiksa hari ini (kemarin),” kata Hendarsyah.

Perihal identitas dari 16 anggota DPRD NTB yang menjalani pemeriksaan, ia mengaku tidak mengetahui secara lengkap identitas mereka. Namun, dia memastikan bahwa pemeriksaan terhadap anggota legislatif ini masih berlanjut pada Selasa (2/12/2025). “Besok (2/12/2025) akan ada lebih banyak, tunggu saja,” ucap dia. 

Sesuai yang tertera dalam undangan pemeriksaan hari Senin, ada 16 anggota DPRD NTB yang dipanggil sebagai saksi yaitu Iwan Panjidinata (Partai Gerindra), Ali Usman Ahim (Partai Gerindra), Didi Sumardi (Partai Golkar), Efan Limantika (Partai Golkar), Suharto (Partai Nasdem), M. Aminurlah (PAN), Sudirsah Sujianto (Partai Gerindra), Made Slamet (PDI-P), TGH Patompo (PKS), Hasbullah Muis Konco (PAN), Moh. Akri (PPP), H. Lalu Zaenul Hamdi (Partai Demokrat), Hj. Rohani (Partai Perindo), H. M. Jamhur (PKB), Abdul Rahim bin M. Bahanan (PDI-P), dan Marga Harun (PPP).

Namun, dari pantauan di Kejati NTB hingga Senin petang, tidak semuanya yang masuk dalam daftar undangan hadir ke hadapan jaksa. Mereka yang tidak nampak adalah Efan Limantika (Partai Golkar), TGH. Patompo (PKS), H. Lalu Zaenul Hamdi (Partai Demokrat), H. M. Jamhur (PKB), Abdul Rahim bin M. Bahanan (PDI-P), dan Marga Harun (PPP).

Telah Tetapkan Tiga Tersangka Dugaan Dana “Siluman”

Penyidik jaksa dalam kasus ini menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan dana “siluman”. Mereka adalah  IJU (Demokrat), HK (Golkar), dan MNI (Perindo).

Atas penetapan tersebut, penyidik telah menahan IJU dan HK di Lapas Kelas IIA Lombok Barat dan MNI di Rutan Kelas IIB Praya, Lombok Tengah. Ketiga tersangka pada Senin (1/12/2025) juga terpantau menjalani pemeriksaan penyidik jaksa. Mereka hadir dengan pendampingan kuasa hukum dan mengakhiri pemeriksaan sekitar pukul 17.00 Wita.

Jaksa menyangkakan kepada tiga tersangka dugaan dana “siluman” dengan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap ketiganya. (mit)

1...252253254...391Halaman 253 dari 391