Beranda blog Halaman 246

Jatah Ritase Kota Mataram Dikurangi, Imbas Pembatasan Pembuangan Sampah di TPA Kebon Kongok

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemprov NTB melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) memberlakukan pembatasan ritase pembuangan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Regional (TPAR) Kebon Kongok, Lombok Barat, hingga hampir 50 persen. Kebijakan ini berdampak langsung pada jatah ritase Kota Mataram yang kini hanya diizinkan membuang sampah satu ritase per hari.

Pengurangan ritase dilakukan sebagai langkah memperpanjang masa pemakaian landfill di TPAR Kebon Kongok. Saat ini kapasitas landfill tersisa sekitar 12.000 ton, mendekati batas desain yang ditetapkan pemerintah provinsi. Kondisi tersebut membuat pengelola perlu melakukan pengendalian ketat terhadap jumlah sampah yang masuk.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram, H. Nizar Denny Cahyadi, membenarkan adanya pembatasan tersebut. Sebelumnya Kota Mataram bisa membuang sampah hingga tiga ritase per hari, namun kini hanya satu.

“Karena ada pemberitahuan dari provinsi tentang pembatasan, sekarang kabupaten/kota hanya diberikan pembuangan sampah satu ritase per hari,” ujarnya, Senin (8/12/2025).

Menurutnya, pengurangan ritase berpotensi menambah timbunan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Sandubaya. Saat ini TPST tersebut masih dalam tahap normalisasi usai mendapat sorotan dari Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, ketika melakukan kunjungan ke gudang Bulog di Kelurahan Mandalika beberapa waktu lalu.

Berdasarkan data DLH, volume sampah yang sempat mengendap di TPST Sandubaya diperkirakan mencapai 800 hingga 1.000 ton. Dengan ritase terbatas, tumpukan sampah berpotensi meningkat jika tidak segera ditangani melalui pengurangan sampah dari sumber dan peningkatan pengolahan di tingkat lingkungan.

Pembatasan ritase tidak hanya menyasar Kota Mataram, tetapi juga Kabupaten Lombok Barat serta pengangkut sampah mandiri. Kondisi ini bahkan membuat sejumlah sopir truk sampah harus menginap di TPA karena antrean panjang untuk membuang sampah.

DLHK Provinsi NTB sebelumnya telah menerbitkan sejumlah langkah penanganan. Salah satunya, UPTD TPA Sampah Regional membatasi ritase seluruh kendaraan pengangkut sampah, baik dari DLH Kota Mataram, Lombok Barat, maupun pengangkut swasta, menjadi satu ritase per kendaraan per hari mulai 10 Desember 2025. Selain itu, sampah organik basah seperti sisa makanan (food waste) dilarang dibuang ke TPA.

Adapun jenis sampah yang tetap diperbolehkan masuk tanpa pembatasan adalah sampah terpilah seperti daun dan ranting, kayu, batok kelapa, limbah organik hasil penggilingan padi, serta sampah organik hasil pengolahan maggot.

Di sisi lain, Dinas PUPR NTB akan melakukan optimalisasi ruang landfill di kawasan TPA Kebon Kongok. Ruang tersebut nantinya hanya digunakan untuk menampung sampah residu. Pemerintah Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat juga diwajibkan memperbaiki tata kelola sampah dari sumber, mulai dari rumah tangga, hotel, restoran, area perdagangan, hingga perkantoran, dengan menerapkan pemilahan dan pengolahan sejak dari asalnya.

Langkah ini diharapkan dapat menekan jumlah sampah yang masuk ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan mengurangi beban TPA, sekaligus mendorong perubahan pola pengelolaan sampah menuju sistem yang lebih berkelanjutan. (pan)

Komisi IV DPRD NTB Sebut Jalan Provinsi di Wilayah Sekotong Mendesak Diperbaiki

Mataram (globalfmlombok.com) – Komisi IV DPRD NTB yang membidangi urusan infrastruktur segera menindaklanjuti usulan perbaikan jalan provinsi di wilayah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) bagian selatan tahun depan. Pasalnya keberadaan jalan dikawasan tersebut dinilai penting untuk menunjang konektivitas wilayah.

“Kami minta ini dirumuskan secepatnya. Tentu harapan kami di DPRD agar jalan di Sekotong ini masuk prioritas 2026,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPRD NTB Sudirsah Sujanto pada Senin (8/12/2025).

Disampaikan, jalan provinsi di wilayah tersebut cukup mendesak diperbaiki. Mulai dari peningkatan, pelebaran serta pembuatan drainase. Sebab kondisi jalan saat ini dinilai tidak layak. Selain badan jalan rusak dan ruas jalan yang sempit, kondisi itu kerap menimbulkan banjir saat hujan.

“Dan yang penting ini bukan hanya buat perekonomian masyarakat, tapi juga untuk mendukung daya investasi yang masuk ke NTB,” papar Sudirsah.

Diketahui, sejumlah mega proyek bertaraf internasional bersiap masuk ke kawasan Sekotong. Seperti rencana pembangunan Marina Bay dan kompleksnya serta rencana pembangunan Hotel Kempinski. Karena itu Komisi IV akan mengundang Dinas PUPR NTB untuk koordinasi dalam waktu dekat.

“Kami harap agar pemprov juga bisa menangkap peluang investasi ini. Kami minta supaya akses di wilayah Sekotong ini mendapatkan perhatian khusus dari PUPR NTB,” papar Sudirsah.

Ditempat yang sama Sekretaris Komisi IV DPRD NTB, Hasbullah Mulai Konco mengakui belanja modal untuk anggaran infrastruktur memang turun di APBD 2026. Belanja modal anjlok sebanyak Rp 414,3 miliar. Dari APBD Perubahan 2025 sebesar Rp 587,9 miliar, tersisa hanya Rp 173,5 miliar dalam APBD 2026 nanti.

“Memang belanja untuk infrastruktur turun. Tapi kami meminta agar ruas jalan sekotong ini bisa jadi skala prioritas,” ujar politisi PAN ini.

Ia meminta Dinas PUPR NTB segera turun survei ke lapangan. Ini penting untuk mengetahui kondisi jalan secara keseluruhan. Sehingga instansi tersebut bisa memperkirakan kebutuhan anggaran untuk perbaikan jalan provinsi itu.

“Sehingga nanti anggaran bisa disesuaikan. Bagaimana agar bisa menjadi skala prioritas. Karena ini kebutuhan mendesak kaitannya dengan pembangunan daerah bidang pariwisata,” paparnya.

Diketahui bahwa Pemkab Lobar sudah lama mengusulkan perbaikan jalan itu ke Pemprov NTB. Khususnya kawasan dari Sekotong Tengah menuju Buwun Mas hingga ke perbatasan Lombok Tengah (Loteng). Akses tersebut banyak yang rusak. (ndi)

MNI, Tersangka Kasus Dugaan Dana “Siluman” Turut Ajukan Praperadilan

Mataram (globalfmlombok.com) – Tersangka MNI menyusul dua tersangka lainnya, IJU dan HK dalam kasus dugaan dana “siluman” DPRD NTB mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Mataram.

Humas PN Mataram, Kelik Trimargo saat dikonfirmasi, Senin (8/12/2025) membenarkan pengajuan praperadilan dari tersangka MNI telah masuk. Sama seperti dua tersangka dugaan dana “siluman” sebelumnya, IJU dan HK, MNI mengajukan praperadilan untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka oleh penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB.

Melansir, laman resmi PN Mataram, politisi Partai Perindo itu terdaftar mengajukan praperadilan pada Kamis, 4 Desember 2025, dengan nomor perkara: 25/Pid.Pra/2025/PN Mtr, dengan Kepala Kejati NTB sebagai termohon.

Sidang perdana praperadilan anggota DPRD NTB itu terjadwal akan dilakukan pada Jumat, 12 Desember 2025 mendatang.

Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB, merespons pengajuan praperadilan dari dua tersangka dugaan dana “siluman” sebelumnya. Dia mengatakan, praperadilan tersebut merupakan hak dari tersangka.

Mereka antara lain, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD NTB berinisial HK. Kemudian politisi Partai Demokrat berinisial IJU dan politisi Perindo berinisial MNI.

Jaksa menjerat para tersangka dugaan dana “siluman” dengan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap ketiganya.

HK kini menjalani penahanan bersama IJU di Lapas Kelas IIA Lombok Barat sedangkan MNI ditahan di Rutan Kelas IIB Praya, Lombok Tengah.

Buka Peluang Perkembangan Penyidikan Dugaan Dana “Siluman”

Kejati NTB membuka peluang pengembangan terkait penerapan pidana dari kasus dugaan dana “siluman” DPRD NTB yang telah menetapkan tiga tersangka.

“Nanti ini kita kembangkan, masih bisa penambahan pasal pidana,” ucap Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati NTB, Muh Zulkifli Said, Senin (24/11/2025).

Aspidsus menyatakan hal tersebut saat disinggung terkait dugaan peranan orang lain dalam dugaan dana “siluman” ini. “Yang jelas, ini masih terus berkembang, kita tunggu hasil penyidikan lanjutan,” ucapnya.

Dia sedikit membocorkan informasi bahwa uang gratifikasi yang kini menjadi kelengkapan alat bukti pada tahap penyidikan ini bukan berasal dari uang negara. “Pokoknya, intinya ini bukan dari Pokir (pokok pikiran), bukan juga dari APBD,” tandasnya. (mit)

Cilok Fest Sembalun Meriahkan HUT ke-67 NTB, Gubernur Iqbal Tekankan Pembangunan Prorakyat

Selong (globalfmlombok.com)—

Suasana Rest Area Sembalun tampak semarak pada Minggu (7/12), ketika Festival Cilok Sembalun atau Cilok Fest digelar sebagai bagian dari rangkaian Hari Ulang Tahun ke-67 Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Acara yang diinisiasi Makmur Mendunia Center (MMC) NTB itu menampilkan ragam kuliner, musik, hiburan rakyat, serta stan UMKM yang memenuhi kawasan lereng Rinjani.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, hadir membuka kegiatan dan menyampaikan sejumlah capaian pembangunan selama sembilan bulan kepemimpinannya. Ia menyebut MMC, yang berpusat di Selong, sebagai mitra strategis pemerintah dalam menyosialisasikan visi NTB Makmur Mendunia kepada masyarakat.

Dalam pidatonya, Iqbal menyinggung kondisi NTB yang masih berada dalam jajaran 12 provinsi termiskin di Indonesia. Menurutnya, pemerintah provinsi menempatkan program-program prorakyat sebagai kunci untuk membawa NTB keluar dari kategori tersebut.

“Visi besar kita jelas: NTB harus keluar dari daftar provinsi termiskin. Karena itu, program yang dijalankan harus langsung menyentuh kebutuhan rakyat,” ujarnya.

Perbaikan Infrastruktur dan Program Desa Berdaya

Iqbal menyoroti perbaikan sejumlah infrastruktur, termasuk ruas Pohgading–Dasan Geres di Lombok Timur yang mengalami kerusakan selama lebih dari satu dekade.

“Alhamdulillah dalam hitungan hari jalan itu akan di-launching dalam kondisi baik, aman, dan dengan penerangan yang memadai,” katanya.

Ia mengenang laporan tenaga kesehatan soal tingginya kasus ISPA akibat debu jalan rusak, sebuah problem yang kini dapat diminimalkan berkat perbaikan jalan tersebut.

Selain infrastruktur, Iqbal memaparkan program Desa Berdaya yang menargetkan anggaran Rp300–500 juta bagi masing-masing desa, terutama 106 desa yang masuk kategori kemiskinan ekstrem. Program itu menjadi salah satu strategi mencapai target NTB bebas kemiskinan ekstrem pada 2029.

Bank NTB Kembali Salurkan KUR

Gubernur juga menyinggung pembenahan tata kelola Bank NTB. Setelah beberapa tahun mengalami pembatasan penyaluran kredit, Bank NTB kini kembali diizinkan menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

“Mulai tahun depan, Bank NTB fokus membantu UMKM dan usaha mikro. Bunganya disubsidi pemerintah provinsi,” jelasnya.

Ia mendorong pelaku usaha kecil, termasuk komunitas cilokers, memanfaatkan akses permodalan tersebut.

“Semua Kebijakan Harus Dimulai dari Kebutuhan Rakyat”

Iqbal menegaskan seluruh kebijakan pemerintah provinsi harus berpihak kepada masyarakat, bukan kepentingan birokrasi.

“Kita ingin pejabat NTB menghabiskan waktunya memikirkan rakyat, bukan kepentingan pribadi,” ujarnya.

Ia juga meminta dukungan masyarakat dalam mengawal perubahan yang tengah dijalankan. “Gangguan pasti ada, tetapi dengan niat baik dan dukungan masyarakat, insya Allah semuanya dapat kita hadapi,” katanya.

Antusiasme Tinggi Masyarakat

Perwakilan MMC NTB, Irham Jayadi, mengapresiasi dukungan Pemprov NTB dan antusiasme masyarakat. Ia menyebut tingginya jumlah pengunjung membuat panitia membuka sesi tambahan.

“Bahkan sudah ada 10 rombong lagi dengan sekitar 10 ribu cilok yang menunggu untuk memuaskan pengunjung,” ujarnya disambut tepuk tangan.

Irham juga menyampaikan kebanggaannya karena Lombok Timur untuk pertama kalinya dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan HUT ke-67 NTB.

Dorong Ekonomi Lokal di Musim Sepi Wisata

Festival Cilok di Sembalun digagas sebagai upaya menggerakkan ekonomi lokal, khususnya sektor kuliner dan pariwisata, pada masa low season ketika jalur pendakian Rinjani ditutup antara Desember hingga Maret.

Selain kuliner cilok, pengunjung menikmati hiburan musik tradisional seperti Lemor serta produk-produk khas Lombok. Sejuknya udara pegunungan membuat festival ini menjadi ruang berkumpul yang nyaman bagi keluarga, wisatawan, dan komunitas pecinta alam.

Festival Cilok Sembalun diharapkan dapat menjadi agenda rutin tahunan yang memperkuat identitas kuliner NTB sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.(r)

Gubernur NTB Tekankan Meritokrasi Saat Buka Musrenbangkom: “Berkompetisi Melalui Kinerja, Bukan Politik”

Mataram (globalfmlombok.com)-

Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhammad Iqbal, menegaskan pentingnya penerapan meritokrasi dalam sistem kepegawaian pemerintah daerah. Hal itu disampaikan saat membuka Musyawarah Rencana Pengembangan Kompetensi (Musrenbangkom) dan Rapat Koordinasi Kepegawaian di Astoria Hotel, Senin (8/12).

Menurut Iqbal, meritokrasi merupakan fondasi untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, dengan menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat. Ia menekankan bahwa proses pengembangan karier ASN harus berorientasi pada kinerja, bukan kedekatan politik.

“Kita ingin membangun sistem kepegawaian yang mendorong pegawai berkompetisi melalui kinerja, bukan pendekatan politik,” ujarnya.

Iqbal menjelaskan, NTB saat ini tengah berproses menuju penerapan manajemen talenta secara menyeluruh. Ia menyebut bahwa salah satu daerah yang sudah menjalankan sistem tersebut adalah Kabupaten Lombok Tengah.

“Mudah-mudahan tahun depan kabupaten dan kota lain juga dapat menerapkan manajemen talenta,” harapnya.

Kesempatan Karier Terbuka bagi Semua ASN

Dalam kesempatan itu, Iqbal menegaskan bahwa setiap ASN di NTB memiliki peluang yang sama dalam pengembangan karier, termasuk untuk menduduki jabatan kepala dinas. Ia menilai bahwa promosi jabatan harus sepenuhnya berdasarkan rekam jejak dan capaian kinerja.

“Silakan bekerja dengan baik. Setiap pegawai punya peluang untuk menentukan kariernya,” kata Gubernur yang lahir di Lombok Tengah tersebut.

Iqbal juga mengungkapkan bahwa dirinya beruntung memiliki hubungan baik dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI. Menurutnya, berbagai masukan dan diskusi dengan Kepala BKN menjadi sumber penting dalam memperkuat reformasi kepegawaian di NTB.

“Beliau selalu terbuka untuk berdiskusi dan memberikan nasihat untuk kemajuan NTB,” ujarnya.

Dorongan Penerapan Manajemen Talenta di Seluruh Daerah

Gubernur berharap seluruh pemerintah kabupaten dan kota di NTB dapat segera mengadopsi manajemen talenta sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas aparatur.

Acara tersebut dihadiri Kepala BKN RI, para bupati, wali kota, dan wakil bupati se-NTB yang mengikuti forum koordinasi terkait peningkatan kualitas SDM aparatur serta strategi pembangunan kompetensi ASN di daerah.

Dengan penekanan pada kinerja dan profesionalitas, Pemprov NTB menargetkan birokrasi yang lebih adaptif, transparan, dan kompetitif dalam mendukung pembangunan daerah.(r)

Pemprov NTB Luncurkan DIGIHub untuk Perkuat Transformasi Digital dan Layanan Publik

Mataram (globalfmlombok.com)—

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat meluncurkan NTB DIGIHub, portal layanan digital terintegrasi yang dirancang untuk mempercepat pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Peluncuran berlangsung Senin (8/12) di Mataram dan menjadi bagian dari upaya mewujudkan program unggulan NTB Makmur Mendunia.

Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, menyampaikan apresiasi kepada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) NTB yang telah menginisiasi pembangunan DIGIHub sebagai pusat integrasi berbagai layanan publik di daerah.

“Terima kasih atas dukungan semua pihak sehingga gagasan ini dapat direalisasikan tahun ini. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua,” ujarnya.

Iqbal menegaskan bahwa tantangan terbesar dari transformasi digital bukanlah membangun aplikasi, melainkan merumuskan konsep dan sistem kerja yang matang. Menurutnya, teknologi dapat dikerjakan oleh para ahli, tetapi penyusunan konsep membutuhkan pemahaman mendalam terhadap proses bisnis pemerintahan.

“Membuat aplikasi itu mudah. Yang sulit adalah menyusun konsepnya. Konsep yang baik harus memahami proses kerja yang kita lakukan,” kata Iqbal.

Ia menambahkan bahwa transformasi digital merupakan salah satu visi utama Pemprov NTB. Karena itu, penataan konsep SPBE menjadi langkah penting untuk membangun fondasi digital yang kuat dan berkelanjutan.

“Digitalisasi tidak membuat barang jelek menjadi bagus. Sebaliknya, barang yang sudah baik akan menjadi lebih cepat dan sederhana dengan sistem digital,” ujarnya, sembari mengingatkan perlunya kewaspadaan terhadap ancaman serangan siber.

Integrasi 30 Layanan Publik

Kepala Dinas Kominfotik NTB, Yusron Hadi, menjelaskan bahwa DIGIHub menjadi portal satu pintu yang mengintegrasikan berbagai layanan publik pemerintah daerah, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga data dan informasi strategis.

“DIGIHub memberikan kemudahan akses layanan dalam satu portal dengan cepat, transparan, dan terintegrasi,” jelas Yusron.

Hingga saat ini, sebanyak 30 layanan Pemerintah NTB telah terhubung dalam platform tersebut. Pada 2026, integrasi direncanakan diperluas hingga tingkat kabupaten/kota, terutama pada sektor pendidikan dan kesehatan.

Beberapa layanan yang akan terhubung antara lain Sistem Pendaftaran Murid Baru (SPMB), informasi ketersediaan tempat tidur dan dokter di RSUP dan RS daerah, informasi kebencanaan, lowongan kerja, kalender event, harga pangan harian, data kendaraan bermotor, hingga platform NTB Satu Data.

“Kami ingin mengusulkan nama portal ini adalah NTB DIGIHub dengan tagline ‘Satu Layanan untuk Semua’,” katanya.

Harapan untuk Layanan Publik yang Lebih Cepat dan Transparan

Yusron berharap kehadiran DIGIHub dapat menjadi fondasi layanan publik yang mudah diakses masyarakat sekaligus mendukung transformasi digital secara menyeluruh di NTB.

“Semoga portal ini dapat terus dikembangkan bersama dan didukung semua pihak demi mewujudkan layanan publik yang mudah, cepat, dan transparan,” pungkasnya.

Peluncuran DIGIHub menandai langkah strategis Pemprov NTB dalam membangun ekosistem digital yang terintegrasi, memudahkan masyarakat mengakses informasi, sekaligus memperkuat pelaksanaan SPBE sebagai bagian dari agenda besar NTB Makmur Mendunia.(r)

Tukar Poin IndiHome Kini Lebih Mudah, Pelanggan Bisa Nikmati Ragam Hadiah Menarik

Denpasar (globalfmlombok.com)—

IndiHome melalui program Telkomsel Poin memperluas kemudahan bagi pelanggan setianya untuk menukarkan poin menjadi berbagai hadiah dan layanan eksklusif. Program ini sekaligus menjadi bentuk apresiasi kepada pelanggan yang rutin melakukan pembayaran tagihan layanan internet rumah.

General Manager Household Consumer Business Region Bali Nusra, Ricky Erickson Panggabean, mengatakan bahwa IndiHome ingin memastikan nilai tambah bagi setiap transaksi yang dilakukan pelanggan.

“Program ini merupakan bentuk apresiasi kami kepada pelanggan setia yang terus mempercayakan layanan digitalnya kepada IndiHome. Kami ingin memberikan pengalaman yang lebih bernilai, tidak hanya dari layanan internet terbaik, tetapi juga dari setiap transaksi yang dilakukan,” ujar Ricky.

Mekanisme Penukaran Poin

Pelanggan IndiHome dapat menukar poin mereka melalui aplikasi MyTelkomsel untuk mendapatkan voucher belanja, diskon layanan digital, hingga berbagai produk eksklusif Telkomsel dan mitra merchant.

Tukar Telkomsel Poin untuk Merchandise

  1. Masukkan nomor layanan IndiHome (ND) pada aplikasi MyTelkomsel.
  2. Ubah akun utama ke nomor IndiHome bila terdapat lebih dari satu akun terdaftar.
  3. Pindai QR merchandise di GraPARI menggunakan Google Lens.
  4. Sistem akan mengarahkan otomatis ke aplikasi MyTelkomsel.
  5. Tekan tombol Redeem untuk menukarkan poin.

Tukar Poin untuk E-Voucher IndiHome

  1. Masuk ke aplikasi MyTelkomsel dan login.
  2. Alihkan tampilan akun ke nomor IndiHome.
  3. Pilih akun IndiHome yang ingin digunakan.
  4. Buka menu Reward dan pilih jenis e-voucher.
  5. Tekan “Tukar”, lalu konfirmasi.
  6. Cek menu Notifikasi untuk melihat detail voucher yang telah diterima.

Integrasi Poin untuk Manfaat Lebih Besar

Pelanggan kini juga dapat menggabungkan poin Telkomsel dan poin IndiHome dalam satu ekosistem melalui aplikasi MyTelkomsel.

Langkah integrasi:

  1. Buka aplikasi MyTelkomsel versi terbaru.
  2. Pilih menu Telkomsel Poin lalu Integrasikan Poin IndiHome.
  3. Masukkan ID IndiHome.
  4. Verifikasi data dan konfirmasi integrasi.

Dengan fitur ini, seluruh poin yang dikumpulkan dari berbagai layanan Telkomsel dapat dikelola secara terpusat dan digunakan untuk promo lintas layanan.

Program penukaran poin yang lebih ringkas dan terintegrasi ini diharapkan mampu memberikan pengalaman layanan yang lebih komprehensif dan menguntungkan bagi pelanggan. Semakin rutin bertransaksi, semakin besar kesempatan memperoleh beragam hadiah dan penawaran menarik dari IndiHome dan Telkomsel.

Musda JMSI NTB 2025 Digelar di Senggigi, Momentum Strategis Perkuat Posisi JMSI sebagai Konstituen Dewan Pers

Mataram (globalfmlombok.com) –

Pengurus Daerah Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Nusa Tenggara Barat memastikan pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) JMSI NTB Tahun 2025 akan digelar selama dua hari, Senin-Selasa, 8–9 Desember 2025, bertempat di Aruna Senggigi Resort and Convention, Kabupaten Lombok Barat.

Ketua JMSI NTB, Haji Boy Mashudi, menegaskan Musda menjadi forum penting untuk melakukan konsolidasi organisasi sekaligus penguatan kapasitas tata kelola JMSI di daerah, sebagaimana amanat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) hasil Musyawarah Nasional JMSI.

“Musda ini bukan sekadar agenda rutin organisasi lima tahunan, tetapi menjadi ruang strategis untuk mengonsolidasikan kekuatan JMSI NTB agar semakin solid, profesional, dan berdaya saing. Spirit yang diusung tetap sama, yaitu bikin terang Nusa Tenggara Barat, sejalan dengan semangat bikin terang Indonesia yang selama ini menjadi ruh perjuangan JMSI Pusat,” ujar Haji Boy, Minggu (7/12/2025).

Sebagai ketua periode pertama JMSI NTB, Haji Boy menyampaikan harapannya agar seluruh rangkaian Musda dapat berlangsung tertib, demokratis, dan menghasilkan keputusan terbaik untuk kesinambungan roda organisasi lima tahun mendatang.

Boy menegaskan seluruh proses dan keputusan akan sepenuhnya diserahkan kepada peserta Musda sebagai pemegang mandat organisasi.

“Apapun keputusan yang dihasilkan peserta Musda adalah yang terbaik untuk masa depan JMSI NTB. Kami siap menerima dan mendukung sepenuhnya demi kemajuan organisasi,” tegasnya.

Lebih jauh, Haji Boy menilai Musda 2025 merupakan momentum yang sangat strategis dalam memperkuat peran JMSI NTB sebagai salah satu organisasi perusahaan pers yang telah menjadi konstituen Dewan Pers.

“Ini momentum penting dan strategis bagi penguatan posisi JMSI NTB sebagai konstituen Dewan Pers. Kita ingin memastikan JMSI NTB semakin kokoh secara kelembagaan, kredibel secara profesi, dan memberi manfaat nyata bagi ekosistem pers di daerah,” tandasnya.                            

                                                                                                                                            Ungkapan senada disampaikan Muhyiddin, Ketua Pengurus Cabang (Pengcab) JMSI Kabupaten Dompu yang berharap Musda 1 JMSI akan menghasilkan perusahaan media di NTB akan semakin profesional dalam menjalankan perusahaan pers sehingga di dalamnya menghasilkan karya jurnalis yang lebih mengedepankan amanat kode etik jurnalistik.

                                                                                                                                            “Selain itu hasil Musda nanti akan membawa banyak komitment perubahan bagi JMSI NTB terutama dalam membangun ruang-ruang  kemitraan baik dengan Pemerintahan maupun swasta. Bravo JMSI NTB untuk Indonesia,”tandasnya.

Pemilihan Ketua Baru Periode 2025–2030

Sementara itu, Ketua Panitia Musda JMSI NTB 2025, Sukri Aruman, menjelaskan bahwa Musda tahun ini memiliki agenda utama pemilihan Ketua JMSI NTB periode 2025–2030.

Selain itu, forum Musda juga akan mendengarkan laporan pertanggungjawaban kepengurusan periode sebelumnya di bawah kepemimpinan Haji Boy Mashudi.

“Musda merupakan forum tertinggi organisasi di tingkat Pengurus Daerah yang dilaksanakan sekali dalam lima tahun. Di sana akan diputuskan arah kepemimpinan JMSI NTB lima tahun ke depan, termasuk evaluasi dan pertanggungjawaban pengurus lama,” jelasnya.

Sukri menegaskan, seluruh mekanisme Musda akan dilaksanakan mengacu pasal 20 AD/ART JMSI hasil Munas 2025.

Dalam aturan tersebut, Musda memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan umum dan strategis organisasi di tingkat daerah.

“Kebijakan yang ditetapkan dalam Musda tentu tidak boleh bertentangan dengan kebijakan umum dan strategis yang telah diputuskan dalam Musyawarah Nasional JMSI,” imbuhnya.

Diikuti 31 Media Siber Anggota JMSI NTB

Sukri juga membeberkan bahwa Musda JMSI NTB 2025 akan diikuti oleh 31 media siber yang telah menjadi anggota JMSI NTB.

Mayoritas peserta berstatus sebagai peninjau. Sementara untuk pemilik hak suara dalam Musda terdiri dari Pengurus Pusat, Pengurus Daerah JMSI NTB, serta Pengurus Cabang JMSI Dompu.

“Peserta dengan hak suara adalah Pengurus Pusat, Pengda NTB, dan Pengcab Dompu. Sedangkan 31 media anggota lainnya ikut sebagai peserta peninjau,” terang Sukri.

Panitia berharap kehadiran Pengurus Pusat JMSI dapat memberikan penguatan secara organisasi sekaligus memastikan seluruh proses Musda berjalan sesuai konstitusi organisasi..

“Insyaallah Pengurus Pusat akan hadir langsung untuk membuka Musda dan mengikuti seluruh rangkaian proses persidangan,” ujarnya.

Wakil Gubernur NTB Dijadwalkan Hadir

Dalam agenda pembukaan, panitia juga telah menjadwalkan kehadiran Wakil Gubernur NTB, Hj Indah Damayanti Putri, SE, MIP.

 Orang nomor dua di NTB itu direncanakan akan memberikan sambutan sekaligus menyampaikan harapan kepada pengurus JMSI NTB ke depan.

“Kami sudah mengagendakan kehadiran Ibu Wakil Gubernur NTB pada acara pembukaan Musda. Beliau akan memberikan sambutan dan harapan kepada seluruh pengurus dan peserta Musda,” ungkap Sukri.

Kehadiran unsur pimpinan daerah tersebut diharapkan semakin memperkuat sinergi antara JMSI NTB dengan Pemerintah Provinsi NTB dalam membangun ekosistem pers dan informasi yang sehat, profesional, serta berimbang.

Tidak hanya agenda pemilihan ketua dan penetapan kebijakan organisasi, Pembukaan Musda JMSI NTB 2025 juga akan dirangkaikan dengan penandatanganan kerja sama antara JMSI NTB dengan empat perguruan tinggi di NTB dalam program JMSI Goes to Campus.

Empat perguruan tinggi yang siap bermitra tersebut yakni Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Politik (FHISIP) Universitas Mataram, Institut Agama Islam Qamarul Huda (IAIQH) Bagu Lombok Tengah, IAI Hamzanwadi NW Lombok Timur, dan Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Mataram.

“Empat kampus tersebut telah kami undang dan siap menjalin kemitraan dengan JMSI NTB dalam program JMSI Goes to Campus,” kata Sukri.

Program kerja sama ini dilatarbelakangi oleh semangat bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas literasi media dan digital di kalangan mahasiswa, serta memperkuat sinergi antara dunia akademik dengan industri media siber di Nusa Tenggara Barat.

“Kami ingin kehadiran JMSI tidak hanya dirasakan di ranah industri pers, tetapi juga ikut berkontribusi dalam mencetak SDM unggul di lingkungan kampus, khususnya di bidang jurnalistik, literasi media, dan digitalisasi informasi,” jelas Sukri.

Menurutnya, kemitraan tersebut diharapkan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi kedua belah pihak, baik kampus maupun insan pers yang tergabung dalam JMSI.

“Kerja sama ini tentu diharapkan memberi manfaat nyata bagi semua pihak, terutama bagi perguruan tinggi dalam penguatan literasi media dan praktik jurnalistik yang profesional,” pungkasnya.(r)

Terima Sertifikat BNPT, Sirkuit Mandalika Jadi Kawasan Event Paling Aman di Indonesia

Praya (globalfmlombok.com) – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) nasional menetapkan Pertamina Mandalika International Circuit atau Sirkuit Mandalika sebagai salah satu kawasan event paling siap dan aman di Indonesia. Ditandai dengan diterimanya Sertifikat Keamanan level 1 dari BNPT di Jakarta pekan kemarin.

Sukses tersebut menunjukkan kesiapan Sirkuit Mandalika sebagai tuan rumah berbagai event olahraga maupun non olahraga, baik skala nasional maupun internasional. “Raihan sertifikat keamanan level 1 ini menunjukkan bahwa Pertamina Mandalika International Circuit telah memenuhi Standar Minimum Pengamanan Fasilitas Publik sesuai Peraturan BNPT No. 3 Tahun 2022,” ungkap Direktur Operasi InJourney Tourism Deevelopment Corporation (ITDC) Troy R. Warokka, dalam keteranganya, Sabtu, 6 Desember 2025

Sebelumnya, Sirkuit Mandalika menjalani proses asesmen menyeluruh oleh tim BNPT yang mencakup lima komponen utama standar minimum pengamanan. Dimulai dari pengelolaan risiko tindak pidana terorisme melalui identifikasi potensi ancaman dan langkah mitigasinya. Kemudian perencanaan pengamanan yang disusun secara terstruktur untuk seluruh area strategis sirkuit.

Termasuk pola pengamanan dalam pencegahan tindak pidana terorisme serta sistem kontrol akses dan pemantauan yang diterapkan di Sirkuit Mandalika. Terakhir, tim BNPT juga mengevaluasi rencana respons terhadap situasi darurat. Hal itu diperlukan untuk memastikan kesiapan dalam menghadapi potensi ancaman keamanan selama event berlangsung.

Komitmen Sirkuit Mandalika terhadap Keselamatan Pengunjung

Seluruh komponen utama tersebut kemudian dievaluasi keberkesinambungannya untuk memastikan bahwa standar keamanan terus ditingkatkan dari waktu ke waktu. Hasilnya, Sirkuit Mandalika dinyatakan memenuhi standar kelas nasional untuk fasilitas publik yang berisiko tinggi. Sehingga menjadikannya sebagai salah satu fasilitas publik yang paling siap dan aman.

“Capaian ini bukan hanya pengakuan teknis, tetapi juga komitmen terhadap keselamatan seluruh pengunjung dan penyelenggara acara di Sirkuit Mandalika,” imbuh Troy.

Itu semua sebagi bukti telah memenuhi standar pengamanan tertinggi. Hal itu sangat penting karena setiap tahun berbagai event nasional dan internasional berskala besar terselenggara di Sirkuit Mandalika. Mulai Asia Road Racing Championship, Porsche Carrera Cup Asia, Shell Eco Marathon GT World Challenge Asia hingga ajang balap dunia paling bergengsi, MotoGP.

Tidak sampai disitu saja, Sirkuit Mandalika juga menjadi tuan rumah beragam festival dan agenda nasional lain dan mampu menghadirkan puluhan ribu pengunjung. “Sertifikasi BNPT ini memperkuat posisi sebagai destinasi sportstainment yang tidak hanya berkualitas infrastrukturnya. Tapi juga memiliki sistem keamanan berkelas tinggi,” ujarnya.

Sekaligus makin meningkatkan kepercayaan promotor internasional dan memperluas peluang The Mandalika, lokasi Sirkuit Mandalika berada, untuk menjadi tuan rumah lebih banyak event bertaraf global lainnya. (kir)

Sopir Diminta Tidak Mainkan Ritase Tonase, Sampah Lobar Dibuang ke TPA Kebon Kongok Naik 16 Ton

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Tonase dan intensitas pembuangan sampah Lombok Barat (Lobar) ke TPA Kebon Kongok meningkat. Dari sebelum-sebelumnya sekitar 78 ton per harinya naik menjadi 94 ton per harinya. Langkah ini untuk efisiensi penggunaan BBM truk sampah ke TPA Kebon Kongok.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lobar M. Busyairi menerangkan saat ini ritase pembuangan sampah untuk Lobar ke TPA Kebon Kongok dikurangi 50 persen supaya lebih lama masa penggunaan TPA (daya tampung) tersebut. Namun pihaknya melakukan langkah antisipatif dengan menambah tonase pembuangan sampah, sehingga tonase sampah yang dibuang Lobar ke TPA pun mengalami kenaikan per harinya.

“Jika sebelum-sebelumnya, sampah dibuang ke TPA dari Lobar mulai Januari sampai September rata-rata per hari yang masuk ke TPA 78 ton per hari. Sekarang pada bulan November mengalami kenaikan hingga 94 ton per hari,” terang Busyairi akhir pekan kemarin.

Pihaknya meminta para sopir truk sampah untuk menambah tonase. Sebab yang seringkali terjadi sebelum-sebelumnya, truk belum penuh sampah, para sopir berangkat membuang sampah ke TPA. Langkah ini juga sebagai upaya pihaknya untuk mengefektifkan dan mengefisiensi dari sisi penggunaan BBM truk sampah.

Pihaknya minta para sopir agar disesuaikan, jangan sampai memainkan ritase. Pihak mengawasi dari penimbangan sampah dengan menyiapkan petugas untuk mencatat. Sopir diberikan kartu kontrol masing-masing untuk memastikan bahwa mereka mengangkut ritase dua kali sehari. Kartu itu ditandatangani Petugas TPA dan petugas DLH yang mencatat di TPA tersebut. Kontrol ini untuk memastikan mereka melaksanakan tugas.

“Karena itu kami kontrol ketat, ini upaya kami untuk perbaikan. Kita evaluasi apa yang menjadi persoalan sebelumnya, sekarang kita perbaiki,”Imbuhnya. Tahun depan pihaknya akan berhitung ulang, BBM per ritase supaya lebih irit lagi. Sesuai arahan Bupati agar perlu dilakukan efisiensi, sehingga melalui berbagai upaya dilakukan dalam rangka efisiensi. (her)