Beranda blog Halaman 243

Kasus Meninggalnya Brigadir Nurhadi, Polisi Kembali Limpahkan Berkas Perkara Tersangka M

Mataram (globalfmlombok.com) – Penyidik Ditreskrimum Polda NTB telah melimpahkan kembali berkas perkara milik tersangka M, kasus meninggalnya Brigadir Nurhadi ke Kejaksaan Negeri Mataram.

Dirreskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat pada Minggu (14/12/2025) menyebutkan, jika nanti jaksa telah menyatakan berkas perkara lengkap (P-21), proses penyerahan tersangka dan barang bukti akan berbarengan dengan hadirnya tersangka M menjadi saksi pada sidang dua tersangka lainnya.

“Saat yang bersangkutan nanti dipanggil sebagai saksi, itu nanti akan dilakukan tahap dua (penyerahan tersangka dan barang bukti),” jelasnya.

Namun ada dua kemungkinan kata Syarif, pertama proses tahap dua akan berjalan sesuai skema pertama. Namun, jika nanti ditemukan fakta di sidang dua tersangka lainnya (YG dan AC), maka berkas akan kembali kepada pihaknya untuk perubahan.

“Kalau di fakta persidangan M itu ikut terlibat, dalam pembunuhnya, maka akan dikembalikan lagi untuk penambahan pasal,” terangnya.

Saat ini, polisi masih menyangkakan tersangka M hanya dengan Pasal 221 KUHP. Yakni pasal yang mengatur tentang seseorang yang menghalangi proses peradilan. Jika di persidangan tak ada fakta baru keterlibatan langsung M dalam meninggalnya Brigadir Nurhadi, polisi akan melakukan tahap dua hanya dengan sangkaan pasal tersebut.

Sebelumnya, dua tersangka dalam kasus dugaan pembunuhan Brigadir Nurhadi ini telah lebih dahulu masuk meja hijau. Persidangan Tersangka YG dan AC kini sudah memasuki pembuktian jaksa penuntut umum (JPU) setelah eksepsi yang diajukan keduanya ditolak hakim.

Berbeda dengan M, dua tersangka ini disangkakan dengan Pasal 338 dan/atau Pasal 354 ayat (2) dan/atau Pasal 351 ayat (3) dan/atau Pasal 221 juncto Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sempat Ajukan Permohonan Perlindungan ke LSPK
Tersangka M sempat mengajukan permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Namun, LPSK memutuskan menolak pengajuan permohonan perlindungan tersebut. Keputusan itu diambil setelah LPSK menilai keterangan yang diberikan Misri tidak memenuhi standar relevansi dan konsistensi.

Tenaga Ahli LPSK, Tomi Permana, Jumat (5/12/2025) menyebutkan, penolakan tersebut setelah tim melakukan pendalaman langsung terhadap tersangka M saat ia masih ditahan di Dittahti Polda NTB.

Menurutnya, selama proses pemeriksaan, penjelasan M terkait kronologi kejadian terus berubah dan tidak selaras dengan fakta-fakta di lokasi. “Keterangannya selalu berubah-ubah. Tidak konsisten,” sebutnya.

Tomi menambahkan, M juga tidak memberikan informasi yang dapat membuka peran pihak lain dalam kasus tersebut, sehingga kesaksiannya dianggap tidak memberi kontribusi terhadap penyidikan. (mit)

Segera Disidangkan, Tiga Tersangka Perusakan DPRD NTB Jadi Tahanan Kota

Mataram (globalfmlombok.com) – Tiga tersangka dalam kasus dugaan perusakan dan penjarahan Gedung DPRD NTB saat unjuk rasa pada Sabtu (30/9/2025) akan segera disidangkan.

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Mataram, Muhammad Harun Al-Rasyid pada Minggu (14/12/2025) menyebutkan, tiga tersangka yang akan segera menjalani persidangan itu antara lain berinisial IQ, J, dan AAS.

“InsyaAllah bila tidak ada kendala hari Kamis, 18 Desember 2025 sidang pertama,” lanjutnya.

Harun menjelaskan, pihaknya sebelumnya menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti (tahap II) dari Polresta Mataram pada 24 November 2025 lalu. “Ketiga tersangka kini menjadi tahanan kota,” kata Harun.

Meskipun telah melimpahkan tiga tersangka ke Pengadilan, Harun mengaku pihaknya belum menyatakan lengkap terhadap berkas perkara lima tersangka lainnya.

“Lima tersangka lain belum lengkap (P-21),” tandasnya.

Sebelumnya, polisi menetapkan 12 tersangka pada kasus dugaan perusakan DPRD NTB saat unjuk rasa pada Sabtu (30/9/2025) itu. Rinciannya, 3 orang berinisial IP, J, RG merupakan masyarakat biasa atau pekerja swasta. 5 orang dengan inisial AAS, JE, MF, AR, IQ merupakan mahasiswa. Sedangkan 4 orang, yakni DIH, AZA, MM, dan MAH masih di usia anak.

Terhadap tersangka anak, polisi kini telah menyelesaikan perkara melalui sidang diversi yang melibatkan pihak kepolisian serta sejumlah lembaga terkait. Diversi merupakan penyelesaian kasus pidana anak di luar pengadilan dengan mengutamakan perdamaian dan pemulihan, bukan hukuman.

Di tahap penyidikan, pihak kepolisian telah mengumpulkan sejumlah barang bukti. Barang bukti tersebut merupakan barang-barang yang digunakan untuk perusakan. Juga barang-barang yang mengalami kerusakan.

Adapun barang bukti yang dikumpulkan antara lain, dua buah digital video recorder (DVR) CCTV, batu dan pecahan batako, pecahan kaca, kayu bekas terbakar. Tiang lampu taman, besi penyangga gerbang, dan flashdisk berisi rekaman video saat perusakan dan penjarahan terjadi.

Sejumlah barang bukti sempat dilakukan pemeriksaan di Lab Forensik Bali untuk mengetahui penyebab utama kebakaran.

Adapun saksi-saksi yang telah diperiksa terkait pembakaran berasal dari 14 orang satpam gedung, Bagian (Kabag) Umum dan Sekretaris DPRD NTB

Para tersangka diduga melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 170 ayat (1) dan/atau Pasal 406 KUHP. (mit)

Global FM Lombok Raih Podium Kedua di Kompetisi Jurnalistik Cerita Sasambo 2025

Sumbawa Barat, (globalfmlombok.com)-

Radio Global FM Lombok melalui portal web globalfmlombok.com meraih juara kedua dalam ajang Kompetisi Jurnalistik Cerita Sasambo 2025 yang diselenggarakan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMMAN). Penghargaan tersebut diumumkan pada Malam Anugerah Cerita Sasambo 2025 yang digelar di kawasan Batu Hijau, Sumbawa Barat, Kamis (11/12/2025).

Acara ini dihadiri jajaran manajemen AMMAN, antara lain Presiden Direktur PT Amman Mineral Internasional Arief Widyawan Sidarto, Kepala Teknik Tambang AMMAN Budi Raharjo, serta Vice President Corporate Communications AMMAN Kartika Octaviana, bersama para insan pers dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Pemimpin Redaksi Global FM Lombok Zainudin Syafari meraih podium kedua pada kategori karya tulis dengan tema Inovasi dan Teknologi wilayah Pulau Lombok melalui karya berjudul “Dari Otak Keris ke Swiss, ‘Harta Karun’ dari Perut Sumbawa Menyulut Harapan”. Plakat penghargaan diserahkan langsung oleh Arief Widyawan Sidarto.

Ia mengaku bersyukur atas capaian tersebut. Menurutnya, penghargaan ini menjadi bukti pentingnya kolaborasi antara industri dan media dalam mendorong kemajuan daerah.

“Prestasi ini kami maknai sebagai bentuk sinergi yang sehat antara dunia usaha dan media. Harapannya, tradisi baik seperti ini terus berlanjut di tahun-tahun mendatang dengan ragam kategori dan tema yang semakin luas,” ujar Faris, sapaannya.

Ia menilai, lomba jurnalistik memiliki banyak manfaat, antara lain meningkatkan kualitas jurnalisme, memacu profesionalisme jurnalis, menjadi wadah apresiasi dan motivasi, serta mendorong inovasi dan kreativitas konten, termasuk eksplorasi sudut pandang baru, pendekatan human interest, data journalism, dan storytelling multimedia.

“Karya jurnalistik yang berkualitas membantu mengawasi kebijakan publik, menyuarakan kepentingan masyarakat, dan mengedukasi publik secara konstruktif,” katanya. Selain itu, ajang seperti ini juga berperan dalam meningkatkan reputasi media, menumbuhkan budaya literasi publik, menjadi sarana evaluasi, serta memperluas jejaring dan kolaborasi antarinsan pers.

Sementara itu, Vice President Corporate Communications AMMAN Kartika Octaviana menegaskan pentingnya peran pers dalam membangun citra daerah. Ia menjelaskan bahwa ajang Karya Jurnalistik Cerita Sasambo 2025 digelar sebagai bentuk apresiasi kepada jurnalis yang selama ini menjadi penghubung antara masyarakat dan cerita-cerita kemajuan NTB.

“Kami menyelenggarakan Cerita Sasambo 2025 sebagai bentuk apresiasi tertinggi kami kepada rekan-rekan jurnalis yang telah menjadi jembatan antara pembaca dan kisah-kisah kemajuan NTB yang patut dibanggakan,” ujar Kartika.

Menurutnya, karya-karya yang dihasilkan membuktikan bahwa kolaborasi antara jurnalisme yang independen dan dunia industri dapat melahirkan narasi positif, memperkuat ekosistem pers di NTB, serta menumbuhkan rasa bangga masyarakat terhadap daerahnya.

Kompetisi ini mencakup tiga wilayah utama, yakni Lombok, Sumbawa Barat, dan Sumbawa, dan berhasil menarik partisipasi luas. Sebanyak 152 karya jurnalistik dikirimkan oleh 68 jurnalis dari 48 organisasi media.

Para peserta berkompetisi dalam dua tema utama, yakni Inovasi dan Teknologi serta Keberlanjutan dan Dampak Sosial, dengan penilaian pada Kategori Media Online dan Cetak serta Kategori Media Sosial yang mencakup konten foto, video, dan infografis.

“Kami mengucapkan selamat kepada seluruh insan pers yang karyanya mendapatkan apresiasi tertinggi, serta kepada seluruh jurnalis yang telah berpartisipasi. Karya-karya Anda telah menginspirasi kami semua,” kata Kartika.

Ajang Cerita Sasambo diharapkan terus menjadi ruang yang konsisten dalam mendorong dan merayakan jurnalisme berkualitas di NTB, sekaligus merangkai kisah-kisah kemajuan daerah Sasambo yang patut dibanggakan.(ris)

Cerita Sasambo 2025, Cermin Mutu Jurnalisme NTB dalam Mengawal Kemajuan Daerah

Sumbawa Barat (globalfmlombok.com)-

Setiap kisah kemajuan yang terukir di Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki saksi mata, salah satunya melalui para insan jurnalis. Merekalah yang merangkai narasi tentang inovasi, keberlanjutan, dan dampak nyata yang kerap luput dari pandangan.

Hari ini, di tengah antusiasme pers daerah, PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMMAN), salah satu perusahaan tambang tembaga dan emas terbesar di Indonesia resmi mengumumkan pemenang ajang apresiasi bergengsi: ‘Cerita Sasambo 2025’.

Ajang ini bukan sekadar kompetisi, melainkan sebuah penghargaan tulus atas dedikasi insan pers yang telah berani menyelami sisi lain industri pertambangan: sisi yang bertanggung jawab, penuh kemajuan, dan berdampak positif bagi masyarakat.

Vice President Corporate Communications AMMAN, Kartika Octaviana, saat malam anugerah Cerita Sasambo di Batu Hijau kamis 11 Desember 2025 menekankan pentingnya peran pers dalam membangun citra daerah. Ia menjelaskan bahwa AMMAN menyelenggarakan Ajang Karya Jurnalistik ‘Cerita Sasambo 2025’ sebagai bentuk apresiasi kepada jurnalis yang selama ini menjadi penghubung antara pembaca dan cerita-cerita kemajuan Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Kami menyelenggarakan Cerita Sasambo 2025 sebagai bentuk apresiasi tertinggi kami untuk rekan-rekan jurnalis yang telah menjadi jembatan yang menghubungkan pembaca dengan kisah-kisah kemajuan NTB yang patut dibanggakan,” ujar Kartika.

“Karya-karya ini adalah bukti bahwa kolaborasi antara dunia jurnalistik yang independen dan industri dapat melahirkan narasi positif, memperkuat ekosistem pers NTB yang berkualitas, dan tentunya, membuat masyarakat setempat bangga akan daerahnya,” tambahnya.

Antusiasme yang Melampaui Target

Kompetisi yang mencakup tiga wilayah utama – Lombok, Sumbawa Barat, dan Sumbawa – sukses menarik perhatian luar biasa. Sebanyak 152 karya jurnalistik berkualitas masuk ke meja juri yang dikirimkan oleh 68 jurnalis dari 48 organisasi media.

Para jurnalis berkompetisi dalam dua tema kunci yang menjadi fokus masa depan NTB: (1) Inovasi dan Teknologi serta (2) Keberlanjutan dan Dampak Sosial. Karya-karya terbaik dinilai dalam Kategori Media Online & Cetak serta Kategori Media Sosial (konten foto, video, infografis).

“Kami mengucapkan selamat kepada seluruh insan pers yang karyanya mendapatkan apresiasi tertinggi, dan juga kepada seluruh 68 jurnalis yang telah berpartisipasi dalam ajang karya jurnalistik Cerita Sasambo tahun ini. Karya-karya Anda telah menginspirasi kami semua.” tutup Kartika.

Ajang Karya Jurnalistik Cerita Sasambo hadir sebagai ruang yang konsisten untuk mendorong sekaligus merayakan jurnalisme NTB, dengan harapan ajang ini dapat terus tumbuh menjadi tradisi yang dibanggakan bersama dalam merangkai kisah-kisah kemajuan Sasambo.

Berikut adalah para jurnalis dan tim redaksi yang karyanya telah terpilih sebagai yang terbaik, membawa pulang kebanggaan bagi wilayah mereka:

KATEGORI MEDIA ONLINE & CETAK

  1. WILAYAH LOMBOK

Tema 1 – Inovasi dan Teknologi

 

Pemenang Jurnalis Media Judul Karya
1 Linggauni NTB IDN Times Di Balik Deru Mesin Smelter: Integrasi Teknologi Modern Dorong Efisiensi Produksi
2 Zainudin Syafari Global FM Lombok Dari Otak Keris ke Swiss, ‘Harta Karun’ dari Perut Sumbawa Menyulut Harapan
3 Nurul Hidayati Lombok Post Kenalan Yuk Inovasi Sistem 4D Blasting Amman Mineral Nusa Tenggara Yang Ramah Lingkungan

Tema 2 – Keberlanjutan dan Dampak Sosial

 

Pemenang Jurnalis Media Judul Karya
1 Agus Afryanto Lombok Insider Kisah Usaha Roti Sultan, Mitra AMMAN yang Kini Semakin Berkembang
2 Wahidi Akbar Lombok Post Menjaga Laut Merawat Masa Depan di Gili Balu
3 Muhammad Yamin NTB Satu PT AMNT, Antara Relaksasi Ekspor dan Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi NTB

  1. WILAYAH SUMBAWA BARAT

 

Tema 1 – Inovasi dan Teknologi

 

Pemenang Jurnalis Media Judul Karya
1 Abdul Faruk Lombok Post Melihat dari Dekat Smelter AMMAN, Wujud Nyata Penerapan Hilirisasi Industri Pertambangan
2 Imam Fauzan Media KSB Fase 8 Batu Hijau: Inovasi Teknologi AMMAN untuk Masa Depan Tambang
3 Sudirman Inside NTB Hi-tech Smelting AMMAN, Jalan Mulus Indonesia Rajai Produsen Tembaga Dunia

Tema 2 – Keberlanjutan dan Dampak Sosial

Pemenang Jurnalis Media Judul Karya
1 Hendra Ardiansyah Samawarea Ketika Ekspor Konsentrat AMMAN Dihentikan, Ekonomi NTB dan KSB Tertekan
2 Unang Silatang Arki FM Kolaborasi Hijau, Menanam Kesadaran dan ‘Memanen Cuan’ dari Sampah
3 Hardoni Kobar KSB Menenun Harapan dari Negeri di Atas Awan bersama AMMAN

  1. WILAYAH SUMBAWA

Tema 1 – Inovasi dan Teknologi

Pemenang Jurnalis Media Judul Karya
1 Saudi Tambora Post Inovasi Energi di Batu Hijau, Oli Bekas yang Menggerakkan Listrik Tambang
2 Fajar Rachmat Radar Sumbawa Hijau di Tengah Tambang: Upaya AMMAN Jaga Alam Batu Hijau tetap Hidup
3 Zainuddin Samawarea Tambang Elang di Sumbawa, Masa Depan Industri Tembaga dan Emas Indonesia

Tema 2 – Keberlanjutan dan Dampak Sosial

Pemenang Jurnalis Media Judul Karya
1 En Saputra Klik Sumbawa Menuju Generasi Emas, AMMAN Berhasil Turunkan Stunting 7,1 Persen di Sumbawa Barat
2 Zainuddin Samawarea Dari Laut dan Limbah, Dua UMKM Binaan Bale Berdaya Tembus Pasar Dunia
3 Ilham Syahroni Suara NTB PERTAMAS Untuk Agroforestri, Cara AMMAN Jaga Hutan di Sumbawa

  • KATEGORI MEDIA SOSIAL

Tema 1 – Inovasi dan Teknologi

Pemenang Jurnalis Media Judul Karya
1 Imam Fauzan Media KSB Dari Batuan Menuju Katoda dan Reklamasi Hijau
2 Bayu Pratama Inside Lombok Memulai Masa Depan Pertambangan dari Sumbawa Barat: Perjalanan Inovasi Teknologi
3 Deni Zarwandi Hai Lotim Inovasi Bus Cerdas AMMAN Mineral Wujudkan Transparansi dan Keselamatan Transportasi Karyawan

Tema 2 – Keberlanjutan dan Dampak Sosial

Pemenang Jurnalis Media Judul Karya
1 Khairuddin Arki FM SMP 6 Taliwang Tanamkan Karakter

Lewat Kelola Sampah

2 Imam Fauzan Media KSB Lahan Bekas Tambang Batu Hijau di Sumbawa Barat Sekarang Sudah Hijau Lagi
3 Linggauni NTB IDN Times Tenun Mantar Berseri: Warisan Perempuan

dari “Desa di Atas Awan“

NTB Luncurkan “Zero Down Time” Pertama di Indonesia, Listrik Tanpa Kedip Hadir di Kantor Gubernur

Mataram (globalfmlombok.com)-

Pemerintah Provinsi NTB bersama PT PLN (Persero) meresmikan penerapan Zero Down Time di kawasan Kantor Gubernur, Jumat (12/12/2025). Ini sebuah terobosan yang menjadikan NTB sebagai provinsi pertama di Indonesia yang mengimplementasikan sistem tanpa kedip (zero downtime) di pusat pemerintahan. Program ini diproyeksikan menjadi role model nasional bagi provinsi lain di Indonesia.

Gubernur NTB Dr. Lalu Muhamad Iqbal, menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada PLN atas dukungan penuh dalam berbagai event strategis di NTB. 

“PLN adalah pahlawan pada setiap kerja besar yang kami laksanakan di NTB. Hampir semua kegiatan besar bisa berjalan, karena dukungan luar biasa dari teman-teman PLN”, ujarnya.

Gubernur Iqbal menegaskan dengan meningkatnya frekuensi kegiatan besar di Kantor Gubernur, kebutuhan akan suplai listrik stabil semakin krusial. 

“Ke depan, PLN di NTB kedip saja tidak boleh, apalagi mati. Karena kantor gubernur kini menjadi venue banyak event besar dan kegiatan semacam ini energi positif”, tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Iqbal memaparkan pula visi besar kerja sama regional antara Bali, NTB dan NTT yang kini dikemas dalam Forum Kerja Sama Regional Bali, NTB dan NTB (KRBNN). Forum ini memiliki dua klaster utama yaitu integrasi dan cooperation, mencakup sektor energi, pariwisata dan rantai pasok.

Salah satu agenda strategis forum ialah pembangunan Super Grid Bali, NTB dan NTT, guna membentuk kawasan distribusi energi mandiri. 

“Kami ingin ke depan Bali tidak lagi tergantung jaringan Jawa. Bali memakai energi hijau dan kami di NTB-NTT yang memproduksinya”, jelas Gubernur Iqbal.

NTB dan NTT disebut memiliki cadangan energi terbarukan raksasa. Hanya dari 77 bendungan di NTB, potensi floating solar panel dapat menghasilkan ratusan megawatt listrik hijau. Belum termasuk PLTS darat, geothermal hingga micro-hydro.

Gubernur Iqbal menyebut telah berkomunikasi dengan Pemerintah Singapura dan Inggris. Singapura sudah menyatakan kesiapan melakukan visibility study pada tahun 2026.

Komisaris Independen PLN Prof. Ali Masykur Musa, menegaskan Zero Down Time bukan hanya pencapaian teknis, tetapi memiliki makna spiritual. 

“Melalui Zero Down Time, kita melihat bagaimana menghadirkan cahaya yang tidak pernah pudar. PLN tidak boleh berkedip, sebagaimana matahari tidak berkedip hingga hari kiamat”, tuturnya.

Prof. Ali menegaskan listrik bagian dari kebutuhan dasar umat, sebagaimana disebutkan dalam hadits yaitu alam, air dan energi harus dirasakan rakyat.

“Mengurus listrik bukan sekadar angka. Ini pekerjaan religius. Dunia dapat, akhirat dijemput melalui pengabdian kepada negeri”, ucapnya.

Dirinya mengapresiasi kerja keras para insan PLN, termasuk di Sumatera Utara, Aceh dan Sumatera Barat yang sedang memulihkan jaringan kelistrikan. 

“PLN berikan pelayanan terbaik. Bangun daya saing dan hadir sebagai solusi. Mandat kita bukan hanya menyalakan lampu, tetapi menyalakan masa depan anak bangsa”, tandasnya.

Dalam pada itu, Direktur Distribusi PLN Asyadany Ghana Akmalaputri, menegaskan Kantor Gubernur NTB kini menjadi salah satu kawasan dengan tingkat keandalan listrik tertinggi di Indonesia.

Disebutkannya, kawasan itu kini disuplai oleh dua gardu induk, empat penyulang, lapisan proteksi berlapis hingga sistem changeover switch berbasis GPS yang menghasilkan suplai listrik tanpa kedip.

“Ini bukan hanya bebas padam, tapi bahkan tanpa kedip. Ini komitmen publik bahwa pusat pemerintahan harus punya keandalan tertinggi”, tegasnya.

Dirinya mengungkapkan kekaguman terhadap Integrasi Control Center UP2B, yang menggabungkan pusat kendali transmisi, distribusi dan surveillance CCTV dalam satu gedung. Provinsi NTB, lanjutnya, menjadi pilot project nasional sebelum replikasi ke provinsi lain.(ris/r)

Tiga Gili Jadi Wajah Indonesia, Pemerintah Pusat Perbolehkan Pemekaran Kecamatan Gili Melalui Jalur Khusus

Tanjung (globalfmlombok.com) – Sejumlah pejabat Pemkab Lombok Utara dengan DPRD Lombok Utara, berkunjung ke pemerintah pusat untuk berkonsultasi terkait ikhtiar pemekaran kecamatan tiga Gili (Tramena). Disebutkan, sejumlah urusan lintas Kementerian dan lembaga yang hadir pada rapat tersebut, memberi dukungan dengan dimana ruang pemekaran ditempuh melalui jalur “khusus”.

Wakil Ketua DPRD Lombok Utara, I Made Karyasa, S.Pd.H., MM., Kamis (11/12/2025) mengungkapkan, dirinya menjadi utusan lembaga DPRD untuk menghadiri rapat tersebut. Kelancaran proses pembentukan kecamatan Gili di tingkat Kabupaten nantinya, akan melibatkan DPRD baik menyangkut regulasi, maupun kebijakan politis di legislatif.

“Setelah kami bertemu dengan sejumlah pejabat urusan berbagai Kementerian/Lembaga di Kemendagri, semua pejabat pusat yang hadir memberi dukungan. Bahkan, utusan Kementerian Kehutanan menyebut bahwa Gili adalah Wajah Indonesia di mata dunia,” ungkap Karyasa.

Makna dari penyampaian Kementerian Kehutanan tersebut, sambung dia, seluruh pelayanan yang ada di 3 Gili menjadi representasi pelayanan baik Kabupaten, Provinsi, bahkan representasi pelayanan pemerintah pusat.

Dalam pertemuan tersebut, lintas Kementerian dari KKP, Perhubungan, Kehutanan, Kemendagri, menilai tiga Gili diperbolehkan menjadi Kecamatan tersendiri. Hanya saja, untuk mencapai status Kecamatan baru tidak bisa dilakukan melalui jalur normatif. Misalnya dengan memenuhi syarat jumlah desa, luas wilayah dan jumlah penduduk.

Sebaliknya, pembentukan kecamatan Gili menjadi kecamatan baru dapat dilalui dengan jalur khusus yakni melalui Peraturan Presiden (Perpres). Tentu, kata Karyasa, untuk meyakinkan pusat guna menerbitkan Perpres, dibutuhkan kekompakan semua pihak, baik eksekutif, legislatif, lebih-lebih masyarakat di tiga Gili sendiri.

“Tetap harus ada syarat administratif yang harus dipenuhi, misalnya kita melakukan pemekaran desa di masing-masing Gili lebih dulu. Kemudian, seluruh masyarakat Gili, dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dsn warganya, harus kompak mendukung pemekaran dengan memberi tanda tangan persetujuan,” paparnya.

“Kita tahu bahwa secara normatif syarat kecamatan di Gili tidak terpenuhi, maka pendekatan politik agar pemekaran ini bersifat instruktif Top down, maka harus ada Perpres,” sambungnya.

Dalam hal ini, politisi PDIP ini mengajak semua pihak untuk mulai menyiapkan satu demi satu persyaratan. Selain itu, penting bagi dia, agar 30 Anggota DPRD Lombok Utara, melakukan pendekatan politik kepada masing-masing Pimpinan Partai di DPRD NTB, DPR RI hingga ke DPP agar membantu mempercepat keluarnya Perpres.

Langkah politik ini menurut dia, dinilai yang lebih efektif mengingat banyak regulasi yang perlu penyesuaian atau bahkan dihapus. Karyasa menyebut, status kawasan 3 Gili sebagai kawasan Hutan diantaranya yang harus dicabut oleh Kementerian terkait.

“Kalau kita mengurus secara normal, akan terhambat karena kecamatan Pemenang yang ditinggalkan oleh Gili tidak memenuhi syarat 5 desa. Tetapi ruang yang diberikan pusat adalah pendekatan dengan Perpres, agar pemekaran Kecamatan Gili berstatus perintah pusat sebagai Kecamatan Khusus,” terangnya.

Dirinya optimis, kendati perjalanan untuk menuju Kecamatan Gili masih relatif panjang, namun visi dan cita-cita ini dinilai akan terwujud pada waktunya. Hanya saja, Pemda khususnya eksekutif diharapkan lebih cekatan dalam mempersiapkan berbagai persyaratan awal yang harus dipenuhi.

“Penting juga bagi Bupati untuk melakukan komunikasi dengan Pak Gubernur agar Pemekaran Kecamatan Gili dapat dibantu. Komunikasi lanjutan dengan DPRD menyangkut Perda-Perda, juga harus intens. Agar rancangan regulasi pendukung tidak terganjal karena lupa diusulkan atau bahkan tidak ada anggaran pembahasan,” tandasnya. (ari)

12 Finalis Puteri Indonesia NTB 2026 Melaju ke Malam Grand Final

Mataram (globalfmlombok.com) – Yayasan Puteri Nusa Tenggara Barat telah menetapkan 12 finalis untuk melaju pada malam puncak pemilihan Puteri Indonesia NTB tahun 2026 yang akan digelar pada Minggu, 14 Desember 2025. Setelah melewati masa pembekalan dan kompetisi yang ketat, 12 finalis dari berbagai daerah di NTB kini siap memperebutkan mahkota prestisius.

Mereka adalah Urwatun Hairunisa asal Kabupaten Bima, Radiatul Luthfiyah Doelhaq dari Kota Bima, Nadhira Nurrahmah Buhari asal Mataram, Khotin Salwa dari Lombok Utara. Selanjutnya ada Wanda Nabila asal Mataram,bAnanda Gistha Canthika, Dompu, Dwi Hilyati Aulia, Mataram.

Kemudian ada Nungki Andriani Astuti dari Lombok Timur, Kieran Puti Paloma Dyonitha asal Mataram, Denisyariful Muawadah dari Lombok Timur, Elsiana Hafsani dari Lombok Timur, dan Ni Made Hikari Sri Parameswari asal Mataram.

Ketua Yayasan Puteri Nusa Tenggara Barat, Drg. Farida Istiarini, Sp.Ort, mengatakan, pemilihan Puteri Indonesia NTB 2026 telah memasuki tahap paling krusial, yaitu mencari satu orang untuk membawa nama NTB ke kancah nasional. Dengan tema “A Touch of the Beauty: Sasambo Culture”, seluruh agenda menjelang malam Grand Final dipersiapkan untuk menonjolkan kecantikan, kecerdasan, dan kekayaan budaya NTB yang berakar pada keberagaman Suku Sasak, Samawa, dan Mbojo (Sasambo).

“Pemilihan Puteri Indonesia NTB bukan sekadar kontes kecantikan, namun ajang pencarian duta daerah yang cerdas, berkarakter, dan memiliki kepedulian sosial tinggi. Kami optimistis Puteri Indonesia NTB yang terpilih akan mampu membawa nama baik NTB di panggung Nasional dan bahkan dunia,” ujarnya, Kamis, 11 Desember 2025.

Menurutnya, malam menuju Grand Final menjadi momentum penting bagi para finalis untuk memperlihatkan kualitas terbaik sebelum penobatan.

“Pemilihan Puteri Indonesia NTB 2026 bukan sekadar kontes kecantikan. Ajang ini bertujuan untuk: menghadirkan duta perempuan muda yang cerdas, berkarakter, dan memiliki kepedulian sosial; mempromosikan pariwisata NTB — termasuk Lombok, Sumbawa, dan seluruh pesona budaya daerah,” sambungnya.

Ia menambahkan, ajang ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung program pengembangan perempuan dan generasi muda di NTB. Sejak tahap awal, puluhan kandidat dari seluruh kabupaten/kota di NTB telah mengikuti audisi, pembekalan, dan seleksi berbasis advokasi sosial, intelegensia, serta penampilan.

Pemenang Puteri Indonesia NTB 2026 nantinya akan membawa advokasi daerah ke tingkat nasional sekaligus menjadi perwakilan resmi NTB dalam ajang Puteri Indonesia 2026.

Para finalis tahun ini hadir dengan latar belakang yang beragam—mulai dari mahasiswa, aktivis, profesional muda, hingga pelaku UMKM—yang semuanya membawa visi, advokasi, serta kontribusi nyata bagi NTB. Pemenang akan diumumkan pada malam Grand Final dan akan menyandang gelar Puteri Indonesia NTB 2026, sekaligus mendapat kesempatan mengikuti karantina nasional Puteri Indonesia 2026 di Jakarta. (era)

Bakesbangpoldagri NTB Gelar Sosialisasi Pengelolaan dan Pelaporan Bantuan Keuangan Parpol 2025

Mataram (globalfmlombok.com) —  Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) NTB menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pengelolaan dan Pelaporan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2025. Acara ini bertempat di Aula Ramayana Hotel Puri Saron, Rabu, 10 Desember 2025. Acara yang berlangsung mulai pukul 14.00 Wita ini dihadiri oleh pengurus partai politik tingkat provinsi serta unsur perangkat daerah terkait.

Kegiatan diawali dengan laporan Ketua Panitia yang disampaikan oleh Kabid Poldagri Bakesbangpoldagri NTB. Laporan ini menekankan pentingnya pemahaman teknis bagi parpol. Dengan ini, pengelolaan dan pelaporan dana bantuan keuangan dapat dilakukan secara akuntabel dan tepat waktu.

Kepala Bakesbangpoldagri NTB, Ruslan Abdul Gani menegaskan bahwa transparansi dan tata kelola keuangan parpol adalah elemen penting dalam memperkuat demokrasi di tingkat daerah. Dalam sambutannya, ia memaparkan bagaimana kebijakan pemerintah dalam pemberian bantuan keuangan kepada partai politik.

‘’Dasar hukum, mekanisme penyaluran serta kewajiban pelaporan penggunaan dana untuk pendidikan politik masyarakat,’’ ujarnya.

Materi kedua disampaikan oleh Inspektorat NTB dengan tema “Pengawasan dan Audit Bantuan Keuangan Partai Politik: Mencegah Penyimpangan, Menjamin Akuntabilitas.” Penyaji menekankan perlunya kepatuhan parpol terhadap standar audit dan pentingnya sistem pelaporan yang tertib.

Sesi terakhir disampaikan oleh BPKAD NTB dengan judul “Tata Cara Penyaluran dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik.” Materi ini menjelaskan alur administrasi, ketentuan teknis pertanggungjawaban serta solusi atas kendala yang sering muncul dalam proses pelaporan.

Kegiatan ini menjadi langkah penting dalam memastikan pengelolaan bantuan keuangan parpol di NTB berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi yang berlaku. Semua peserta berkomitmen untuk meningkatkan tata kelola internal demi memperkuat kualitas demokrasi daerah. (era/*)

Sikapi TPA Kebon Kongok “Overload”, Bupati Lobar Siapkan Solusi Konkret Melalui Teknologi Masaro

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini, menyiapkan solusi konkret dalam menyikapi kondisi TPA Kebon Kongok yang overload sampah. Solusi yang dilakukan Pemkab Lobar melalui sistem Manajemen Sampah Zero Waste (Masaro) atau sistem dan teknologi pengelolaan sampah yang menghasilkan zero waste.

Pemkab membangun Masaro di dua kecamatan yakni Lingsar dan Batulayar. Masaro ini akan melayani empat kecamatan. Bupati Lobar H Lalu Ahmad Zaini mengatakan, keberadaan Masaro di kawasan Senteluk ditujukan mengkaver sampah yang dihasilkan di daerah wisata Kecamatan Batulayar maupun Gunungsari. Masaro ini akan lebih mengefisienkan waktu dan biaya untuk mengangkut dan membuang ke TPA Regional Kebon Kongok yang jauh.

Sama halnya dengan yang di PDU Lingsar yang bisa menyelesaikan masalah sampah di kawasan Lingsar dan Narmada. “Sehingga tidak perlu diangkut ke TPA, berapa biaya BBM bolak balik dipergunakan. Jadi lebih efisien,” jelasnya.

Melalui langkah ini strategi Pemkab Lobar untuk mengurangi pembuangan sampah ke TPA Kebon Kongok. Sebab, pengolahan Masaro itu lebih ramah lingkungan dan produk yang dihasilkan berupa pupuk organik.”Sehingga ke depan angkutan sampah bisa kita kurangi,” ucapnya.

Tidak sampai di situ, LAZ berencana menerapkan kebijakan membayar tarif angkut sampah yang dibawa masyarakat ke Masaro. Sehingga, Pemda tidak perlu mengambil sampah, namun membayar tarif angkut baik masyarakat, kelompok, maupun perusahaan.

“Jadi Pemda membayar, misalnya per ritase. Umpamanya, misal perusahaan A bawa berapa ritase, nanti akan dibayar per bulanan,” ujarnya menerangkan rencananya.

Selain meminta progres perakitan Masaro dipercepat, LAZ juga meminta pihak Dinas mempercepat pembuatan akses jalan menuju TPST Masaro Senteluk agar tidak lagi melalui permukiman warga. (her)

KPK Ingatkan Dewan, Jangan Main-main dengan Dana Pokir

Mataram (globalfmlombok.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia mengingatkan tim anggaran DPRD Kota Mataram, agar tidak main-main dengan dana pokok-pokok pikiran. Kasus di Kabupaten Lombok Barat dan Pemprov NTB, dinilai menjadi pembelajaran.

Kasatgas Korsup Wilayah V KPK RI Dian Patria menegaskan, Kota Mataram telah menyandang gelar kota percontohan anti korupsi. Gelar ini menjadi beban moral, sehingga jangan sampai ada kasus korupsi. Pihaknya hadir mencari kabupaten/kota yang mau berubah dan Kota Mataram memiliki cikal-bakal tersebut.

Artinya, kolaborasi telah dibangun dengan Kantor ATR/BPN, Perpajakan, dan lain sebagainya. “Kami melihat Kota Mataram memiliki cikal bakal mau berubah,” terang Dian Patria ditemui usai rapat tertutup di Ruang Kenari Kantor Wali Kota pada, Rabu, 10 Desember 2025.

KPK mengingatkan penggunaan dana pokir di Mataram harus sesuai ketentuan. Rapat di Kabupaten Lombok Barat dan Pemprov NTB,sebenarnya telah diingatkan anggota Dewan agar tidak main-main dengan anggaran pokir. Faktanya, aparat penegak hukum mengusut dan menetapkan tersangka. “Saat rapat hadir Bupati,Sekda, ketua DPRD dan lain sebagainya. Di Provinsi juga gitu hadir lengkap ada Ibu Baiq. Setelah kami pulang ada yang dipanggil APH, ternyata ada masalah. Bahasanya ada dana siluman,” sesalnya.

Komisi Antirasuah tidak ingin ada tipu-tipu. Oleh karena itu, anggota DPRD Kota Mataram jangan melakukan hal itu, terutama Pokir hibah uang tidak boleh ada lagi.

Dian menegaskan KPK akan mendukung sepenuhnya gelar yang disandang Kota Mataram sebagai kota percontohan anti korupsi. Meskipun ada tantangan pengurusan izin melalui pemerintah pusat dan kebijakan lain tentang kawasan ekonomi khusus. Kebijakan itu tentang penghapusan pajak atau pengurangan pembayaran pajak ke daerah. KPK kata Dian Patria, akan mengambil peran membantu pemerintah daerah. “Tidak boleh Kepres mengalahkan undang-undang. Nanti kami yang akan mengambil peran,” ujarnya.

Selain menyoroti dana pokir, KPK juga melihat pengelolaan aset oleh Pemkot Mataram. Prasarana Sarana Utilitas di komplek perumahan, aset kendaraan telah dikembalikan ke daerah,termasuk aset Lapangan Malomba.

Disinggung mengenai kecendrungan Dewan lebih menguasai pengalokasian dana pokir, sehingga OPD tidak berani dan tidak bisa berbuat apa-apa? Dian menegaskan, dewan hanya menitipkan aspirasi yang diserap ke masyarakat melalui program ke masing-masing perangkat daerah. Selanjutnya, OPD melaksanakan berdasarkan program di dinas. “Kecuali, pimpinan OPD mau masuk penjara sendiri tidak masalah. Mereka yang jalani program. Jangan mau diatur-atur oleh dewan,” tegasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPRD Kota Mataram Abdul Malik mengatakan, program pokok-pokok pikiran adalah hasil reses yang dibahas bersama eksekutif melalui musyawarah pembangunan bermitra masyarakat dan masuk dalam RKPD serta diterjemahkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. (cem)