Beranda blog Halaman 242

Pengurus PWI NTB Dilantik, Tantangan Disrupsi Digital dan Target HPN 2027 Mengemuka

globalfmlombok.com
-
0
Pengurus PWI NTB Dilantik, Tantangan Disrupsi Digital dan Target HPN 2027 Mengemuka

Mataram (globalfmlombok.com)—

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memasuki babak baru. Pengurus PWI NTB masa bakti 2025–2030 resmi dilantik oleh Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir di Hotel Lombok Raya, Mataram, Jumat (19/12/2025), di tengah tantangan besar disrupsi digital yang kian menggerus ekosistem pers arus utama.

Pelantikan tersebut dihadiri Sekretaris Jenderal PWI Pusat Zulmansyah Sekedang, Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri, unsur forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda), serta para tokoh pers di NTB.

Dalam sambutannya, Ahmad Munir menegaskan pentingnya menjaga jati diri pers nasional di tengah dominasi algoritma platform digital global. Menurut dia, sejarah panjang PWI menunjukkan bahwa organisasi wartawan tidak pernah terpisah dari perjalanan bangsa.

“PWI lahir pada 9 Februari 1946 sebagai alat perjuangan bangsa. Sejak era Presiden Soekarno hingga Presiden Prabowo, PWI selalu menjadi bagian dari struktur strategis pembangunan nasional,” kata Munir.

Ia juga menyinggung dinamika internal yang sempat terjadi di tubuh PWI. Namun, melalui Kongres Persatuan pada Agustus 2025, PWI kembali bersatu dan siap melangkah ke depan.

“Setelah kongres persatuan, tugas kita kini adalah menjaga marwah pers nasional. Di tengah gempuran algoritma media sosial, kode etik jurnalistik harus tetap menjadi pembeda utama,” ujarnya.

Munir menekankan bahwa produk jurnalistik tidak bisa disamakan dengan konten media sosial yang bebas nilai. Pers, menurut dia, memiliki tanggung jawab moral untuk menghadirkan informasi yang akurat, mencerahkan, dan mendidik publik.

Ketua PWI NTB terpilih Ahmad Ikliludin menyatakan pelantikan ini menjadi titik awal penguatan kualitas pers di daerah. Ia menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi NTB atas dukungan fasilitas sekretariat yang dinilai penting sebagai simbol eksistensi organisasi wartawan.

“Kami berkomitmen meningkatkan kompetensi wartawan serta membangun sinergi dengan pemerintah daerah, BUMD, dan sektor swasta, tanpa mengorbankan independensi pers,” kata Ikliludin.

Selain itu, PWI NTB juga menargetkan pencalonan NTB sebagai tuan rumah Hari Pers Nasional (HPN) 2027. Menurut Ikliludin, NTB memiliki pengalaman dan modal yang kuat setelah sukses menjadi tuan rumah HPN 2016.

“Gubernur menantang kami untuk kembali mengajukan NTB sebagai tuan rumah HPN 2027. Kami siap mengulang kesuksesan tersebut,” ujarnya.

Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri menyambut baik pelantikan pengurus baru PWI NTB dan menyatakan dukungan terhadap rencana pencalonan HPN 2027. Ia menegaskan bahwa kritik pers merupakan bagian penting dalam proses pemerintahan.

“Kritik wartawan adalah cermin bagi pemerintah. Kami tidak ingin hanya menerima pujian, tetapi juga catatan dan masukan agar berbagai persoalan di masyarakat bisa dituntaskan,” kata Indah.

Terkait dukungan fasilitas, pemerintah daerah, menurut Indah, terbuka memberikan hibah untuk sekretariat PWI NTB selama gedung tersebut dimanfaatkan secara produktif dan memberi dampak positif bagi kemajuan daerah.

Pelantikan pengurus PWI NTB tersebut dirangkaikan dengan pembukaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) PWI NTB 2025 yang akan menyusun program kerja organisasi untuk lima tahun ke depan.(ris)

Rangkaian HUT ke-67 NTB, Global FM Lombok Raih Juara I Lomba Berita Feature

globalfmlombok.com
-
0
Rangkaian HUT ke-67 NTB, Global FM Lombok Raih Juara I Lomba Berita Feature

Mataram (globalfmlombok.com)—

Radio Global FM Lombok menorehkan prestasi di ajang jurnalistik tingkat provinsi. Pemimpin Redaksi Global FM Lombok, Zainudin Syafari, meraih Juara I Lomba Penulisan Berita Feature yang diselenggarakan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-67 Provinsi NTB, Desember 2025.

Karya jurnalistik yang mengantarkan Zainudin Syafari ke podium tertinggi berjudul “Potret Simbiosis di Kaki Rinjani; Kopi, Hortikultura, dan Wisata yang Saling Bertaut”. Feature tersebut menyoroti keterhubungan sektor pertanian dan pariwisata di kawasan Sembalun Lombok Timur yang tumbuh saling menguatkan.

Penyerahan hadiah berlangsung pada Jumat (19/12/2025) di Upnormal Mataram. Acara tersebut dihadiri Kepala Diskominfotik NTB Yusron Hadi, serta dewan juri yang terdiri atas jurnalis senior dari berbagai media nasional dan daerah, yakni H. Khaerul Anwar (mantan jurnalis Kompas), H. Supriyanto Khafid (mantan jurnalis Tempo), dan Raka Akriyani (jurnalis Suara NTB).

Zainudin Syafari mengapresiasi penyelenggaraan lomba jurnalistik tersebut. Menurut dia, kompetisi semacam ini penting untuk menjaga semangat berkarya di kalangan jurnalis daerah.

“Kegiatan ini memberi spirit dan dorongan bagi jurnalis di NTB untuk terus menghasilkan produk jurnalistik yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Faris, sapaan akrabnya.

Pada lomba yang sama, Juara II diraih Idham Khalid dari Tribun Lombok, sementara Juara III diraih Linggauni dari IDM Times NTB.

Kepala Diskominfotik NTB, Yusron Hadi, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemenang. Ia menegaskan, lomba penulisan feature ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah mendorong kreativitas dan inovasi media dalam menyampaikan informasi publik.

“Semangatnya adalah memperkuat komunikasi publik, agar apa yang dikerjakan organisasi perangkat daerah dapat tersampaikan secara utuh, menarik, dan mudah dipahami masyarakat,” kata Yusron.(ris)

Talkshow Refleksi 2025: NTB Bangun Fondasi, Tatap Pertumbuhan Ekonomi 2026

globalfmlombok.com
-
0
Talkshow Refleksi 2025: NTB Bangun Fondasi, Tatap Pertumbuhan Ekonomi 2026

Mataram (globalfmlombok)—

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menatap tahun 2026 dengan optimisme, setelah sepanjang 2025 meletakkan fondasi kebijakan yang dinilai kuat dan berkelanjutan. Optimisme itu mengemuka dalam Program Talkshow Refleksi 2025, Menatap 2026 yang digelar di Upnormal Mataram, Jumat (19/12/2025).

Talkshow tersebut menghadirkan Koordinator Tim Tenaga Ahli Gubernur NTB, Dr. Adhar Hakim, ekonom Universitas Mataram Dr. Iwan Harsono. Dalam kesempatan tersebut hadir pula Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) NTB Dr. Yusron Hadi.

Ekonom Universitas Mataram, Iwan Harsono, menilai dokumen perencanaan pembangunan NTB periode 2025–2029, khususnya RPJMD, sebagai dokumen yang luar biasa karena menghadirkan faktor produksi baru yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Saya mengamati RPJMD NTB 2025–2029 sangat kuat. Dalam pikiran saya, ada faktor produksi baru yang mendorong pertumbuhan. Ini menunjukkan komitmen pimpinan daerah,” ujar Iwan.

Menurut dia, sepanjang 2025 Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal dan Indah Dhamayanti Putri, telah meletakkan fondasi pembangunan melalui prinsip meritokrasi, yang diperkuat dengan penetapan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), serta penyusunan RPJP dan RPJMD.

Iwan menyoroti dua program utama yang dinilai strategis bagi pertumbuhan ekonomi NTB, yakni Program Desa Berdaya dan rencana pembangunan infrastruktur port to port dari Pelabuhan Lembar hingga Pelabuhan Kayangan.

“Secara teori ekonomi, Desa Berdaya merupakan basis pertumbuhan inklusif. Pertumbuhan dimulai dari desa dengan efek pengganda yang besar,” katanya.

Keunggulan program tersebut, lanjut Iwan, terletak pada basis data yang kuat, pendampingan berkelanjutan, serta desain graduasi yang jelas bagi desa-desa sasaran. Sementara itu, pembangunan infrastruktur port to port dinilai mampu meningkatkan efisiensi logistik, memangkas waktu tempuh, dan mendorong aktivitas ekonomi antarpulau.

“Jika konektivitas Lembar–Kayangan berjalan optimal, efisiensi waktu dan biaya akan meningkat. Infrastruktur seperti ini sangat menentukan pertumbuhan,” ujarnya. Ia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi NTB dapat mencapai 6,9 persen pada 2026.

Sementara itu, Koordinator Tim Tenaga Ahli Gubernur NTB, Adhar Hakim, menjelaskan bahwa pemerintah daerah saat ini memprioritaskan penguatan sistem birokrasi sebagai fondasi utama pembangunan.

“Kami sedang membangun sistem birokrasi terlebih dahulu. Karena itu, pilihan yang kami ambil memang tidak populer, yakni penataan SOTK,” kata Adhar.

Ia merinci, jumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dipangkas, begitu juga unit pelaksana teknis (UPT) akan dikurangi. Langkah tersebut, menurut Adhar, menghasilkan efisiensi anggaran hingga sekitar Rp 200 miliar yang kemudian dialokasikan untuk percepatan kinerja pembangunan.

Adhar juga menyampaikan tiga agenda utama Pemprov NTB, yakni penanggulangan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan pariwisata berkualitas. Ketiga agenda tersebut, meskipun ditempuh melalui pendekatan mendasar dan bertahap, mulai menunjukkan hasil.

“Angka kemiskinan turun dari 11,91 persen menjadi 11,78 persen. Ketahanan pangan juga membaik, tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang naik menjadi 128,37 poin pada November 2025, ditopang oleh peningkatan produksi padi,” ujarnya.

Usai sesi diskusi, kegiatan dilanjutkan dengan inaugurasi dan penyerahan hadiah kepada para pemenang lomba penulisan feature, lomba fotografi, dan lomba video PPID NTB dalam rangka peringatan HUT ke-67 Provinsi NTB tahun 2025.

Kepala Diskominfotik NTB, Yusron Hadi, mengatakan refleksi akhir tahun ini menjadi modal penting untuk menatap 2026 dengan keyakinan.

“Kita menatap 2026 dengan optimisme. Banyak catatan dan masukan dari para narasumber yang mudah-mudahan menjadi energi positif bagi pembangunan NTB ke depan,” katanya.

Ia menambahkan, apresiasi kepada para pemenang lomba merupakan upaya mendorong kreativitas dan inovasi media, fotografer, serta PPID agar semakin kreatif dalam menyampaikan program dan kinerja pemerintah daerah kepada masyarakat.

“Semangatnya adalah memperkuat komunikasi publik, agar apa yang dikerjakan OPD dapat tersampaikan secara utuh dan menarik kepada masyarakat,” ujar Yusron.(ris)

Pengurus PWI NTB Periode 2025-2030 Dikukuhkan

globalfmlombok.com
-
0
Pengurus PWI NTB Periode 2025-2030 Dikukuhkan

Mataram (globalfmlombok.com) – Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Ahmad Munir mengukuhkan kepengurusan PWI Provinsi NTB masa bakti 2025-2030 di bawah kepemimpinan Ahmad Ikliludin di Hotel Lombok Raya, Mataram, Jumat (19/12/2025).

Hadir mendampingi Ketua Umum, Sekjen PWI Pusat Zulmansyah Sekedang. Hadir juga Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri, jajaran Forkopimda dan perwakilan bupati/wali kota se Pulau Lombok, Ketua PWI Kabupaten/Kota se NTB dan tokoh pers lainnya.

Dalam sambutannya, Ketua Umum PWI Pusat, Ahmad Munir mengaku terkesan terhadap kemajuan NTB, khususnya kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Ia mengenang suksesnya Hari Pers Nasional (HPN) 2016 di NTB yang menjadi katalisator pembangunan infrastruktur seperti Jalan Bypass.

“Sejarah tidak pernah berbohong bahwa PWI lahir pada 9 Februari 1946 sebagai alat perjuangan bangsa. Sejak era Bung Karno hingga Presiden Prabowo, PWI adalah bagian dari struktur strategis pembangunan bangsa,” ujar Ahmad Munir.

Ia juga menekankan pentingnya persatuan setelah PWI sempat mengalami dinamika internal. Diakuinya, setelah dua tahun sempat mengalami dinamika, Kongres Persatuan pada Agustus 2025 telah menyatukan kepengurusan kembali. ‘’Sekarang saatnya bergerak maju menjaga jati diri pers nasional di tengah gempuran algoritma platform global,” tegasnya.

Pihaknya juga mengingatkan para jurnalis di NTB untuk tetap setia pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ) sebagai pembeda utama antara produk pers dengan konten media sosial.

“Media sosial bekerja tanpa kaidah, sementara kita memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan informasi yang akurat, mencerahkan, dan mendidik. Jaga integritas agar PWI tetap menjadi rumah besar wartawan yang bertanggung jawab,” imbuhnya.

Sementara Ketua PWI NTB Ahmad Ikliludin, menyatakan kesiapannya mengemban amanah. Ia menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi NTB atas fasilitas kantor sekretariat yang menjadi identitas perjuangan wartawan. Bahkan pihaknya mengharapkan Pemprov NTB menghibahkan aset tersebut ke PWI NTB.

Ikliludin juga menyampaikan terkait tantangan Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal agar NTB kembali menjadi tuan rumah Hari Pers Nasional (HPN) pada 2027 mendatang. Apalagi NTB pernah sukses menjadi tuan rumah pada tahun 2016.

Hal senada juga disampaikan Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri. Mantan Bupati Bima ini menilai peran pers sangat krusial dalam mencerminkan kinerja pemerintah. Selain itu, ungkapnya, kritikan wartawan adalah cermin bagi pemerintah.

Dalam hal ini, pemerintah tidak ingin ‘dinabobokan’ oleh pujian. Catatan dan masukan dari wartawan atau media sangat penting agar pemerintah bisa menuntaskan berbagai permasalahan di masyarakat.

Terkait dukungan fasilitas, Wagub memberikan sinyal positif mengenai status Sekretariat PWI NTB. “Jika gedung tersebut dirawat dengan baik dan menunjukkan aktivitas yang positif untuk kemajuan daerah, pemerintah tentu terbuka untuk memberikan hibah di masa mendatang,” pungkasnya.

Acara pelantikan tersebut dirangkaikan dengan pembukaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) PWI NTB tahun 2025 untuk menyusun program kerja lima tahun ke depan. (ham)

Datangi Tambang Emas Ilegal Kuta, 24 Warga Diamankan Polisi

globalfmlombok.com
-
0
Datangi Tambang Emas Ilegal Kuta, 24 Warga Diamankan Polisi

Praya (globalfmlombok.com) – Sekitar 24 orang warga diamankan aparat Polres Lombok Tengah (Loteng) di lokasi tambang emas ilegal Gunung Dundang, Dusun Kuta II, Desa Kuta, Pujut. Mereka diamankan, lantaran menambang di lokasi tambang emas ilegal di dekat kawasan Mandalika.

Mereka diamankan oleh tim patroli Polres Loteng bersama sejumlah alat bukti seperti palu, betel serta karung berisi batu hasil galian pada Kamis (18/12/2025) sore. Mereka saat ini tengah menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Loteng.

‘’Total ada 24 orang diduga penambang yang diamankan,” ungkap Kapolres Loteng AKBP Eko Yusmiarto, S.I.K., dalam keterangnya, Jumat (19/12/2025).

Bermula saat personel pos jaga Polres Loteng menggelar patroli sore dengan sasaran wilayah Kuta dan sekitarnya. Saat berpatroli di lokasi tambang emas ilegal yang beberapa waktu lalu ditutup tersebut, polisi menemukan puluhan warga yang hendak menambang. Karena dinilai melakukan aktivitas terlarang warga tersebut kemudian digelandang ke Mapolres Loteng untuk pemeriksaan lebih lanjut.

’’Jadi saat personel pos jaga Polres Loteng melaksanakan patroli di kawasan Pantai Mosrak Gunung Dundang, ditemukanlah para terduga pelaku penambang emas ilegal ini ditempat tersebut,’’ jelasnya.

‎Ia menjelaskan dari tangan warga pihaknya berhasil mengamankan barang bukti berupa betel dan palu yang diduga sebagai alat untuk melakukan penambangan. Turut diamankan juga sebanyak sembilan karung berisi batu diduga hasil para penambang yang sebelumnya melakukan aktivitas penambangan.

Eko menegaskan kalau pihaknya tidak akan mentolerir segala bentuk aktivitas penambangan emas ilegal. Karena penambangan ilegal sangat besar berdampak negatif terhadap kelestarian lingkungan. Aktifitas tambang illegal tersebut juga berpotensi menimbulkan konflik sosial.

‘’Kami juga akan terus melakukan patroli dan penindakan bagi para pelaku penambang. Untuk itu kami mengimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas penambangan serta turut berperan aktif menjaga lingkungan. Dengan melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas penambangan ilegal,’’ pesannya. ‎

Kasi. Humas Polres Loteng Iptu Lalu Brata Kusnadi menambahkan, bahwa status puluhan warga tersebut masih diamankan. Pihaknya masih terus melakukan penyelidikan, memeriksa dan meminta keterangan warga yang diamankan tersebut.

“Penyelidikan masih dilakukan oleh Satreskrim Polres Loteng dan belum ada penetapan status tersangka. Semua masih berstatus diamankan. Jadi soal pengenaan pasal yang dilanggar belum ditetapkan,” imbuhnya. (kir)

Satreskrim Lotim Sita 107 Ton Beras SPHP Oplosan

globalfmlombok.com
-
0
Satreskrim Lotim Sita 107 Ton Beras SPHP Oplosan

Selong (globalfmlombok.com) – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor (Polres) Lombok Timur (Lotim) menetapkan satu orang terduga pelaku pengoplos beras dan mengamankan barang bukti (BB) berupa 107 ton beras oplosan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Kapolres Lotim, AKBP I Komang Sarjana dalam rilisnya Jumat (19/12/2025) kemarin menyampaikan satu orang tersangka dengan inisial FP merupakan pemilik gudang mitra Badan Urusan Logistik (Bulog) sekaligus selaku pengoplos beras SPHP.

Dia menjelaskan, untuk sementara Polres Lotim. baru menetapkan satu tersangka dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan untuk yang lainnya.

Sarjana menyampaikan pengungkapan kasus ini, bermula ketika Satgas Pangan Polres Lotim menerima keluhan dari salah seorang pedagang beras di pasar Aikmel, terkait kualitas beras Medium jenis SPHP. Di mana beras SPHP tersebut sebagian besar isinya merupakan butiran menir dan patahan yang tidak sesuai dengan kualitas beras medium.

Dari informasi tersebut, Satgas Pangan Polres Lotim kemudian melakukan penyelidikan terhadap pengemasan dan pendistribusian beras SPHP. Dari penyidikan beras tersebut berasal dari Gudang penyimpanan beras di Desa Gelora, Kecamatan Sikur.

Sementara itu kasat Reskrim polres Lotim AKP I Made Dharma Yulia Putra menambahkan awalnya tersangka coba-coba untuk mengoplos beras SPHP yang didapatkan dari Bulog dengn mencampur beras menir di gudang miliknya, kemudian dijual ke pasar-pasar di Lotim.

Berdasarkan hasil laboratoum sampel yang diperiksa Satreskrim, beras SPHP itu sebagian besar dioplos dengan menir.

Polres Lotim baru menetapkan satu orang tersangka. Sementara terkait adanya oknum pegawai Bulog Lotim yang terlibat, saat ini masih dalam proses pemeriksaan lebih lanjut.

Beras SPHP kemasan 5 Kilogram ini baru distribusikan ke sejumlah pedagang di Kecamatan Aikmel. Sehingga pihaknya langsung menarik beras-beras yang telah didistribusikan tersebut dengan jumlah belasan ton. “Pendistribusian masih di Kecamatan Aikmel,” terang Dharma.

Beras yang sudah diedarkan itu baru dua kali distribusikan. Pendistribusian pertama dilakukan dengan jumlah sekitar 10 ton, kemudian kedua 6 ton.

Sementara itu, Kepala Bulog Lotim Supermansyah mengakui bahwa tersangka FP merupakan mitra Bulog yang sudah lama. Ia menyebut sebelumnya pihak Bulog rutin melakukan pengawasan, sosialisasi dan mengingatkan kepada seluruh mitra Bulog untuk tidak melakukan pelanggaran.

Kegiatan pengemasan beras oplosan mereka lakukan di gudang filial. Tersangka pelaku disinyalir memang sudah lama menjadi mitra Bulog. Gudangnya baru dibuat awal tahun 2025, ini merupakan pertama dilakukan.

Sementara tersangka FP menyampaikan pengoplasan dilakukan sejak bulan Oktober 2025 lalu. Ia mengakui pengoplosan itu dilakukan tanpa ada perintah dari pihak manapun termasuk Bulog. Sementara apakah ada keterlibatan pihak lain, ia memilih bungkam.

Barang bukti yang disita antara lain lebih dari 15 beras SPHP kemasan 5 kg, 600 karung beras 50 kg, invoice pembelian via aplikasi Klik SPHP, empat alat jahit karung, dua cok roll, 34 bungkus kemasan SPHP kosong, dan dua alat timbang.

Penyidikan masih berlanjut untuk menyelidiki kemungkinan keterlibatan oknum lain, termasuk dari lingkungan Bulog Lotim. Polres Lotim berkomitmen menindak tegas segala bentuk pemalsuan dan penyelewengan bantuan pangan pemerintah. (rus)

Estimasi Kenaikan UMP NTB

globalfmlombok.com
-
0
Estimasi Kenaikan UMP NTB

PELAKSANA Tugas (Plt) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, Muslim, mengatakan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) NTB tidak jauh beda dengan UMP tahun 2024 yang mengalami kenaikan hingga Rp158 ribu. Berdasarkan formulasi perhitungan UMP = Inflasi + (Alfa x Pertumbuhan Ekonomi) kenaikan upah di daerah diprediksi mencapai Rp70 ribu.

Berdasarkan data terakhir, nilai inflasi year on year (YoU) tahun 2025 NTB berada di angka 2,69 persen. Sementara, pertumbuhan ekonomi NTB berada di angka 0,05 persen.

“Rekomendasinya sudah ada, tapi karena belum ditandatangani penetapannya oleh Pak Gubernur, kami belum berani merilis. Rencananya hari Senin akan disampaikan langsung oleh Pak Gubernur melalui konferensi pers dengan mengundang seluruh media,” ujarnya.

Ia menjelaskan, rentang formula penyesuaian upah yang digunakan Dewan Pengupahan berada pada kisaran 0,5 hingga 0,9. Jika dirupiahkan, kenaikan upah tersebut disebut tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya.

Penetapan upah direncanakan berlangsung pada Senin, 22 Desember, bertempat di Kantor Gubernur NTB. Penandatanganan dilakukan setelah Dewan Pengupahan menyampaikan rekomendasi secara prosedural kepada Gubernur.

Serikat Pekerja dan Pengusaha Kompak Setujui Estimasi Kenaikan Rp70 Ribu
Muslim menyebutkan, dalam pembahasan Dewan Pengupahan tidak terdapat keberatan dari serikat pekerja maupun asosiasi pengusaha. Kedua pihak dinilai sepaham meskipun kenaikan upah yang diusulkan tidak signifikan.

“Mereka memahami kondisi ekonomi saat ini. Harapannya ke depan, pelayanan publik dan pelayanan kepada pelaku usaha bisa lebih efisien dan tidak membebani biaya operasional perusahaan,” jelasnya.

Asosiasi pelaku usaha, lanjut Muslim juga menyampaikan hal yang sama. Namun, ada sejumlah catatan aspirasi mereka, di antaranya penguatan pengawasan oleh pemerintah, efisiensi internal perusahaan, serta penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif.

Mereka berharap adanya kemudahan perizinan dan pemberian insentif pemerintah untuk mendorong pertumbuhan investasi di NTB. Di samping itu, pelaku usaha sektor perhotelan juga meminta kebijakan efisiensi untuk melakukan MICE di hotel agar bisa dilonggarkan. Mereka berharap kebijakan tersebut tidak diberlakukan terlalu lama.

“Sehingga keuntungan perusahaan semakin besar diharapkan dan memberikan dampak kepada kesejahteraan,” ucapnya.

Sementara, serikat pekerja meminta perlunya perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan. Saat ini, perlindungan BPJS Ketenagakerjaan dibatasi hingga usia 65 tahun, sementara masih terdapat pekerja produktif di atas usia tersebut. (era)

DLH Siapkan Tiga Lokasi Alternatif Pembuangan Sampah Sementara

globalfmlombok.com
-
0
DLH Siapkan Tiga Lokasi Alternatif Pembuangan Sampah Sementara

Mataram (globalfmlombok.com) – Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, sedang memutar otak untuk mencari lahan sementara untuk dijadikan tempat pembuangan sampah sementara. Tiga lokasi sedang dipersiapkan, tetapi perlu mengantisipasi dampak sosial.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, H. Nizar Denny Cahyadi mengaku sedang memikirkan solusi jangka pendek, untuk penanganan sampah di Kota Mataram pasca pembatasan pembuangan sampah di Tempat Pengolahan Akhir Regional Kebon Kongo, Desa Suka Makmur, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat.

Informasi dari pengelola TPA Regional Kebon Kongo akan membuka landfill baru di tengah-tengah antara landfill lama dan landfill baru, sehingga minimal menampung sampah selama setahun. “Sementara landfill ini selesai dikerjakan kita sedang menyiapkan lahan alternatif,” terang Denny ditemui pada, Jumat (19/12/2025).

Tiga lahan alternatif membuang sampah yakni, lahan di eks Bebek Galih, lahan di kompleks perkantoran lingkar selatan, dan jika kondisinya mendesak akan menggunakan lahan di TPST Kebon Talo, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan. Tiga lokasi ini sifatnya alternatif saja dan belum pasti digunakan, karena perlu memikirkan dampak sosial. “Lahan ini alternatif belum tentu kita gunakan juga,” ujarnya.

Pembatasan ritase memicu penumpukan sampah. Ia memprediksi TPS Sandubaya sudah tidak mampu menampung sampah, karena hampir penuh.
“Kalau jumlah tumpukan sampah tidak bisa saja hitung, karena kondisinya sekarang sudah hampir penuh,” ujarnya.

Alternatif lain yang sedang diikhtiarkan adalah berkomunikasi dengan Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Tengah, untuk bisa membuang sampah ke Tempat Pengolahan Akhir yang dikelola. Akan tetapi, konsekuensinya biaya bahan bakar meningkat dan retribusi yang harus disetor ke pengelola TPA. “Sekarang ini, kita sedang coba komunikasi dulu,” tandasnya.

Adapun solusi jangka panjang lanjut Denny, bantuan dari pemerintah pusat telah final bahwa Kota Mataram mendapatkan pembiayaan untuk pembangunan TPST Kebon Talo sekitar Rp97 miliar, untuk pembangunan fisik. Sementara, anggaran supervisi Rp4,1 miliar. Proyek ini langsung ditangani oleh Dirjen Cipta Karya Kementerian PU RI.

Menurut dia, TPST Kebon Talo menjadi solusi jangka panjang, karena Kota Mataram tidak memiliki lahan lagi untuk membangun TPA. Pihaknya mengharapkan TPST Kebon Talo menjadi solusi jangka panjang karena bisa mengcover setengah dari produksi sampah di Kota Mataram. Sedangkan, sisanya akan diolah di TPST Sandubaya dan pengelolaan menggunakan incinerator di TPS Sandubaya. (cem)

Kunjungan Wisatawan ke NTB Tembus 2,09 Juta

globalfmlombok.com
-
0
Kunjungan Wisatawan ke NTB Tembus 2,09 Juta

Mataram (globalfmlombok.com) – Okupansi hotel di NTB menjelang Natal dan Tahun Baru masih landai. Hingga saat ini, okupansi hotel baru mencapai 70 persen.

Meski okupansi masih melandai, kunjungan wisatawan ke NTB hingga dengan bulan Oktober 2025 tercatat tembus 2,09 juta jiwa. Jumlah itu mendekati target kunjungan wisatawan tahun ini, yaitu 2,3 juta kunjungan berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Kepala Dinas Pariwisata NTB, Ahmad Nur Aulia, optimis target 2,3 juta kunjungan wisatawan itu bisa tercapai sampai dengan akhir tahun 2025 nanti. Apalagi, mulai bulan Oktober sampai dengan akhir tahun nanti NTB mengalami high session karena adanya Natal dan Tahun Naru (Nataru).

“Biasanya kalau di industri pariwisata kalau sudah Nataru itu high session. Biasanya itu sudah titik maksimalnya,” ujarnya.

Menurutnya, belum maksimalnya tingkat hunian hotel dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya kondisi cuaca ekstrem di akhir tahun. Hal tersebut sejalan dengan adanya peringatan dini cuaca dari BMKG yang turut menjadi pertimbangan wisatawan dalam melakukan perjalanan.

Kendati demikian, sejumlah destinasi wisata menunjukkan tren positif. Kawasan Senggigi, Lombok Barat, dilaporkan memiliki tingkat okupansi yang cukup tinggi. “Yang di Senggigi bagus, informasinya bisa di angka 70 sampai 80 persen,” lanjutnya.

Dari sisi wisatawan, NTB mencatat pertumbuhan positif kunjungan wisatawan mancanegara. Dibandingkan Oktober tahun sebelumnya, kunjungan wisman pada Oktober 2025 meningkat sekitar 25 persen. Sementara secara kumulatif dari Januari hingga Oktober, pertumbuhannya mencapai 19,04 persen.

Ke depan, Pemprov NTB tidak hanya berfokus pada kuantitas kunjungan, tetapi juga kualitas wisata. Salah satu strateginya melalui penyelenggaraan berbagai event pariwisata yang melibatkan inisiator dari tingkat desa, kabupaten, hingga provinsi.

“Event ini kita dorong sebagai daya tarik. Jadi bukan soal ini punya pemprov, pemkab, atau pemdes, tapi bagaimana semuanya terharmonisasi,” tutupnya.

Pembukaan Rute Baru untuk Gaet Wisatawan

Pemprov NTB membuka sejumlah rute penerbangan baru, pembukaan rute ini selain untuk menghubungkan NTB dengan daerah lain. Tetapi juga untuk menggaet kunjungan wisatawan, baik wisatawan lokal maupun mancanegara.

Penerbangan yang dibuka dari dan menuju NTB. Baru-baru ini, rute Lombok-Malang-Lombok yang diresmikan pada 15 Desember 2025 kemarin. Selanjutnya, NTB juga akan membuka rute Lombok-Banyuwangi-Lombok.

Bulan lalu, NTB membuka dua rute penerbangan ke Nusa Tenggara Timur (NTT), menegaskan komitmen daerah menjadi HUB Indonesia Timur. Di antaranya yaitu Lombok-Tambolaka, dan Lombok-Waingapu.

Tahun depan, akan kembali membuka rute penerbangan domestik dan mancanegara. Seperti Lombok-Perth (Australia), Lombok-Darwin, dan Lombok-Bangkok. Pemprov juga berencana membuka rute baru ke Timur Tengah, Asia Tengah, hingga Eropa.

Di saat yang sama, jalur kapal cepat baru juga akan dibuka. Menghubungkan dua pulau gugusan Sunda Kecil, yaitu Bali dari Sanur ke Mandalika dan Senggigi. Begitupun dengan pengadaan seaplane yang akan menghubungkan Lombok dengan destinasi-destinasi wisata di pulau-pulau kecil se NTB. (era)

Kejari Bima Jadwalkan Ekspose dengan Kejati NTB Perihal Kasus Pasar Sila

globalfmlombok.com
-
0
Kejari Bima Jadwalkan Ekspose dengan Kejati NTB Perihal Kasus Pasar Sila

Mataram (globalfmlombok.com) – Dugaan pungutan liar (pungli) dalam proses sewa lapak di Pasar Sila, Kabupaten Bima masih berjalan di tahap penyidikan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bima.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Bima Virdis Firmanillah Putra Yuniar, Jumat (19/12/2025) mengatakan, pihaknya tengah mengagendakan ekspose atau gelar perkara bersama Kejaksaan Tinggi NTB pada perkara ini.

Dia enggan membeberkan tujuan ekspose dengan Kejaksaan Tinggi NTB itu. “Itu lebih ke teknis belum bisa kami sampaikan,” ucap Virdis.

Saat ditanya lebih lanjut, apakah ekspose tersebut perihal untuk memulai proses audit kerugian keuangan negara, dia juga enggan membeberkan lebih lanjut. “Sementara cuma itu informasi dari tim,” jawabnya.

Sebagai informasi, perkara ini kini masih dalam tahap penyidikan jaksa. Kasi Intel Kejari Bima itu terakhir mengaku pihaknya belum mulai melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara (PKKN). Lebih lanjut, Kejari Bima juga belum menunjuk siapa auditor yang akan melakukan audit.

Di tahap penyidikan, Kejari Bima telah memeriksa puluhan saksi. Para saksi berasal dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Bima dan pedagang yang menempati toko, los, dan lapak di Pasar Sila Kabupaten Bima itu.

Pada Selasa, 15 April 2025, Kasi Pidsus Kejari Bima, Catur Hidayat Putra mengaku belum dapat mengungkap unsur perbuatan melawan hukum (PMH) kasus ini. Namun, dia mengaku memang ada sejumlah oknum yang diduga melakukan Pungli dalam penyewaan lapak di Pasar Sila.

“Benar ada sejumlah oknum yang diduga melakukan pungli. Namun sejauh apa dan bagaimana mekanismenya, kami belum bisa sampaikan secara gamblang,” ucap Catur.

Kasus ini mencuat setelah Kejari Bima menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan pungli oleh oknum pegawai Pasar Sila. Berdasarkan hasil penelusuran awal, ditemukan indikasi pelanggaran hukum, sehingga penanganan kasus ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Dugaan pungli diduga terjadi sekitar tahun 2022 hingga 2023, sebelum dan sesudah renovasi lapak Pasar Sila.

Pasar Sila diketahui menyediakan sekitar 790 unit tempat usaha yang terdiri dari toko, lapak, dan los. Dugaan pungli bervariasi, dengan nominal mencapai Rp45 juta, Rp20 juta, dan Rp8 juta, tergantung pada jenis tempat yang disewa. Setidaknya terdapat sekitar 140 lapak yang diduga menjadi objek pungli.

“Uang yang diminta oleh oknum tidak disetorkan ke kas daerah sebagaimana mestinya,” pungkasnya.

Pasar Sila direnovasi pada 2021 menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bima. (mit)

1...241242243...395Halaman 242 dari 395