Beranda blog Halaman 238

Kejati Kantongi Calon Tersangka Kasus Pembelian Lahan Samota

globalfmlombok.com
-
0
Kejati Kantongi Calon Tersangka Kasus Pembelian Lahan Samota

KEJAKSAAN Tinggi (Kejati) NTB, telah mengantongi calon tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembelian lahan untuk Sirkuit Motocross Grand Prix (MXGP) Samota, Kabupaten Sumbawa.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati NTB, Muh. Zulkifli Said pada Minggu (21/12/2025) menegaskan soal calon tersangka tersebut. ‘’Kalau itu sudah (calon tersangka), bisa berkembang nanti,” kata dia.

Sejumlah saksi telah dimintai keterangan dalam perkara tersebut, di antaranya mantan Bupati Lombok Timur (Lotim) Moch.Ali Bin Dachlan atau Ali BD yang diketahui sebagai pemilik lahan. Penyidik juga baru-baru ini memeriksa mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumbawa.

Menjawab kemungkinan apakah para saksi tersebut dapat berstatus tersangka, Zulkifli menyatakan peluang tersebut masih dalam pengembangan. ”Hanya saja harus dilihat seperti apa kedudukannya,” bebernya.

Ia menjelaskan, dalam penyidikan tindak pidana korupsi harus tergambar adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan. Menurutnya, unsur-unsur tersebut merupakan hal mendasar yang harus terpenuhi lebih dahulu.

Kejati NTB saat ini juga tengah fokus pada perhitungan kerugian negara dalam perkara ini. Pemeriksaan oleh Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB juga tengah digencarkan. Terakhir, BPKP NTB terlihat memeriksa mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumbawa, Subhan pada Rabu (17/12/2025).

Sebagai informasi, Pemerintah Kabupaten Sumbawa membeli lahan untuk kebutuhan sirkuit MXGP Samota itu pada tahun 2022-2023. Pemerintah mengalokasikan anggaran pembelian sebesar Rp53 miliar dari APBD.

Selain dugaan adanya mark up atau penggelembungan harga dalam proses pembelian tanah, diduga juga ada praktik penyalahgunaan kewenangan dalam prosedurnya. (mit)

MA Tolak Peninjauan Kembali Perkara Korupsi Mantan Wali Kota Bima

globalfmlombok.com
-
0
MA Tolak Peninjauan Kembali Perkara Korupsi Mantan Wali Kota Bima

Mataram (globalfmlombok.com) – Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia dalam putusan Nomor: 2637 PK/PID.SUS/2025 menolak permohonan kasasi terpidana kasus korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkup kerja Pemerintah Kota Bima periode 2018-2022, Muhammad Lutfi.

Melansir dari Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Mataram, Minggu (12/21/2025), sidang pembacaan putusan peninjauan kembali tersebut diketuai oleh Hakim Agung Prim Haryadi serta Yanti dan Sinintha Yuliansih Sibarani sebagai Hakim Anggota.

“Menolak permohonan Peninjauan Kembali Terpidana,” ucap amar putusan peninjauan kembali di laman resmi milik Pengadilan Negeri Mataram itu.

Sebelumnya, langkah hukum lanjut mantan Wali Kota Bima itu tak berbuah manis dalam putusan kasasi. Majelis hakim di tingkat kasasi pada Senin 24 Maret 2025 juga secara tegas menolak pengajuan kasasi yang diajukan terpidana korupsi itu.

Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi NTB juga tidak memberikan keringanan bagi Lutfi. Selain mendapat hukuman 7 tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider 6 bulan penjara, sesuai dengan vonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, dia juga turut dibebani membayar uang pengganti Rp1,4 miliar. Penambahan beban uang pengganti tersebut sama dengan penuntutan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebelumnya, Lutfi divonis telah melanggar Pasal 12 huruf i dan/atau Pasal 12B juncto Pasal 15 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Putusan pengadilan tingkat pertama menyatakan Lutfi dalam masa jabatan sebagai Wali Kota Bima periode 2018-2023 telah terbukti melakukan pemufakatan jahat, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan. (mit)

1.908 Personel Gabungan Jaga Keamanan Natal dan Tahun Baru di NTB

globalfmlombok.com
-
0
1.908 Personel Gabungan Jaga Keamanan Natal dan Tahun Baru di NTB

Mataram (globalfmlombok.com) – Sebanyak 1.908 personel gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, dan instansi pemerintahan akan diturunkan untuk mengamankan perayaan Natal tahun 2025 dan Tahun Baru 2026.

Kepala Bidang Humas Polda NTB, Kombes Pol. Mohammad Kholid pada Minggu (21/12/2025) menyebutkan, rinciannya 1.908 personel Polda NTB 185, personel polres jajaran 981 orang, kemudian dari gabungan stakeholder dan instansi terkait ada 742 orang.

Kholid menyebutkan, seribu lebih personel gabungan itu akan menjalankan tugas pengamanan dalam Operasi Kepolisian Terpusat “Lilin Rinjani 2025” yang akan berlangsung hingga 2 Januari 2026.

Apel gelar pasukan Operasi Kepolisian Terpusat “Lilin Rinjani 2025” Lapangan Bhara Daksa Mapolda NTB untuk mengecek kesiapan personel maupun sarana pendukung pengamanan juga telah dilakukan pada Jumat, (19/12/2025) lanjutnya.

Adapun sasaran kegiatan pengamanan, jelas dia, fokus pada pengamanan hari Natal tahun 2025 beserta rangkaian perayaannya hingga puncak dari malam pergantian tahun.

“Karena perayaan Natal dan Tahun Baru ini bertepatan dengan libur sekolah, pengamanan juga difokuskan ke objek wisata,” terangnya.

Pihak kepolisian juga menyiapkan puluhan pos yang menjadi lokasi siaga untuk pengamanan guna memudahkan pelayanan kepada masyarakat. “Total pos yang kami siapkan ada di 30 titik lokasi. Itu terdiri dari 17 pos pengamanan, delapan pos pelayanan, dan lima pos terpadu,” sebutnya.

Puluhan pos pengamanan itu lanjutnya, ditempatkan di seluruh kabupaten/kota di NTB dengan mempertimbangkan titik-titik strategis dan rawan gangguan keamanan. Kawasan wisata menjadi salah satu fokus utama pengamanan dalam Operasi Lilin, seperti Gili Trawangan, Kuta Mandalika, dan sejumlah destinasi lainnya.

Selain itu, pengamanan juga dilakukan di seluruh pintu masuk ke wilayah NTB, baik bandara maupun pelabuhan dan dermaga. “Di NTB ada tiga bandara serta delapan pelabuhan dan dermaga, semuanya kami amankan. Pos pengamanan disiapkan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang selama libur akhir tahun,” jelasnya.

Seiring panjangnya masa libur akhir tahun, pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk berperan aktif menjaga keamanan lingkungan. Warga yang berencana bepergian dan meninggalkan rumah dalam kondisi kosong diminta melapor kepada bhabinkamtibmas atau polsek setempat agar petugas dapat meningkatkan patroli di wilayah tersebut. (mit)

Polres Loteng Gagalkan Pengiriman Hasil Curanmor Lintas Kabupaten

globalfmlombok.com
-
0
Polres Loteng Gagalkan Pengiriman Hasil Curanmor Lintas Kabupaten

Praya (globalfmlombok.com) – Upaya pengiriman sebanyak lima unit sepeda motor yang diduga hasil pencurian sepeda motor (curanmor) berhasil digagalkan aparat Polres Lombok Tengah (Loteng), Jumat (19/12/2025) malam.

Sepeda motor tersebut rencananya akan dikirim ke wilayah Kabupaten Bima. Satu orang yang diduga bagian dari jaringan pengiriman hasil curanmor lintas kabupaten tersebut saat ini sudah diamankan di Mapolres Loteng untuk penyelidikan lebih lanjut.

Terungkapnya pengiriman hasil curanmor tersebut bermula dari laporan polisi salah seorang korban curanmor yang kehilangan sepeda motornya di depan Hotel Sima Kuta sehari sebelumnya. Kepada aparat Polsek Kawasan Mandalika, korban mengaku kalau sepeda motor tersebut dilengkapi GPS. Bersama korban, polisi kemudian coba melacak keberadaan sepeda motor tersebut.

Dari hasil pelacakan diketahui kalau sepeda motor posisinya sedang ada di wilayah Pasar Keru Narmada, Lombok Barat (Lobar). Aparat Polsek Pringgarata kemudian dikontak untuk membantu mengamankan sepeda motor tersebut. Saat didatangi ternyata posisi sepeda motor korban sudah ada di atas truk pengangkut buah pisang.

Polisi kemudian melakukan pemeriksaan truk tersebut dan ditemukan kalau ada empat unit sepeda motor lainnya ditemukan di atas truk. Yakni sepeda motor Honda CRF sebanyak dua unit serta Honda Vario, Honda Beat Deluxe dan Honda Beat Street masing-masing satu unit, sehingga total seluruhnya sebanyak lima unit.

Sopir truk kemudian dimintai keterangan. Kepada polisi supir truk mengaku kalau diminta seseorang untuk membawa sepeda motor tersebut ke Kabupaten Bima dengan bayaran Rp 500 ribu untuk satu unitnya.

“Sepeda motor itu rencananya akan diturunkan di wilayah Kabupaten Dompu. Tapi tujuan akhir pengiriman ke wilayah Bima. Dengan bayaran Rp 500 ribu untuk satu unitnya,” ungkap Kapolsek Kawasan Mandalika Iptu Kadek Angga Nambara, S.H., dalam keterangannya, Sabtu (20/12).

Berdasarkan hasil pengungkapan itu, polisi kemudian melakukan pengembangan dan, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap korban, saksi-saksi serta rangkaian penyelidikan, diperoleh informasi kalau unit sepeda motor tersebut rencananya diterima oleh terduga penadah di wilayah Kabupaten Bima.

Polisi pun kini masih memburu terduga penadah dari hasil curanmor tersebut. Identitsnya pun sudah dikantongi. “Untuk sementara kita baru amankan satu berinisial T (31) warga Desa Ntori, Kecamatan Wawo Kabupaten Bima dan masih akan terus dikembangkan penyidikannya,” imbuhnya. (kir)

Pengurus PWI NTB Dilantik, Tantangan Disrupsi Digital dan Target HPN 2027 Mengemuka

globalfmlombok.com
-
0
Pengurus PWI NTB Dilantik, Tantangan Disrupsi Digital dan Target HPN 2027 Mengemuka

Mataram (globalfmlombok.com)—

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memasuki babak baru. Pengurus PWI NTB masa bakti 2025–2030 resmi dilantik oleh Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir di Hotel Lombok Raya, Mataram, Jumat (19/12/2025), di tengah tantangan besar disrupsi digital yang kian menggerus ekosistem pers arus utama.

Pelantikan tersebut dihadiri Sekretaris Jenderal PWI Pusat Zulmansyah Sekedang, Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri, unsur forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda), serta para tokoh pers di NTB.

Dalam sambutannya, Ahmad Munir menegaskan pentingnya menjaga jati diri pers nasional di tengah dominasi algoritma platform digital global. Menurut dia, sejarah panjang PWI menunjukkan bahwa organisasi wartawan tidak pernah terpisah dari perjalanan bangsa.

“PWI lahir pada 9 Februari 1946 sebagai alat perjuangan bangsa. Sejak era Presiden Soekarno hingga Presiden Prabowo, PWI selalu menjadi bagian dari struktur strategis pembangunan nasional,” kata Munir.

Ia juga menyinggung dinamika internal yang sempat terjadi di tubuh PWI. Namun, melalui Kongres Persatuan pada Agustus 2025, PWI kembali bersatu dan siap melangkah ke depan.

“Setelah kongres persatuan, tugas kita kini adalah menjaga marwah pers nasional. Di tengah gempuran algoritma media sosial, kode etik jurnalistik harus tetap menjadi pembeda utama,” ujarnya.

Munir menekankan bahwa produk jurnalistik tidak bisa disamakan dengan konten media sosial yang bebas nilai. Pers, menurut dia, memiliki tanggung jawab moral untuk menghadirkan informasi yang akurat, mencerahkan, dan mendidik publik.

Ketua PWI NTB terpilih Ahmad Ikliludin menyatakan pelantikan ini menjadi titik awal penguatan kualitas pers di daerah. Ia menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi NTB atas dukungan fasilitas sekretariat yang dinilai penting sebagai simbol eksistensi organisasi wartawan.

“Kami berkomitmen meningkatkan kompetensi wartawan serta membangun sinergi dengan pemerintah daerah, BUMD, dan sektor swasta, tanpa mengorbankan independensi pers,” kata Ikliludin.

Selain itu, PWI NTB juga menargetkan pencalonan NTB sebagai tuan rumah Hari Pers Nasional (HPN) 2027. Menurut Ikliludin, NTB memiliki pengalaman dan modal yang kuat setelah sukses menjadi tuan rumah HPN 2016.

“Gubernur menantang kami untuk kembali mengajukan NTB sebagai tuan rumah HPN 2027. Kami siap mengulang kesuksesan tersebut,” ujarnya.

Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri menyambut baik pelantikan pengurus baru PWI NTB dan menyatakan dukungan terhadap rencana pencalonan HPN 2027. Ia menegaskan bahwa kritik pers merupakan bagian penting dalam proses pemerintahan.

“Kritik wartawan adalah cermin bagi pemerintah. Kami tidak ingin hanya menerima pujian, tetapi juga catatan dan masukan agar berbagai persoalan di masyarakat bisa dituntaskan,” kata Indah.

Terkait dukungan fasilitas, pemerintah daerah, menurut Indah, terbuka memberikan hibah untuk sekretariat PWI NTB selama gedung tersebut dimanfaatkan secara produktif dan memberi dampak positif bagi kemajuan daerah.

Pelantikan pengurus PWI NTB tersebut dirangkaikan dengan pembukaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) PWI NTB 2025 yang akan menyusun program kerja organisasi untuk lima tahun ke depan.(ris)

Rangkaian HUT ke-67 NTB, Global FM Lombok Raih Juara I Lomba Berita Feature

globalfmlombok.com
-
0
Rangkaian HUT ke-67 NTB, Global FM Lombok Raih Juara I Lomba Berita Feature

Mataram (globalfmlombok.com)—

Radio Global FM Lombok menorehkan prestasi di ajang jurnalistik tingkat provinsi. Pemimpin Redaksi Global FM Lombok, Zainudin Syafari, meraih Juara I Lomba Penulisan Berita Feature yang diselenggarakan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-67 Provinsi NTB, Desember 2025.

Karya jurnalistik yang mengantarkan Zainudin Syafari ke podium tertinggi berjudul “Potret Simbiosis di Kaki Rinjani; Kopi, Hortikultura, dan Wisata yang Saling Bertaut”. Feature tersebut menyoroti keterhubungan sektor pertanian dan pariwisata di kawasan Sembalun Lombok Timur yang tumbuh saling menguatkan.

Penyerahan hadiah berlangsung pada Jumat (19/12/2025) di Upnormal Mataram. Acara tersebut dihadiri Kepala Diskominfotik NTB Yusron Hadi, serta dewan juri yang terdiri atas jurnalis senior dari berbagai media nasional dan daerah, yakni H. Khaerul Anwar (mantan jurnalis Kompas), H. Supriyanto Khafid (mantan jurnalis Tempo), dan Raka Akriyani (jurnalis Suara NTB).

Zainudin Syafari mengapresiasi penyelenggaraan lomba jurnalistik tersebut. Menurut dia, kompetisi semacam ini penting untuk menjaga semangat berkarya di kalangan jurnalis daerah.

“Kegiatan ini memberi spirit dan dorongan bagi jurnalis di NTB untuk terus menghasilkan produk jurnalistik yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Faris, sapaan akrabnya.

Pada lomba yang sama, Juara II diraih Idham Khalid dari Tribun Lombok, sementara Juara III diraih Linggauni dari IDM Times NTB.

Kepala Diskominfotik NTB, Yusron Hadi, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemenang. Ia menegaskan, lomba penulisan feature ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah mendorong kreativitas dan inovasi media dalam menyampaikan informasi publik.

“Semangatnya adalah memperkuat komunikasi publik, agar apa yang dikerjakan organisasi perangkat daerah dapat tersampaikan secara utuh, menarik, dan mudah dipahami masyarakat,” kata Yusron.(ris)

Talkshow Refleksi 2025: NTB Bangun Fondasi, Tatap Pertumbuhan Ekonomi 2026

globalfmlombok.com
-
0
Talkshow Refleksi 2025: NTB Bangun Fondasi, Tatap Pertumbuhan Ekonomi 2026

Mataram (globalfmlombok)—

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menatap tahun 2026 dengan optimisme, setelah sepanjang 2025 meletakkan fondasi kebijakan yang dinilai kuat dan berkelanjutan. Optimisme itu mengemuka dalam Program Talkshow Refleksi 2025, Menatap 2026 yang digelar di Upnormal Mataram, Jumat (19/12/2025).

Talkshow tersebut menghadirkan Koordinator Tim Tenaga Ahli Gubernur NTB, Dr. Adhar Hakim, ekonom Universitas Mataram Dr. Iwan Harsono. Dalam kesempatan tersebut hadir pula Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) NTB Dr. Yusron Hadi.

Ekonom Universitas Mataram, Iwan Harsono, menilai dokumen perencanaan pembangunan NTB periode 2025–2029, khususnya RPJMD, sebagai dokumen yang luar biasa karena menghadirkan faktor produksi baru yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Saya mengamati RPJMD NTB 2025–2029 sangat kuat. Dalam pikiran saya, ada faktor produksi baru yang mendorong pertumbuhan. Ini menunjukkan komitmen pimpinan daerah,” ujar Iwan.

Menurut dia, sepanjang 2025 Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal dan Indah Dhamayanti Putri, telah meletakkan fondasi pembangunan melalui prinsip meritokrasi, yang diperkuat dengan penetapan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), serta penyusunan RPJP dan RPJMD.

Iwan menyoroti dua program utama yang dinilai strategis bagi pertumbuhan ekonomi NTB, yakni Program Desa Berdaya dan rencana pembangunan infrastruktur port to port dari Pelabuhan Lembar hingga Pelabuhan Kayangan.

“Secara teori ekonomi, Desa Berdaya merupakan basis pertumbuhan inklusif. Pertumbuhan dimulai dari desa dengan efek pengganda yang besar,” katanya.

Keunggulan program tersebut, lanjut Iwan, terletak pada basis data yang kuat, pendampingan berkelanjutan, serta desain graduasi yang jelas bagi desa-desa sasaran. Sementara itu, pembangunan infrastruktur port to port dinilai mampu meningkatkan efisiensi logistik, memangkas waktu tempuh, dan mendorong aktivitas ekonomi antarpulau.

“Jika konektivitas Lembar–Kayangan berjalan optimal, efisiensi waktu dan biaya akan meningkat. Infrastruktur seperti ini sangat menentukan pertumbuhan,” ujarnya. Ia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi NTB dapat mencapai 6,9 persen pada 2026.

Sementara itu, Koordinator Tim Tenaga Ahli Gubernur NTB, Adhar Hakim, menjelaskan bahwa pemerintah daerah saat ini memprioritaskan penguatan sistem birokrasi sebagai fondasi utama pembangunan.

“Kami sedang membangun sistem birokrasi terlebih dahulu. Karena itu, pilihan yang kami ambil memang tidak populer, yakni penataan SOTK,” kata Adhar.

Ia merinci, jumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dipangkas, begitu juga unit pelaksana teknis (UPT) akan dikurangi. Langkah tersebut, menurut Adhar, menghasilkan efisiensi anggaran hingga sekitar Rp 200 miliar yang kemudian dialokasikan untuk percepatan kinerja pembangunan.

Adhar juga menyampaikan tiga agenda utama Pemprov NTB, yakni penanggulangan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan pariwisata berkualitas. Ketiga agenda tersebut, meskipun ditempuh melalui pendekatan mendasar dan bertahap, mulai menunjukkan hasil.

“Angka kemiskinan turun dari 11,91 persen menjadi 11,78 persen. Ketahanan pangan juga membaik, tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang naik menjadi 128,37 poin pada November 2025, ditopang oleh peningkatan produksi padi,” ujarnya.

Usai sesi diskusi, kegiatan dilanjutkan dengan inaugurasi dan penyerahan hadiah kepada para pemenang lomba penulisan feature, lomba fotografi, dan lomba video PPID NTB dalam rangka peringatan HUT ke-67 Provinsi NTB tahun 2025.

Kepala Diskominfotik NTB, Yusron Hadi, mengatakan refleksi akhir tahun ini menjadi modal penting untuk menatap 2026 dengan keyakinan.

“Kita menatap 2026 dengan optimisme. Banyak catatan dan masukan dari para narasumber yang mudah-mudahan menjadi energi positif bagi pembangunan NTB ke depan,” katanya.

Ia menambahkan, apresiasi kepada para pemenang lomba merupakan upaya mendorong kreativitas dan inovasi media, fotografer, serta PPID agar semakin kreatif dalam menyampaikan program dan kinerja pemerintah daerah kepada masyarakat.

“Semangatnya adalah memperkuat komunikasi publik, agar apa yang dikerjakan OPD dapat tersampaikan secara utuh dan menarik kepada masyarakat,” ujar Yusron.(ris)

Pengurus PWI NTB Periode 2025-2030 Dikukuhkan

globalfmlombok.com
-
0
Pengurus PWI NTB Periode 2025-2030 Dikukuhkan

Mataram (globalfmlombok.com) – Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Ahmad Munir mengukuhkan kepengurusan PWI Provinsi NTB masa bakti 2025-2030 di bawah kepemimpinan Ahmad Ikliludin di Hotel Lombok Raya, Mataram, Jumat (19/12/2025).

Hadir mendampingi Ketua Umum, Sekjen PWI Pusat Zulmansyah Sekedang. Hadir juga Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri, jajaran Forkopimda dan perwakilan bupati/wali kota se Pulau Lombok, Ketua PWI Kabupaten/Kota se NTB dan tokoh pers lainnya.

Dalam sambutannya, Ketua Umum PWI Pusat, Ahmad Munir mengaku terkesan terhadap kemajuan NTB, khususnya kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Ia mengenang suksesnya Hari Pers Nasional (HPN) 2016 di NTB yang menjadi katalisator pembangunan infrastruktur seperti Jalan Bypass.

“Sejarah tidak pernah berbohong bahwa PWI lahir pada 9 Februari 1946 sebagai alat perjuangan bangsa. Sejak era Bung Karno hingga Presiden Prabowo, PWI adalah bagian dari struktur strategis pembangunan bangsa,” ujar Ahmad Munir.

Ia juga menekankan pentingnya persatuan setelah PWI sempat mengalami dinamika internal. Diakuinya, setelah dua tahun sempat mengalami dinamika, Kongres Persatuan pada Agustus 2025 telah menyatukan kepengurusan kembali. ‘’Sekarang saatnya bergerak maju menjaga jati diri pers nasional di tengah gempuran algoritma platform global,” tegasnya.

Pihaknya juga mengingatkan para jurnalis di NTB untuk tetap setia pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ) sebagai pembeda utama antara produk pers dengan konten media sosial.

“Media sosial bekerja tanpa kaidah, sementara kita memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan informasi yang akurat, mencerahkan, dan mendidik. Jaga integritas agar PWI tetap menjadi rumah besar wartawan yang bertanggung jawab,” imbuhnya.

Sementara Ketua PWI NTB Ahmad Ikliludin, menyatakan kesiapannya mengemban amanah. Ia menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi NTB atas fasilitas kantor sekretariat yang menjadi identitas perjuangan wartawan. Bahkan pihaknya mengharapkan Pemprov NTB menghibahkan aset tersebut ke PWI NTB.

Ikliludin juga menyampaikan terkait tantangan Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal agar NTB kembali menjadi tuan rumah Hari Pers Nasional (HPN) pada 2027 mendatang. Apalagi NTB pernah sukses menjadi tuan rumah pada tahun 2016.

Hal senada juga disampaikan Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri. Mantan Bupati Bima ini menilai peran pers sangat krusial dalam mencerminkan kinerja pemerintah. Selain itu, ungkapnya, kritikan wartawan adalah cermin bagi pemerintah.

Dalam hal ini, pemerintah tidak ingin ‘dinabobokan’ oleh pujian. Catatan dan masukan dari wartawan atau media sangat penting agar pemerintah bisa menuntaskan berbagai permasalahan di masyarakat.

Terkait dukungan fasilitas, Wagub memberikan sinyal positif mengenai status Sekretariat PWI NTB. “Jika gedung tersebut dirawat dengan baik dan menunjukkan aktivitas yang positif untuk kemajuan daerah, pemerintah tentu terbuka untuk memberikan hibah di masa mendatang,” pungkasnya.

Acara pelantikan tersebut dirangkaikan dengan pembukaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) PWI NTB tahun 2025 untuk menyusun program kerja lima tahun ke depan. (ham)

Datangi Tambang Emas Ilegal Kuta, 24 Warga Diamankan Polisi

globalfmlombok.com
-
0
Datangi Tambang Emas Ilegal Kuta, 24 Warga Diamankan Polisi

Praya (globalfmlombok.com) – Sekitar 24 orang warga diamankan aparat Polres Lombok Tengah (Loteng) di lokasi tambang emas ilegal Gunung Dundang, Dusun Kuta II, Desa Kuta, Pujut. Mereka diamankan, lantaran menambang di lokasi tambang emas ilegal di dekat kawasan Mandalika.

Mereka diamankan oleh tim patroli Polres Loteng bersama sejumlah alat bukti seperti palu, betel serta karung berisi batu hasil galian pada Kamis (18/12/2025) sore. Mereka saat ini tengah menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Loteng.

‘’Total ada 24 orang diduga penambang yang diamankan,” ungkap Kapolres Loteng AKBP Eko Yusmiarto, S.I.K., dalam keterangnya, Jumat (19/12/2025).

Bermula saat personel pos jaga Polres Loteng menggelar patroli sore dengan sasaran wilayah Kuta dan sekitarnya. Saat berpatroli di lokasi tambang emas ilegal yang beberapa waktu lalu ditutup tersebut, polisi menemukan puluhan warga yang hendak menambang. Karena dinilai melakukan aktivitas terlarang warga tersebut kemudian digelandang ke Mapolres Loteng untuk pemeriksaan lebih lanjut.

’’Jadi saat personel pos jaga Polres Loteng melaksanakan patroli di kawasan Pantai Mosrak Gunung Dundang, ditemukanlah para terduga pelaku penambang emas ilegal ini ditempat tersebut,’’ jelasnya.

‎Ia menjelaskan dari tangan warga pihaknya berhasil mengamankan barang bukti berupa betel dan palu yang diduga sebagai alat untuk melakukan penambangan. Turut diamankan juga sebanyak sembilan karung berisi batu diduga hasil para penambang yang sebelumnya melakukan aktivitas penambangan.

Eko menegaskan kalau pihaknya tidak akan mentolerir segala bentuk aktivitas penambangan emas ilegal. Karena penambangan ilegal sangat besar berdampak negatif terhadap kelestarian lingkungan. Aktifitas tambang illegal tersebut juga berpotensi menimbulkan konflik sosial.

‘’Kami juga akan terus melakukan patroli dan penindakan bagi para pelaku penambang. Untuk itu kami mengimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas penambangan serta turut berperan aktif menjaga lingkungan. Dengan melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas penambangan ilegal,’’ pesannya. ‎

Kasi. Humas Polres Loteng Iptu Lalu Brata Kusnadi menambahkan, bahwa status puluhan warga tersebut masih diamankan. Pihaknya masih terus melakukan penyelidikan, memeriksa dan meminta keterangan warga yang diamankan tersebut.

“Penyelidikan masih dilakukan oleh Satreskrim Polres Loteng dan belum ada penetapan status tersangka. Semua masih berstatus diamankan. Jadi soal pengenaan pasal yang dilanggar belum ditetapkan,” imbuhnya. (kir)

Satreskrim Lotim Sita 107 Ton Beras SPHP Oplosan

globalfmlombok.com
-
0
Satreskrim Lotim Sita 107 Ton Beras SPHP Oplosan

Selong (globalfmlombok.com) – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor (Polres) Lombok Timur (Lotim) menetapkan satu orang terduga pelaku pengoplos beras dan mengamankan barang bukti (BB) berupa 107 ton beras oplosan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Kapolres Lotim, AKBP I Komang Sarjana dalam rilisnya Jumat (19/12/2025) kemarin menyampaikan satu orang tersangka dengan inisial FP merupakan pemilik gudang mitra Badan Urusan Logistik (Bulog) sekaligus selaku pengoplos beras SPHP.

Dia menjelaskan, untuk sementara Polres Lotim. baru menetapkan satu tersangka dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan untuk yang lainnya.

Sarjana menyampaikan pengungkapan kasus ini, bermula ketika Satgas Pangan Polres Lotim menerima keluhan dari salah seorang pedagang beras di pasar Aikmel, terkait kualitas beras Medium jenis SPHP. Di mana beras SPHP tersebut sebagian besar isinya merupakan butiran menir dan patahan yang tidak sesuai dengan kualitas beras medium.

Dari informasi tersebut, Satgas Pangan Polres Lotim kemudian melakukan penyelidikan terhadap pengemasan dan pendistribusian beras SPHP. Dari penyidikan beras tersebut berasal dari Gudang penyimpanan beras di Desa Gelora, Kecamatan Sikur.

Sementara itu kasat Reskrim polres Lotim AKP I Made Dharma Yulia Putra menambahkan awalnya tersangka coba-coba untuk mengoplos beras SPHP yang didapatkan dari Bulog dengn mencampur beras menir di gudang miliknya, kemudian dijual ke pasar-pasar di Lotim.

Berdasarkan hasil laboratoum sampel yang diperiksa Satreskrim, beras SPHP itu sebagian besar dioplos dengan menir.

Polres Lotim baru menetapkan satu orang tersangka. Sementara terkait adanya oknum pegawai Bulog Lotim yang terlibat, saat ini masih dalam proses pemeriksaan lebih lanjut.

Beras SPHP kemasan 5 Kilogram ini baru distribusikan ke sejumlah pedagang di Kecamatan Aikmel. Sehingga pihaknya langsung menarik beras-beras yang telah didistribusikan tersebut dengan jumlah belasan ton. “Pendistribusian masih di Kecamatan Aikmel,” terang Dharma.

Beras yang sudah diedarkan itu baru dua kali distribusikan. Pendistribusian pertama dilakukan dengan jumlah sekitar 10 ton, kemudian kedua 6 ton.

Sementara itu, Kepala Bulog Lotim Supermansyah mengakui bahwa tersangka FP merupakan mitra Bulog yang sudah lama. Ia menyebut sebelumnya pihak Bulog rutin melakukan pengawasan, sosialisasi dan mengingatkan kepada seluruh mitra Bulog untuk tidak melakukan pelanggaran.

Kegiatan pengemasan beras oplosan mereka lakukan di gudang filial. Tersangka pelaku disinyalir memang sudah lama menjadi mitra Bulog. Gudangnya baru dibuat awal tahun 2025, ini merupakan pertama dilakukan.

Sementara tersangka FP menyampaikan pengoplasan dilakukan sejak bulan Oktober 2025 lalu. Ia mengakui pengoplosan itu dilakukan tanpa ada perintah dari pihak manapun termasuk Bulog. Sementara apakah ada keterlibatan pihak lain, ia memilih bungkam.

Barang bukti yang disita antara lain lebih dari 15 beras SPHP kemasan 5 kg, 600 karung beras 50 kg, invoice pembelian via aplikasi Klik SPHP, empat alat jahit karung, dua cok roll, 34 bungkus kemasan SPHP kosong, dan dua alat timbang.

Penyidikan masih berlanjut untuk menyelidiki kemungkinan keterlibatan oknum lain, termasuk dari lingkungan Bulog Lotim. Polres Lotim berkomitmen menindak tegas segala bentuk pemalsuan dan penyelewengan bantuan pangan pemerintah. (rus)

1...237238239...392Halaman 238 dari 392