Beranda blog Halaman 233

“Water Screen” Air Mancur Menari Bundaran GMS Jadi Ikon Baru Lobar

globalfmlombok.com
-
0
“Water Screen” Air Mancur Menari Bundaran GMS Jadi Ikon Baru Lobar

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Bundaran Giri Menang Square (GMS) Gerung Lombok Barat (Lobar) yang telah lama mati suri, kini hidup kembali. Setelah direvitalisasi oleh Pemkab Lombok Barat pada tahun ini, kini Bundaran GMS dengan “Water Screen” air mancur menari itu menjadi ikon baru Lombok Barat di masa pemerintahan Bupati Lobar, Lalu Ahmad Zaini dan Wabup Lobar, Hj. Nurul Adha.

Pada momen pergantian tahun, Rabu 31 Desember 2025 malam, bundaran ini dipadati pengunjung yang penasaran ingin melihat langsung water screen air mancur dimensi. Water screen ini merupakan layar proyeksi dari air, yang dibuat dengan menyemprotkan air ke udara untuk membentuk tirai atau dinding air sebagai media untuk menampilkan gambar, video, atau laser.

Sejak sore, Bundaran ini ramai pengunjung. Warga menanti malam pergantian tahun di areal Plaza di bundaran tersebut. Ramainya pengunjung memberi berkah bagi para pedagang kaki lima, karena dagangannya laris manis. Waktu beranjak senja dan malam pun tiba, pengunjung kian banyak yang berdatangan. Ribuan pengunjung datang menggunakan sepeda motor dan mobil. Padatnya pengunjung membuat petugas dari Dishub dan kepolisian harus ekstra mengatur arus lalulintas untuk mengurai kepadatan.

Untungnya, pihak Dishub bersama Kepolisian pun sudah melakukan rekayasa lalu lintas di areal tersebut sehingga lalu lintas tidak terlalu macet total. Kendaraan yang datang dari arah Lembar diarahkan ke jalur bypass BIL 2, sedangkan yang datang dari arah Mataram BIL 2 dan Rumak diarahkan ke jalur bypass BIL 1. Lokasi parkir kendaraan parkir diatur di tempat yang telah disiapkan.

Kian larut malam, kawasan ini hampir macet total. Warga yang menyaksikan bundaran GMS, kian berjubel. Mereka bahkan turun dari kendaraan untuk bisa mengabadikan momen tersebut. Persis pukul 00.00 dini hari, suara klakson dan kembang api pecah, disemarakkan dengan water screen bertuliskan detik-detik pergantian tahun. Bupati Lobar H. Lalu Ahmad Zaini yang hadir bersama Wabup Hj. Nurul Adha pada kesempatan itu menyapa masyarakat yang menyaksikan peresmian revitalisasi bundaran GMS tersebut.

Bupati menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada masyarakat yang telah hadir menyaksikan peluncuran GMS pada malam pergantian tahun ini. Hal ini membuat dirinya bangga sekaligus terharu dan sedih, karena baru sembilan bulan memulai memimpin Lobar banyak duka dan lika liku yang dihadapinya bersama Wabup. Namun itu kata dia bagian dari motivasinya menumbuhkan semangat untuk terus melakukan sesuatu perubahan untuk Lombok Barat.

“Alhamdulillah pada malam hari ini, revitalisasi Giri Menang Square dan Plaza-nya sudah tuntas kita lakukan, insyaAllah alun-alun Kota Gerung akan kita tuntaskan, begitu juga jogging track, kolosium, dan lainnya,” imbuh LAZ.

Ke depan, LAZ menyampaikan, akan ada monumen-monumen baru yang dibangun di Lobar. Satu hal yang ingin dilakukan melalui pembangunan alun-alun dan revitalisasi GMS serta lainnya agar warga Gerung bangga memiliki dan mengakui Lobar dan Gerung sebagai ibu kota Kabupaten. Karena sudah terjadi pembangunan-pembangunan sehingga layak menjadi ibu kota kabupaten. Hal inilah yang menjadi tekadnya.

Tahun 2025, kata LAZ, sudah dilalui dengan berbagai dinamiknya. Kemudian menyongsong tahun 2026 ini dengan semangat baru untuk terus mempersembahkan pembangunan untuk masyarakat Lobar demi mewujudkan masyarakat Lobar yang maju, mandiri, dan berkeadilan. Ia mengapresiasi kinerja kolaboratif OPD selama sembilan bulan beradaptasi dengen gaya kepemimpinan dan semangat yang dimiliki. Sehingga tahun 2026 diyakini akan jauh lebih besar dalam menghasilkan karya-karya untuk Lobar.

Para pedagang di areal Plaza GMS mengaku jualannya laku keras. Bahkan belum sampai hingga detik-detik malam pergantian tahun, dagangannya ludes. Mereka pun memperoleh hasil jualan hingga jutaan rupiah, untungnya pun lumayan. (her)

Kantor DPRD NTB Dibangun Ulang, Anggota Dewan Usulkan Punya Ruangan Khusus Aspirasi Masyarakat

globalfmlombok.com
-
0
Kantor DPRD NTB Dibangun Ulang, Anggota Dewan Usulkan Punya Ruangan Khusus Aspirasi Masyarakat

Mataram (globalfmlombok.com) – Kantor DPRD NTB yang mengalami kerusakan total akibat dibakar massa demonstrasi pada 30 Agustus 2025 lalu, akan dibangun kembali oleh pemerintah mulai tahun 2026 ini. Pembangunan akan didesain ulang agar kondisi kantor wakil rakyat di jalan Udayana Mataram itu lebih representatif dari sebelumnya.

Rencana pembangunan gedung DPRD NTB tersebut kini tengah dalam tahap perencanaan oleh pihak kementerian Pekerjaan Umum. Pada Senin 29 Desember lalu, Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan NTB Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian PU sudah menggelar FGD untuk rencana pembangunan gedung kantor DPRD NTB tersebut.

“Kami hadir di sana sebagai undangan. Kementerian PU merasa perlu mengetahui kebutuhan anggota dewan karena kami sebagai user gedung itu,” ujar Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB, Lalu Wirajaya yang dikonfirmasi terkait kegiatan FGD rencana pembangunan kantor DPRD NTB tersebut.

Disampaikan Wirajaya pihaknya memberikan banyak masukan, salah satunya yang diusulkan yakni ruang khusus yang menampung aspirasi setiap kelompok masyarakat. Ini penting agar setiap unsur masyarakat yang datang menyampaikan aspirasi bisa diterima secara representatif dan memadai.

Agar lebih representatif, setiap anggota direncanakan memiliki ruang kerja sendiri. Konsep dan desain ini mirip seperti kantor DPR RI di Senayan yang memiliki ruangan kerja khusus anggota. Tidak seperti sebelumnya yang seluruh anggota berkelompok di ruangan fraksi atau Komisi.

“Kita kan butuh kenyamanan dan keamanan. Jangan sampai tamu yang datang kita terima di ruang komisi atau ruangan fraksi seperti selama ini. Ini kurang pas,” kata Wirajaya.

Namun demikian konsep dan desain gedung itu masih berupa perencanaan. Realisasinya sangat tergantung pada kesiapan anggaran. Karena seluruhnya akan ditanggung dana APBN melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU). “Pasti akan disesuaikan dengan anggaran tentunya. Apakah cukup sampai dengan desain seperti itu atau tidak,” ujarnya.

Selain itu anggota dewan juga menyarankan kantor DPRD NTB yang baru kelak memiliki ciri khas yang melekat pada fasad bangunan. Fasad gedung harus menggambarkan kekhasan corak adat dan budaya masyarakat Sasambo (Sasak, Samawa, Mbojo). Karena ini adalah tiga suku utama masyarakat NTB.

“Yang pasti mau dibangun baru atau rehab, kami tidak masuk ke sana. Silakan tim teknis bidang konstruksi yang mengkaji. Yang penting kuat dan aman,” pungkasnya. (ndi)

Per 1 Januari 2026, Petani Sudah Bisa Tebus Pupuk Subsidi

globalfmlombok.com
-
0
Per 1 Januari 2026, Petani Sudah Bisa Tebus Pupuk Subsidi

Mataram (globalfmlombok.com) – PT Pupuk Indonesia (Persero) bersama Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia telah menandatangani kontrak perjanjian pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi tahun anggaran 2026 sebesar 9,8 juta ton untuk sektor pertanian dan perikanan. Pupuk Indonesia pun memastikan kesiapannya mendistribusikan pupuk bersubsidi mulai 1 Januari 2026.

Direktur Supply Chain Pupuk Indonesia, Robby Setiabudi Madjid menyampaikan, kontrak ini, akan menjadi dasar bagi Pupuk Indonesia untuk mendistribusikan pupuk bersubsidi di tahun 2026.

“Per 1 Januari 2026, pupuk bersubsidi baik untuk sektor pertanian maupun perikanan sudah bisa ditebus oleh petani dan pembudidaya ikan, dengan syarat mereka sudah terdaftar sebagai penerima pupuk bersubsidi,” ujar Robby.

Ia menambahkan, untuk memastikan kesiapan tersebut, Pupuk Indonesia saat ini sudah menyediakan stok yang cukup atau sesuai dengan safety stock yang diatur oleh Pemerintah. Stok tersebut sudah ada di Penerima Pupuk pada Titik Serah (PPTS) yang ada di seluruh Indonesia.

“Kami juga sudah melakukan tes untuk memastikan kesiapan sistem. Insya Allah pukul 00.00 tanggal 1 Januari 2026 petani maupun pembudidaya ikan yang terdaftar sudah bisa menebus pupuk bersubsidi di PPTS sesuai dengan HET (Harga Eceran Tertinggi),” ujarya.

Robby juga berharap dukungan aktif dari seluruh stakeholder untuk turut melakukan pengawasan dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Ia menegaskan Pupuk Indonesia berkomitmen menyalurkan pupuk bersubsidi ke seluruh Indonesia untuk swasembada pangan nasional sesuai dengan prinsip 7T (tepat sasaran, jenis, jumlah, harga, waktu, tempat, dan tepat mutu).

Sementara itu, Direktur Pupuk Kementan Republik Indonesia, Jekvy Hendra mengungkapkan, tahun 2026 Pemerintah mengalokasikan pagu anggaran untuk pupuk bersubsidi sebesar Rp46,87 triliun. Anggaran pupuk bersubsidi tersebut dibagi untuk sektor pertanian dan perikanan, dengan total alokasi pupuk bersubsidi sebesar 9,8 juta ton.

Jekvy pun menjelaskan, alokasi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun 2026, besarnya sama dengan tahun 2025, yaitu 9,55 juta ton. Alokasi tersebut ditetapkan berdasarkan pada Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 1360/Kpts/Hk.150/M/12/2025 tanggal 12 Desember 2025.

Rinciannya, pupuk Urea sebanyak 4.423.023 ton, NPK 4.471.026 ton, NPK untuk Kakao 81.179 ton, pupuk Organik 558.273 ton. Berikutnya melalui Kepmentan tersebut, Pemerintah juga mengalokasikan pupuk bersubsidi ZA sebesar 16.449 ton.

Jekvy menambahkan, Pemerintah tahun 2026 juga kembali mengalokasikan pupuk bersubsidi untuk sektor perikanan. Pembudidaya ikan, ungkapnya, sudah empat tahun tidak masuk ke dalam skema penerima pupuk bersubsidi.

Adapun alokasi pupuk bersubsidi untuk pembudidaya ikan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1397/Kpts/Hk.130/M/12/2025 tanggal 29 Desember 2025 sebesar 295.676 ton. Terdiri dari Urea sebanyak 125.397 ton, kemudian SP-36 86.445 ton, dan pupuk Organik sebesar 83.834 ton.

Jekvy menegaskan bahwa pupuk subsidi sektor pertanian hanya bisa ditebus oleh petani yang terdaftar di Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) Kementerian Pertanian. Sementara pembudidaya ikan harus terdaftar di Elektronik Rencana Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Pupuk (e-RPSP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

“Pupuk bersubsidi sudah bisa ditebus oleh petani maupun pembudidaya ikan terdaftar per tanggal 1 Januari 2026 jam 00.00,” tutup Jekvy. (bul)

Serahkan SK PPPK Paruh Waktu, Bupati Iron: Jangan Separuh-separuh Layani Masyarakat

globalfmlombok.com
-
0
Serahkan SK PPPK Paruh Waktu, Bupati Iron: Jangan Separuh-separuh Layani Masyarakat

Selong (globalfmlombok.com) – Sebanyak 10.998 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) secara resmi menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan. Pemberian SK dilakukan secara simbolis oleh Bupati Lotim, H. Haerul Warisin, di halaman kantor Bupati pada Rabu (31/12/2025) pagi.

Dalam amanatnya, Bupati Haerul Warisin memberikan pesan tegas agar para PPPK Paruh Waktu ini memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. “Jangan separuh-separuh layani masyarakat,” pesannya, yang langsung disambut gemuruh tepuk tangan dari para pegawai.

Bupati menegaskan bahwa dengan SK ini, status mereka telah berubah. “Anda bagian dari milik negara. Beda dengan sebelumnya, anda milik kepala sekolah yang dapat upah dari BOS. Bukan lagi menjadi petugas faskes,” ujarnya.

Meski begitu, ia meminta pemahaman bahwa selama proses penggajian masih berjalan di rekening daerah, besaran gaji yang diterima sementara masih seperti sebelumnya. “Sejak diberikan SK, gaji mulai,” janjinya.

Lebih lanjut, Bupati menekankan bahwa sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), apapun statusnya harus tetap mematuhi aturan. “Jangan karena paruh waktu, Anda separuh-separuh layani masyarakat. Jangan karena paruh waktu, separuh saja Anda bekerja,” tegasnya.

Bupati berjanji untuk mengusulkan para PPPK Paruh Waktu agar bisa meningkat status menjadi PPPK Penuh Waktu. “Meski hanya usul, tidak ada mustahil di dunia ini. Terpenting ikhtiar. Ini namanya, kita kreatif cari solusi. Jangan diam pada posisi sekarang,” ujarnya.

Dukungan itu ia sampaikan melihat kebutuhan tenaga yang masih besar di Lotim. “Jumlah pegawai yang ada sekarang bukan banyak karena masih banyak butuh pegawai,” ucapnya sambil menyebutkan proyek seperti RSUD Masbagik dan rencana pembangunan rumah sakit di Sikur yang membutuhkan banyak tenaga.

Pemerintah Kabupaten Lotim berharap,dengan kepastian status melalui SK ini, para PPPK Paruh Waktu dapat bekerja lebih kencang dan meningkatkan kualitas pelayanan. “Layani dengan senyum. Kalau Anda tidak mampu layani masyarakat, cukup dengan senyum. Tingkatkan disiplin kerja. Harus loyal pada pimpinan tempat Anda bekerja,” tambahnya.

Dengan pensiunnya pegawai tiap tahun, eksistensi PPPK baik paruh waktu maupun penuh waktu diharapkan menjadi penggerak utama pelayanan publik yang lebih profesional dan tulus di Lotim.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia(BKPSDM) Lotim, Yulian Ugi Lusianto, memberikan klarifikasi mengenai angka penerima. Dari data awal 11.029 orang, terdapat 21 orang yang tidak dapat mengakhiri masa kerja honorer sebelumnya, dan 10 orang lainnya tidak dapat diterbitkan SK-nya, sehingga total yang menerima SK adalah 10.998 orang.

Mengenai penggajian PPPK Paruh Waktu ini ditetapkan sama dengan gajinya sebelumnya saat menjadi pegawai honorer. Sementara itu, tsbdaspa lebih dari 1700 Honorer yang tidak masuk data base sebagai calon PPPK Paruh Waktu tidak dikenal ada istilah dirumahkan. Dipersilakan Bupati bekerja tetap di OPD maiang-masing. (rus)

4.540 Honorer Loteng Jadi Tenaga PPPK Paruh Waktu, Gaji Mengikuti Besaran Honor Terakhir

globalfmlombok.com
-
0
4.540 Honorer Loteng Jadi Tenaga PPPK Paruh Waktu, Gaji Mengikuti Besaran Honor Terakhir

Praya (globalfmlombok.com) – Sebanyak 4.540 tenaga honorer dari total 5.669 tenaga honorer yang terdata dan telah diverifikasi oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) resmi diangkat sebagai tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Hal ini ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) pengangkatan tenaga PPPK paruh waktu secara simbolis oleh Bupati Loteng H. Lalu Pathul Bahri, S.IP.M.AP., di halaman Kantor Bupati Loteng, Rabu (31/12/2025).

Pengangkatan tenaga PPPK paruh waktu tersebut menjadi salah satu bagian dari upaya penataan kepegawaian di Loteng. Di mana mulai tahun 2026 ini sudah tidak ada lagi tenaga honorer yang bekerja di lingkungan Pemkab Loteng. Selain Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PPPK penuh waktu serta paruh waktu.

“Pengangkatan tenaga PPPK paruh waktu ini juga sebagai bentuk kehadiran pemerintah. Dalam rangka memberikan kepastian status kepegawaian bagi para tenaga honorer yang ada,” ujar Bupati Loteng H. Lalu Pathul Bahri, S.IP.M.Ap., dihadapan ribuan tenaga PPPK paruh waktu yang hadir.

Bagi tenaga PPPK paruh waktu sendiri lanjutnya, pengangkatan tersebut jadi momentum penting soal kepastian jenjang karier. Maka kesempatan menjadi tenaga PPPK paruh waktu harus digunakan sebaik mungkin. Dengan cara bekerja dan memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat dan daerah ini.

PPPK Paruh Waktu Bisa Berikan Kontribusi

Dengan begitu, kehadiran para tenaga PPPK paruh waktu bisa memberikan kontribusi yang besar dalam mendukung jalanya pembangunan diberbagai bidang di daerah ini. “Jadikan pengangkatan sebagai tenaga PPPK paruh waktu ini sebagai motifasi untuk bekerja lebih baik. Memberikan kinerja terbaik. Sehingga pada akhirnya bisa berkontribusi bagi pembangunan diberbagai bidang di daerah ini,” tegasnya.

Disinggung terkait besaran gaji para tenaga PPPK paruh waktu tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Loteng H. Lalu Firman Wijaya, S.T.,M.T., tidak mengungkapkan secara gamblang. Menurutnya, besaran gaji tenaga PPPK paruh waktu Loteng disesuaikan dengan besaran honor terakhir yang diterima saat masih berstatus sebagai honorer.

“Tapi tidak menuntup kemungkinan berubah ke depanya tergantung kemampuan keuangan daerah,” jawab Firman, seraya menambahkan kontrak kerja para tenaga PPPK paruh waktu itu nantinya akan diperbaharui setiap tahun. Berbeda dengan tenaga PPPK penuh waktu yang diperbaharui setiap lima tahun sekali.

Honorer Loteng Tidak Terakomodir PPPK Paruh Waktu Diberi Pelatihan Kerja

Adapun terkait tenaga honorer yang tidak terakomodir sebagai tenaga PPPK paruh waktu, Pathul menjelaskan jumlahnya ada sekitar 1.129 orang. Oleh Pemkab Loteng mereka sudah disiapkan program pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) Loteng. Di mana ada sekitar 10 jenis pelatihan yang bisa dipilih oleh tenaga honorer yang tidak lolos tersebut.

Harapannya, dengan pelatihan tersebut mereka bisa memiliki tambahan keterampilan. Supaya bisa mengakses lapangan kerja lainnya atau bisa membuka usaha sendiri. Sehingga bisa membuka lapangan kerja bagi yang lain.  Selain itu, mereka juga berpeluang diangkat sebagai tenaga outsourcing untuk beberapa jenis pekerjaan yang memang dibutuhkan.

“Dengan bekal keterampilan yang diperoleh dari pelatihan kerja itu, mereka bisa diangkat sebagai tenaga outsourcing ke depanya. Misalnya, penjaga malam bisa diangkat dari mereka yang memiliki keterampilan satpam atau yang sejenis,” tandas Ketua DPD Partai Gerindra NTB ini. (kir)

Beralih dari Tambang, NTB Dorong Investasi Sektor Pariwisata

globalfmlombok.com
-
0
Beralih dari Tambang, NTB Dorong Investasi Sektor Pariwisata

Mataram (globalfmlombok.com) – Sampai dengan September 2025, nilai investasi di NTB telah mencapai Rp48,98 triliun. Dari jumlah itu, sektor tambang yang paling mendominasi dengan nilai mencapai Rp34,5 triliun. Disusul oleh investasi di bidang pariwisata dengan nilai total mencapai Rp5 triliun, dengan Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) senilai Rp2,5 triliun, dan Penanam Modal Asing (PMA) Rp2,5 triliun.

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, Irnadi Kusuma mengatakan di tahun depan, pihaknya mendorong investasi di bidang pariwisata. Dorongan ini bukan hanya karena pariwisata mendunia menjadi salah satu program unggulan gubernur, tetapi juga untuk memastikan keamanan lingkungan di NTB.

“Sesuai dengan yang dicanangkan gubernur, maka kita mainnya di pariwisata, pertanian, dan juga energi terbarukan,” ujarnya.

Realisasi investasi tertinggi tercatat di Kabupaten Sumbawa Barat dengan total Rp36,3 triliun, disusul oleh Kabupaten Lombok Tengah sebesar Rp6,8 triliun, dan Kabupaten Lombok Utara sebesar Rp1,6 triliun. Kabupaten Dompu lebih dari Rp1 triliun, Kabupaten Lombok Utara Rp941 miliar, Kabupaten Lombok Barat Rp778 miliar, dan Kabupaten Sumbawa Rp728,8 miliar.

Sementara itu, serapan tenaga kerja dari kegiatan investasi periode Juli hingga September 2025 mencapai 12.178 tenaga kerja Indonesia (TKI) yang tersebar di berbagai sektor dan kabupaten/kota di NTB. Selain itu, terdapat 354 tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja di NTB, terutama pada sektor-sektor yang membutuhkan keahlian teknis dan profesional khusus, dengan tetap mengikuti regulasi ketenagakerjaan yang berlaku.

Empat hotel bintang lima senilai lebih dari Rp1,47 triliun di NTB siap ditawarkan kepada investor. Empat hotel itu terletak di sejumlah kawasan di NTB, seperti di Lombok Tengah, Lombok Barat, dan Lombok Utara.

Mantan Kepala Samsat KLU ini mengatakan empat proyek itu sudah mendapatkan Investment Project Ready to Offer (IPRO) atau dokumen yang sudah siap untuk ditawarkan ke investor. “Jadi proyek-proyek di NTB yang kemungkinan bisa dijual. Yang sudah ready to offer, yang bisa dilakukan,” ujarnya.

Empat proyek hotel yang sudah siap ditawarkan ke investor itu yaitu pengembangan hotel bintang 5 berkapasitas 62 villa dan 86 kamar di kawasan seven spring under sea atau pertemuan tujuh mata air yang muncul di tengah laut Pantai Kerakas dengan estimasi nilai investasi Rp277,9 miliar.

Selanjutnya ada pembangunan resort dan hotel bintang 5 di kawasan Gili Gede, Lombok Barat dengan nilai investasi Rp123 miliar. Rencananya, luas lahan pembangunan mencapai 5 hektare are berkapasitas 50 kamar.

Proyek Maukita Mandalika Hotel, yakni hotel, mice, resto, kafe, waterpark yang berlokasi di Kawasan Target Area (KTA) Pantai Selatan, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah dengan luas lahan mencapai 5,21 hektare are. Estimasi nilai pembangunan hotel ini mencapai Rp298,7 miliar, dengan kapasitas 130 Deluxe, 112 Grand Deluxe, 6 Junior Suite, dan 4 Suite.

Kemudian proyek Kuta Height Hotel, yaitu hotel bintang 5 dengan luas lahan mencapai 18 hektare are. Estimasi proyek ini bernilai fantastis, mencapai Rp821,8 miliar. Dengan jumlah kamar mencapai 220, terdiri dari 60 kamar luxury lodge, 48 kamar suite, dan 112 deluxe.

Di tahun ini, Pemprov NTB menargetkan investasi mencapai Rp68 triliun. Meningkat sekitar Rp6,1 triliun dari target tahun 2025 senilai Rp61,09 triliun yang diberikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atau Kementerian Investasi.

Irnadi membeberkan target investasi Rp68 triliun sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTB. “Naik lagi targetnya di tahun 2026 jadi Rp68 triliun. Yaa mudah-mudahan kita optimis di tahun 2026 ada investor secara riil,” bebernya.

Saat ini, Irnadi mengaku Pemprov NTB akan menggenjot sektor-sektor strategis sesuai dengan triple agenda Gubernur, H. Lalu Muhamad Iqbal. Di antaranya yaitu sektor pariwisata, pertanian, dan energi terbarukan. (era)

Delapan Jabatan Eselon II di Pemprov NTB Masih Lowong

globalfmlombok.com
-
0
Delapan Jabatan Eselon II di Pemprov NTB Masih Lowong

Mataram (globalfmlombok.com) – Delapan jabatan eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB masih lowong. Empat di antaranya merupakan jabatan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sisanya merupakan jabatan Wakil Direktur (Wadir) di Rumah Sakit.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Tri Budiprayitno mengatakan Pemprov NTB akan segera membentuk tim panitia seleksi (pansel) untuk mengisi jabatan lowong tersebut. Dipastikan, pengisian jabatan akan segera dilakukan menyusul Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) baru Pemprov NTB mulai berlaku pada 2 Januari 2026 ini.

“Sebenarnya lebih cepat lebih bagus ya, kalau pansel itu seyogyanya kita berharap Januari sudah mulai Pansel,” ujarnya, Rabu, 31 Desember 2025.

Jabatan lowong itu di antaranya, Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun), dan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan).

Dalam waktu dekat, akan ada penambahan Dinas, yaitu Dinas Kebudayaan yang merupakan hasil peleburan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud). Ditambah dengan empat jabatan Wakil Direktur di Rumah Sakit, sehingga total jabatan kosong menjadi delapan kursi.

Selain akan membuka seleksi untuk delapan jabatan, dalam waktu dekat Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal juga akan melakukan rotasi Kepala OPD. Para Kepala OPD sudah mengikuti evaluasi kinerja melalui skema job fit selama dua hari di Kantor BKD NTB kemarin. Dari hasil itu, gubernur bisa melihat dan menentukan pejabat mana yang cocok untuk menempati instansi.

“Job fit udah mulai, biasa kan job fit. Artinya dalam waktu dekat akan ada rotasi-rotasi. Itu saja konsekuensi kan untuk SOTK baru,” katanya.

Pada saat SOTK baru mulai diterapkan, Pemprov memastikan sudah ada nama Kepala OPD yang akan membawahi birokrasi, baik yang digabung maupun berdiri sendiri. Pun dalam proses mutasi, Iqbal tidak secara gamblang mengatakan apakah ada potensi demosi terhadap puluhan eselon II yang kini mengikuti job fit selama dua hari.

“Jangan ada lagi Plt-Plt, mulai Januari kelembagaannya sudah selesai. Tinggal lari saja. 10 bulan kita sudah cukup mengamati. Kita sudah tahu karakter semua pejabat ini,” katanya.

Ia berharap, pengisian Kepala OPD saat SOTK baru mulai diterapkan bersamaan dengan tuntasnya seleksi Sekretaris Daerah (Sekda) NTB definitif. Sehingga, Pemprov bisa berlari dalam mencapai visi-misi yang telah tertuang dalam RPJMD. “Sebelum bulan puasa kita sudah tidak ada Plt-Plt an,” tegasnya.

Mantan Duta Besar RI untuk Turki itu menekankan, seluruh Kepala OPD harus fokus dalam melaksanakan job fit. Dari sini, pihaknya juga sekaligus mengevaluasi kinerja mereka selama hampir satu tahun di bawah kepemimpinan Iqbal-Dinda.

“Tugas-tugasnya kan sudah jelas dari awal. Kita melihat apakah teman-teman ini sudah men-deliver tugas-tugasnya atau tidak. Itu jadi bahan pertimbangan kita,” terangnya. (era)

1,65 Juta Warga NTB Terima MBG pada Tahun 2025

globalfmlombok.com
-
0
1,65 Juta Warga NTB Terima MBG pada Tahun 2025

Mataram (globalfmlombok.com) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga dengan akhir tahun 2025 telah menjangkau 1,65 juta sasaran. Dengan rincian balita sebanyak 153.788 jiwa, PAUD, RA, dan TK lebih dari 213 ribu anak, SD, MI, SMP, MTs lebih dari 960 ribu siswa, SMA/SMK/MA lebih dari 238 ribu siswa.

Selanjutnya sasaran di SLB telah mencapai 2.242, di Pondok Pesantren 5.095, PKBM 3.348, Ibu Hamil (Bumil) 25.423 jiwa, Ibu Menyusui (Busui) 58.233 jiwa, Guru, Tenaga Kependidikan, dan Kader Posyandu lebih dari 29 ribu orang.

Kepala Satuan Tugas (Satgas) MBG NTB, Ahsanul Khalik mengatakan, penerima manfaat mencakup seluruh spektrum sasaran strategis, mulai dari anak usia dini hingga kelompok rentan.

“Capaian ini menunjukkan bahwa MBG di NTB tidak hanya berfokus pada peserta didik, tetapi juga secara nyata memperkuat perlindungan gizi kelompok 3B (Balita, Bumil, Busui) yang menjadi kunci pencegahan stunting dan malnutrisi jangka panjang,” ujarnya, Kamis, 1 Januari 2026.

Menurutnya, sampai dengan akhir tahun 2025, terdapat 601 SPPG sudah beroperasi. Terdiri dari 552 SPPG mitra masyarakat/swasta, 5 SPPG Pondok Pesantren, 3 SPPG Polri, dan 1 SPPG TNI AU. Dari jumlah itu, bangunan baru sebanyak 194 unit, rumah dialihfungsikan untuk kebutuhan dapur sebanyak 95 unit, rumah makan/restoran 34 unit, ruko dan rukan 100 unit lebih, serta pergudangan dan sarana lainnya sebanyak puluhan unit.

Di samping itu, program unggulan Pemerintah Pusat ini juga telah menyerap ribuan tenaga kerja. Lebih dari 25 Ribu Orang Program MBG di NTB telah menjadi pengungkit ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja yang luas. Hingga akhir Desember 2025, tercatat sekitar 25.982 tenaga kerja terlibat langsung dalam operasional SPPG.

DI antaranya Kepala SPPG dan Ploting Kepala SPPG, Ahli Gizi dan Akuntan, Koordinator Lapangan dan Kepala Juru Masak, Juru Masak, Petugas Porsi, dan Petugas Persiapan. Ada juga pengemudi distribusi, petugas operasional, kebersihan, dan keamanan.

“Rata-rata setiap SPPG melibatkan 40–45 tenaga kerja lokal, yang sebagian besar berasal dari masyarakat sekitar, sehingga memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga dan pengurangan pengangguran,” jelas Staf Ahli Gubernur Bidang Sosial dan Kemasyarakatan ini.

Pemprov NTB mendapat alokasi Rp5,7 triliun untuk pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan menyasar 1,8 juta jiwa di provinsi ini. Sasaran MBG di NTB terdiri dari 1,3 juta peserta didik, sisanya yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (non PAUD).

Sebelumnya, Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal mengatakan, di tahun depan NTB mendapat alokasi Rp5,7 triliun dari pemerintah pusat. Anggaran itu rencananya akan dikelola oleh Bank NTB Syariah selaku BUMD keuangan terbesar di daerah.

“Insya Allah dalam waktu dekat tanggal 12-13 Kepala MBG akan datang. Dan sekaligus menandatangani MoU dengan Bank NTB untuk mengelola itu,” katanya. (era)

Pengangguran Berpotensi Bertambah, Ribuan Non-ASN Lobar Resmi Diputus Kontrak 31 Desember 2025

globalfmlombok.com
-
0
Pengangguran Berpotensi Bertambah, Ribuan Non-ASN Lobar Resmi Diputus Kontrak 31 Desember 2025

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Sebanyak 1.632 orang non­-ASN pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Pemkab Lobar) yang tidak masuk database harus menelan pil pahit, karena per tanggal 31 Desember 2025 mereka resmi diputus kontrak. Hal ini sesuai Surat Edaran Pemkab Lobar. Pemutusan kontrak ribuan non-ASN ini pun berpotensi menambah pengangguran di Lobar.

Surat Pemkab tertanggal 29 Oktober 2025 dengan nomor 800/343/BKD-PSDM/2025 merupakan penegasan pemutusan kontrak kerja non-ASN yang ditujukan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Di mana mengacu pada surat sebelumnya Nomor 800/301/BKD- PSDM/2025 tanggal 15 September 2025 tentang Pemutusan Kontrak Kerja Tenaga Non-ASN Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

Dalam surat itu, surat itu Pemkab menyampaikan dengan mempertimbangkan kontrak kerja non-ASN yang berakhir per 31 Desember 2025, maka beberapa hal yang ditekankannya. Beberapa butir isi surat itu di antaranya, pemutusan kontrak kerja per 31 Oktober 2025 sebagimana surat sebelumnya, dimaksudkan untuk memberikan informasi atau kesempatan non-ASN yang dimaksud untuk menyesuaikan diri dan/atau memberikan kesempatan untuk mencari pekerjaan di tempat yang lain.

Secara administratif, berakhirnya hubungan kerja tetap sesuai dengan kontrak kerja yang telah ditandatangani bersama pejabat yang berwenang dengan tenaga non-ASN, yaitu per 31 Desember 2025.

Bupati Lombok Barat, H. Lalu Ahmad Zaini yang dikonfirmasi terkait solusi bagi non-ASN ini mengatakan bahwa non-ASN yang tak masuk database telah ada aturannya, bahwa tidak bisa diakomodir menjadi PPPK Paruh Waktu. Sehingga solusi pada mereka, kembali pada aturan tersebut. Menutu LAZ, jangan juga Pemkab diminta mencari solusi baru, tetapi dari sisi aturan tidak membolehkan. Justru itu akan merepotkan Pemkab nantinya karena melanggar aturan.

Pemkab Lobar akan Laksanakan Sesuai Aturan

Pihaknya akan melaksanakan sesuai aturan, sembari nantinya melakukan evaluasi. Kalau umapamanya ke depan ada kebijakan pemerintah pusat terkait solusi terhadap mereka, pihaknya tentu akan melaksanakan kebijakan tersebut. “Tetapi sekarang semua sudah ditutup (sistem),” imbuhnya.

Saat ini NIPPPK Paruh Waktu sudah rampung. Tinggal, kata Bupati, penyerahan SK kepada PPPK Paruh Waktu. Penyerahan SK PPPK Paruh Waktu akan dilakukan pada awal tahun 2026.

Untuk gaji PPPK Paruh Waktu, pihaknya pun sudah mengalokasikan anggaran tahun depan. “Sudah kami alokasikan gajinya, berlaku SK-nya awal tahun depan sesuai aturan,” ujarnya.

Di RSUD Tripat, sebanyak 200 lebih tenaga honorer dipastikan tidak dilanjutkan kontraknya mulai awal 2026. Kebijakan ini diambil menyusul berakhirnya masa kerja para tenaga honorer tersebut pada 31 Desember 2025 dan menyesuaikan dengan regulasi dari pemerintah pusat.

Direktur RSUD Tripat Gerung dr. Suriyadi, menjelaskan, penghentian kontrak tenaga honorer tersebut merupakan konsekuensi dari aturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat yang melarang pengangkatan tenaga honorer baru di tahun 2026.

Ia menegaskan, kebijakan ini bukan semata-mata keputusan internal rumah sakit, melainkan bentuk kepatuhan terhadap regulasi nasional yang wajib dilaksanakan oleh seluruh instansi pemerintah, termasuk rumah sakit daerah.

Menurutnya, dari total lebih 200 tenaga honorer yang kontraknya tidak diperpanjang, sebagian di antaranya telah lebih dulu pindah bekerja ke tempat lain atau mengundurkan diri. “Jumlahnya sekitar 200 orang lebih. Karena ada beberapa yang lebih dulu sudah pindah kerja ke tempat lain atau resign,” paparnya.

Evaluasi dan Optimalisasi Tenaga yang Ada

Pascapenghentian kontrak tersebut, manajemen RSUD Tripat Gerung saat ini tengah melakukan langkah evaluasi dan optimalisasi tenaga yang ada. Evaluasi direncanakan berlangsung selama satu hingga tiga minggu ke depan. “Kami akan melihat secara detail pelayanan mana yang benar-benar membutuhkan tambahan tenaga. Untuk sementara, kami optimalkan dulu sumber daya manusia yang masih ada,” ujarnya.

Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan optimal meskipun terjadi pengurangan tenaga kerja. Manajemen juga ingin memastikan kebutuhan riil di lapangan sebelum mengambil langkah lanjutan.

Setelah proses evaluasi selesai, RSUD Tripat Gerung membuka peluang untuk melakukan rekrutmen tenaga kerja melalui mekanisme rekrutmen terbuka atau open recruitment. Rekrutmen tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masing-masing unit pelayanan.

Pihak manajemen berharap masyarakat tetap mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal selama masa transisi ini. RSUD Tripat Gerung berkomitmen untuk menyesuaikan kebijakan kepegawaian dengan aturan pemerintah. Sekaligus menjaga mutu layanan kesehatan bagi warga Lombok Barat dan sekitarnya.

Sementara, para non-ASN yang diputus kontrak mengaku sangat sedih dan shock. Non-ASN Lobar inisial L dan E mengaku sudah bekerja selama empat tahun. Begitu tahu dirinya diputus kontrak, Mereka mengaku shock dan sedih. Meraka pun berupaya recovery perasaan. Namun mereka menerima keputusan itu meski dengan berat hati.

“Mau tidak mau kami terima (pemutusan kontrak), karena sudah ada keputusan dari pusat. Kalau yang tidak masuk database BKN itu mau tidak mau diputus kontrak,” katanya. (her)

Kenaikan UMK Mataram Dinilai Bebani Sektor Perhotelan

globalfmlombok.com
-
0
Kenaikan UMK Mataram Dinilai Bebani Sektor Perhotelan

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram menetapkan Upah Minimum Kota (UMK) Mataram tahun 2026 sebesar Rp3.009.620. Kebijakan yang mulai berlaku pada 1 Januari 2026 tersebut dinilai memberatkan pelaku usaha perhotelan, terutama di tengah kondisi ekonomi dan industri pariwisata yang belum sepenuhnya pulih.

Pelaku usaha menilai waktu penetapan kenaikan UMK kurang ideal karena tingkat kunjungan dan okupansi hotel masih rendah serta masih dibayangi ketidakpastian ekonomi. Kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak pada keberlangsungan usaha dan penyerapan tenaga kerja.

Sekretaris Asosiasi Hotel Mataram (AHM), Rega Fajar Firdaus, mengatakan kenaikan UMK berpotensi menambah beban operasional perusahaan secara signifikan, khususnya pada komponen penggajian karyawan.

“Kita berkaca pada tahun sebelumnya. Pendapatan usaha perhotelan mengalami penurunan cukup drastis, sehingga kebijakan ini menjadi tantangan bagi kami di perusahaan sektor hotel,” ujarnya, Selasa 30 Desember.

Menurutnya, pelaku usaha harus lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan agar tetap mampu memenuhi kewajiban kepada karyawan. Jika kondisi tersebut tidak dapat diatasi, ia khawatir penyerapan tenaga kerja pada tahun mendatang akan berkurang.

Selain itu, Rega menilai kenaikan UMK juga berpotensi menghambat pengembangan usaha perhotelan. Banyak anggaran yang terserap untuk biaya gaji sehingga ruang untuk peningkatan fasilitas maupun strategi pemasaran menjadi terbatas.

Ia mengakui penetapan UMK belum sepenuhnya mewakili kondisi seluruh sektor usaha, khususnya sektor perhotelan. Oleh karena itu, ia berharap adanya kajian dan pertimbangan lebih lanjut. Meski demikian, pelaku usaha tetap berkomitmen mematuhi keputusan pemerintah dan memahami pola kenaikan UMK setiap tahun sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Di sisi lain, AHM berharap pemerintah tetap memberikan dukungan kepada sektor perhotelan agar mampu beradaptasi dengan kebijakan tersebut. Salah satunya dengan tidak mengurangi kegiatan rapat maupun agenda instansi yang selama ini dilaksanakan di hotel. “Kami juga paham akan ada kenaikan setiap tahun, Akan tetapi ada suport juga dari pemerintah,” pungkasnya

Karena itu, peningkatan aktivitas dan pendapatan hotel dapat membantu menyeimbangkan beban biaya penggajian bagi pelaku usaha perhotelan.

Sementara itu, Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) berharap perusahaan segera melakukan penyesuaian terhadap kebijakan UMK tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, H. Miftahurrahman, menjelaskan penetapan UMK Mataram tahun 2026 mengacu pada Surat Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1-686 Tahun 2025 tentang Upah Minimum Kota Mataram Tahun 2026. Keputusan tersebut ditetapkan pada 24 Desember 2025 dan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2026.

Ia menjelaskan, perhitungan UMK menggunakan nilai alfa pada kisaran 0,5–0,9 persen. Berdasarkan kesepakatan Dewan Pengupahan yang terdiri atas unsur serikat pekerja dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), disepakati penggunaan alfa sebesar 0,7 dengan mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, investasi, serta perluasan lapangan kerja. “UMK Mataram tahun 2026 disepakati naik sebesar Rp150 ribu dari sebelumnya Rp2.859.620 menjadi Rp3.009.620,” jelasnya. (pan)

1...232233234...392Halaman 233 dari 392