Beranda blog Halaman 233

Viral di Medsos, Pengurus Koperasi Gili Mas Bantah Dugaan Pungli Sopir Travel

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Pihak pengurus Koperasi Gili Mas Lembar Lombok Barat membantah dugaan pungutan liar (Pungli) sopir atau driver travel yang viral di media sosial (Medsos). Pengelola koperasi tidak pernah mematok pungutan ke sopir travel yang masuk ke Pelabuhan Gili Mas untuk menjemput tamu yang memesan melalui online.

Seperti yang beredar di media sosial, menurut pengakuan sopir, setiap travel agent yang hendak menjemput tamu, terutama saat kapal pesiar sandar, diduga diwajibkan membayar sejumlah uang kepada oknum tersebut. Selain itu, driver juga diduga masih harus membayar biaya masuk gate resmi sebesar Rp10 ribu.

Sopir tersebut mengaku pada kejadian tanggal 29 Desember 2025, dirinya diminta membayar Rp20 ribu kepada oknum koperasi ditambah Rp10 ribu biaya gate. Ia menegaskan nilai uang bukan menjadi persoalan utama, melainkan praktik pungli yang dinilai merugikan dan mencoreng citra pariwisata Lombok.

“Itu (kejadian) seminggu yang lalu, dan sudah clear. Dia bohong itu dia bilang 100 ribu (dipungut), tidak ada itu,” bantah Lalu Ridwan, Jumat (2/1/2026). Video itu diunggah lagi pada saat kedatangan kapal pesiar terbesar pada Jumat Jumat (2/1/2026). Sehingga ia sangat menyayangkan tindakan tersebut. Padahal kejadian itu sudah lama terjadi, sekitar seminggu yang lalu.

Menurutnya, tidak mungkin pengurus koperasi memungut, terlebih di sana ada petugas Babinsa dan aparat kepolisian yang sedang berjaga. Karena kejadian itu pada saat kondisi sedikit macet di pintu masuk ke Pelabuhan Gili Mas. Harusnya sebelum di-upload lagi di medsos, ada klarifikasi dari pihak pengurus koperasi. Terlebih momennya bersamaan dengan kedatangan kapal pesiar perdana awal tahun ini.

Ia khawatir dengan video yang beredar itu justru merusak citra Gili Mas. Karena itu pihaknya pun akan melakukan pengetatan terhadap sopir online ini. Selama ini bagi sopir online itu diserahkan ke pengurusnya supaya mereka disiapkan tempat parkirnya. Jasa tempat parkir inilah yang dipungut oleh pengurus koperasi. Namun jasa parkir ini tidak dipatok. Pihaknya tidak memasang berapa jumlah tarifnya.

Para sopir diberikan keleluasaan berapa tarif yang diberikan ke pengurus untuk menyiapkan mereka tempat parkirnya. “Tapi kalau yang ini tidak benar dia. Dia kan harus ada ID card, kita pakai SOP Pelindo. Ada ID card (kartu identitas), baru masuk. Kalau sejenis online, dia harus melapor ke pengurus di sini,” tegasnya.

Pengurus koperasi nantinya berkoordinasi untuk menyiapkan tempat parkir dan tamunya diantarkan ke ke kendaraan. “Itu bentuk kepedulian kita, cuma kita tidak tentukan tarif dia,” terangnya.

Terkait anggapan Pelabuhan Gili Mas itu milik Koperasi, menurutnya tidak demikian. Pihaknya mengikuti SOP Pelindo, di mana para sopir harus memiliki ID card. Di Gili Mas sendiri terdapat lima koperasi yang berada di bawah Koperasi Gili Mas Transport, dengan jumlah sopir sebanyak 250 orang yang melayani. Mereka berasal dari wilayah Lobar. Sopir yang masuk koperasi inilah yang diutamakan. Sedangkan sopir di luar koperasi, jumlahnya juga banyak. “Cuma kita saring,” imbuhnya. (her)

Wali Kota Mataram Masuk Jajaran 10 Besar Nominator Anugerah Kebudayaan PWI Pusat

Mataram (globalfmlombok.com)–

Wali Kota Mataram, H. Mohan Roliskana, berhasil menembus babak akhir dalam ajang bergengsi Anugerah Kebudayaan (AK) PWI Pusat yang digelar dalam rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) 2026. Mohan menjadi salah satu dari 10 kepala daerah terbaik di Indonesia yang diundang untuk mempresentasikan visi kebudayaannya di hadapan dewan juri di Jakarta.

Kabar membanggakan ini dikonfirmasi langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Mataram, H. Muhammad Ramadhani. Ia mengungkapkan bahwa Wali Kota Mataram sangat antusias menyambut nominasi ini dan telah menyatakan kesiapannya untuk hadir langsung.

“Insya Allah Pak Wali dipastikan hadir. Kami juga telah melakukan koordinasi dengan PWI NTB untuk memastikan kesiapan materi presentasi agar mendapatkan hasil maksimal,” ujar Ramadhani, Jumat pagi (02/01/2026).

Sebelumnya, Direktur Anugerah Seni dan Kebudayaan PWI Pusat, Yusuf Susilo Hartono melalui siaran persnya pada Kamis (01/01/2026) menjelaskan bahwa pemilihan nominator dilakukan melalui penilaian ketat. Dewan juri memeriksa berkas proposal, video, dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD), hingga regulasi daerah yang tebalnya mencapai ratusan halaman.

Wali Kota Mataram terpilih bersama dua wali kota lainnya, yakni Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dan Wali Kota Samarinda Andi Harun. Sementara tujuh nominator lainnya merupakan bupati dari wilayah Lampung Utara, Temanggung, Manggarai, Blora, Labuhanbatu, Manokwari, dan Padang Pariaman.

Tahun ini, AK PWI Pusat mengusung tema “Pemajuan Kebudayaan Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan, Berbasis Media dan Pers”. Kota Mataram membidik sub-tema mengenai penguatan keragaman ekspresi budaya dan interaksi budaya inklusif, yang selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Sesuai jadwal, H. Mohan Roliskana akan mengikuti sesi presentasi di Kantor PWI Pusat pada 8-9 Januari 2026. Ia akan diuji oleh dewan juri lintas profesi, mulai dari tokoh seniman Sudjiwo Tejo, pakar tari Dr. Nungki Kusumastuti, pengamat seni Agus Dermawan T, Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir, hingga Yusuf Susilo Hartono.

Yusuf Susilo Hartono menekankan, penilaian akan menitikberatkan pada aspek inovasi dan dampak nyata kebijakan tersebut terhadap masyarakat.

“Dalam presentasi nanti, kepala daerah boleh membawa rombongan dinas atau tokoh masyarakat, namun mereka hanya sebagai saksi dan tidak diperkenankan membantu menjawab saat sesi pendalaman materi,” tegasnya.

Anugerah Kebudayaan PWI Pusat yang telah bergulir sejak 2016 ini diharapkan menjadi motivasi bagi daerah untuk melestarikan warisan budaya lewat inovasi modern. Sejarah mencatat, ajang ini telah melahirkan banyak kepala daerah berprestasi yang kini berkiprah di level nasional. (r)

1 Januari 2026, Petani di NTB Gembira Karena Bisa Tebus Pupuk Bersubsidi dengan Mudah

Lombok Utara (globalfmlombok.com)-

Petani di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengaku senang karena pupuk bersubsidi bisa ditebus mulai tanggal 1 Januari 2026. Ini menjadi bukti kesiapan PT Pupuk Indonesia (Persero) dalam menjalankan amanah menyalurkan pupuk bersubsidi ke seluruh Indonesia guna mendukung swasembada pangan.

General Manager (GM) 3 PT Pupuk Indonesia (Persero), Taufiek menyampaikan bahwa, informasi dari kios-kios petani di NTB yang saat ini memasuki masa pemupukan tidak lagi khawatir. Petani terdaftar di seluruh TB sudah bisa menebus pupuk bersubsidi di kios resmi mulai tanggal 1 Januari 2026.

“Beberapa petani di NTB telah membuktikan dan berhasil menebus pupuk bersubsidi pada tanggal 1 Januari 2026. Mereka bisa melakukan pemupukan sesuai jadwal kebutuhan tanaman mereka,” ujar Taufiek.

Penebusan pupuk yang dilakukan petani di NTB prosesnya cukup mudah. Hal ini tidak terlepas sistem digital seperti iPubers yang diimplementasikan Pupuk Indonesia pada seluruh kios atau pengecer resmi.

Melalui iPubers, petani terdaftar cukup datang ke kios resmi dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Tani. Petani sudah bisa melakukan penebusan sesuai dengan alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) terbaru yang sudah diturunkan Pemerintah sebesar 20 persen.

Taufiek pun menambahkan, tahun 2026 Pemerintah mengalokasikan pupuk bersubsidi nasional untuk sektor pertanian dan perikanan. Adapun alokasi pupuk bersubsidi pada sektor pertanian sebanyak 9,55 juta ton. Sementara alokasi pupuk bersubsidi untuk pembudidaya ikan sebesar 295.676 ton.

Pupuk subsidi sektor pertanian hanya bisa ditebus oleh petani yang terdaftar di Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) Kementerian Pertanian. Untuk pembudidaya ikan harus terdaftar di Elektronik Rencana Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Pupuk (e-RPSP)  Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Keberhasilan penebusan pupuk sejak awal pergantian tahun menjadi komitmen Pupuk Indonesia menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai dengan prinsip 7T (tepat sasaran, jenis, jumlah, harga, waktu, tempat, dan tepat mutu),” ujar Taufiek.

Sementara itu, salah satu petani NTB yang berhasil melakukan penebusan pupuk bersubsidi tanggal 1 Januari 2026 yaitu Andi, asal Kec. Narmada, Kab. Lombok Barat. Petani yang tergabung dalam Kelompok Tani (Poktan) Tunas Muda Satu ini menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah dan Pupuk Indonesia, karena pupuk tersedia saat dibutuhkan, bahkan di awal tahun. Sehingga tanamannya mendapatkan asupan pupuk sesuai jadwal.

Senada, Johari Sandi, petani asal Kec. Bayan, Lombok Utara, juga mengaku sudah melakukan penebusan pupuk bersubsidi di Kios UD Sri. Ia pun bersyukur karena untuk mendapatkan pupuk bersubsidi saat caranya mudah, stoknya tersedia, dan harganya juga lebih murah.

“Cukup membawa KTP saya bisa melakukan penebusan. Harganya pun sekarang lebih murah,” tandasnya.

Penebusan pupuk bersubsidi tanggal 1 Januari 2026 di NTB tercatat hampir merata di Kabupaten/Kota. Mulai dari Kab. Lombok Tengah, Lombok Timur, Kota Mataram, dan Sumbawa Barat.(r)

Perayaan Pergantian Tahun di Mataram Hasilkan Puluhan Ton Sampah

Mataram (globalfmlombok.com) – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram memproyeksikan volume sampah yang dihasilkan selama perayaan malam pergantian Tahun Baru mencapai sekitar 10 hingga 12 ton. Peningkatan sampah tersebut diperkirakan terjadi akibat tingginya aktivitas masyarakat di berbagai ruang publik dan lokasi keramaian.

Kepala DLH Kota Mataram, H. Nizar Denny Cahyadi, mengatakan perayaan malam tahun baru yang digelar masyarakat di sejumlah ruang terbuka hijau (RTH) dan fasilitas umum berpotensi menambah beban sampah kota. Beberapa lokasi yang menjadi pusat keramaian antara lain Taman Udayana, Taman Sangkareang, Taman Budaya, kawasan Ampenan, serta sejumlah fasilitas publik lainnya.

“Animo masyarakat biasanya sangat tinggi saat malam pergantian tahun. Tidak hanya warga lokal, tetapi juga pengunjung dari luar kota yang datang untuk berlibur. Otomatis volume sampah ikut meningkat,” ujar Denny, Rabu 31 Desember 2025.

Ia menjelaskan, kondisi tersebut hampir selalu terjadi setiap tahun saat perayaan malam tahun baru. Kendati demikian, DLH telah mengantisipasi dengan menyiagakan petugas kebersihan atau yang dikenal dengan sebutan “rompi kuning” untuk melakukan pembersihan segera setelah kegiatan berlangsung.

Menurut Denny, pola pembersihan sampah dilakukan secara bertahap. Jika pembersihan belum dapat diselesaikan pada malam hari, maka akan dilanjutkan pada pagi hari berikutnya. Upaya ini dilakukan agar tumpukan sampah di jalan dan area publik tidak berlangsung lama dan mengganggu kebersihan serta keindahan kota.

“Kami sudah menyiapkan pasukan kebersihan sejak jauh hari untuk menangani sampah pasca-perayaan, sehingga kota bisa segera kembali bersih,” jelasnya.

Menanggapi kondisi darurat sampah akibat keterbatasan tempat pembuangan sementara (TPS) dan meningkatnya volume sampah hingga puluhan ton, Denny menyebutkan pihaknya akan melakukan pengalihan pembuangan sampah ke beberapa lokasi. Sebagian sampah, khususnya sampah organik, akan diangkut dan dibuang ke TPS Bintaro, sementara sisanya ke TPS Sandubaya.

“Kalau sampah organiknya cukup banyak, kita arahkan ke Bintaro, sedangkan sisanya kita buang ke TPS Sandubaya,” katanya.

Lebih lanjut, Denny mengungkapkan bahwa produksi sampah harian di Kota Mataram saat ini mencapai sekitar 230 hingga 240 ton per hari. Dengan adanya tambahan sampah dari aktivitas perayaan malam tahun baru, total volume sampah yang harus ditangani diperkirakan bisa mencapai sekitar 260 ton dalam sehari.

DLH pun mengimbau masyarakat agar ikut berperan aktif menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya dan proses pemilahan. (pan)

Wabup Loteng Turun Cek Kondisi Destinasi Wisata

Praya (globalfmlombok.com) – Di tengah suasana libur tahun baru, Wakil Bupati (Wabup) Lombok Tengah (Loteng) Dr. H.M. Nursiah, S.Sos.,M.Si., memilih turun ke destinasi-destinasi wisata yang ada di daerah ini. Selain mengecek kesiapan destinasi wisata tersebut menerima para wisatawan selama masa perayaan tahun baru ini, sekaligus memastikan keamanan dan ketertiban di destinasi wisata yang ada.

Pengecekan dimulai dari Kampung Adat Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut. Rombongan Wabup Loteng kemudian bergerak menuju kawasan Pantai Tanjung A’an, Pantai Kuta, dan beberapa objek wisata lainya yang diperkirakan menjadi pusat keramaiaan selama perayaan tahun baru kali ini.

“Terutama terkait kesiapan fasilitas pendukung, seperti toilet dan sarana pendukung lainya itu sangat penting untuk diperhatikan,” sebut Wabup Loteng Dr. H. M. Nursiah, S.Sos., M.Si., kepada awak media, Kamis, 1 Januari 2025.

Pada kesempatan itu Wabup Loteng berdialog langsung dengan para pengunjung objek wisata, petugas keamanan hingga kelompok sadar wisata yang ada. Sejumlah keluhan pun disampaikan oleh pengunjung. Di kawasan Pantai Tanjung A’an misalnya, pengunjung mengeluhkan sarana toilet yang dinilai sangat minim. Kalaupun ada, kondisinya dinilai kurang layak.

Tidak hanya itu, pengunjung juga mengeluhkan kondisi kebersihan objek wisata yang kurang begitu diperhatikan. “Bagaimana pengunjung bisa nyaman kalau sarana toilet dan tempat bilas tidak ada,” keluh Roni, warga asal Praya.

Ia pun mengaku sudah menyampaikan keluhan tersebut ke Wabup Loteng dan berharap ada upaya segera yang dilakukan oleh Pemkab Loteng untuk bisa menjawab keluhan tersebut. Karena toilet utamanya merupakan salah satu sarana penting yang harus tersedia di objek wisata.

Terkait berberapa keluhan yang muncul, Wabup Loteng mengaku akan segera berkooordinasi dengan pihak terkait. Terutama soal ketersediaan sarana toilet di kawasan Pantai Tanjung A’an, nanti akan dikoordinasikan dengan ITDC selaku pengelola kawasan. Karena itu memang menjadi ranah kewenangan ITDC. “Apa yang jadi keluhan pengunjung segera akan kita sampaikan instansi terkait,” tegasnya.

Adapun terkait kebersihan objek wisata, Nursiah berharap dukungan dari para pengunjung untuk turut bersama-sama menjaga kebersihan. Dengan tidak membuang sampah sembarangan. Karena bagaimanapun juga menjaga kebersihan, terutama objek wisata merupakan tanggung jawab bersama. (kir)

PAD Kota Mataram 2025 Lampaui Target

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Kota Mataram mencatat realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2025 melampaui target yang telah ditetapkan. Hingga akhir tahun, PAD Kota Mataram terealisasi sebesar Rp635 miliar atau mencapai 100,6 persen dari target sebesar Rp616 miliar lebih.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, H. Muhammad Ramayoga, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kinerja optimal seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) pengelola PAD. Menurutnya, realisasi PAD tahun 2025 telah melampaui target yang ditetapkan dalam APBD.

Alhamdulillah, realisasi PAD kita melampaui target yang telah ditetapkan. Ini merupakan pencapaian yang luar biasa dan tentunya tidak terlepas dari hasil kolaborasi seluruh OPD pengelola PAD,” ujarnya, Rabu (31/12).

Ramayoga yang akrab disapa Yoga menjelaskan, realisasi PAD tersebut bersumber dari berbagai sektor penerimaan. Untuk sektor pajak daerah tercatat sebesar Rp313 miliar lebih atau mencapai 103,8 persen dari target. Sementara sektor retribusi daerah terealisasi sebesar Rp291,437 miliar lebih atau sekitar 93 persen.

Selain itu, penerimaan dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencapai Rp13,613 miliar lebih atau 126 persen dari target. Adapun penerimaan dari lain-lain PAD yang sah tercatat sebesar Rp17,455 miliar lebih atau mencapai 259 persen.

Yoga menambahkan, sektor pajak daerah masih menjadi penyumbang utama PAD Kota Mataram. Pada tahun 2025 ini, penerimaan pajak daerah didorong oleh adanya opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB).

“Untuk opsen PKB dan BBN-KB, realisasi saat ini masih sekitar 86 persen dari target Rp6 miliar,” katanya.

Di sisi lain, Yoga mengungkapkan bahwa capaian PAD Kota Mataram tahun 2025 masih berpotensi bertambah. Pasalnya, angka Rp635 miliar tersebut merupakan realisasi penerimaan hingga 24 Desember 2025.

“Masih ada beberapa penerimaan yang saat ini masih dalam proses penghitungan atau rekapitulasi,” ucapnya.

Ia memperkirakan realisasi PAD Kota Mataram berpeluang meningkat hingga mencapai sekitar 102 persen. Hal ini disebabkan masih adanya laporan dari sejumlah OPD, seperti Dinas Perhubungan, yang belum melakukan pembaruan data terkait retribusi parkir.

Sebelumnya, Wali Kota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana, turut memberikan apresiasi atas capaian PAD Kota Mataram tahun 2025 yang berhasil melampaui target. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja kolektif, komitmen, serta dedikasi seluruh jajaran pemerintah daerah.

“Terima kasih kepada seluruh tim. Capaian PAD ini sangat penting karena menjadi tolok ukur kemandirian daerah. Bagi Kota Mataram, angka ini tergolong sangat baik dan patut diapresiasi,” ujar Mohan. (pan)

Tersangka Dugaan Korupsi DPRD Lobar Tak Ditahan karena Sakit

Mataram (globalfmlombok.com) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram membeberkan alasannya belum menahan satu dari empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi pokok pikiran (pokir) DPRD Lombok Barat (Lobar) tahun 2024.

Kepala Kejari Mataram, Gde Made Pasek Swardhyana, Kamis 1 Januari 2026 mengatakan bahwa pihaknya sampai saat ini tidak menahan tersangka DD karena yang bersangkutan dalam kondisi sakit.

Made Pasek tidak merinci terkait penyakit apa yang dialami Kabid Rehabilitasi Sosial (Resos) Dinas Sosial (Dinsos) Lobar itu. Yang jelas, Kejari Mataram mengedepankan aspek kemanusiaan dan tidak menahan tersangka.

Meskipun demikian, dia menegaskan, seluruh proses hukum tetap berjalan. “Semua sudah berjalan. Sudah jadi berkas semua,” kata dia.

Ia pun mengaku bahwa proses pelimpahan tersangka dan barang bukti ke jaksa penuntut umum akan segera dilakukan di awal tahun 2026. “Sudah ditentukan semua tahun depan. Menggunakan ketentuan KUHP yang baru,” tandasnya.

Selain tersangka DD, ada tiga tersangka lainnya dalam kasus ini yaitu, AZ selaku anggota DPRD Lobar, MZ pejabat Dinsos Lobar, dan R dari pihak swasta. Jaksa kini telah menahan AZ, MZ, dan R di Lapas kelas IIA Kuripan, Lombok Barat.

Dalam perkara dugaan korupsi Pokir DPRD Lobar ini, tersangka MZ bersama tersangka DD tidak melakukan survei harga dalam penyusunan HPS. Keduanya hanya mengacu pada besaran anggaran dan Standar Satuan Harga (SSH) Lombok Barat 2023.

Akibatnya, harga dalam kontrak yang ditetapkan PPK/KPA menjadi jauh lebih tinggi dibandingkan harga pasar dan memicu terjadinya kemahalan harga.

DD dan MZ juga ikut dalam pengaturan pemenang bersama tersangka AZ dengan cara menunjuk langsung tersangka R sebagai penyedia tertentu. Selanjutnya mereka tidak melakukan pengendalian kontrak dan pengawasan pelaksanaan kegiatan, sehingga pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak yang ada.

Atas perbuatan keempat tersangka, negara mengalami kerugian sebesar Rp1.775.932.500. Perhitungan tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dari Inspektorat Kabupaten Lombok Barat.

Kepada empat tersangka, jaksa menyangkakan Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (mit)

“Water Screen” Air Mancur Menari Bundaran GMS Jadi Ikon Baru Lobar

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Bundaran Giri Menang Square (GMS) Gerung Lombok Barat (Lobar) yang telah lama mati suri, kini hidup kembali. Setelah direvitalisasi oleh Pemkab Lombok Barat pada tahun ini, kini Bundaran GMS dengan “Water Screen” air mancur menari itu menjadi ikon baru Lombok Barat di masa pemerintahan Bupati Lobar, Lalu Ahmad Zaini dan Wabup Lobar, Hj. Nurul Adha.

Pada momen pergantian tahun, Rabu 31 Desember 2025 malam, bundaran ini dipadati pengunjung yang penasaran ingin melihat langsung water screen air mancur dimensi. Water screen ini merupakan layar proyeksi dari air, yang dibuat dengan menyemprotkan air ke udara untuk membentuk tirai atau dinding air sebagai media untuk menampilkan gambar, video, atau laser.

Sejak sore, Bundaran ini ramai pengunjung. Warga menanti malam pergantian tahun di areal Plaza di bundaran tersebut. Ramainya pengunjung memberi berkah bagi para pedagang kaki lima, karena dagangannya laris manis. Waktu beranjak senja dan malam pun tiba, pengunjung kian banyak yang berdatangan. Ribuan pengunjung datang menggunakan sepeda motor dan mobil. Padatnya pengunjung membuat petugas dari Dishub dan kepolisian harus ekstra mengatur arus lalulintas untuk mengurai kepadatan.

Untungnya, pihak Dishub bersama Kepolisian pun sudah melakukan rekayasa lalu lintas di areal tersebut sehingga lalu lintas tidak terlalu macet total. Kendaraan yang datang dari arah Lembar diarahkan ke jalur bypass BIL 2, sedangkan yang datang dari arah Mataram BIL 2 dan Rumak diarahkan ke jalur bypass BIL 1. Lokasi parkir kendaraan parkir diatur di tempat yang telah disiapkan.

Kian larut malam, kawasan ini hampir macet total. Warga yang menyaksikan bundaran GMS, kian berjubel. Mereka bahkan turun dari kendaraan untuk bisa mengabadikan momen tersebut. Persis pukul 00.00 dini hari, suara klakson dan kembang api pecah, disemarakkan dengan water screen bertuliskan detik-detik pergantian tahun. Bupati Lobar H. Lalu Ahmad Zaini yang hadir bersama Wabup Hj. Nurul Adha pada kesempatan itu menyapa masyarakat yang menyaksikan peresmian revitalisasi bundaran GMS tersebut.

Bupati menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada masyarakat yang telah hadir menyaksikan peluncuran GMS pada malam pergantian tahun ini. Hal ini membuat dirinya bangga sekaligus terharu dan sedih, karena baru sembilan bulan memulai memimpin Lobar banyak duka dan lika liku yang dihadapinya bersama Wabup. Namun itu kata dia bagian dari motivasinya menumbuhkan semangat untuk terus melakukan sesuatu perubahan untuk Lombok Barat.

“Alhamdulillah pada malam hari ini, revitalisasi Giri Menang Square dan Plaza-nya sudah tuntas kita lakukan, insyaAllah alun-alun Kota Gerung akan kita tuntaskan, begitu juga jogging track, kolosium, dan lainnya,” imbuh LAZ.

Ke depan, LAZ menyampaikan, akan ada monumen-monumen baru yang dibangun di Lobar. Satu hal yang ingin dilakukan melalui pembangunan alun-alun dan revitalisasi GMS serta lainnya agar warga Gerung bangga memiliki dan mengakui Lobar dan Gerung sebagai ibu kota Kabupaten. Karena sudah terjadi pembangunan-pembangunan sehingga layak menjadi ibu kota kabupaten. Hal inilah yang menjadi tekadnya.

Tahun 2025, kata LAZ, sudah dilalui dengan berbagai dinamiknya. Kemudian menyongsong tahun 2026 ini dengan semangat baru untuk terus mempersembahkan pembangunan untuk masyarakat Lobar demi mewujudkan masyarakat Lobar yang maju, mandiri, dan berkeadilan. Ia mengapresiasi kinerja kolaboratif OPD selama sembilan bulan beradaptasi dengen gaya kepemimpinan dan semangat yang dimiliki. Sehingga tahun 2026 diyakini akan jauh lebih besar dalam menghasilkan karya-karya untuk Lobar.

Para pedagang di areal Plaza GMS mengaku jualannya laku keras. Bahkan belum sampai hingga detik-detik malam pergantian tahun, dagangannya ludes. Mereka pun memperoleh hasil jualan hingga jutaan rupiah, untungnya pun lumayan. (her)

Kantor DPRD NTB Dibangun Ulang, Anggota Dewan Usulkan Punya Ruangan Khusus Aspirasi Masyarakat

Mataram (globalfmlombok.com) – Kantor DPRD NTB yang mengalami kerusakan total akibat dibakar massa demonstrasi pada 30 Agustus 2025 lalu, akan dibangun kembali oleh pemerintah mulai tahun 2026 ini. Pembangunan akan didesain ulang agar kondisi kantor wakil rakyat di jalan Udayana Mataram itu lebih representatif dari sebelumnya.

Rencana pembangunan gedung DPRD NTB tersebut kini tengah dalam tahap perencanaan oleh pihak kementerian Pekerjaan Umum. Pada Senin 29 Desember lalu, Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan NTB Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian PU sudah menggelar FGD untuk rencana pembangunan gedung kantor DPRD NTB tersebut.

“Kami hadir di sana sebagai undangan. Kementerian PU merasa perlu mengetahui kebutuhan anggota dewan karena kami sebagai user gedung itu,” ujar Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB, Lalu Wirajaya yang dikonfirmasi terkait kegiatan FGD rencana pembangunan kantor DPRD NTB tersebut.

Disampaikan Wirajaya pihaknya memberikan banyak masukan, salah satunya yang diusulkan yakni ruang khusus yang menampung aspirasi setiap kelompok masyarakat. Ini penting agar setiap unsur masyarakat yang datang menyampaikan aspirasi bisa diterima secara representatif dan memadai.

Agar lebih representatif, setiap anggota direncanakan memiliki ruang kerja sendiri. Konsep dan desain ini mirip seperti kantor DPR RI di Senayan yang memiliki ruangan kerja khusus anggota. Tidak seperti sebelumnya yang seluruh anggota berkelompok di ruangan fraksi atau Komisi.

“Kita kan butuh kenyamanan dan keamanan. Jangan sampai tamu yang datang kita terima di ruang komisi atau ruangan fraksi seperti selama ini. Ini kurang pas,” kata Wirajaya.

Namun demikian konsep dan desain gedung itu masih berupa perencanaan. Realisasinya sangat tergantung pada kesiapan anggaran. Karena seluruhnya akan ditanggung dana APBN melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU). “Pasti akan disesuaikan dengan anggaran tentunya. Apakah cukup sampai dengan desain seperti itu atau tidak,” ujarnya.

Selain itu anggota dewan juga menyarankan kantor DPRD NTB yang baru kelak memiliki ciri khas yang melekat pada fasad bangunan. Fasad gedung harus menggambarkan kekhasan corak adat dan budaya masyarakat Sasambo (Sasak, Samawa, Mbojo). Karena ini adalah tiga suku utama masyarakat NTB.

“Yang pasti mau dibangun baru atau rehab, kami tidak masuk ke sana. Silakan tim teknis bidang konstruksi yang mengkaji. Yang penting kuat dan aman,” pungkasnya. (ndi)

Per 1 Januari 2026, Petani Sudah Bisa Tebus Pupuk Subsidi

Mataram (globalfmlombok.com) – PT Pupuk Indonesia (Persero) bersama Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia telah menandatangani kontrak perjanjian pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi tahun anggaran 2026 sebesar 9,8 juta ton untuk sektor pertanian dan perikanan. Pupuk Indonesia pun memastikan kesiapannya mendistribusikan pupuk bersubsidi mulai 1 Januari 2026.

Direktur Supply Chain Pupuk Indonesia, Robby Setiabudi Madjid menyampaikan, kontrak ini, akan menjadi dasar bagi Pupuk Indonesia untuk mendistribusikan pupuk bersubsidi di tahun 2026.

“Per 1 Januari 2026, pupuk bersubsidi baik untuk sektor pertanian maupun perikanan sudah bisa ditebus oleh petani dan pembudidaya ikan, dengan syarat mereka sudah terdaftar sebagai penerima pupuk bersubsidi,” ujar Robby.

Ia menambahkan, untuk memastikan kesiapan tersebut, Pupuk Indonesia saat ini sudah menyediakan stok yang cukup atau sesuai dengan safety stock yang diatur oleh Pemerintah. Stok tersebut sudah ada di Penerima Pupuk pada Titik Serah (PPTS) yang ada di seluruh Indonesia.

“Kami juga sudah melakukan tes untuk memastikan kesiapan sistem. Insya Allah pukul 00.00 tanggal 1 Januari 2026 petani maupun pembudidaya ikan yang terdaftar sudah bisa menebus pupuk bersubsidi di PPTS sesuai dengan HET (Harga Eceran Tertinggi),” ujarya.

Robby juga berharap dukungan aktif dari seluruh stakeholder untuk turut melakukan pengawasan dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Ia menegaskan Pupuk Indonesia berkomitmen menyalurkan pupuk bersubsidi ke seluruh Indonesia untuk swasembada pangan nasional sesuai dengan prinsip 7T (tepat sasaran, jenis, jumlah, harga, waktu, tempat, dan tepat mutu).

Sementara itu, Direktur Pupuk Kementan Republik Indonesia, Jekvy Hendra mengungkapkan, tahun 2026 Pemerintah mengalokasikan pagu anggaran untuk pupuk bersubsidi sebesar Rp46,87 triliun. Anggaran pupuk bersubsidi tersebut dibagi untuk sektor pertanian dan perikanan, dengan total alokasi pupuk bersubsidi sebesar 9,8 juta ton.

Jekvy pun menjelaskan, alokasi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun 2026, besarnya sama dengan tahun 2025, yaitu 9,55 juta ton. Alokasi tersebut ditetapkan berdasarkan pada Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 1360/Kpts/Hk.150/M/12/2025 tanggal 12 Desember 2025.

Rinciannya, pupuk Urea sebanyak 4.423.023 ton, NPK 4.471.026 ton, NPK untuk Kakao 81.179 ton, pupuk Organik 558.273 ton. Berikutnya melalui Kepmentan tersebut, Pemerintah juga mengalokasikan pupuk bersubsidi ZA sebesar 16.449 ton.

Jekvy menambahkan, Pemerintah tahun 2026 juga kembali mengalokasikan pupuk bersubsidi untuk sektor perikanan. Pembudidaya ikan, ungkapnya, sudah empat tahun tidak masuk ke dalam skema penerima pupuk bersubsidi.

Adapun alokasi pupuk bersubsidi untuk pembudidaya ikan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1397/Kpts/Hk.130/M/12/2025 tanggal 29 Desember 2025 sebesar 295.676 ton. Terdiri dari Urea sebanyak 125.397 ton, kemudian SP-36 86.445 ton, dan pupuk Organik sebesar 83.834 ton.

Jekvy menegaskan bahwa pupuk subsidi sektor pertanian hanya bisa ditebus oleh petani yang terdaftar di Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) Kementerian Pertanian. Sementara pembudidaya ikan harus terdaftar di Elektronik Rencana Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Pupuk (e-RPSP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

“Pupuk bersubsidi sudah bisa ditebus oleh petani maupun pembudidaya ikan terdaftar per tanggal 1 Januari 2026 jam 00.00,” tutup Jekvy. (bul)