Beranda blog Halaman 232

Wali Kota Mataram Berhak Anulir Hasil Pansel

Mataram (globalfmlombok.com) – Tim panitia seleksi terbuka telah menyerahkan tiga nama hasil seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama lingkup Pemkot Mataram ke pejabat pembina kepegawaian. Wali Kota berhak menganulir hasil seleksi jika dinilai tidak sesuai.

Sekretaris Daerah Kota Mataram, H. Lalu Alwan Basri dikonfirmasi pada, Jumat (2/1/2026) menjelaskan, hasil asesmen dan seleksi terbuka telah diserahkan ke pejabat pembina kepegawaian. Tiga nama yang disodorkan menjadi bahan pertimbangan kepala daerah untuk memilih satu pejabat untuk diusukan ke Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia. “Kita sudah serahkan ke Pak Wali. Tunggu saja hasilnya,” terang Sekda.

Wali kota, kata Alwan, memiliki hak prerogatif untuk menganulir hasil seleksi terbuka. Jika melihat hasil wawancara maupun assesment tidak sesuai. Hal ini berpotensi dilakukan seleksi terbuka kembali.

Mantan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Mataram menambahkan, tim pansel tetap melaksanakan arahan dari kepala daerah. “Kalau sembilan jabatan itu diterima dan dilanjut untuk dilantik kita lantik. Tetapi kalau mau diulang tidak ada masalah,” terangnya.

Pejabat pembina kepegawaian sambung Alwan, juga memiliki penilaian sendiri terhadap calon pimpinan organisasi perangkat daerah yang membantunya bekerja di birokrasi. Meskipun tim akademisi memiliki penilaian objektif. “Pak Wali pasti memiliki pertimbangan untuk memilih siapa orang yang akan membantunya bekerja,” ujarnya.

Seandainya dari sembilan jabatan tidak disetujui satu atau dua jabatan kata Sekda, maka tujuh formasi jabatan akan diusulkan ke BKN untuk dilantik. Sementara, dua formasi jabatan akan diseleksi ulang. “Iya, tidak mengganggu sih. Mana yang sudah selesai dilantik,” ujarnya.

Seperti diketahui sembilan jabatan yang lelang yakni, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Kepala Dinas Tenaga Kerja. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan. Kepala Dinas Tenaga Kerja. Kepala Dinas Perikanan. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kepala Dinas Sosial. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Mataram.

Sementara jabatan inspektur lanjut Alwan, proses uji kompetensi telah selesai. Hasilnya telah diserahkan ke PPK untuk disampaikan ke Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. “Insya Allah, bersamaan dilantik nanti,” demikian kata Sekda. (cem)

Naik 10 Persen, 85 Ribu Wisatawan Kapal Pesiar Singgah di Lombok Sepanjang 2025

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Jumlah kapal pesiar yang singgah di Pelabuhan Kapal Pesiar Gili Mas Lembar Lombok Barat sepanjang tahun 2025 mencapai 24 kapal. 24 kapal ini membawa 85 ribu orang tamu. Jumlah ini mengalami peningkatan 10 persen dibanding tahun 2024. Tahun 2026 ini juga meningkat lagi sebanyak 25 kapal sehingga diperkirakan tamu yang dibawa pun bertambah.

Branch Manager PT Pelindo Lembar, Kunto Wibisono menyampaikan, jumlah kapal pesiar dan tamu yang sandar ke Gili Mas bertambah dari tahun 2024 dan 2025. Tahun 2024, kapal pesiar yang singgah sebanyak 22 kapal dengan jumlah penumpang 77 ribu lebih. Di tahun 2025, terdapat peningkatan jumlah kapal pesiar menjadi 24 kapal dengan jumlah penumpang kurang lebih 85 ribu orang. “Jadi ada peningkatan sekitar 10 Persen dari 2024 kemarin,” sebutnya.

Pada bulan Januari direncanakan empat kapal yang singgah, kemudian terjadwal pada Juni, berikutnya Juli, Agustus, dan September. Kembali singgah pada bulan Oktober, November dan Desember.

Pada awal tahun ini, kapal pesiar paling besar yang pernah masuk ke Indonesia, singgah di Gili Mas, dengan ukuran panjang 348 meter membawa kurang lebih 4.500 orang penumpang dan 1.200 orang kru. Mereka berkunjung ke sejumlah daerah di Lombok, seperti Lombok Barat, Mataram, Lombok Tengah, dan Kabupaten Lombok Utara.

Paket tur mereka terbagi menjadi dua, yakni paket dan nonpaket. Mereka dilayani oleh para tur operator dan agen travel yang dikelola koperasi. Terdapat lima koperasi yang dibawahi di Gili Mas. Mereka berasal dari daerah Lombok Barat dan daerah lainnya. (her)

Polisi Selidiki Penemuan Tengkorak Manusia di Pantai Nangadoro

Dompu (globalfmlombok.com) – Kepolisian Resort Dompu masih menyelidiki penemuan tengkorak yang diduga bagian tubuh manusia di pesisir Pantai Wadu Me’e Nangadoro, Desa Hu’u pada Kamis, 1 Januari 2026 . Tengkorak ini pertama kali ditemukan Sry Widyawati dan dibagikan pada media sosialnya.

Sry Widyawati yang sedang bertamasya dengan keluarganya tiba – tiba menemukan tengkorak menyerupai milik manusia. Unggahan Sry mendapat respon banyak pihak dan langsung ditindaklanjuti oleh jajaran Polsek Hu’u.

Tim Inafis Polres Dompu kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengamankan tengkorak untuk dibawa ke RSUD Dompu, guna pemeriksaan lebih lanjut. Pemeriksaan di RSUD Dompu diharapkan juga dapat mengungkap usia dan jenis kelamin tengkorak ini.

Kapolsek Hu’u, Ipda Syamsul Rizal, Jumat, 2 Januari 2026 mengatakan, temuan tengkorak ini telah diserahkan ke Polres Dompu untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Namun di wilayah Nangadoro, tempat penemuan tengkorak merupakan kawasan lama yang banyak terdapat kuburan tua tanpa penanda dengan usia puluhan hingga ratusan tahun. “Untuk kepastiannya, kita tunggu keterangan tim ahli,” ungkapnya.

Kasi Humas Polres Dompu, Iptu Nyoman Suardika menambahkan, proses penyelidikan temuan tengkorak ini akan terus dilakukan pihaknya. Termasuk berkoordinasi dengan tim arkeologi dan tim dokter dari RSUD Dompu. Proses penyelidikan ini untuk memastikan usia dan jenis kelaminnya, sehingga bisa diketahui asal usulnya.

“Agar tidak menjadi isu miring yang justru membuat warga terprovokasi. Polres Dompu akan menganani kasus ini melalui tim Inafis berkoordinasi dengan pihak tekait lainnya agar kasus ini terang benderang,” katanya. (ula)

Empat Bakal Calon Sekda NTB Dinonaktifkan Sementara

Mataram (globalfmlombok.com) – Empat bakal calon Sekretaris Daerah (Sekda) NTB dinonaktifkan sementara. Mereka adalah Wirawan Ahmad, Jamaluddin Malady, Aidy Furqan, dan Najamuddin Amy. Alasan penonaktifan sementara empat calon Sekda NTB itu karena penerapan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) baru.

Pj. Sekda NTB, Lalu Mohammad Faozal mengatakan mereka dinonaktifkan per hari ini, Jumat, 2 Januari 2025. Penonaktifan ini bukan tanpa alasan, melainkan dampak dari mergernya beberapa OPD, seperti Dinas Ketahanan Pangan yang dikepalai oleh Aidy Furqan dimerger menjadi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Dinas Perdagangan yang dikepalai oleh Jamaluddin Malady digabung menjadi Dinas Perindustrian Perdagangan, selanjutnya Dinas Pemuda dan Olahraga yang dijabat oleh Wirawan Ahmad digabung menjadi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, serta Biro Ekonomi yang dijabat oleh Najamuddin Amy bergabung dengan Dinas Administrasi Pembangunan.

“Sementara off tidak melakukan aktivitas. Sementara kan rumahnya hilang. Penyesuaian SOTK,” katanya, Jumat, 2 Januari 2025.

Gubernur NTB Tunjuk Beberapa Plt

Untuk menghindari kekosongan jabatan, Gubernur NTB telah menunjuk beberapa Pelaksana Tugas (Plt) di antaranya Tri Budiprayitno sebagai Plt Kepala Biro Umum dan Administrasi Pimpinan, Budi Herman menjabat sebagai Plt Kepala Dinas PUPR dan Kawasan Permukiman, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Eva Dewiyani. Selanjutnya, Plt Kepala Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan diisi oleh Marga Rayes.

Selain empat nama itu, terdapat tujuh pejabat yang juga dinonaktifkan, di antaranya Kepala Dinas PUPR NTB, Sadimin; Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Aidy Furqan; Kepala Biro Perekonomian, Najamuddin Amy; Kepala Biro Administrasi Pembangunan, Izzudin Mahili; Kepala Biro Administrasi Pimpinan, Khairul Akbar; Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Wirawan Ahmad.

Faozal menjelaskan, selagi belum turunnya Peraturan Teknis (Pertek) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), Pemprov NTB tidak bisa melakukan mutasi. Untuk itu, terpaksa 11 pejabat tersebut tidak difungsikan.

“Selesaikan dulu SOTK dan Pertek di BKN kita tunggu. Maunya kita simultan selesai. Kita tidak kerja sendiri, ada pusat juga. Mudahan dalam Minggu depan keluar,” jelasnya.

Selain itu, terjadi juga perubahan di sejumlah unit, seperti Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang kini menjadi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) menjadi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta Dinas Pariwisata yang diperluas menjadi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

“Perubahan ini tidak berdampak pada layanan. Hanya nomenklatur yang disesuaikan, sementara fungsi dan tugas tetap berjalan sebagaimana mestinya,” terangnya. (era)

Penerapan SOTK Baru: Sementara, 11 Kepala OPD Lingkup Pemprov NTB “Non-Job” 

Mataram (globalfmlombok.com) – Delapan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov NTB jadi korban penerapan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) baru. Mereka adalah OPD-OPD yang dinasnya digabung, sehingga sembari menunggu turunnya Peraturan Teknis (Pertek) BKN, mereka dinonaktifkan sementara.

Pejabat eselon II yang dinonaktifkan sementara di antaranya Kepala Dinas PUPR NTB, Sadimin, Kepala Dinas Perdagangan, Jamaluddin Malady, Kepala Dinas Perindustrian, Hj. Nuryanti, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, H. Aidy Furqan; Kepala Biro Umum Setda NTB, Muhamad Riady, Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Najamuddin Amy; Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda NTB, Izzudin Mahili; Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda NTB, Khairul Akbar; Kepala DP3AP2KB, Surya Bahari; Kepala Dinas Sosial, Nunung Triningsih, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Wirawan Ahmad.

Pj Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Lalu Mohammad Faozal menegaskan penerapan SOTK baru mengharuskan beberapa struktur OPD yang dimerger harus diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt). Hal ini karena adanya perbedaan nomenklatur, yang menyebabkan instansi mereka lenyap.

Off dulu mereka karena ada SOTK baru. Unit merger itu kita Plt-kan supaya tidak ada kekosongan. Karena harus gaji dan penandatanganan dan lain lain. Ada 6 kita Plt kan,” ujarnya, Jumat, 2 Januari 2025.

Adapun enam organisasi baru yang saat ini diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) di antaranya, Tri Budiprayitno menjabat sebagai Kepala Biro Umum dan Administrasi Pimpinan, Budi Herman menjabat sebagai Plt Kepala Dinas PUPR dan Kawasan Permukiman, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Eva Dewiyani.

Selanjutnya, Plt Kepala Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan diisi oleh Marga Rayes, Plt Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dijabat oleh Lalu Hamdi, dan Kepala Dinas Kebudayaan diisi oleh Ahmad Nur Aulia. Sementara, Plt Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Plt Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 

Gubernur Lantik Tiga Plt.

Dalam kesempatan itu, gubernur juga melantik tiga Plt untuk mengisi kekosongan jabatan akibat Kepala organisasinya purna tugas, yaitu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB diisi oleh Baiq Nelly Yuniarti, dan Kepala Biro Kesra dijabat oleh Ahmad Hubaidi, sementara jabatan Kepala Kesbangpoldagri NTB masih kosong. “Mereka akan mengisi sementara kekosongan itu,” lanjutnya.

Daftar 20 Dinas Setelah Digabung

 1. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga.

 2.Dinas Kebudayaan.

 3.Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

 4.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

 5.Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan.

6.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

 7.Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan, dan Catatan Sipil.

 8.Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

 9.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

10.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

11.Dinas Perhubungan.

12.Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.

13. Dinas Koperasi, Usah Kecil dan Menengah.

14. Perindustrian dan Perdagangan.

15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

17. Dinas Kelautan dan Perikanan.

18. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

19. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

20. Satuan Polisi Pamong Praja. (era)

Polisi Tutup Tambang Ilegal Dekat Mandalika

Mataram (globalfmlombok.com) – Kepolisian Resor (Polres) Lombok Tengah telah mengamankan 24 warga yang diduga hendak melakukan aktivitas pertambangan di kawasan Bukit Dundang, Dusun Kuta Dua, Desa Kuta, Kecamatan Pujut.

Kasi Humas Polres Lombok Tengah, Iptu Lalu Brata Kusnadi, Jumat (2/1/2026) mengatakan bahwa pihaknya mengamankan 24 orang tersebut pada Kamis, 18 Desember 2025. Dari hasil interogasi terhadap saksi-saksi tersebut, mereka mengaku belum sempat melakukan penggalian di lokasi.

“Lebih dulu diketahui oleh petugas yang sedang berpatroli. Jadi, kita amankan dan mintai keterangan. Bukan ditahan,” kata Brata.

Brata menyatakan, saat ini tidak ada lagi aktivitas pertambangan ilegal di Lombok Tengah, khususnya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Seluruh lokasi tambang telah ditutup sejak adanya pengumuman atau deklarasi dari masyarakat setempat.

Penutupan tambang tersebut dilakukan kepolisian bersama masyarakat dan Badan Keamanan Desa (BKD) Lombok Tengah. “Tidak ada lagi tambang liar. Seluruhnya sudah ditutup,” tandasnya.

Sebelumnya, sempat terjadi ‎insiden tanah longsor di lubang galian tersebut pada Minggu (30/11/2025). Kejadian itu mengakibatkan seorang penambang atas nama H (29) asal Desa Bonder Kecamatan Praya Barat meninggal dunia. Bermula saat korban bersama dua rekannya tengah saat itu melakukan aktivitas pencarian emas.

Salah satu korban berinisial Z berada di kedalaman sekitar 1,5 meter di bawah posisi dua rekan lainnya. Pada saat bersamaan ada dua penambang lainnya yang juga sedang menggali batu untuk mencari emas. Tiba-tiba terjadi tanah longsor hingga menimbun seluruh penambang yang berada di bawah tebing.

Melihat kejadian itu, dua orang penambang yang berada di atas berupaya melakukan penyelamatan secara manual menggunakan tangan dan cangkul. Usaha tersebut tidak sia-sia. Tiga penambangan yang tertimbun berhasil ditemukan. Namun nahas satu penambangan meninggal dunia. Sementara dua penambang lainnya masih selamat.

Korban yang langsung dievakuasi dan dibawa ke Puskesmas Batujai. Sementara korban yang meninggal dunia langsung dibawa ke rumah duka. (mit)

Tamu Kapal Pesiar Belum Menginap, Gubernur NTB Akui Masih Kendala Atraksi dan Akomodasi

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal mengakui tamu kapal pesiar yang singgah rutin tiap tahun di Gili Mas, Kecamatan Lembar Lombok Barat belum over night atau tidak menginap. Mereka tidak tinggal semalam atau dua malam di Lombok. Mereka hanya singgah pagi lalu pada sore hari pergi melanjutkan perjalanan.

Kapal pesiar Ovation of The Seas membawa sekitar 4.684 penumpang dengan crew 1.530 orang. Mereka disambut oleh Gubernur NTB, HL Muhamad Iqbal bersama jajaran dengan atraksi kesenian khas Lombok, Gendang Beleq dan Peresean.

Gubernur NTB dalam kesempatan itu menyambut penumpang kapal pesiar pertama turun di Pelabuhan Gili Mas. Orang nomor satu di Bumi Gora didampingi istri dan sejumlah jajaran OPD mengalungkan kain tenun khas Lombok. Para turis pun tampak senang disambut begitu meriah dengan atraksi kesenian khas Lombok.

Terkait tidak bermalamnya tamu kapal pesiar, Gubernur menyebut disebabkan beberapa permasalahan. Pertama, belum ada atraksi yang bisa disaksikan di sini. Dan kedua, soal akomodasi. Menurutnya, untuk 4.000 orang sekaligus datang bersamaan di satu kawasan susah bisa mendapat akomodasi.

“Sehingga itu salah satu persoalan yang mungkin harus kita pikirkan bagaimana jalan keluarnya, karena harapan kita sebetulnya supaya dampak ekonomi lebih besar, kalau bisa mereka stay selama satu malam atau dia malam di sini,” ujarnya, di sela-sela menyambut tamu kapal pesiar perdana yang sandar di Pelabuhan Gili Mas Lembar, Jumat (2/1/2026).

Terkait promosi, menurutnya promosi sudah dilakukan. Masalahnya, kata dia, kesiapan untuk menerima dari masing-masing segmen ini. Diakuinya, kesiapan tidak sesiap seperti segmen pesawat yang tamunya datang ke Lombok. Pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan pihak kapal pesiar agar bisa tinggal lebih lama. Bahkan dirinya sudah ke Singapura bertemu dengan dua operator kapal pesiar. “Namun problemnya dari sisi atraksi kurang dan akomodasi tidak tersedia dalam jumlah besar yang bisa menampung dalam satu malam,” tambahnya.

Selain itu, Pelabuhan Gili Mas terbilang lumayan jauh dari destinasi wisata. Paling dekat Sekotong, ke Mandalika butuh waktu 1,5 jam. “Kemudian Mataram dan Senggigi kalau pakai bus paling tidak waktu nya dua jam,” sambungnya.

Ia menambahkan tahun 2025 jumlah kapal pesiar yang singgah sebanyak 24 kapal, terjadi kenaikan dari tamu sebanyak 10 persen. “Tahun ini yang masuk jadwal 25 kapal direncanakan singgah, memang terjadi kenaikan,” ujarnya. (her)

Perdana di 2026, Kapal Pesiar Terbesar Bawa 4.684 Penumpang Singgah di Gili Mas Lombok

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Kapal pesiar perdana dengan ukuran terbesar yang pernah masuk ke Indonesia, singgah di Pelabuhan Kapal Pesair Gili Mas, Lembar Lombok Barat pada awal tahun ini, Jumat (2/1/2026). Kapal pesiar Ovation of The Seas membawa sekitar 4.684 penumpang dengan kru sebanyak 1.530 orang. Mereka disambut oleh Gubernur NTB, H. Lalu Muhamad Iqbal bersama jajaran dengan atraksi kesenian khas Lombok, gendang beleq, dan peresean.

Gubernur NTB dalam kesempatan itu menyambut penumpang kapal pesiar pertama turun di Pelabuhan Gili Mas. Orang nomor satu di Bumi Gora didampingi istri dan sejumlah jajaran OPD mengalungkan kain tenun khas Lombok. Para turis pun tampak senang disambut begitu meriah dengan atraksi kesenian khas Lombok. Gubernur NTB mengatakan bahwa pihaknya menyambut para tamu kapal yang berlabuh perdana tahun 2026 ini secara simbolik.

“Sekaligus kami menyambut wisatawan yang datang dengan kapal pesiar yang pertama menginjakkan kaki di pulau Lombok ini,” kata Iqbal.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pariwisata NTB Ahmad Nur Aulia mengatakan, pihaknya berupaya menyambut kedatangan kapal pesiar dengan atraksi-atraksi kesenian khas Lombok.

Pihaknya menyiapkan atraksi-atraksi yang bisa menjadi salah satu faktor untuk mendorong para tamu untuk over time atau tinggal lebih lama di Pulau Lombok. Selain itu, pihaknya menyiapkan destinasi-destinasi wisata bagi pengunjung.

“Kami juga siapkan destinasi-destinasi dan bagiamana kita berusaha memberikan kesan-kesan yang baik, mudah-mudahan tahun ini ada tamu akan ada yang menginap,” imbuhnya.

Kapal Terbesar yang Masuk ke Indonesia

Sementara itu, Branch Manager PT Pelindo Lembar, Kunto Wibisono mengatakan bahwa di awal tahun ini kapal pesiar yang singgah perdana yaitu Ovation of the Seas. Kapal ini merupakan kapal terbesar yang pernah masuk ke Indonesia dengan ukuran panjang 348 Meter.

Kapal pesiar ini sebelumnya bertolak dari Benoa, Bali. Gili Mas menjadi pelabuhan ketiga yang disinggahi. Selama di Lombok, para tamu yang turun pukul 07.00 pagi akan kembali naik kapal sekitar pukul 11.00-12.00 siang. Selanjutnya, kapal ini akan berlayar ke Singapura.

Kedatangan tamu kapal pesiar disambut oleh Gubernur bersama Kadispar NTB dan pihak Pelindo. Penyambutan dilakukan atas kolaborasi dengan Dispar dan tour travel. Di terminal Gili Mas saat ini juga dilengkapi dengan pelayanan NTB Mall yang dibuka oleh pihak Pemprov NTB. Pihaknya juga mengakomodir pelaku UMKM di wilayah Lobar dengan menyiapkan stan bagi pelaku untuk bisa berjualan di kawasan terminal.

Disebutkan, tujuan wisata para penumpang kapal pesiar dibagi dua jenis paket. Yakni ada yang paket tur dan non-paket. Paket tur biasanya tamu kapal pesiar berkunjung ke Senggigi, Narmada, dan daerah lainnya. Sedangkan yang non paket, para tamu keliling wisata ke Sekotong, mal, dan wilayah Lombok sekitarnya.

Sepanjang bulan Januari ada empat kapal pesiar yang dijadwalkan singgah di Gili Mas. Tahun ini, jumlah kapal pesiar yang akan singgah sebanyak 25 kapal. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun lalu dengan jumlah kapal pesiar yang singgah sebanyak 24 kapal. “Ada penambahan kapal dan jumlah penumpang,” imbuhnya. (her)

Viral di Medsos, Pengurus Koperasi Gili Mas Bantah Dugaan Pungli Sopir Travel

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Pihak pengurus Koperasi Gili Mas Lembar Lombok Barat membantah dugaan pungutan liar (Pungli) sopir atau driver travel yang viral di media sosial (Medsos). Pengelola koperasi tidak pernah mematok pungutan ke sopir travel yang masuk ke Pelabuhan Gili Mas untuk menjemput tamu yang memesan melalui online.

Seperti yang beredar di media sosial, menurut pengakuan sopir, setiap travel agent yang hendak menjemput tamu, terutama saat kapal pesiar sandar, diduga diwajibkan membayar sejumlah uang kepada oknum tersebut. Selain itu, driver juga diduga masih harus membayar biaya masuk gate resmi sebesar Rp10 ribu.

Sopir tersebut mengaku pada kejadian tanggal 29 Desember 2025, dirinya diminta membayar Rp20 ribu kepada oknum koperasi ditambah Rp10 ribu biaya gate. Ia menegaskan nilai uang bukan menjadi persoalan utama, melainkan praktik pungli yang dinilai merugikan dan mencoreng citra pariwisata Lombok.

“Itu (kejadian) seminggu yang lalu, dan sudah clear. Dia bohong itu dia bilang 100 ribu (dipungut), tidak ada itu,” bantah Lalu Ridwan, Jumat (2/1/2026). Video itu diunggah lagi pada saat kedatangan kapal pesiar terbesar pada Jumat Jumat (2/1/2026). Sehingga ia sangat menyayangkan tindakan tersebut. Padahal kejadian itu sudah lama terjadi, sekitar seminggu yang lalu.

Menurutnya, tidak mungkin pengurus koperasi memungut, terlebih di sana ada petugas Babinsa dan aparat kepolisian yang sedang berjaga. Karena kejadian itu pada saat kondisi sedikit macet di pintu masuk ke Pelabuhan Gili Mas. Harusnya sebelum di-upload lagi di medsos, ada klarifikasi dari pihak pengurus koperasi. Terlebih momennya bersamaan dengan kedatangan kapal pesiar perdana awal tahun ini.

Ia khawatir dengan video yang beredar itu justru merusak citra Gili Mas. Karena itu pihaknya pun akan melakukan pengetatan terhadap sopir online ini. Selama ini bagi sopir online itu diserahkan ke pengurusnya supaya mereka disiapkan tempat parkirnya. Jasa tempat parkir inilah yang dipungut oleh pengurus koperasi. Namun jasa parkir ini tidak dipatok. Pihaknya tidak memasang berapa jumlah tarifnya.

Para sopir diberikan keleluasaan berapa tarif yang diberikan ke pengurus untuk menyiapkan mereka tempat parkirnya. “Tapi kalau yang ini tidak benar dia. Dia kan harus ada ID card, kita pakai SOP Pelindo. Ada ID card (kartu identitas), baru masuk. Kalau sejenis online, dia harus melapor ke pengurus di sini,” tegasnya.

Pengurus koperasi nantinya berkoordinasi untuk menyiapkan tempat parkir dan tamunya diantarkan ke ke kendaraan. “Itu bentuk kepedulian kita, cuma kita tidak tentukan tarif dia,” terangnya.

Terkait anggapan Pelabuhan Gili Mas itu milik Koperasi, menurutnya tidak demikian. Pihaknya mengikuti SOP Pelindo, di mana para sopir harus memiliki ID card. Di Gili Mas sendiri terdapat lima koperasi yang berada di bawah Koperasi Gili Mas Transport, dengan jumlah sopir sebanyak 250 orang yang melayani. Mereka berasal dari wilayah Lobar. Sopir yang masuk koperasi inilah yang diutamakan. Sedangkan sopir di luar koperasi, jumlahnya juga banyak. “Cuma kita saring,” imbuhnya. (her)

Wali Kota Mataram Masuk Jajaran 10 Besar Nominator Anugerah Kebudayaan PWI Pusat

Mataram (globalfmlombok.com)–

Wali Kota Mataram, H. Mohan Roliskana, berhasil menembus babak akhir dalam ajang bergengsi Anugerah Kebudayaan (AK) PWI Pusat yang digelar dalam rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) 2026. Mohan menjadi salah satu dari 10 kepala daerah terbaik di Indonesia yang diundang untuk mempresentasikan visi kebudayaannya di hadapan dewan juri di Jakarta.

Kabar membanggakan ini dikonfirmasi langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Mataram, H. Muhammad Ramadhani. Ia mengungkapkan bahwa Wali Kota Mataram sangat antusias menyambut nominasi ini dan telah menyatakan kesiapannya untuk hadir langsung.

“Insya Allah Pak Wali dipastikan hadir. Kami juga telah melakukan koordinasi dengan PWI NTB untuk memastikan kesiapan materi presentasi agar mendapatkan hasil maksimal,” ujar Ramadhani, Jumat pagi (02/01/2026).

Sebelumnya, Direktur Anugerah Seni dan Kebudayaan PWI Pusat, Yusuf Susilo Hartono melalui siaran persnya pada Kamis (01/01/2026) menjelaskan bahwa pemilihan nominator dilakukan melalui penilaian ketat. Dewan juri memeriksa berkas proposal, video, dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD), hingga regulasi daerah yang tebalnya mencapai ratusan halaman.

Wali Kota Mataram terpilih bersama dua wali kota lainnya, yakni Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dan Wali Kota Samarinda Andi Harun. Sementara tujuh nominator lainnya merupakan bupati dari wilayah Lampung Utara, Temanggung, Manggarai, Blora, Labuhanbatu, Manokwari, dan Padang Pariaman.

Tahun ini, AK PWI Pusat mengusung tema “Pemajuan Kebudayaan Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan, Berbasis Media dan Pers”. Kota Mataram membidik sub-tema mengenai penguatan keragaman ekspresi budaya dan interaksi budaya inklusif, yang selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Sesuai jadwal, H. Mohan Roliskana akan mengikuti sesi presentasi di Kantor PWI Pusat pada 8-9 Januari 2026. Ia akan diuji oleh dewan juri lintas profesi, mulai dari tokoh seniman Sudjiwo Tejo, pakar tari Dr. Nungki Kusumastuti, pengamat seni Agus Dermawan T, Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir, hingga Yusuf Susilo Hartono.

Yusuf Susilo Hartono menekankan, penilaian akan menitikberatkan pada aspek inovasi dan dampak nyata kebijakan tersebut terhadap masyarakat.

“Dalam presentasi nanti, kepala daerah boleh membawa rombongan dinas atau tokoh masyarakat, namun mereka hanya sebagai saksi dan tidak diperkenankan membantu menjawab saat sesi pendalaman materi,” tegasnya.

Anugerah Kebudayaan PWI Pusat yang telah bergulir sejak 2016 ini diharapkan menjadi motivasi bagi daerah untuk melestarikan warisan budaya lewat inovasi modern. Sejarah mencatat, ajang ini telah melahirkan banyak kepala daerah berprestasi yang kini berkiprah di level nasional. (r)