Beranda blog Halaman 231

Selama Libur Nataru, Kunjungan Wisatawan ke Desa Sade Melonjak

globalfmlombok.com
-
0
Selama Libur Nataru, Kunjungan Wisatawan ke Desa Sade Melonjak

Praya (globalfmlombok.com) – Momentum libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) dimanfaatkan ribuan wisatawan untuk berkunjung ke Desa Wisata Adat Sade, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.
Selama masa liburan Nataru 2025/2026, jumlah kunjungan melonjak tajam hingga menembus angka seribuan orang per hari, jauh meningkat dibanding hari biasa yang hanya berkisar 200 orang.

Lonjakan wisatawan ini berdampak langsung pada perputaran ekonomi masyarakat setempat. Warga yang membuka jasa penyewaan baju adat tenun khas Sasak merasakan peningkatan pendapatan signifikan, terutama dari wisatawan yang ingin mengabadikan momen berkunjung dengan busana tradisional.

Pemandu wisata Desa Adat Sade, Salam, mengatakan peningkatan kunjungan sudah terasa sejak awal libur Natal hingga libur sekolah berakhir. Wisatawan datang dari berbagai daerah, mulai dari wisatawan lokal hingga mancanegara.

“Kalau hari biasa paling 200 orang per hari. Tapi kalau libur Nataru seperti sekarang ini, bisa hampir seribuan orang per hari,” ujar Salam awal tahun 2026 ini.

Menurutnya, wisatawan yang datang tidak hanya berasal dari daerah sekitar NTB, tetapi juga dari luar daerah seperti Jakarta, Yogyakarta, hingga wisatawan mancanegara, terutama dari Australia.

Peningkatan kunjungan ini menurutnya membawa dampak ekonomi nyata bagi warga Desa Sade.

Salah satunya dirasakan oleh Oni, warga setempat yang menyewakan pakaian adat tenun lengkap dengan aksesori kepala kepada wisatawan.

“Alhamdulillah rame. Yang nyewa baju juga banyak,” kata Oni.

Ia menjelaskan, pada hari biasa penyewaan pakaian adat hanya berkisar dua hingga tiga pasang per hari. Namun saat libur Nataru, jumlah penyewa meningkat hingga 7–10 pasang per hari.

“Kalau hari biasa paling dapat 75 sampai 100 ribu rupiah. Tapi kalau libur kayak gini bisa sampai 300 ribu sehari,” ujarnya.

Harga sewa satu set pakaian adat lengkap dengan aksesori dibanderol Rp25 ribu dan bisa digunakan tanpa batas waktu selama wisatawan berada di kawasan Desa Sade. Selain penyewaan baju, warga juga meraup pendapatan dari penjualan kain tenun dan sarung khas Lombok yang dibanderol mulai Rp150 ribu hingga Rp200 ribu per lembar.

Lonjakan wisatawan selama libur Nataru ini menunjukkan bahwa Desa Adat Sade masih menjadi salah satu destinasi unggulan NTB.

Selain memperkuat sektor pariwisata budaya, tingginya kunjungan juga memberi dampak positif bagi perekonomian masyarakat lokal yang menggantungkan hidup dari sektor pariwisata berbasis kearifan lokal. (bul)

Dilantik Desember 2025, 13 PPPK Paruh Waktu NTB Pensiun

globalfmlombok.com
-
0
Dilantik Desember 2025, 13 PPPK Paruh Waktu NTB Pensiun

Mataram (globalfmlombok.com) – Sebanyak 13 Pejabat Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu NTB yang dilantik pada 23 Desember 2025 lalu telah pensiun. 10 dari mereka pensiun pada Desember 2025, sedangkan tiga orang pensiun di bulan Januari 2026. Dengan pensiunnya 13 orang tersebut, total PPPK Paruh Waktu di NTB menjadi 9.398 orang.

Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi (PPI), Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Rian Priandana mengatakan Pemprov NTB akan menerbitkan surat keputusan pemberhentian sesuai ketentuan.

“Tentunya PPPK Paruh Waktu dan PPPK sendiri itu kan kalau dia tidak menjadi peserta Taspen, dia tidak akan dapat. Yang membuat kita bisa mendapatkan pensiun itu kan karena kepesertaan kita di Taspen,” ujarnya, Senin, 5 Januari 2025.

Meski pensiun, 13 orang tersebut tidak berhak atas dana pensiun, khususnya bagi PPPK Paruh Waktu yang tidak terdaftar sebagai peserta Taspen. Ia menegaskan, tanpa kepesertaan Taspen, maka dana pensiun tidak dapat diberikan.

Kendati tidak mendapatkan dana pensiun, PPPK Paruh Waktu setidaknya memberi kepastian status bagi tenaga honorer yang sebelumnya tidak memiliki kejelasan karier.

Menyinggung soal gaji PPPK Paruh Waktu yang tidak merata, bahkan ada yang di bawah UMR, Rian mengatakan hingga kini belum ada pengaturan mengenai standar gaji PPPK paruh waktu. Pemerintah daerah masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat. “Belum, kan ini kan terkait kepastian status saja dulu,” lanjutnya.

Menurutnya, gaji PPPK Paruh Waktu khususnya profesi guru juga menjadi perhatian, terutama dalam masa transisi dari honorer ke ASN. Ia berharap adanya regulasi nasional terkait pemanfaatan anggaran pendidikan untuk meningkatkan penghasilan guru.

Status Paruh Waktu sendiri dikatakan belum diatur secara rinci dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah, melainkan masih mengacu pada Keputusan Menteri. Rian menyatakan Pemprov NTB akan mengikuti seluruh tahapan dan roadmap yang disusun Kementerian PANRB terkait penuntasan tenaga non-ASN.

Fokus utama Pemprov NTB saat ini adalah memastikan kepastian status, sementara aspek kesejahteraan akan diupayakan secara bertahap.

“Ya kan satu kakinya tadi saya sampaikan bahwa status mereka sudah menjadi ASN. Nah sekarang kan tuntutan dan kesejahteraan. Nah itu yang sedang diupayakan,” ungkapnya

Kajian terkait pengupahan guru PPPK paruh waktu disebut telah dilakukan dan disampaikan kepada Gubernur, selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui perencanaan anggaran oleh perangkat daerah terkait.

“Ya, intinya kan satu tahap sudah mereka lalui kan, kepastian status. Nah mereka pada saat ini sudah alhamdulillah kan, mereka harus bersyukur, satu kakinya sudah menapa di status PNS,” pungkasnya.

Sebelumnya, Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal melantik 9.411 PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemprov NTB di lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB pada Selasa, 23 Desember 2025 lalu. Pelantikan 9.411 PPPK Paruh Waktu menambah jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemprov NTB menjadi 28 ribu orang. (era)

Kasus Temuan Tengkorak di Hu’u, RSUD Dompu Sebut Belum Terima Tengkoraknya

globalfmlombok.com
-
0
Kasus Temuan Tengkorak di Hu’u, RSUD Dompu Sebut Belum Terima Tengkoraknya

Dompu (globalfmlombok.com) – Temuan tengkorak menyerupai milik manusia di pesisir Pantai Wdu Me’e Dusun Nangadoro Hu’u oleh warga yang bertamasya saat tahun baru lalu menyisakan tanda tanya. Tengkorak yang disebut telah dibawa ke RSUD Dompu untuk penyelidikan lebih lanjut, belum mendapatkan keterangan.

RSUD Dompu justru mengklaim tidak pernah menerima tengkorak dibawa ke RSUD Dompu. “Sejak seharian (Kamis, 1/1/2026) kemarin dan seharian (Jumat, 2/1/2026) ini, kepala ruangan pemulasaran (RSUD Dompu) mengaku tidak pernah menerima tengkorak yang dibawa oleh siapapun,” ungkap Kasi Humas RSUD Dompu, Muhammad Iradat, S.Gz saat dihubungi, Jumat (2/1/2026) malam lalu.

Sebelumnya, penemuan tengkorak kepala yang diduga bagian tubuh manusia di pesisir Pantai Wadu Me’e Nangadoro Hu’u oleh Sry Widyawati pada Kamis (1/1) pagi menghebohkan warga sekitar. Terlebih temuan itu langsung dibagikan ke media social miliknya, sehingga menjadi perhatian publik.

Kepolisian Sektor (Polsek) Hu’u langsung mengunjungi Lokasi penemuan tengkorak dan berkoordinasi dengan jajaran Polres Dompu. Tim Inafis Polres Dompu melakukan olah TKP dan membawa tengkorak tersebut ke RSUD Dompu untuk penyelidikan lebih lanjut. “Tim Inafis Polres Dompu yang bawa ke RSUD Dompu untuk penyelidikan lebih lanjut,” kata Kapolsek Hu’u, Ipda Syamsul Rizal pada Sabtu (3/1/2026) malam.

Kasi Humas Polres Dompu, Iptu Nyman Suardika yang dihubungi, Minggu padi kembali menguatkan bahwa tengkorak itu dibawa ke RSUD Dompu. “Coba saya hubungi lagi tim Inafis untuk memastikan,” kata Suardika saat disampaikan penjelasan tim RSUD Dompu. (ula)

Pemkab Lobar Bangun Infrastruktur, Hidupkan Ibu Kota hingga Pedesaan

globalfmlombok.com
-
0
Pemkab Lobar Bangun Infrastruktur, Hidupkan Ibu Kota hingga Pedesaan

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Pembangunan masif dilakukaan Pemkab Lombok Barat dalam kurun waktu tahun 2025. Dengan APBD yang hampir sama dengan tahun sebelumnya, Pemkab mampu membangun infrastruktur di perkotaan untuk menghidupkan Kota Gerung. Tidak saja kota, pedesaan pun dibangun sesuai kebutuhan prioritas di masing-masing daerah. Mulai dari air bersih, jembatan hingga irigasi.

Bupati Lobar, H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ) menegaskan komitmen kuat untuk memberi perubahan di Lombok Barat, salah satunya dengan membangun infrastruktur fisik dan sinkronisasi data satu dengan yang lain. Titik awal ia melakukan akselerasi pembangunan Kabupaten Lobar kini terwujud melalui penataan Kota Gerung sebagai prioritas utama pembangunan daerah.

LAZ menegaskan bahwa revitalisasi ini merupakan langkah strategis untuk mewujudkan visi daerah yang “Maju, Mandiri, dan Berkeadilan”. Titik awal dari megaproyek ini adalah melalui pembangunan ikonik, yaitu Alun-Alun Kota Gerung. “Pembangunan Alun-Alun Kota Gerung menjadi titik awal revitalisasi kawasan pusat pemerintahan,” ungkap Bupati.

Dia berharap penataan kota ini menjadikan Gerung sebagai kota yang hidup, ramai, dan segera muncul sebagai ikon baru yang dibanggakan. Dan itu pun telah terbukti dan dirasakan masyarakat dengan adanya keramaian CFN dan CFD mampu mendongkrak perekonomian masyarakat. Dengan adanya alun-alun nanti bisa lebih progresif lagi. Sebab proyek penataan Kota Gerung dirancang dengan konsep multifungsi dan terintegrasi, melampaui perbaikan minor.

Beberapa infrastruktur pendukung yang akan dibangun mencakup jogging track yang nyaman di sekitar Alun-Alun, food court yang secara khusus diperuntukkan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal di bagian belakang kawasan. Kemudian Pembangunan Islamic Center sebagai pusat kegiatan keagamaan dan kebudayaan di sebelah kawasan serta pembangunan koloseum di sekitar Taman Kota yang diproyeksikan menjadi pusat hiburan dan kegiatan masyarakat.

Langkah ini adalah bukti konkret dari kebijakan Pemda Lobar untuk memastikan pembangunan fisik secara simultan menggerakkan roda ekonomi rakyat. Selain itu, Pemkab juga berupaya menghidupkan kembali Giri Menang Square (GMS) untuk membawa dampak positif bagi perekonomian, serta menyediakan Wi-Fi gratis di area depan jalan sebagai ruang publik ramah pelajar dan mahasiswa.

Bupati LAZ mengatakan, pembangunan tidak saja terpusat di kota, melainkan desa- desa juga dibangun infrastruktur. Dari data Dinas Pekerjaan terdapat enam ruas jalan, 12 SPAM yang tersebar di desa hingga kota yang dibangun sepanjang tahun 2025.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Lobar, H. L Ratnawi mengatakan, infrastruktur vital ini dibangun selama delapan bulan oleh Lalu Ahmad Zaini dan Hj Nurul Adha menjabat sebagai Bupati dan Wabup Lobar. Penanganan Infrastruktur yang tersebar hampir merata di wilayah Lobar ini menindaklanjuti keluhan warga yang membutuhkan infrastruktur tersebut.

Enam ruas jalan yang ditangani pihaknya tersebar di wilayah Lobar, tidak saja di Kota Gerung saja. Selain ruas jalan, pihaknya juga menangani sekitar empat jembatan tahun ini sebagai penghubung akses masyarakat yang selama ini dikeluhkan. “Itu di daerah Sekotong, Nambung, Belongas, akibat bencana kita kerjakan tahun ini. Juga dengan jembatan di belakang pendopo untuk memaksimalkan jalan perkotaan Gerung,” jelasnya.

Kemudian pada sektor irigasi, hasil lobi Bupati ke kementerian PU, banyak saluran irigasi yang ditangani dari APBD melalui BWS. Di antaranya perbaikan Bendungan Karet Batu Riti, diperbaiki pihak BWS sehingga bisa berfungsi.

Dampaknya pun sudah dirasakan oleh petani di wilayah sekitar. Untuk pemenuhan kebutuhan air bersih, pihaknya membangun 12 SPAM di antaranya di Desa Gili Gede, Batulayar, dan desa lainnya.

Dari 12 SPAM ini, rata-rata melayani hampir ribuan jiwa. Daerah ini sendiri diketahui menjadi langganan kekeringan atau kekurangan air bersih, sehingga pihaknya pun membangun SPAM di daerah ini.

Pembangunan infrastruktur ini lanjut dia, dilakukan bertahap karena kemampuan fiskal Daerah yang terbatas. Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah, Deny Arif Nugroho mengatakan bahwa tahapan pembangunan sejumlah proyek sudah berjalan sesuai rencana dan diarahkan untuk memperkuat posisi Gerung sebagai ibukota kabupaten yang terintegrasi dan modern.

Ia menjelaskan bahwa langkah pembangunan tersebut telah disesuaikan dengan dokumen RTRW terbaru dan RPJMD. Ia menyebut pengembangan Gerung tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada peningkatan aktivitas ekonomi dan investasi. Sepanjang jalur protokol direncanakan dibangun perumahan dan pusat pertumbuhan ekonomi, sementara kantor DPRD Lobar akan ditempatkan berdekatan dengan kawasan Islamic Center untuk memperkuat klaster pemerintahan.

Di sektor pendidikan, Gerung ditetapkan sebagai lokasi pembangunan fakultas kedokteran UIN Mataram di kawasan Gapuk sesuai RTRW. Pemkab juga berencana berkoordinasi dengan Universitas Mataram untuk pengembangan kampus dua di wilayah potensial seperti Merigi atau Tunjuan. Untuk mendukung kebutuhan pendanaan, Pemda Lobar menempuh langkah jemput bola dengan mengajukan dukungan anggaran ke kementerian terkait di tingkat pusat. (her)

PUPR akan Kembali Pasang Tanggul Sementara di Empat Titik Rawan Abrasi

globalfmlombok.com
-
0
PUPR akan Kembali Pasang Tanggul Sementara di Empat Titik Rawan Abrasi

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) berencana kembali memasang tanggul sementara menggunakan batu bleder di empat titik pesisir yang rawan abrasi. Langkah ini dilakukan sebagai upaya antisipasi menghadapi cuaca ekstrem pada awal tahun.

Empat titik rawan abrasi tersebut berada di kawasan pesisir Lingkungan Pondok Perasi dan Lingkungan Bugis, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan. Selain itu, kawasan Lingkungan Mapak di Kelurahan Jempong Baru serta pesisir pantai Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, juga masuk dalam rencana penanganan.

Kepala Dinas PUPR Kota Mataram, Lale Widiahning, mengatakan pemasangan kembali tanggul sementara ini dilakukan untuk mengantisipasi dampak cuaca ekstrem, seperti gelombang pasang dan abrasi, yang kerap terjadi di wilayah pesisir.

“Pemasangan tanggul sementara ini untuk mengantisipasi cuaca ekstrem di awal tahun di sekitar empat titik rawan abrasi. Untuk anggarannya masih dalam tahap pembahasan dari usulan kami, tetapi mudah-mudahan ada penambahan di detik-detik terakhir,” ujarnya, Minggu (4/1/2026).

Lale menyebutkan, masing-masing titik pemasangan tanggul sementara diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp200 juta hingga Rp300 juta. Namun demikian, besaran anggaran tersebut masih bersifat estimasi karena masih dalam proses perhitungan lebih lanjut.

Menurutnya, selama pembangunan pemecah gelombang permanen yang direncanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan sebelumnya telah diusulkan belum terealisasi, Pemerintah Kota Mataram tetap mengalokasikan anggaran untuk penanganan darurat berskala kecil melalui pemasangan tanggul sementara.

“Selama pembangunan pemecah gelombang permanen belum dilaksanakan, kita tetap menganggarkan penanganan darurat. Namun tentu akan kita lihat mana yang paling urgen dari total sekitar 9 kilometer garis pantai di Kota Mataram,” jelasnya.

Ia mengakui, pengamanan kawasan pesisir pantai memang membutuhkan kesiapan anggaran dari pemerintah. Pasalnya, cuaca ekstrem seperti gelombang pasang yang dapat memicu banjir rob dan abrasi bisa terjadi sewaktu-waktu, sehingga diperlukan dana siaga untuk penanganan cepat.

Lale menambahkan, pengalaman pada awal tahun lalu, tepatnya sekitar Februari 2025, saat terjadi gelombang pasang yang menyebabkan abrasi di sejumlah kawasan di Kecamatan Ampenan dan Sekarbela, menjadi pembelajaran penting bagi pemerintah daerah dalam memperkuat upaya mitigasi.

“Dari pengalaman tahun lalu itu, kita berupaya menyiapkan dana siaga terlebih dahulu agar ketika terjadi kejadian yang sifatnya mendesak dan darurat, bisa segera kita tangani,” pungkasnya. (pan)

MotoGP Mandalika 2025 Sukses Datangkan 140 Ribu Penonton

globalfmlombok.com
-
0
MotoGP Mandalika 2025 Sukses Datangkan 140 Ribu Penonton

Praya (globalfmlombok.com) – Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengelola tiga kawasan pariwisata unggulan nasional – The Nusa Dua Bali, The Mandalika, Lombok serta The Golo Mori, NTT., InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) telah sukses menyelenggarakan berbagai event sepanjang tahun 2025 kemarin. Namun dari sekian event yang diselenggarakan, penyelenggaraan event MotoGP 2025 di Sirkuit Internasional Mandalika disebut sebagai pencapaian terbesar ITDC sepanjang tahun lalu.

Salah satu indiktornya, event balap motor dunia tersebut sukses mendatangkan hingga 140.324 penonton selama tiga hari penyelenggaraan. Angka ini melonjak 15,7 persen dibandingkan dengan tahun 2024. Sekaligus menjadi yang tertinggi selama lima kali gelaran ajang MotoGP di Sirkuit Internasional Mandalika.

“Salah satu capaian terbesar kami ditahun 2025 yakni penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 di The Mandalika,” sebut Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama ITDC Ahmad Fajar, dalam keterangnya, Minggu (4/1/2026).

Berkat penyelenggaraan MotoGP, tingkat hunian hotel di dalam kawasan The Mandalika mencapai 100 persen. Sedangkan tingkat hunian hotel disekitar kawasan mencapai hingga 90 persen. Event tersebut juga turut menciptakan multiplier effect bagi ekonomi nasional sebesar hingga Rp4,96 triliun. Dengan keterlibatan lebih dari 3.000 tenaga kerja lokal. Di mana 67 persen di antaranya merupakan tenaga kerja asal Lombok Tengah (Loteng).

“MotoGP juga sukses menggerakkan lebih dari 600 UMKM lokal di sekitar kawasan. Ditambah 202 UMKM kuliner dan kerajinan yang terlibat langsung dalam rangkaian event. Dan, mampu menjadi magnet angkutan udara dengan 44 extra flights ke Nusa Tenggara Barat (NTB) selama periode penyelenggaraan,” imbuh Fajar.

Sukses penyelanggaran tersebut lanjutnya, tentunya tidak terlepas dari sinergi yang kuat antara ITDC, pemerintah pusat dan daerah. Termasuk dengan komunitas lokal serta pelaku industri pariwisata yang ada. Pola sinergi yang juga diimplementasikan pada penyelenggaraan event-event lainnya dikawasan yang dikelola ITDC. Seperti The Golo Mori,The Nusa Dua maupun di kawasan Danau Toba, Sumatra Utara.

Dengan pendekatan kolaboratif tersebut, pihaknya ingin memastikan setiap event dirancang sesuai karakter kawasan, berorientasi pada keberlanjutan serta mampu memberikan dampak ekonomi yang inklusif bagi masyarakat sekitar. Secara konsisten ITDC juga terus menerapkan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan event. Mulai dari pengelolaan lingkungan, pemberdayaan UMKM, hingga peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal.

“Penyelenggaraan event sepanjang tahun 2025 termasuk MotoGP, berorientasi pada penguatan ekonomi kawasan dan daerah. Tidak hanya sebagai sarana promosi destinasi, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam menggerakkan aktivitas ekonomi secara berkelanjutan,” ujar Fajar. (kir)

Razia di Pantai Labuhan Haji, Polres Lotim Amankan Puluhan Botol Miras

globalfmlombok.com
-
0
Razia di Pantai Labuhan Haji, Polres Lotim Amankan Puluhan Botol Miras

Selong (globalfmlombok.com) – Satuan Polres Lombok Timur (Lotim) melalui Polsek Labuhan Haji menggelar operasi penertiban terhadap penjual minuman keras (miras) ilegal di sepanjang Pantai Labuhan Haji dan Suryawangi, Sabtu (3/1/2026). Razia yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Labuhan Haji, Iptu Suhardi, S.H., ini berhasil mengamankan puluhan botol miras jenis tuak dan brem.

Kepala Seksi Humas Polres Lotim, AKP Nikolas Osman, menjelaskan bahwa operasi tersebut dilaksanakan mulai pukul 16.30 Wita. Sasaran kegiatan adalah seluruh lapak penjual miras di wilayah pantai.

“Kapolsek Labuhan Haji beserta anggota melaksanakan razia lapak penjual miras di sepanjang Pantai Labuhan Haji dan Suryawangi,” jelas Nikolas Osman, Minggu (4/1/2026).

Operasi tersebut membuahkan hasil dengan ditemukannya sejumlah miras di beberapa lapak. Beberapa lapak yang diamankan adalah lapak milik N, satu dus berisi 12 botol tuak. Kedua, lapak milik M, diamankan empat dus berisi 46 botol tuak dan 52 kantong plastik berisi brem. Dan lapak milik A diperoleh tiga dus berisi 36 botol tuak.

Seluruh barang bukti miras yang disita telah diamankan di Mapolsek Labuhan Haji untuk proses hukum lebih lanjut. Operasi penertiban ini merupakan bagian dari upaya Polres Lotim untuk menciptakan ketertiban umum dan melindungi masyarakat, terutama generasi muda, dari bahaya konsumsi minuman keras ilegal. Keberadaan lapak miras di area wisata pantai dinilai dapat merusak ketenteraman dan keselamatan pengunjung. (rus)

Residivis Kasus Narkoba, WNA Prancis Kembali Diamankan

globalfmlombok.com
-
0
Residivis Kasus Narkoba, WNA Prancis Kembali Diamankan

Tanjung (globalfmlombok.com) – Polres Lombok Utara mengungkap kasus peredaran narkotika di wilayah Kecamatan Bayan, Sabtu (3/1/2026). Sebanyak dua orang tersangka telah diamankan, salah satunya warga negara asing (WNA) asal Prancis berinisial LR alias A, dan satu warga Lombok Utara, inisial MUB alias U.

Kapolres Lombok Utara, AKBP Agus Purwanta,.SIK., melalui Kasatres Narkoba Polres Lombok Utara, AKP I Nyoman Diana Mahardika, dalam keterangan pers, Sabtu (3/1/2026) mengungkapkan, tersangka A yang notabene WNA ditangkap untuk kedua kalinya. Sebelumnya, yang bersangkutan pernah terjerat kasus serupa dan diselesaikan melalui mekanisme Restorative Justice (RJ).

“Kedua tersangka diamankan oleh Satuan Reserse Narkoba pada Kamis (1/1/2026) sekitar pukul 01.00 Wita di Jalan Raya Bayan, Dusun Lokok Aur, Desa Karang Bajo,” ujar Diana.

Ia menjelaskan, pengungkapan kasus berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan transaksi narkotika di wilayah kecamatan Bayan. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui penyelidikan dan pengintaian. Setelah ciri-ciri sesuai, tim melakukan penindakan secara prosedural ketika tersangka mengendarai sepeda motor di lokasi kejadian. Pengamanan tersangka disaksikan oleh saksi umum.

Dalam penggeledahan kedua tersangka, petugas menemukan satu klip plastik berisi kristal bening diduga sabu yang disimpan di dalam sebuah telepon genggam yang diletakkan pada bagian dashboard sepeda motor. Selain barang bukti narkotika, polisi juga menyita dua unit ponsel, satu unit sepeda motor, serta sejumlah uang tunai yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut.

“Dari penindakan tersebut, polisi mengamankan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto 0,53 gram,” imbuhnya.

Diana menyambung, tersangka LR sebelumnya pernah diamankan dalam kasus penyalahgunaan narkotika pada Maret 2024. Saat itu, perkara diselesaikan melalui mekanisme RJ disertai rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Nusa Tenggara Barat.

Untuk diketahui, LR alias A, WNA Prancis berdomisili di Desa Kayangan, Kecamatan Kayangan, Lombok Utara. Ia diketahui beristrikan seorang perempuan asal Lombok Utara.

“Fakta ini menjadi perhatian serius bagi kami. Penegakan hukum terhadap narkotika tetap mengedepankan profesionalisme dan tidak membedakan latar belakang maupun kewarganegaraan pelaku,” ujarnya.

Meski hasil tes urine kedua tersangka menunjukkan hasil negatif mengandung narkotika, penyidik menegaskan proses hukum tetap berjalan karena perbuatan yang disangkakan berkaitan dengan kepemilikan dan dugaan peredaran narkotika.

“Negatif urine tidak serta-merta menghapus unsur pidana. Dalam perkara ini yang menjadi fokus adalah penguasaan dan dugaan transaksi barang terlarang,” kata Diana menegaskan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, kedua tersangka mengaku memperoleh sabu tersebut dari seseorang berinisial H melalui transaksi di pinggir jalan di wilayah Bayan. Polisi menyatakan akan terus mengembangkan perkara ini guna mengungkap jaringan peredaran narkotika yang lebih luas.
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan/atau Pasal 609 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara hingga pidana seumur hidup. (ari)

Polda NTB Usut Dugaan Korupsi Dana TPP Pemkab Lombok Timur

globalfmlombok.com
-
0
Polda NTB Usut Dugaan Korupsi Dana TPP Pemkab Lombok Timur

Mataram (globalfmlombok.com) – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda NTB tengah mengusut dugaan korupsi dana Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Tahun 2021 dan 2022 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur.

Dirreskrimsus Polda NTB, Kombes Pol FX. Endriardi membenarkan perihal pengusutan dugaan penyalahgunaan dana TPP yang nilainya milyaran rupiah tersebut. “Benar, saat ini Polda NTB yang tangani,” kata dia, Minggu (4/1/2026).

Dia menyebutkan, saat ini pengusutan masih dalam tahap awal. Pihak kepolisian telah melakukan klarifikasi terhadap sejumlah pihak dari Pemkab Lombok Timur. “Benar, baru tahap klarifikasi (para pihak),” sebutnya.

Endriadi tidak membeberkan lebih lanjut perihal siapa saja yang telah hadir memberikan klarifikasi di hadapan penyelidik. Yang jelas, pihak yang dimintai keterangan berasal dari pejabat Pemkab Lombok Barat.

Dari informasi yang dihimpun Suara NTB, Ditreskrimsus menangani perkara ini sebagai tindak lanjut atas laporan dari masyarakat. Dana TPP tahun 2021-2022 itu diduga dibayarkan kepada Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur yang menjabat pada periode tersebut.

Besaran TPP yang diterima masing-masing ASN diatur dalam Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/120/ORG/2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemkab Lombok Timur Tahun Anggaran 2021. Dalam SK tersebut dicantumkan rincian besaran TPP yang diterima sesuai dengan jabatan dan ketentuan yang berlaku.

Semua digolongkan berdasarkan perangkat daerah. Seperti pejabat di sekretariat daerah golongan IIA mendapatkan Rp28,5 juta per bulan; eselon IIB (asisten) Rp10 juta per bulan; Eselon IIB (staf ahli) Rp7,45 juta; eselon IIA Rp5,6 juta per bulan; eselon IVA Rp2,543 juta per bulan; pelaksana/fungsional tertentu mendapatkan Rp1,25 juta per bulan.

Berbeda dengan Inspektorat, golongan IIB mendapatkan Rp mendapatkan Rp10,5 juta; eselon IIIA Rp5,73 juta per bulan; eselon IVA mendapatkan Rp2,67 juta per bulan; Auditor Pertama/Pengawas Pemerintah Pertama Rp2 juta per bulan; Auditor Muda Rp2,67 juta per bulan; Auditor Madya Rp4 juta; dan pelaksana/fungsional tertentu mendapatkan Rp1,35 juta per bulan. (mit)

Petakan Tempat Pidana Kerja Sosial

globalfmlombok.com
-
0
Petakan Tempat Pidana Kerja Sosial

MENJELANG implementasi KUHP baru pada 2026, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) bersama jajaran daerah mulai memetakan kesiapan pelaksanaan pidana kerja sosial.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan NTB, Anak Agung Gde Krisna, Minggu (4/1/2025) mengatakan telah siap dalam pelaksanaan pidana kerja sosial di NTB.

“NTB sudah siap (pelaksanaan) di semua kabupaten atau kota,” kata dia.

Meski demikian, dia mengaku masih melakukan pemetaan di mana saja tempat pelaksanaan pidana kerja sosial bagi narapidana nantinya.

Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto dalam siaran pers yang diterima Suara NTB, Sabtu (3/1/2026) menyebutkan, total ada 968 tempat di seluruh Indonesia yang akan menjadi tempat pelaksanaan pidana kerja sosial tersebut. Sejumlah 986 lokasi itu nantinya bertempat di sekolah-sekolah, tempat ibadah, taman kota, panti asuhan dan pesantren.

”Kami melalui kepala Balai Pemasyarakatan (Kabapas) seluruh Indonesia sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta mitra-mitra untuk mendukung pelaksanaan putusan non pemenjaraan Kerja Sosial, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang KUHP,” kata Andrianto.

Selain 986 tempat tersebut, ia menyebutkan bahwa ada 94 Griya Abhipraya (GA) yang dikelola oleh Bapas untuk melaksanakan pembimbingan selama pelaksanaan putusan pidana kerja sosial.

“1.880 mitra di GA Bapas juga telah siap terlibat mendukung pelaksanaan putusan pidana kerja sosial,” tambahnya.

Tentunya pembimbingan yang akan diberikan sesuai dengan assesment dan penelitian kemasyarakatan (litmas) yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas, serta putusan Hakim dan eksekusi Jaksa.

Andrianto menyampaikan harapannya agar pelaksanaan pidana kerja sosial itu dapat berpengaruh positif terhadap penurunan overcrowding di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan rumah tahanan (Rutan). Sekaligus meningkatkan kuantitas dan kualitas pembinaan warga binaan di Lapas dan Rutan sehingga menghasilkan warga binaan yang menyadari kesalahannya serta mandiri skill dan ekonomi.

Lebih lanjut, dia mengatakan telah melayangkan surat kepada Ketua Mahkamah Agung tentang Persiapan Pidana Kerja Sosial pada tanggal 26 November 2025, yang berisi tentang daftar lokasi pelaksanaan pidana kerja sosial.

Sebelumnya, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui 94 Bapas di seluruh Indonesia telah melakukan uji coba pelaksanaan kerja sosial dengan melibatkan 9.531 klien. Program ini dijalankan bersama mitra dari unsur pemerintah maupun lembaga non pemerintah dalam periode Juli hingga November 2025.

Saat ini, terdapat 2.686 Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas yang siap bertugas. Selain itu, pihaknya telah mengusulkan penambahan sekitar 11 ribu PK serta pembangunan 100 unit Bapas dan Pos Bapas tambahan. (mit)

1...230231232...392Halaman 231 dari 392