Beranda blog Halaman 228

Belanja Modal untuk Rakyat Lobar Naik Rp211 Miliar

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Belanja modal untuk kebutuhan infrastruktur masyarakat Lombok Barat naik signifikan pada APBD Murni tahun 2026. Awalnya angka belanja modal untuk kebutuhan masyarakat Rp159 Miliar, naik sementara ini menjadi Rp211 miliar. Alokasi belanja modal atau belanja infrastruktur ini disuarakan DPRD dari awal pembahasan APBD murni 2026.

Ketua Komisi III DPRD Lobar, Fauzi mengatakan pihaknya telah menyuarakan sejak pembahasan Rancangan APBD murni 2026 terkait anggaran belanja untuk kebutuhan masyarakat yang di pos belanja modal Infrastruktur. Awal pembahasan itu, komisi III mengusulkan belanja modal modal 40 persen dari APBD atau minimal sama dengan belanja tahun 2025, dengan menekan belanja pegawai. Namun oleh TAPD, hanya menyetujui mentok di angka Rp159 miliar.

“Kami sudah suarakan sejak awal pembahasan RAPBD agar belanja modal 40 persen dari APBD, dengan menekan belanja pegawai,” tegas Politisi PKB ini, Selasa (6/1/2026).

Setelah itu, dilakukan pengesahan APBD 2026. Pascapengesahan, dilakukanlah evaluasi APBD oleh Pemprov. Hasil evaluasi itu menegaskan bahwa belanja modal dinilai terlalu kecil sehingga Pemprov minta pos anggaran ini dinaikkan menjadi 40 persen atau minimal setara tahun lalu.

Pemkab pun mau tidak mau mengikuti hasil evaluasi Pemprov ini dengan menaikkan belanja modal infrastruktur. Sebab jika belanja ini tidak dinaikkan atau disesuaikan, maka APBD Lobar tidak diberikan nomor registrasi oleh Pemprov. Untuk memenuhi ketentuan belanja modal Infrastruktur ini, Pemkab mengalihkan belanja Silpa yang terdeteksi sementara untuk ini senilai Rp211 miliar untuk belanja modal Infrastruktur.

Bertambahnya belanja modal atau belanja infrastruktur ini tentu sesuai dengan yang disuarakan pihaknya. Sebab hal ini seusai dengan kebutuhan masyarakat yang butuh penanganan infrastruktur.

Fauzi menyebutkan, dari Rp211 miliar anggaran ini, dialokasikan masing-masing Rp80 miliar lebih untuk pembayaran pembebasan lahan, proyek jalan Sekotong yang masih ada sisa belum dibayar Rp3-4 miliar, pembayaran sisa proyek Alun-alun. Kemudian, untuk infrastruktur pendidikan Pekerjaan Umum Rp50 miliar, infrastruktur pendidikan Rp23 miliar, infrastruktur kesehatan Rp25 miliar. PJU dan sampah dilokasikan Rp26 miliar. (her)

Cucu Sultan Bima XIV Protes, Bandara Sultan M. Salahuddin Tidak Pajang Sejarah Pahlawan Nasional

Kota Bima (globalfmlombok.com) – Cucu Sultan Bima XIV, Dewi Ratna Muchlisa atau akrab disapa Dae Dewi, melayangkan protes terbuka kepada manajemen Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima. Ia menyayangkan tidak ada satu pun foto kakeknya, Sultan Muhammad Salahuddin, yang telah dinobatkan sebagai pahlawan nasional dipajang di bandara tersebut.

Kekecewaan itu Dae Dewi sampaikan melalui akun Facebook pribadinya pada 4 Januari 2025. Dalam unggahannya, ia mempertanyakan logika penamaan bandara yang mengabadikan nama Sultan Muhammad Salahuddin, namun tidak disertai representasi visual atau informasi sejarah tentang sosok pahlawan asal Bima tersebut.

“Sekarang ini Sultan Muhammad Salahuddin sudah menjadi pahlawan nasional. Tetapi anehnya meskipun bandara ini namanya Sultan Muhammad Salahuddin, satu pun foto beliau tidak ada di bandara ini. Namanya dipakai, tapi fotonya tidak ada,” tulis Dae Dewi.

Ia berharap pengelola bandara segera memasang foto dan informasi sejarah Sultan Muhammad Salahuddin sebagai bentuk penghormatan dan edukasi publik.

Unggahan tersebut dengan cepat menyebar di media sosial dan memicu perhatian publik. Menanggapi hal itu, Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Sultan Muhammad Salahuddin Bima, Suroso, S.T., M.M., mengakui pihak bandara selama ini memang belum pernah memasang foto Sultan Bima XIV.

“Sampai saat ini belum ada aturan khusus yang mewajibkan pengelola bandara memasang foto tokoh yang namanya digunakan. Namun setelah adanya masukan dari keluarga dan masyarakat, kami menindaklanjuti hal ini,” ujarnya saat dikonfirmasi pada Selasa (6/1/2026).

Otoritas bandara kemudian meminta surat resmi sebagai dasar administrasi pemasangan foto. Direncanakan, akan memasang foto Sultan Muhammad Salahuddin di ruang VIP Kabupaten Bima dengan konsep yang lebih privat dan estetis.

“Langkah awalnya akan di pasang berupa foto dipajang di ruangan VIP Kabupaten Bima lebih private dan estetika,” sebutnya.

Sedangkan, Dae Dewi mengungkapkan bahwa dirinya telah bertemu langsung dengan pimpinan Bandara Bima pada Senin, 5 Januari 2026, sekitar pukul 10.00 Wita. Dalam pertemuan tersebut, ia menjelaskan pentingnya menghadirkan sejarah dan perjuangan Sultan Muhammad Salahuddin di ruang publik bandara.

“Setelah saya kirimkan video dan foto-foto perjuangan Sultan, pimpinan bandara langsung memerintahkan agar sejarah beliau segera ditayangkan di videotron ruang tunggu,” ungkap Dae Dewi.

Ia mengungkapkan, kini, tayangan sejarah Sultan Muhammad Salahuddin sudah dapat disaksikan di ruang tunggu keberangkatan Bandara Bima. Penumpang dapat melihat visual perjuangan sang pahlawan sambil menunggu jadwal penerbangan. Ke depan, bandara juga berencana menayangkan materi serupa di area kedatangan dilengkapi dengan narasi sejarah.

Ia berharap Bandara Sultan Muhammad Salahuddin benar-benar menjadi pintu masuk Bima yang mencerminkan identitas budaya dan sejarah daerah.

“Kita buat pintu masuk Bima menjadi pintu masuk dengan ciri budaya dan sejarah,” pungkasnya. (hir)

Molor, Empat Proyek Fisik di Sumbawa

Sumbawa Besar (globalfmlombok.com) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa, mencatat ada empat paket pekerjaan fisik yang pengerjaannya melebihi tahun kontrak alias molor. Rekanan dikenakan sanksi denda akibat keterlambatan pekerjaan tersebut.

“Ada empat paket pekerjaan fisik yang melebihi tahun anggaran dan kami telah memberlakukan denda keterlambatan. Kami pun tetap akan melakukan evaluasi lebih lanjut,” kata Asisten Pembangunan dan Perekonomian Setda Kabupaten Sumbawa, Lalu Suharmaji Kertawijaya, kepada wartawan, Selasa (6/1/2025).

Suharmaji melanjutkan, proyek tersebut yakni pembangunan drainase di Buin Pandan di Desa Karang Dima, SPAM di Desa Klungkung, pembangunan rumah dinas Kejaksaan. Selain itu, ada pembangunan lanjutan RSUD Sumbawa di Sering yakni gedung C.

“Jadi, dari empat item pekerjaan ini intinya hanya tersisa sekitar hampir 1 sampai 2 persen saja. Artinya tinggal finishing saja kalau pekerjaan beratnya sudah tuntas,” ujarnya.

Ia menyebutkan, beberapa faktor yang menyebabkan pekerjaan itu melewati tahun anggaran, seperti drainase di Buin Pandan karena faktor cuaca. Hal itu terjadi karena untuk pemasangan jaringan tidak bisa dilakukan karena air yang masuk ke saluran sangat deras.
“Kalau untuk proyek SPAM Klungkung karena tidak ditemukan sumber air. Bahkan sudah beberapa kali dilakukan pengeboran di sejumlah titik tetapi tidak ditemukan dan alhamdulillah saat ini sudah ditemukan,” ucapnya.

Sementara untuk rumah dinas kejaksaan saat ini tinggal dilakukan finishing saja seperti pemasangan jendela dan pintu termasuk penataan halaman. Sedangkan, untuk blok C RSUD ada beberapa alat kesehatan yang belum ada yakni alat pemeriksaan jantung, sehingga berdampak pada fisik proyek.

“Alat pemeriksaan jantung ini tidak bisa ditempatkan di sembarangan tempat sehingga alatnya harus ada terlebih dahulu. Namun secara keseluruhan kekurangan fisiknya kurang dari 1 persen,” jelasnya.

Ia pun meyakinkan, terhadap pekerjaan fisik yang melebihi tahun anggaran tersebut, pemerintah mengenakan denda keterlambatan. Berdasarkan aturan denda keterlambatan yang dikenakan ke kontraktor pelaksana yakni 1: 1000 dari kontrak sejak tanggal kontrak berakhir.

“Tetap kita kenakan denda bagi kontraktor pelaksana yang melebihi tanggal kontrak. Kami juga tetap akan memberikan atensi khusus hingga akhir tahun nanti,” ujarnya.

Pemerintah pun memastikan akan tetap melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh pelaksana pekerjaan fisik. Selain itu, pihaknya akan mengevaluasi pola pelaksana pekerjaan fisik dan ditargetkan tuntas pada tanggal 20 Januari.

“Hasil evaluasi kita tadi rata-rata semuanya on progres, karena tinggal finishing saja dan kami memberikan batas waktu tanggal 20 Januari sudah harus tuntas,” tambahnya.

Proyek tersebut rata-rata terkendala teknis dan non teknis dengan ketentuan dikenakan denda keterlambatan. Pemerintah pun tetap memberikan atensi khusus terhadap proyek tersebut sesuai dengan target yang ditetapkan karena rencananya akan diresmikan saat HUT Sumbawa.
“Kami tetap akan memberikan atensi khusus terhadap empat paket proyek ini karena akan menjadi kado saat HUT Sumbawa pada tanggal 22 Januari mendatang,” tukasnya. (ils)

Wakili NTB, Lima Mahasiswa Unram Raih Juara Bersama Inovasi Digital Budaya

Mataram (globalfmlombok.com) – Lima mahasiswa Universitas Mataram (Unram) berhasil mengharumkan nama Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan mewakili daerah dalam ajang Kompetisi Inovasi Digital Budaya GO! Yang diselenggarakan oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Kompetisi berskala nasional ini, menjadi wadah bagi generasi muda untuk menghadirkan inovasi digital yang berorientasi pada pelestarian dan pengenalan budaya Indonesia.

Kelima mahasiswa tersebut berasal dari dua program studi berbeda, yakni Program Studi Sosiologi atas nama Aliya Rahmawati dan Ikrima Fina Hayati, serta Program Studi Informatika yang diwakili oleh Muh.Rizky Destiawansyah, Muhammad Rendi Maulana, dan Rafly Ridho’ Sukardi. Dalam ajang ini, tim Unram sukses menembus ketatnya seleksi nasional dari 627 tim pendaftar. Tahapan seleksi dilakukan secara bertahap, dimulai dengan penyaringan menjadi 50 tim terbaik, hingga akhirnya mengerucut menjadi 10 tim kategori mahasiswa, di mana Unram menjadi salah satu tim yang lolos dan berhak mewakili NTB di tingkat nasional.

Melalui inovasi digital yang mereka kembangkan, tim Unram berhasil meraih juara bersama dalam kategori Inovasi Digital Budaya yang diselenggarakan di Jakarta. Muh. Rizky Destiawansyah menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil dari proses panjang yang dilalui dengan penuh komitmen dan kerja sama tim. “Pencapaian ini adalah bentuk dari proses seleksi dan pembelajaran yang kami lalui bersama. Harapannya, inovasi digital yang kami buat dapat diterapkan di sekolah-sekolah di NTB sebagai media pembelajaran dari rumah, sehingga generasi muda bisa mengenal dan mencintai budayanya sendiri sejak dini,” ungkapnya.

Sementara itu, Aliya Rahmawati menuturkan bahwa keterlibatannya dalam kompetisi ini memberikan pengalaman berharga, terutama dalam mengaitkan aspek sosial dan budaya dengan teknologi digital. “Melalui kompetisi ini, saya belajar bahwa pelestarian budaya bisa dilakukan dengan pendekatan yang lebih relevan dengan generasi sekarang. Inovasi digital menjadi jembatan antara nilai budaya dan kebutuhan masyarakat modern,” ujarnya.

Hal senada disampaikan oleh Ikrima Fina Hayati, yang merasa bangga dapat berkontribusi membawa nama NTB di tingkat nasional. “Kesempatan ini sangat berarti bagi saya. Kami tidak hanya membawa inovasi, tetapi juga membawa identitas budaya daerah agar dikenal lebih luas di tingkat nasional,” tuturnya.

Dari sisi teknis pengembangan, Muhammad Rendi Maulana menjelaskan bahwa kolaborasi lintas disiplin menjadi kunci utama keberhasilan tim. “Kolaborasi antara mahasiswa sosial dan informatika membuat inovasi ini lebih kuat, baik dari sisi konsep budaya maupun penerapan teknologinya. Ini menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi kami,” jelasnya.

Sementara itu, Rafly Ridho’ Sukardi berharap inovasi yang dihasilkan tidak berhenti pada kompetisi semata. “Kami berharap inovasi ini dapat terus dikembangkan dan benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya pelajar, sebagai media edukasi budaya yang menarik dan mudah diakses,” ujarnya.

Prestasi ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi mahasiswa Unram lainnya untuk terus berinovasi, berkolaborasi lintas disiplin, serta berani mengambil peran dalam ajang nasional demi mengangkat potensi budaya daerah melalui teknologi digital. (ron)

Penumpang Kapal Pesiar Kunjungi Desa Wisata di Sumbawa

Sumbawa Besar (globalfmlombok.com) – Sebanyak 119 wisatawan mancanegara (Wisman) yang merupakan penumpang dari kapal pesiar Ponant Le Jacques Cartier melakukan kunjungan di Sumbawa, Senin (5/1/2026). Wisatawan tersebut mengunjungi desa wisata Pamulung.

“Ini merupakan kunjungan pertama Wisman ke Sumbawa di tahun 2026 setelah libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Mereka sandar di Pelabuhan Badas,” kata Kepala Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga (Disparpora) Sumbawa, Tata Kostara kepada Suara NTB, Selasa (6/1/2026).

Kunjungan Wisman ke Sumbawa di awal tahun tersebut lanjut Tata, mengindikasikan sektor pariwisata terus menggeliat dan sangat dikenal. Apalagi mereka datang ke Sumbawa hanya untuk melihat budaya di Desa Budaya Pamulung termasuk beberapa kegiatan masyarakat di desa tersebut.

“Jadi, rata-rata wisman yang datang ke Sumbawa hari ini hanya untuk melihat Desa Budaya Pamulung dan kami sudah siapkan kegiatan mulai dari barapan kebo (balapan kerbau) hingga barodak (ritual sebelum pernikahan),” ucapnya.

Ia menyebutkan, kapal pesiar yang mengangkut 119 orang tersebut berasal dari berbagai negara seperti Australia, Selandia Baru, Perancis dan beberapa negara Eropa lainnya. Para wisman ini, tertarik datang ke Sumbawa karena menyaksikan secara langsung budaya masyarakat.

“Jadi, setelah mereka turun dari kapal kita langsung mengajak mereka ke desa wisata Pamulang untuk menyaksikan karapan kerbau yang merupakan atraksi unik satu satunya di Indonesia,” ujarnya.

Tata turut mengajak semua pihak untuk sama-sama berkolaborasi membagun sektor pariwisata. Ia juga meminta masyarakat ikut menjaga kelestarian alam, mengingat distinasi wisata di Kabupaten Sumbawa berbasis alam.

“Dua ikon utama kita Mata Jitu dan Hiu Paus harus kita betul-betul serius menjaganya. Kalau tidak ini bisa hilang kita juga yang rugi,” pungkasnya. (ils)

Kebon Kongok Kian Sesak, Dua Daerah di NTB Gagal Pilah Sampah

Mataram (globalfmlombok.com) – Sejak akhir tahun 2025 hingga saat ini, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kebon Kongok di Desa Taman Ayu Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat kembali menghadapi masalah yang sama, yaitu sesaknya sampah mengharuskan Pemda melakukan pembatasan ritase. Pembatasan ritase berdampak langsung pada menumpuknya sampah di sejumlah Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di Kota Mataram.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) NTB, Ir Ahmadi, mengatakan akar persoalan sampah di Kebon Kongok terletak pada kegagalan pemilahan sampah sejak dari rumah tangga. Sampah yang seharusnya dipisahkan antara organik dan non organik justru dibuang secara bercampur ke TPAR Kebon Kongok.

Akibatnya, daya tampung lokasi pembuangan regional tersebut nyaris penuh. Padahal, pemerintah provinsi sebelumnya telah melakukan perluasan dan optimalisasi lahan seluas 25 are pada tahun 2025 dengan anggaran lebih dari Rp3 miliar. Namun, langkah tersebut hanya mampu menahan lonjakan volume sampah dalam waktu singkat sebelum akhirnya TPAR kembali mengalami kepadatan.

“Kita gagal di pemilihan sampah, kita ini masih semua jenis sampah buang ke TPAR. Itu sebabnya kenapa TPAR cepat penuh kapasitasnya,” ujarnya, Selasa, 6 Januari 2026.

Ia menjelaskan, sistem pengelolaan di TPAR Kebon Kongok saat ini mengandalkan metode penimbunan sampah organik. Sementara sampah non organik idealnya melalui proses pengolahan lebih lanjut sebelum dibuang. Namun karena tidak dipilah sejak awal, seluruh jenis sampah akhirnya ditimbun bersama.

Kepala Pelaksana BPBD NTB itu menuturkan Pemprov masih memiliki opsi untuk menambah kapasitas TPAR. Masih terdapat sisa lahan di antara landfill lama dan landfill aktif yang berpotensi dioptimalkan. Namun pemanfaatan lahan tersebut tidak dapat dilakukan secara langsung. Pemerintah harus terlebih dahulu membangun talut di sisi kiri dan kanan guna mencegah potensi longsor dan tercecernya sampah di area sekitar. “Kita buatkan talut di sisi kanan dan kiri supaya tidak tercecer di hulu,” katanya.

Meski kapasitas TPAR Kebon Kongok saat ini sudah padat, Ahmadi menegaskan belum ada opsi penutupan TPAR. Ia kembali mengingatkan pentingnya peran masyarakat dalam memilah sampah dari rumah.

Saat ini, komposisi sampah didominasi oleh sampah organik yang mencapai sekitar 60 persen, sedangkan sisanya merupakan sampah non organik. Tanpa pemilahan yang baik, seluruh sampah tersebut akan terus menumpuk dan mempercepat penuhnya TPAR Kebon Kongok. (era)

Serapan Beras di NTB Lampaui Target

Mataram (globalfmlombok.com) – Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat capaian positif dalam pengadaan gabah dan beras sepanjang tahun 2025. Hingga akhir tahun, realisasi serapan Bulog NTB berhasil melampaui target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kondisi ini sekaligus memastikan ketersediaan beras di wilayah NTB berada dalam kondisi aman menjelang bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

Pimpinan Wilayah Perum Bulog NTB, Mara Kamin Siregar, mengungkapkan bahwa target pengadaan setara beras pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 181.925 ton. Namun, realisasi serapan yang berhasil dicapai justru menembus angka 189.862 ton atau sekitar 104,36 persen dari target.

“Alhamdulillah, target pengadaan gabah dan beras tahun 2025 dapat kita lampaui. Ini menunjukkan bahwa pengadaan berjalan dengan baik dan pasokan beras di NTB dalam kondisi aman,” ujar Mara Kamin Siregar, Selasa (6/1/2026).

Capaian tersebut menjadi indikator keberhasilan Bulog NTB dalam menjalankan fungsi stabilisasi pangan, sekaligus memperkuat cadangan beras pemerintah di daerah. Menurut Regar, keberhasilan ini tidak terlepas dari sinergi yang baik antara Bulog, pemerintah daerah, serta para petani dan mitra penggilingan padi serta seluruh stakeholder di NTB.

“Serapan gabah dan beras berjalan lancar berkat dukungan berbagai pihak. Bulog terus berkomitmen menyerap hasil panen petani sesuai ketentuan pemerintah untuk menjaga kesejahteraan petani sekaligus ketahanan pangan,” jelasnya.

Selain capaian pengadaan, Bulog NTB juga memastikan bahwa kondisi stok beras di gudang saat ini berada pada level yang sangat memadai. Hingga awal Januari 2026, persediaan beras yang tersimpan di gudang Bulog NTB tercatat sekitar 160.409 ton.

“Persediaan beras saat ini kurang lebih 160.409 ton. Stok ini cukup aman dalam rangka menyambut Ramadan dan Hari Raya Idulfitri pada Februari 2026 ini,” tegas Regar.

Ia menambahkan, Bulog NTB terus melakukan pemantauan terhadap dinamika kebutuhan pangan masyarakat, terutama menjelang periode hari besar keagamaan yang biasanya diikuti peningkatan konsumsi. Dengan stok yang tersedia, Bulog optimistis dapat menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di pasaran.

Terkait pengadaan untuk tahun 2026, Regar menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu kebijakan dan penetapan target resmi dari kantor pusat Perum Bulog. Namun demikian, Bulog NTB siap melaksanakan penugasan yang diberikan pemerintah guna mendukung ketahanan pangan nasional.

“Untuk pengadaan tahun 2026, kami masih menunggu data dan arahan dari kantor pusat. Prinsipnya, Bulog NTB siap menjalankan penugasan sesuai kebijakan pemerintah,” pungkasnya.

Dengan capaian serapan yang melampaui target serta stok beras yang aman, Bulog NTB optimistis mampu menjaga ketersediaan pangan dan memberikan rasa tenang bagi masyarakat NTB menghadapi Ramadan dan Idulfitri tahun ini. (bul)

Jaksa Agendakan Hadirkan Tersangka M di Persidangan Kasus Nurhadi Pekan Depan

Mataram (globalfmlombok.com) – Jaksa penuntut umum menjadwalkan menghadirkan tersangka M di sidang lanjutan dugaan pembunuhan Brigadir Nurhadi pada pekan depan, tepatnya pada Senin (12/1/2026).

Perwakilan jaksa penuntut umum, Ahmad Budi Mukhlis pada Selasa (6/1/2026) mengatakan, M yang berstatus sebagai tersangka dalam perkara ini akan hadir dalam persidangan dua terdakwa, yakni YG dan AC.

“Nanti kemungkinan minggu depan dan saksi-saksi yang lain,” kata dia.

Mukhlis menyebutkan, Tersangka M hadir dalam persidangan masih menjadi saksi biasa, bukan saksi mahkota. “Kita berharap menyampaikan apa adanya, tapi kapasitasnya kan dia sebagai tersangka,” lanjutnya.

Dia berharap kesaksian M dapat memperjelas perkara dugaan pembunuhan anggota Bid Propam Polda NTB itu. Meskipun keterangan M di hadapan penyidik mengaku bahwa ia tidak tahu apa-apa.

“Kan di keterangannya, dia di kamar mandi 40 menit, sehingga tidak tahu apa apa. Nanti kita uji pada saat di persidangan,” tuturnya.

Penuntut umum akan menguji apakah keterangan M yang mengatakan ia berada di kamar mandi selama 40 menit sesuai dengan keterangan saksi. Juga sesuai dengan realitas di tempat kejadian perkara (TKP).

Saat ini, polisi masih menyangkakan tersangka M hanya dengan Pasal 221 KUHP. Yakni pasal yang mengatur tentang seseorang yang menghalangi proses peradilan. Jika di persidangan tak ada fakta baru keterlibatan langsung M dalam meninggalnya Brigadir Nurhadi, polisi akan melakukan tahap dua hanya dengan sangkaan pasal tersebut.

Sebelumnya, dua tersangka dalam kasus dugaan pembunuhan Brigadir Nurhadi ini telah lebih dahulu masuk meja hijau. Persidangan Tersangka YG dan AC kini sudah memasuki pembuktian jaksa penuntut umum (JPU) setelah eksepsi yang diajukan keduanya ditolak hakim.

Berbeda dengan M, dua tersangka ini disangkakan dengan Pasal 338 dan/atau Pasal 354 ayat (2) dan/atau Pasal 351 ayat (3) dan/atau Pasal 221 juncto Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sempat Ajukan Permohonan Perlindungan ke LSPK
Tersangka M sempat mengajukan permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Namun, LPSK memutuskan menolak pengajuan permohonan perlindungan tersebut. Keputusan itu diambil setelah LPSK menilai keterangan yang diberikan Misri tidak memenuhi standar relevansi dan konsistensi.

Tenaga Ahli LPSK, Tomi Permana, Jumat (5/12/2025) menyebutkan, penolakan tersebut setelah tim melakukan pendalaman langsung terhadap tersangka M saat ia masih ditahan di Dittahti Polda NTB.

Menurutnya, selama proses pemeriksaan, penjelasan M terkait kronologi kejadian terus berubah dan tidak selaras dengan fakta-fakta di lokasi. “Keterangannya selalu berubah-ubah. Tidak konsisten,” sebutnya.

Tomi menambahkan, M juga tidak memberikan informasi yang dapat membuka peran pihak lain dalam kasus tersebut, sehingga kesaksiannya dianggap tidak memberi kontribusi terhadap penyidikan. (mit)

ASN Dilarang Gunakan Elpiji 3 Kilogram

Mataram (globalfmlombok.com) – Aparatur sipil negara dilarang mengunakan tabung gas elpiji 3 kilogram. Larangan ini sesuai dengan surat edaran Gubernur NTB nomo 500/177/EKON-II/2025.

Kepala Bidang Barang Pokok dan Penting Dinas Perdagangan Kota Mataram, Sri Wahyunida dikonfirmasi pada, Selasa (6/1/2026) menjelaskan, pembatasan penggunaan tabung gas melon sebenarnya sudah diberlakukan di Kota Mataram. Kebijakan ini sesuai surat edaran Gubernur NTB bahwa aparatur sipil negara dilarang menggunakan elpiji 3 kilogram. “Pembatasan ini kita mengacu pada SE Gubernur NTB bahwa ASN dilarang gunakan elpiji 3 kilogram,” terang Nida.

Larangan pengunaan elpiji 3 kilogram bagi ASN diakui Nida, belum sepenuhnya berjalan maksimal. Sebab, pengawasan tidak dilakukan secara optimal. Akan tetapi, ia meminta PT. Pertamina bersama Hiswana Migas membuat gebrakan tukar tabung gas melon dengan tabung gas berwarna pink. Nida meyakini kebijakan Gubernur NTB tersebut, pasti berjalan optimal. “Pertamina harus turun sosialisasi ke ASN saat apel hari Senin, supaya semua ASN tahu kebijakan pemerintah,” jelas dia.

Bagaimana bisa mengontrol ASN menggunakan tabung gas elpiji 3 kilogram? Nida menegaskan, kesadaran abdi negara ini sangat dibutuhkan. Pasalnya, tabung gas melon itu hanya diperuntukan bagi masyarakat miskin. Sementara, ASN kategori masyarakat ekonomi menengah ke atas, karena mendapatkan gaji dari pemerintah. “Kembali kepada kesadaran ASN kita saja,” pungkasnya.

Akan tetapi, ia meyakini program ini akan berjalan dengan baik apabila didukung dengan kebijakan dari PT. Pertamina. Oleh karena itu, sosialisasi ke ASN perlu dimasifkan mulai dari tingkat kelurahan,kecamatan sampai OPD teknis. Kelurahan dan kecamatan sebagai tulang punggung pelayanan pemerintahan akan membantu mensosialisasikan kepada masyarakat. “Insya Allah, teman-teman di kelurahan dan kecamatan ini pasti akan membantu asalkan Pertamina mau turun sosialisasi,” demikian kata dia. (cem)

Kendala Lokasi Penampungan Hambat Pengolahan Limbah Kotoran Kuda Jadi Biogas

Mataram (globalfmlombok.com) – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mataram mengungkapkan kendala utama dalam rencana pengolahan limbah kotoran kuda Cidomo menjadi biogas masih terletak pada belum tersedianya lokasi penampungan sementara. Kondisi tersebut menyebabkan program yang sempat direncanakan belum dapat direalisasikan hingga saat ini.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Zulkarwin, mengatakan meskipun pembagian kantong penampung kotoran kuda kepada para kusir telah dilakukan secara merata, pengelolaan limbah di lapangan masih menghadapi persoalan serius.

“Kendala kita selama ini terutama karena tidak adanya tempat penampungan sementara kotoran kuda. Akibatnya, sampai sekarang program pengolahan limbah tersebut belum bisa direalisasikan,” ujarnya di Mataram, Selasa (6/1/2026).

Zulkarwin menjelaskan, Dishub bersama instansi terkait terus berupaya mencari solusi terhadap persoalan limbah kotoran kuda yang dihasilkan moda transportasi tradisional Cidomo. Dalam komitmen awal, Dishub telah mewajibkan setiap Cidomo yang keluar dari area pasar dalam kondisi kantong kotoran kosong atau bersih.

Namun di lapangan, para kusir mengaku kebingungan karena tidak tersedia lokasi pembuangan kotoran kuda yang representatif di sekitar pasar. Kondisi tersebut menyebabkan pengelolaan limbah belum berjalan optimal.
“Inilah yang perlu kami komunikasikan kembali dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), terutama jika program pengolahan limbah Cidomo ini ingin benar-benar dilaksanakan,” katanya.

Ia mengakui, rencana pengolahan limbah kotoran kuda menjadi biogas membutuhkan perencanaan yang matang karena berpotensi menjadi solusi jangka panjang bagi persoalan lingkungan. Terlebih, Kota Mataram saat ini tengah berada dalam kondisi darurat sampah akibat pembatasan ritase pembuangan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kebon Kongok, Lombok Barat.

“Karena itu, masih perlu koordinasi lebih lanjut terkait siapa yang akan mengangkut limbah tersebut dan di mana lokasi pemanfaatannya,” jelas Zulkarwin.

Lebih lanjut, mantan Camat Selaparang itu menyebutkan jumlah Cidomo yang beroperasi di Kota Mataram saat ini mencapai sekitar 300 unit. Dari jumlah tersebut, sekitar 70 persen berasal dari luar wilayah Kota Mataram, khususnya dari Lingsar dan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. Kondisi ini dinilai memerlukan keterlibatan lintas daerah dalam penanganannya.

Dengan sistem pengelolaan yang terencana dan terkoordinasi, Zulkarwin optimistis target Mataram bersih dari limbah Cidomo dapat segera terwujud. Ia menekankan pentingnya penentuan lokasi penampungan kotoran kuda di pasar-pasar tradisional, seperti Pasar Kebon Roek, yang hingga kini belum tersedia.

Selain itu, sistem pengangkutan kotoran kuda juga harus ditata secara terorganisir, disertai perencanaan pemanfaatan limbah yang jelas agar tidak mencemari lingkungan, termasuk mencegah pembuangan liar ke sungai.

“Kami harap program pengolahan limbah kotoran kuda menjadi biogas bisa segera terealisasi dan memberi manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. (pan)