Mataram (globalfmlombok.com) – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal menegaskan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp16 miliar untuk penanganan banjir di Pulau Lombok dan Sumbawa belum dapat dicairkan. Hal itu disebabkan belum adanya Surat Keputusan (SK) Tanggap Darurat Bencana dari pemerintah kabupaten terdampak.

Menurut gubernur, tanpa penetapan status tanggap darurat dari kabupaten/kota, bencana banjir yang melanda lima kabupaten, yakni Lombok Barat, Lombok Tengah, Bima, Dompu, dan Sumbawa, belum dapat ditetapkan sebagai bencana tingkat provinsi.

“Kalau tidak salah, masih memastikan adanya penetapan darurat bencana dari kabupaten/kota. Nanti kita pelajari itu,” ujar Iqbal, Senin (19/1/2026).

Ia mengakui belum menerima pembaruan terbaru terkait penetapan status tersebut. Namun, gubernur meminta agar seluruh proses administrasi dan kajian dapat segera dirampungkan. “Saya belum update, tapi saya minta Senin sudah selesai,” katanya.

Pemprov NTB, kata Iqbal, sejatinya telah menyiapkan anggaran BTT sebesar Rp16 miliar yang tercantum dalam APBD. Meski demikian, besaran anggaran itu masih bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan.

“Rp16 miliar itu jumlah yang ada dalam APBD. Kalau kebutuhannya nanti, kita menyesuaikan, tergantung analisis terhadap apa yang mau diselesaikan,” jelas mantan Duta Besar RI untuk Turki tersebut.

Iqbal juga menekankan pentingnya asesmen menyeluruh untuk menentukan skala prioritas penanganan pascabanjir. Fokus utama pemerintah, menurut dia, adalah memulihkan aktivitas dan perekonomian masyarakat terdampak.

“Kita harus melakukan asesmen mengenai mana yang harus didahulukan. Yang paling utama untuk menghidupkan kembali perekonomian,” ujarnya.

Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah NTB Lalu Mohammad Faozal mengatakan Pemprov NTB turut melibatkan pihak swasta dan badan usaha untuk membantu mengurangi beban penanganan pascabanjir yang merendam ribuan rumah dan merusak sejumlah fasilitas umum.

“Karena pemerintah butuh mereka untuk membantu mengurangi beban,” kata Faozal.

Sejumlah mitra yang dilibatkan antara lain Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), serta badan usaha milik negara seperti Bank Indonesia (BI), BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan. Menurut Faozal, komitmen bersama telah dibangun agar dukungan bagi pemerintah dan masyarakat terdampak dapat segera direalisasikan.

“Kita sudah bangun komitmen untuk secepatnya memberikan supporting kepada pemerintah dalam membantu warga masyarakat yang terkena bencana,” ujarnya.

Besaran bantuan dari pihak swasta dan BUMN tersebut tidak dipatok secara khusus dan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing mitra. Bantuan itu bersumber dari CSR dan berada di luar anggaran BTT, dengan tujuan utama meringankan beban masyarakat terdampak.

Saat ini, kebutuhan bantuan masih dalam tahap pendataan dan rekapitulasi. Bantuan yang akan disalurkan dapat berupa sembako maupun kebutuhan mendesak lainnya. Adapun penanganan infrastruktur yang rusak akibat banjir tetap menjadi tanggung jawab pemerintah.

“Kalau infrastruktur itu tugas pemerintah, tidak mungkin kita minta ke mereka,” tegas Faozal.

Terkait penetapan status tanggap darurat, Pemprov NTB masih menunggu perkembangan dan laporan dari Kabupaten Bima. Sementara itu, masa pemulihan atau recovery pascabanjir diperkirakan bervariasi di tiap daerah, bergantung pada tingkat kerusakan dan dampak yang ditimbulkan.

“Bisa seminggu, bisa lebih, tergantung dampaknya seberapa besar,” pungkasnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” BTT Rp16 Miliar untuk Penanganan Banjir Belum Bisa Dicairkan “