Beranda blog Halaman 211

Kuota Haji NTB 2026 Bertambah Jadi 5.798 Jemaah

globalfmlombok.com
-
0
Kuota Haji NTB 2026 Bertambah Jadi 5.798 Jemaah

Mataram (globalfmlombok.com) – Kuota haji Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk musim haji 2026 mengalami peningkatan signifikan. Tahun ini, NTB memperoleh kuota sebanyak 5.798 jemaah, bertambah 1.299 jemaah dibandingkan kuota tahun sebelumnya yang berjumlah 4.499 jemaah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah NTB, L. Muhammad Amin, mengatakan penambahan kuota tersebut menjadi kabar baik bagi masyarakat NTB yang selama ini menanti kesempatan menunaikan ibadah haji.

“Alhamdulillah, kuota haji NTB tahun 2026 ini lumayan bagus naiknya. Kuota NTB menjadi 5.798, naik dari sebelumnya 4.499 atau bertambah 1.299 jemaah,” ujar Amin, Selasa (20/1/2026).

Seiring bertambahnya kuota, jumlah kelompok terbang (kloter) asal NTB juga meningkat. Jika pada musim haji sebelumnya NTB memberangkatkan 12 kloter, tahun ini bertambah menjadi 15 kloter.

“Tambahan 1.299 jemaah ini setara dengan penambahan tiga kloter. Jadi, NTB dari 12 kloter kini menjadi 15 kloter,” jelasnya.

Amin menegaskan, meskipun Kementerian Haji dan Umrah masih berada dalam masa transisi pascapemisahan kelembagaan, pihaknya memastikan seluruh persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2026 tetap berjalan sesuai rencana dan jadwal yang telah ditetapkan.

“Dalam masa transisi ini, kami tetap berproses dan berupaya semaksimal mungkin agar penyelenggaraan haji tahun 2026 berjalan sukses,” katanya.

NTB dijadwalkan masuk dalam gelombang pertama keberangkatan jemaah haji. Jemaah asal NTB direncanakan mulai masuk Asrama Haji pada 21 Mei dan diberangkatkan ke Tanah Suci pada 22 Mei 2026.

“Semua tahapan persiapan berjalan sesuai timeline. Insyaallah aman dan lancar,” ujar Amin.

Terkait pelayanan, Amin menyampaikan bahwa perhatian khusus akan diberikan kepada jemaah lanjut usia (lansia). Dari total kuota 5.798 jemaah, tercatat sebanyak 290 jemaah masuk kategori lansia, selain 14 pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) serta 31 Petugas Haji Daerah (PHD).

“Pelayanan kepada jemaah lansia menjadi penekanan utama. Mereka akan mendapatkan pelayanan ekstra,” tegasnya.

Ia juga menegaskan bahwa penetapan jemaah haji sepenuhnya mengacu pada data Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat), termasuk rekomendasi kelayakan kesehatan dari tim medis.

“Kami menerima rekomendasi dari tim kesehatan yang melakukan pemeriksaan. Selanjutnya dibahas secara berjenjang untuk penetapan kebijakan,” jelasnya.

Sementara itu, terkait pembagian kuota haji untuk masing-masing kabupaten dan kota di NTB, Amin menyebutkan bahwa rincian alokasi kuota akan segera disampaikan secara resmi kepada pemerintah daerah.

“Nanti pembagian kuota per kabupaten dan kota akan kami kirimkan secara resmi,” katanya.

Dengan bertambahnya kuota haji tahun ini, diharapkan antrean jemaah haji asal NTB dapat semakin terurai dan kualitas pelayanan kepada jemaah terus meningkat. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” 2026, Kuota Haji NTB Bertambah Jadi 5.798 Jemaah “

Komisi I DPRD Kota Mataram Sidak OPD, Soroti Keterbatasan Fasilitas Dukcapil

globalfmlombok.com
-
0
Komisi I DPRD Kota Mataram Sidak OPD, Soroti Keterbatasan Fasilitas Dukcapil

Mataram (globalfmlombok.com) – Komisi I DPRD Kota Mataram melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Mataram, Selasa (20/1/2026). Sedikitnya empat OPD menjadi sasaran sidak, yakni Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta Mall Pelayanan Publik (MPP) di Mataram Mall.

Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram, I Wayan Wardana, SH., mengatakan sidak dilakukan untuk melihat langsung kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Dari hasil peninjauan, ia menilai pelayanan administrasi kependudukan di Dukcapil secara umum sudah berjalan dengan baik.

Menurutnya, dari sisi sistem, proses pelayanan mulai dari pendaftaran hingga penyelesaian administrasi dinilai cukup cepat dan tidak dipungut biaya. Hal ini menunjukkan kinerja pelayanan Dukcapil sudah berada di jalur yang tepat.

Meski demikian, Komisi I menemukan sejumlah kendala yang dinilai dapat memengaruhi kenyamanan masyarakat. Salah satunya adalah keterbatasan sarana dan prasarana kantor Dukcapil yang dianggap belum mendukung optimalisasi pelayanan.

“Kantornya terlalu sempit untuk pelayanan umum yang setiap hari. Ini bukan pelayanan temporer, tapi pelayanan rutin yang setiap waktu didatangi masyarakat,” ujar Wardana.

Keterbatasan ruang pelayanan tersebut, kata dia, berdampak langsung pada kenyamanan warga yang datang mengurus administrasi kependudukan. Selain itu, fasilitas pendukung di lingkungan kantor juga dinilai masih kurang memadai.

Komisi I menyoroti minimnya area teduh atau pohon pelindung bagi masyarakat yang menunggu di luar ruangan, serta kondisi toilet yang dinilai perlu mendapat perhatian serius dari sisi kebersihan.

“Tidak ada pohon pelindung, masyarakat menunggu di luar dalam kondisi panas. Toiletnya juga perlu diperhatikan kebersihannya. Hal-hal seperti ini memang bukan tugas pokok pelayanan, tapi sangat berpengaruh terhadap kenyamanan bersama,” tambahnya.

Atas kondisi tersebut, Komisi I DPRD Kota Mataram mendorong pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan dalam rangka memperbaiki atau menata ulang fasilitas kantor Dukcapil. Beberapa opsi yang disarankan antara lain penukaran gedung dengan kantor lain yang memiliki ruang lebih luas, pemisahan unit pelayanan, atau renovasi untuk memperluas area pelayanan.

Namun demikian, Komisi I juga menyadari adanya keterbatasan lahan di lokasi kantor Dukcapil saat ini, termasuk persoalan parkir jika dilakukan perluasan bangunan. Karena itu, opsi pembangunan kantor baru atau penataan ulang aset daerah perlu dikaji secara matang agar tidak menimbulkan permasalahan baru.

Komisi I berharap pemerintah daerah memberikan perhatian serius terhadap persoalan sarana dan prasarana pelayanan publik tersebut. Dengan dukungan fasilitas yang memadai, pelayanan administrasi kependudukan di Kota Mataram diharapkan tidak hanya cepat dan gratis, tetapi juga nyaman bagi masyarakat.

“Pelayanannya sudah optimal, tinggal didukung fasilitas yang layak. Kalau kantor lebih luas dan nyaman, masyarakat tentu akan lebih senang datang dan mengurus administrasi,” pungkas Wardana. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Sidak Sejumlah OPD, Komisi I DPRD Mataram Soroti Keterbatasan Kantor Dukcapil “

Komisi IV DPRD NTB Bantah Terima Aliran Dana Proyek PJU Rp17,8 Miliar

globalfmlombok.com
-
0
Komisi IV DPRD NTB Bantah Terima Aliran Dana Proyek PJU Rp17,8 Miliar

MATARAM (globalfmlombok.com) – Komisi IV DPRD NTB yang membidangi infrastruktur, fisik, dan pembangunan mengaku risih atas tudingan yang menyebut anggota dewan diduga ikut menikmati aliran dana proyek pemasangan penerangan jalan umum (PJU) di 447 titik yang tersebar di Pulau Lombok dan Sumbawa dengan nilai anggaran mencapai Rp17,8 miliar.

Anggota Komisi IV DPRD NTB, Abdul Rahim, menegaskan dirinya sama sekali tidak mengetahui progres fisik proyek PJU tersebut. Proyek bernilai belasan miliar rupiah itu disebut bersumber dari pergeseran anggaran melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 6 dalam APBD NTB 2025.

“Jujur, saya risih atas adanya ciutan di salah satu grup WhatsApp yang menyebut anggota Komisi IV DPRD NTB memperoleh bagian dari dana proyek PJU di 447 titik tersebut. Padahal, kami sama sekali tidak tahu soal proyek ini,” tegas Abdul Rahim, Selasa (20/1/2026).

Politisi PDI Perjuangan yang akrab disapa Bram itu mengatakan perlu meluruskan informasi yang beredar agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran dan fitnah. Menurutnya, hingga saat ini Komisi IV bahkan tidak mengetahui capaian progres fisik maupun lokasi penempatan titik-titik PJU dari proyek tersebut.

“Bagaimana mungkin kami disebut menerima aliran dana, sementara progres fisik dan lokasi penempatan PJU saja kami tidak tahu?” ujarnya.

Untuk memperjelas persoalan tersebut, Bram memastikan Komisi IV DPRD NTB akan segera memanggil jajaran Dinas Perhubungan (Dishub) NTB. Langkah itu dilakukan agar isu yang berkembang tidak semakin liar, terlebih muncul dugaan adanya oknum pejabat teras ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB yang disebut ikut mengatur mekanisme lelang hingga penunjukan pemenang proyek.

“Secepatnya kami akan memanggil Dishub NTB agar persoalan ini terang-benderang dan tidak berujung fitnah. Apalagi kondisi Gedung DPRD saat ini juga sedang tidak baik-baik saja,” katanya.

Sikap serupa disampaikan Anggota Komisi IV DPRD NTB lainnya, Roi Lasmana. Politisi PKB tersebut mendukung penuh langkah pimpinan Komisi IV untuk menjadwalkan pemanggilan Dishub NTB guna meminta penjelasan terkait proyek PJU tersebut.

“Saya juga termasuk anggota Komisi IV yang tidak tahu menahu soal proyek PJU di 447 titik ini. Agar tidak berlarut-larut, saya mendukung Dishub NTB dipanggil untuk menjelaskan asal muasal proyek ini,” tegas Roi.

Komisi IV berharap, klarifikasi dari Dishub NTB dapat menghentikan spekulasi yang berkembang di publik sekaligus menjaga marwah lembaga DPRD dari tudingan yang tidak berdasar. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Anggota Komisi IV DPRD NTB Bantah Dugaan Terima Aliran Dana Proyek PJU Rp17,8 Miliar “

Mayat Perempuan di Pantai Pandanan Diduga Warga Malang yang Dilaporkan Hilang

globalfmlombok.com
-
0
Mayat Perempuan di Pantai Pandanan Diduga Warga Malang yang Dilaporkan Hilang

MATARAM (globalfmlombok.com) – Penyidik Kepolisian Resor (Polres) Lombok Utara menyatakan mayat perempuan yang ditemukan di Pantai Pandanan, Kecamatan Pemenang, Lombok Utara, diduga kuat merupakan perempuan asal Malang yang sebelumnya dilaporkan hilang.

Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Lombok Utara, Iptu I Komang Wilandra, mengatakan identitas jenazah tersebut mengarah pada seorang perempuan bernama Levi (35), asal Malang.

“Memang ada arahnya ke sana. Namun saat ini masih kami dalami,” ujar Wilandra, Selasa (20/1/2026).

Berdasarkan informasi yang dihimpun kepolisian, Levi diketahui bermukim di wilayah Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat. Korban diduga meninggalkan sepeda motor matik berwarna hitam dengan nomor polisi W 2386 NBG, yang terakhir kali terlihat berada di jalur jalan nasional Dusun Pandanan. Levi dilaporkan hilang sejak sepekan terakhir.

Wilandra menyebutkan, pihak kepolisian tidak melakukan autopsi terhadap jenazah korban karena keluarga tidak memberikan izin.

“Keluarga korban tidak bersedia dilakukan autopsi,” katanya.

Selain itu, kepolisian juga mendalami informasi yang menyebutkan bahwa korban semasa hidupnya diduga mengalami gangguan kejiwaan. Namun, dugaan tersebut masih dalam tahap pendalaman.

“Informasi itu masih kami dalami lebih lanjut,” tambahnya.

Wilandra menegaskan, pihaknya masih menunggu arahan dari Kapolres Lombok Utara untuk menyampaikan keterangan lebih lengkap kepada publik.

Sebelumnya, pada Minggu (18/1/2026) pagi, seorang saksi bernama Maimun Supriadi menemukan sesosok jenazah perempuan saat berjalan di sekitar proyek jalan Malaka Hill menuju Pantai Pandanan. Korban ditemukan tergeletak di tepi pantai dalam kondisi mengenakan kaus kaki, dengan tangan kiri yang sudah tidak ada.

Petugas kepolisian yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan pengamanan tempat kejadian perkara (TKP), memasang garis polisi, serta melakukan olah TKP. Dari lokasi, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu potong pakaian dalam dan satu cincin yang diduga milik korban.

Polisi juga melakukan penyisiran di sekitar area pantai bersama tim K9 dari Direktorat Samapta Polda NTB untuk mencari kemungkinan adanya barang bukti lainnya. Setelah dievakuasi, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Mataram untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Hingga kini, kepolisian masih meminta keterangan dari sejumlah saksi, termasuk warga yang pertama kali menemukan jenazah, kepala dusun, serta kepala desa setempat, guna mengungkap secara jelas peristiwa tersebut. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Mayat Perempuan di Pantai Pandanan Diduga Warga Malang yang Hilang “

Pohon Tumbang di Ampenan Tengah, Dua Rumah Warga Terdampak

globalfmlombok.com
-
0
Pohon Tumbang di Ampenan Tengah, Dua Rumah Warga Terdampak

AMPENAN (globalfmlombok.com) – Pemerintah Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, mengungkapkan sebuah pohon beringin karet tumbang di Lingkungan Sukaraja Timur Perluasan pada Selasa (20/1/2026) dini hari. Peristiwa tersebut mengakibatkan lima unit lapak pedagang dan dua unit rumah warga mengalami kerusakan, sehingga sempat mengganggu aktivitas masyarakat setempat.

Pohon berukuran besar yang diperkirakan berusia sekitar 25 tahun itu tumbang sekitar pukul 04.30 Wita, saat kondisi lingkungan masih sepi. Beruntung, tidak ada warga yang berada di sekitar lokasi saat kejadian. Dugaan sementara, tumbangnya pohon dipicu oleh cuaca ekstrem berupa hujan lebat disertai angin kencang yang melanda wilayah Ampenan sejak malam hari.

Proses evakuasi pohon tumbang langsung dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram bersama Dinas Perhubungan, dibantu aparat kelurahan dan warga setempat. Evakuasi dimulai sejak pagi hari dengan memotong batang dan ranting pohon yang menimpa bangunan warga serta lapak pedagang, sekaligus membersihkan area agar tidak membahayakan masyarakat.

Lurah Ampenan Tengah, Budiawan, mengatakan meskipun kerusakan material cukup signifikan, kejadian tersebut tidak menimbulkan korban jiwa.

“Pohon tumbang sekitar pukul setengah lima pagi. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, hanya kerusakan pada lima lapak dan dua rumah warga,” ujarnya, Selasa (20/1/2026).

Ia menjelaskan, proses evakuasi ditargetkan rampung pada hari yang sama agar aktivitas warga, khususnya pedagang yang terdampak, dapat kembali berjalan normal.

“Kita upayakan evakuasi bisa selesai hari ini. Setelah bersih, aktivitas warga bisa kembali berjalan seperti biasa,” katanya.

Terkait kerugian materiil, Budiawan menyebutkan pihak kelurahan bersama instansi terkait masih melakukan pendataan terhadap bangunan dan lapak yang mengalami kerusakan. Data tersebut akan menjadi dasar untuk menentukan langkah penanganan lanjutan.

“Untuk kerugian belum bisa kami pastikan. Saat ini masih dalam tahap pendataan kondisi rumah dan lapak yang terdampak,” jelasnya.

Selain itu, Budiawan mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama saat beraktivitas di luar rumah, mengingat potensi cuaca ekstrem berupa hujan lebat dan angin kencang masih dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan.

“Kami mengimbau warga agar lebih berhati-hati saat cuaca buruk, karena potensi pohon tumbang masih ada,” pungkasnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Dua Rumah Warga Terdampak “

Hujan Disertai Angin Kencang, Sembilan Pohon Tumbang di Mataram

globalfmlombok.com
-
0
Hujan Disertai Angin Kencang, Sembilan Pohon Tumbang di Mataram

MATARAM (globalfmlombok.com) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram mencatat sedikitnya sembilan pohon tumbang akibat hujan deras disertai angin kencang yang melanda Kota Mataram, Selasa (20/1/2026) dini hari sekitar pukul 04.00 Wita. Peristiwa tersebut mengakibatkan kerusakan pada rumah warga, lapak pedagang, serta mengganggu arus lalu lintas di sejumlah titik.

Dari seluruh kejadian, dampak terparah terjadi di Lingkungan Sukaraja Timur Perluasan, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan. Di lokasi tersebut, satu pohon tumbang menimpa dua unit rumah warga dan lima lapak pedagang di sekitarnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana BPBD Kota Mataram, Ahmad Muzaki, mengatakan data jumlah pohon tumbang masih bersifat sementara dan berpotensi bertambah seiring masuknya laporan dari masyarakat.

“Data awal yang kami terima ada tujuh pohon tumbang. Kemudian masuk dua laporan tambahan, sehingga total sementara menjadi sembilan pohon,” ujarnya, Selasa (20/1/2026).

Ia menjelaskan, proses penanganan dan evakuasi dilakukan secara serentak di sejumlah titik dengan melibatkan berbagai unsur terkait. BPBD menargetkan seluruh evakuasi dapat diselesaikan hingga sore hari agar aktivitas masyarakat dan arus lalu lintas kembali normal, selama tidak ada kendala di lapangan.

Namun demikian, Muzaki mengakui ada beberapa titik yang membutuhkan waktu penanganan lebih lama. Salah satunya di Jalan Tunggal, Lingkungan Sukaraja Timur Perluasan, karena di sekitar pohon tumbang terdapat bentangan kabel listrik.

“Penanganan harus ekstra hati-hati agar tidak membahayakan petugas maupun warga. Untuk itu kami dibantu tenaga teknis dari Dinas Perhubungan,” jelasnya.

Pasca-kejadian, BPBD bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), serta instansi terkait lainnya berbagi tugas agar seluruh titik pohon tumbang dapat ditangani secara cepat dan merata.

Muzaki juga mengingatkan potensi pohon tumbang susulan masih cukup tinggi. Dalam sepekan terakhir, kecepatan angin dilaporkan mencapai 120 hingga 150 knot, ditambah kondisi tanah yang jenuh air akibat hujan terus-menerus.

“Dengan kondisi tanah yang tidak lagi padat, bukan hanya pohon besar, pohon kecil pun berpotensi tumbang,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram, H. Nizar Denny Cahyadi, menyebutkan pohon tumbang yang telah teridentifikasi berada di sejumlah titik, antara lain pohon waru di Jalan Brawijaya, beringin karet di Jalan Tunggal Lingkungan Sukaraja Timur Perluasan, pohon saga di Jalan Sriwijaya, trembesi di Jalan Udayana, waru di Sandubaya, ketapang kencana di Moncok Karya, waru di Pondok Perasi Bintaro, serta pohon kurma di Jalan Palapa.

“Jumlah ini masih bisa bertambah karena potensi hujan deras dan angin kencang masih ada,” katanya.

Menurut Nizar, faktor utama penyebab tumbangnya pohon adalah kondisi tanah yang sudah jenuh air akibat hujan berkepanjangan, sehingga daya cengkeram akar melemah. Untuk meminimalkan dampak lanjutan, DLH bersama tim terpadu yang terdiri dari BPBD, Perkim, Dinas Perhubungan, serta didukung TNI, terus melakukan evakuasi pohon tumbang.

“Sebagian besar pohon tumbang menutup badan jalan sehingga harus dilakukan penutupan sementara demi keselamatan pengguna jalan,” jelasnya.

Selain penanganan darurat, DLH juga melakukan langkah antisipasi dengan perampingan pohon di sejumlah ruas jalan protokol, khususnya di Jalan Pejanggik yang dinilai rawan karena terdapat deretan pohon kenari berusia puluhan hingga ratusan tahun.

“Secara visual pohon terlihat kokoh, tetapi kondisi bagian dalam batang tidak selalu bisa diketahui. Karena itu, pengurangan beban pohon perlu terus dilakukan,” ungkap Nizar.

DLH mengimbau masyarakat untuk tetap waspada selama musim hujan dan angin kencang, serta menghindari berteduh maupun memarkir kendaraan di bawah pohon besar saat cuaca ekstrem. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Sembilan Pohon Tumbang di Mataram, Dua Rumah dan Lima Lapak Rusak “

Debit Sungai Jangkuk Naik Signifikan, Dinas PUPR Mataram Tetapkan Status Siaga

globalfmlombok.com
-
0
Debit Sungai Jangkuk Naik Signifikan, Dinas PUPR Mataram Tetapkan Status Siaga

MATARAM (globalfmlombok.com) – Debit air Sungai Jangkuk di Kota Mataram mengalami kenaikan signifikan pada Selasa (20/1/2026) pagi. Berdasarkan hasil pemantauan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, ketinggian air sungai tersebut mencapai 140 sentimeter dari kondisi normal sekitar 50 sentimeter. Kenaikan debit air ini dipicu oleh curah hujan tinggi yang terjadi di wilayah hulu sungai.

Kepala Dinas PUPR Kota Mataram, Lale Widiahning, mengatakan pemantauan dilakukan terhadap tiga sungai besar yang melintas di wilayah Kota Mataram, yakni Sungai Jangkuk, Sungai Ancar, dan Sungai Unus. Dari hasil pemantauan, Sungai Jangkuk tercatat mengalami kenaikan debit air paling signifikan.

“Sekitar pukul 08.00 Wita, debit air Sungai Jangkuk tercatat mencapai 140 sentimeter dari kondisi normal rata-rata 50 sentimeter. Namun sekitar pukul 10.00 Wita sudah mulai terjadi penurunan sekitar dua sentimeter,” ujarnya, Selasa (20/1/2026).

Ia menjelaskan, lonjakan debit air Sungai Jangkuk dipengaruhi tingginya intensitas hujan di daerah hulu, khususnya di wilayah Kabupaten Lombok Barat. Aliran air dari wilayah tersebut mengalir deras menuju Kota Mataram sehingga menyebabkan peningkatan debit sungai.

“Curah hujan di hulu cukup tinggi, sehingga aliran air yang masuk ke wilayah Kota Mataram meningkat. Kondisi ini tentu harus kita waspadai bersama,” jelasnya.

Menurut Lale, pada ketinggian 140 sentimeter, debit air Sungai Jangkuk sudah masuk dalam kategori siaga. Meski demikian, kondisi tersebut masih berada di bawah ambang kritis yang diperkirakan mencapai sekitar dua meter.

“Dengan ketinggian air tersebut, statusnya sudah siaga. Mudah-mudahan tidak sampai meluap, tetapi masyarakat yang tinggal di sekitar daerah aliran sungai tetap kami minta untuk waspada,” tegasnya.

Sementara itu, untuk dua sungai lainnya, yakni Sungai Ancar dan Sungai Unus, Lale memastikan debit air masih dalam kondisi aman dan belum menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Sebagai langkah antisipasi dan mitigasi bencana, Dinas PUPR Kota Mataram terus melakukan koordinasi dengan petugas pintu air di wilayah Kabupaten Lombok Barat. Koordinasi ini dilakukan untuk memastikan pengendalian aliran air sungai yang masuk ke wilayah Kota Mataram dapat berjalan optimal.

“Kami terus berkoordinasi dengan petugas pintu air agar debit air bisa terkontrol dan potensi risiko banjir dapat diminimalkan,” pungkasnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Debit Sungai Jangkuk Naik Signifikan, Mataram Berstatus Siaga “

Akses Jalan Rusak, Warga Gerebegan Lembar Meninggal Saat Digotong ke Fasilitas Kesehatan

globalfmlombok.com
-
0
Akses Jalan Rusak, Warga Gerebegan Lembar Meninggal Saat Digotong ke Fasilitas Kesehatan

LEMBAR (globalfmlombok.com) – Seorang warga Dusun Gerebegan, Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat (Lobar), meninggal dunia setelah gagal mendapatkan penanganan medis akibat akses jalan menuju fasilitas kesehatan yang rusak parah. Peristiwa itu terjadi pada Senin (19/1/2026).

Kepala Desa Jembatan Gantung, Suhaimi, saat dikonfirmasi Selasa (20/1/2026), membenarkan kejadian tersebut. Ia mengatakan, warga yang meninggal sempat diupayakan dibawa ke rumah sakit di wilayah dataran rendah yang berjarak sekitar lima kilometer dari permukiman.

“Betul, warga kami meninggal dunia. Informasi yang kami terima, almarhum sebelumnya sakit akibat keracunan dan hendak dibawa ke rumah sakit,” kata Suhaimi.

Karena tidak dapat dilalui kendaraan, korban terpaksa digotong oleh keluarga dan warga menggunakan alat seadanya berupa kain dan kayu. Namun, upaya tersebut tidak berhasil. Di tengah perjalanan, korban terpaksa dibawa kembali ke rumah karena kondisi jalan yang rusak parah dan licin akibat hujan lebat.

“Medannya berat, jalan tanah berbatu dan terjal. Saat hujan, sangat licin dan berbahaya. Akhirnya korban tidak bisa dibawa lebih jauh dan meninggal dunia,” ujarnya.

Suhaimi mengakui, kondisi jalan menuju Dusun Gerebegan memang sangat memprihatinkan. Jalan sepanjang sekitar 3,5 kilometer itu masih berupa jalan tanah yang dibuka secara swadaya oleh pemerintah desa. Keterbatasan anggaran membuat penanganan jalan tersebut tidak maksimal.

“Dari Dana Desa, kami hanya mampu merabat sekitar 120 meter. Tahun ini sebenarnya ingin dilanjutkan, tapi dana desa dipangkas sehingga pekerjaan fisik belum bisa dilakukan,” jelasnya.

Di RT tempat korban tinggal terdapat sekitar 20 kepala keluarga. Sementara jumlah penduduk satu dusun mencapai 700 hingga 800 jiwa. Dua RT, yakni Bentune dan Bunut Ngengkang, disebut memiliki medan yang paling berat dan sulit dijangkau.

Menurut Suhaimi, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sebenarnya sudah pernah turun melakukan pengukuran dan pemasangan patok jalan. Saat itu, ada rencana pembangunan jalan penghubung ke Desa Mareje Timur dan Labuan Tereng. Namun hingga kini, rencana tersebut belum terealisasi.

“Kami berharap kejadian ini bisa menjadi perhatian serius Pemkab Lobar agar segera menangani jalan tersebut. Desa kami juga masuk lokus kemiskinan ekstrem,” katanya.

Ia menambahkan, kondisi jalan yang rusak juga menghambat penyaluran bantuan pemerintah. Bahkan, rencana bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di wilayah itu sempat dibatalkan karena material tidak bisa diangkut ke lokasi akibat akses jalan yang buruk.

“Mudah-mudahan kejadian ini menjadi pelajaran dan perhatian bersama, supaya akses jalan bisa segera diperbaiki demi keselamatan dan kesejahteraan warga,” pungkasnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Digotong ke Fasilitas Kesehatan, Warga Gerebegan Lembar Meninggal di Jalan “

Demo Tuntut Kadispar Lotim dan Stafsus Pariwisata Mundur Berujung Ricuh

globalfmlombok.com
-
0
Demo Tuntut Kadispar Lotim dan Stafsus Pariwisata Mundur Berujung Ricuh

SELONG (globalfmlombok.com) – Aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Lombok Timur (Lotim), Selasa (20/1/2026), yang menuntut Kepala Dinas Pariwisata Lombok Timur Widayat serta Staf Khusus Bupati Bidang Pariwisata Akhmad Roji mundur dari jabatannya, sempat berlangsung ricuh. Massa aksi yang mengatasnamakan Aliansi Peduli Pariwisata Lombok Timur (APPLT) terlibat aksi saling dorong dengan aparat keamanan.

Kericuhan terjadi ketika massa yang membawa bendera Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Himmah NWDI memaksa ingin bertemu langsung dengan Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin. Aparat dari Polres Lombok Timur dan Satuan Polisi Pamong Praja berupaya menahan massa agar situasi tetap kondusif.

Sejak awal, Bupati Lombok Timur telah menugaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Lotim, H. M. Juaini Taofik, untuk menemui massa aksi. Namun tawaran tersebut sempat ditolak. Massa meminta Sekda kembali ke ruang kerjanya dan tetap bersikeras ingin bertemu langsung dengan Bupati. Hingga sekitar pukul 13.00 Wita, tuntutan untuk bertemu Bupati terus disuarakan, sebelum akhirnya mahasiswa bersedia berdialog dengan Sekda yang mewakili Bupati.

Di hadapan massa, Sekda menyampaikan bahwa dirinya diperintahkan langsung oleh Bupati untuk mendengarkan aspirasi, kritik, dan saran dari mahasiswa. Ia menegaskan, Bupati membuka ruang evaluasi apabila hasil investigasi dan masukan dari massa aksi terbukti benar.

“Pesan Bupati, jika memang ada temuan yang valid, silakan disampaikan. Pemerintah daerah terbuka untuk melakukan koreksi, termasuk terhadap pimpinan OPD terkait,” ujar Sekda.

Sekda juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memberikan kesempatan kepada siapa pun untuk mengelola kawasan wisata Montong Meong Labuhan Haji, tidak terbatas pada Sunrise Land Lombok (SLL). Pemerintah, kata dia, tetap membuka ruang dialog dengan pihak SLL maupun pengelola lainnya.

Sebelum bergerak ke Kantor Bupati, massa aksi lebih dulu mendatangi Kantor Dinas Pariwisata Lombok Timur. Kepala Dinas Pariwisata, Widayat, sempat mencoba menemui massa. Namun dialog tidak terjadi. Massa hanya membacakan lima poin tuntutan, lalu melanjutkan aksi ke Kantor Bupati.

Koordinator Umum APPLT, Abd. Kadir Djaelani, menyatakan Kepala Dinas Pariwisata dinilai tidak kompeten memimpin sektor pariwisata Lombok Timur. Menurutnya, berbagai kisruh yang terjadi merupakan dampak dari kebijakan yang tidak tepat sasaran. Ia juga menilai Staf Khusus Bupati Bidang Pariwisata tidak memiliki kapasitas yang memadai.

Salah satu bukti yang disoroti massa aksi adalah pemutusan kontrak kerja sama pengelolaan kawasan wisata Sunrise Land Lombok (SLL) di Montong Meong Labuhan Haji serta kisruh pengelolaan Bale Mangrove. Padahal, menurut massa, pengelolaan berbasis komunitas yang dilakukan SLL telah memberikan dampak positif bagi daerah dan melibatkan pemuda lokal.

“Kawasan itu sebelumnya mangkrak. Setelah dikelola SLL, menjadi lebih tertata dan berkembang. Kebijakan pemutusan kontrak ini kami nilai mematikan inisiatif lokal,” kata Abd. Kadir.

Massa aksi menuntut agar pengelolaan kawasan wisata Montong Meong dikembalikan kepada SLL dan menolak kebijakan Dinas Pariwisata yang memutus kontrak kerja sama tersebut.

Terpisah, Kepala Dinas Pariwisata Lombok Timur, Widayat, enggan menanggapi tuntutan agar dirinya mundur dari jabatan. Ia mengapresiasi perhatian mahasiswa terhadap sektor pariwisata, namun menyayangkan aksi yang dilakukan tanpa dialog terlebih dahulu.

“Saya berharap ada diskusi yang konstruktif sebelum ada pembar bebas seperti ini,” ujarnya.

Menurut Widayat, seharusnya mahasiswa terlebih dahulu mengambil data secara utuh dari Dinas Pariwisata agar persoalan dapat dilihat secara komprehensif. Ia juga menegaskan bahwa sektor pariwisata membutuhkan suasana yang kondusif.

“Pariwisata tidak butuh berita jelek. Yang dibutuhkan adalah berita baik agar tidak mengganggu vibes pariwisata di Lombok Timur,” katanya.

Terkait SLL, Widayat menegaskan pemerintah tidak mengambil alih pengelolaan secara sepihak. Ia menyebut masa kontrak tahunan SLL berakhir pada 31 Desember 2025. Meski demikian, pengelola masih diberi kesempatan mengelola hingga 4 Januari 2026, sebelum Dinas Pariwisata menerbitkan surat keputusan pada 5 Januari 2026.

“Kami mengambil alih karena sampai 31 Desember 2025 tidak menerima permohonan perpanjangan kontrak,” ujarnya. Jika memang ada surat permohonan, kata dia, pihak SLL dipersilakan menunjukkan bukti tersebut.

Widayat juga mengungkapkan, kontribusi SLL kepada daerah sebesar Rp50 juta per tahun yang dibayarkan dua kali. Sementara itu, sudah ada calon pengelola lain yang menyatakan kesiapan memberikan kontribusi lebih besar, yakni Rp70 juta per tahun dengan pembayaran di muka.

Sebelumnya, Direktur SLL Qori’ Bayyinaturrosy menyatakan pihaknya telah mengajukan permohonan perpanjangan kontrak sejak November 2025 untuk pengelolaan tahun 2026. Ia membantah tudingan tidak bersurat sebelum masa kontrak berakhir dan berharap SLL tetap dipercaya mengelola kawasan wisata tersebut, mengingat besarnya investasi yang telah dikeluarkan untuk menata kawasan yang sebelumnya terbengkalai. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” KRicuh, Demo Tuntut Kadispar Lotim dan Stafsus Pariwisata Mundur “

BMKG Peringatkan Peningkatan Cuaca Ekstrem di NTB hingga 26 Januari

globalfmlombok.com
-
0
BMKG Peringatkan Peningkatan Cuaca Ekstrem di NTB hingga 26 Januari

MATARAM (globalfmlombok.com) – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Zainuddin Abdul Madjid memprakirakan terjadinya peningkatan potensi cuaca ekstrem di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) pada periode 20 hingga 26 Januari 2026.

BMKG menyampaikan, saat ini dinamika atmosfer di sekitar wilayah NTB menunjukkan aktivitas yang cukup signifikan. Sejumlah indikator menjadi pemicu meningkatnya potensi cuaca ekstrem, di antaranya terpantau Bibit Siklon Tropis 97S di wilayah pesisir utara Australia, tepatnya di barat daya Teluk Carpentaria, dengan kecepatan angin maksimum mencapai 25 knot dan tekanan udara minimum 998 hPa yang bergerak ke arah barat.

Selain itu, aktifnya fenomena Madden Julian Oscillation (MJO) spasial, gelombang Rossby ekuator, serta gelombang Kelvin di wilayah NTB turut berkontribusi terhadap kondisi atmosfer yang labil. Pertemuan angin dan perlambatan kecepatan angin di sekitar NTB menyebabkan kelembapan udara relatif basah di berbagai lapisan ketinggian, yang mendukung terbentuknya awan-awan hujan.

“Labilitas atmosfer yang cukup kuat mendukung proses konvektif pada skala lokal. Kondisi ini berpotensi meningkatkan pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat memicu hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, disertai petir dan angin kencang,” jelas BMKG.

BMKG merinci wilayah yang berpotensi terdampak cuaca ekstrem hampir merata di seluruh NTB. Pada 20 hingga 25 Januari 2026, potensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang berpeluang terjadi di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Utara, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima. Sementara pada 26 Januari 2026, wilayah yang berpotensi terdampak meliputi Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Bima, dan Dompu.

Selain hujan lebat, BMKG juga mengingatkan adanya potensi gelombang tinggi di wilayah perairan NTB. Pada periode 20–22 Januari 2026, gelombang setinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di Selat Lombok bagian utara, Selat Alas bagian utara, dan Selat Sape bagian utara.

Adapun di wilayah perairan selatan, gelombang dengan kategori tinggi 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di Selat Lombok bagian selatan, Selat Alas bagian selatan, Selat Sape bagian selatan, serta Samudera Hindia selatan NTB.

BMKG mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, petir, hingga pohon tumbang. Warga diminta memastikan saluran air tetap bersih dari sampah, menghindari aktivitas di luar ruangan saat cuaca ekstrem, memangkas ranting pohon yang rapuh, serta menyiapkan rencana evakuasi dini bagi yang tinggal di daerah rawan bencana. (*)

 

 

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” BMKG Ingatkan Potensi Cuaca Ekstrem di Wilayah NTB hingga 26 Januari “

 
 
1...210211212...398Halaman 211 dari 398