Beranda blog Halaman 210

APBD NTB 2026, Inilah Rincian Pendapatan dan Belanja Daerah

globalfmlombok.com
-
0
APBD NTB 2026, Inilah Rincian Pendapatan dan Belanja Daerah

Mataram (globalfmlombok.com)-

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 5.622.491.479.442. Penetapan tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 15 Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan Lampiran I Perda tersebut, struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai Rp 3.024.910.742.985. PAD ini bersumber dari pajak daerah sebesar Rp 1,83 triliun, retribusi daerah Rp 1,02 triliun, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 96,21 miliar, serta lain-lain PAD yang sah senilai Rp 65,19 miliar.

Selain PAD, pendapatan daerah juga ditopang oleh pendapatan transfer sebesar Rp 2.483.569.768.457. Pendapatan transfer tersebut mayoritas berasal dari pemerintah pusat sebesar Rp 2.481.714.874.957, sedangkan transfer antar daerah tercatat Rp 1,85 miliar.

Sementara itu, lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan sebesar Rp 114.010.968.000, yang terdiri atas pendapatan hibah Rp 2,02 miliar dan pendapatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp 111,98 miliar.

Dari sisi belanja, belanja daerah NTB 2026 direncanakan sebesar Rp 5.733.692.753.450. Porsi terbesar dialokasikan untuk belanja operasi yang mencapai Rp 4.592.397.722.912. Belanja operasi tersebut meliputi belanja pegawai Rp 2,33 triliun, belanja barang dan jasa Rp 2,11 triliun, belanja bunga Rp 25,99 miliar, belanja hibah Rp 112,84 miliar, serta belanja bantuan sosial Rp 3,7 miliar.

Adapun belanja modal dialokasikan sebesar Rp 193.485.945.699, yang mencakup belanja modal tanah Rp 10,1 miliar, peralatan dan mesin Rp 114,23 miliar, gedung dan bangunan Rp 27,58 miliar, jalan, jaringan dan irigasi Rp 9,64 miliar, serta aset tetap lainnya dan aset lainnya.

Dengan struktur APBD tersebut, Pemerintah Provinsi NTB menegaskan komitmennya untuk menjaga kesinambungan fiskal daerah sekaligus memperkuat pelayanan publik, pembangunan, dan dukungan terhadap pemerintah kabupaten/kota di NTB.(ris)

LPSK Akan Dalami Peran 15 Anggota DPRD NTB Terkait Dugaan Dana Siluman

globalfmlombok.com
-
0
LPSK Akan Dalami Peran 15 Anggota DPRD NTB Terkait Dugaan Dana Siluman

Mataram (globalfmlombok.com) – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) akan turun langsung ke Mataram untuk melakukan pendalaman terhadap permohonan perlindungan yang diajukan 15 anggota DPRD NTB. Pendalaman tersebut berkaitan dengan kasus dugaan dana “siluman” yang tengah ditangani aparat penegak hukum.

Tenaga Ahli LPSK, Tomi Permana, Minggu (18/1/2026) mengatakan, langkah pendalaman perlu dilakukan sebelum LPSK memutuskan menerima atau menolak permohonan perlindungan dari para anggota dewan tersebut. “Tim akan turun dulu ke Mataram pekan ini,” ujar Tomi.

Ia menjelaskan, setelah pendalaman di lapangan selesai dilakukan, LPSK akan kembali menggelar pembahasan di tingkat pimpinan. Sebelumnya, berkas permohonan 15 anggota DPRD NTB itu telah ditelaah oleh pimpinan antarbidang di internal LPSK. Namun, untuk menguji hasil telaah tersebut, diperlukan pendalaman lanjutan.

“Untuk itulah kami harus turun langsung mendalami kasus ini lagi,” katanya.

Selain melakukan pendalaman, LPSK juga akan berkoordinasi kembali dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Koordinasi tersebut bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan serta potensi 15 anggota dewan tersebut dalam perkara dugaan dana “siluman”, termasuk kemungkinan status hukum mereka ke depan.

Tomi menambahkan, LPSK juga masih perlu menggali secara rinci bentuk ancaman yang dialami para pemohon perlindungan. Menurutnya, setiap permohonan perlindungan harus melalui kajian yang mendalam dan tidak bisa diputuskan secara serta-merta.

“Semua harus melalui proses sesuai aturan yang berlaku. Tidak bisa langsung permohonannya diterima,” tandasnya.

Telah Lakukan Pelimpahan Tahap II

Sementara itu, penyidik Pidana Khusus Kejati NTB telah melimpahkan tiga tersangka beserta barang bukti (tahap II) dalam kasus dugaan dana “siluman” ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram, Kamis (15/1/2026).

Kasi Intel Kejari Mataram, Muhammad Harun Al-Rasyid, mengatakan, ketiga tersangka saat ini melanjutkan masa penahanan di Lapas Kelas IIA Kuripan, Lombok Barat. “Tersangka MNI yang sebelumnya ditahan di Rutan Kelas IIB Praya, Lombok Tengah, dipindahkan ke Lombok Barat,” ujarnya.

Dalam perkara ini, penyidik Kejati NTB telah menetapkan tiga tersangka, yakni Ketua Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD NTB berinisial HK, politisi Partai Demokrat berinisial IJU, serta politisi Partai Perindo berinisial MNI.

Ketiganya disangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jaksa menyebutkan, peran ketiga tersangka adalah sebagai pemberi uang kepada 15 anggota dewan baru dengan nilai lebih dari Rp2 miliar.

Terkait kemungkinan adanya penambahan tersangka, Kepala Kejati NTB Wahyudi, Jumat (9/1/2026), mengatakan bahwa penyidik masih melakukan pendalaman. “Itu masih didalami, masih diproses,” ujarnya.

Wahyudi juga mengaku belum dapat memastikan apakah penanganan perkara dugaan dana “siluman” tersebut akan berhenti pada tiga tersangka atau masih akan berkembang.

Sebelumnya, ketiga tersangka sempat mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Mataram. Namun, Hakim Tunggal PN Mataram, Lalu Moh. Sandi Iramaya, menolak permohonan praperadilan yang diajukan para tersangka tersebut. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” LPSK akan Turun ke Mataram Dalami Peran 15 Anggota DPRD NTB “

Menteri Haji dan Umrah: Kurma KLU Berpotensi Masuk Ekosistem Haji Nasional

globalfmlombok.com
-
0
Menteri Haji dan Umrah: Kurma KLU Berpotensi Masuk Ekosistem Haji Nasional

Tanjung (globalfmlombok.com) – Menteri Haji dan Umrah RI, KH. Muhammad Irfan Yusuf, mengunjungi Kabupaten Lombok Utara (KLU) dengan meninjau perkebunan kurma di Dusun Jugil, Desa Samik Bangkol, Kecamatan Gangga, Sabtu (17/1/2026). Kunjungan ini membuka peluang agar kurma asal Lombok Utara ke depan dapat menjadi bagian dari sistem logistik haji nasional, khususnya sebagai kebutuhan konsumsi jemaah haji Indonesia.

Dalam kunjungan tersebut, Menteri Haji dan Umrah bersama rombongan melihat langsung pengembangan perkebunan kurma yang dikelola Ukhuwah Datu Nusantara melalui sistem atau pola Nyakap. Rombongan disambut Sekretaris Daerah KLU Sahabudin, S.Sos., M.Si., beserta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah.

Irfan Yusuf menegaskan, penguatan ekosistem ekonomi haji merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah mendorong agar berbagai kebutuhan jemaah haji, termasuk pangan, dapat dipenuhi dari produk dalam negeri guna memperkuat kemandirian ekonomi nasional.

“Pengembangan ekosistem ekonomi haji merupakan arahan langsung Bapak Presiden Prabowo Subianto. Beliau berharap kebutuhan jemaah haji, termasuk konsumsi pangan, dapat dipenuhi dari produk dalam negeri,” ujarnya.

Menurut Irfan, dengan dukungan teknologi dan inovasi pertanian, peluang tersebut sangat terbuka. Ia menilai, kurma yang dibudidayakan di NTB, khususnya Lombok Utara, memiliki prospek untuk masuk dalam rantai pasok konsumsi jemaah haji Indonesia di masa mendatang.

“Tidak mustahil, ke depan kurma asal Lombok Utara dapat menjadi bagian dari konsumsi jemaah haji Indonesia, sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi nasional,” tegasnya.

Sementara itu, Sekda KLU Sahabudin menyebutkan, kunjungan Menteri Haji dan Umrah tidak sekadar bersifat seremonial, tetapi menjadi penegasan atas besarnya potensi kurma sebagai komoditas strategis daerah. Menurutnya, Kampung Kurma Gangga menjadi bukti bahwa tanaman kurma dapat tumbuh produktif di Lombok Utara.

“Keberadaan Kampung Kurma Gangga membuktikan bahwa tanaman kurma mampu tumbuh produktif di Lombok Utara dan berpeluang menjadi sumber ekonomi baru berbasis agribisnis dan religi,” kata Sahabudin.

Saat ini, terdapat sekitar 30 pohon kurma di perkebunan Jugil yang berbuah secara konsisten sepanjang musim. Kurma tersebut mampu berbuah dua kali dalam setahun dengan nilai ekonomi yang dinilai cukup menjanjikan. Potensi pendapatan bersih yang mencapai ratusan juta rupiah menjadi sinyal kuat bahwa kurma bukan sekadar tanaman percobaan, melainkan komoditas serius untuk dikembangkan.

Sahabudin menambahkan, struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) KLU masih ditopang sektor pertanian dengan komoditas unggulan seperti kakao, kopi, durian, vanili, hingga kurma. Ke depan, pembangunan Lombok Utara diarahkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat melalui integrasi sektor pertanian, pariwisata, dan perikanan.

“Termasuk membuka peluang keterlibatan daerah dalam rantai pasok kebutuhan jemaah haji nasional,” tandasnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Menteri Haji dan Umrah Sebut Kurma KLU Berpotensi Jadi Ekosistem Haji Nasional “

Warga Pesisir Cemara Lobar Langganan Banjir Rob, Harapkan Pembangunan Tanggul

globalfmlombok.com
-
0
Warga Pesisir Cemara Lobar Langganan Banjir Rob, Harapkan Pembangunan Tanggul

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Ribuan warga yang bermukim di pesisir Dusun Cemara, Desa Lembar Selatan, Kabupaten Lombok Barat (Lobar), menjadi langganan banjir rob. Kondisi tersebut kian memburuk dalam beberapa waktu terakhir, seiring meningkatnya frekuensi banjir rob yang kini terjadi dua hingga tiga kali dalam sebulan.

Kepala Desa Cemara Munawir mengatakan, sebelumnya banjir rob hanya terjadi sekitar sekali dalam setahun dan tidak sampai masuk ke rumah warga. Namun, situasi tersebut kini berubah dan air laut kerap menggenangi permukiman.

“Kalau dulu banjir rob paling setahun sekali dan tidak masuk ke rumah. Tapi sekarang sudah masuk ke permukiman,” ujar Munawir, Sabtu (17/1/2026).

Munawir menjelaskan, banjir rob yang melanda kawasan pesisir tersebut dipicu oleh kondisi cuaca ekstrem. Selain itu, aktivitas reklamasi untuk pembangunan dermaga kapal pesiar diduga turut memengaruhi kondisi pesisir. Meski demikian, pihak desa tidak bermaksud menyalahkan pihak tertentu, melainkan berharap adanya solusi konkret.

Ia berharap penanganan banjir rob dapat dilakukan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility atau CSR), terutama dengan membangun tanggul pelindung di sepanjang kawasan pesisir.

“Karena memang harus dibuatkan tanggul. Kami berharap melalui CSR bisa dibangunkan tanggul. Kami bukan menyalahkan siapa-siapa, tetapi paling tidak ada solusi bagi warga,” katanya.

Saat ini, tanggul yang ada di kawasan tersebut sebagian besar dibangun secara swadaya oleh masyarakat. Panjangnya sekitar 300 meter dengan ketinggian yang terbatas, sehingga belum mampu menahan limpasan air laut saat pasang.

“Walaupun sudah ada tanggul, air laut tetap saja meluap dan naik ke atas tanggul,” ujar Munawir.

Dampak banjir rob dirasakan hampir seluruh warga Dusun Cemara. Berdasarkan data pemerintah desa, jumlah penduduk di wilayah tersebut mencapai lebih dari 1.400 jiwa dengan sekitar 480 kepala keluarga.

Warga berharap pemerintah dan pihak terkait dapat segera mengambil langkah penanganan yang lebih permanen, agar banjir rob tidak terus mengganggu aktivitas dan keselamatan masyarakat pesisir. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” PLangganan Banjir Rob, Warga Cemara Lembar Berharap Dibangunkan Tanggul “

Pertamina 6 Hours Endurance Siap Digelar, Tantangan Baru di Sirkuit Mandalika

globalfmlombok.com
-
0
Pertamina 6 Hours Endurance Siap Digelar, Tantangan Baru di Sirkuit Mandalika

Praya (globalfmlombok.com) – Ajang Pertamina 6 Hours Endurance diproyeksikan menjadi ikon baru balap mobil nasional sekaligus salah satu kejuaraan balap roda empat paling menantang di Indonesia. Balapan ini akan digelar di Pertamina Mandalika International Circuit atau Sirkuit Mandalika pada 1 Februari 2026.

Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association (MGPA) Priandhi Satria mengatakan, balap ketahanan enam jam ini tidak hanya menguji kecepatan, tetapi juga daya tahan, strategi, dan kekompakan tim selama berada di lintasan.

“Balap endurance menuntut daya tahan, strategi matang, serta kekompakan tim dalam menghadapi lintasan balap selama enam jam penuh tanpa jeda,” ujar Priandhi Satria, Minggu (18/1/2026).

Pertamina 6 Hours Endurance akan menjadi ajang balap pembuka di Sirkuit Mandalika pada tahun 2026. Kejuaraan ini melengkapi rangkaian event balap yang sebelumnya rutin digelar di Mandalika, seperti Mandalika Racing Series (MRS), Mandalika Festival of Speed (MFoS), hingga ajang MotoGP yang tahun ini memasuki penyelenggaraan tahun keenam.

Priandhi menjelaskan, balap ketahanan enam jam dirancang untuk menghadirkan tantangan menyeluruh bagi seluruh elemen tim, mulai dari pembalap, kru, hingga mekanik. Seluruh aspek motorsport diuji secara bersamaan dalam durasi balapan yang panjang.

“Bukan hanya pembalap yang harus menjaga konsistensi dan fokus, tetapi juga kru dan mekanik yang dituntut menyiapkan strategi terbaik untuk menuntaskan balapan selama enam jam,” katanya.

Selain faktor kendaraan dan strategi tim, tantangan juga datang dari kondisi lingkungan. Sirkuit Mandalika dikenal memiliki cuaca yang dinamis dan sulit diprediksi. Dalam rentang enam jam balapan, lintasan bisa mengalami perubahan signifikan, mulai dari panas terik hingga hujan yang turun secara tiba-tiba.

Perubahan cuaca tersebut memaksa tim untuk terus menyesuaikan strategi, termasuk pemilihan ban, pengaturan kendaraan, hingga waktu masuk pit. Kesalahan membaca kondisi lintasan dinilai dapat berdampak besar terhadap performa dan hasil balapan.

Tantangan lainnya terletak pada strategi pergantian pembalap, manajemen pit stop, serta penggantian ban. Selama balapan berlangsung, tim diperkirakan melakukan beberapa kali pergantian pembalap dan ban, yang seluruhnya dilakukan di bawah tekanan waktu tinggi.

Dengan kombinasi tantangan cuaca, strategi, ketahanan fisik dan mental, serta manajemen tim, Pertamina 6 Hours Endurance diyakini menjadi ujian sesungguhnya bagi para peserta.

“Endurance race mengajarkan disiplin, strategi, dan kerja tim. Ini bukan hanya balapan cepat, tetapi balapan cerdas. Mandalika sangat ideal untuk itu,” kata Priandhi.

Ajang ini diharapkan tidak hanya memperkaya kalender balap nasional, tetapi juga semakin mengukuhkan Sirkuit Mandalika sebagai pusat motorsport berkelas internasional di Indonesia. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Pertamina 6 Hours Endurance, Ikon Baru Sirkuit Mandalika “

Jabatan Kadis Dikpora NTB Dinilai Perlu Segera Didefinitifkan

globalfmlombok.com
-
0
Jabatan Kadis Dikpora NTB Dinilai Perlu Segera Didefinitifkan

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerhati pendidikan meminta agar jabatan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) segera diisi pejabat definitif. Pasalnya, berbagai persoalan yang dihadapi dunia pendidikan di NTB dinilai membutuhkan kepemimpinan yang memiliki kewenangan penuh dan berstatus tetap.

Pemerhati Pendidikan Universitas Mataram (Unram) Dr Sirajul Hadi mengatakan, jabatan Kadis Dikpora NTB sebaiknya segera didefinitifkan agar tugas dan fungsi dinas dapat berjalan lebih optimal, khususnya dalam pelayanan pendidikan.

“Sebaiknya segera didefinitifkan oleh Gubernur untuk memaksimalkan koordinasi dan memastikan program-program pendidikan berjalan dengan baik,” ujar Sirajul, pekan kemarin.

Menurutnya, Dikpora NTB memiliki fungsi strategis, baik sebagai institusi pelayanan publik maupun sebagai wadah koordinasi kebijakan pendidikan. Karena itu, seluruh instrumen birokrasi di dalamnya harus berjalan secara fungsional dan efektif.

“Insya Allah NTB tidak kekurangan sumber daya manusia yang layak diberi amanah,” katanya.

Sirajul mengakui bahwa pengisian jabatan kepala dinas harus memenuhi syarat administratif dan formil sesuai regulasi. Namun, ia menekankan bahwa aspek kompetensi juga harus menjadi pertimbangan utama dalam proses penetapan.

Ia menilai kebijakan dan regulasi pendidikan bersifat sangat dinamis sehingga membutuhkan respons yang cepat dan tepat dari pimpinan organisasi perangkat daerah. “Termasuk langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan di seluruh satuan pendidikan,” ujarnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kadis Dikpora NTB Surya Bahari menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan berbagai persoalan pendidikan yang saat ini dihadapi NTB.

“Semaksimal mungkin, semampu saya, saya harus berbuat. Selama saya bisa dan mampu, itu akan saya lakukan,” kata Surya Bahari.

Ia menjelaskan, pengalamannya bekerja di lingkungan Dikpora NTB selama 31 tahun, mulai dari staf hingga jabatan kepala bidang, menjadi modal penting dalam memahami persoalan pendidikan di daerah. Dengan pengalaman tersebut, ia optimistis dapat menjalankan tugas yang diemban saat ini.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi NTB menanggapi masukan para pemerhati pendidikan tersebut. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB Dr H Ahsanul Khalik menyampaikan apresiasi atas perhatian publik terhadap sektor pendidikan.

“Terima kasih atas perhatian dari para pemerhati pendidikan. Ini merupakan bentuk kepedulian terhadap masa depan anak-anak kita dan menjadi energi bagi Pemerintah Provinsi NTB untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan,” ujar Ahsanul Khalik.

Ia menjelaskan, saat ini jabatan Kadis Dikpora memang masih dijabat oleh pelaksana tugas. Namun, penunjukan Plt dilakukan melalui pertimbangan yang terukur, termasuk aspek kemaslahatan dan kebutuhan organisasi. Pejabat yang ditunjuk dinilai memiliki latar belakang dan pengalaman yang relevan, mengingat sejak awal kariernya berada di lingkungan pendidikan serta pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.

Pemprov NTB, lanjut Ahsanul, juga mencermati berbagai pendapat dan kritik yang berkembang, mengingat sektor pendidikan memiliki dinamika tinggi dan menjadi perhatian banyak pihak. Terlebih setelah penyesuaian Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berubah menjadi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga.

“Karena itu, Pemerintah Provinsi NTB melalui Badan Kepegawaian Daerah saat ini sedang mempercepat proses seleksi terbuka untuk pengisian jabatan Kadis Dikpora, serta sejumlah perangkat daerah lainnya,” ujarnya.

Pemprov NTB berharap seluruh pihak dapat memberikan dukungan agar proses seleksi berjalan lancar, sehingga dapat menghadirkan kepala dinas definitif yang profesional dan berkompeten dalam mengawal peningkatan mutu pendidikan di NTB.

“Alhamdulillah, Pemerintah Provinsi NTB tidak sendiri. Banyak pihak yang ikut mengawal pendidikan kita menuju arah yang lebih baik,” kata Ahsanul Khalik. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Kadis Dikpora NTB Perlu Segera Didefinitifkan “

Santriwati Laporkan Dugaan Kekerasan oleh Oknum Pimpinan Ponpes ke Polisi

globalfmlombok.com
-
0
Santriwati Laporkan Dugaan Kekerasan oleh Oknum Pimpinan Ponpes ke Polisi

Mataram (globalfmlombok.com) – Sejumlah santriwati melaporkan pimpinan sebuah pondok pesantren (ponpes) di Kabupaten Lombok Tengah ke Polres Lombok Tengah. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan kekerasan yang dilakukan oleh oknum pimpinan ponpes, termasuk dugaan kekerasan seksual.

Para santriwati melapor dengan pendampingan Tim Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Mataram (Unram). Ketua BKBH Unram Joko Jumadi mengatakan, laporan resmi telah disampaikan ke kepolisian pada Kamis (15/1/2026).

“Kami sudah mendampingi para santriwati untuk melapor ke Polres Lombok Tengah,” ujar Joko, Minggu (18/1/2026).

Menurut Joko, laporan awal yang disampaikan para korban masih berkaitan dengan dugaan kekerasan psikis. Salah satunya terkait tindakan oknum pimpinan ponpes yang meminta para santriwati mengikuti sumpah yang disebut “Nyatoq”.

“Terkait pimpinan pondok yang meminta anak-anak santri melakukan sumpah Nyatoq,” katanya.

Joko menjelaskan, sumpah tersebut dilakukan sebelum para korban diduga mengalami tindakan kekerasan seksual. Saat ini, laporan para santriwati telah ditindaklanjuti oleh kepolisian. Sedikitnya enam santriwati telah diperiksa oleh penyelidik dan berstatus sebagai pelapor.

Selain pendampingan hukum, BKBH Universitas Mataram bersama Lembaga Perlindungan Anak Mataram juga memberikan pendampingan psikologis kepada para korban. “Kami mendatangkan psikolog untuk membantu pemulihan kondisi psikis mereka,” ujar Joko.

Kasus ini terungkap setelah enam santriwati mendatangi BKBH Unram dan mengaku menjadi korban dugaan kekerasan. Dalam pengakuannya, para korban menyebut diminta mengikuti prosesi sumpah Nyatoq dengan meminum air putih yang dicampur tanah yang diambil dari Makam Nyatoq di wilayah Rembitan.

Setelah prosesi tersebut, pimpinan ponpes yang dilaporkan membacakan doa yang diyakini memiliki karomah. Air yang digunakan dalam prosesi itu disebut telah dimantrai dan dipercaya memberikan perlindungan. Usai meminum air tersebut, para santriwati diduga mengalami tindakan pelecehan seksual.

Bentuk dugaan perbuatan yang dialami korban beragam, mulai dari perbuatan cabul hingga dugaan persetubuhan. Dalam perkembangan penyelidikan, juga muncul rekaman yang melibatkan seorang ustazah pengajar di ponpes tersebut. Ustazah itu merupakan alumni ponpes bersangkutan dan diketahui pernah mengalami perlakuan serupa.

Rekaman tersebut kemudian beredar di kalangan internal santriwati dan menjadi perbincangan. Materi tersebut turut dilampirkan sebagai barang bukti dalam laporan ke Polres Lombok Tengah.

Terpisah, Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Polres Lombok Tengah AKP Punguan Hutahean membenarkan pihaknya telah menerima laporan dari para santriwati. Ia mengatakan, kasus tersebut masih dalam tahap pendalaman dengan memeriksa sejumlah saksi.

“Laporannya berkaitan dengan dugaan kekerasan psikis. Saat ini masih kami dalami,” kata Punguan. (*)

 

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Diduga Jadi Korban Pencabulan, Santriwati Laporkan Oknum Pimpinan Ponpes ke Polisi “

Gubernur Panggil Tiga Calon Sekda NTB Hari Ini

globalfmlombok.com
-
0
Gubernur Panggil Tiga Calon Sekda NTB Hari Ini

Mataram (globalfmlombok.com) – Menjelang terbitnya Surat Keputusan (SK) Presiden terkait penetapan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Gubernur NTB Dr H Lalu Muhamad Iqbal memanggil tiga calon Sekda dengan nilai tertinggi untuk melakukan pendalaman visi dan misi Gubernur, Senin (19/1/2025).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB Drs Tri Budiprayitno MSi mengatakan, pemanggilan tersebut bertujuan untuk memperdalam pemahaman para calon Sekda terhadap visi-misi kepala daerah, apabila nantinya dipercaya mengemban amanah sebagai Sekda NTB.

“Pendalaman dilakukan terhadap visi-misi masing-masing calon Sekda,” ujar Tri Budiprayitno, pekan kemarin.

Adapun tiga calon Sekda NTB yang dipanggil yakni Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Abul Chair, Asisten Deputi Pemberdayaan dan Peningkatan Prestasi Bangsa Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Ahmad Saufi, serta Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) NTB H Ahsanul Khalik.

Salah satu calon Sekda NTB, Ahsanul Khalik, membenarkan adanya undangan pertemuan tersebut. Namun, ia mengaku belum mengetahui secara rinci agenda yang akan dibahas bersama Gubernur NTB dan dua calon lainnya.

“Ya, pemanggilan. Belum tahu juga apa yang akan dibahas,” ujarnya singkat melalui pesan WhatsApp.

Selain memanggil tiga calon terkuat, Gubernur NTB juga telah menyerahkan tiga nama tersebut secara paralel kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Sekretariat Kabinet (Seskab), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Tri Budiprayitno menjelaskan, pengiriman nama secara bersamaan dilakukan untuk mempercepat proses seleksi sehingga NTB dapat segera memiliki Sekda definitif.

“Prinsip kami mengupayakan kecepatan. Karena pada dasarnya Kemendagri menunggu hasil dari BKN, dan Seskab menunggu dari BKN serta Kemendagri. Dengan pengiriman paralel, diharapkan ada penyingkatan waktu,” kata Tri.

Saat ini, Pemerintah Provinsi NTB masih menunggu respons dari Kemendagri terkait proses penilaian terhadap tiga calon Sekda tersebut. Selanjutnya, Presiden akan memilih satu nama berdasarkan hasil penilaian dari lembaga terkait.

“SK Sekda itu ditandatangani Presiden. Jadi, dipilih langsung oleh Presiden,” ujarnya.

Setelah Presiden Prabowo Subianto menetapkan satu nama, hasil tersebut akan disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), dalam hal ini Gubernur NTB. Mengacu pada sistem di BKN, proses penilaian dilakukan selama lima hari, sementara penilaian di Kemendagri tidak memiliki batas waktu tertentu. Adapun Seskab menunggu hasil penilaian dari Kemendagri.

Dari tiga calon Sekda NTB tersebut, hanya satu orang yang berasal dari pejabat Pemerintah Provinsi NTB, sedangkan dua lainnya merupakan pejabat dari luar daerah. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Polisi Limpahkan Berkas Kasus Dugaan Korupsi Masker Covid-19 Minggu Ini “

Mayat Diduga Perempuan Terdampar di Pantai Pandanan KLU

globalfmlombok.com
-
0
Mayat Diduga Perempuan Terdampar di Pantai Pandanan KLU

Mataram (globalfmlombok.com) – Sesosok mayat yang diduga berjenis kelamin perempuan ditemukan terdampar di Pantai Teluk Sekedik Pandanan, Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara (KLU), Minggu (18/1/2026).

Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Lombok Utara Iptu I Komang Wilandra membenarkan adanya penemuan mayat tersebut. Menurutnya, kondisi jenazah saat ditemukan dalam posisi tengkurap dan diduga terbawa arus laut.

“Posisinya mayat terdampar. Kondisinya tengkurap saat ditemukan, kemungkinan terbawa arus,” kata Wilandra saat dikonfirmasi.

Ia menjelaskan, saat ditemukan korban tidak mengenakan busana lengkap. Selain itu, bagian tangan kiri korban diketahui hilang. Namun demikian, kepolisian belum dapat menyampaikan secara rinci kondisi jenazah sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

“Tangan kiri korban hilang. Untuk detail lainnya belum bisa kami sampaikan karena masih menunggu hasil pemeriksaan,” ujarnya.

Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bhayangkara Mataram guna menjalani pemeriksaan medis lebih lanjut. Polisi masih menunggu hasil pemeriksaan untuk mengetahui identitas korban maupun penyebab kematian.

Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Perairan dan Udara (Kasat Polairud) Polres Lombok Utara AKP I Gusti Made Suarjaya mengatakan, mayat tersebut pertama kali ditemukan oleh seorang warga saat berada di sekitar pantai.

Saksi mata, Maemon Supriadi (36), sekitar pukul 09.15 Wita sedang berjalan di sepanjang pantai untuk mengecek lahan sekaligus merekam pemandangan. Namun, ia justru menemukan sesosok tubuh tergeletak di bibir pantai.

“Yang bersangkutan melihat tubuh seorang perempuan dalam kondisi tidak bernyawa. Temuan tersebut kemudian dilaporkan kepada Kepala Dusun Pandanan dan selanjutnya diteruskan ke pihak kepolisian,” kata Suarjaya.

Petugas Sat Polairud Polres Lombok Utara yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Berdasarkan hasil olah TKP awal, jenazah ditemukan tidak mengenakan pakaian lengkap dan hanya memakai celana dalam, kaos kaki berwarna putih, serta aksesoris berupa kalung dan gelang di tangan kanan.

Setelah proses olah TKP, petugas berkoordinasi dengan Satreskrim Polres Lombok Utara untuk penanganan lebih lanjut. Hingga kini, kepolisian masih melakukan penyelidikan guna mengungkap identitas korban serta penyebab pasti kematiannya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Sosok Mayat Diduga Perempuan Ditemukan di Pantai Pandanan KLU “

Program Lima Hari Sekolah Diuji Coba, Disdik Imbau Sekolah Lebih Fleksibel

globalfmlombok.com
-
0
Program Lima Hari Sekolah Diuji Coba, Disdik Imbau Sekolah Lebih Fleksibel

Mataram (globalfmlombok.com) – Pelaksanaan program lima hari sekolah atau Full Day School (FDS) di Kota Mataram masih dalam tahap uji coba. Dalam pelaksanaannya, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram meminta pihak sekolah tidak memperketat pola pembelajaran selama masa uji coba berlangsung.

Kepala Disdik Kota Mataram Yusuf mengatakan, durasi belajar dalam skema Program Lima Hari Sekolah (PLHS) terbilang lebih panjang dibandingkan pola pembelajaran sebelumnya. Karena itu, pembelajaran yang terlalu padat tanpa variasi berpotensi membuat siswa cepat merasa jenuh.

“Jangan terlalu ketat belajarnya. Jangan mata pelajaran saja, bosan anak-anak,” ujar Yusuf.

Ia menyarankan agar proses kegiatan belajar mengajar (KBM) diselingi dengan aktivitas yang bersifat edukatif sekaligus menyenangkan, seperti permainan yang dapat mengasah kemampuan dan kreativitas siswa. Dengan pendekatan tersebut, substansi pendidikan tetap tercapai tanpa membebani peserta didik.

Selain itu, Yusuf menekankan pentingnya relaksasi kegiatan belajar dengan memasukkan aktivitas spiritual. Menurutnya, pendidikan tidak hanya bertujuan membekali siswa dengan pengetahuan akademik, tetapi juga pengalaman spiritual dan pembentukan karakter.

“Harus ada relaksasi kegiatan. Kegiatan spiritual diperbanyak. Selesai salat Dzuhur bisa dilanjutkan dengan Imtaq, siraman rohani, dan motivasi,” tuturnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2017, program FDS atau PLHS mengatur pembelajaran sekolah selama lima hari, Senin hingga Jumat, dengan durasi belajar delapan jam per hari. Program ini bertujuan memperkuat pendidikan karakter serta memenuhi beban kerja guru.

Dengan penerapan lima hari sekolah, hari Sabtu dan Minggu diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai waktu bersama keluarga bagi siswa, sekaligus untuk pengembangan diri guru.

Saat ini, Disdik Kota Mataram masih melakukan uji coba PLHS yang dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama berlangsung pada pekan 12–16 Januari dan dilanjutkan pada 19–23 Januari 2026. Hasil uji coba tersebut akan menjadi bahan evaluasi sebelum kebijakan diterapkan secara lebih luas. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Program Lima Hari Sekolah, Disdik Minta Sekolah Tak Perketat Pembelajaran “

1...209210211...395Halaman 210 dari 395