Beranda blog Halaman 207

Jaksa Periksa Ajudan Mantan Kepala BPN Sumbawa Kasus Dugaan TPPU

Mataram (globalfmlombok.com) – Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB memeriksa sejumlah saksi dalam kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Pengusutan dugaan TPPU itu berangkat dari penyidikan kasus dugaan korupsi pembelian lahan untuk sirkuit Motocross Grand Prix (MXGP) Samota, Sumbawa.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati NTB, Muh Zulkifli Said, Jumat (23/1/2026) mengatakan, saat ini pihaknya telah mulai memeriksa para saksi di kasus ini. Pada Rabu (21/1/2026) Kejati NTB telah memeriksa tiga orang saksi.

“(Satu orang) merupakan ajudan dari tersangka SBHN (Mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional Sumbawa),” katanya.

Sementara itu, Zulkifli enggan membeberkan siapa dua orang lainnya yang menjalani pemeriksaan itu. Ketika ditanya apakah dua orang tersebut termasuk dalam orang yang mengantar uang di perkara ini, Ia enggan memberikan keterangan lebih jauh. “Ya, pokoknya nanti lah. Belum bisa saya sampaikan,” sebutnya.

Mantan Kajari Maros itu mengaku Kejati NTB perlu perhatian khusus dalam menangani dugaan TPPU itu. “Sementara itu saja dulu,” tandasnya.

Sebagai informasi, Kejati NTB telah menaikkan pengusutan perkara ini ke tahap penyidikan. Sejumlah langkah pendalaman pun tengah dilakukan, termasuk penelusuran aliran dana (follow the money) serta pelacakan aset yang diduga berkaitan dengan hasil kejahatan (follow the asset).

Sebelumnya pada perkara pengadaan lahan MXGP Samota, Kejati NTB telah menetapkan dua tersangka dalam perkara ini. Mereka adalah mantan Kepala Badan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumbawa, berinisial SBHN yang saat ini menjabat Kepala BPN Loteng. Serta tim penilai atau appraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pung’s Zulkarnain berinisial MJ.

Kepada kedua tersangka, penyidik Kejati NTB menyangkakan Pasal 603 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. pasal 20 huruf C dan Pasal 604 jo. 20 huruf C Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Kedua tersangka kini menjalani penahanan di Lapas Kelas IIA Lombok Barat.

Sebelum menetapkan dua tersangka, sebelumnya jaksa telah memeriksa sekitar 50 orang saksi. Termasuk dalam 50 saksi tersebut salah satunya Mantan Bupati Lombok Timur Ali Bin Dachlan alias Ali BD.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa membeli lahan untuk kebutuhan sirkuit MXGP Samota itu pada tahun 2022-2023. Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp52 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Di masa Kepala Kejati NTB Enen Saribanon, penyidik sudah menemukan unsur perbuatan pidana korupsi yang mengarah pada dugaan penggelembungan harga beli lahan dan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat daerah.

Selain dugaan adanya mark up atau penggelembungan harga dalam proses pembelian tanah, diduga juga ada praktik dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam prosedurnya. (mit)

Banjir Kembali Rendam Puluhan Rumah di Bima

Bima (globalfmlombok.com) – Banjir kembali melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Bima. Peristiwa ini disebabkan hujan sedang hingga lebat yang terjadi pada, Kamis (22/1/2026). Bencana ini mengakibatkan puluhan rumah warga terendam, fasilitas umum terdampak, serta ratusan warga terkena dampak langsung.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bima, Nurul Huda mengatakan banjir kembali terjadi akibat luapan air dari gunung dan tidak berfungsinya drainase secara optimal di sejumlah lokasi. Ketinggian air bervariasi antara 10-50 sentimeter, menggenangi permukiman, jalan, dan fasilitas umum.

“Banjir terbesar terjadi di Kecamatan Tambora dan Kecamatan Palibelo. Saat ini kondisi air sudah surut dan warga mulai melakukan pembersihan,” ujar pada Jumat (23/1).

Di Kecamatan Tambora, banjir terjadi di Desa Labuan Kananga sekitar pukul 06.00 Wita. Derasnya aliran air dari gunung menyebabkan drainase desa tidak mampu menahan debit air, sehingga air meluap ke permukiman warga dan jalan raya. Ketinggian genangan tercatat antara 10-30 sentimeter.

“Sebanyak 48 unit rumah warga terendam banjir dengan total 48 kepala keluarga terdampak. Warga terdampak tersebar di tiga RT, yakni RT 01 sebanyak 25 KK, RT 03 sebanyak 20 KK, dan RT 04 sebanyak 3 KK. Selain rumah warga, satu unit fasilitas pendidikan SDN 02 Labuan Kananga dan satu unit kantor Desa Labuan Kananga juga terendam banjir,” paparnya.

Nurul Huda menyampaikan, dari kejadian itu tidak ada korban yang dievakuasi atau mengungsi. Masyarakat memilih membersihkan sisa lumpur yang masuk di area pemukiman mereka. “Banjir sudah surut. Warga melakukan pembersihan lumpur secara mandiri. Untuk lahan pertanian dan infrastruktur umum lainnya masih dalam proses pendataan,” katanya.

Banjir juga melanda Desa Bre, Kecamatan Palibelo, sekitar pukul 19.00 Wita. Luapan air menggenangi permukiman warga, jalan pemukiman, dan lahan pertanian dengan ketinggian air antara 10-50 sentimeter. Banjir menggenangi rumah warga di RT 01 dan RT 02 Desa Bre.

Dampak kejadian tersebut menyebabkan enam unit rumah terendam dan enam kepala keluarga atau 19 jiwa terdampak. BPBD mencatat banjir di wilayah ini kerap berulang setiap hujan dengan intensitas tinggi. “Penyebab utama banjir karena drainase tidak mampu menampung debit air dan adanya sampah yang menyangkut di jembatan,” sebutnya.

Ia menambahkan, banjir di Desa Bre mulai berangsur surut dan warga melakukan pembersihan lumpur. Tidak terdapat pengungsian akibat banjir tersebut. Pendataan terhadap dampak lahan pertanian dan infrastruktur umum masih terus dilakukan.

Kerusakan juga terjadi pada ruas jalan lintas Parado–Tente tersebut, diduga dipicu oleh hujan deras yang mengguyur wilayah Kecamatan Parado selama dua hari terakhir.

Curah hujan tinggi membuat struktur tanah di sekitar Dam Pela Parado menjadi labil, sehingga memunculkan retakan memanjang dan menyebabkan sebagian badan jalan terbelah.

Kondisi itu berdampak langsung pada akses transportasi warga. Untuk sementara, ruas jalan hanya dapat dilalui kendaraan roda dua, sementara kendaraan roda empat belum bisa melintas karena dinilai membahayakan keselamatan. Jika kerusakan bertambah parah dan tidak segera ditangani, warga dari lima desa di Kecamatan Parado terancam

BPBD Kabupaten Bima telah melakukan koordinasi dengan pemerintah kecamatan, desa, serta unsur TNI-Polri. Tim BPBD melakukan pengamatan lapangan, pendataan, kaji cepat, dan penanganan darurat di wilayah terdampak. “Kebutuhan mendesak saat ini adalah bantuan tanggap darurat serta logistik dan peralatan,” tutupnya. (hir)

Dinsos Mataram Siapkan Dapur Umum Pascabanjir Rob di Ampenan

Mataram, (globalfmlombok.com) – Dinas Sosial (Dinsos) Kota Mataram mengoperasikan dapur umum selama sepekan untuk melayani warga terdampak banjir rob di Lingkungan Kampung Bugis, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan. Setiap hari, sebanyak 600 paket makanan siap saji disalurkan kepada warga yang terdampak.

Langkah tersebut merupakan bagian dari respons cepat Pemerintah Kota Mataram dalam menangani dampak banjir rob dan abrasi yang menerjang kawasan pesisir pada Rabu (21/1/2026) malam. Bencana itu mengakibatkan sedikitnya 18 rumah warga mengalami kerusakan.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Sosial Kota Mataram, Lalu Samsul Adnan, mengatakan dapur umum dan posko darurat disiapkan untuk memenuhi kebutuhan makan warga, khususnya mereka yang rumahnya rusak berat dan tidak lagi dapat ditempati.

“Setiap hari kami menyiapkan sekitar 600 paket makanan siap saji, masing-masing 300 paket untuk siang dan 300 paket untuk malam,” kata Samsul, Jumat (23/1/2026).

Menurut dia, paket makanan tersebut didistribusikan langsung kepada warga yang tidak memiliki akses memasak akibat kerusakan rumah. Operasional dapur umum direncanakan berlangsung selama tujuh hari dengan melibatkan personel Taruna Siaga Bencana (Tagana) serta petugas lapangan dari BPBD Kota Mataram.

Selain makanan siap saji, Dinsos juga menyalurkan bantuan paket sembako kepada warga dengan kategori rumah rusak ringan. Skema bantuan disesuaikan dengan kondisi masing-masing keluarga terdampak.

“Warga yang rumahnya masih bisa digunakan untuk memasak kami berikan paket sembako. Sementara yang tidak memungkinkan, kami bantu dengan makanan siap saji,” ujarnya.

Terkait potensi bencana susulan di tengah cuaca ekstrem, Samsul menegaskan Dinsos tetap siaga penuh. Hal ini sejalan dengan prakiraan BMKG yang menyebutkan cuaca buruk masih berpotensi terjadi hingga sepekan ke depan.

“Jika kondisi di lapangan mengharuskan dapur umum diperpanjang, kami siap. Personel dan logistik tetap disiagakan,” katanya.

Samsul yang juga menjabat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Mataram menambahkan, anggaran operasional dapur umum selama sepekan diperkirakan mendekati Rp100 juta. Dana tersebut bersumber dari bantuan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Mataram.

Dinsos mengimbau warga untuk tetap waspada terhadap kemungkinan banjir rob susulan dan segera melapor ke posko jika membutuhkan bantuan tambahan. Pemerintah Kota Mataram, kata dia, akan terus memantau kondisi di lapangan dan menyesuaikan jumlah bantuan sesuai kebutuhan. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Pascabanjir Rob Ampenan, Dinsos Mataram Operasikan Dapur Umum Selama Sepekan “

Gubernur NTB Tinjau Banjir Rob Mataram, Fokus Penanganan Jangka Panjang

Mataram, suarantb.com – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal meninjau langsung warga terdampak banjir rob di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Kamis (22/1/2026) malam. Peninjauan dilakukan untuk memastikan penanganan darurat sekaligus mencari solusi jangka panjang atas banjir rob yang kerap melanda kawasan pesisir tersebut.

Mengenakan jas hujan, Gubernur menyusuri permukiman warga dan kawasan pesisir Pantai Ampenan yang terdampak pasang laut. Turut mendampingi dalam kunjungan itu Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTB Sadimin, ST., serta Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak NTB Ahmad Masyhuri.

Banjir rob menerjang pesisir Kota Mataram sejak Rabu (21/1/2026) malam. Selain merendam permukiman warga, gelombang pasang juga menyebabkan abrasi yang mengakibatkan sedikitnya 18 rumah warga mengalami kerusakan.

Berdasarkan pantauan Suara NTB, Gubernur tiba di lokasi sekitar pukul 21.30 Wita. Di hadapan warga Kelurahan Bintaro, Iqbal menyampaikan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan persoalan banjir rob secara permanen.

“Sehat-sehat, saling membantu. Kita akan cari solusi permanen,” kata Iqbal saat menyapa warga.

Iqbal mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan berkoordinasi dengan Wali Kota Mataram H. Mohan Roliskana untuk merumuskan penanganan jangka panjang. Sementara itu, langkah penanganan sementara akan dilakukan dengan pemasangan geobag di sepanjang pesisir yang terdampak abrasi.

“Abrasi terjadi terus-menerus. Besok akan dilakukan gotong royong pemasangan geobag, tapi itu hanya solusi sementara. Yang terpenting adalah penanganan jangka panjang,” ujarnya.

Untuk kebutuhan dasar warga, Pemkot Mataram telah menyalurkan bantuan logistik serta menyiapkan dapur umum dan posko darurat melalui BPBD Kota Mataram. Pemprov NTB, kata Iqbal, siap memberikan dukungan penuh.

“Kebutuhan jangka pendek seperti logistik sudah tertangani. Setelah itu, kita harus duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan ini secara menyeluruh,” katanya.

Iqbal juga mengungkapkan, Pemprov NTB telah menetapkan status tanggap darurat bencana sejak 19 Januari 2026. Dengan penetapan tersebut, pemerintah provinsi dapat menyalurkan bantuan dari Belanja Tidak Terduga (BTT) senilai Rp16 miliar yang telah dialokasikan dalam APBD 2026.

“Status tanggap darurat ditetapkan untuk seluruh kabupaten/kota karena hampir semuanya terdampak bencana, meskipun tingkatannya berbeda,” ujarnya.

Banjir rob di kawasan tersebut mulai terjadi sekitar pukul 19.30 Wita dan mencapai puncaknya pada pukul 23.00 Wita. Air laut meluap ke permukiman warga disertai hempasan ombak yang merusak bangunan rumah dan fasilitas di sekitar pesisir.

Kepala Lingkungan Bugis, Suherman, mengatakan gelombang tinggi terjadi sejak pukul 20.00 Wita hingga sekitar pukul 01.00 Wita dengan ketinggian diperkirakan mencapai 1,5 meter. Kondisi itu dinilai lebih ekstrem dibanding hari-hari sebelumnya.

“Kami berjaga dari jam delapan malam sampai jam satu dini hari. Gelombangnya besar sekali,” ujarnya.

Ia menambahkan, enam rumah warga mengalami kerusakan paling parah, terdiri atas tiga rumah hanyut dan tiga rumah rusak berat sehingga tidak lagi layak huni. Sejumlah rumah lainnya turut terdampak meski masih dapat digunakan secara terbatas.

Sebagai langkah darurat, Pemprov NTB bersama Pemkot Mataram telah menyiapkan tenda pengungsian bagi warga terdampak. Pemerintah juga membuka opsi penanganan lanjutan, termasuk kemungkinan relokasi sementara sambil menunggu solusi permanen penanganan banjir rob di kawasan pesisir tersebut. (era)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” PTinjau Warga Terdampak Banjir Rob Kota Mataram, Gubernur Iqbal Janjikan Penanganan Permanen “

Gelombang Tinggi, Layanan Kapal Cepat Bali–Bangsal–Senggigi Dihentikan Sementara

Giri Menang, (globalfmlombok.com) – Pelayanan penyeberangan kapal cepat rute Bali–Bangsal, Kabupaten Lombok Utara, menuju Senggigi, Lombok Barat, ditutup sementara akibat cuaca ekstrem. Penutupan dilakukan menyusul peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait ketinggian gelombang yang mencapai 2 hingga 4 meter di Selat Lombok.

Kepala UPP Kelas II Pemenang, Lombok Utara, I Made Oka SH., MH., mengatakan penutupan sementara dilakukan sebagai langkah antisipasi demi keselamatan pelayaran. Keputusan tersebut mengacu pada prakiraan cuaca BMKG setempat.

“Berdasarkan peringatan BMKG, tinggi gelombang rata-rata 2 sampai 4 meter. Atas dasar itu, pelayaran kapal cepat antara Lombok dan Bali kami tutup sementara, baik dari Nusa Penida, Serangan, maupun Padangbai,” kata Made Oka usai pertemuan dengan Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini di Kantor Bupati Lobar, Gerung, Jumat (23/1/2026).

Ia menjelaskan, penutupan layanan kapal cepat dari Bali menuju Gili Trawangan, Gili Meno, Gili Air, Bangsal, hingga Senggigi telah berlangsung sejak beberapa hari terakhir dan akan dibuka kembali setelah kondisi cuaca dinyatakan normal oleh BMKG.

“Imbauan ini bersifat nasional, tetapi kondisi cuaca di setiap wilayah bisa berbeda. Namun acuan kami tetap peringatan BMKG setempat dan surat edaran resmi,” ujarnya.

Akibat penutupan tersebut, aktivitas penumpang di Pelabuhan Bangsal maupun Senggigi terpantau sepi. Sejumlah penumpang memilih jalur alternatif melalui Pelabuhan Lembar atau menggunakan transportasi udara.

Dalam kondisi normal, kata Made Oka, terdapat sekitar 25 trip kapal cepat per hari dari Bali ke Bangsal dengan kapasitas kapal bervariasi, antara 150 hingga 200 penumpang. Rata-rata jumlah penumpang per bulan mencapai 2.000 hingga 3.000 orang.

“Dengan situasi cuaca seperti sekarang, jumlah penumpang tentu mengalami penurunan signifikan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Lombok Barat M. Hendrayadi memastikan operasional Pelabuhan Senggigi masih ditutup sementara. “Masih ditutup, tidak ada trip karena cuaca ekstrem,” tegasnya.

Ia menyebutkan, pada kondisi normal, rute Bali–Bangsal–Senggigi dilayani tiga trip per hari dengan jumlah penumpang yang turun di Senggigi sekitar 70 hingga 80 orang per trip. Penutupan sementara ini berdampak pada pendapatan pelabuhan.

Hal senada disampaikan Kepala UPT Pelabuhan Senggigi, Iskandar Zulkarnaen. Menurut dia, sepanjang Januari 2026 kondisi cuaca belum stabil dan terus dipantau secara ketat melalui koordinasi dengan BMKG.

“Sejak pertengahan Januari, aktivitas pelayaran beberapa kali harus dibuka dan ditutup secara situasional mengikuti perkembangan cuaca,” ujarnya.

Iskandar menjelaskan, pada 14–15 Januari lalu, Pelabuhan Senggigi juga sempat ditutup karena tinggi gelombang mencapai 2,5 hingga 4 meter. Hingga Rabu (21/1/2026), kondisi tersebut belum mengalami perubahan signifikan dan masih dinilai berisiko bagi operasional kapal cepat.

“Dengan tinggi ombak sekitar 2,5 sampai 4 meter, kapal-kapal kecil tidak memungkinkan untuk dioperasikan,” katanya.

Penutupan operasional, lanjut Iskandar, tidak hanya terjadi di Senggigi, tetapi juga di sejumlah pelabuhan lain di Lombok dan Bali yang mengikuti instruksi keselamatan dari BMKG.

“Kami tidak ingin mengambil risiko. Keselamatan penumpang dan awak kapal adalah prioritas utama. Jika BMKG menyatakan kondisi sudah aman, jalur pelayaran akan langsung dibuka kembali,” ujarnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Cuaca Ekstrem, Penyeberangan Kapal Cepat Bali-Bangsal-Senggigi Ditutup Sementara “

Bayi Laki-Laki Ditemukan Meninggal di Tepi Kali Koak Selong

Selong, (globalfmlombok.com) – Warga Lingkungan Sekarteja, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, digegerkan dengan penemuan mayat bayi laki-laki di tepi Kali Koak, Jumat (23/1/2026) siang. Bayi tersebut ditemukan dalam kondisi telanjang dan diduga sengaja dibuang sesaat setelah dilahirkan.

Kepala Seksi Humas Polres Lombok Timur, AKP Nikolas Osman, membenarkan adanya penemuan tersebut. Ia mengatakan, laporan diterima pihak kepolisian sekitar pukul 11.40 Wita.

“Mayat bayi ditemukan dalam kondisi tidak mengenakan pakaian, posisi tengkurap, dan tali pusatnya sudah terpotong,” ujar Nikolas saat dikonfirmasi, Jumat.

Penemuan bermula ketika seorang warga setempat, Salman Alfarizi (20), baru selesai mandi di Sumur Koak. Saat melintas di tepi kali, ia melihat sesuatu yang semula dikira bangkai binatang.

“Karena curiga, saksi mendekat dan menyentuh benda tersebut menggunakan kayu. Setelah dibalik, ternyata itu adalah bayi yang sudah meninggal dunia, dalam keadaan telanjang dan berlumuran lumpur,” kata Nikolas mengutip keterangan saksi.

Salman kemudian memanggil warga lain, Idiatun Mashudah (41), dan melaporkan kejadian itu kepada Kepala Lingkungan Sekarteja, Muh. Gozali (48). Tak lama berselang, warga berdatangan ke lokasi dan bayi tersebut dibawa ke Polindes Sekarteja.

Hasil pemeriksaan awal oleh bidan Polindes Sekarteja, Lailatul Afriani, menyebutkan bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut memiliki berat sekitar 3,7 kilogram dengan panjang tubuh 59 sentimeter.

“Melihat kondisi tali pusat yang masih cukup panjang, kuat dugaan bayi tersebut dibuang setelah dilahirkan,” ujar Nikolas.

Untuk kepentingan penyelidikan, jasad bayi dievakuasi ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda NTB guna dilakukan pemeriksaan lanjutan dan otopsi.

“Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan berat dan ukuran bayi, waktu kematian, DNA, serta memastikan apakah bayi dilahirkan secara medis atau nonmedis,” katanya.

Hingga kini, Polres Lombok Timur masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas orang tua sekaligus pelaku pembuangan bayi tersebut. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Bayi Laki-Laki Ditemukan Meninggal di Pinggir Kali Koak Selong

DPP Tetapkan Kepengurusan DPW PKB NTB Periode 2026–2031, Lalu Ari Kembali Menjabat Ketua

0

Mataram (globalfmlombok.com)

Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) resmi menetapkan susunan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk masa bakti 2026–2031.

Dalam struktur kepengurusan tersebut, Dewan Syuro DPW PKB NTB dipimpin oleh TGH Hamdi sebagai ketua, dengan Saleh Hambali sebagai sekretaris. Sementara itu, pada jajaran Dewan Tanfidziyah, Lalu Hadrian Irfani kembali dipercaya menjabat Ketua DPW PKB NTB. Ia didampingi Agus Jasmani sebagai sekretaris dan Lalu Sarjana sebagai bendahara.

Ketua DPW PKB NTB Lalu Hadrian Irfani mengatakan, susunan kepengurusan periode 2026–2031 dirancang untuk memperkuat kerja-kerja politik partai sekaligus memastikan kehadiran PKB secara nyata di tengah masyarakat.

“Fokus utama ke depan adalah menjalankan kerja politik yang membumi dan konsisten membantu masyarakat, serta menempatkan kader PKB NTB di garis depan dalam pelayanan sosial dan pengabdian,” ujar Lalu Hadrian.

Dalam periode kepengurusan tersebut, PKB NTB menargetkan masuk tiga besar perolehan suara pada Pemilu Legislatif 2029, baik di tingkat DPRD kabupaten/kota, DPRD Provinsi NTB, maupun DPR RI. Selain itu, PKB NTB juga menargetkan penguatan basis partai dengan menyiapkan kader-kader terbaik untuk maju sebagai kepala daerah di sejumlah wilayah potensial.

Upaya tersebut, kata Lalu Hadrian, akan dibarengi dengan konsolidasi dan penguatan struktur organisasi hingga tingkat paling bawah. Dengan kepengurusan baru dan target yang jelas, PKB NTB optimistis dapat meningkatkan peran politik sekaligus memperluas kontribusi nyata bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat.

Terkait agenda organisasi, Lalu Hadrian menyampaikan bahwa pelantikan ketua-ketua DPW PKB se-Indonesia dijadwalkan berlangsung pada 2 Februari 2026 di Jakarta dan akan dipimpin langsung oleh Ketua Umum PKB. Sementara pengukuhan seluruh pengurus DPW PKB NTB direncanakan digelar pada 14 Februari 2026 di Mataram.(ris/r)

Cuaca Ekstrem di NTB, Abdul Hadi Tekankan Pentingnya Kolaborasi, Respons Cepat dan Terkoordinasi

Mataram (globalfmlombok.com)-

Anggota Komisi V DPR RI H. Abdul Hadi menyampaikan keprihatinan atas banjir dan angin kencang yang melanda sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam beberapa hari terakhir. Menyusul peringatan dini cuaca ekstrem yang masih berlaku hingga 27 Januari 2026, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi demi keselamatan warga.

Legislator dari daerah pemilihan NTB II (Pulau Lombok) itu menegaskan bahwa penanganan bencana hidrometeorologi membutuhkan sinergi erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dengan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama.

“Saya turut prihatin atas musibah yang menimpa warga di Lombok Barat akibat banjir, serta warga di Mataram dan Sumbawa Barat yang terdampak angin kencang. Dalam kondisi seperti ini, kolaborasi menjadi kunci. Saya mendorong kementerian dan lembaga mitra Komisi V, seperti Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, BMKG, dan Basarnas, untuk terus mendampingi pemerintah daerah dalam melayani dan melindungi masyarakat,” kata Abdul Hadi di Jakarta, Kamis (22/1/2026).

Abdul Hadi menyoroti kondisi di lapangan, di antaranya genangan banjir di wilayah Sekotong dan Labuapi, serta pohon tumbang di sejumlah titik di Kota Mataram. Menurut dia, penanganan harus dilakukan cepat dengan pendekatan kemanusiaan.

Ia berharap Kementerian PUPR bersama dinas teknis daerah segera memastikan fungsi drainase dan saluran air berjalan optimal agar genangan cepat surut. Sementara itu, kehadiran Basarnas dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di titik-titik rawan dinilai penting untuk memberikan rasa aman bagi warga.

Berdasarkan informasi BMKG, potensi hujan lebat dan angin kencang diperkirakan masih akan terjadi di hampir seluruh wilayah NTB. Periode 20–25 Januari 2026 disebut sebagai masa kewaspadaan menyeluruh, mencakup Kota Mataram, Lombok Utara, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, serta wilayah Pulau Sumbawa. Adapun hingga 26–27 Januari 2026, kewaspadaan difokuskan pada Lombok Tengah, Lombok Timur, dan wilayah timur Pulau Sumbawa.

Abdul Hadi mengimbau masyarakat untuk sementara menghindari aktivitas di pesisir selatan NTB karena potensi gelombang tinggi. Ia juga meminta nelayan menunda melaut demi keselamatan serta mengajak warga menertibkan lingkungan dari potensi bahaya seperti pohon rapuh dan baliho yang rawan roboh.

“Kesiapsiagaan dan mitigasi harus dimaksimalkan. Informasi resmi BMKG perlu terus dipantau agar risiko dapat ditekan,” ujarnya.

Menutup pernyataannya, Abdul Hadi mengajak masyarakat untuk berdoa agar kondisi cuaca segera membaik dan warga NTB terhindar dari marabahaya

 

Mataram (globalfmlombok.com)-

 

Anggota Komisi V DPR RI H. Abdul Hadi menyampaikan keprihatinan atas banjir dan angin kencang yang melanda sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam beberapa hari terakhir. Menyusul peringatan dini cuaca ekstrem yang masih berlaku hingga 27 Januari 2026, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi demi keselamatan warga.

Legislator dari daerah pemilihan NTB II (Pulau Lombok) itu menegaskan bahwa penanganan bencana hidrometeorologi membutuhkan sinergi erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dengan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama.

“Saya turut prihatin atas musibah yang menimpa warga di Lombok Barat akibat banjir, serta warga di Mataram dan Sumbawa Barat yang terdampak angin kencang. Dalam kondisi seperti ini, kolaborasi menjadi kunci. Saya mendorong kementerian dan lembaga mitra Komisi V, seperti Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, BMKG, dan Basarnas, untuk terus mendampingi pemerintah daerah dalam melayani dan melindungi masyarakat,” kata Abdul Hadi di Jakarta, Kamis (22/1/2026).

Abdul Hadi menyoroti kondisi di lapangan, di antaranya genangan banjir di wilayah Sekotong dan Labuapi, serta pohon tumbang di sejumlah titik di Kota Mataram. Menurut dia, penanganan harus dilakukan cepat dengan pendekatan kemanusiaan.

Ia berharap Kementerian PUPR bersama dinas teknis daerah segera memastikan fungsi drainase dan saluran air berjalan optimal agar genangan cepat surut. Sementara itu, kehadiran Basarnas dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di titik-titik rawan dinilai penting untuk memberikan rasa aman bagi warga.

Berdasarkan informasi BMKG, potensi hujan lebat dan angin kencang diperkirakan masih akan terjadi di hampir seluruh wilayah NTB. Periode 20–25 Januari 2026 disebut sebagai masa kewaspadaan menyeluruh, mencakup Kota Mataram, Lombok Utara, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, serta wilayah Pulau Sumbawa. Adapun hingga 26–27 Januari 2026, kewaspadaan difokuskan pada Lombok Tengah, Lombok Timur, dan wilayah timur Pulau Sumbawa.

Abdul Hadi mengimbau masyarakat untuk sementara menghindari aktivitas di pesisir selatan NTB karena potensi gelombang tinggi. Ia juga meminta nelayan menunda melaut demi keselamatan serta mengajak warga menertibkan lingkungan dari potensi bahaya seperti pohon rapuh dan baliho yang rawan roboh.

“Kesiapsiagaan dan mitigasi harus dimaksimalkan. Informasi resmi BMKG perlu terus dipantau agar risiko dapat ditekan,” ujarnya.

Menutup pernyataannya, Abdul Hadi mengajak masyarakat untuk berdoa agar kondisi cuaca segera membaik dan warga NTB terhindar dari marabahaya

Pemprov NTB Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Provinsi Tahun Anggaran 2026

Mataram (globalfmlombok.com)-

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyelaraskan program prioritas nasional dengan program prioritas provinsi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.

Sinkronisasi ini diarahkan untuk melanjutkan pengembangan infrastruktur, meningkatkan kualitas lapangan kerja, mendorong kewirausahaan, serta memperkuat industri kreatif dan agromaritim berbasis koperasi.

Sejumlah program strategis disiapkan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pelaksana dengan alokasi anggaran yang tersebar di berbagai sektor. Di bidang ketenagakerjaan, Pemprov NTB mengalokasikan anggaran sebesar Rp 700,01 juta untuk Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja yang dilaksanakan melalui Balai Latihan Kerja (Skill Center). Program ini ditujukan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja agar mampu bersaing di pasar kerja dan menjawab kebutuhan industri.

Selain itu, dukungan terhadap tata kelola pemerintahan juga diberikan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang dikelola Balai Latihan Kerja (Skill Center) dengan alokasi anggaran Rp 103,67 juta.

Pada sektor infrastruktur, perhatian besar diarahkan pada Program Penyelenggaraan Jalan yang dilaksanakan oleh Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Pulau Sumbawa. Untuk program ini, Pemprov NTB mengalokasikan anggaran sebesar Rp 4,18 miliar. Anggaran tersebut diharapkan mampu meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Sementara itu, penguatan ekonomi kerakyatan dilakukan melalui Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian yang dikelola Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 176,99 juta dan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia koperasi agar lebih profesional dan berdaya saing.

Di bidang perlindungan tenaga kerja, Pemprov NTB juga mengalokasikan anggaran Rp 251,18 juta untuk Program Pengawasan Ketenagakerjaan melalui Balai Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pulau Lombok. Program ini bertujuan memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi ketenagakerjaan sekaligus meningkatkan keselamatan kerja.

Keseluruhan program tersebut merupakan bagian dari upaya Pemprov NTB untuk memastikan pembangunan daerah berjalan searah dengan prioritas pembangunan nasional, sekaligus menjawab kebutuhan riil masyarakat melalui peningkatan infrastruktur, kualitas tenaga kerja, dan penguatan ekonomi berbasis koperasi.(ris/r)

Polisi Tangkap Terduga Pelaku Pemerkosaan Pelajar di Lombok Timur

Selong (globalfmlombok.com) – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lombok Timur menangkap seorang warga Kecamatan Suralaga berinisial E yang diduga melakukan tindak pidana kekerasan seksual dan perampokan terhadap seorang pelajar perempuan berusia 17 tahun asal Kecamatan Sembalun.

Terduga pelaku ditangkap kurang dari 1×24 jam setelah laporan diterima polisi dari pihak keluarga korban. Saat ini, E telah diamankan di Mapolres Lombok Timur untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Kepala Satreskrim Polres Lombok Timur, Iptu Arie Kusnandar, Kamis (22/1/2026), menjelaskan peristiwa itu bermula pada Rabu (21/1/2026) pagi. Korban bersama seorang temannya awalnya pergi ke Taman Selong dan berencana melanjutkan perjalanan ke Pantai Labuhan Haji.

“Di taman tersebut, korban bertemu dengan terduga pelaku. Selanjutnya, korban dan terlapor berangkat bersama menuju Pantai Labuhan Haji,” ujar Arie.

Dalam perjalanan, korban terpisah dari temannya. Setibanya di lokasi, terduga pelaku membawa korban ke area yang sepi dan masuk ke kawasan semak-semak. Di lokasi tersebut, korban diduga mengalami kekerasan seksual setelah diancam menggunakan senjata tajam.

Tidak berhenti di situ, terduga pelaku juga diduga merampas harta benda milik korban berupa perhiasan anting-anting serta sejumlah uang.

Mendapat laporan dari keluarga korban yang diwakili ayah korban, tim Satreskrim Polres Lombok Timur langsung melakukan penyelidikan. Berdasarkan hasil penelusuran, polisi berhasil menangkap E di kediamannya di Kecamatan Suralaga. Sejumlah barang bukti turut diamankan.

“Terduga pelaku saat ini telah kami amankan dan proses penyidikan masih terus berlangsung,” kata Arie.

Atas perbuatannya, E dijerat pasal berlapis, yakni tindak pidana kekerasan seksual disertai ancaman kekerasan serta pencurian dengan kekerasan, dengan ancaman hukuman berat. Polisi mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan segera melapor apabila mengetahui atau mengalami tindak kejahatan. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Polisi Tangkap Warga Terduga Pemerkosa Pelajar “