Beranda blog Halaman 207

Pasar Sekotong Terendam Banjir, Pedagang Berjualan di Jalan Raya

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Pasar Sekotong terendam banjir pada Rabu (21/1/2026) pagi akibat tingginya curah hujan yang mengguyur wilayah tersebut sejak Selasa (20/1/2026) malam. Akibat banjir, aktivitas jual beli di pasar lumpuh dan para pedagang terpaksa memindahkan lapak mereka ke simpang tiga Sekotong yang kemudian berubah menjadi pasar dadakan.

Kepala Desa Sekotong Tengah, M Burham, mengatakan genangan banjir tidak hanya merendam area pasar, tetapi juga menutup akses jalan menuju Pasar Sekotong. Kondisi tersebut diperparah dengan kerusakan jalan kabupaten yang membuat warga kesulitan melintas.
“Curah hujan tinggi sejak malam menyebabkan pasar dan jalan terendam. Akibatnya pedagang tidak bisa berjualan di pasar dan terpaksa jualan di setampelat atau simpang tiga,” ujar Burham.

Menurut Burham, hampir seluruh dusun di wilayah bagian bawah Desa Sekotong Tengah tergenang banjir. Ia menyebut daerah tersebut memang kerap menjadi langganan banjir setiap musim hujan. Karena itu, ia berharap pemerintah dapat segera melakukan penanganan jangka panjang.
“Kami sangat membutuhkan pembangunan beronjong dan normalisasi sungai sebagai solusi,” katanya.

Hal senada disampaikan Kasi Trantib Kecamatan Sekotong, Saidi. Ia menjelaskan banjir sudah menggenangi akses jalan dan Pasar Sekotong sejak malam hari hingga Rabu pagi, sehingga pedagang tidak dapat beraktivitas seperti biasa.
“Pedagang yang sudah terlanjur membawa barang dagangan akhirnya berjualan sementara di simpang tiga Sekotong,” ujarnya.

Para pedagang tampak menggelar dagangan di sepanjang trotoar dan bahu jalan sejak pagi hari. Namun, aktivitas tersebut tidak berlangsung lama. Sekitar pukul 10.00 hingga 11.00 Wita, para pedagang mulai membubarkan diri seiring kondisi lalu lintas yang semakin padat.

Pihak Kecamatan Sekotong, kata Saidi, telah berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk penanganan bencana di wilayah tersebut. Pasalnya, selain banjir yang masih berpotensi terjadi susulan, beberapa akses jalan dilaporkan mengalami retak.
“Di beberapa wilayah juga terjadi angin puting beliung yang mengakibatkan rumah warga rusak,” katanya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Pasar Sekotong Terendam Banjir, Para Pedagang Tepaksa Pindah Berjualan di Jalan Raya “

Angin Puting Beliung Terjang Lombok Barat, Belasan Rumah Rusak dan Satu Warga Luka

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Angin puting beliung menerjang sejumlah wilayah di Kabupaten Lombok Barat, Selasa sore (20/1/2026) sekitar pukul 16.30 Wita. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun, belasan rumah warga dilaporkan rusak, terutama pada bagian atap. Satu orang warga mengalami luka-luka.

Wilayah terdampak meliputi Desa Buwun Mas, Desa Sekotong Barat, serta Kecamatan Lembar. Pemerintah desa setempat telah berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk penanganan warga terdampak.

Kepala Desa Buwun Mas, Rochidi, mengatakan hujan deras yang disertai angin kencang mengakibatkan kerusakan pada rumah warga di Dusun Sepi. Mayoritas kerusakan terjadi pada bagian atap rumah yang diterbangkan angin.
“Sejauh ini ada 10 unit rumah yang masuk laporan. Rata-rata kerusakan pada atap rumah warga,” kata Rochidi saat dikonfirmasi, Selasa.

Angin puting beliung juga melanda Dusun Gunung Ketapang, Desa Sekotong Barat. Kepala Desa Sekotong Barat, H Saharudin, menyebutkan dua rumah dan satu kios milik warga mengalami kerusakan. Selain itu, satu orang warga dilaporkan mengalami luka-luka.
“Dua rumah, satu kios rusak, dan satu warga luka-luka. Kerusakan rumah umumnya pada bagian atap,” ujarnya.

Warga terdampak di dusun tersebut antara lain Dahmur dan Sabariah yang rumahnya rusak, Sarpiah yang kiosnya mengalami kerusakan, serta Sawiyah yang mengalami luka-luka akibat kejadian itu.

Selain angin puting beliung, Desa Sekotong Barat juga dilanda banjir. Banjir terjadi sejak Senin (19/1/2026) malam hingga Selasa pagi dan merendam sekitar 50 rumah warga di Dusun Pandanan Bersemi.
“Kami bersama warga sudah melakukan gotong royong untuk mengurangi genangan. Kejadian ini juga sudah kami laporkan ke kecamatan dan Pemkab untuk penanganan lebih lanjut,” kata Saharudin.

Camat Sekotong, Andi Purnawan, membenarkan adanya dua dusun yang terdampak angin puting beliung, yakni Dusun Sepi di Desa Buwun Mas dan Dusun Gunung Ketapang di Desa Sekotong Barat.
“Kami sudah berkoordinasi dan melaporkan kejadian ini ke OPD terkait untuk penanganan,” ujarnya.

Selain di wilayah Sekotong, angin puting beliung juga dilaporkan melanda Dusun Batu Samban, Kecamatan Lembar. Sejumlah rumah warga di wilayah tersebut mengalami kerusakan akibat terjangan angin kencang. (*)

 

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Diterjang Angin Puting Beliung, Belasan Rumah Warga di Lobar Rusak dan Satu Orang Luka “

Empat Tiang Listrik Roboh di Kuta Lombok Tengah, PLN Pulihkan Jaringan dalam Hitungan Jam

Praya (globalfmlombok.com)-

PT PLN (Persero) bergerak cepat menangani gangguan jaringan listrik akibat pohon tumbang yang menimpa jaringan distribusi hingga menyebabkan empat tiang listrik roboh di Dusun Lenser, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Senin malam (20/1/2026).

Begitu menerima laporan kejadian, PLN segera mengerahkan tim gabungan dari Unit Layanan Pelanggan (ULP) Praya dan UP3 Selaparang ke lokasi untuk melakukan penanganan awal. Langkah ini dilakukan guna memastikan keamanan area sekaligus mencegah meluasnya gangguan kelistrikan.

Sebanyak 30 personel PLN diterjunkan untuk membersihkan material pohon tumbang, mengamankan lokasi, serta melakukan perbaikan jaringan distribusi yang terdampak. Seluruh proses penanganan dilakukan secara terkoordinasi dengan mengedepankan standar keselamatan kerja.

General Manager PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat, Sri Heny Purwanti, mengatakan bahwa kesiapsiagaan dan respons cepat menjadi kunci dalam menjaga keandalan pasokan listrik kepada masyarakat.

“Begitu menerima laporan, tim kami langsung bergerak ke lokasi dengan prioritas utama pada aspek keselamatan petugas dan masyarakat, serta keandalan sistem kelistrikan,” ujar Sri Heny.

Ia menjelaskan, kerusakan utama berupa robohnya empat tiang listrik berhasil ditangani melalui pekerjaan teknis intensif yang dilakukan sepanjang malam. Selama proses perbaikan berlangsung, PLN memastikan tidak ada pelanggan yang mengalami pemadaman listrik.

“Proses penormalan jaringan kelistrikan berhasil diselesaikan sepenuhnya pada Selasa pagi (21/1/2026) sekitar pukul 06.15 Wita, setelah seluruh tahapan pengecekan dan pengujian teknis rampung dilakukan,” kata Sri Heny.

PLN juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat atas dukungan dan pengertian selama proses penanganan gangguan jaringan tersebut. Menurut Sri Heny, dukungan masyarakat menjadi motivasi bagi PLN untuk terus menjaga keandalan pasokan listrik, terutama di tengah potensi cuaca ekstrem.(ris/r)

Pemprov NTB Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Provinsi Tahun Anggaran 2026

Mataram (globalfmlombok.com)-

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyelaraskan program prioritas pembangunan daerah dengan program prioritas nasional dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Salah satu fokus utama sinkronisasi tersebut adalah melanjutkan hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam (SDA) guna meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Berdasarkan dokumen Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Provinsi NTB Tahun Anggaran 2026, sejumlah program strategis dialokasikan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, dengan total anggaran ratusan juta rupiah.

Pada sektor infrastruktur dasar, Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) yang dilaksanakan oleh Balai Bina Jasa Konstruksi dan Pengujian Material memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp48,71 juta. Selain itu, Program Penyelenggaraan Jalan pada unit kerja yang sama dialokasikan sebesar Rp50,44 juta, yang seluruhnya masuk dalam belanja operasi.

Di sektor penunjang industri, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang dikelola Balai Kemasan, Promosi, dan Pemasaran Produk Daerah mendapat alokasi cukup signifikan, yakni Rp412 juta. Program ini diharapkan memperkuat dukungan kelembagaan dan layanan bagi pengembangan industri berbasis potensi lokal.

Sementara itu, Program Perencanaan dan Pembangunan Industri pada balai yang sama memperoleh total anggaran Rp195,5 juta, yang terdiri atas belanja operasi sebesar Rp82,5 juta dan belanja modal Rp113 juta. Program ini diarahkan untuk memperkuat fondasi perencanaan industrialisasi daerah, sejalan dengan agenda hilirisasi nasional.

Di sektor kelautan, Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan NTB dialokasikan anggaran Rp200 juta. Program ini ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah produk perikanan melalui pengolahan dan akses pasar yang lebih luas.

Adapun pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB, Program Pengendalian Izin Usaha Industri mendapat alokasi anggaran Rp150 juta. Program ini dinilai penting untuk menciptakan iklim usaha industri yang tertib dan berkelanjutan. Sementara Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional belum memperoleh alokasi anggaran pada rancangan APBD 2026.

Pemerintah Provinsi NTB menegaskan, sinkronisasi program ini merupakan bagian dari upaya memastikan arah pembangunan daerah sejalan dengan kebijakan nasional, khususnya dalam memperkuat struktur ekonomi melalui hilirisasi dan industrialisasi berbasis SDA unggulan daerah.(ris/r)

Uji Coba Lima Hari Sekolah di Madrasah Mataram Berjalan, Respons Dinilai Positif

Mataram (globalfmlombok.com) – Penerapan uji coba Program Lima Hari Sekolah (PLHS) di lingkungan madrasah di Kota Mataram masih berjalan sesuai jadwal. Hasil dari uji coba tersebut akan menjadi dasar evaluasi sebelum kebijakan PLHS ditetapkan secara permanen oleh Pemerintah Kota Mataram.

Ketua Kelompok Kerja Madrasah (KKM) MTs Kota Mataram, H. Moh. Sahaluddin, Selasa (20/1/2026), mengatakan uji coba PLHS penting dilakukan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi penerapan sistem lima hari sekolah atau full day school di madrasah.

“Tujuan uji coba ini untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dan efisiensi penerapan full day school di madrasah,” ujarnya.

Berdasarkan pemantauan selama uji coba berlangsung, Sahaluddin menyebut respons masyarakat madrasah terhadap skema PLHS cukup positif. Mayoritas madrasah tsanawiyah (MTs) di Kota Mataram, kata dia, mendukung penerapan sistem tersebut.

“Sebagian besar teman-teman di MTs merespons positif dan setuju dengan skema PLHS,” tuturnya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa hasil uji coba tersebut tetap akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah sebelum mengambil keputusan final terkait penerapan PLHS secara permanen.

“Seperti apa hasil evaluasinya, seberapa efektif dan efisiennya, nanti penentu akhirnya tetap di Pemerintah,” jelasnya.

PLHS sendiri telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2017, dengan ketentuan proses pembelajaran berlangsung selama lima hari, Senin hingga Jumat, dengan durasi belajar delapan jam per hari.

Menurut Sahaluddin, skema lima hari sekolah ini dinilai selaras dengan pola kerja orang tua yang umumnya bekerja lima hari dalam sepekan. Selain itu, sistem ini juga dinilai mempermudah pengaturan waktu antar-jemput siswa.

“Jadwalnya sejalan dengan orang tua yang bekerja di kantor. Berangkat bisa bersamaan, begitu juga saat pulang kerja sekaligus menjemput anak,” terangnya.

Selain itu, PLHS dinilai memberi manfaat tambahan berupa waktu istirahat siswa yang lebih panjang. Meski jam belajar harian lebih lama, siswa memiliki waktu libur yang lebih optimal pada Sabtu dan Minggu untuk berkualitas bersama keluarga.

“Quality time bersama keluarga bisa lebih maksimal. Bagi guru juga ada ruang waktu untuk mempersiapkan materi pembelajaran di hari Senin,” katanya.

Dalam pelaksanaan uji coba PLHS, sejumlah program rutin sekolah juga disesuaikan, termasuk pendistribusian Makan Bergizi Gratis (MBG). Sahaluddin yang juga Kepala MTs Negeri 1 Mataram menjelaskan, jadwal MBG kini dialihkan dari pagi hari ke siang hari.

“Idealnya pendistribusian MBG dilakukan setelah zuhur, supaya menjadi bekal energi siswa untuk melanjutkan kegiatan belajar sampai pulang sekolah,” pungkasnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Uji Coba Lima Hari Sekolah di Madrasah Mataram Berjalan, Respons Dinilai Positif “

Strategi Tangani Sampah, Kelurahan Dasan Geres Libatkan Pemuda Hasilkan Cuan

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Kelurahan Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, menerapkan strategi penanganan sampah berbasis rumah tangga dengan mengandalkan pemilahan sampah dan pengolahan menjadi kompos. Program ini dirintis dengan melibatkan peran aktif pemuda setempat sebagai penggerak utama pengelolaan sampah di lingkungan.

Lurah Dasan Geres, Umar Syarapudin, mengatakan langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas surat edaran dan instruksi Bupati Lombok Barat terkait kewajiban pemilahan sampah dari sumbernya, yakni rumah tangga. Untuk mendukung kebijakan tersebut, pihak kelurahan menganggarkan pengadaan alat komposter di setiap lingkungan.

“Tahun ini kami anggarkan pengadaan 30 unit alat komposter. Setiap lingkungan mendapatkan dua alat, sehingga sampah organik dari rumah tangga bisa langsung diolah,” ujarnya.

Menurut Umar, warga saat ini sudah mulai memilah sampah plastik dan sampah organik dari rumah. Sampah organik tersebut kemudian diolah menggunakan komposter yang tersedia di masing-masing lingkungan. Dari proses pengolahan tersebut dihasilkan dua jenis pupuk, yakni pupuk padat dan pupuk cair.

“Pupuk ini bisa dimanfaatkan untuk tanaman dan hortikultura di lingkungan. Sekarang warga sudah mulai menanam menggunakan polybag, dan kami dukung dengan komposter,” jelasnya.

Selain penyediaan alat, Kelurahan Dasan Geres juga membentuk tim pengelola sampah yang diberi nama “Jabat Sampah” di tiap lingkungan. Tim ini bertugas mengambil sampah dari rumah tangga dan memastikan sampah yang masuk ke komposter sudah dalam kondisi terpilah.

“Tim Jabat Sampah sudah berjalan di lima lingkungan dari total 10 lingkungan yang ada. Dengan adanya komposter, pengelolaan sampah jadi lebih terarah karena yang masuk memang sampah organik,” imbuh Umar.

Ia menambahkan, sosialisasi pengolahan sampah menjadi pupuk telah dilakukan sejak tahun lalu, khususnya kepada para pemuda. Dari pengolahan tersebut, pemuda setempat bahkan mulai mendapatkan nilai ekonomi tambahan.

“Pupuk yang dihasilkan sudah mulai dijual. Selain itu, kotoran ternak yang dulu dibuang ke sungai atau kebun sekarang dikelola. Pesanan limbah kandang mentah sudah mencapai 500 karung,” ungkapnya.

Limbah kandang tersebut dijual dengan harga Rp25 ribu per karung berisi 25 kilogram. Pembelinya berasal dari pengusaha bunga, pecinta tanaman hias, dan masyarakat umum. Saat ini, pengelolaan sampah dan pupuk di Kelurahan Dasan Geres melibatkan belasan pemuda setempat.

“Ini tidak hanya membantu mengurangi sampah, tapi juga membuka peluang ekonomi bagi pemuda,” pungkas Umar. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Strategi Tangani Sampah, Kelurahan Dasan Geres Libatkan Pemuda Tangani Sampah Hasilkan Cuan “

Diterjang Puting Beliung, Empat Rumah Warga Desa Manemeng Rusak

TALIWANG, (globalfmlombok.com) – Hujan disertai angin puting beliung menerjang Desa Manemeng, Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Selasa (20/1/2026) siang. Akibat peristiwa tersebut, empat rumah warga dilaporkan mengalami kerusakan dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda.

Kepala Desa Manemeng, Jayadi, menjelaskan bahwa mayoritas kerusakan terjadi pada bagian atap rumah. Dari empat rumah terdampak, satu rumah mengalami kerusakan parah setelah seluruh atap hingga plafon terlepas dari konstruksi bangunan utama.

“Kalau tiga rumah lainnya hanya rusak di beberapa bagian atap. Yang paling parah rumah milik Pak Abdul Azis, karena atapnya hilang sama sekali,” ujar Jayadi.

Ia menuturkan, angin puting beliung datang secara tiba-tiba sekitar pukul 13.45 Wita. Hujan deras disertai tiupan angin kencang hanya berlangsung singkat, namun daya rusaknya cukup besar hingga membuat atap rumah beterbangan.

“Hujan dan anginnya tidak lama, tapi sangat kuat. Seketika atap rumah warga berhamburan,” jelasnya.

Pasca-kejadian, warga bersama pemilik rumah langsung bergotong royong melakukan pembersihan dan perbaikan darurat. Untuk rumah dengan kerusakan ringan, perbaikan dilakukan menggunakan material yang masih bisa dimanfaatkan. Sementara rumah yang mengalami kerusakan berat belum dapat ditempati, sehingga pemiliknya terpaksa mengungsi sementara ke rumah keluarga.

“Yang rusak berat belum bisa ditempati. Satu warga mengungsi, sementara yang rusak ringan sudah mulai diperbaiki,” kata Jayadi.

Peristiwa tersebut telah dilaporkan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) KSB. Tim BPBD pun langsung turun ke lokasi untuk melakukan pendataan kerusakan serta membantu warga membersihkan sisa material bangunan.

“Alhamdulillah respons BPBD cepat. Mereka sudah di lokasi mendata dan memberikan bantuan kepada warga kami,” ujarnya.

Jayadi berharap adanya bantuan lanjutan dari pemerintah daerah, khususnya untuk perbaikan rumah warga yang mengalami kerusakan berat. “Kami berharap ada bantuan perbaikan rumah agar bisa meringankan beban warga yang terdampak,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD KSB melalui Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik (Darlog), Amrullah, mengatakan pihaknya masih melakukan pendataan di lapangan untuk memastikan tingkat kerugian yang dialami warga.

“Kami masih di lokasi untuk pendataan,” singkatnya.

Amrullah memastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Meski demikian, BPBD tetap menyalurkan bantuan logistik untuk membantu warga selama proses perbaikan rumah berlangsung.

“Kami juga membawa bantuan logistik untuk meringankan beban warga yang terdampak,” katanya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Diterjang Puting Beliung, Empat Rumah Warga Manemeng Rusak “

Kuota Haji NTB 2026 Bertambah Jadi 5.798 Jemaah

0

Mataram (globalfmlombok.com) – Kuota haji Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk musim haji 2026 mengalami peningkatan signifikan. Tahun ini, NTB memperoleh kuota sebanyak 5.798 jemaah, bertambah 1.299 jemaah dibandingkan kuota tahun sebelumnya yang berjumlah 4.499 jemaah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah NTB, L. Muhammad Amin, mengatakan penambahan kuota tersebut menjadi kabar baik bagi masyarakat NTB yang selama ini menanti kesempatan menunaikan ibadah haji.

“Alhamdulillah, kuota haji NTB tahun 2026 ini lumayan bagus naiknya. Kuota NTB menjadi 5.798, naik dari sebelumnya 4.499 atau bertambah 1.299 jemaah,” ujar Amin, Selasa (20/1/2026).

Seiring bertambahnya kuota, jumlah kelompok terbang (kloter) asal NTB juga meningkat. Jika pada musim haji sebelumnya NTB memberangkatkan 12 kloter, tahun ini bertambah menjadi 15 kloter.

“Tambahan 1.299 jemaah ini setara dengan penambahan tiga kloter. Jadi, NTB dari 12 kloter kini menjadi 15 kloter,” jelasnya.

Amin menegaskan, meskipun Kementerian Haji dan Umrah masih berada dalam masa transisi pascapemisahan kelembagaan, pihaknya memastikan seluruh persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2026 tetap berjalan sesuai rencana dan jadwal yang telah ditetapkan.

“Dalam masa transisi ini, kami tetap berproses dan berupaya semaksimal mungkin agar penyelenggaraan haji tahun 2026 berjalan sukses,” katanya.

NTB dijadwalkan masuk dalam gelombang pertama keberangkatan jemaah haji. Jemaah asal NTB direncanakan mulai masuk Asrama Haji pada 21 Mei dan diberangkatkan ke Tanah Suci pada 22 Mei 2026.

“Semua tahapan persiapan berjalan sesuai timeline. Insyaallah aman dan lancar,” ujar Amin.

Terkait pelayanan, Amin menyampaikan bahwa perhatian khusus akan diberikan kepada jemaah lanjut usia (lansia). Dari total kuota 5.798 jemaah, tercatat sebanyak 290 jemaah masuk kategori lansia, selain 14 pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) serta 31 Petugas Haji Daerah (PHD).

“Pelayanan kepada jemaah lansia menjadi penekanan utama. Mereka akan mendapatkan pelayanan ekstra,” tegasnya.

Ia juga menegaskan bahwa penetapan jemaah haji sepenuhnya mengacu pada data Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat), termasuk rekomendasi kelayakan kesehatan dari tim medis.

“Kami menerima rekomendasi dari tim kesehatan yang melakukan pemeriksaan. Selanjutnya dibahas secara berjenjang untuk penetapan kebijakan,” jelasnya.

Sementara itu, terkait pembagian kuota haji untuk masing-masing kabupaten dan kota di NTB, Amin menyebutkan bahwa rincian alokasi kuota akan segera disampaikan secara resmi kepada pemerintah daerah.

“Nanti pembagian kuota per kabupaten dan kota akan kami kirimkan secara resmi,” katanya.

Dengan bertambahnya kuota haji tahun ini, diharapkan antrean jemaah haji asal NTB dapat semakin terurai dan kualitas pelayanan kepada jemaah terus meningkat. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” 2026, Kuota Haji NTB Bertambah Jadi 5.798 Jemaah “

Komisi I DPRD Kota Mataram Sidak OPD, Soroti Keterbatasan Fasilitas Dukcapil

Mataram (globalfmlombok.com) – Komisi I DPRD Kota Mataram melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Mataram, Selasa (20/1/2026). Sedikitnya empat OPD menjadi sasaran sidak, yakni Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta Mall Pelayanan Publik (MPP) di Mataram Mall.

Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram, I Wayan Wardana, SH., mengatakan sidak dilakukan untuk melihat langsung kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Dari hasil peninjauan, ia menilai pelayanan administrasi kependudukan di Dukcapil secara umum sudah berjalan dengan baik.

Menurutnya, dari sisi sistem, proses pelayanan mulai dari pendaftaran hingga penyelesaian administrasi dinilai cukup cepat dan tidak dipungut biaya. Hal ini menunjukkan kinerja pelayanan Dukcapil sudah berada di jalur yang tepat.

Meski demikian, Komisi I menemukan sejumlah kendala yang dinilai dapat memengaruhi kenyamanan masyarakat. Salah satunya adalah keterbatasan sarana dan prasarana kantor Dukcapil yang dianggap belum mendukung optimalisasi pelayanan.

“Kantornya terlalu sempit untuk pelayanan umum yang setiap hari. Ini bukan pelayanan temporer, tapi pelayanan rutin yang setiap waktu didatangi masyarakat,” ujar Wardana.

Keterbatasan ruang pelayanan tersebut, kata dia, berdampak langsung pada kenyamanan warga yang datang mengurus administrasi kependudukan. Selain itu, fasilitas pendukung di lingkungan kantor juga dinilai masih kurang memadai.

Komisi I menyoroti minimnya area teduh atau pohon pelindung bagi masyarakat yang menunggu di luar ruangan, serta kondisi toilet yang dinilai perlu mendapat perhatian serius dari sisi kebersihan.

“Tidak ada pohon pelindung, masyarakat menunggu di luar dalam kondisi panas. Toiletnya juga perlu diperhatikan kebersihannya. Hal-hal seperti ini memang bukan tugas pokok pelayanan, tapi sangat berpengaruh terhadap kenyamanan bersama,” tambahnya.

Atas kondisi tersebut, Komisi I DPRD Kota Mataram mendorong pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan dalam rangka memperbaiki atau menata ulang fasilitas kantor Dukcapil. Beberapa opsi yang disarankan antara lain penukaran gedung dengan kantor lain yang memiliki ruang lebih luas, pemisahan unit pelayanan, atau renovasi untuk memperluas area pelayanan.

Namun demikian, Komisi I juga menyadari adanya keterbatasan lahan di lokasi kantor Dukcapil saat ini, termasuk persoalan parkir jika dilakukan perluasan bangunan. Karena itu, opsi pembangunan kantor baru atau penataan ulang aset daerah perlu dikaji secara matang agar tidak menimbulkan permasalahan baru.

Komisi I berharap pemerintah daerah memberikan perhatian serius terhadap persoalan sarana dan prasarana pelayanan publik tersebut. Dengan dukungan fasilitas yang memadai, pelayanan administrasi kependudukan di Kota Mataram diharapkan tidak hanya cepat dan gratis, tetapi juga nyaman bagi masyarakat.

“Pelayanannya sudah optimal, tinggal didukung fasilitas yang layak. Kalau kantor lebih luas dan nyaman, masyarakat tentu akan lebih senang datang dan mengurus administrasi,” pungkas Wardana. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Sidak Sejumlah OPD, Komisi I DPRD Mataram Soroti Keterbatasan Kantor Dukcapil “

Komisi IV DPRD NTB Bantah Terima Aliran Dana Proyek PJU Rp17,8 Miliar

0

MATARAM (globalfmlombok.com) – Komisi IV DPRD NTB yang membidangi infrastruktur, fisik, dan pembangunan mengaku risih atas tudingan yang menyebut anggota dewan diduga ikut menikmati aliran dana proyek pemasangan penerangan jalan umum (PJU) di 447 titik yang tersebar di Pulau Lombok dan Sumbawa dengan nilai anggaran mencapai Rp17,8 miliar.

Anggota Komisi IV DPRD NTB, Abdul Rahim, menegaskan dirinya sama sekali tidak mengetahui progres fisik proyek PJU tersebut. Proyek bernilai belasan miliar rupiah itu disebut bersumber dari pergeseran anggaran melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 6 dalam APBD NTB 2025.

“Jujur, saya risih atas adanya ciutan di salah satu grup WhatsApp yang menyebut anggota Komisi IV DPRD NTB memperoleh bagian dari dana proyek PJU di 447 titik tersebut. Padahal, kami sama sekali tidak tahu soal proyek ini,” tegas Abdul Rahim, Selasa (20/1/2026).

Politisi PDI Perjuangan yang akrab disapa Bram itu mengatakan perlu meluruskan informasi yang beredar agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran dan fitnah. Menurutnya, hingga saat ini Komisi IV bahkan tidak mengetahui capaian progres fisik maupun lokasi penempatan titik-titik PJU dari proyek tersebut.

“Bagaimana mungkin kami disebut menerima aliran dana, sementara progres fisik dan lokasi penempatan PJU saja kami tidak tahu?” ujarnya.

Untuk memperjelas persoalan tersebut, Bram memastikan Komisi IV DPRD NTB akan segera memanggil jajaran Dinas Perhubungan (Dishub) NTB. Langkah itu dilakukan agar isu yang berkembang tidak semakin liar, terlebih muncul dugaan adanya oknum pejabat teras ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB yang disebut ikut mengatur mekanisme lelang hingga penunjukan pemenang proyek.

“Secepatnya kami akan memanggil Dishub NTB agar persoalan ini terang-benderang dan tidak berujung fitnah. Apalagi kondisi Gedung DPRD saat ini juga sedang tidak baik-baik saja,” katanya.

Sikap serupa disampaikan Anggota Komisi IV DPRD NTB lainnya, Roi Lasmana. Politisi PKB tersebut mendukung penuh langkah pimpinan Komisi IV untuk menjadwalkan pemanggilan Dishub NTB guna meminta penjelasan terkait proyek PJU tersebut.

“Saya juga termasuk anggota Komisi IV yang tidak tahu menahu soal proyek PJU di 447 titik ini. Agar tidak berlarut-larut, saya mendukung Dishub NTB dipanggil untuk menjelaskan asal muasal proyek ini,” tegas Roi.

Komisi IV berharap, klarifikasi dari Dishub NTB dapat menghentikan spekulasi yang berkembang di publik sekaligus menjaga marwah lembaga DPRD dari tudingan yang tidak berdasar. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Anggota Komisi IV DPRD NTB Bantah Dugaan Terima Aliran Dana Proyek PJU Rp17,8 Miliar “