Beranda blog Halaman 206

Banjir Rob Terjang Pesisir Ampenan, 18 Rumah Warga Rusak Berat

globalfmlombok.com
-
0
Banjir Rob Terjang Pesisir Ampenan, 18 Rumah Warga Rusak Berat

Mataram (suarantb.com) – Gelombang pasang laut yang memicu banjir rob disertai abrasi menerjang kawasan pesisir Lingkungan Bugis, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Rabu malam (21/1/2026). Akibat kejadian tersebut, sedikitnya 18 unit rumah warga mengalami kerusakan berat dan dinyatakan tidak layak huni.

Banjir rob mulai terjadi sejak menjelang waktu Isya, sekitar pukul 19.30 Wita, dan mencapai puncaknya pada pukul 23.00 Wita. Air laut meluap ke permukiman warga dengan disertai hempasan ombak yang merusak bangunan rumah serta sejumlah fasilitas di sekitar pesisir.

Pelaksana Tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram, Ahmad Muzaki, mengatakan berdasarkan hasil asesmen di lapangan terdapat sekitar 25 kepala keluarga (KK) atau sekitar 100 jiwa yang terdampak.

“Dari 25 KK yang terdampak, sebanyak 18 rumah mengalami kerusakan berat dan tidak dapat ditempati,” ujar Muzaki, Kamis (22/1/2026).

Saat ini, warga yang rumahnya rusak parah terpaksa mengungsi ke masjid dan rumah kerabat terdekat. BPBD Kota Mataram juga telah mendirikan dua unit tenda komando berukuran besar di Lingkungan Bintaro Jaya sebagai lokasi evakuasi sementara bagi warga terdampak.

Selain menyediakan tempat pengungsian, BPBD bersama Dinas Sosial Kota Mataram menyiapkan dapur umum di Lingkungan Kampung Bugis untuk memenuhi kebutuhan logistik pengungsi. Posko bantuan juga didirikan guna menampung serta mendistribusikan bantuan secara terkoordinasi.

“Kami menyiapkan sekitar 100 paket logistik untuk hari ini, berupa beras, mi instan, minyak goreng, dan kebutuhan dasar lainnya,” kata Muzaki.

Untuk memastikan kondisi kesehatan warga, BPBD akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Mataram guna melakukan pemeriksaan kesehatan di lokasi pengungsian.

Terkait kondisi cuaca, Muzaki menyebut BPBD tetap siaga berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang memperkirakan potensi cuaca ekstrem berupa hujan lebat dan angin kencang hingga 26–27 Januari 2026.

“Kami terus bersiaga agar dampak bencana dapat diminimalkan,” ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Mataram Mohan Roliskana yang meninjau langsung lokasi banjir rob dan abrasi pada Kamis (22/1/2026) memastikan Pemerintah Kota Mataram telah menyiapkan langkah penanganan darurat bagi warga terdampak.

“Hari ini langsung dibangun posko darurat dan dapur umum di lokasi bencana,” kata Mohan.

Untuk penanganan jangka pendek, Pemkot Mataram bekerja sama dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara I akan memasang geobag atau bantalan pasir sebagai tanggul darurat di sejumlah titik abrasi yang dinilai cukup parah.

“Penanganan ini bersifat sementara. Saya sudah meminta BBWS membantu pemasangan tanggul darurat dan sudah disetujui,” ujar Mohan.

Ia menambahkan, pada 2026 pemerintah akan melanjutkan penguatan tanggul dengan pemasangan batu boulder di sepanjang pesisir Ampenan agar struktur penahan ombak lebih kokoh.

Selain itu, Wali Kota menginstruksikan BPBD dan Dinas Sosial untuk tetap siaga di lokasi bencana serta memastikan seluruh kebutuhan dasar warga terpenuhi. Pemerintah kota juga menyiapkan opsi hunian sementara bagi warga yang rumahnya rusak berat.

“Untuk membantu masyarakat membersihkan rumah pascabencana, saya kerahkan seluruh ASN untuk gotong royong,” pungkasnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Diterjang Banjir Rob, 18 Rumah Warga di Pesisir Ampenan Rusak Parah “

Gubernur Iqbal Pastikan Pembangunan Pulau Sumbawa Jadi Prioritas

globalfmlombok.com
-
0
Gubernur Iqbal Pastikan Pembangunan Pulau Sumbawa Jadi Prioritas

SUMBAWA BESAR, (globalfmlombok.com) — Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan Pulau Sumbawa guna meretas kesenjangan pembangunan antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa yang selama ini terjadi di berbagai sektor. Salah satu fokus utama pemerintah provinsi adalah peningkatan infrastruktur jalan.

“Pembangunan di Pulau Sumbawa jauh lebih banyak dibandingkan di tempat lain, bahkan dibandingkan dengan kampung halaman saya di Lombok Tengah. Banyak yang kita bangun di Pulau Sumbawa,” kata Gubernur Iqbal kepada wartawan di Kantor Bupati Sumbawa, Kamis (22/1/2026).

Ia mengatakan, pembangunan infrastruktur telah dimulai sejak pintu masuk Pulau Sumbawa di Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat, terutama pada sektor jalan. Perbaikan jalur dua menuju ibu kota kabupaten yang selama bertahun-tahun menjadi keluhan masyarakat kini telah rampung dan resmi digunakan.

Selain itu, perbaikan jalan di wilayah Lunyuk juga mulai dilakukan. Namun, keterbatasan anggaran membuat pemerintah belum dapat menyelesaikan seluruh segmen jalan. “Pekerjaan akan dilanjutkan pada tahun 2026,” ujarnya.

Gubernur Iqbal menyebutkan, tiga ruas jalan di Kabupaten Sumbawa yang akan ditangani melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD), yakni Tepal–Batudulang, Tepal–Baturotok, dan Lenangguar–Teladan, juga menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi NTB. Dari tiga ruas tersebut, jalan Tepal–Batudulang ditetapkan sebagai prioritas penanganan pada tahun ini.

“Alhamdulillah, tiga ruas jalan itu masuk dalam daftar IJD. Untuk tahun ini, yang ditangani lebih dulu adalah ruas Tepal–Batudulang yang selama puluhan tahun terisolasi,” kata Iqbal.

Selain itu, pemerintah provinsi juga menaruh perhatian pada ruas jalan Samota sepanjang 1,2 kilometer yang hingga kini masih terputus. Ruas jalan tersebut, termasuk jalan Simpang Jalan Negara (SJN) Moyo–Luair, telah masuk dalam rencana penyelesaian.

“Jalan-jalan yang selama ini menjadi kendala akan tetap kita selesaikan, tentu dengan memperhitungkan ketersediaan anggaran, baik dari provinsi maupun pusat,” ujarnya.

Di sektor ekonomi, Gubernur Iqbal menyebutkan penempatan proyek Integrated Poultry Industry di Balai Pembibitan dan Hijauan Makanan Ternak (BPHMT) Desa Serading, Kecamatan Moyo Hilir, sebagai bentuk keberpihakan pemerintah provinsi terhadap pembangunan Pulau Sumbawa.

“Di sektor peternakan, banyak program pusat yang kita perjuangkan agar bisa masuk ke Pulau Sumbawa. Saya sudah berjanji, Pulau Sumbawa tidak akan saya kesampingkan,” tegasnya.

Sebelumnya, pada Rabu (21/1/2026), Gubernur NTB didampingi Ketua Tim Penggerak PKK NTB Shinta Agathia Soedjoko dan rombongan melakukan kunjungan kerja ke Pulau Sumbawa dengan meninjau langsung sejumlah ruas jalan menggunakan sepeda motor trail. Kunjungan tersebut dilakukan bersama Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., dan jajaran organisasi perangkat daerah.

Rombongan menelusuri sejumlah ruas prioritas, di antaranya Jalan Lintas Moyo dan ruas Moyo–Luair pada KM 20 dan KM 21,5, serta beberapa persimpangan yang membutuhkan jembatan penghubung. Gubernur menegaskan, ruas jalan provinsi yang paling membutuhkan perbaikan akan menjadi prioritas penanganan.

Ruas-ruas tersebut dinilai penting karena selain menjadi jalur transportasi masyarakat, juga berfungsi sebagai akses utama pengangkutan hasil pertanian dan perkebunan.

Terkait upaya Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam menjaga kawasan hutan, Gubernur Iqbal menilai langkah Bupati Sumbawa sudah tepat dan tegas. Menurut dia, kerusakan hutan berpotensi memicu aliran air tak terkendali yang berdampak pada kerusakan jalan.

“Apa yang dilakukan Bupati Sumbawa sudah benar, menyelamatkan hutan. Ketika tidak ada lagi penahan air, aliran deras bisa membentuk sungai baru dan merusak jalan,” katanya.

Sementara itu, Bupati Sumbawa Syarafuddin Jarot menekankan pentingnya pembangunan saluran air di sejumlah ruas jalan untuk mencegah ambruknya badan jalan. “Hutan harus kita selamatkan dan kita jaga bersama,” ujarnya.

Kepala Desa Batu Bangka, Kecamatan Moyo Hilir, Abdul Wahab, menyampaikan harapannya agar perbaikan jalan segera direalisasikan setelah peninjauan langsung oleh Gubernur dan Bupati. “Dengan kehadiran langsung Gubernur NTB dan Bupati Sumbawa, kami yakin persoalan jalan ini segera ditangani,” katanya. (*)

 

 

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Gubernur Iqbal Jamin Pembangunan di Pulau Sumbawa Jadi Prioritas “

Pemprov NTB Tegaskan PON 2028 Tetap Digelar di NTB dan NTT

globalfmlombok.com
-
0
Pemprov NTB Tegaskan PON 2028 Tetap Digelar di NTB dan NTT

MATARAM, (globalfmlombok.com) — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan bahwa pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028 tetap digelar di Provinsi NTB dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Penegasan ini disampaikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik.

Ahsanul Khalik menyatakan hingga saat ini NTB dan NTT masih ditetapkan sebagai tuan rumah PON 2028, sesuai arahan dan persetujuan Presiden Prabowo Subianto kepada Gubernur NTB dan Gubernur NTT dalam pertemuan pada momentum peresmian Sekolah Rakyat di Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

“NTB dan NTT tetap ditetapkan sebagai tuan rumah PON XXII Tahun 2028. Tidak ada perubahan sebagaimana isu yang beredar,” ujar Ahsanul Khalik dalam siaran pers yang diterima Suara NTB, Kamis (22/1/2026).

Ia menegaskan isu mengenai pemindahan tuan rumah PON 2028 merupakan informasi yang tidak tepat. Menurutnya, yang terjadi adalah penyesuaian skema dan format pelaksanaan PON berdasarkan kesepakatan Kementerian Pemuda dan Olahraga bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Dalam skema baru tersebut, PON 2028 akan lebih difokuskan pada cabang olahraga yang masuk dalam rumpun Olimpiade. Penyesuaian ini dilakukan agar penyelenggaraan PON lebih efisien, realistis dari sisi pembiayaan, serta terukur dalam kesiapan pelaksanaan, tanpa mengubah status NTB dan NTT sebagai tuan rumah.

Ahsanul Khalik menjelaskan penyesuaian format tersebut juga sejalan dengan arah kebijakan pembangunan infrastruktur olahraga nasional. Pemerintah pusat menekankan agar penyelenggaraan PON 2028 mengoptimalkan fasilitas olahraga yang telah ada, bukan membangun venue baru yang berisiko membebani keuangan daerah dan tidak berkelanjutan setelah ajang usai.

“Pengalaman PON sebelumnya menunjukkan banyak venue yang kurang dimanfaatkan pasca-event. Karena itu, PON 2028 diarahkan pada renovasi, peningkatan kualitas, dan optimalisasi fasilitas yang sudah ada,” katanya.

Terkait informasi sejumlah cabang olahraga yang direncanakan digelar di Jakarta atau daerah lain, Ahsanul Khalik mengatakan hal tersebut merupakan bagian dari strategi efisiensi serta pemenuhan standar venue. Beberapa cabang olahraga membutuhkan fasilitas khusus dan biaya besar, seperti arena akuatik dan cabang tertentu dengan standar teknis tinggi.

Dalam kondisi tersebut, pemanfaatan venue di daerah lain yang telah memenuhi persyaratan, seperti Jakarta, Jawa Barat, atau wilayah lain, dinilai lebih efektif tanpa mengurangi substansi NTB dan NTT sebagai tuan rumah utama PON 2028.

“Prinsipnya, penyelenggaraan harus berkualitas, tepat guna, dan tidak memaksakan pembangunan baru yang tidak sejalan dengan arahan Presiden,” tegasnya.

Pemprov NTB mengajak masyarakat, media, dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menciptakan suasana kondusif dalam menyambut PON XXII 2028. Pemerintah daerah, kata dia, akan terus menyampaikan informasi resmi secara terbuka dan bertanggung jawab.

“Jika ada perkembangan kebijakan dari pemerintah pusat, Pemprov NTB bersama Pemprov NTT akan menyampaikannya secara resmi,” ujarnya.

Menurut Ahsanul Khalik, PON 2028 menjadi momentum penting untuk menggerakkan ekonomi daerah, mengembangkan sport tourism, serta melahirkan atlet-atlet berprestasi. “NTB siap menyambut PON 2028 dengan kerja nyata, kolaborasi, dan semangat kebersamaan,” pungkasnya. (*)

 

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Kepala Diskominfotik NTB Tegaskan PON 2028 Tetap Digelar di NTB dan NTT “

Pemkot Mataram Siapkan Rp 1,7 Miliar untuk Perluasan Lahan TPAR Kebon Kongok

globalfmlombok.com
-
0
Pemkot Mataram Siapkan Rp 1,7 Miliar untuk Perluasan Lahan TPAR Kebon Kongok

MATARAM, (globalfmlombok.com) — Pemerintah Kota Mataram mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,7 miliar untuk sharing pembiayaan perluasan lahan di Tempat Pemrosesan Akhir Regional (TPAR) Kebon Kongok, Kabupaten Lombok Barat. Kebijakan ini ditempuh sebagai solusi jangka menengah hingga panjang untuk menangani kondisi darurat sampah di Kota Mataram.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram, H. Nizar Denny Cahyadi, mengatakan perluasan lahan TPAR Kebon Kongok direncanakan seluas 3.200 meter persegi dengan total kebutuhan anggaran lebih dari Rp 4,2 miliar.

“Pembiayaan perluasan lahan dilakukan dengan skema sharing, yakni Pemerintah Provinsi NTB sebesar 40 persen, Pemerintah Kota Mataram 40 persen, dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat 20 persen,” kata Nizar, Kamis (22/1/2026).

Menurut dia, penambahan lahan menjadi salah satu solusi strategis dalam penanganan sampah di Kota Mataram yang saat ini telah berstatus darurat. Dengan adanya perluasan tersebut, ritase pembuangan sampah ke TPAR Kebon Kongok diharapkan dapat kembali normal.

“Saat ini ritase pembuangan hanya satu kali sehari. Dengan tambahan lahan, kami harapkan bisa kembali menjadi empat ritase,” ujarnya.

Nizar menjelaskan, perluasan lahan seluas 3.200 meter persegi akan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama sebagai penanganan jangka pendek mencakup lahan seluas 400 meter persegi dengan kapasitas tampung sekitar 10.000 ton sampah, yang diperkirakan cukup untuk kebutuhan satu bulan.

Sementara itu, tahap kedua sebagai penanganan jangka menengah mencakup lahan seluas 2.800 meter persegi dengan kapasitas sekitar 63.000 ton. Dengan estimasi timbulan sampah Kota Mataram mencapai 350 ton per hari, lahan tersebut diperkirakan dapat digunakan hingga enam bulan.

“Untuk tahap awal seluas 400 meter persegi, saat ini sedang dilakukan penyiapan lahan, termasuk penataan dan pembangunan talud. Kami targetkan akhir Januari sudah bisa digunakan,” kata Nizar.

Selain solusi jangka pendek dan menengah, Pemkot Mataram juga menyiapkan rencana jangka panjang berupa perluasan lahan seluas sekitar 4.600 meter persegi dengan kapasitas tampung 255.500 ton. Lahan ini diperkirakan mampu menampung sampah hingga 2,5 tahun ke depan.

Terkait skema sharing anggaran, Nizar menjelaskan pembagian biaya disesuaikan dengan volume sampah yang dibuang ke TPAR Kebon Kongok. Kota Mataram disebut sebagai penyumbang sampah terbesar dibandingkan Lombok Barat.

“Karena kontribusi sampah dari Kota Mataram lebih besar, porsi pembiayaannya juga lebih besar, yakni 40 persen. Lombok Barat 20 persen, sementara Provinsi NTB 40 persen untuk mendukung operasional TPA regional,” ujarnya.

Namun demikian, pembayaran sharing anggaran tersebut akan dibayarkan terlebih dahulu oleh Pemerintah Provinsi NTB. Pemkot Mataram baru akan melakukan penggantian anggaran setelah APBD Perubahan Tahun 2026 disahkan.

Sementara itu, pembatasan ritase pembuangan sampah ke TPAR Kebon Kongok masih diberlakukan satu kali sehari. Kondisi ini menyebabkan penumpukan sampah di hampir seluruh Tempat Penampungan Sementara (TPS) di Kota Mataram yang telah melampaui kapasitas.

“Sambil menunggu penyiapan lahan selesai, kami masih bertahan dengan skema darurat sampah yang ada,” pungkas Nizar. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Pemkot Mataram Alokasikan Rp1,7 Miliar untuk Perluasan TPAR Kebon Kongok “

Mahasiswa Bima Minta Pemerintah Daerah Transparan soal Anggaran

globalfmlombok.com
-
0
Mahasiswa Bima Minta Pemerintah Daerah Transparan soal Anggaran

BIMA, (globalfmlombok.com) — Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bima menggelar aksi demonstrasi untuk mengevaluasi satu tahun kinerja Bupati dan Wakil Bupati Bima. Aksi tersebut menyoroti sejumlah isu strategis, mulai dari kebijakan anggaran daerah, nasib tenaga honorer, lingkungan hidup, hingga kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Bima.

Pengurus Cabang PMII Bima, Burhan, mengatakan aksi ini dilatarbelakangi kekecewaan mahasiswa terhadap jalannya pemerintahan daerah yang dinilai belum optimal. Salah satu sorotan utama adalah ketidakpastian kebijakan pasca-terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja APBN dan APBD.

“Kami turun ke jalan untuk mengevaluasi satu tahun pemerintahan daerah. Kebijakan efisiensi anggaran harus dijalankan sesuai ketentuan hukum dan tidak merugikan masyarakat,” ujar Burhan.

Selain Inpres tersebut, mahasiswa juga menyinggung Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang penyesuaian alokasi transfer ke daerah serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833 mengenai penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja daerah. Menurut PMII, kebijakan itu menuntut keterbukaan pemerintah daerah dalam melakukan pergeseran subkegiatan dan belanja.

Dalam aksinya, PMII menyampaikan enam tuntutan. Pertama, mendesak kepala daerah agar tidak menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat terkait pemulangan atau perumahan pegawai honorer. Kedua, meminta transparansi kebijakan dan aliran anggaran program prioritas Selasa Menyapa.

Ketiga, mahasiswa mendesak pemerintah daerah mempertegas kebijakan lingkungan dan menegakkan otonomi daerah dalam pengendalian fungsi kawasan hutan. Keempat, meminta percepatan perbaikan infrastruktur jalan kabupaten serta penguatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi NTB terkait jalan provinsi di wilayah Kabupaten Bima.

Kelima, PMII menuntut transparansi anggaran dana hibah PKK Kabupaten Bima. Keenam, mahasiswa meminta keterbukaan realisasi belanja daerah terkait pergeseran APBD Tahun Anggaran 2025.

Menanggapi tuntutan tersebut, Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Bima, Drs. Aris Gunawan, M.Si, yang mewakili Bupati Bima, mengatakan pemerintah daerah secara rutin berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi NTB terkait infrastruktur jalan. Usulan perbaikan, kata dia, telah disampaikan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

“Koordinasi dengan provinsi terus dilakukan. Usulan perbaikan jalan sudah disampaikan dan pelaksanaannya harus melalui proses serta mekanisme yang berlaku,” ujar Aris.

Terkait isu tenaga honorer, Aris menegaskan hingga kini belum ada kebijakan resmi dari Bupati dan Wakil Bupati Bima. “Sampai sekarang belum ada kebijakan. Jika ada surat resmi dari BKN pusat, bupati akan mengundang seluruh OPD untuk membahas langkah yang akan diambil,” katanya.

Sementara mengenai lingkungan dan kawasan hutan, Aris menyebut Pemerintah Kabupaten Bima telah menyurati Pemerintah Provinsi NTB terkait penataan dan pengendalian lingkungan. “Bupati sudah menyampaikan secara resmi dan saat ini menunggu tindak lanjut dari pemerintah provinsi,” ujarnya. (*)

 

 

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Mahasiswa Desak Transparansi Anggaran “

Mayat Pria Tanpa Identitas Ditemukan di Pesisir Pantai Gading Mapak

globalfmlombok.com
-
0
Mayat Pria Tanpa Identitas Ditemukan di Pesisir Pantai Gading Mapak

Mataram (globalfmlombok.com) – Sesosok mayat berjenis kelamin laki-laki tanpa identitas ditemukan di pesisir Pantai Gading, Lingkungan Mapak Belatung, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Kamis (22/1/2026) pagi.

Kapolsek Ampenan Kompol Ahmad Majmuk mengatakan, jasad tersebut pertama kali ditemukan warga sekitar pukul 06.00 Wita. Saat itu, seorang warga bernama Sadri hendak mengecek kondisi cuaca dan situasi di sekitar pesisir pantai.

“Ketika tiba di lokasi, saksi melihat sosok mayat tanpa busana dari kejauhan,” kata Majmuk saat dikonfirmasi, Kamis.

Menurutnya, posisi mayat saat pertama kali terlihat masih terbawa dan terombang-ambing oleh ombak di tepi pantai. Menyadari temuan tersebut, saksi kemudian menghubungi pihak kepolisian.

“Saksi mengirimkan rekaman video penemuan mayat sebagai laporan awal kepada kami,” ujarnya.

Majmuk menjelaskan, kondisi jenazah saat dievakuasi sudah sulit dikenali. Tubuh korban mengalami pembengkakan dan mengeluarkan bau tidak sedap. Polisi menduga korban telah meninggal beberapa waktu sebelum akhirnya terseret arus hingga ke Pantai Gading.

“Hasil penyelidikan awal, korban diduga meninggal dunia akibat terseret arus deras dan tenggelam,” katanya.

Identitas korban hingga kini masih belum diketahui. Namun, polisi memperoleh informasi adanya laporan warga yang hanyut di Sungai Melau, Dusun Mapasan, Desa Sarage, Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah, beberapa waktu lalu.

“Diperkirakan jenazah yang ditemukan ini merupakan warga yang dilaporkan hanyut tersebut,” jelas Majmuk.

Saat ini, Polsek Ampenan masih meminta keterangan dari sejumlah saksi di lokasi kejadian. Jenazah korban telah dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Mataram untuk dilakukan pemeriksaan luar guna kepentingan identifikasi lebih lanjut. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Mayat Laki-laki Tanpa Identitas Ditemukan di Pantai Gading “

Sinkronisasi Program Prioritas Nasional–Provinsi, Hilirisasi Industri Jadi Salah Satu Perhatian APBD NTB 2026

globalfmlombok.com
-
0
Sinkronisasi Program Prioritas Nasional–Provinsi, Hilirisasi Industri Jadi Salah Satu Perhatian APBD NTB 2026

Mataram (globalfmlombok.com)—

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyelaraskan program prioritas nasional dengan prioritas pembangunan daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026. Salah satu fokus diarahkan pada kelanjutan program hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam guna meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Dalam dokumen sinkronisasi program prioritas nasional dan provinsi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB memperoleh alokasi anggaran untuk mendukung dua program strategis. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dialokasikan anggaran sebesar Rp 2,58 miliar. Anggaran tersebut ditujukan untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam mendorong pengembangan industri berbasis potensi lokal.

Selain itu, Program Perencanaan dan Pembangunan Industri yang juga berada di bawah Dinas Perindustrian dan Perdagangan mendapatkan alokasi lebih besar, yakni Rp 5,89 miliar. Program ini difokuskan pada penguatan perencanaan industri daerah sebagai bagian dari strategi hilirisasi guna meningkatkan daya saing produk unggulan NTB.

Sementara itu, untuk mendukung perlindungan tenaga kerja di tengah pengembangan industri, Pemerintah Provinsi NTB mengalokasikan anggaran sebesar Rp 250 juta melalui Program Pengawasan Ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Program ini diharapkan dapat memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi ketenagakerjaan seiring meningkatnya aktivitas industri.

Di sisi lain, program yang berkaitan dengan pengembangan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja berkualitas, kewirausahaan, serta pengembangan industri kreatif dan agromaritim juga masuk dalam daftar prioritas. Namun, untuk Program Riset dan Inovasi Daerah yang berada di bawah Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), terdapat perbedaan alokasi anggaran. BRIDA NTB tercatat memperoleh alokasi sebesar Rp 100 juta, sementara pada unit lainnya belum dialokasikan anggaran pada RAPBD 2026.

Sinkronisasi ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi NTB memastikan bahwa program daerah sejalan dengan agenda pembangunan nasional, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis hilirisasi industri, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan daya saing daerah pada Tahun Anggaran 2026.(ris/r)

Penyelidikan Polisi: Temuan Jenazah di Pantai Pandanan Tanpa Unsur Pidana

globalfmlombok.com
-
0
Penyelidikan Polisi: Temuan Jenazah di Pantai Pandanan Tanpa Unsur Pidana

Mataram (globalfmlombok.com) – Kepolisian Resor Lombok Utara memastikan tidak ditemukan unsur pidana dalam peristiwa kematian seorang perempuan berinisial SAH (35) yang jenazahnya ditemukan di Pantai Pandanan, Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Lombok Utara, Minggu (18/1/2026).

Kepastian tersebut disampaikan Kasat Reskrim Polres Lombok Utara Iptu I Komang Wilandra, Rabu (21/1/2026). Ia menyatakan kesimpulan itu diambil berdasarkan hasil penyelidikan kepolisian, data medis korban, serta keterangan resmi dari pihak keluarga.

“Penyidik telah mengkaji rekam medis korban serta meminta keterangan dokter spesialis dan keluarga,” kata Wilandra.

Dari hasil pendalaman, korban diketahui memiliki riwayat gangguan afektif bipolar tipe campuran. Berdasarkan keterangan keluarga, korban juga memiliki riwayat gangguan cemas menyeluruh, pernah mengalami depresi, serta mengeluhkan sakit di bagian leher sejak sekitar 10 tahun lalu.

Wilandra menambahkan, pihak keluarga korban telah menyatakan menerima dan mengikhlaskan peristiwa tersebut serta tidak menuntut secara hukum. Pernyataan tersebut dituangkan dalam surat pernyataan resmi yang diserahkan kepada kepolisian.

“Dengan mempertimbangkan seluruh fakta medis, keterangan keluarga, dan hasil penyelidikan di lapangan, kami memastikan tidak ditemukan unsur pidana dalam peristiwa ini,” ujarnya.

Sebelumnya, jenazah korban pertama kali ditemukan oleh seorang saksi bernama Maimun Supriadi saat berjalan di sekitar proyek jalan Malaka Hill menuju Pantai Pandanan, Minggu (18/1/2026). Korban ditemukan tergeletak di tepi pantai dalam kondisi hanya mengenakan kaos kaki, dengan tangan kiri yang hilang.

Petugas kepolisian yang tiba di lokasi kejadian segera melakukan pengamanan tempat kejadian perkara (TKP), memasang garis polisi, serta melakukan olah TKP. Dari lokasi, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu potong pakaian dalam dan satu cincin yang diduga milik korban.

Polisi juga melakukan penyisiran di sekitar area pantai bersama tim K9 dari Direktorat Samapta Polda NTB untuk mencari kemungkinan adanya barang bukti lain. Jenazah korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bhayangkara Mataram untuk dilakukan visum luar.

Dalam proses penyelidikan, terungkap bahwa korban sebelumnya dilaporkan meninggalkan tempat tinggalnya sejak Selasa (13/1/2026). Rekan satu rumah korban sempat menemukan sepeda motor korban terparkir di pinggir jalan di wilayah Malaka. Informasi tersebut kemudian disampaikan kepada keluarga korban di Sidoarjo, Jawa Timur.

Keluarga korban selanjutnya datang ke Lombok dan ikut melakukan pencarian hingga korban akhirnya ditemukan. Dalam penanganan perkara ini, penyidik telah melakukan olah TKP, memeriksa saksi-saksi, serta mengumpulkan dokumen medis korban.

Pihak keluarga secara resmi menolak dilakukan autopsi dan menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan kepada kepolisian. Jenazah korban kini telah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan di kampung halamannya di Sidoarjo, Jawa Timur. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Polisi Nyatakan Kasus Temuan Mayat di Pantai Pandanan Tak Ada Unsur Pidana “

Konsorsium Lombok Eco Kriya Sulap Limbah Jadi Produk Kerajinan Bernilai Ekspor

globalfmlombok.com
-
0
Konsorsium Lombok Eco Kriya Sulap Limbah Jadi Produk Kerajinan Bernilai Ekspor

Mataram (globalfmlombok.com) – Tiga organisasi yang tergabung dalam Konsorsium Lombok Eco Kriya menggerakkan kreativitas masyarakat di Pulau Lombok untuk memanfaatkan limbah menjadi produk bernilai jual tinggi. Sampah yang selama ini terbuang, diolah menjadi kerajinan tangan (handycraft) yang pasarnya kini menembus mancanegara.

Konsorsium Lombok Eco Kriya yang terdiri dari Plana, Timba, dan Wise Steps Foundation, dengan dukungan Instellar Impact, mengembangkan ekosistem pariwisata hijau berbasis ekonomi sirkular yang melibatkan langsung masyarakat di kawasan penyangga Mandalika.

Diseminasi sekaligus peluncuran inisiatif kreatif tersebut digelar di Tampah Hills, Lombok Tengah, Rabu (20/1/2026). Kegiatan ini dihadiri pelaku industri pariwisata, pemerintah daerah, akademisi, serta kelompok masyarakat, dan menandai puncak capaian Program Catalyst Changemakers Ecosystem (CCE) 3.0 yang telah berjalan sejak Februari 2025.

Founder Plana, Jusuf Christopher Chandra, menjelaskan konsorsium ini dibentuk untuk menjawab dua persoalan sekaligus, yakni tingginya ketergantungan terhadap kayu serta belum optimalnya pengelolaan limbah plastik dan jerami.

“Produk yang kami kembangkan adalah material dari sekam padi dan plastik HDPE daur ulang. Dari situ kami memproduksi Planawood, bahan alternatif pengganti kayu yang lebih ramah lingkungan,” ujar Jusuf.

Menurutnya, Planawood telah digunakan dalam berbagai proyek pengembangan kawasan dan properti, termasuk di Bali, serta diekspor ke Jepang dan Afrika. Material ini memiliki keunggulan tahan air, antijamur, dan kuat, sehingga sesuai untuk kebutuhan industri pariwisata.

Berangkat dari bahan dasar tersebut, konsorsium kemudian mengembangkan produk turunan berupa kerajinan tangan melalui merek Tusha. Produk yang dihasilkan antara lain coaster, tray, tissue box, key holder, hingga berbagai hotel amenities ramah lingkungan.

“Yang kami bangun bukan sekadar produk, tetapi ekosistem tertutup (closed loop). Limbah dikumpulkan dari masyarakat, diolah menjadi bahan baku, lalu dijual kembali ke industri pariwisata sebagai produk bernilai ekonomi,” kata Christopher.

Salah satu desa yang merasakan langsung dampak program ini adalah Desa Bonder, Lombok Tengah. Melalui kemitraan dengan Surya Mandiri Handicraft, masyarakat setempat dilatih mengolah Planawood dan limbah plastik menjadi produk kerajinan.

Owner Surya Mandiri Handicraft, Lalu Surya Bakti, mengatakan kehadiran program tersebut mampu meningkatkan kapasitas produksi sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi warga desa.

“Alhamdulillah, bahan baku yang digunakan ini benar-benar baru bagi kami, berasal dari sekam padi dan plastik bekas. Dari situ kami bisa membuat berbagai produk yang dibutuhkan hotel, seperti coaster, tray, dan amenities,” ujarnya.

Ia menjelaskan, plastik bekas dikumpulkan dari warga melalui Bank Sampah Bintang Sejahtera. Plastik tersebut dibeli dari masyarakat dan dalam praktiknya kerap ditukar dengan kebutuhan pokok seperti telur dan minyak goreng untuk mendorong partisipasi warga mengumpulkan sampah.

“Lingkungan jadi lebih bersih, saluran air tidak tersumbat, dan masyarakat mendapatkan penghasilan tambahan. Ini sangat membantu, terutama karena sebagian besar warga bekerja secara musiman,” kata Surya.

Tak hanya plastik keras, plastik kresek juga diolah. Plastik dibersihkan, dikeringkan, dipres menjadi lembaran, lalu dijahit menjadi tas, dompet, dan pouch dengan melibatkan penjahit lokal serta pengrajin tenun.

Saat ini, sekitar 25 warga terlibat dalam rantai produksi, dengan 15 orang di antaranya aktif sebagai pengrajin terlatih, termasuk kaum perempuan. Dalam sehari, seorang pengrajin mampu menghasilkan hingga 50 unit coaster siap pakai.

Produk hasil olahan masyarakat Desa Bonder kini telah digunakan oleh sejumlah hotel dan vila di kawasan Mandalika, Gili Asahan, dan Gili Air. Bahkan, sebagian produk telah dipasarkan ke luar negeri, seperti Jepang dan Afrika, melalui pameran internasional dan jejaring mitra bisnis.

“Kami fokus memperkuat pasar lokal terlebih dahulu, terutama industri perhotelan di Lombok. Namun, peluang ekspor sangat terbuka dan sudah mulai berjalan,” ujar Jusuf.

Untuk memperluas jangkauan pasar, konsorsium juga meluncurkan platform digital Tusha.id sebagai etalase produk kerajinan ramah lingkungan berbasis masyarakat. Produk Tusha juga dipasarkan melalui e-commerce nasional.

Selain itu, diperkenalkan pula SOLAH Network (Sustainability of Oceans, Land, Air, and Heritage) sebagai wadah kolaborasi lintas pemangku kepentingan guna memastikan keberlanjutan program.

Sebagai ekosistem pariwisata hijau sirkular pertama di Pulau Lombok, program ini telah mencatatkan dampak signifikan. Selain mengurangi timbunan limbah plastik dan jerami yang sebelumnya dibakar atau dibuang, pendapatan masyarakat mitra tercatat meningkat rata-rata hingga 30 persen.

Program ini juga meningkatkan kesadaran ratusan warga desa penyangga Mandalika terhadap pentingnya pemilahan sampah berbasis sumber dan pengelolaan limbah berkelanjutan.

“Target kami bukan hanya mengurangi sampah, tetapi menciptakan dampak holistik—lingkungan terjaga, pengrajin berdaya, petani mendapatkan nilai tambah, dan pariwisata Lombok tumbuh secara berkelanjutan,” pungkas Christopher. (*)

 

 

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Tiga Konsorsium Gugah Kreativitas Warga Penyangga KEK Mandalika, Ubah Limbah Sekam Padi dan Plastik Jadi Handycraft Bernilai Ekspor “

Komisi I DPRD NTB Mulai Uji Kelayakan Calon Anggota Komisi Informasi

globalfmlombok.com
-
0
Komisi I DPRD NTB Mulai Uji Kelayakan Calon Anggota Komisi Informasi

Mataram (globalfmlombok.com) – Setelah sempat tertunda, Komisi I DPRD Provinsi NTB memastikan keberlanjutan proses seleksi calon komisioner Komisi Informasi (KI) NTB. Uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap 15 calon anggota KI NTB dijadwalkan berlangsung selama dua hari, yakni pada 22–23 Januari 2026.

“Kita sudah jadwalkan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota Komisi Informasi dilaksanakan tanggal 22 sampai 23 Januari,” kata Ketua Komisi I DPRD NTB, Muhammad Akri, Selasa (21/1/2026).

Akri menjelaskan, penundaan tahapan seleksi sebelumnya dipicu adanya keberatan, protes, hingga gugatan hukum yang diajukan sejumlah peserta seleksi yang tidak lolos 15 besar ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Meski demikian, ia menegaskan Komisi I DPRD NTB tidak mengabaikan aspirasi tersebut. DPRD telah memanggil dan meminta keterangan dari seluruh pihak terkait, baik tim seleksi (Timsel) maupun Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) NTB.

Bahkan, Komisi I juga telah menggelar dengar pendapat dengan para peserta seleksi yang mengajukan keberatan. “Kami sudah mendengarkan informasi dan keterangan dari semua pihak secara berimbang, termasuk keberatan dari peserta yang menyampaikan protes,” ujarnya.

Berdasarkan hasil pendalaman tersebut, Akri menilai seluruh tahapan seleksi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, mulai dari seleksi administrasi, computer assisted test (CAT), hingga tahapan wawancara.

“Atas dasar itu, kami memutuskan untuk melanjutkan tahapan seleksi calon komisioner KI NTB,” tegas politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut.

Terkait proses hukum yang masih berjalan di PTUN, Akri menegaskan DPRD menghormati mekanisme hukum yang ditempuh para peserta. Namun, ia menyebut proses seleksi tetap berjalan sembari menunggu putusan pengadilan.

“Kalaupun nanti PTUN memutuskan ada pelanggaran, itu menjadi kewenangan gubernur untuk menindaklanjuti melalui penerbitan atau pembatalan surat keputusan,” pungkasnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Komisi I DPRD NTB Gelar Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota KI Mulai Hari Ini “

1...205206207...396Halaman 206 dari 396