Beranda blog Halaman 202

Penanganan Honorer Dikembalikan ke Pemerintah Daerah

globalfmlombok.com
-
0
Penanganan Honorer Dikembalikan ke Pemerintah Daerah

Dompu (globalfmlombok.com) – Pemerintah pusat mengembalikan penanganan tenaga honorer kepada pemerintah daerah (Pemda). Selama honorer masih dibutuhkan dan didukung ketersediaan anggaran, Pemda dapat mengajukan usulan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Namun, pengangkatan kembali honorer tersebut memperlihatkan adanya perbedaan pandangan antara Kemenpan RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI. BKN menilai persoalan honorer di Kabupaten Dompu bukanlah pengangkatan baru, melainkan honorer lama yang telah mengabdi. Sementara itu, Kemenpan RB menegaskan bahwa penyelesaian honorer telah dilakukan melalui skema pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Adapun honorer non-database diarahkan melalui mekanisme outsourcing dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Dompu, Ir Muttakun, Sabtu (24/1/2026). Ia menyampaikan hal itu usai mengikuti pertemuan dengan BKN RI pada Kamis (22/1/2026) pagi dan Kemenpan RB pada Kamis sore.

Dalam pertemuan tersebut, rombongan Kabupaten Dompu dipimpin Penjabat Sekretaris Daerah Dompu, H Khairul Insyan, S.E., M.M., didampingi Plt Asisten Administrasi Umum Setda Dompu Nukmah Ahmad, S.H., M.A.P., serta Kepala Bidang Pengembangan Pegawai BKD dan PSDM Kabupaten Dompu Muhammad Fadillah, S.E., M.Si. Hadir pula tiga perwakilan honorer, yakni Muhammad Amrullah, Imam, dan Aditya.

Pertemuan di lantai VII Gedung BKN RI dihadiri Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN BKN Rahman Hadi serta Direktur Perencanaan Kebutuhan ASN BKN RI Ridwan. Sementara di Kemenpan RB, rombongan diterima oleh Agie yang mewakili Asisten Deputi Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur bersama Deputi Bidang SDM Aparatur.

Muttakun menjelaskan, BKN RI berpandangan bahwa persoalan honorer di Dompu merupakan honorer lama, bukan pengangkatan baru. “Kalau masih dibutuhkan dan anggarannya tersedia, daerah bisa mengajukan ke Kemenpan RB. Pengajuan ini merupakan kebijakan daerah. Ketika diajukan, opsinya bisa disetujui, ditolak, atau ditunda,” kata Muttakun.

Sementara itu, dalam pertemuan di Kemenpan RB, pemerintah pusat menyatakan akan berhati-hati dalam menyetujui permintaan daerah, terutama ketika kondisi belanja pegawai sudah sangat tinggi. Meski demikian, penanganan tenaga non-ASN tetap dikembalikan pada kebijakan daerah, termasuk melalui mekanisme outsourcing dan BLUD.

Berdasarkan APBD Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2026, total belanja daerah tercatat sebesar Rp1.174.821.733.543. Dari jumlah tersebut, belanja pegawai yang mencakup gaji PNS dan PPPK beserta seluruh tunjangannya mencapai Rp717.604.521.762.

Adapun gaji PPPK Paruh Waktu tidak masuk dalam komponen belanja pegawai, melainkan dialokasikan pada belanja barang dan jasa. Total belanja barang dan jasa sebesar Rp291.414.456.216, dengan alokasi khusus untuk gaji PPPK Paruh Waktu sebesar Rp17.384.320.332. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Penataan Tenaga Honorer Jadi Kewenangan Pemerintah Daerah “

Gelombang Pasang Jadi Tamu Tahunan, Abrasi Mengintai Pesisir Ampenan

globalfmlombok.com
-
0
Gelombang Pasang Jadi Tamu Tahunan, Abrasi Mengintai Pesisir Ampenan

MATARAM, (globalfmlombok.com) — Gelombang pasang dan abrasi kembali menjadi ancaman nyata bagi warga pesisir Pantai Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Fenomena yang berulang hampir setiap akhir hingga awal tahun itu kembali terjadi pada Rabu malam (21/1/2026), menerjang permukiman warga, merusak rumah dan perahu nelayan, serta memaksa sebagian warga mengungsi demi keselamatan.

Dentuman ombak terdengar keras menghantam daratan sepanjang pesisir Kampung Bugis hingga Pondok Perasi. Air laut naik ke permukiman, merusak puluhan rumah warga dan perahu nelayan yang bersandar di tepi pantai. Sejumlah warga terpaksa menyelamatkan diri pada malam hari karena khawatir gelombang susulan.

Bagi warga pesisir Ampenan, terutama di Kampung Bugis dan Pondok Perasi, kecemasan menghadapi cuaca ekstrem telah menjadi bagian dari siklus tahunan. Setiap memasuki Oktober hingga awal tahun, gelombang pasang dan abrasi datang silih berganti, sementara perlindungan pantai yang memadai belum sepenuhnya terbangun.

Pantauan Suara NTB, pascabanjir rob, warga memasang karung berisi pasir di depan rumah sebagai tanggul darurat. Upaya itu dilakukan untuk menahan air laut agar tidak kembali masuk jika gelombang susulan terjadi. Di kawasan pesisir, aktivitas nelayan tampak sepi. Sejumlah perahu terpaksa ditambatkan tepat di depan rumah warga karena area sandar yang sebelumnya ada telah terkikis abrasi. Warga terlihat membersihkan puing kayu dan sampah yang terbawa gelombang.

Suparman (50), warga Lingkungan Pondok Perasi, mengaku perubahan garis pantai sangat terasa selama puluhan tahun ia tinggal di kawasan tersebut. Sepuluh tahun lalu, jarak rumahnya dengan bibir pantai masih puluhan meter. Kini, jarak itu menyusut drastis, hanya sekitar dua meter.

“Setiap tahun kami sudah merasakan. Mulai bulan Oktober sampai awal tahun, gelombang pasang datang menerjang,” kata Suparman, Minggu (25/1/2026).

Sebagai nelayan sejak remaja, Suparman pernah melaut hingga perairan Bali. Namun, seiring bertambahnya usia, ia beralih menjadi pedagang ikan. Penghasilannya kini sangat bergantung pada hasil tangkapan nelayan lain.

“Kalau cuaca buruk seperti sekarang, nelayan tidak melaut. Tidak ada ikan yang bisa dibeli dan dijual,” ujarnya.

Menurut dia, dampak abrasi dan banjir rob kali ini merupakan yang terparah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Belasan rumah di Kampung Bugis hingga Pondok Perasi mengalami kerusakan parah.

“Ini baru awal tahun 2026. Biasanya sampai Maret itu paling parah, apalagi saat angin barat. Kami takut kalau datang malam hari saat kami tidur bersama anak istri. Harapannya segera ada tanggul permanen,” tutur Suparman lirih.

Kondisi serupa dialami Nurmah (60). Meski terbiasa menghadapi abrasi setiap tahun, banjir rob kali ini ia rasakan paling parah. Air laut masuk ke rumahnya, menghanyutkan barang dagangan dan merusak bangunan.

“Paling parah sudah ini. Dagangan dan sejumlah uang saya hilang,” ujarnya.

Ia menceritakan, pada Rabu malam sekitar pukul 19.30 Wita, suara deburan ombak terdengar keras menghantam pagar rumah. Ia dan suaminya langsung terbangun dan bergegas menyelamatkan diri.

Nurmah berharap pemerintah segera membangun tanggul permanen di sepanjang pesisir Ampenan. Menurutnya, tanggul darurat dari karung pasir tidak mampu menahan gelombang besar.

“Kemarin sudah dipasang karung, tapi ombak terlalu besar. Harus ada tanggul yang kuat,” katanya.

Berdasarkan data pemerintah kelurahan, banjir rob di Kelurahan Bintaro berdampak pada tiga lingkungan, yakni Kampung Bugis, Pondok Perasi, dan Bintaro Jaya. Sekitar 1.000 kepala keluarga yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan dan buruh nelayan tinggal di kawasan tersebut. Sebanyak 20 kepala keluarga di Kampung Bugis dan Pondok Perasi terdampak paling parah, dengan total 67 jiwa.

Sementara itu, Pemerintah Kota Mataram mulai menyiapkan penanganan jangka panjang abrasi di pesisir Pantai Ampenan. Salah satu rencana strategis adalah pembangunan breakwater atau pemecah gelombang oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara I yang direncanakan mulai 2027.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram Lale Wediahning mengatakan, dalam jangka pendek pemerintah akan membangun batu bolder di sejumlah titik rawan abrasi.

“Batu bolder akan dibangun di tiga lokasi, yakni Lingkungan Bugis, Loang Baloq, dan Mapak melalui anggaran Dinas PUPR. Sementara BBWS juga akan membangun di lokasi berbeda,” ujarnya.

Warga pesisir Ampenan berharap berbagai upaya tersebut dapat segera mengurangi ancaman gelombang pasang dan abrasi yang selama ini menjadi “tamu tahunan”, sehingga mereka tidak lagi hidup dalam bayang-bayang ketakutan setiap musim cuaca ekstrem tiba. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Jadi Tamu Tahunan, Gelombang Pasang dan Abrasi Ancam Pesisir Ampenan Tenggelam “

DKP Mataram Salurkan Tiga Ton Beras untuk Korban Banjir Rob Ampenan

globalfmlombok.com
-
0
DKP Mataram Salurkan Tiga Ton Beras untuk Korban Banjir Rob Ampenan

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Mataram menyalurkan bantuan beras sebanyak tiga ton kepada 300 kepala keluarga (KK) korban bencana banjir rob di Lingkungan Bugis dan Pondok Perasi, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan.

Kepala DKP Kota Mataram, Sudirman, mengatakan bantuan beras tersebut bersumber dari cadangan pangan bencana Pemerintah Kota Mataram tahun 2026. Penyaluran bantuan telah dilakukan melalui posko logistik di Kampung Bugis pada Jumat (23/1/2026).

“Bantuan beras sudah kami salurkan melalui posko logistik di Kampung Bugis,” ujarnya, Minggu (25/1).

Menurut Sudirman, total tiga ton beras yang didistribusikan tersebut diperuntukkan khusus bagi korban bencana hidrometeorologi, seperti gelombang pasang, angin kencang, banjir rob, serta banjir akibat luapan sungai.

Ia menjelaskan, beras bantuan tersebut telah dikemas dalam karung berukuran 10 kilogram untuk memudahkan pendistribusian kepada warga terdampak. DKP bertugas menyalurkan bantuan hingga ke posko logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram yang juga difungsikan sebagai dapur umum.

“Selanjutnya, pembagian langsung kepada warga menjadi kewenangan pemerintah kelurahan agar bantuan tepat sasaran sesuai data hasil asesmen,” jelasnya.

Sudirman menambahkan, pendistribusian bantuan beras ke wilayah lain di Kota Mataram masih menunggu usulan resmi dari masing-masing kelurahan dan kecamatan. Hal tersebut menjadi syarat utama sebelum bantuan cadangan pangan dapat dikeluarkan.

“Cadangan pangan tidak bisa dikeluarkan begitu saja. Harus ada usulan dari kelurahan dan kecamatan sebagai dasar penerbitan Surat Keputusan (SK) kepala daerah,” katanya.

Ia pun mengimbau pihak kelurahan dan kecamatan agar segera mengajukan data warga terdampak bencana hidrometeorologi. “Semakin cepat diusulkan, semakin cepat pula bantuan bisa kami salurkan,” ujarnya.

Mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Kota Mataram itu menyebutkan, stok cadangan pangan bencana DKP Kota Mataram untuk tahun 2026 mencapai 20 ton. Hingga saat ini, baru tiga ton yang disalurkan untuk korban bencana di Kecamatan Ampenan.

“Artinya, masih tersedia 17 ton cadangan beras yang siap disalurkan jika dibutuhkan,” pungkasnya.

Terpisah, Lurah Bintaro, Rudy Herlambang, mengatakan beras bantuan dari DKP Kota Mataram langsung dibagikan kepada warga terdampak bersamaan dengan bantuan paket sembako dari berbagai pihak, seperti PDAM, Pertamina, TP PKK Provinsi NTB, dan sumber lainnya. “Penyaluran dilakukan sejak Sabtu hingga Minggu (25/1/2026),” jelasnya.

Ia menambahkan, dari total tiga ton beras yang diterima, pendistribusian dilakukan di dua titik, yakni Kantor Lurah Bintaro dan posko di Lingkungan Bugis. (pan)

Stunting NTB 13,39 Persen di Bawah Nasional, Gubernur Akui Kerja Bersama dengan Kabupaten/Kota

globalfmlombok.com
-
0
Stunting NTB 13,39 Persen di Bawah Nasional, Gubernur Akui Kerja Bersama dengan Kabupaten/Kota

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemprov NTB menyampaikan perkembangan terbaru penanganan stunting sepanjang Tahun 2025. Berdasarkan data konsolidasi per Desember 2025, persentase stunting di NTB tercatat 13,39 persen atau 51.809 kasus dari 387.065 balita. Angka ini menunjukkan capaian yang sangat positif karena lebih rendah dari rata-rata nasional 18,8 persen serta telah melampaui target NTB Tahun 2025 sebesar 21,7 persen.

Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB sekaligus Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama lintas sektor yang terus diperkuat hingga ke tingkat desa.

“Alhamdulillah, capaian stunting NTB per Desember 2025 berada di angka 13,39 persen. Ini bukan sekedar angka, tetapi cerminan dari kerja nyata pemerintah daerah bersama kabupaten/kota, tenaga kesehatan, kader, serta partisipasi masyarakat yang terus bergerak memperbaiki kualitas tumbuh kembang anak-anak NTB,” ujar Aka – sapaan akrabnya, Minggu (25/1/2026).

Menurutnya, Pemerintah Provinsi NTB menegaskan bahwa penurunan stunting adalah agenda prioritas yang menyangkut masa depan generasi NTB.

“Stunting adalah ancaman serius bagi kualitas SDM. Karena itu, Pemprov NTB bersama Kabupaten/Kota Se-NTB tidak hanya fokus pada capaian, tetapi juga pada kesinambungan program agar kasus baru bisa dicegah sejak awal. Ini komitmen kita bersama untuk melahirkan generasi NTB yang sehat, kuat, dan unggul,” tegasnya.

Adapun capaian penanganan stunting per Kabupaten/Kota di NTB Desember 2025 berdasarkan data laporan gizi pada aplikasi sigizikesga Kementerian RI 2026. Lombok Barat: 9,58 persen, Lombok Tengah 9,99 persen, Lombok Timur: 22,39 persen, Sumbawa: 10,70 persen, Dompu: 12,61 persen, Bima: 12,22 persen, Sumbawa Barat: 7,1 persen, Lombok Utara: 14,18 persen, Kota Mataram: 6,57 persen dan Kota Bima: 9,49 persen

Pemprov NTB memandang data tersebut sebagai dasar penting untuk memastikan intervensi yang dilakukan lebih terarah, tepat sasaran, serta memperkuat daerah-daerah yang masih membutuhkan percepatan.

“Data kabupaten/kota menjadi pijakan untuk memperkuat strategi. Daerah yang sudah rendah tetap dijaga agar tidak naik, sementara daerah dengan angka lebih tinggi akan kita dorong percepatan intervensinya melalui program yang lebih fokus dan masif,” tambah Aka.

Selain capaian tahun 2025, hasil pemantauan juga menunjukkan perkembangan kasus baru pada awal 2026. Pada Januari 2026, NTB mencatat 0,6 persen atau 1.890 kasus stunting baru, data ini tentunya menjadi pengingat bahwa pencegahan stunting harus terus dilakukan secara konsisten dan tidak boleh lengah.

Meski demikian, pihaknya mengaku selalu ada penambahan jumlah stunting baru di NTB. Berikut ini, rincian perkembangan stunting baru Januari 2026 per kabupaten/kota. Lombok Barat: 1,0 persen (479 kasus baru), Lombok Tengah: 0,9 persen (653 kasus baru), Lombok Timur: 0,8 persen (545 kasus baru), Sumbawa: 0,3 persen (79 kasus baru), Dompu: 0,0 persen (tidak ada stunting baru), Bima: 0,1 persen (36 kasus), Sumbawa Barat: 0,4 persen (39 kasus baru), Lombok Utara: 0,3 persen (41 kasus baru), Kota Mataram: 0,001 persen (4 kasus baru) dan Kota Bima: 0,2 persen (14 kasus baru)

‘’Untuk persentase data stunting ini akan selalu di update sesuai hasil pengukuran tinggi badan setiap bulan,’’ ujar mantan Kepala Dinas Sosial NTB ini.

Dalam hal ini, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengapresiasi daerah yang berhasil menekan kasus baru, sekaligus mendorong percepatan penguatan layanan pada wilayah yang masih menunjukkan penambahan kasus.

Gubernur juga menekankan bahwa, penanganan stunting bukan pekerjaan musiman. ‘’Kita harus menguatkan pencegahan di hulu, mulai dari ibu hamil, pola asuh, gizi keluarga, sampai layanan kesehatan yang konsisten di posyandu dan puskesmas. Semua pihak harus bergerak,” ujarnya mengingatkan.

Menurutnya, pencegahan dimulai dari keluarga. Untuk itu Pemprov NTB menekankan bahwa pencegahan stunting tidak hanya bertumpu pada layanan pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat, terutama keluarga.

Atas dasar itu, pihaknya mengimbau masyarakat untuk memastikan ibu hamil mendapatkan pemeriksaan rutin dan asupan gizi seimbang. Selain itu, memberikan ASI eksklusif dan MPASI sesuai standar, rutin membawa balita ke Posyandu untuk pemantauan pertumbuhan.

Masyarakat juga harus menjaga sanitasi dan pola hidup bersih sehat. Termasuk segera berkonsultasi ke fasilitas kesehatan jika ditemukan risiko gangguan tumbuh kembang anak.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan NTB Dr. dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM., MARS menyampaikan bahwa pihaknya akan memperkuat langkah-langkah strategis untuk menjaga tren penurunan stunting sekaligus menekan kasus baru secara cepat dan terukur.

“Capaian tahun 2025 ini patut kita syukuri, namun kita tidak boleh berhenti. Tahun 2026, Dinas Kesehatan NTB bersama Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota akan memperkuat pencegahan dan penanganan stunting melalui intervensi yang lebih terarah, berbasis data, serta mempercepat respons terhadap kasus baru,” jelas Fikri.

Ia menyebutkan sejumlah langkah utama yang akan dijalankan, antara lain. Seperti Aksi Bergizi di Sekolah. Tujuannya, membangun pola konsumsi sehat sejak usia dini. Penguatan Surveilans Gizi, agar data lebih akurat dan cepat ditindaklanjuti. Langkah lain yang dilakukan, yakni pemantauan pertumbuhan balita, melalui layanan posyandu dan puskesmas secara rutin.

Selain itu, refreshing PMBA (Pemberian Makan Bayi dan Balita), untuk memperkuat edukasi keluarga. Tatalaksana masalah gizi, termasuk penanganan cepat pada balita berisiko.

Selanjutnya dilakukan koordinasi lintas program dan lintas sektor, agar intervensi lebih kuat dan terintegrasi. Monitoring dan evaluasi program gizi di Desa Berdaya, sebagai lokus percepatan. Pembinaan gizi bagi SPPG Program Makan Bergizi Gratis (MBG), agar tepat sasaran dan berkualitas. Begitu juga pemenuhan Pita LILA untuk skrining keluarga, sebagai deteksi dini risiko stunting.

“Kami juga menekankan pentingnya intervensi berkelanjutan untuk kasus stunting baru, serta dukungan kabupaten/kota dalam pendampingan Survey SSGI 2026. Target kita jelas: menurunkan stunting dengan cara yang terukur, konsisten, dan menyentuh keluarga sebagai pusat pencegahan,” terangnya. (r/ham)

Jalan Provinsi Tente-Parado Terbelah, Akses Warga Terancam Putus

globalfmlombok.com
-
0
Jalan Provinsi Tente-Parado Terbelah, Akses Warga Terancam Putus

Bima (globalfmlombok.com) – Bencana pergeseran tanah menyebabkan ruas jalan provinsi lintas Tente-Parado di Kabupaten Bima mengalami kerusakan serius. Badan jalan dilaporkan retak, terbelah, dan mengalami penurunan, sehingga mengancam kelancaran akses warga antarwilayah.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bima, Nurul Huda, mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada Jumat, 23 Januari 2026, sekitar pukul 04.00 Wita, di So Sambi Lambe, Desa Paradowane, Kecamatan Parado.

“Akibat pergeseran tanah, badan jalan mengalami retakan dan terbelah sepanjang kurang lebih 100 meter. Saat ini hanya kendaraan roda dua yang masih bisa melintas,” jelasnya saat dikonfirmasi, Sabtu (24/1/2026).

Menurut Nurul, kerusakan jalan dipicu oleh curah hujan tinggi yang mengguyur wilayah tersebut secara terus-menerus selama sepekan terakhir. Kondisi jalan kini dinilai rawan dan membahayakan, terutama bagi kendaraan roda empat.

Hal senada disampaikan Kepala Desa Parado Rato, M. Saleh. Ia menyebutkan, kerusakan paling parah terjadi pada ruas jalan provinsi Parado-Tente tepat di atas DAM Pela Parado. Struktur jalan mengalami keretakan, patah, dan penurunan signifikan dari kondisi normal.

“Jalan sudah turun akibat longsor. Kondisinya sangat berbahaya, khususnya bagi kendaraan roda empat,” ujarnya.

M. Saleh menambahkan, selain hujan dengan intensitas tinggi, kerusakan lingkungan turut memperparah situasi. Berkurangnya tutupan hutan di sekitar lokasi jalan dinilai berkontribusi besar terhadap terjadinya pergeseran tanah.

“Kurangnya kesadaran dalam menjaga kelestarian hutan, baik di bagian atas maupun bawah jalan, menjadi faktor utama yang mempercepat kerusakan,” katanya.

Atas kondisi tersebut, masyarakat Parado mendesak pemerintah dan instansi terkait untuk segera mengambil langkah cepat. Salah satunya dengan menyiapkan jalur alternatif agar konektivitas antara Kecamatan Parado dan Kecamatan Monta tetap terjaga.

“Kami berharap segera dibuatkan jalan alternatif supaya aktivitas warga tidak lumpuh,” tegas M. Saleh.

Sementara itu, hasil pantauan langsung Ketua Karang Taruna sekaligus tokoh pemuda setempat, Junaidin, menunjukkan bahwa penurunan tanah pada badan jalan juga diperparah oleh kualitas pengerjaan jalan yang dinilai tidak memadai.

“Buruknya pengerjaan hotmix serta tidak adanya drainase yang layak memicu retakan dan penurunan tanah sepanjang kurang lebih 50 meter,” ungkapnya.

Ia menyebutkan, hingga kini warga masih terpaksa melintasi jalan rusak tersebut untuk beraktivitas ke kecamatan lain. Kondisi ini dinilai sangat berisiko.

“Jalan ini bisa longsor kapan saja. Sampai sekarang belum ada penanganan konkret, selain pemasangan garis tanda bahaya,” ujarnya.

Junaidin menegaskan, jika tidak segera dilakukan perbaikan, akses Parado berpotensi terputus total.

Saat ini, BPBD Kabupaten Bima bersama instansi terkait masih melakukan pemantauan dan pendataan di lokasi guna menentukan langkah penanganan lanjutan, termasuk kemungkinan pembukaan jalur alternatif untuk menjaga akses dan keselamatan warga. (hir)

Belum Ada Keputusan, LPSK Koordinasi dengan Kejati NTB

globalfmlombok.com
-
0
Belum Ada Keputusan, LPSK Koordinasi dengan Kejati NTB

Mataram (sglobalfmlombok.com) – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB terkait tindak lanjut permohonan perlindungan 15 anggota DPRD NTB. Permohonan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan dana “siluman”.

Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Susilaningtias, Minggu (25/1/2026) membenarkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kejati NTB untuk kebutuhan akhir penentuan sikap LPSK terhadap permohonan itu.

“Hasil dari NTB nanti menjadi bahan pimpinan LPSK untuk memutuskan permohonan,” katanya.

Susilaningtias kembali menegaskan bahwa pihaknya saat ini belum menerbitkan surat keputusan atas permohonan 15 legislator itu. “Belum (ada keputusan), nanti dikabari kalau sudah ada,” tandasnya.

Pihak LPSK sebelumnya menyampaikan bahwa proses telaah permohonan para legislator ini sudah terlaksana lebih dari 30 hari, terhitung sejak pengajuan pada 24 November 2025.

Dalam menentukan jawaban atas permohonan tersebut, LPSK butuh kepastian perihal adanya potensi ancaman terhadap para pemohon.

Dalam perkara dugaan dana “siluman” ini, Kejati NTB telah menetapkan tiga anggota DPRD NTB sebagai tersangka. Mereka adalah IJU, MNI dan HK.

Jaksa menyangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap ketiganya.

Peran ketiganya dalam perkara ini adalah sebagai pemberi uang terhadap 15 anggota dewan yang mengajukan permohonan ke LPSK. Kisaran uang diduga suap yang diterima sekitar Rp200 juta per anggota DPRD NTB. Sebagian uang kini telah disita dari penitipan belasan anggota DPRD NTB dan menjadi kelengkapan alat bukti perkara dengan total Rp2 miliar.

Terakhir, jaksa telah melimpahkan ketiga tersangka dan barang bukti kasus ini ke Kejaksaan Negeri Mataram pada Kamis (15/1/2026). Pelimpahan ini menjadi isyarat perkara telah tuntas di tahap penyidikan dan segera disidangkan. (mit)

Majelis Silaturahmi Ulama dan Umara, Berkah untuk NTB Makmur Mendunia

globalfmlombok.com
-
0
Majelis Silaturahmi Ulama dan Umara, Berkah untuk NTB Makmur Mendunia

Mataram (globalfmlombok.com) – Majelis Silaturahmi Ulama dan Umara digelar di halaman tengah Pendopo Gubernur NTB, Sabtu (24/1/2026), menghadirkan energi persatuan yang kuat antara para masyaikh, tuan guru, dan jajaran pemerintah.

Rombongan ulama dari Pondok Pesantren Daarul Lugah Wa Dakwah (Dalwa), Jawa Timur, hadir langsung dipimpin Pengasuh Ponpes Dalwa Abuya Al-Habib Ali Zainal Abidin Baharun, didampingi sejumlah pengasuh, di antaranya Habib Ali Ridho Baharun, serta Direktur Pascasarjana Universitas Islam Internasional Dalwa Prof. Dr. Ali Zainal Abidin bil Faqih.

Mewakili ulama dan tuan guru NTB, Prof. H. Masnun Tahir Rektor UIN Mataram sekaligus Ketua PWNU NTB, menyampaikan sambutan hangat dengan menyebut NTB sebagai “sejengkal tanah surga di bumi.”

Ia menegaskan silaturahmi ulama dan umara bukan sekadar seremoni, melainkan kekuatan moral dan sosial untuk menegakkan keadilan dan memperkuat persatuan umat. “Ulama dan umara harus terus memperkuat silaturahmi dalam mewujudkan kedaulatan dan keadilan bersama,” ujarnya.

Kapolda NTB Irjen Edy Murbowo dalam sambutannya memperkenalkan diri di hadapan majelis, sekaligus menegaskan komitmen menjaga kedekatan antara aparat, ulama, dan masyarakat.
Ia juga menyinggung arah pembaruan hukum nasional yang menekankan pendekatan restorative justice, agar penegakan hukum tetap menghadirkan rasa keadilan dan kemaslahatan di tengah masyarakat.

Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan penghormatan karena NTB dipercaya menjadi tuan rumah majelis penuh keberkahan tersebut. Ia menyebut pertemuan ini sebagai ruang penting untuk memperkuat ikatan batin pemerintah dengan para ulama. “Ini kehormatan bagi NTB. Semoga membawa keberkahan,” kata Miq Iqbal.

Ia juga menyinggung kekagumannya pada pemikiran Hasan Bangil yang menurutnya turut memengaruhi perjalanan cara berpikir bangsa. “Saya membaca perdebatan Hasan Bangil dan Soekarno sejak saya SMA. Alhamdulillah hari ini bisa bertemu dzurriyat beliau,” ungkapnya.

Gubernur juga menegaskan NTB sebagai negeri yang diberkahi, bahkan menyebut Pulau Lombok dikenal sebagai “Negeri Seribu Wali” dengan jejak sejarah dan makam para wali yang tersebar di berbagai wilayah.

Diakuinya, ada tiga agenda besar Pemprov NTB di bawah kepemimpinannya dengan Hj. Indah Dhamayanti Putri. Pertama, pengentasan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, dan pariwisata kelas dunia. “NTB masih memiliki 106 desa kategori kemiskinan ekstrem. Kefakiran itu cenderung membawa pada kekafiran. Semua penyakit sosial berawal dari kemiskinan. Karena itu kita harus mengentaskan kemiskinan,” tegasnya, seraya menekankan pentingnya dukungan para tuan guru dan masyaikh dalam menggerakkan ikhtiar bersama.

Sementara itu, Abuya Al-Habib Ali Zainal Abidin Baharun menekankan bahwa pertemuan ulama dan umara adalah kekuatan peradaban. Ia memperkenalkan Ponpes Dalwa sebagai rumah bahasa dan dakwah, serta menegaskan bahwa bahasa dan ilmu dapat menjadi pemersatu umat. Majelis silaturahmi ini menjadi pesan kuat bahwa ketika ulama dan umara bersatu, maka yang lahir bukan sekadar wacana, melainkan kekuatan besar untuk mempercepat NTB Makmur Mendunia melalui penguatan SDM, menjaga nilai, merawat persatuan, dan menghadirkan kesejahteraan yang lebih nyata bagi masyarakat. (r)

Dorong Keterlibatan Swasta dalam Penanganan Bencana NTB

globalfmlombok.com
-
0
Dorong Keterlibatan Swasta dalam Penanganan Bencana NTB

Mataram (globalfmlombok.com) – Baru-baru ini beredar surat yang ditandatangani oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) NTB dalam menangani banjir yang menerjang sebagian besar wilayah NTB. Dalam surat bernomor 132/4103 tertanggal 22 Januari 2026 tersebut, Lalu Mohammad Faozal selaku Sekda NTB diduga meminta bantuan kepada BUMD, BUMN, hingga swasta.

Pelaksana Harian (Plh) Sekda NTB, H. Lalu Mohammad Faozal, mengatakan pelibatan swasta itu untuk membantu mengurangi beban penanganan pasca banjir yang merendam ribuan rumah, dan merusak sejumlah fasilitas umum tersebut.

“Karena pemerintah butuh mereka untuk membantu mengurangi beban. Dan kita sudah bangun komitmen untuk bangun secepatnya supporting untuk pemerintah membantu warga masyarakat yang kena bencana,” ujarnya setelah rapat penanganan bencana bersama dengan pihak swasta beberapa waktu lalu.

Besaran bantuan yang diberikan tidak dipatok secara khusus. Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada kemampuan masing-masing mitra, dengan tujuan utama meringankan beban masyarakat terdampak banjir. Bantuan tersebut bersifat non-anggaran karena berasal dari CSR dan berada di luar Belanja Tidak Terduga (BTT).

Saat ini, kebutuhan bantuan masih dalam tahap pendataan dan rekapitulasi. Bantuan yang disalurkan nantinya dapat berupa sembako maupun kebutuhan lain yang mendesak bagi warga terdampak. Sementara itu, untuk penanganan infrastruktur yang rusak akibat banjir tetap menjadi tanggung jawab pemerintah. “Kalau infrastruktur itu tugas pemerintah, tidak mungkin kita minta ke mereka,” tegasnya.

Mengenai informasi yang beredar tersebut, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal melalui Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik, menjelaskan bahwa permintaan oleh Plh Sekda NTB itu berdasarkan perintah Gubernur. Gubernur Iqbal, katanya memerintahkan Plh Sekda untuk mengundang rapat bersama pihak swasta, para pengusaha, serta perbankan baik BUMN maupun BUMD dalam rangka menguatkan sinergi dan partisipasi bersama.

“Arahan Bapak Gubernur adalah membangun kolaborasi dan memperkuat peran multi pihak dalam membantu percepatan penanganan bencana hidrometeorologi di NTB, jadi jelasnya adalah Plh Sekda dipersilahkan untuk mengundang Rapat Koordinasi,” ujarnya.

Ia menambahkan, semangat kolaborasi tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui ajakan kepada berbagai pihak agar dapat terlibat secara terkoordinasi melalui organisasi masing-masing.

“Yang dimaksud adalah dukungan dan intervensi masing-masing pihak dikoordinir oleh wadah atau organisasi terkait, misalnya sektor perhotelan melalui PHRI, perbankan melalui BI dan OJK, serta pelaku usaha lainnya melalui jejaring dunia usaha. Selanjutnya semua dukungan tersebut dikoordinasikan bersama Pemerintah Provinsi NTB agar tepat sasaran,” jelasnya.

Pemprov NTB menegaskan bahwa bantuan yang dihimpun dalam penanganan bencana harus dan pasti akan dikelola melalui mekanisme resmi dan dapat dipertanggungjawabkan. Penanganan bencana di daerah berada dalam koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di antaranya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, termasuk dalam hal pengelolaan bantuan dan dukungan sumber daya.

“Jika bantuan dalam bentuk dana, penyalurannya dilakukan melalui rekening kedinasan resmi sesuai ketentuan yang berlaku dan dicatat secara tertib. Jika bantuan dalam bentuk barang, akan diterima dan disalurkan melalui mekanisme logistik kebencanaan BPBD berdasarkan kebutuhan prioritas di lapangan. Seluruhnya diawasi dan dapat diaudit sesuai ketentuan, baik oleh Inspektorat maupun BPK,” tegas Mantan Staf Ahli Gubernur itu. (era)

Jaksa Tetapkan Satu Karyawan Bank di Bima Tersangka Dugaan Korupsi Dana Kredit

globalfmlombok.com
-
0
Jaksa Tetapkan Satu Karyawan Bank di Bima Tersangka Dugaan Korupsi Dana Kredit

Mataram (globalfmlombok.com) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bima telah menetapkan satu orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana Kredit Serbaguna Mandiri (KSM) di salah satu bank di Bima Periode 2021-2024, pada Jumat (23/1/2026).

Kepala Kejari Bima, Heru Kamarullah mengatakan, satu tersangka itu merupakan karyawan bank berinisial FF. Tersangka FF di salah satu bank di Bima menjabat sebagai marketing atau SGK (Sales Generalis Konsumtif) pada bagian Kredit KSM.

Ia menyebutkan, tersangka FF menangani sebanyak 119 debitur KSM. Sebagian besar debitur berasal dari pegawai instansi pemerintah di Kabupaten Bima dan Kota Bima sejak tahun 2021-2024.

“Fakta penyidikan menunjukkan bahwa sebanyak 49 pengajuan kredit KSM diduga telah dimanipulasi oleh tersangka,” sebutnya.

Sementara sebagian dana hasil pencairan kredit digunakan untuk kepentingan pribadi tersangka sendiri.

Adapun modus operandi yang dilakukan FF, yaitu melakukan rekayasa dokumen kredit dengan cara mark-up permohonan pinjaman yang tidak sesuai dengan permohonan pengajuan debitur.

Kemudian setelah kredit dicairkan ke rekening tabungan debitur, tersangka memindahkan sebagian dana sesuai limit yang diketahui debitur ke rekening debitur di bank lain.

“Sedangkan sisa dana dari selisih pencairan kredit digunakan oleh tersangka FF,” sebutnya.

Heru menegaskan, FF telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melanggar Petunjuk Teknis Operasional (PTO) KSM. Pelanggaran itu dilakukan dengan cara menambah besaran limit kredit yang diajukan debitur. Tanpa sepengetahuan debitur tersebut dan menggunakan selisih limitnya untuk kepentingan pribadi. Akibat perbuatannya, negara mengalami kerugian mencapai Rp7,1 miliar.

Jaksa menyangkakan FF dengan Pasal 603 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001.

Atau melanggar Pasal 604 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 126 Ayat (1) Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023.

“Saat ini kami telah menahan FF di Rutan Kelas IIB Raba Bima,” ucap Heru.

Tersangka mulai menjalani penahanan selama 20 hari ke depan mulai Jumat (26/1/2026). (mit)

Jalur Pusuk Sembalun Kembali Dilanda Longsor, Arus Lalu Lintas Sempat Terganggu

globalfmlombok.com
-
0
Jalur Pusuk Sembalun Kembali Dilanda Longsor, Arus Lalu Lintas Sempat Terganggu

Selong, (globalfmlombok.com) – Ruas jalan Pusuk Sembalun, salah satu akses utama menuju kawasan wisata Sembalun di Kabupaten Lombok Timur, kembali dilanda tanah longsor, Sabtu (24/1/2026) pagi. Peristiwa ini menyebabkan arus lalu lintas menuju dan dari kawasan tersebut sempat terganggu.

Kapolsek Sembalun Iptu Lalu Subadri menjelaskan, longsor dipicu oleh tingginya intensitas hujan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir sehingga membuat kondisi tanah menjadi labil. Material longsoran berupa tanah dan bebatuan menutup sebagian bahu jalan.

“Kami menerima laporan dari masyarakat sekitar pukul 07.00 Wita. Personel Polsek Sembalun langsung menuju lokasi untuk melakukan penanganan awal,” kata Lalu Subadri.

Petugas gabungan dari Polsek Sembalun dan Koramil 1615/10 Sembalun kemudian diterjunkan ke lokasi. Dengan menggunakan peralatan seadanya, seperti sekop dan cangkul, mereka membersihkan material longsoran agar jalur dapat kembali dilalui.

“Material longsor di bahu jalan sudah berhasil disingkirkan. Saat ini kendaraan roda dua dan roda empat sudah bisa melintas, namun masih diberlakukan sistem buka-tutup karena hanya satu lajur yang bisa digunakan,” ujarnya.

Untuk mempercepat pembersihan secara menyeluruh, pihak kepolisian telah berkoordinasi dengan Balai Penanganan Jalan Nasional (BPJN) guna mendatangkan alat berat ke lokasi.

Iptu Lalu Subadri mengimbau masyarakat dan wisatawan agar meningkatkan kewaspadaan saat melintasi jalur Pusuk Sembalun, mengingat cuaca ekstrem masih berpotensi terjadi. Kawasan tersebut dikenal rawan longsor dan pohon tumbang, terutama pada musim penghujan.

Ia juga berharap pemerintah daerah dapat menyiapkan alat berat secara siaga agar penanganan longsor dapat dilakukan lebih cepat jika kejadian serupa terulang. (*)

1...201202203...396Halaman 202 dari 396