Beranda blog Halaman 201

Wacana Pegawai MBG Jadi PPPK Diprotes Honorer Lobar

globalfmlombok.com
-
0
Wacana Pegawai MBG Jadi PPPK Diprotes Honorer Lobar

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Wacana Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang akan mengangkat sekitar 32.000 pegawai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Februari mendatang menuai protes dari kalangan tenaga honorer di Kabupaten Lombok Barat (Lobar).

Kebijakan tersebut dinilai tidak adil, terutama bagi tenaga non-ASN yang telah mengabdi belasan hingga puluhan tahun, namun belum mendapatkan kepastian status kepegawaian. Sementara itu, petugas MBG diketahui baru direkrut pada 2025 lalu.

Salah seorang tenaga non-ASN di Lombok Barat yang juga merupakan calon PPPK Paruh Waktu menyampaikan kekecewaannya terhadap wacana tersebut. Ia menilai pemerintah terkesan mengabaikan pengabdian tenaga honorer yang telah lama bekerja di lingkungan pemerintahan daerah.

“Tidak adil rasanya. Kami sudah lama mengabdi, tetapi belum juga diangkat menjadi PPPK. Sementara petugas MBG yang baru direkrut justru diwacanakan akan diangkat,” ujar tenaga non-ASN yang enggan disebutkan namanya, Sabtu (24/1/2026).

Ia mengungkapkan, kabar pengangkatan non-ASN menjadi PPPK Paruh Waktu sebelumnya sempat menjadi angin segar karena memberi harapan akan adanya kepastian status, meskipun gaji yang diterima disebut tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Namun, munculnya wacana pengangkatan pegawai MBG menjadi PPPK kembali memunculkan rasa ketidakadilan.

“Kenapa kami yang sudah lama mengabdi justru terkesan diabaikan, sementara MBG yang baru direkrut malah diprioritaskan,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Asisten I Setda Lombok Barat H. Saepul Ahkam menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tidak mengetahui secara rinci terkait wacana pengangkatan petugas MBG menjadi PPPK. Menurut dia, kebijakan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.

“Kami tidak tahu menahu soal itu. Belum ada konfirmasi siapa yang akan diangkat. Itu isu dari pusat,” ujar Ahkam.

Meski demikian, Ahkam mengakui kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan kecemburuan di kalangan tenaga non-ASN, mengingat masa pengabdian mereka yang relatif lama dibandingkan petugas MBG yang baru direkrut sekitar satu tahun terakhir.

Berdasarkan data Pemkab Lombok Barat, hingga Desember 2025 terdapat 45 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi di wilayah tersebut. Dalam setiap SPPG terdapat petugas Sarjana Penggerak Pembangunan (SPPI) yang direkrut langsung oleh BGN, serta kepala SPPG dan tenaga akuntan.

Ahkam menjelaskan, kewenangan pemerintah daerah dalam program MBG sebatas koordinasi dan pemantauan. Pengecualian berlaku untuk SPPG yang berada di daerah terluar, terisolir, dan terpencil (3T), di mana pemerintah daerah memiliki fungsi koordinatif yang lebih besar.

Saat ini terdapat 11 titik SPPG di wilayah 3T Lombok Barat yang seluruhnya telah terisi. Namun, SPPG tersebut belum beroperasi. Bahkan, baru satu SPPG yang proses pembangunannya hampir rampung, yakni di wilayah Batulayar dengan progres mencapai 95 persen.

Selain itu, Pemkab Lombok Barat juga tengah melakukan pendataan terkait kepastian penyuplai bahan baku MBG. Salah satunya di SPPG Dasan Tapen, yang disebut menggunakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan tenaga SPPI setempat. Hasil pengecekan sementara menunjukkan sebagian kebutuhan bahan baku, seperti beras, telah disuplai oleh BUMDes. (*)

 

 

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Honorer Lobar Protes Wacana Pengangkatan Pegawai MBG Jadi PPPK “

Polisi Tangkap Tiga Terduga Pengedar Sabu dan Ekstasi di Mataram

globalfmlombok.com
-
0
Polisi Tangkap Tiga Terduga Pengedar Sabu dan Ekstasi di Mataram

Mataram (globalfmlombok.com) – Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram mengamankan tiga orang terduga pengedar narkotika jenis sabu dan ekstasi di sejumlah lokasi di Kota Mataram. Penangkapan dilakukan pada Sabtu malam (24/1/2026), setelah polisi menerima laporan masyarakat.

Kepala Satresnarkoba Polresta Mataram AKP I Gusti Ngurah Bagus Suputra, Minggu (25/1/2026), mengatakan pengungkapan kasus ini bermula dari informasi warga yang menyebut kawasan Jalan Pejanggik, Lingkungan Pajang Timur, kerap dijadikan lokasi transaksi narkoba.

“Menindaklanjuti laporan tersebut, tim melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan dua terduga pelaku berinisial RS (31) dan IGAPS (19) di halaman sebuah kos di Jalan Pejanggik,” ujar Suputra.

Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan sejumlah klip berisi sabu, dua butir ekstasi, serta uang tunai yang diduga hasil transaksi narkoba.

Pengembangan kasus kemudian dilakukan ke kos milik RS di Lingkungan Karang Timbal, Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram. Di lokasi tersebut, petugas menemukan alat hisap sabu, uang tunai ratusan ribu rupiah, serta satu unit telepon seluler.

Selanjutnya, tim bergerak ke kawasan Rungkang Jangkuk, Kecamatan Cakranegara, dan kembali mengamankan satu terduga pelaku berinisial R (37). Terduga R diketahui berperan sebagai pemasok ekstasi kepada dua pelaku sebelumnya.

“Dari tangan R, kami menyita 4,5 butir ekstasi dan uang tunai sebesar Rp1,4 juta,” kata Suputra.

Penggeledahan turut dilakukan di rumah R di Lingkungan Rungkang Jangkuk, Kelurahan Sayang-sayang, Kecamatan Cakranegara. Namun, petugas hanya menemukan sejumlah alat hisap sabu. Sementara itu, penggeledahan di rumah RS tidak menemukan barang bukti tambahan.

Secara keseluruhan, barang bukti yang diamankan berupa sabu dengan berat bruto 1,44 gram, ekstasi dengan berat netto 2,75 gram, sejumlah alat hisap, uang tunai, serta beberapa unit telepon seluler.

Ketiga terduga pelaku beserta barang bukti kini diamankan di Mapolresta Mataram untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi menjerat para pelaku dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Polisi Amankan Tiga Terduga Pengedar Sabu dan Ekstasi di Mataram “

Jaksa Gencarkan Pemeriksaan Saksi Kasus Dugaan Korupsi Reklamasi Amahami Bima

globalfmlombok.com
-
0
Jaksa Gencarkan Pemeriksaan Saksi Kasus Dugaan Korupsi Reklamasi Amahami Bima

MATARAM, (globalfmlombok.com) — Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB) menggencarkan pemeriksaan saksi dalam penanganan kasus dugaan korupsi proyek reklamasi kawasan Amahami, Kelurahan Dara, Kota Bima. Hingga saat ini, perkara tersebut masih berada pada tahap penyelidikan.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati NTB Muh Zulkifli Said mengatakan, jaksa masih memeriksa sejumlah saksi untuk menelusuri dugaan perbuatan melawan hukum dalam proyek tersebut.

“Sementara pemeriksaan masih berjalan,” ujar Zulkifli di Mataram, Minggu (25/1/2026).

Zulkifli menjelaskan, pemeriksaan belum menyasar pejabat Pemerintah Kota Bima. Jaksa, kata dia, masih memulai pemeriksaan dari pihak-pihak di level bawah.

“Kami periksa pihak dari bawah dulu,” ujarnya.

Ia tidak merinci pihak-pihak yang dimaksud. Namun, Zulkifli memastikan seluruh pihak yang diduga berkaitan dengan proyek reklamasi Amahami akan masuk dalam agenda pemeriksaan.

“Karena masih penyelidikan, saya belum bisa banyak berkomentar,” katanya.

Pada tahap penyelidikan, jaksa fokus mengumpulkan bahan keterangan dan alat bukti untuk memastikan ada atau tidaknya unsur perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan proyek tersebut.

Berdasarkan data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Bima, pemerintah daerah setempat tercatat merealisasikan sejumlah proyek fisik bernilai besar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pengembangan kawasan Amahami sebagai destinasi wisata. Proyek-proyek tersebut dilaksanakan saat Pemerintah Kota Bima dipimpin wali kota dua periode, M. Qurais H. Abidin.

Sejak 2017, Pemkot Bima mengalokasikan anggaran Rp 2,5 miliar untuk penataan kawasan wisata Amahami melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bima. Pada tahun yang sama, juga terdapat proyek pekerjaan timbunan Pasar Raya Amahami senilai Rp 1,5 miliar yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Bima.

Selanjutnya, pada tahun anggaran 2018, Pemkot Bima kembali mengucurkan dana APBD sebesar Rp 13,5 miliar untuk proyek pembangunan Jalan Lingkar Pasar Raya Amahami. Proyek tersebut kembali berada di bawah kewenangan Dinas PUPR Kota Bima.

Kawasan Amahami selama ini ditetapkan sebagai salah satu fokus pengembangan sektor pariwisata daerah, dengan harapan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat Kota Bima.

Pada perkembangan terakhir, pada 2025, pemerintah daerah tercatat mengupayakan dukungan pemerintah pusat untuk pekerjaan pengaspalan jalur dua lingkar luar di kawasan Pantai Amahami. Jalur tersebut merupakan hasil reklamasi yang dilaksanakan melalui proyek tahun 2018.

Kawasan ini juga diduga masuk dalam objek penanganan kejaksaan, seiring dengan terbitnya alas hak kepemilikan atas lahan hasil reklamasi. Berdasarkan data yang dihimpun, selain penguasaan lahan sekitar lima hektare oleh Pemerintah Kota Bima, tercatat pula 28 bidang lahan atas nama perorangan dengan luasan bervariasi, mulai dari sekitar tiga are hingga belasan hektare. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Jaksa Gencarkan Periksa Saksi Kasus Dugaan Korupsi Reklamasi Amahami Bima “

Pemerintah Targetkan Serapan 240 Ribu Ton Beras dari NTB

globalfmlombok.com
-
0
Pemerintah Targetkan Serapan 240 Ribu Ton Beras dari NTB

Mataram, (globalfmlombok.com)  —   Pemerintah menugaskan Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk menyerap setara beras sebanyak 240.660 ton sepanjang tahun 2026. Penugasan tersebut menempatkan NTB sebagai salah satu daerah dengan target pengadaan beras terbesar secara nasional.

Pada 2025, pengadaan beras di provinsi yang dikenal sebagai salah satu lumbung pangan nasional ini tercatat tinggi dan melampaui target. Atas capaian tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memberikan penghargaan kepada Kepala Kantor Wilayah Perum Bulog NTB Mara Kamin Siregar.

Kepala Kanwil Bulog NTB Mara Kamin Siregar mengatakan, target serapan tahun ini mencakup pengadaan gabah maupun beras secara bersamaan. Langkah itu dilakukan untuk mempercepat penyerapan hasil panen, terutama saat panen raya.

“Target serapan tahun ini sebesar 240.660 ton setara beras. Pengadaan tetap dilakukan untuk gabah dan beras sekaligus agar percepatan serapan saat panen raya bisa dimaksimalkan dengan kesiapan Bulog bersama mitra pengadaan,” ujar Siregar di Mataram, Selasa (—).

Berdasarkan rincian target pengadaan, Bulog NTB menargetkan pembelian gabah kering panen (GKP) sebesar 407.443 ton, gabah kering giling (GKG) 24.196 ton, serta beras 18.315 ton. Secara keseluruhan, jumlah tersebut setara dengan 240.660 ton beras. Target pengadaan tersebar di sejumlah wilayah kerja, meliputi Sumbawa, Bima, dan Lombok Timur.

Untuk mendukung pencapaian target, Bulog NTB menyiapkan sejumlah strategi, salah satunya dengan menambah kapasitas penyimpanan melalui pemanfaatan gudang sewa milik mitra dan pihak swasta.

“Kami menyiapkan gudang sewa dari mitra maupun swasta untuk digunakan Bulog, sehingga target serapan perusahaan dapat tercapai sesuai yang telah ditetapkan,” kata Siregar.

Selain itu, Bulog NTB juga memperkuat sinergi lintas sektor, terutama dengan TNI dan pemerintah daerah. Kerja sama dilakukan melalui pembentukan Tim Jemput Pangan, pemantauan titik-titik panen, serta pengawasan harga agar tidak jatuh di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

Terkait harga pembelian, Siregar memastikan kebijakan HPP pada 2026 masih sama dengan tahun sebelumnya. Bulog siap membeli gabah dan beras petani sesuai ketentuan yang berlaku.

“Bulog siap membeli GKP seharga Rp 6.500 per kilogram, GKG Rp 8.200 per kilogram, dan beras Rp 12.000 per kilogram, dengan syarat kualitas sesuai standar HPP,” ujarnya.

Dengan berbagai langkah tersebut, Bulog NTB optimistis target serapan gabah dan beras pada 2026 dapat tercapai. Upaya itu diharapkan tidak hanya menjaga ketersediaan cadangan pangan nasional, tetapi juga menstabilkan harga serta melindungi pendapatan petani di NTB.

Sebagai perbandingan, pada 2025 target pengadaan setara beras di NTB ditetapkan sebesar 181.925 ton. Realisasi serapan mencapai 189.862 ton, atau sekitar 104,36 persen dari target. Menurut Siregar, capaian tersebut tidak terlepas dari sinergi antara Bulog, pemerintah daerah, petani, mitra penggilingan padi, serta para pemangku kepentingan lainnya di NTB. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Pemerintah Targetkan Serap Setara 240 Ribu Ton Beras dari NTB “

Sesosok Mayat Diduga Terbakar Gegerkan Warga Batu Leong Sekotong

globalfmlombok.com
-
0
Sesosok Mayat Diduga Terbakar Gegerkan Warga Batu Leong Sekotong

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Warga Batu Leong, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat (Lobar), dihebohkan dengan penemuan sesosok mayat yang diduga dalam kondisi terbakar, Minggu (25/1/2026) sekitar pukul 16.00 Wita. Mayat misterius tersebut ditemukan di pinggir pantai, tidak jauh dari jalan raya, dan telah dievakuasi Tim INAFIS Polres Lombok Barat untuk penyelidikan lebih lanjut.

Kepala Desa Sekotong Barat, H Saharudin, membenarkan adanya penemuan mayat tersebut. Ia mengatakan, informasi awal diterima dari warga sekitar pukul 16.00 Wita.
“Menurut informasi dari warga, mayat itu ditemukan sekitar jam empat sore,” ujar Saharudin, Minggu.

Mayat diduga terbakar itu pertama kali ditemukan oleh seorang pemuda yang sedang berolahraga lari di jalan raya Dusun Batu Leong. Lokasinya berada di balik tembok pembatas, di kawasan pinggir laut yang jaraknya tidak jauh dari jalan raya.
“Di pinggir pantai, tapi lokasi itu sudah ditembok,” katanya.

Saharudin menjelaskan, awalnya warga melihat api di lokasi tersebut dan mengira yang terbakar adalah sampah. Warga kemudian mengambil air laut untuk memadamkan api. Namun setelah didekati, warga terkejut karena mendapati sesosok mayat manusia. Temuan itu kemudian dilaporkan kepada warga lain dan pihak berwenang.

Berdasarkan pengamatan sementara, Saharudin menduga korban bukan warga setempat. Namun hingga kini identitas korban, termasuk jenis kelaminnya, belum diketahui. Dari hasil pemeriksaan awal Tim INAFIS yang dilihatnya dari luar lokasi, korban diketahui mengenakan kalung.
“Kami mendapat pemberitahuan bahwa tim INAFIS turun ke lokasi,” ujarnya.

Sekitar 30 menit setelah penemuan, Tim INAFIS Polres Lombok Barat tiba di lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Selanjutnya, jenazah dievakuasi menggunakan kendaraan menuju fasilitas kesehatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
“Sudah dibawa oleh tim INAFIS,” kata Saharudin.

Ia juga mengaku belum mendapatkan informasi adanya warga luar daerah yang tinggal di wilayahnya. Terkait kemungkinan korban merupakan warga negara asing (WNA) atau warga negara Indonesia (WNI), Saharudin menyatakan belum dapat memastikan.

Menurut dugaannya, korban kemungkinan telah meninggal dunia sebelum dibakar. Pasalnya, jika pembakaran terjadi saat korban masih hidup, seharusnya ada teriakan atau diketahui warga sekitar. Meski demikian, ia menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum.

Sementara itu, Kapolsek Sekotong Iptu I Ketut Suriarta, S.H., M.I.Kom., membenarkan adanya penemuan mayat di wilayah Batu Leong. Namun untuk informasi lebih rinci, ia meminta agar dikonfirmasi melalui Humas Polres Lombok Barat.
“Ya, masih dibawa ke RS Bhayangkara. Untuk lebih jelasnya, silakan ke Humas Polres,” ujarnya singkat. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Sesosok Mayat Diduga Terbakar Hebohkan Warga Batu Leong Sekotong Lombok Barat “

Penanganan Honorer Dikembalikan ke Pemerintah Daerah

globalfmlombok.com
-
0
Penanganan Honorer Dikembalikan ke Pemerintah Daerah

Dompu (globalfmlombok.com) – Pemerintah pusat mengembalikan penanganan tenaga honorer kepada pemerintah daerah (Pemda). Selama honorer masih dibutuhkan dan didukung ketersediaan anggaran, Pemda dapat mengajukan usulan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Namun, pengangkatan kembali honorer tersebut memperlihatkan adanya perbedaan pandangan antara Kemenpan RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI. BKN menilai persoalan honorer di Kabupaten Dompu bukanlah pengangkatan baru, melainkan honorer lama yang telah mengabdi. Sementara itu, Kemenpan RB menegaskan bahwa penyelesaian honorer telah dilakukan melalui skema pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Adapun honorer non-database diarahkan melalui mekanisme outsourcing dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Dompu, Ir Muttakun, Sabtu (24/1/2026). Ia menyampaikan hal itu usai mengikuti pertemuan dengan BKN RI pada Kamis (22/1/2026) pagi dan Kemenpan RB pada Kamis sore.

Dalam pertemuan tersebut, rombongan Kabupaten Dompu dipimpin Penjabat Sekretaris Daerah Dompu, H Khairul Insyan, S.E., M.M., didampingi Plt Asisten Administrasi Umum Setda Dompu Nukmah Ahmad, S.H., M.A.P., serta Kepala Bidang Pengembangan Pegawai BKD dan PSDM Kabupaten Dompu Muhammad Fadillah, S.E., M.Si. Hadir pula tiga perwakilan honorer, yakni Muhammad Amrullah, Imam, dan Aditya.

Pertemuan di lantai VII Gedung BKN RI dihadiri Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN BKN Rahman Hadi serta Direktur Perencanaan Kebutuhan ASN BKN RI Ridwan. Sementara di Kemenpan RB, rombongan diterima oleh Agie yang mewakili Asisten Deputi Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur bersama Deputi Bidang SDM Aparatur.

Muttakun menjelaskan, BKN RI berpandangan bahwa persoalan honorer di Dompu merupakan honorer lama, bukan pengangkatan baru. “Kalau masih dibutuhkan dan anggarannya tersedia, daerah bisa mengajukan ke Kemenpan RB. Pengajuan ini merupakan kebijakan daerah. Ketika diajukan, opsinya bisa disetujui, ditolak, atau ditunda,” kata Muttakun.

Sementara itu, dalam pertemuan di Kemenpan RB, pemerintah pusat menyatakan akan berhati-hati dalam menyetujui permintaan daerah, terutama ketika kondisi belanja pegawai sudah sangat tinggi. Meski demikian, penanganan tenaga non-ASN tetap dikembalikan pada kebijakan daerah, termasuk melalui mekanisme outsourcing dan BLUD.

Berdasarkan APBD Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2026, total belanja daerah tercatat sebesar Rp1.174.821.733.543. Dari jumlah tersebut, belanja pegawai yang mencakup gaji PNS dan PPPK beserta seluruh tunjangannya mencapai Rp717.604.521.762.

Adapun gaji PPPK Paruh Waktu tidak masuk dalam komponen belanja pegawai, melainkan dialokasikan pada belanja barang dan jasa. Total belanja barang dan jasa sebesar Rp291.414.456.216, dengan alokasi khusus untuk gaji PPPK Paruh Waktu sebesar Rp17.384.320.332. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Penataan Tenaga Honorer Jadi Kewenangan Pemerintah Daerah “

Gelombang Pasang Jadi Tamu Tahunan, Abrasi Mengintai Pesisir Ampenan

globalfmlombok.com
-
0
Gelombang Pasang Jadi Tamu Tahunan, Abrasi Mengintai Pesisir Ampenan

MATARAM, (globalfmlombok.com) — Gelombang pasang dan abrasi kembali menjadi ancaman nyata bagi warga pesisir Pantai Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Fenomena yang berulang hampir setiap akhir hingga awal tahun itu kembali terjadi pada Rabu malam (21/1/2026), menerjang permukiman warga, merusak rumah dan perahu nelayan, serta memaksa sebagian warga mengungsi demi keselamatan.

Dentuman ombak terdengar keras menghantam daratan sepanjang pesisir Kampung Bugis hingga Pondok Perasi. Air laut naik ke permukiman, merusak puluhan rumah warga dan perahu nelayan yang bersandar di tepi pantai. Sejumlah warga terpaksa menyelamatkan diri pada malam hari karena khawatir gelombang susulan.

Bagi warga pesisir Ampenan, terutama di Kampung Bugis dan Pondok Perasi, kecemasan menghadapi cuaca ekstrem telah menjadi bagian dari siklus tahunan. Setiap memasuki Oktober hingga awal tahun, gelombang pasang dan abrasi datang silih berganti, sementara perlindungan pantai yang memadai belum sepenuhnya terbangun.

Pantauan Suara NTB, pascabanjir rob, warga memasang karung berisi pasir di depan rumah sebagai tanggul darurat. Upaya itu dilakukan untuk menahan air laut agar tidak kembali masuk jika gelombang susulan terjadi. Di kawasan pesisir, aktivitas nelayan tampak sepi. Sejumlah perahu terpaksa ditambatkan tepat di depan rumah warga karena area sandar yang sebelumnya ada telah terkikis abrasi. Warga terlihat membersihkan puing kayu dan sampah yang terbawa gelombang.

Suparman (50), warga Lingkungan Pondok Perasi, mengaku perubahan garis pantai sangat terasa selama puluhan tahun ia tinggal di kawasan tersebut. Sepuluh tahun lalu, jarak rumahnya dengan bibir pantai masih puluhan meter. Kini, jarak itu menyusut drastis, hanya sekitar dua meter.

“Setiap tahun kami sudah merasakan. Mulai bulan Oktober sampai awal tahun, gelombang pasang datang menerjang,” kata Suparman, Minggu (25/1/2026).

Sebagai nelayan sejak remaja, Suparman pernah melaut hingga perairan Bali. Namun, seiring bertambahnya usia, ia beralih menjadi pedagang ikan. Penghasilannya kini sangat bergantung pada hasil tangkapan nelayan lain.

“Kalau cuaca buruk seperti sekarang, nelayan tidak melaut. Tidak ada ikan yang bisa dibeli dan dijual,” ujarnya.

Menurut dia, dampak abrasi dan banjir rob kali ini merupakan yang terparah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Belasan rumah di Kampung Bugis hingga Pondok Perasi mengalami kerusakan parah.

“Ini baru awal tahun 2026. Biasanya sampai Maret itu paling parah, apalagi saat angin barat. Kami takut kalau datang malam hari saat kami tidur bersama anak istri. Harapannya segera ada tanggul permanen,” tutur Suparman lirih.

Kondisi serupa dialami Nurmah (60). Meski terbiasa menghadapi abrasi setiap tahun, banjir rob kali ini ia rasakan paling parah. Air laut masuk ke rumahnya, menghanyutkan barang dagangan dan merusak bangunan.

“Paling parah sudah ini. Dagangan dan sejumlah uang saya hilang,” ujarnya.

Ia menceritakan, pada Rabu malam sekitar pukul 19.30 Wita, suara deburan ombak terdengar keras menghantam pagar rumah. Ia dan suaminya langsung terbangun dan bergegas menyelamatkan diri.

Nurmah berharap pemerintah segera membangun tanggul permanen di sepanjang pesisir Ampenan. Menurutnya, tanggul darurat dari karung pasir tidak mampu menahan gelombang besar.

“Kemarin sudah dipasang karung, tapi ombak terlalu besar. Harus ada tanggul yang kuat,” katanya.

Berdasarkan data pemerintah kelurahan, banjir rob di Kelurahan Bintaro berdampak pada tiga lingkungan, yakni Kampung Bugis, Pondok Perasi, dan Bintaro Jaya. Sekitar 1.000 kepala keluarga yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan dan buruh nelayan tinggal di kawasan tersebut. Sebanyak 20 kepala keluarga di Kampung Bugis dan Pondok Perasi terdampak paling parah, dengan total 67 jiwa.

Sementara itu, Pemerintah Kota Mataram mulai menyiapkan penanganan jangka panjang abrasi di pesisir Pantai Ampenan. Salah satu rencana strategis adalah pembangunan breakwater atau pemecah gelombang oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara I yang direncanakan mulai 2027.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram Lale Wediahning mengatakan, dalam jangka pendek pemerintah akan membangun batu bolder di sejumlah titik rawan abrasi.

“Batu bolder akan dibangun di tiga lokasi, yakni Lingkungan Bugis, Loang Baloq, dan Mapak melalui anggaran Dinas PUPR. Sementara BBWS juga akan membangun di lokasi berbeda,” ujarnya.

Warga pesisir Ampenan berharap berbagai upaya tersebut dapat segera mengurangi ancaman gelombang pasang dan abrasi yang selama ini menjadi “tamu tahunan”, sehingga mereka tidak lagi hidup dalam bayang-bayang ketakutan setiap musim cuaca ekstrem tiba. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Jadi Tamu Tahunan, Gelombang Pasang dan Abrasi Ancam Pesisir Ampenan Tenggelam “

DKP Mataram Salurkan Tiga Ton Beras untuk Korban Banjir Rob Ampenan

globalfmlombok.com
-
0
DKP Mataram Salurkan Tiga Ton Beras untuk Korban Banjir Rob Ampenan

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Mataram menyalurkan bantuan beras sebanyak tiga ton kepada 300 kepala keluarga (KK) korban bencana banjir rob di Lingkungan Bugis dan Pondok Perasi, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan.

Kepala DKP Kota Mataram, Sudirman, mengatakan bantuan beras tersebut bersumber dari cadangan pangan bencana Pemerintah Kota Mataram tahun 2026. Penyaluran bantuan telah dilakukan melalui posko logistik di Kampung Bugis pada Jumat (23/1/2026).

“Bantuan beras sudah kami salurkan melalui posko logistik di Kampung Bugis,” ujarnya, Minggu (25/1).

Menurut Sudirman, total tiga ton beras yang didistribusikan tersebut diperuntukkan khusus bagi korban bencana hidrometeorologi, seperti gelombang pasang, angin kencang, banjir rob, serta banjir akibat luapan sungai.

Ia menjelaskan, beras bantuan tersebut telah dikemas dalam karung berukuran 10 kilogram untuk memudahkan pendistribusian kepada warga terdampak. DKP bertugas menyalurkan bantuan hingga ke posko logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram yang juga difungsikan sebagai dapur umum.

“Selanjutnya, pembagian langsung kepada warga menjadi kewenangan pemerintah kelurahan agar bantuan tepat sasaran sesuai data hasil asesmen,” jelasnya.

Sudirman menambahkan, pendistribusian bantuan beras ke wilayah lain di Kota Mataram masih menunggu usulan resmi dari masing-masing kelurahan dan kecamatan. Hal tersebut menjadi syarat utama sebelum bantuan cadangan pangan dapat dikeluarkan.

“Cadangan pangan tidak bisa dikeluarkan begitu saja. Harus ada usulan dari kelurahan dan kecamatan sebagai dasar penerbitan Surat Keputusan (SK) kepala daerah,” katanya.

Ia pun mengimbau pihak kelurahan dan kecamatan agar segera mengajukan data warga terdampak bencana hidrometeorologi. “Semakin cepat diusulkan, semakin cepat pula bantuan bisa kami salurkan,” ujarnya.

Mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Kota Mataram itu menyebutkan, stok cadangan pangan bencana DKP Kota Mataram untuk tahun 2026 mencapai 20 ton. Hingga saat ini, baru tiga ton yang disalurkan untuk korban bencana di Kecamatan Ampenan.

“Artinya, masih tersedia 17 ton cadangan beras yang siap disalurkan jika dibutuhkan,” pungkasnya.

Terpisah, Lurah Bintaro, Rudy Herlambang, mengatakan beras bantuan dari DKP Kota Mataram langsung dibagikan kepada warga terdampak bersamaan dengan bantuan paket sembako dari berbagai pihak, seperti PDAM, Pertamina, TP PKK Provinsi NTB, dan sumber lainnya. “Penyaluran dilakukan sejak Sabtu hingga Minggu (25/1/2026),” jelasnya.

Ia menambahkan, dari total tiga ton beras yang diterima, pendistribusian dilakukan di dua titik, yakni Kantor Lurah Bintaro dan posko di Lingkungan Bugis. (pan)

Stunting NTB 13,39 Persen di Bawah Nasional, Gubernur Akui Kerja Bersama dengan Kabupaten/Kota

globalfmlombok.com
-
0
Stunting NTB 13,39 Persen di Bawah Nasional, Gubernur Akui Kerja Bersama dengan Kabupaten/Kota

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemprov NTB menyampaikan perkembangan terbaru penanganan stunting sepanjang Tahun 2025. Berdasarkan data konsolidasi per Desember 2025, persentase stunting di NTB tercatat 13,39 persen atau 51.809 kasus dari 387.065 balita. Angka ini menunjukkan capaian yang sangat positif karena lebih rendah dari rata-rata nasional 18,8 persen serta telah melampaui target NTB Tahun 2025 sebesar 21,7 persen.

Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB sekaligus Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama lintas sektor yang terus diperkuat hingga ke tingkat desa.

“Alhamdulillah, capaian stunting NTB per Desember 2025 berada di angka 13,39 persen. Ini bukan sekedar angka, tetapi cerminan dari kerja nyata pemerintah daerah bersama kabupaten/kota, tenaga kesehatan, kader, serta partisipasi masyarakat yang terus bergerak memperbaiki kualitas tumbuh kembang anak-anak NTB,” ujar Aka – sapaan akrabnya, Minggu (25/1/2026).

Menurutnya, Pemerintah Provinsi NTB menegaskan bahwa penurunan stunting adalah agenda prioritas yang menyangkut masa depan generasi NTB.

“Stunting adalah ancaman serius bagi kualitas SDM. Karena itu, Pemprov NTB bersama Kabupaten/Kota Se-NTB tidak hanya fokus pada capaian, tetapi juga pada kesinambungan program agar kasus baru bisa dicegah sejak awal. Ini komitmen kita bersama untuk melahirkan generasi NTB yang sehat, kuat, dan unggul,” tegasnya.

Adapun capaian penanganan stunting per Kabupaten/Kota di NTB Desember 2025 berdasarkan data laporan gizi pada aplikasi sigizikesga Kementerian RI 2026. Lombok Barat: 9,58 persen, Lombok Tengah 9,99 persen, Lombok Timur: 22,39 persen, Sumbawa: 10,70 persen, Dompu: 12,61 persen, Bima: 12,22 persen, Sumbawa Barat: 7,1 persen, Lombok Utara: 14,18 persen, Kota Mataram: 6,57 persen dan Kota Bima: 9,49 persen

Pemprov NTB memandang data tersebut sebagai dasar penting untuk memastikan intervensi yang dilakukan lebih terarah, tepat sasaran, serta memperkuat daerah-daerah yang masih membutuhkan percepatan.

“Data kabupaten/kota menjadi pijakan untuk memperkuat strategi. Daerah yang sudah rendah tetap dijaga agar tidak naik, sementara daerah dengan angka lebih tinggi akan kita dorong percepatan intervensinya melalui program yang lebih fokus dan masif,” tambah Aka.

Selain capaian tahun 2025, hasil pemantauan juga menunjukkan perkembangan kasus baru pada awal 2026. Pada Januari 2026, NTB mencatat 0,6 persen atau 1.890 kasus stunting baru, data ini tentunya menjadi pengingat bahwa pencegahan stunting harus terus dilakukan secara konsisten dan tidak boleh lengah.

Meski demikian, pihaknya mengaku selalu ada penambahan jumlah stunting baru di NTB. Berikut ini, rincian perkembangan stunting baru Januari 2026 per kabupaten/kota. Lombok Barat: 1,0 persen (479 kasus baru), Lombok Tengah: 0,9 persen (653 kasus baru), Lombok Timur: 0,8 persen (545 kasus baru), Sumbawa: 0,3 persen (79 kasus baru), Dompu: 0,0 persen (tidak ada stunting baru), Bima: 0,1 persen (36 kasus), Sumbawa Barat: 0,4 persen (39 kasus baru), Lombok Utara: 0,3 persen (41 kasus baru), Kota Mataram: 0,001 persen (4 kasus baru) dan Kota Bima: 0,2 persen (14 kasus baru)

‘’Untuk persentase data stunting ini akan selalu di update sesuai hasil pengukuran tinggi badan setiap bulan,’’ ujar mantan Kepala Dinas Sosial NTB ini.

Dalam hal ini, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengapresiasi daerah yang berhasil menekan kasus baru, sekaligus mendorong percepatan penguatan layanan pada wilayah yang masih menunjukkan penambahan kasus.

Gubernur juga menekankan bahwa, penanganan stunting bukan pekerjaan musiman. ‘’Kita harus menguatkan pencegahan di hulu, mulai dari ibu hamil, pola asuh, gizi keluarga, sampai layanan kesehatan yang konsisten di posyandu dan puskesmas. Semua pihak harus bergerak,” ujarnya mengingatkan.

Menurutnya, pencegahan dimulai dari keluarga. Untuk itu Pemprov NTB menekankan bahwa pencegahan stunting tidak hanya bertumpu pada layanan pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat, terutama keluarga.

Atas dasar itu, pihaknya mengimbau masyarakat untuk memastikan ibu hamil mendapatkan pemeriksaan rutin dan asupan gizi seimbang. Selain itu, memberikan ASI eksklusif dan MPASI sesuai standar, rutin membawa balita ke Posyandu untuk pemantauan pertumbuhan.

Masyarakat juga harus menjaga sanitasi dan pola hidup bersih sehat. Termasuk segera berkonsultasi ke fasilitas kesehatan jika ditemukan risiko gangguan tumbuh kembang anak.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan NTB Dr. dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM., MARS menyampaikan bahwa pihaknya akan memperkuat langkah-langkah strategis untuk menjaga tren penurunan stunting sekaligus menekan kasus baru secara cepat dan terukur.

“Capaian tahun 2025 ini patut kita syukuri, namun kita tidak boleh berhenti. Tahun 2026, Dinas Kesehatan NTB bersama Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota akan memperkuat pencegahan dan penanganan stunting melalui intervensi yang lebih terarah, berbasis data, serta mempercepat respons terhadap kasus baru,” jelas Fikri.

Ia menyebutkan sejumlah langkah utama yang akan dijalankan, antara lain. Seperti Aksi Bergizi di Sekolah. Tujuannya, membangun pola konsumsi sehat sejak usia dini. Penguatan Surveilans Gizi, agar data lebih akurat dan cepat ditindaklanjuti. Langkah lain yang dilakukan, yakni pemantauan pertumbuhan balita, melalui layanan posyandu dan puskesmas secara rutin.

Selain itu, refreshing PMBA (Pemberian Makan Bayi dan Balita), untuk memperkuat edukasi keluarga. Tatalaksana masalah gizi, termasuk penanganan cepat pada balita berisiko.

Selanjutnya dilakukan koordinasi lintas program dan lintas sektor, agar intervensi lebih kuat dan terintegrasi. Monitoring dan evaluasi program gizi di Desa Berdaya, sebagai lokus percepatan. Pembinaan gizi bagi SPPG Program Makan Bergizi Gratis (MBG), agar tepat sasaran dan berkualitas. Begitu juga pemenuhan Pita LILA untuk skrining keluarga, sebagai deteksi dini risiko stunting.

“Kami juga menekankan pentingnya intervensi berkelanjutan untuk kasus stunting baru, serta dukungan kabupaten/kota dalam pendampingan Survey SSGI 2026. Target kita jelas: menurunkan stunting dengan cara yang terukur, konsisten, dan menyentuh keluarga sebagai pusat pencegahan,” terangnya. (r/ham)

Jalan Provinsi Tente-Parado Terbelah, Akses Warga Terancam Putus

globalfmlombok.com
-
0
Jalan Provinsi Tente-Parado Terbelah, Akses Warga Terancam Putus

Bima (globalfmlombok.com) – Bencana pergeseran tanah menyebabkan ruas jalan provinsi lintas Tente-Parado di Kabupaten Bima mengalami kerusakan serius. Badan jalan dilaporkan retak, terbelah, dan mengalami penurunan, sehingga mengancam kelancaran akses warga antarwilayah.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bima, Nurul Huda, mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada Jumat, 23 Januari 2026, sekitar pukul 04.00 Wita, di So Sambi Lambe, Desa Paradowane, Kecamatan Parado.

“Akibat pergeseran tanah, badan jalan mengalami retakan dan terbelah sepanjang kurang lebih 100 meter. Saat ini hanya kendaraan roda dua yang masih bisa melintas,” jelasnya saat dikonfirmasi, Sabtu (24/1/2026).

Menurut Nurul, kerusakan jalan dipicu oleh curah hujan tinggi yang mengguyur wilayah tersebut secara terus-menerus selama sepekan terakhir. Kondisi jalan kini dinilai rawan dan membahayakan, terutama bagi kendaraan roda empat.

Hal senada disampaikan Kepala Desa Parado Rato, M. Saleh. Ia menyebutkan, kerusakan paling parah terjadi pada ruas jalan provinsi Parado-Tente tepat di atas DAM Pela Parado. Struktur jalan mengalami keretakan, patah, dan penurunan signifikan dari kondisi normal.

“Jalan sudah turun akibat longsor. Kondisinya sangat berbahaya, khususnya bagi kendaraan roda empat,” ujarnya.

M. Saleh menambahkan, selain hujan dengan intensitas tinggi, kerusakan lingkungan turut memperparah situasi. Berkurangnya tutupan hutan di sekitar lokasi jalan dinilai berkontribusi besar terhadap terjadinya pergeseran tanah.

“Kurangnya kesadaran dalam menjaga kelestarian hutan, baik di bagian atas maupun bawah jalan, menjadi faktor utama yang mempercepat kerusakan,” katanya.

Atas kondisi tersebut, masyarakat Parado mendesak pemerintah dan instansi terkait untuk segera mengambil langkah cepat. Salah satunya dengan menyiapkan jalur alternatif agar konektivitas antara Kecamatan Parado dan Kecamatan Monta tetap terjaga.

“Kami berharap segera dibuatkan jalan alternatif supaya aktivitas warga tidak lumpuh,” tegas M. Saleh.

Sementara itu, hasil pantauan langsung Ketua Karang Taruna sekaligus tokoh pemuda setempat, Junaidin, menunjukkan bahwa penurunan tanah pada badan jalan juga diperparah oleh kualitas pengerjaan jalan yang dinilai tidak memadai.

“Buruknya pengerjaan hotmix serta tidak adanya drainase yang layak memicu retakan dan penurunan tanah sepanjang kurang lebih 50 meter,” ungkapnya.

Ia menyebutkan, hingga kini warga masih terpaksa melintasi jalan rusak tersebut untuk beraktivitas ke kecamatan lain. Kondisi ini dinilai sangat berisiko.

“Jalan ini bisa longsor kapan saja. Sampai sekarang belum ada penanganan konkret, selain pemasangan garis tanda bahaya,” ujarnya.

Junaidin menegaskan, jika tidak segera dilakukan perbaikan, akses Parado berpotensi terputus total.

Saat ini, BPBD Kabupaten Bima bersama instansi terkait masih melakukan pemantauan dan pendataan di lokasi guna menentukan langkah penanganan lanjutan, termasuk kemungkinan pembukaan jalur alternatif untuk menjaga akses dan keselamatan warga. (hir)

1...200201202...395Halaman 201 dari 395