Beranda blog Halaman 20

Kredit Perbankan NTB Tumbuh 6,67 Persen, Didorong Investasi dan Konsumsi

Mataram (globalfmlombok.com)

Kinerja perbankan di Nusa Tenggara Barat (NTB) menunjukkan tren positif pada triwulan pertama 2026. Penyaluran kredit terus tumbuh didorong meningkatnya pembiayaan investasi dan konsumsi, meski penghimpunan dana masyarakat atau Dana Pihak Ketiga (DPK) masih mengalami tekanan pada awal tahun.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB, Rudy Sulistyo, mengatakan pertumbuhan kredit perbankan di NTB hingga Maret 2026 mencapai 6,67 persen secara tahunan (year on year/yoy). Secara year to date (ytd), nilai kredit bertambah sekitar Rp300 miliar atau tumbuh 0,38 persen dibandingkan posisi akhir tahun sebelumnya.

“Pertumbuhan kredit terutama ditopang oleh kredit investasi dan kredit konsumsi. Kredit investasi tumbuh 0,59 persen secara ytd, sementara kredit konsumsi meningkat 1,70 persen. Adapun kredit modal kerja masih mengalami penurunan sebesar 2,09 persen,” ujar Rudy dalam Media Briefing Forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) NTB Triwulan II Tahun 2026 di Mataram, Jumat (29/5/2026).

Menurut Rudy, secara tahunan mayoritas sektor ekonomi di NTB masih mencatatkan pertumbuhan kredit yang relatif stabil. Sektor pertambangan dan penggalian menjadi salah satu sektor dengan laju pertumbuhan kredit tertinggi. Selain itu, kelompok penerima kredit bukan lapangan usaha juga menunjukkan peningkatan signifikan.

Dari sisi wilayah, Kota Mataram menjadi daerah dengan pertumbuhan kredit tertinggi secara tahunan. Hingga Maret 2026, penyaluran kredit di ibu kota Provinsi NTB itu bertambah Rp1,85 triliun atau tumbuh 3,99 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Sementara itu, jika dihitung secara year to date, Kabupaten Sumbawa mencatatkan pertumbuhan kredit tertinggi dengan tambahan penyaluran kredit mencapai Rp990 miliar atau naik 1,42 persen.

Di tengah pertumbuhan kredit yang masih terjaga, penghimpunan dana masyarakat menunjukkan dinamika berbeda. Secara tahunan, Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan di NTB masih tumbuh 5,32 persen. Pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh peningkatan tabungan yang mencapai Rp2,35 triliun atau naik 9,50 persen dibandingkan Maret 2025.

Namun, secara year to date, DPK mengalami kontraksi sebesar Rp1,45 triliun atau turun 2,79 persen. Penurunan tersebut dipicu berkurangnya dana pada instrumen giro dan tabungan.

Data OJK menunjukkan nilai giro turun Rp1,62 triliun atau terkoreksi 14,78 persen. Tabungan juga berkurang Rp450 miliar atau turun 1,62 persen. Sebaliknya, simpanan deposito masih mencatatkan pertumbuhan sebesar Rp620 miliar atau naik 4,56 persen.

Secara wilayah, penurunan DPK terbesar terjadi di Kota Mataram dan Kota Bima. Di Kota Mataram, DPK berkurang hingga Rp1,69 triliun atau turun 4,90 persen secara ytd. Sementara di Kota Bima, penurunan mencapai Rp180 miliar atau terkoreksi 5,82 persen.

Meski demikian, OJK menilai kondisi intermediasi perbankan di NTB masih berada dalam kondisi baik. Pertumbuhan kredit yang tetap positif diharapkan mampu mendukung aktivitas ekonomi daerah, terutama di sektor-sektor produktif yang menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi NTB.(ris)

Potensi Hujan di NTB Mulai Menurun, BMKG Ingatkan Masyarakat Antisipasi Kekeringan

Mataram (globalfmlombok.com)-

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Nusa Tenggara Barat (NTB) memprediksi potensi hujan di wilayah NTB mulai berkurang seiring masuknya periode musim kemarau pada awal Juni 2026. Masyarakat diminta menggunakan air secara bijak guna mengantisipasi dampak kekeringan yang lazim terjadi pada musim kemarau.

Forecaster on duty BMKG Stasiun Klimatologi NTB Anggitya Pratiwi dalam rilisnya Minggu 31 Mei 2026 menyebutkan, berdasarkan laporan iklim dasarian III Mei 2026, pihaknya mencatat curah hujan di NTB masih bervariasi, mulai kategori rendah hingga tinggi. Curah hujan tertinggi tercatat di Pos Hujan Labangka, Kabupaten Sumbawa, dengan akumulasi mencapai 168 milimeter per dasarian.

Sementara itu, sifat hujan di berbagai wilayah NTB berada pada kategori bawah normal hingga atas normal. Kondisi hari tanpa hujan berturut-turut (HTH) juga menunjukkan variasi cukup lebar, mulai kategori sangat pendek, yakni 1-5 hari, hingga panjang atau 21-30 hari.

“HTH terpanjang tercatat di Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, yang mengalami 30 hari tanpa hujan,” ujarnya.

BMKG menjelaskan, sejumlah indikator iklim global dan regional mulai menunjukkan kecenderungan menguatnya musim kemarau. Hasil pemantauan menunjukkan fenomena Indian Ocean Dipole (IOD) masih berada pada kondisi netral dengan indeks minus 0,59. Namun, kondisi tersebut diperkirakan berubah menjadi IOD positif mulai Juli 2026.

Di sisi lain, anomali suhu muka laut di wilayah Nino 3.4 menunjukkan fenomena El Nino lemah dengan indeks plus 1,0. BMKG memperkirakan El Nino akan berkembang menjadi kategori moderat mulai Juni 2026.

Kondisi atmosfer saat ini juga didominasi angin timuran di sebagian besar wilayah Indonesia. Suhu muka laut di perairan Indonesia umumnya berada pada kondisi normal hingga hangat. Aktivitas Madden Julian Oscillation (MJO), yang berpengaruh terhadap pembentukan awan hujan di kawasan tropis, masih terpantau aktif dan diprediksi berlanjut hingga akhir dasarian III Mei.

Meski demikian, peluang hujan masih ada pada dasarian I Juni 2026 atau periode 1-10 Juni. BMKG memprediksi peluang hujan dengan intensitas lebih dari 20 milimeter per dasarian berkisar 10-30 persen di hampir seluruh wilayah Pulau Lombok, Kabupaten Sumbawa Barat, serta sebagian wilayah Kabupaten Sumbawa.

Dalam laporan tersebut, BMKG tidak mengeluarkan peringatan dini curah hujan tinggi. Namun, peringatan dini kekeringan meteorologis level waspada telah diterbitkan untuk Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima.

BMKG Stasiun Klimatologi NTB mengimbau masyarakat agar mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi berkurangnya ketersediaan air selama musim kemarau. Selain menghemat penggunaan air, masyarakat juga diminta menjaga kebersihan lingkungan, terutama saluran drainase dan aliran air, serta memantau kondisi debit air di wilayah masing-masing.

BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk terus mengikuti informasi cuaca dan iklim terbaru guna mengantisipasi potensi bencana maupun kerugian yang dapat timbul dalam berbagai aktivitas, termasuk sektor pertanian, perikanan, dan pengelolaan sumber daya air.(ris/r)

BPS : Rekrutmen Mitra Sensus Ekonomi 2026 Dilaksanakan Terbuka dan Berbasis Sistem

Mataram (globalfmlombok.com)-

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mematangkan berbagai persiapan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Termasuk proses rekrutmen mitra pendataan yang akan menjadi ujung tombak pengumpulan data di lapangan.

“Kami tidak sedang mencari peserta dengan nilai tertinggi semata. Kami sedang mencari orang yang tepat untuk wilayah yang tepat,” tegas Kepala BPS Provinsi NTB Wahyudin di Mataram, Minggu (31/5/2026).

Untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di seluruh kabupaten dan kota di NTB, BPS membutuhkan sebanyak 5.210 mitra pendataan yang akan bertugas selama kurang lebih dua setengah bulan. Mereka akan melakukan pendataan secara langsung kepada rumah tangga dan pelaku usaha di wilayah kerja masing-masing.

Menurut Wahyudin, peran mitra pendataan sangat strategis karena menjadi garda terdepan dalam memastikan seluruh aktivitas ekonomi masyarakat dapat tercatat secara lengkap dan akurat. Oleh karena itu, BPS membutuhkan petugas yang tidak hanya memiliki kemampuan yang baik, tetapi juga memahami wilayah tugasnya serta siap menjalankan tanggung jawab pendataan secara profesional.

“Data yang berkualitas berawal dari pendataan yang berkualitas. Karena itu, kami membutuhkan mitra yang kompeten, berintegritas, dan siap bekerja di lapangan,” ujarnya.

Wahyudin menambahkan, saat ini BPS juga tengah melaksanakan rekrutmen mitra tambahan melalui mekanisme yang sama. Rekrutmen tersebut dilakukan untuk memperkuat ketersediaan sumber daya mitra statistik yang dapat mendukung berbagai kegiatan pengumpulan data yang dilaksanakan BPS.

Menurutnya, tidak seluruh peserta yang dinyatakan lulus dalam rekrutmen tambahan tersebut otomatis akan ditugaskan pada kegiatan Pendataan Sensus Ekonomi 2026. Kebutuhan mitra untuk kegiatan Sensus Ekonomi telah ditetapkan sebanyak 5.210 orang, sementara proses rekrutmen mitra tambahan juga diharapkan untuk menyediakan basis calon mitra yang sewaktu-waktu dapat menjadi pendukung bagi berbagai kegiatan statistik BPS sesuai kebutuhan.

“BPS secara rutin melaksanakan berbagai kegiatan statistik. Karena itu, kebutuhan mitra tidak hanya untuk Sensus Ekonomi 2026. Mitra yang memenuhi kualifikasi dapat dipertimbangkan untuk mendukung kegiatan statistik lainnya sesuai kebutuhan lapangan,” jelasnya.

Seluruh proses rekrutmen, termasuk mitra tambahan, dilaksanakan secara terbuka melalui aplikasi Sobat BPS maupun laman mitra.bps.go.id. Pada tahap awal, calon mitra melakukan registrasi mandiri dengan melengkapi profil yang mencakup identitas diri, domisili, pendidikan terakhir, pengalaman kegiatan statistik, serta informasi mengenai kemampuan dan sarana pendukung yang dimiliki.

Setelah itu dilakukan verifikasi administrasi untuk memastikan kesesuaian antara dokumen yang diunggah dengan data yang diinput peserta. Peserta yang memenuhi persyaratan administrasi kemudian mengikuti tes kompetensi yang dilaksanakan secara daring melalui sistem.

“Semua peserta masuk melalui pintu yang sama dan diseleksi dengan cara yang sama. Tidak ada jalur khusus dalam rekrutmen ini,” tegas Wahyudin.

Ia menjelaskan, seluruh tahapan seleksi dirancang untuk berlangsung secara objektif, terukur, dan transparan. Hasil tes kompetensi menjadi salah satu komponen penting dalam proses seleksi. Namun, nilai tes bukan satu-satunya faktor yang menentukan kelulusan mitra pendataan.

Menurut Wahyudin, rekrutmen mitra pendataan memiliki karakteristik yang berbeda dengan seleksi yang semata-mata menentukan kelulusan berdasarkan urutan nilai tertinggi. Sebab, BPS tidak hanya membutuhkan individu yang memiliki kemampuan baik, tetapi juga harus memastikan ketersediaan petugas yang memadai dan tersebar secara proporsional di seluruh wilayah pendataan.

“Nilai yang tinggi tentu menjadi modal penting. Namun, kebutuhan Sensus Ekonomi tidak hanya soal nilai. Kami juga harus memastikan setiap wilayah memiliki petugas yang cukup untuk melaksanakan pendataan secara optimal,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, petugas akan bekerja hingga tingkat desa dan kelurahan. Karena itu, kedekatan domisili mitra dengan wilayah tugas menjadi salah satu aspek yang ikut dipertimbangkan. Petugas yang memahami karakteristik wilayah setempat umumnya lebih mudah menjangkau responden, mengenali kondisi lapangan, serta membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat maupun pelaku usaha.

Selain itu, BPS juga perlu memastikan sebaran petugas tidak terkonsentrasi di lokasi tertentu. Dalam kondisi tertentu, dapat saja terdapat banyak peserta dengan nilai baik yang berasal dari wilayah yang sama, sementara wilayah lain membutuhkan petugas untuk mendukung pelaksanaan pendataan.

“Kami harus melihat kebutuhan secara menyeluruh. Tidak ideal apabila petugas menumpuk di satu wilayah sementara wilayah lain mengalami kekurangan petugas. Karena itu, komposisi dan sebaran petugas menjadi bagian penting dalam proses penetapan mitra,” kata Wahyudin.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa kesiapan peserta untuk ditempatkan di luar wilayah tempat tinggalnya juga menjadi salah satu pertimbangan dalam mendukung kebutuhan lapangan. Hal tersebut diperlukan agar pelaksanaan pendataan tetap dapat berjalan efektif pada wilayah-wilayah yang membutuhkan tambahan petugas.

Menurut Wahyudin, seluruh pertimbangan tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan menghasilkan data yang lengkap, akurat, serta dapat dipercaya.

Ia menegaskan bahwa seluruh tahapan rekrutmen dilaksanakan berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan dan didukung oleh sistem yang dirancang untuk menjaga objektivitas proses seleksi. BPS berkomitmen menjaga transparansi, profesionalisme, dan integritas dalam setiap tahapan rekrutmen, sehingga proses yang berjalan dapat dipertanggungjawabkan.

Setelah dinyatakan lulus seleksi akhir, calon mitra diwajibkan menyetujui pakta integritas melalui aplikasi Sobat BPS sebelum dapat ditetapkan sebagai mitra pendataan. Pakta integritas tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama untuk menjaga kualitas dan kredibilitas pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Melalui proses rekrutmen yang terbuka dan berbasis sistem tersebut, BPS NTB berharap dapat menghadirkan petugas lapangan yang kompeten, berintegritas, dan siap mendukung penyelenggaraan Sensus Ekonomi 2026. Data yang dihasilkan nantinya akan menjadi salah satu fondasi penting dalam perencanaan pembangunan ekonomi, baik di tingkat daerah maupun nasional.

“Tujuan kami sederhana. Menghadirkan petugas terbaik di setiap wilayah agar data yang dihasilkan lengkap, akurat, dan dapat dipercaya,” tutup Wahyudin. (r)

Korban Kedua Terseret Ombak di Ampenan Ditemukan Meninggal

Mataram (globalfmlombok.com) – Setelah melakukan pencarian intensif, tim SAR gabungan akhirnya menemukan korban kedua yang terseret ombak di kawasan Pantai Ampenan, Kota Mataram. Korban bernama Anindita Mantika Muslim (9), anak perempuan yang dilaporkan hanyut di Pantai Karang Buyuk, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Minggu (31/5/2026) pagi.

Tim SAR gabungan yang tengah melakukan penyisiran menerima laporan dari warga dan nelayan setempat pada pukul 07.10 Wita. Laporan tersebut menyebutkan bahwa korban terlihat mengapung di sekitar perairan Pantai Bintaro. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim SAR gabungan langsung bergerak cepat menuju lokasi untuk melakukan evakuasi. Usai dievakuasi dari perairan, jasad korban langsung dibawa menuju rumah duka untuk diserahkan kepada pihak keluarga.

Mewakili Kepala Kantor SAR Mataram Muhamad Hariyadi, Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Mataram, Bustanil, mengonfirmasi penemuan tersebut sekaligus menyatakan akhir dari operasi SAR ini.

“Ditemukan dengan jarak sekitar 1,81 nautical mile arah utara dari lokasi kejadian, jenazah sudah diserahkan kepada pihak keluarga di rumah duka. Dengan ditemukannya kedua korban, maka operasi SAR resmi kami nyatakan ditutup,” ujar Bustanil, Minggu (31/5/2026).

Sebelum penemuan Anindita, tim SAR gabungan telah lebih dulu menemukan korban pertama atas nama Pietro Lionel Alesandro Seda (13) pada Sabtu (30/5/2026) pagi pukul 08.30 Wita. Pietro ditemukan mengapung sekitar 1 kilometer arah utara dari lokasi kejadian pertama (Last Known Position/LKP) di Pantai Skip, dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bhayangkara Mataram menggunakan Rescue D-Max Kantor SAR Mataram.

Kedua korban sebelumnya dilaporkan hilang terseret ombak pada Jumat (29/5/2026) sore dalam dua kejadian yang hampir bersamaan. Operasi SAR ini merupakan sinergi erat antara personel Kantor SAR Mataram, Sat Brimob Polda NTB, Polairud Polda NTB, Polsek Ampenan, Polresta Mataram, Koramil Ampenan, Tagana, serta bantuan swadaya dari nelayan dan warga setempat. (r)

Wonder Fest 2026: Transisi Energi di NTB Harus Berkeadilan bagi Perempuan, Difabel dan Kelompok Rentan

Mataram (globalfmlombok.com) —

Transisi menuju energi bersih tidak cukup hanya berfokus pada pengembangan teknologi dan pencapaian target penurunan emisi. Proses tersebut juga harus memastikan adanya keadilan dan akses yang setara bagi perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, serta kelompok rentan lainnya yang selama ini kerap terpinggirkan dalam pembangunan.

Pesan itu mengemuka dalam pembukaan WONDER Fest 2026 (Women Lead Energy, Women Dare to Speak for Energy Justice) yang berlangsung di Taman Budaya NTB, Mataram, Sabtu (30/5/2026). Festival yang mengusung tema kepemimpinan perempuan dalam transisi energi menuju target Net Zero Emission 2050 tersebut menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah, akademisi, komunitas, pelaku usaha, media, dan organisasi masyarakat sipil.

Sekretaris Daerah NTB, Abul Chair, mengatakan perempuan tidak boleh hanya diposisikan sebagai penerima manfaat pembangunan. Lebih dari itu, perempuan harus menjadi bagian penting dalam proses perubahan dan pengambilan keputusan.

“Perempuan tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga penggerak perubahan. Kita melihat anak-anak muda yang berani memikirkan masa depan bumi. Saya juga melihat komunitas, akademisi, pelaku usaha, dan pemerintah duduk bersama untuk membangun NTB yang lebih maju, lebih inklusif, dan lebih berkeadilan,” ujarnya.

Menurut Abul Chair, tema yang diangkat dalam WONDER Fest sangat relevan dengan tantangan pembangunan saat ini. Perubahan iklim, kata dia, bukan lagi ancaman yang akan datang di masa depan, melainkan persoalan yang dampaknya sudah dirasakan masyarakat saat ini.

Di tengah tantangan tersebut, NTB dinilai memiliki peluang besar untuk mengembangkan energi terbarukan. Potensi energi surya, biomassa, biogas, dan berbagai sumber energi bersih lainnya menjadi modal penting dalam mendorong pembangunan rendah emisi di daerah.

Namun, ia mengingatkan bahwa transisi energi tidak boleh hanya berorientasi pada aspek teknologi dan investasi semata.

“Transisi energi yang kita bangun harus menghadirkan keadilan dan akses yang setara bagi perempuan, kelompok difabel, masyarakat adat, masyarakat desa, dan seluruh kelompok yang selama ini kurang terwakili,” kata Abul Chair.

Festival yang berlangsung selama dua hari itu menghadirkan beragam kegiatan yang berfokus pada penguatan peran perempuan dalam sektor energi. Mulai dari Tutur Puan, monolog yang mengangkat kisah perempuan dalam transisi energi di NTB, BINERGY atau bincang energi bersama para panelis, hingga Ngelasah, forum diskusi tematik yang melibatkan para ahli.

Selain itu, pengunjung juga dapat melihat pameran teknologi energi terbarukan, mengikuti pemutaran film bertema perubahan iklim dan kepemimpinan perempuan, mengunjungi lapak komunitas dan organisasi yang bergerak di bidang energi berkelanjutan, hingga menikmati pertunjukan seni budaya yang mengangkat isu keadilan energi.

Manajer Program Energi sekaligus Koordinator Program Yayasan Penabulu, Sardi Winata, mengatakan perempuan sering menjadi kelompok yang paling terdampak oleh krisis energi dan perubahan iklim. Namun di sisi lain, perempuan memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan dalam mewujudkan transisi energi yang berkelanjutan.

Ia menjelaskan, berbagai penelitian menunjukkan keterlibatan perempuan dalam proyek energi bersih mampu menghasilkan solusi yang lebih inklusif dan memberikan dampak sosial yang lebih luas.

“Keberhasilan transisi energi hanya bisa dicapai jika ada partisipasi penuh dan setara dari perempuan serta kelompok rentan lainnya yang selama ini kurang terwakili dalam sektor energi,” ujarnya.

Menurut Sardi, partisipasi perempuan tidak cukup hanya dengan menghadirkan mereka dalam forum-forum diskusi. Yang lebih penting adalah memastikan perempuan memiliki ruang untuk mengidentifikasi kebutuhannya sendiri, terlibat dalam pengambilan keputusan, hingga menjadi bagian dari rantai pasok energi terbarukan.

Ia menilai perempuan di tingkat akar rumput memiliki pengalaman dan pengetahuan lokal yang sangat berharga terkait pengelolaan sumber daya energi. Sayangnya, berbagai inisiatif yang mereka lakukan sering kali kurang terdokumentasi dan jarang mendapat perhatian dalam perumusan kebijakan.

“Energi bukan hanya soal listrik yang menyala. Energi adalah kunci bagi kemandirian dan produktivitas perempuan serta kelompok rentan lainnya,” kata Sardi.

Melalui proyek WE for JET (Women Empowerment for Just Energy Transition), Yayasan Penabulu bersama Forum GEDSI JET dan berbagai aktor pentahelix menyelenggarakan festival tersebut sebagai ruang berbagi pengalaman, memperkuat kolaborasi, serta mendorong akses energi bersih yang lebih merata.(ris)

 

Pemerintah Berikan Insentif Pajak untuk Dorong Investasi di KEK Mandalika

Mataram (globalfmlombok.com)—

Pemerintah terus mengoptimalkan berbagai instrumen fiskal untuk mendorong aktivitas ekonomi dan investasi di daerah. Salah satu langkah yang ditempuh adalah pemberian fasilitas tax holiday bagi investor yang menanamkan modal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Lombok Tengah.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nusa Tenggara, Judiana Manihuruk, mengatakan insentif tersebut diberikan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 237 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 33 Tahun 2021.

“Pemerintah terus memberikan dukungan fiskal untuk mendorong aktivitas ekonomi dan investasi daerah, salah satunya melalui fasilitas tax holiday bagi investor di KEK Mandalika,” ujar Judiana dalam kegiatan Media Briefing yang diselenggarakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB di Hotel Prime Plaza, Mataram, Jumat 29 Mei 2026.

Menurut Judiana, kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan minat investasi, khususnya pada sektor pariwisata yang menjadi salah satu sektor unggulan NTB. Selain itu, masuknya investasi baru juga diyakini akan membuka lapangan kerja serta memberikan dampak ekonomi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitar kawasan.

Selain insentif investasi, pemerintah juga memberikan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi sektor usaha tertentu, termasuk sektor pariwisata. Kebijakan ini diatur dalam PMK Nomor 105 Tahun 2025 sebagai bagian dari upaya menjaga daya tahan dunia usaha di tengah berbagai tantangan ekonomi.

Judiana menjelaskan, pemberian fasilitas PPh Pasal 21 DTP bertujuan membantu pelaku usaha mempertahankan operasional bisnis sekaligus menjaga keberlangsungan lapangan pekerjaan. Di sisi lain, kebijakan tersebut juga diharapkan dapat memperkuat proses pemulihan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Ia menambahkan, keberhasilan berbagai program fiskal tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga memerlukan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan. Karena itu, sinergi antara pemerintah, otoritas fiskal, sektor keuangan, media, dan masyarakat perlu terus diperkuat.

“Melalui kegiatan media briefing ini, diharapkan seluruh pihak dapat bersama-sama menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kepatuhan perpajakan, serta mendukung pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat,” kata Judiana.

Berbagai insentif yang diberikan pemerintah tersebut diharapkan mampu memperkuat daya saing daerah, meningkatkan arus investasi, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi NTB yang bertumpu pada sektor pariwisata, perdagangan, serta UMKM.(ris)

Pocari Sweat Run Lombok akan Digelar 11-12 Juli, Didahului Acara “Betabeq” di Desa Adat Ende

Praya (globalfmlombok.com) —

Nuansa adat dan semangat olahraga berpadu dalam Ritual Betabeq yang digelar di Desa Adat Ende, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Sabtu (30/5/2026). Kegiatan yang difasilitasi Pemerintah Provinsi NTB bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan masyarakat adat Sasak tersebut menjadi bentuk penghormatan budaya sekaligus do’a bersama menyambut pelaksanaan Pocari Sweat Run Lombok 2026 yang akan berlangsung pada 11–12 Juli mendatang.

Ritual Betabeq merupakan tradisi masyarakat Sasak yang diwariskan secara turun-temurun sebagai bentuk permohonan izin, restu, keselamatan, dan perlindungan kepada Allah SWT sebelum melaksanakan kegiatan penting. Tradisi ini juga menjadi simbol penghormatan kepada alam, masyarakat, serta nilai-nilai leluhur yang membentuk identitas budaya Sasak hingga saat ini.

Kegiatan tersebut merupakan pelaksanaan kedua Ritual Betabeq dalam rangka menyambut Pocari Sweat Run Lombok. Tradisi ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi NTB agar setiap event berskala nasional maupun internasional yang diselenggarakan di daerah tetap menghormati budaya lokal, melibatkan masyarakat adat, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, dalam sambutan yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah NTB, H. Abul Chair, menegaskan bahwa pembangunan pariwisata dan penyelenggaraan event internasional di NTB harus berjalan seiring dengan pelestarian budaya dan penguatan identitas lokal.

Menurut Gubernur, Ritual Betabeq bukan sekadar prosesi adat, tetapi merupakan representasi nilai-nilai luhur masyarakat Sasak yang menjunjung tinggi penghormatan, penerimaan, persaudaraan, dan do’a keselamatan bagi setiap tamu yang datang ke Bumi Gora.

“Kita tidak hanya berkumpul menyambut sebuah event olahraga besar, tetapi mempertemukan semangat olahraga dengan kekayaan budaya yang menjadi identitas masyarakat NTB melalui Ritual Betabeq,” ujar Abul Chair membacakan sambutan Gubernur.

Ia menjelaskan bahwa dalam tradisi Sasak, Betabeq mengandung makna menyambut tamu dengan hati terbuka serta mendo’akan keselamatan dan keberkahan bagi seluruh pihak yang hadir.

“Kita ingin menyampaikan pesan sederhana kepada seluruh tamu yang datang ke NTB: datanglah sebagai tamu dan pulanglah sebagai keluarga,” katanya.

Menurut Gubernur, kekuatan NTB tidak hanya terletak pada keindahan alam dan keberhasilan menghadirkan berbagai event internasional, tetapi juga pada budaya, keramahan masyarakat, serta nilai-nilai kebersamaan yang terus dijaga dan diwariskan dari generasi ke generasi.

“Kalau olahraga menguatkan fisik, maka budaya menguatkan jiwa. Ketika keduanya bertemu, lahirlah persaudaraan yang akan dikenang sepanjang masa,” tegas Abul Chair menyampaikan pesan Gubernur.

Pemprov NTB juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung penyelenggaraan Pocari Sweat Run Lombok. Menurutnya, event tersebut tidak hanya mendorong gaya hidup sehat, tetapi juga menggerakkan sektor ekonomi masyarakat, pariwisata, UMKM, transportasi, hingga perhotelan.

Sementara itu, Marketing Director Pocari Sweat, Puspita Winawati, mengapresiasi inisiatif Pemerintah Provinsi NTB yang menghadirkan Ritual Betabeq sebagai ruang memperkuat hubungan antara penyelenggara event dengan masyarakat lokal.

“Tahun 2026 merupakan tahun kedua Pocari Sweat Run Lombok. Tahun lalu peserta mencapai 8.400 pelari dan sekitar 70 persen berasal dari luar Lombok,” ungkapnya.

Menurut Puspita, kehadiran para pelari bersama keluarga dan pendampingnya memberikan dampak ekonomi yang signifikan karena mereka menginap, berwisata, menikmati kuliner, dan berbelanja produk UMKM lokal.

“Tahun ini kami menargetkan 10.000 peserta. Karena itu kami berharap dukungan dan sambutan hangat dari seluruh masyarakat NTB,” katanya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Lalu Firman Wijaya, menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen mendukung penuh pelaksanaan Pocari Sweat Run 2026 karena manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat sangat besar.

“Kita ingin penyelenggaraan tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya karena dampaknya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.

Dukungan serupa datang dari masyarakat Desa Kuta, pelaku UMKM, dan para relawan yang terlibat dalam penyelenggaraan event tahun sebelumnya. Mereka menilai kehadiran ribuan peserta tidak hanya memperkuat citra Lombok sebagai destinasi sport tourism, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi perekonomian masyarakat.

Melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat adat, pelaku usaha, dan komunitas lokal, Pocari Sweat Run Lombok 2026 diharapkan menjadi lebih dari sekadar ajang olahraga. Event ini menjadi ruang perjumpaan antara budaya, pariwisata, dan ekonomi masyarakat yang memperkuat posisi NTB sebagai destinasi sport tourism kelas dunia yang tetap berakar pada budaya lokal.(r)

Para Kades Apresiasi Program Desa Berdaya, Rp300 Juta Per Desa Bisa Dorong Ekonomi Lokal

Selong (globalfmlombok.com) –

Program Desa Berdaya Tematik Pemerintah Provinsi NTB mendapat sambutan antusias dari para kepala desa penerima manfaat di Kabupaten Lombok Timur. Bantuan sebesar Rp300 juta per desa tersebut diyakini akan memperkuat ketahanan pangan, mendorong pertumbuhan ekonomi desa, membuka peluang usaha baru, serta mendukung pengembangan pariwisata dan pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal.

Antusiasme tersebut mengemuka dalam silaturahmi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik NTB sekaligus Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Halik, bersama sejumlah kepala desa penerima Program Desa Berdaya Tematik, Sabtu (30/5/2026).

Program Desa Berdaya Tematik merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi NTB untuk memperkuat pembangunan dari desa. Desa-desa penerima program ini merupakan desa yang berada di luar kategori desa dengan tingkat kemiskinan ekstrem tinggi, sehingga memperoleh dukungan bantuan sebesar Rp300 juta per desa untuk mengembangkan sektor-sektor produktif sesuai karakteristik dan potensi wilayah masing-masing.

Kepala Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Khaerul Ihsan, SH., MH., mengatakan bantuan yang diterima desanya akan difokuskan pada pengembangan budidaya ikan nila yang selama ini telah dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Program tersebut dinilai sangat sejalan dengan potensi unggulan desa di sektor pertanian dan perikanan.

Menurutnya, hasil budidaya ikan nila nantinya tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar lokal dan usaha kuliner masyarakat, tetapi juga diarahkan untuk mendukung pasokan bahan pangan bagi sejumlah Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di wilayah Kecamatan Masbagik.

“Program ini menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada desa sebagai pilar utama pembangunan. Dengan dukungan yang tepat, desa akan semakin mandiri, produktif, dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat,” ujarnya.

Apresiasi serupa disampaikan Kepala Desa Sukamulia, Kecamatan Sukamulia, Ismail. Ia menilai bantuan yang diberikan Pemerintah Provinsi NTB menjadi peluang besar bagi desa untuk mempercepat pengembangan sektor pariwisata dan ketahanan pangan berbasis kuliner sesuai potensi yang dimiliki.

Menurutnya, berbagai persiapan telah dilakukan mulai dari musyawarah desa, pemetaan kebutuhan prioritas, pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan hingga penyusunan desain kegiatan agar program dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

“Ketika desa diberikan kepercayaan sebagai pengelola langsung, maka program dapat dijalankan lebih cepat, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Kepala Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Zohri Azizan, menyampaikan bahwa bantuan sebesar Rp300 juta yang diterima desanya akan diarahkan untuk mendukung pengembangan ketahanan pangan, pariwisata, dan pelestarian lingkungan sebagai sektor yang memiliki dampak ekonomi jangka panjang bagi masyarakat.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Desa Pringgasela telah siap melaksanakan program tersebut dengan melibatkan masyarakat yang memiliki pengalaman dan pemahaman sesuai bidang yang menjadi fokus kegiatan.

“Program Desa Berdaya sangat baik untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), terutama di tengah tantangan fiskal yang dihadapi desa saat ini. PADes yang kuat akan menjadi penopang bagi realisasi berbagai program prioritas yang telah diusulkan masyarakat melalui Musrenbang Desa,” ujarnya.

Kepala Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Agus Muliadi, juga menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan Pemerintah Provinsi NTB kepada desanya sebagai penerima Program Desa Berdaya Tematik.

Menurutnya, bantuan sebesar Rp300 juta tersebut akan difokuskan pada penguatan sektor ketahanan pangan dengan melibatkan tokoh masyarakat, kalangan pemuda, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya agar pelaksanaannya berjalan secara partisipatif dan berkelanjutan.

“Program ini sangat baik untuk mendorong kemajuan desa dan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Ke depan, kami berharap koordinasi dan pendampingan lintas sektor semakin diperkuat dengan melibatkan perangkat daerah terkait di tingkat kabupaten maupun kota sehingga pelaksanaannya berjalan lebih efektif dan tepat sasaran,” katanya.

Dukungan terhadap program tersebut juga datang dari masyarakat. Jamiludin, salah seorang pengelola budidaya ikan nila BUMDes Desa Masbagik Utara Baru, mengaku optimistis bantuan yang diberikan akan memperkuat usaha masyarakat yang selama ini telah berjalan.

“Dengan adanya program ini, kelompok petani ikan yang dibina desa akan semakin berkembang. Kami optimistis mampu memenuhi kebutuhan pasar lokal, usaha kuliner masyarakat, serta mendukung kebutuhan bahan pangan bagi Dapur MBG yang ada di wilayah kami,” ujarnya.

Antusiasme para kepala desa dan masyarakat menunjukkan bahwa Program Desa Berdaya Tematik tidak sekadar menghadirkan bantuan keuangan, tetapi juga menumbuhkan optimisme baru bahwa desa mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Program ini juga menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi NTB untuk menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu mengurangi kesenjangan pembangunan sekaligus memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat.

Melalui penguatan sektor ketahanan pangan, pariwisata, lingkungan, ekonomi kreatif, dan pemberdayaan masyarakat, program ini diyakini akan menciptakan efek berganda (multiplier effect) berupa tumbuhnya lapangan kerja baru, meningkatnya pendapatan masyarakat, menguatnya ketahanan pangan daerah, serta berkontribusi terhadap upaya penurunan angka kemiskinan di NTB.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik NTB sekaligus Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB yang akrab disapa Aka, menegaskan bahwa Program Desa Berdaya bukan sekedar bantuan keuangan, melainkan investasi pembangunan yang menempatkan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi NTB ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan mampu menghasilkan manfaat yang berkelanjutan, memperkuat sektor-sektor produktif desa, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong lahirnya desa-desa yang mandiri dan berdaya saing.

“Yang terpenting adalah program ini dikelola dengan baik, jujur, transparan, dan melibatkan masyarakat. Ketika desa bergerak, ekonomi rakyat tumbuh. Ketika ekonomi desa tumbuh, kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Inilah semangat Desa Berdaya yang diharapkan menjadi penggerak terwujudnya NTB Makmur Mendunia,” tegasnya.

Aka juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh kepala desa dan masyarakat yang telah menunjukkan komitmen kuat untuk menyukseskan program tersebut. Pemerintah Provinsi NTB, katanya, akan terus melakukan pendampingan, evaluasi, dan penguatan program agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat serta mampu menjadi model pembangunan desa yang berkelanjutan.

Para kepala desa penerima program menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi NTB atas perhatian dan kepercayaan yang diberikan kepada desa. Mereka berharap Program Desa Berdaya terus dikembangkan dan disempurnakan sesuai kebutuhan masyarakat serta dinamika pembangunan daerah.

Dengan semangat kolaborasi, gotong royong, dan tata kelola yang baik, Program Desa Berdaya diharapkan menjadi fondasi lahirnya desa-desa yang lebih mandiri, produktif, dan sejahtera. Dari desa yang kuat akan lahir ekonomi rakyat yang tangguh, sehingga cita-cita mewujudkan NTB Makmur Mendunia dapat tumbuh dan berakar dari desa-desa yang berdaya.(r)

Sekolah Rakyat Pertama di Pulau Sumbawa Segera Dibangun di Bima, Gubernur dan Menteri PU Tinjau Lokasi

Bima (globalfmlombok.com) –

Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi NTB sedang menyiapkan pembangunan Sekolah Rakyat pertama di Pulau Sumbawa yang direncanakan berlokasi di Desa Pandai, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima.

Program pendidikan berasrama yang digagas pemerintah pusat tersebut diharapkan menjadi langkah strategis untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia di wilayah timur NTB.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam mendukung penuh pembangunan Sekolah Rakyat melalui penyediaan lahan yang dihibahkan khusus untuk program tersebut.

“Tanah ini dihibahkan oleh Pemerintah Provinsi NTB untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Bima. Saat ini masih dilakukan kajian teknis untuk menentukan lokasi yang paling tepat,” ujar Gubernur Miq Iqbal usai mendampingi Menteri Pekerjaan Umum meninjau lokasi pembangunan, Jumat (30/5/2026).

Menurut Miq Iqbal, terdapat dua alternatif lahan yang sedang dikaji dengan luas masing-masing sekitar 13 hektare dan 18 hektare. Kedua lokasi dinilai cukup representatif untuk mendukung pengembangan kawasan pendidikan terpadu yang dirancang dalam konsep Sekolah Rakyat.

Ia menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat bukan sekadar menghadirkan bangunan pendidikan baru, tetapi merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas generasi muda NTB.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo yang meninjau langsung lokasi pembangunan menyampaikan bahwa kawasan yang disiapkan memiliki potensi besar karena didukung ketersediaan lahan yang luas.

“Lahannya cukup luas dan sangat memungkinkan untuk dikembangkan. Saat ini kami sedang melihat lokasi yang paling siap untuk mendukung pembangunan,” katanya.

Meski demikian, pemerintah masih harus menyelesaikan sejumlah tantangan teknis sebelum pembangunan dapat dimulai.

Beberapa persoalan yang ditemukan antara lain akses jalan menuju lokasi yang masih terbatas, penataan alur sungai, penyesuaian jaringan listrik, hingga penataan sejumlah fasilitas di sekitar kawasan pembangunan.

“Akses menuju lokasi masih menjadi tantangan. Karena itu seluruh aspek teknis harus dipastikan terlebih dahulu agar pembangunan dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan,” jelas Dody.

Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi NTB saat ini terus melakukan koordinasi dan kajian kelayakan untuk memastikan lokasi yang dipilih benar-benar siap mendukung operasional Sekolah Rakyat dalam jangka panjang.

Hingga saat ini, Desa Pandai tetap menjadi lokasi prioritas dan paling berpeluang menjadi pusat pembangunan Sekolah Rakyat pertama di Pulau Sumbawa.

Kehadiran Sekolah Rakyat tersebut diharapkan menjadi tonggak penting pemerataan pendidikan di NTB, sekaligus membuka kesempatan yang lebih luas bagi anak-anak daerah untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan mampu menjadi jalan menuju masa depan yang lebih baik.(r)

Polda NTB Terjunkan 868 Personel di Titik Rawan Kejahatan, Pastikan Masyarakat Beraktivitas dengan Aman

Mataram (globalfmlombok.com)–

Komitmen Kapolda NTB Irjen Pol. Kalingga Rendra Raharja, S.E., M.H. dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) di Nusa Tenggara Barat dibuktikan melalui pelaksanaan Patroli Rinjani Presisi Polda NTB yang digelar secara serentak di seluruh wilayah hukum Polda NTB, Sabtu malam (30/05/2026).

Kegiatan tersebut diawali dengan Apel Kesiapan yang dipimpin langsung Kapolda NTB di Lapangan Islamic Center NTB. Apel dihadiri Wakapolda NTB, para Pejabat Utama Polda NTB, Kapolresta Mataram, serta ratusan personel yang terlibat dalam patroli skala besar tersebut.

Usai apel, Kapolda NTB secara langsung melepas rombongan patroli yang akan bergerak menyisir sejumlah titik strategis sesuai rute yang telah ditentukan. Patroli tidak hanya dilaksanakan oleh Polda NTB dan Polresta Mataram, tetapi juga dilakukan secara bersamaan oleh 10 Polres jajaran di seluruh wilayah NTB.

Dalam keterangannya, Irjen Pol. Kalingga Rendra Raharja menegaskan bahwa Patroli Rinjani Presisi merupakan langkah nyata kepolisian dalam mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat.

“Kita memahami bahwa terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif merupakan syarat utama bagi berlangsungnya seluruh aktivitas masyarakat. Oleh karena itu diperlukan langkah konkret untuk mewujudkannya, salah satunya melalui pelaksanaan Patroli Rinjani Presisi ini,” ujarnya.

Sebanyak 868 personel dari berbagai fungsi kepolisian diterjunkan dalam kegiatan tersebut. Kehadiran personel di lapangan diharapkan mampu mencegah potensi tindak kriminalitas, gangguan ketertiban umum, hingga berbagai bentuk pelanggaran yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat.

Kapolda juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut berpartisipasi menjaga keamanan lingkungan masing-masing. Menurutnya, keberhasilan menciptakan kamtibmas yang kondusif tidak hanya menjadi tugas kepolisian, tetapi membutuhkan dukungan dan keterlibatan aktif masyarakat.

“Kami sangat berharap masyarakat ikut berperan dalam menjaga dan memelihara keamanan di lingkungannya masing-masing. Kamtibmas yang kondusif adalah tanggung jawab bersama,” tegasnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol. Mohammad Kholid, S.I.K. menjelaskan bahwa pelaksanaan patroli serentak tersebut dipantau langsung oleh Kapolda NTB untuk memastikan seluruh jajaran melaksanakan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

“Patroli ini berlangsung serentak di seluruh Polres jajaran Polda NTB. Pelaksanaannya dipantau langsung oleh Kapolda NTB untuk memastikan kegiatan berjalan optimal dan mencapai tujuan yang diharapkan,” ungkapnya.

Menurutnya, Patroli Rinjani Presisi akan menjadi agenda rutin Polda NTB sebagai bagian dari strategi pemeliharaan keamanan daerah. Dengan kehadiran polisi secara masif di tengah masyarakat, diharapkan stabilitas kamtibmas di Nusa Tenggara Barat semakin terjaga, sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas dengan aman, nyaman, dan produktif.

Patroli berskala besar ini sekaligus menjadi pesan kuat bahwa Polda NTB terus meningkatkan langkah-langkah preventif guna menjaga keamanan daerah, sejalan dengan komitmen mewujudkan NTB yang aman, tertib, dan kondusif.(r)