Beranda blog Halaman 194

Sinkronisasi Program Prioritas Nasional–Daerah, Infrastruktur dan Perdagangan jadi Salah Satu Fokus APBD 2026

globalfmlombok.com
-
0
Sinkronisasi Program Prioritas Nasional–Daerah, Infrastruktur dan Perdagangan jadi Salah Satu Fokus APBD 2026

Mataram (globalfmlombok.com)-

Pemerintah Provinsi menegaskan komitmennya menyelaraskan program prioritas nasional dengan program prioritas daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Sinkronisasi tersebut diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan lapangan kerja berkualitas, serta mendorong kewirausahaan dan penguatan sektor industri.

Sejumlah program strategis tercantum dalam dokumen sinkronisasi tersebut, khususnya pada sektor perhubungan dan perdagangan. Dinas Perhubungan, misalnya, mengalokasikan anggaran sebesar Rp 70,95 juta untuk Program Pengelolaan Pelayaran. Program ini difokuskan pada peningkatan tata kelola pelayaran guna menunjang konektivitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Selain itu, Dinas Perhubungan juga menganggarkan dana sebesar Rp 1,96 miliar untuk Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Dari jumlah tersebut, Rp 1,06 miliar dialokasikan dalam belanja operasional dan Rp 900 juta pada belanja modal. Program ini diharapkan mampu meningkatkan keselamatan, kelancaran lalu lintas, serta mendukung mobilitas barang dan jasa.

Di sektor perdagangan dan industri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyiapkan anggaran Rp 270 juta untuk Program Pengembangan Ekspor. Program ini diarahkan untuk memperluas akses pasar produk daerah, khususnya produk unggulan yang memiliki daya saing ekspor.

Sementara itu, Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 745 juta. Program ini bertujuan memperkuat rantai distribusi dan mendukung kelancaran arus barang, terutama dari sentra produksi ke pasar.

Seluruh program tersebut sejalan dengan prioritas pembangunan nasional, yakni melanjutkan pengembangan infrastruktur, menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong tumbuhnya kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta memperkuat agromaritim industri melalui peran aktif koperasi.

Melalui sinkronisasi program ini, pemerintah daerah berharap pelaksanaan APBD 2026 dapat lebih efektif, terarah, dan memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

Ruas Jalan Desa Batu Bangka Kembali Rusak Usai Diterjang Banjir

globalfmlombok.com
-
0
Ruas Jalan Desa Batu Bangka Kembali Rusak Usai Diterjang Banjir

Sumbawa Besar (globalfmlombok.com) – Ruas jalan provinsi yang menghubungkan Kecamatan Moyo Hilir dan Moyo Utara, tepatnya di Dusun Prajak, Desa Batu Bangka, Kecamatan Moyo Hilir, kembali rusak setelah dihantam banjir pada Jumat (30/1/2026) sore. Arus deras dari kawasan perbukitan setempat menggerus badan jalan hingga sebagian materialnya hanyut.

Kepala Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi (BPJP) Pulau Sumbawa Bagian Barat, Mustafa Barak, mengatakan kerusakan terjadi di jalur yang sama dengan lokasi kerusakan sebelumnya. Padahal, ruas jalan tersebut tengah dalam penanganan darurat.

“Ruas jalan yang rusak berada di jalur yang sama. Jalan ini juga sedang kami tangani secara darurat, tetapi karena kembali terhantam banjir, kondisinya rusak lagi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, banjir membawa material lumpur dan batu dari perbukitan sekitar yang menghantam badan jalan. Akibatnya, permukaan jalan mengalami kerusakan cukup parah dan sebagian bahkan hanyut terbawa arus.

Menurut Mustafa, kawasan tersebut memang tergolong rawan kerusakan. Kondisi hutan di sekitar yang telah banyak dibabat membuat aliran air dari gunung langsung menuju badan jalan saat hujan deras.

“Karena hutan di sekitar sudah banyak dibabat, air dari gunung langsung menghantam jalan. Ini yang membuat kerusakan hampir selalu berulang,” katanya.

BPJP bersama pemerintah desa dan masyarakat setempat telah melakukan penanganan sementara agar akses jalan tetap bisa dilalui. Namun, untuk penanganan lanjutan diperlukan anggaran yang cukup besar karena konstruksi jalan harus ditinggikan dari posisi saat ini.

“Saat ini kami baru melakukan penanganan darurat berupa pembersihan sisa material dan pemasangan tanda peringatan agar pengguna jalan lebih waspada. Ruas jalan hanya bisa dilalui satu kendaraan secara bergantian,” ucapnya.

Mustafa menambahkan, kerusakan ruas jalan di lokasi tersebut hampir terjadi setiap tahun. Oleh karena itu, pihaknya telah menyiapkan skema penanganan jangka panjang berupa peningkatan badan jalan guna mencegah kerusakan serupa di masa mendatang.

“Langkah darurat yang kami lakukan adalah menimbun bagian yang rusak agar tetap bisa dilalui dengan aman, sambil terus mengupayakan penanganan lebih lanjut,” pungkasnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ”  Dihantam Banjir, Ruas Jalan di Desa Batu Bangka Kembali Rusak “

Gubernur NTB: Penanganan 73.844 Anak Putus Sekolah Butuh Gerak Bersama

globalfmlombok.com
-
0
Gubernur NTB: Penanganan 73.844 Anak Putus Sekolah Butuh Gerak Bersama

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mempercepat penanganan 73.844 anak putus sekolah melalui langkah terpadu yang melibatkan pemerintah kabupaten/kota hingga pemerintah desa.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan, penanganan anak putus sekolah hanya akan efektif jika dilakukan melalui gerak bersama yang seirama di seluruh daerah. Penanganan parsial dan berjalan sendiri-sendiri dinilai tidak akan menghasilkan dampak signifikan.

Hal tersebut disampaikan melalui Kepala Dinas Kominfotik NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, yang juga juru bicara Pemprov NTB, Minggu (1/2/2026).

Menurut Ahsanul Khalik, penanganan anak putus sekolah tidak bisa hanya dibebankan pada sektor pendidikan. Persoalan tersebut berkaitan erat dengan kondisi sosial dan ekonomi keluarga, sehingga membutuhkan intervensi lintas sektor.

“Pemetaan menunjukkan sebagian besar anak putus sekolah disebabkan faktor ekonomi keluarga, terutama keterbatasan biaya seragam, perlengkapan belajar, transportasi, serta kebutuhan dasar rumah tangga,” ujar Ahsanul Khalik yang akrab disapa Aka.

Selain faktor ekonomi, kendala akses pendidikan di sejumlah wilayah juga menjadi penyebab, seperti jarak sekolah yang jauh, keterbatasan layanan pendidikan, serta daya tampung satuan pendidikan. Faktor sosial, termasuk pernikahan usia anak dan anak yang masuk ke dunia kerja lebih dini, turut berkontribusi terhadap tingginya angka putus sekolah.

Kondisi tersebut, lanjut Aka, berdampak pada meningkatnya risiko pekerja anak, pernikahan anak, serta berlanjutnya siklus kemiskinan antargenerasi di NTB.

Untuk menekan angka anak putus sekolah, Pemprov NTB bersama pemerintah kabupaten/kota menyiapkan penanganan melalui berbagai jalur pendidikan, baik formal maupun alternatif. Anak-anak diarahkan kembali ke sekolah negeri melalui optimalisasi daya tampung serta dukungan biaya pendidikan tidak langsung.

Sekolah swasta juga dilibatkan melalui skema kemitraan, dengan mendorong adanya bantuan bagi siswa dari keluarga miskin. Selain itu, peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) diperkuat sebagai jalur pendidikan kesetaraan bagi anak yang telah terlanjur putus sekolah.

Melalui Kementerian Agama, Pemprov NTB juga mendorong peran pondok pesantren untuk menerima santri dan santriwati dari keluarga miskin melalui skema gratis atau bersubsidi. “Kami berharap ada dukungan dari Kementerian Agama dalam skema ini,” katanya.

Di sisi lain, pemerintah daerah menyiapkan dukungan terhadap Program Sekolah Rakyat yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto, sebagai alternatif pendidikan berasrama bagi anak dari keluarga miskin dan sangat miskin.

Sejalan dengan itu, Pemprov NTB menyiapkan kebijakan, pendanaan lintas sektor, serta sistem data terpadu anak putus sekolah. Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab pada pelaksanaan di lapangan melalui pendataan by name by address, penguatan layanan pendidikan, serta penganggaran yang berpihak.

Pemerintah desa juga diminta aktif mendata anak putus sekolah di wilayah masing-masing serta melakukan pendampingan keluarga. Peran DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota turut didorong agar menyelaraskan dukungan melalui anggaran pokok pikiran guna menekan angka anak putus sekolah.

Selain pemerintah, ruang kolaborasi juga dibuka dengan dunia usaha, BUMN, BUMD, lembaga sosial, keagamaan, dan organisasi nonpemerintah melalui program beasiswa, orang tua angkat, serta pendampingan keberlanjutan pendidikan.

Aka menegaskan, Gubernur NTB menempatkan penanganan 73.844 anak putus sekolah sebagai agenda bersama seluruh daerah di NTB. “Jika provinsi dan kabupaten/kota bergerak sendiri-sendiri, hasilnya tidak akan maksimal. Kuncinya adalah keserentakan dan keselarasan,” katanya.

Gubernur juga memerintahkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB untuk mengorkestrasi gerakan bersama penanganan anak putus sekolah. Bappeda diminta memastikan seluruh program lintas perangkat daerah, pemerintah kabupaten/kota, hingga pemerintah desa tersinergi dalam satu peta jalan, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pemantauan pelaksanaan.

“Bappeda juga segera mengundang pemerintah kabupaten/kota untuk pembahasan teknis, agar dengan anggaran Tahun Anggaran 2026 penanganan dapat langsung berjalan secara serentak dan diperkuat pada perubahan anggaran,” tegasnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Tangani 73.844 Anak Putus Sekolah, Gubernur NTB Ingatkan Harus Gerak Bersama “

Satu Abad NU, Saatnya Fokus ke Pengabdian dan Kedepankan Integritas

globalfmlombok.com
-
0
Satu Abad NU, Saatnya Fokus ke Pengabdian dan Kedepankan Integritas

Oleh. Fahrul Mustofa

(Sekretaris PWI NTB/Wakil Ketua LPP NU/Ketua Forum Parlemen NTB)

Nahdlatul Ulama (NU) merupakan salah satu ormas besar dan bersejarah bagi eksistensi bagi bangsa Indonesia.

Selama ini, NU yang kelahirannya dirayakan setiap Tanggal 31 Januari. Namun pada tahun ini, kelahiran tahun 2026 ini, terasa spesial.

Sebab, hal itu berarti kelahirannya menjadi penanda penting dalam sejarah Indonesia. Yakni, pada hari itu, Nahdlatul Ulama genap berusia satu abad dalam hitungan Masehi.

Di mana, satu abad bukan sekadar umur organisasi, melainkan usia peradaban, usia gagasan, dan usia pengabdian yang telah membentuk wajah keislaman dan kebangsaan Indonesia hingga hari ini.

Oleh karena itu, momentum satu abad seyogianya harus mampu dijadikan momentum untuk mulai mengutamakan khidmah (pengabdian) nyata daripada sekadar retorika atau wacana.

Karena itu, NU yang kini, memasuk fase satu abad harus mulai fokus menjadi sebuah gerakan ormas yang bukan lagi dipandang sebagai gerakan yang berlandaskan aksi sosial, keagamaan, dan kemasyarakatan.

Namun NU satu abad adalah gerakan konkrit dan komprehensif menyatukan semua kekuatan pengurus struktural hingga banom untuk mulai bekerja fokus pada aksi nyata pada masyarakat.

Salah satunya, dalam aksi peduli kesetiakawanan dengan membantu masyarakat yang terdampak bencana hingga melakukan pendampingan pada petani yang mengalami gagal panen.

NU satu abad harus mulai masuk pada membangun karakter bangsa. Di situ, penting untuk mulai membangun relasi yang menumbuhkan kasih sayang, memberi pendidikan budi pekerti yang baik, dan menanamkan pandangan sosial yang inklusif dalam lingkup keluarga dan kemasyarakatan.

Sehingga, hasil yang diperoleh NU akan mampu berkontribusi pada pembangunan karakter bangsa secara tidak langsung.

*Penting Kader Berintegritas

Orang yang berintegritas ditandai oleh satunya kata dan perbuatan. Ia yang mempunyai integritas bukan tipe manusia dengan banyak wajah atau penampilan yang disesuaikan dengan motif dan kepentingan pribadi.

Bagi NU, sebagai salah satu ormas terbesar di Indonesia, persoalan integritas sebenarnya sudah menjadi perhatian sejak lama. Muktamar ke-14 NU di Magelang tahun 1939 telah menetapkan prinsip-prinsip pengembangan sosial dan ekonomi yang tertuang dalam konsepsi Mabadi Khaira Ummah, yaitu ash-shidqu (benar, tidak berdusta); al-wafa bil ‘ahd (menepati janji); dan at-ta’awun (tolong-menolong).

Hal ini dikenal dengan ‘mabadi khaira ummah ats-tsalasah’ (Trisila Mabadi).

Konsep Mabadi Khaira Ummah Ats-Tsalatsah

Untuk menyelaraskan diri dengan perkembangan zaman dan kemajuan ekonomi, dalam Munas NU di Lampung 1992 mabadi khaira ummah ats-tsalatsah itu dikembangkan lagi menjadi mabadi khaira ummah al-khamsah (Pancasila Mabadi) dengan menambahkan prinsip ‘adalah (keadilan) dan istiqomah (konsistensi, keteguhan).

Untik itu, integritas yang dimiliki kader NU harus tercermin dari bagaimana menjalankan tugasnya sehari-hari yang tidak hanya berpatokan pada job description masing-masing namun memiliki komitmen tinggi dengan rasa memiliki terhadap organisasi.

Kader NU yang bekerja dengan landasan kejujuran dan kedisiplinan dalam etos kerjanya akan tumbuh sikap ringan tangan terhadap rekan kerja, misalnya membantu rekan kerja pada divisi lainnya setelah semua tugasnya selesai, tidak menganggap rendah penjaga kantor sebagai pesuruh yang setiap saat harus melayaninya. Bahkan jika diperlukan, seorang

Kader NU itu, dapat merapikan mejanya sendiri dan mencuci peralatan makan yang dipakainya sendiri di pantry.

Mari di momentum satu abad ini, perilaku positif dari hal-hal kecil bagi kader NU harus mampu  menjadi trigger untuk berbagai hal yang lebih besar. Sehingga kejayaan NU yang diharapkan oleh para pendiri dapat terwujud. (**)

Polisi Bekuk Pelaku Curanmor di Wilayah Pekat

globalfmlombok.com
-
0
Polisi Bekuk Pelaku Curanmor di Wilayah Pekat

Dompu (globalfmlombok.com) – Kepolisian Sektor (Polsek) Pekat berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang terjadi di Dusun Montong, Desa Kadindi, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu.

Kasus tersebut bermula dari laporan korban, M. Andi, yang kehilangan sepeda motor miliknya di halaman rumah pada Sabtu, 24 Januari 2026. Namun, laporan resmi baru disampaikan ke Polsek Pekat pada Sabtu, 31 Januari 2026, atau sekitar sepekan setelah kejadian.

Berdasarkan keterangan korban dan hasil penyelidikan, sepeda motor bernomor polisi DR 3948 BP itu diduga diambil oleh pelaku berinisial AD, warga Dusun Siladarma, Desa Tambora, Kecamatan Pekat.

Kapolsek Pekat, Iptu Jubaidin, mengatakan pelaku menjual sepeda motor hasil curian dengan cara dipisah-pisahkan untuk menghilangkan jejak. Velg motor dijual kepada AS (31), warga Desa Kadindi, sementara bodi motor disembunyikan di rumah IJ (70), warga Desa Calabai.

“Pada Sabtu kemarin, pelaku beserta barang bukti berhasil kami amankan dan dibawa ke Polsek Pekat untuk proses hukum lebih lanjut,” ujar Jubaidin, Minggu (1/2/2026).

Ia menilai modus pencurian dengan membongkar kendaraan untuk dijual secara terpisah cukup meresahkan masyarakat. Namun, dalam kasus ini, sepeda motor jenis Honda Revo milik korban berhasil ditemukan dan diamankan.

Kapolsek Pekat juga mengimbau masyarakat agar lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi tindak pencurian, khususnya kendaraan bermotor.

“Pencurian sering terjadi bukan hanya karena niat, tetapi juga karena adanya kesempatan. Pastikan kendaraan dan barang berharga disimpan di tempat aman serta gunakan pengamanan ganda,” pesannya.

Saat ini, penyidik masih mendalami keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Polsek Pekat Berhasil Bekuk Pelaku Curanmor“

Tanpa Tunjangan dan Pensiunan, Bupati Lobar Pertimbangkan Naikkan Gaji PPPK Paruh Waktu

globalfmlombok.com
-
0
Tanpa Tunjangan dan Pensiunan, Bupati Lobar Pertimbangkan Naikkan Gaji PPPK Paruh Waktu

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Harapan para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Lombok Barat (Lobar) akan kesejahteraan setelah perubahan status kepegawaian tampaknya masih jauh dari harapan. Sebab Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lobar hanya menganggarkan gaji pokok untuk ribuan PPPK Paruh Waktu, tanpa adanya tunjangan maupun uang pensiunan.

Bahkan besaran gaji itu masih sama ketika mereka berstatus non-ASN. Pimpinan daerah dalam hal ini Bupati Lobar pun mempertimbangkan untuk menaikkan gaji PPPK Paruh Waktu.

Terkait harapan gaji PPPK Paruh Waktu agar dinaikkan, Bupati Lobar, H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ) merespons bahwa memang besaran gaji mereka masih sama dengan sebelumnya. Pihaknya tentu akan melihat kondisi fiskal daerah ke depan dan kinerja dari PPPK Paruh Waktu. Hal itu sebagai bagian pertimbangannya.

Pihaknya juga belum tahu seperti apa kebijakan pusat terhadap PPPK Paruh Waktu ini. “Siapa tahu ada kebijakan pusat, pasti kita laksanakan,” imbuhnya.

Karena itu, ia mengingatkan kepada para PPPK Paruh Waktu untuk bekerja lebih baik. Ia mengajak semua jajaran mensyukuri yang ada saat ini. Ia juga mengingatkan tantangan ke depan masih berat.

Pihaknya pun akan mengevaluasi PPPK Paruh Waktu ini tiap tahunnya. Jangan sampai begitu diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu, kerjanya tidak bagus.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Lobar, Baiq Mustika Dwi Adni mengaku hingga kini belum ada regulasi terkait tunjangan untuk PPPK Paruh Waktu.

Seperti diketahui pemerintah pusat juga sudah memastikan bahwa tenaga non-ASN yang masuk dalam kategori paruh waktu tidak akan mendapatkan tunjangan sebagaimana yang diterima oleh PPPK Penuh Waktu atau Pegawai Negeri Sipil (PNS). Baik itu gaji tiga belas maupun gaji empat belas.

PPPK Paruh Waktu hanya akan menerima pendapatan berupa gaji pokok. Besaran gaji tersebut akan disesuaikan dengan kemampuan fiskal masing-masing instansi serta durasi kerja yang telah disepakati dalam kontrak.

Kirasan gaji para PPPK Paruh Waktu itu jika mengikuti honor sebelumnya menerima bervariasi. Mulai kisaran Rp760 ribu hingga Rp1 juta. Lantaran pengajian untuk PPPK Paruh Waktu melekat pada belanja barang dan jasa masing-masing OPD.

Mustika memastikan para PPPK Paruh Waktu itu akan menerima gaji per Januari ini. “Langsung akan dibayarkan untuk gaji Januari dan Februari,” pungkasnya.

Terkait permintaan kenaikan dari para PPPK Paruh Waktu, menurutnya hal ini menjadi bagian yang dipertimbangkan oleh pimpinan, tergantung kondisi fiskal dan kinerja mereka.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) Lobar, Hj Baiq Yeni S Ekawati memastikan pembayaran gaji para PPPK Paruh Waktu yang sudah menerima SK itu akan langsung dibayar dua bulan, Januari dan Februari. (her)

ITDC Pentaskan Budaya Lokal di Mandalika

globalfmlombok.com
-
0
ITDC Pentaskan Budaya Lokal di Mandalika

Mataram (globalfmlombok.com) – ITDC selaku pengelola KEK Mandalika menyuguhkan sebuah pengalaman baru kepada wisatawan dan masyarakat, dengan menggelar Mandalika Art Performance, sebuah atraksi seni budaya yang diadakan di panggung Bazaar Mandalika akhir pekan kemarin.

Mandalika Art Performance menampilkan beragam pertunjukan seni khas Lombok. Mulai dari Tari Gandrung, Tari Beriuk Tinjal, Gending Sasak, Cilokak Ensemble, hingga Tari Gendang dan Peresean yang jadi daya tarik bagi wisatawan.

PGS. General Manager The Mandalika, Agus Setiawan menyebut, pergelaran Mandalika Art Performance menjadi bentuk uji coba aktivasi kawasan berbasis budaya, dan sekaligus sebagai pijakan awal dalam memperkaya pengalaman berwisata di Mandalika, yang tak cuma menyajikan pesona keindahan alam dan event olahraga saja, tetapi juga melalui kekayaan seni budaya masyarakat Sasak.

“Ini adalah langkah awal dari upaya kami menghadirkan pengalaman budaya yang lebih hidup di kawasan The Mandalika. Kami ingin melihat bagaimana aktivasi berbasis seni dan budaya ini dapat menarik wisatawan, menghidupkan area Bazaar Mandalika, sekaligus memberi ruang bagi pelaku seni lokal untuk tampil,” ujarnya.

Pertunjukan ini melibatkan sejumlah komunitas dan pelaku budaya dari Desa Kuta, termasuk sanggar seni lokal, Karang Taruna, serta anak-anak Mandalika Child Learning Center (MCLC). Anak-anak binaan ITDC tersebut difasilitasi mengikuti pelatihan tari bersama sanggar lokal sebelum tampil di acara ini. Keterlibatan mereka menghadirkan nuansa yang lebih autentik sekaligus mencerminkan upaya berkelanjutan dalam menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap budaya Sasak.

Dalam perspektif ESG ITDC, Mandalika Art Performance mencerminkan praktik Cultural Guardianship, yaitu pendekatan pengembangan kawasan pariwisata yang menempatkan masyarakat sebagai penjaga sekaligus penggerak nilai-nilai budaya. Melalui pelibatan sanggar lokal, Karang Taruna, hingga anak-anak Mandalika Child Learning Center (MCLC), ITDC memastikan bahwa pembangunan pariwisata di The Mandalika berjalan inklusif, berkelanjutan, serta berakar pada kearifan lokal—selaras dengan prinsip Sustainable Development Goals (SDGs).

“Kami berharap penyelenggaraan Mandalika Art Performance dapat menjadi momentum bagi The Mandalika untuk menampilkan identitas kawasan yang lebih beragam serta memperkuat peran budaya sebagai bagian penting dari pengalaman wisata yang kami tawarkan kepada publik,” demikian Agus. (bul)

Larangan Pelajar Mengendarai Motor, Polisi Fokus Pengawasan

globalfmlombok.com
-
0
Larangan Pelajar Mengendarai Motor, Polisi Fokus Pengawasan

Mataram (globalfmlombok.com) – Polresta Mataram menyiapkan langkah pengawasan terhadap penerapan larangan pelajar membawa kendaraan bermotor ke sekolah. Sementara untuk sanksi terhadap pelanggaran, kewenangan sepenuhnya diserahkan kepada pihak sekolah.

Kasat Lantas Polresta Mataram AKP Muhamad Puteh Rinaldi mengatakan, kepolisian akan berkoordinasi dengan sekolah-sekolah di Kota Mataram sebagai tindak lanjut atas terbitnya surat edaran larangan tersebut.

“Pengawasan akan dilakukan secara berkelanjutan. Kami akan mendatangi para kepala sekolah dan berkolaborasi dengan mereka,” ujar Puteh, Minggu (1/2/2026).

Ia menjelaskan, surat edaran larangan membawa kendaraan bermotor ke sekolah masih bersifat imbauan. Namun, apabila ditemukan pelajar yang tetap melanggar, penjatuhan sanksi menjadi kewenangan pihak sekolah.

“Kami ingin mendorong kepala sekolah agar bersama-sama memberikan edukasi kepada siswa tentang bahaya berkendara di bawah umur,” katanya.

Dalam pelaksanaannya, Polresta Mataram juga menggandeng Dinas Pendidikan Kota Mataram, Dinas Pendidikan Provinsi NTB, serta Kantor Kementerian Agama (Kemenag) untuk memperkuat fungsi edukasi dan pengawasan.

Berdasarkan analisis kepolisian, angka kecelakaan lalu lintas sepanjang tahun 2025 masih didominasi kalangan pelajar. Data Polresta Mataram mencatat, terdapat 68 kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar atau anak di bawah umur selama tahun lalu. Selain kecelakaan, pelanggaran lalu lintas juga banyak dilakukan oleh pelajar.

Puteh menegaskan, sebagian besar pelajar tersebut masih berusia di bawah 17 tahun, sementara batas usia minimal untuk memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah 17 tahun.

“SIM menjadi bukti bahwa seseorang telah memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk mengemudikan kendaraan. Karena itu, berkendara di bawah umur menjadi perhatian serius kami,” ujarnya.

Ia menambahkan, kepolisian tidak dapat bekerja sendiri dalam menekan angka pelanggaran dan kecelakaan pelajar. Sinergi lintas sektor, khususnya dengan dunia pendidikan, dinilai menjadi kunci utama.

Sebelumnya, Polresta Mataram resmi menerbitkan surat edaran larangan pelajar SD, SMP, hingga SMA sederajat membawa kendaraan bermotor ke sekolah. Kebijakan tersebut mulai diberlakukan sejak Senin, 26 Januari 2026.

Surat edaran itu diterbitkan melalui kerja sama Polresta Mataram dengan Dinas Pendidikan Provinsi NTB, Dinas Pendidikan Kota Mataram, serta Kantor Wilayah Kementerian Agama NTB.

Selain itu, Puteh juga meminta peran aktif orang tua dan wali murid dalam mengawasi kepatuhan anak terhadap kebijakan tersebut. Menurutnya, dukungan keluarga sangat menentukan efektivitas larangan membawa kendaraan bermotor ke sekolah. (*)

 

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Larangan Pelajar Bawa Motor Diawasi Polisi, Sanksi Diserahkan ke Sekolah “

Kejari Lombok Timur Periksa 38 Saksi Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Buku SD

globalfmlombok.com
-
0
Kejari Lombok Timur Periksa 38 Saksi Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Buku SD

Mataram (globalfmlombok.com) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Timur masih memfokuskan penyidikan pada pemeriksaan saksi-saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan buku di Sekolah Dasar (SD) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Timur.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Lombok Timur, Ida Bagus Swadharma, Minggu (1/2/2026), mengatakan hingga saat ini penyidik telah memeriksa puluhan saksi yang berasal dari berbagai unsur. Pemeriksaan tersebut menyasar pihak sekolah hingga pejabat Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dikbud di tingkat kecamatan.

“Masih pemeriksaan saksi. Total sudah 38 saksi yang kami periksa,” ujar Swadharma.

Ia menjelaskan, para saksi terdiri atas kepala sekolah dasar, kepala UPT, serta pihak swasta yang diduga terkait dalam proses pengadaan buku. Proses pemeriksaan yang memakan waktu cukup panjang disebabkan luasnya cakupan perkara yang melibatkan banyak sekolah dan UPT.

Di Lombok Timur sendiri terdapat 21 UPTD Dikbud yang menaungi hampir seluruh sekolah dasar. “UPT-nya saja ada 21. Hampir seluruh SD di Lombok Timur terlibat dalam pengadaan ini. Jadi memang butuh waktu,” katanya.

Menurut Swadharma, pengadaan buku yang meliputi Buku Smart Assessment, Buku Muatan Lokal, dan Buku Pendidikan Antikorupsi tersebut tidak dilakukan secara terpusat oleh dinas. Pengadaan justru dilakukan oleh masing-masing sekolah sesuai kebutuhan dan jumlah siswa.

“Pengadaannya bukan dari atas, tapi dari bawah. Sekolah yang memesan sendiri. Karena itu kami harus cek satu per satu sekolah, berapa yang dipesan dan berapa nilainya,” jelasnya.

Hingga kini, Kejari Lombok Timur masih memprioritaskan pemeriksaan saksi dan belum berkoordinasi dengan auditor untuk menghitung potensi kerugian keuangan negara. Proses audit baru akan dilakukan setelah tahapan pemeriksaan saksi dinyatakan rampung.

“Nanti setelah pemeriksaan saksi selesai, baru dilakukan audit,” ucapnya.

Terkait kemungkinan pemeriksaan pejabat di tingkat dinas, Swadharma menyebut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur belum dimintai keterangan. Ia juga belum merinci secara detail konstruksi dugaan tindak pidana korupsi dalam perkara tersebut.

Namun dari temuan awal penyidik, terdapat indikasi pengkondisian serta dugaan penggelembungan atau mark-up harga dalam proses pengadaan buku. “Dugaan awal ada pengkondisian dan mark-up harga. Pengajuan tiap SD berbeda-beda,” tegasnya.

Pengadaan buku pendidikan untuk SD se-Lombok Timur tersebut diketahui bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2021 hingga 2025. Rinciannya, pengadaan Buku Smart Assessment pada 2021, Buku Muatan Lokal pada 2023, serta Buku Pendidikan Antikorupsi pada 2025.

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), dari 21 kecamatan di Lombok Timur terdapat 799 sekolah dasar, dengan 665 di antaranya merupakan sekolah negeri dan 134 sekolah swasta. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Buku Dikbud Lotim, Jaksa Periksa Kepsek dan KUPT “

Gubernur NTB Berpesan, CPMI Harus Jaga Nama Baik Daerah dan Bangsa

globalfmlombok.com
-
0
Gubernur NTB Berpesan, CPMI Harus Jaga Nama Baik Daerah dan Bangsa

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, menyampaikan sejumlah pesan penting kepada para Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) asal NTB yang akan diberangkatkan bekerja ke Malaysia Barat. Pesan tersebut menekankan pentingnya menjaga nama baik daerah dan bangsa, bekerja keras, disiplin, serta menjadi pribadi yang sukses demi masa depan keluarga dan daerah.

Pesan Gubernur disampaikan oleh Asisten I Setda NTB, Dr. H. Fathul Gani, saat melepas 100 CPMI yang diberangkatkan oleh PT Tekad Jaya Abadi di Desa Lelede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat.

Pesan gubernur yang lain, sebagaimana disampaikannya adalah , agar CPMI menjunjung tinggi disiplin, etos kerja, dan profesionalisme; mematuhi hukum dan peraturan di negara penempatan serta kontrak kerja; menjaga sikap, perilaku, dan integritas; memanfaatkan kesempatan kerja untuk meningkatkan keterampilan dan pengalaman; serta tidak ragu berkoordinasi dengan perwakilan pemerintah apabila menghadapi permasalahan.

“Berangkat ke luar negeri bukan hanya untuk mencari nafkah, tetapi juga untuk membangun masa depan keluarga dan ikut berkontribusi pada NTB yang lebih sejahtera dan berdaya saing,” tegasnya.

Fathul Gani mengatakan, pelepasan CPMI ini memiliki makna strategis sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi pembangunan daerah “NTB Makmur Mendunia”.

“Para pekerja migran Indonesia adalah aset daerah dan bangsa, sekaligus duta NTB di kancah internasional. Mereka tidak hanya membawa harapan keluarga, tetapi juga membawa nama baik NTB dan Indonesia,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi NTB, lanjutnya, berkomitmen memastikan setiap CPMI berangkat secara legal, aman, terlatih, bermartabat, dan terlindungi, sejalan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Owner PT Tekad Jaya Abadi, H. Muhammadon, menjelaskan, seluruh CPMI yang diberangkatkan ditempatkan di sektor perkebunan di Malaysia Barat. Hingga awal 2026, PT Tekad Jaya Abadi telah memberangkatkan sekitar 500 CPMI asal NTB sejak kembali dibukanya penempatan tenaga kerja ke Malaysia.

“Sejak dibuka kembali penempatan ke Malaysia, kami sudah memberangkatkan sekitar 500 orang,” ujarnya.

H. Muhammadon menegaskan bahwa peluang kerja ke Malaysia masih terbuka luas, khususnya melalui jalur resmi. Proses pendaftaran dilakukan tanpa pungutan biaya, sesuai ketentuan pemerintah.

“Ini gratis, tidak ada biaya. Ada sekitar 10 jenis pekerjaan yang memang tidak boleh dipungut biaya, seperti pemetik buah, pengangkut buah, sopir, pemanen, hingga pekerja rumah tangga,” tegasnya.

Diharapkan para pekerja migran yang berangkat ini tidak hanya mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga, tetapi juga menjadi bagian dari sumber daya manusia NTB yang mendunia dan berkontribusi bagi pembangunan daerah. (bul)

1...193194195...398Halaman 194 dari 398