Beranda blog Halaman 186

Gubernur Akui Dampak Ekonomi Besar MBG, SPPG Nakal Akan Disanksi

globalfmlombok.com
-
0
Gubernur Akui Dampak Ekonomi Besar MBG, SPPG Nakal Akan Disanksi

Mataram (globalfmlombok.com) – Kasus keracunan yang menimpa penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Barat (NTB), mendapat perhatian serius dari Badan Gizi Nasional (BGN). BGN menegaskan komitmennya untuk memberikan sanksi tegas kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi standar pelayanan.

Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN, Letjen TNI (Purn) Dadang Hendrayudha, menegaskan sanksi akan diberikan kepada SPPG “nakal” yang terbukti melanggar ketentuan, terutama terkait kualitas dan higienitas makanan MBG. Penegasan tersebut disampaikan usai Rapat Koordinasi Program MBG bersama BGN, Forkopimda NTB, dan Satgas Percepatan di Ruang Rapat Hajar Aswad, Kantor Bank NTB Syariah, Mataram, Rabu (4/2/2026).

Selain sanksi, BGN juga menyiapkan mekanisme penghargaan bagi dapur MBG yang mampu memenuhi standar pelayanan, menjaga kualitas, serta menjamin higienitas makanan.

“Ya, semuanya reward and punishment. Yang bagus kita apresiasi, yang kurang bagus kita perbaiki. Kita beri kesempatan kepada mitra yang belum memenuhi standar untuk melakukan perbaikan,” ujar Dadang.

Ia menekankan, penerapan sistem reward and punishment bukan semata-mata untuk menghukum, melainkan sebagai mekanisme evaluasi berkelanjutan agar seluruh SPPG menjalankan tugas sesuai standar yang telah ditetapkan. Pemerintah pusat, lanjutnya, juga membuka ruang pembinaan bagi SPPG yang masih belum memenuhi ketentuan.

Kebijakan tersebut diperkuat melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah. Di NTB, dukungan datang dari Gubernur beserta jajaran, Satgas Provinsi, hingga satgas kabupaten dan kota. BGN juga memberi perhatian khusus terhadap wilayah terpencil dan kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) agar tidak tertinggal dalam pelaksanaan program MBG.

“Masyarakat terpencil ini jadi perhatian kita. Kita tahu, di wilayah tersebut sekolahnya mungkin hanya memiliki 100 sampai 300 siswa. Agar nanti mencapai B3, termasuk lansia juga akan kita urusi,” tambahnya.

Berdampak Signifikan pada Ekonomi

Hal senada disampaikan Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal. Ia menilai program MBG telah memberikan dampak ekonomi yang signifikan di Provinsi NTB, terutama dalam penyerapan tenaga kerja lokal.

Dalam paparannya, Gubernur menyebutkan hingga kini Program MBG di NTB telah menjangkau 1.793.423 penerima manfaat. Program tersebut didukung oleh 670 Sentra Pengolahan Pangan Bergizi (SPPG) yang aktif serta 2.719 mitra pemasok.

“Dalam kurun sekitar 10 bulan, program ini mampu menyerap 31.509 tenaga kerja. Biasanya untuk menyerap tenaga kerja sebesar ini dibutuhkan waktu dua sampai tiga tahun, tetapi di NTB bisa tercapai kurang dari satu tahun,” jelasnya.

Penyerapan tenaga kerja tersebut, lanjutnya, belum termasuk tenaga kerja tidak langsung seperti petani dan pelaku usaha lokal yang kini lebih mudah memasarkan produknya dengan harga yang lebih baik.

“Ini belum termasuk petani yang sebelumnya kesulitan menjual hasil panen, sekarang bisa mendapatkan harga yang lumayan,” ujarnya.

Gubernur menegaskan, program MBG yang sempat diragukan pada awal pelaksanaannya kini justru menjadi model pemberdayaan ekonomi yang efektif. Tantangan ke depan adalah menjaga stabilitas pasokan pangan agar lonjakan permintaan tidak memicu inflasi, terutama di wilayah 3T yang memiliki tantangan geografis.

“Kami punya lebih dari 200 pulau berpenghuni. Tantangannya di daerah 3T, tapi kami lakukan intervensi langsung untuk memastikan ketersediaan suplai agar tidak terjadi inflasi akibat tingginya permintaan,” ungkapnya.

Ia juga meminta seluruh unsur Forkopimda dan Satgas Percepatan di tingkat kabupaten/kota untuk terus menjaga kekompakan dan memperkuat koordinasi dalam fase percepatan program.

“Kita satu struktur dengan kabupaten/kota, jadi jangan jalan sendiri-sendiri. Kita harus kompak, kumpulkan masukan, masalah, serta rekomendasi solusinya,” tegasnya.

Saat ini, menurut Gubernur, pelaksanaan Program MBG di NTB telah memasuki fase konsolidasi setelah pembangunan dapur MBG melampaui target awal.

“Target awal kita 600 dapur, sekarang sudah lebih dari itu yang terbangun. Jadi, sekarang kita masuk fase konsolidasi,” katanya.

Fase konsolidasi tersebut difokuskan pada penguatan pengawasan, pemenuhan standar operasional SPPG, serta ekspansi layanan untuk menjangkau masyarakat yang belum menerima manfaat akibat ketidakakuratan data.

“Konsolidasi berarti memastikan semua praktik dan standar terpenuhi. Di situlah fungsi pemantauan dan pengawasan berjalan. Selain itu, kita juga melihat kemungkinan ekspansi bagi warga yang belum terjangkau,” pungkasnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Sanksi bagi SPPG Nakal, Gubernur Akui Program MBG Berikan Dampak Ekonomi Besar “

Selama Ramadan, Program MBG Tetap Dilaksanakan

globalfmlombok.com
-
0
Selama Ramadan, Program MBG Tetap Dilaksanakan

Mataram (globalfmlombok.com) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Nusa Tenggara Barat (NTB) dipastikan tetap disalurkan selama bulan puasa. Namun, mekanisme penyalurannya akan disesuaikan bagi penerima yang menjalankan ibadah puasa.

Deputi Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN), Letjen TNI (Purn) Dadang Hendrayudha, mengatakan penerima MBG yang berpuasa akan mendapatkan makanan kering agar dapat dikonsumsi saat berbuka puasa maupun sahur. Sementara itu, sasaran yang tidak menjalankan puasa tetap menerima MBG seperti biasa.

“Ya, nasi seperti biasanya. Tapi bagi yang puasa, dalam bentuk yang lain. Dalam bentuk yang lain di sini, untuk dibawa ke rumah. Mungkin telur, mungkin roti, atau buah dan sebagainya. Itu nanti dengan harga yang sama, kemudian dibawa ke rumah untuk dimakan saat berbuka atau sahur,” ujarnya usai kegiatan di Bank NTB Syariah, Rabu (4/2/2026).

Dadang menjelaskan, kebijakan tersebut diambil agar tujuan pemenuhan gizi tetap tercapai tanpa mengganggu pelaksanaan ibadah puasa bagi para penerima manfaat MBG.

Saat ini, lanjutnya, BGN juga memberikan perhatian khusus pada penyaluran MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Wilayah-wilayah tersebut dinilai belum sepenuhnya tersentuh program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

“Masyarakat di daerah terpencil ini menjadi perhatian kita. Kita tahu, di wilayah tersebut jumlah siswanya mungkin hanya sekitar 100 sampai 300 orang. Termasuk lansia juga akan kita urus,” katanya.

Menurut Dadang, penguatan penyaluran MBG di wilayah 3T diharapkan dapat memastikan pemerataan manfaat program, khususnya bagi anak-anak sekolah dan kelompok rentan yang membutuhkan asupan gizi seimbang.

“Intinya, MBG tetap berjalan, termasuk saat puasa, dengan pola penyaluran yang disesuaikan,” pungkasnya. (*)

 

 

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” MBG Tetap Selama Puasa “

Polda NTB Borong Penghargaan Kinerja Anggaran 2025, Sejumlah Satker Raih Peringkat Terbaik

globalfmlombok.com
-
0
Polda NTB Borong Penghargaan Kinerja Anggaran 2025, Sejumlah Satker Raih Peringkat Terbaik

Mataram (globalfmlombok.com) – Kinerja pengelolaan anggaran Polda NTB kembali menuai apresiasi. Segenap Pejabat Utama Polda NTB bersama Kapolres/ta jajaran menghadiri Penyerahan Penghargaan Kinerja Pelaksana Anggaran Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi NTB, bertempat di Aula Mandalika KPPN Mataram, Rabu (4/2/2026).

Dari unsur kepolisian, hadir antara lain Irwasda Polda NTB, Karorena Polda NTB, Kapolresta Mataram, Kapolres Lombok Barat, dan Kapolres Lombok Tengah. Kehadiran tersebut menandai penerimaan penghargaan atas kinerja pengelolaan anggaran yang dinilai akuntabel, efektif, dan tepat sasaran sepanjang 2025.

Kabid Humas Polda NTB Mohammad Kholid menjelaskan, sejumlah satuan kerja (satker) dan satuan wilayah (satwil) Polda NTB berhasil menembus peringkat tiga besar pada berbagai kategori penilaian.

“Beberapa satker dan satwil Polda NTB meraih peringkat terbaik tiga besar. Ini patut kita syukuri dan jadikan motivasi untuk terus meningkatkan kinerja ke depan,” ujarnya.

Adapun daftar penerima penghargaan atas kinerja pelaksana anggaran satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga dan pemerintah daerah tahun anggaran 2025:

Untuk Kategori nilai Pagu Sedang, Nilai IKPA terbaik I Itwasda Polda NTB, terbaik II Birorena Polda NTB, terbaik III Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Barat.

Sementara untuk Kategori Pagu Besar, Nilai IKPA terbaik I Polresta Mataram, terbaik II Polres Lombok Tengah dan terbaik III Polres Lombok Barat.

Sedangkan kategori Satuan kerja dengan transaksi di Digipay tertinggi tahun anggaran 2025 adalah terbaik I Polresta Mataram, terbaik II Balai Karantina Kesehatan kelas IA Mataram, dan terbaik ke III Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Barat.

Penghargaan ini menjadi bukti komitmen Polda NTB dan jajarannya dalam mengelola anggaran negara secara profesional dan transparan, sekaligus memperkuat tata kelola keuangan yang berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik. (r)

Kejati NTB Periksa Belasan Kepala SMK Terkait Kasus DAK

globalfmlombok.com
-
0
Kejati NTB Periksa Belasan Kepala SMK Terkait Kasus DAK

Mataram (globalfmlombok.com) – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat (NTB) memeriksa belasan kepala sekolah menengah kejuruan (SMK) di NTB, Rabu (4/2/2026). Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan penyelidikan dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB tahun anggaran 2023.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati NTB, Muh Zulkifli Said, membenarkan adanya pemeriksaan terhadap sejumlah kepala sekolah tersebut.

“Iya (ada pemeriksaan),” ujar Zulkifli singkat.

Namun, Zulkifli belum bersedia membeberkan secara rinci pihak-pihak yang diperiksa. Ia beralasan, perkara tersebut masih dalam tahap penyelidikan sehingga belum dapat disampaikan secara detail ke publik.

Berdasarkan pantauan Suara NTB, belasan kepala SMK tampak menjalani pemeriksaan di Kejati NTB sejak sekitar pukul 10.30 Wita.

Seorang kepala SMK asal Lombok Timur yang enggan disebutkan namanya juga mengakui dirinya diperiksa terkait dugaan korupsi DAK Dikbud NTB tahun 2023.

“Iya, yang diperiksa dari SMK semua,” ujarnya.

Ia menyebutkan, terdapat beberapa kepala sekolah kejuruan lainnya yang menjalani pemeriksaan bersamaan dengannya.

Sebagai informasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB pada tahun 2023 menerima alokasi DAK sebesar Rp42 miliar. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi pengadaan sejumlah item, di antaranya alat peraga pendidikan serta proyek pembangunan.

Namun, dalam pelaksanaannya, sejumlah SMK diduga belum menerima hibah peralatan hasil pengadaan dari program tersebut. Padahal, surat perintah membayar (SPM) kepada salah satu rekanan diketahui telah terbit pada 1 Desember 2023.

Berdasarkan penelusuran pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi NTB, Dinas Dikbud NTB memanfaatkan DAK tahun 2023 untuk lelang perencanaan dan pekerjaan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SLBN 3 Mataram dengan total pagu anggaran sebesar Rp8,64 miliar.

Untuk paket perencanaan pembangunan, PT VK ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran Rp180 juta. Sementara itu, paket pekerjaan pembangunan dimenangkan oleh CV MI yang beralamat di Ampenan, Kota Mataram, dengan nilai penawaran Rp8,05 miliar.

Hingga kini, Kejati NTB masih terus mendalami perkara tersebut guna mengungkap adanya dugaan penyimpangan dalam pengelolaan DAK Dikbud NTB tahun 2023. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Kasus DAK, Kejati NTB Periksa Belasan Kepala SMK “

Peringati Hari Pers Nasional 2026, Astra Motor NTB Silaturahmi ke Redaksi Suara NTB Group

globalfmlombok.com
-
0
Peringati Hari Pers Nasional 2026, Astra Motor NTB Silaturahmi ke Redaksi Suara NTB Group

Mataram (globalfmlombok.com) – Manajemen Astra Motor Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan kunjungan silaturahmi ke Redaksi Suara NTB Group di Jalan Bangau Nomor 15, Cakranegara, Kota Mataram. Kunjungan pada Rabu, 4 Februari 2026 ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Pers Nasional (HPN) yang diperingati setiap tanggal 9 Februari.

Kunjungan dipimpin langsung oleh Kepala Wilayah Astra Motor NTB, Jeffri Mei Gumastra Runawang. Diterima secara langsung oleh Direktur Suara NTB, I Gusti Agung Adisuarsana, bersama Pemimpin Redaksi Suara NTB Group, Marham.

Dalam kesempatan ini, Jeffri menyampaikan ucapan selamat Hari Pers Nasional Tahun 2026 kepada seluruh insan pers, khususnya keluarga besar Suara NTB Group.

Ia menegaskan bahwa Hari Pers Nasional merupakan momentum penting yang tidak boleh dilupakan, mengingat pers memiliki peran strategis sebagai salah satu dari empat pilar demokrasi di Indonesia.

Menurut Jeffri, keberadaan pers sangat vital dalam menjaga keseimbangan demokrasi melalui penyampaian informasi yang akurat, kredibel, dan berimbang kepada masyarakat. Terlebih di tengah maraknya arus informasi di media sosial yang kerap kali belum terverifikasi kebenarannya.

“Hubungan Astra Motor NTB dengan insan pers tidak sebatas hubungan bisnis semata, tetapi sudah menjadi hubungan kekeluargaan. Karena Pers memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi positif dan aktual kepada masyarakat,” ujarnya.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap peran dan dedikasi insan pers, Astra Motor NTB kembali memberikan penghargaan berupa layanan kunjungan dan servis gratis sepeda motor Honda bagi para jurnalis. Program ini rutin diberikan setiap peringatan Hari Pers Nasional.

Jeffri menjelaskan, layanan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian Astra Motor NTB terhadap tingginya mobilitas jurnalis dalam menjalankan tugas jurnalistik, mulai dari mencari hingga menyebarluaskan informasi kepada publik melalui media masing-masing.

“Pers adalah pilar demokrasi yang harus mendapatkan penghargaan setinggi-tingginya dari seluruh lapisan masyarakat,” pungkasnya. (bul)

Terdakwa Kasus Pembunuhan WN Spanyol Dituntut 18 Tahun Penjara

globalfmlombok.com
-
0
Terdakwa Kasus Pembunuhan WN Spanyol Dituntut 18 Tahun Penjara

Mataram (globalfmlombok.com) – Jaksa penuntut umum menuntut dua terdakwa dugaan pembunuhan terhadap Maria Matilda Munoz Cazorla, warga negara Spanyol, dengan pidana 18 tahun penjara. Peristiwa tersebut terjadi di Hotel Bumi Aditya, Lombok Barat.

Sidang pembacaan tuntutan digelar di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Mataram, Rabu (4/2/2026). Jaksa penuntut umum Ni Made Saptini membacakan tuntutan terhadap dua terdakwa, masing-masing Suhaeli dan Heri Ridwan.

Dalam tuntutannya, jaksa menyatakan kedua terdakwa terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana sebagaimana dakwaan kesatu, yakni Pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

“Menuntut agar para terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 18 tahun,” ucap Saptini saat membacakan amar tuntutan.

Jaksa menguraikan, peristiwa bermula pada April 2025 ketika terdakwa Suhaeli yang bekerja di Hotel Bumi Aditya pernah dimarahi korban dengan suara keras menggunakan bahasa Spanyol. Meski tidak memahami ucapan korban, Suhaeli mengaku merasa dihina dan menyimpan rasa dendam.

Pada Selasa malam, 1 Juli 2025 sekitar pukul 21.00 Wita, Suhaeli bersama Heri Ridwan merencanakan aksi pencurian di kamar hotel milik korban. Dalam perencanaan tersebut, keduanya sepakat akan membunuh korban apabila terbangun saat pencurian berlangsung.

Menjelang tengah malam, kedua terdakwa menuju hotel. Heri lebih dulu memastikan korban telah tertidur. Sekitar pukul 03.30 Wita, Heri masuk ke kamar korban melalui jendela samping yang terbuka dan sempat mengambil uang sebesar Rp7.000. Karena tidak menemukan barang berharga, ia keluar dan kembali masuk bersama Suhaeli untuk menggeledah kamar.

Saat itu korban terbangun. Kedua terdakwa kemudian membekap wajah korban menggunakan handuk dan memiting lehernya dari belakang hingga korban lemas dan tak sadarkan diri. Tubuh korban kemudian diseret dari atas ranjang ke lantai.

Setelah memastikan korban tidak bergerak, jasadnya digulung menggunakan selimut. Darah yang tercecer di lantai kamar dipel untuk menghilangkan jejak. Selanjutnya, jenazah korban disembunyikan di ruang genset hotel.

Dalam kondisi korban telah meninggal, Suhaeli mengambil sejumlah barang milik korban, antara lain satu unit ponsel Samsung A12, uang tunai Rp3 juta, dua kartu ATM, serta mata uang asing. Uang tersebut dibagi rata, masing-masing terdakwa memperoleh Rp1,5 juta. Ponsel korban kemudian digadaikan dan hasilnya kembali dibagi dua.

Empat hari berselang, pada 6 Juli 2025, kedua terdakwa mengecek kondisi jenazah. Tubuh korban sudah membusuk dan dipenuhi belatung. Untuk menghindari bau menyengat, jasad korban dipindahkan ke halaman belakang kamar nomor 136 dan ditutup dengan daun serta seng.

Memasuki awal Agustus 2025, saat polisi mulai melakukan pemeriksaan di hotel, Heri kembali memindahkan jenazah ke sebuah bangunan kosong di sudut area hotel. Setelah polisi menemukan barang-barang korban di tempat sampah hotel pada 24 Agustus 2025, kedua terdakwa memutuskan untuk menghilangkan jenazah secara permanen.

Keduanya kemudian membawa jasad korban ke kawasan tanjakan Alberto dan melemparkannya ke semak-semak di tepi jalan. Jenazah selanjutnya dipindahkan ke Pantai Loco dan dikuburkan di pasir sedalam sekitar 50 sentimeter di dekat bangunan hotel yang sudah terbengkalai. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Jaksa Tuntut Terdakwa Dugaan Pembunuhan WN Spanyol 18 Tahun Penjara “

Jelang Imlek dan Ramadan, Sidak Pastikan Harga Pangan di Mataram Stabil

globalfmlombok.com
-
0
Jelang Imlek dan Ramadan, Sidak Pastikan Harga Pangan di Mataram Stabil

Mataram (globalfmlombok.com) — Badan Pangan Nasional (Bapanas) melakukan pemantauan harga dan mutu pangan di Pasar Kebon Roek, Ampenan, Rabu (4/2/2026). Kegiatan ini melibatkan Bapanas, Perum Bulog Kantor Wilayah NTB, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda NTB, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Pemantauan dilakukan untuk memastikan stabilitas harga bahan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), seperti Imlek, Ramadan, dan Idulfitri. Meski terdapat kenaikan pada beberapa komoditas, kondisi tersebut dinilai masih dalam batas wajar dan terus berada dalam kendali pemerintah.

Direktur Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan Bapanas, Rinna Syawal, S.P., M.P., mengatakan hasil pantauan menunjukkan mayoritas komoditas pangan utama berada pada kondisi harga yang stabil.

“Beras, gula, minyak goreng, telur, bawang putih, dan bawang merah secara umum masih stabil. Ada sedikit perbedaan harga, tetapi tidak signifikan,” ujarnya.

Menurut Rinna, perbedaan harga paling terlihat pada komoditas minyak goreng, khususnya Minyak Kita yang telah ditetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET). Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh sumber pasokan.

“Minyak goreng yang disuplai Bulog harganya sesuai ketentuan. Namun, yang berasal dari distributor lain ada yang dijual sedikit lebih mahal,” katanya.

Untuk mencegah terjadinya praktik permainan harga, Bapanas telah membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Harga Pangan melalui Surat Keputusan Kepala Bapanas. Satgas ini bertugas menelusuri rantai distribusi hingga tingkat distributor, bahkan produsen jika diperlukan.

“Kami ingin memastikan harga dari distributor ke pedagang pengecer sesuai regulasi, sehingga konsumen mendapatkan harga yang terjangkau,” ujar Rinna.

Sementara itu, Direktur Direskrimsus Polda NTB Kombes Pol FX Endriadi menegaskan, pengawasan harga, keamanan, dan mutu pangan dilakukan melalui Satgas Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan sebagai bagian dari program nasional.

“Saya luruskan bahwa kegiatan ini merupakan program pusat dari Bapanas, bukan langkah parsial daerah. Satgas melakukan deteksi dini dengan mencocokkan data yang kami miliki dengan kondisi di lapangan,” ujarnya.

Endriadi menambahkan, Satgas telah memiliki standar operasional prosedur (SOP) dalam penanganan pelanggaran, mulai dari peneguran hingga penindakan hukum.

“Upaya terakhir bisa berupa peringatan, pencabutan izin, sampai penegakan hukum apabila ditemukan indikasi pidana,” katanya.

Di sisi lain, Perum Bulog Kantor Wilayah NTB memastikan ketersediaan stok pangan strategis dalam kondisi aman. Pemimpin Wilayah Bulog NTB, Mara Kamin Siregar, mengatakan harga beras medium dan premium masih terkendali.

“Alhamdulillah, harga beras baik medium maupun premium masih aman. Tidak ada lonjakan signifikan,” ujarnya.

Ia menyebutkan Bulog NTB saat ini menguasai stok beras sekitar 154 ribu ton yang dinilai cukup memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 10 bulan ke depan. Selain itu, stok minyak goreng Bulog mencapai sekitar 307 ribu liter dan diperkirakan mencukupi hingga Maret 2026.

“Stok beras dan minyak goreng aman untuk menghadapi Imlek, Ramadan, hingga Idulfitri,” katanya.

Bulog NTB bersama pemerintah daerah dan aparat penegak hukum akan terus berkoordinasi untuk menjaga stabilitas pasokan, harga, serta kelancaran distribusi pangan di wilayah NTB. (bul)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Sidak Jelang Imlek dan Puasa, Harga Pangan di Mataram Terpantau Stabil “

Kasus Kekerasan Seksual, Mantan Dosen Divonis 6 Tahun Penjara

globalfmlombok.com
-
0
Kasus Kekerasan Seksual, Mantan Dosen Divonis 6 Tahun Penjara

Mataram (globalfmlombok.com) – Pengadilan Negeri Mataram menjatuhkan vonis 6 tahun penjara kepada mantan dosen berinisial LRR dalam perkara kekerasan seksual sesama jenis. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Mataram, Rabu (4/2/2026).

Ketua Majelis Hakim, Laily Fitria Titin Anugerahwati, dalam amar putusannya menyatakan terdakwa LRR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual.

“Terdakwa terbukti menyalahgunakan kepercayaan atau perbawa untuk memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang lain melakukan perbuatan cabul dengannya, yang dilakukan terhadap lebih dari satu orang,” ujar Laily saat membacakan putusan.

Majelis hakim menyatakan perbuatan terdakwa memenuhi unsur dakwaan primair penuntut umum, yakni Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juncto Pasal 15 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun serta pidana denda sebesar Rp1 miliar, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 190 hari,” tuturnya.

Vonis tersebut lebih ringan dibanding tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan pidana 8 tahun penjara serta denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan.

Perkara ini mulai diusut kepolisian pada akhir 2024. Pada 21 April 2025, penyidik secara resmi menetapkan LRR sebagai tersangka. Sebelum tersandung kasus hukum, terdakwa diketahui pernah mengajar sebagai dosen di tiga universitas di Kota Mataram.

Dalam proses penyidikan, polisi telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk para korban, pihak terlapor, serta saksi ahli. Kasus ini mencuat setelah salah satu korban melaporkan dugaan pelecehan seksual ke Polda NTB pada 26 Desember 2024.

Dalam laporannya, korban yang merupakan alumni salah satu universitas di Mataram mengaku mengalami pelecehan pada September 2024 saat mengikuti kegiatan di sebuah paguyuban yang dikelola terlapor. Para korban diketahui merupakan mantan mahasiswa serta rekan organisasi dari terdakwa.

Terdakwa diduga memanfaatkan relasi kuasa yang dimilikinya terhadap para korban. Selain itu, ia juga menggunakan prabawanya sebagai sosok yang dianggap memiliki pengetahuan di bidang keagamaan untuk melancarkan perbuatannya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Mantan Dosen Pelaku Dugaan Kekerasan Seksual Sesama Jenis Divonis 6 Tahun Penjara “

Pemprov NTB Tegaskan Nasib NTB Mall Tetap Berlanjut

globalfmlombok.com
-
0
Pemprov NTB Tegaskan Nasib NTB Mall Tetap Berlanjut

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memastikan keberlanjutan NTB Mall tetap berjalan, dengan penataan ulang arah dan fungsi. Ke depan, NTB Mall tidak lagi semata diposisikan sebagai etalase pemasaran, melainkan sebagai pusat pembinaan, pendampingan, dan peningkatan kualitas produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Provinsi NTB, H. Irnadi, mengatakan penguatan peran NTB Mall merupakan bagian dari action plan kerja sama regional antara Provinsi NTB, Bali, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang baru-baru ini ditandatangani para kepala daerah.

“Salah satu fokus utama kerja sama regional ini adalah pembinaan UMKM yang dilakukan secara lebih terarah,” ujar Irnadi.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi NTB ini menegaskan, saat ini NTB Mall belum diarahkan sebagai pusat penjualan langsung. Fungsinya masih berada pada konteks pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi UMKM.

“Secara fungsi, NTB Mall masih dalam konteks pembinaan dan pendampingan UMKM. Jadi, untuk saat ini belum diarahkan ke aktivitas penjualan,” katanya.

Ia menambahkan, NTB Mall tengah dalam proses pembenahan seiring penyesuaian Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang baru. Penyesuaian tersebut akan menentukan arah dan peran NTB Mall ke depan.

“Tim pengkaji akan merumuskan kegiatan dan peran NTB Mall agar lebih optimal dalam mendukung UMKM,” kata Irnadi.

Ke depan, NTB Mall diharapkan berperan signifikan tidak hanya dalam promosi, tetapi juga peningkatan kualitas produk UMKM NTB. Fokus pembinaan mencakup pengembangan mutu produk dan kapasitas pelaku usaha.

“Tidak semata-mata dalam konteks menjual, tetapi bagaimana kualitas produk UMKM itu sendiri bisa meningkat,” ujarnya.

Terkait dukungan anggaran, Irnadi menyebutkan hingga kini belum ada angka pasti untuk NTB Mall karena masih dalam tahap pembenahan dan pengkajian arah pengelolaan.

Lebih lanjut, ia menjelaskan upaya mendorong UMKM naik kelas kini tidak lagi bertumpu pada pemasaran semata. Pembinaan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari peningkatan kualitas produk, kemasan, hingga pemenuhan standar sertifikasi.

“Kalau kita ingin bersaing di pasar global, sertifikasi produk menjadi hal yang sangat penting dan mutlak dibutuhkan,” tegasnya.

Menurut Irnadi, sertifikasi akan didorong secara lebih terencana dan sistematis agar produk UMKM NTB memiliki branding dan daya saing, tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga nasional hingga global.

Ia mengakui, sertifikasi membutuhkan intervensi anggaran karena menyentuh langsung pelaku UMKM yang sebagian masih memiliki keterbatasan modal.

“Karena menyentuh langsung UMKM, tentu harus ada dukungan anggaran untuk membantu proses sertifikasi produk,” jelasnya.

Meski demikian, hingga kini pemerintah daerah belum menetapkan target jumlah UMKM yang akan disertifikasi. Pendataan, klasifikasi, dan pemutakhiran data UMKM di seluruh NTB masih terus dilakukan.

“Setelah data terbaru tersedia dan valid, barulah target sertifikasi bisa ditentukan secara lebih tepat,” katanya.

Irnadi pun mengajak pelaku UMKM NTB untuk terus meningkatkan kualitas produk dan sumber daya manusia sejalan dengan visi Gubernur NTB, NTB Makmur Mendunia.

“Peningkatan kualitas produk dan sumber daya pelaku UMKM menjadi kunci agar UMKM NTB mampu bersaing dan berkembang secara berkelanjutan di tengah persaingan global,” pungkasnya. (*)

 

 

 

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Pemprov NTB Pastikan Kelanjutan Nasib NTB Mall “

Ditargetkan Nol Persen pada 2029, Kemiskinan Ekstrem di Mataram Capai 1,09 Persen

globalfmlombok.com
-
0
Ditargetkan Nol Persen pada 2029, Kemiskinan Ekstrem di Mataram Capai 1,09 Persen

Mataram (globalfmlombok.com) – Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram mencatat angka kemiskinan ekstrem di Kota Mataram mencapai 1,09 persen atau setara dengan 5.938 jiwa. Pemerintah Kota Mataram menargetkan pengentasan kemiskinan ekstrem hingga nol persen paling lambat pada akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bappeda Kota Mataram, H. Muhammad Ramadhani, menjelaskan secara keseluruhan angka kemiskinan di Kota Mataram berada pada level 7,15 persen. Dari jumlah tersebut, 1,09 persen masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem.

“Kita sejalan dengan Pemerintah Provinsi NTB yang menargetkan pengentasan kemiskinan ekstrem hingga nol persen. Untuk Kota Mataram, targetnya nol persen pada akhir RPJMD 2029,” ujarnya, Rabu (4/2/2026).

Ia menjelaskan, kemiskinan ekstrem merupakan lapisan kemiskinan paling bawah yang penanganannya tidak mudah. Kelompok masyarakat yang masuk kategori tersebut umumnya adalah penyandang disabilitas, lanjut usia (lansia), serta kelompok rentan lainnya yang memiliki keterbatasan dalam meningkatkan pendapatan secara mandiri.

“Kelompok ini sulit keluar dari kemiskinan. Intervensinya tidak bisa melalui pemberdayaan ekonomi biasa, tetapi lebih banyak melalui bantuan sosial langsung sesuai program pemerintah pusat,” jelasnya.

Ramadhani yang akrab disapa Dhani menambahkan, data kemiskinan kerap mengalami perubahan. Ketika masyarakat menerima bantuan, statusnya dapat meningkat menjadi tidak miskin. Namun, ketika bantuan dihentikan, status tersebut bisa kembali turun.

“Kalau kemiskinan ekstrem ini, mau dibantu atau tidak, kondisinya cenderung tetap miskin. Itulah yang membuat pengentasan kemiskinan ekstrem tidak mudah,” ungkapnya.

Dhani yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Mataram mengatakan, strategi penanganan kemiskinan ekstrem dilakukan melalui tiga pendekatan utama. Pertama, peningkatan pendapatan melalui bantuan tunai. Kedua, pemenuhan jaminan pendidikan dan kesehatan. Ketiga, memastikan masyarakat memiliki tempat tinggal yang layak.

Ia mengakui, salah satu tantangan terbesar dalam penanganan kemiskinan adalah persoalan basis data yang selama ini bersumber dari berbagai instansi, sehingga seringkali tidak sinkron. Namun, saat ini pemerintah pusat telah menghadirkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola oleh Dinas Sosial dan terintegrasi secara nasional.

Untuk mengoptimalkan DTSEN, pemerintah pusat juga merancang sistem digitalisasi bantuan sosial dengan mengintegrasikan seluruh dinas terkait, baik dalam pendataan maupun penyaluran bantuan di setiap kabupaten dan kota. Melalui sistem ini, data yang sebelumnya tumpang tindih diharapkan dapat diseragamkan.

“Tujuannya agar tidak terjadi salah sasaran dalam intervensi kemiskinan, khususnya untuk jaminan dan perlindungan sosial,” pungkasnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Mataram bahwa penduduk miskin di Kota Mataram, pada 2022, jumlah penduduk miskin di Kota Mataram sekitar 45,30 ribu orang (8,63 persen). Sementara,pada 2023 tercatat sekitar 46,21 ribu orang (8,62 persen). Di tahun 2024, tercatat jumlah kemiskinan mencapai 8 persen atau 42.514 jiwa. (pan)

1...185186187...396Halaman 186 dari 396