Beranda blog Halaman 185

DPRD KLU Soroti Dugaan Hilangnya Retribusi Wisata Rp7,4 Miliar

globalfmlombok.com
-
0
DPRD KLU Soroti Dugaan Hilangnya Retribusi Wisata Rp7,4 Miliar

Tanjung (globalfmlombok.com) – Pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) memberi atensi serius terhadap potensi “hilangnya” Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pos Retribusi Masuk Kawasan Wisata dan Rekreasi, khususnya tiket masuk kawasan tiga gili. Dalam kurun dua tahun, yakni 2024–2025, nilai retribusi yang idealnya masuk ke kas daerah diperkirakan mencapai lebih dari Rp7,4 miliar.

Nilai tersebut setara dengan pagu anggaran pembangunan Gedung DPRD KLU tahap I. Potensi ini mencuat setelah adanya perbedaan signifikan antara data kunjungan wisatawan riil dengan laporan yang tercatat di pemerintah daerah.

Wakil Ketua DPRD KLU, I Made Karyasa, S.Pd.H., MM., Kamis (5/2/2026), mengatakan potensi kebocoran PAD dari sektor pariwisata tersebut berpeluang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut dia, selisih data kunjungan wisatawan ke tiga gili terjadi dalam dua tahun terakhir.

Pada 2024, tercatat selisih jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 212.681 orang. Selisih ini setara dengan potensi retribusi sekitar Rp4,2 miliar, dengan asumsi tarif tiket masuk wisatawan mancanegara sebesar Rp20.000 per orang.

Sementara pada 2025, Pemerintah Daerah KLU kembali menghadapi potensi temuan serupa. Selisih data pengunjung mencapai 164.637 orang, yang setara dengan potensi retribusi sekitar Rp3,2 miliar.

“Menurut temuan BPK, ada potensi selisih antara jumlah kunjungan riil wisatawan dengan data laporan yang tercatat di pemerintah daerah,” tegas Karyasa.

Politikus PDI Perjuangan ini menilai, potensi kerugian daerah dari sektor pariwisata tidak hanya harus dicegah, tetapi juga perlu ditindaklanjuti melalui evaluasi menyeluruh. Evaluasi tersebut, kata dia, mencakup pola pemungutan retribusi serta pelibatan pihak ketiga, sekaligus pembenahan sistem birokrasi di organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Ia menambahkan, selisih data kunjungan wisatawan yang mencapai 377.318 orang dalam dua tahun berpotensi mengaburkan penerimaan daerah lainnya, seperti pajak hotel, pajak restoran, dan pajak makan minum. Karena itu, DPRD mendesak Bupati Lombok Utara merespons temuan ini secara tegas.

“Potensi temuan tersebut sebenarnya sudah diketahui Bupati. Apalagi dalam LHP BPK tahun sebelumnya, Dinas Pariwisata disebut tidak memiliki kertas kerja atau dokumen valid dalam penentuan target pendapatan retribusi rekreasi pantai,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata KLU, Denda Dewi Tresni Budiastuti, tidak menyangkal adanya potensi temuan tersebut. Ia mengakui belum tertagihnya sejumlah pengunjung disebabkan masih dicari pola pemungutan retribusi yang tidak mengganggu kenyamanan wisatawan.

Pada 2024, penarikan retribusi jasa wisata melibatkan Asosiasi Pengusaha Kapal Cepat Indonesia (Akacindo) yang berbasis di Bali. Saat itu, Dinas Pariwisata menitipkan tiket karcis kepada pengusaha kapal cepat untuk dijual kepada wisatawan. Namun, bundel tiket penjualan tidak seluruhnya dikembalikan.

“Memang betul ada temuan terkait pola penarikan retribusi, karena mereka yang rata-rata membawa penumpang. Ketika dievaluasi, mereka mengakui belum siap dengan pola kerja sama business to business. Tiket dititipkan ke operator, tetapi bundel tidak dikembalikan. Padahal kami harus mencatat kode tiket yang keluar dan masuk agar sesuai,” jelas Denda.

Atas temuan tersebut, Dinas Pariwisata melakukan evaluasi dan penagihan kepada pihak mitra. Pada 2025, pola penarikan retribusi diubah dengan menitipkan tiket langsung ke armada kapal. Namun, Dispar masih menghadapi kesulitan dalam mengidentifikasi penumpang kapal cepat anggota Akacindo dan penumpang kapal lain di luar asosiasi tersebut.

Penarikan retribusi secara manual terhadap penumpang di luar Akacindo, lanjut Denda, berisiko menimbulkan antrean panjang di pintu masuk dermaga. Kendala lain yang dihadapi adalah keterbatasan jumlah petugas penarik retribusi serta akses dermaga yang hanya memiliki satu jalur keluar-masuk wisatawan.

Meski demikian, Denda menegaskan tidak ada kerugian daerah akibat dana retribusi yang sudah dipungut tetapi tidak disetorkan. Namun ia mengakui, potensi kebocoran tetap ada karena sebagian penumpang luput dari sistem pemungutan yang diterapkan pihak ketiga. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” DPRD KLU Klaim Potensi Temuan BPK, Retribusi Masuk Objek Wisata “Hilang” Rp7,4 Miliar dalam Dua Tahun “

Sinkronisasi Program Nasional–Provinsi 2026, Anggaran Pengelolaan Hutan Dialokasikan untuk KPH

globalfmlombok.com
-
0
Sinkronisasi Program Nasional–Provinsi 2026, Anggaran Pengelolaan Hutan Dialokasikan untuk KPH

Mataram (globalfmlombok.com)-

Pemerintah daerah terus menyelaraskan program prioritas nasional dengan program prioritas provinsi dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026. Salah satu fokus sinkronisasi tersebut berada pada sektor kehutanan, yang diarahkan untuk mendukung agenda nasional memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara serta mendorong kemandirian bangsa.

Agenda kemandirian itu mencakup upaya swasembada pangan, energi, dan air, serta penguatan ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Dalam dokumen Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) yang dicetak pada 5 Januari 2026, tercatat sejumlah program kehutanan yang dilaksanakan oleh Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di beberapa wilayah.

Pada Balai KPH Wilayah II, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp150,78 juta untuk Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan, serta Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan. Selain itu, Program Pengelolaan Hutan di wilayah ini memperoleh alokasi Rp63,55 juta, sementara Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebesar Rp39,71 juta.

Sementara itu, Balai KPH Wilayah III menerima anggaran Rp30,78 juta untuk program pendidikan dan pemberdayaan masyarakat kehutanan. Program Pengelolaan Hutan di wilayah tersebut mendapat alokasi Rp110,46 juta, sedangkan program penunjang urusan pemerintahan daerah dialokasikan Rp67,37 juta.

Adapun Balai KPH Wilayah IV juga memperoleh anggaran untuk tiga program utama. Program pendidikan, pelatihan, dan pemberdayaan masyarakat kehutanan dialokasikan Rp30,78 juta. Program Pengelolaan Hutan menjadi yang terbesar dengan anggaran Rp153,85 juta, sementara Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebesar Rp66,42 juta.

Seluruh alokasi anggaran tersebut tercatat sebagai belanja operasi dan tidak mencakup belanja modal, belanja tidak terduga, maupun transfer. Sinkronisasi program ini diharapkan dapat memperkuat pengelolaan hutan yang berkelanjutan sekaligus mendukung target pembangunan nasional dan daerah pada tahun anggaran 2026.(r)

Kasus Narkoba Bima, Polisi Periksa Kasat Narkoba Polres Bima Kota

globalfmlombok.com
-
0
Kasus Narkoba Bima, Polisi Periksa Kasat Narkoba Polres Bima Kota

Mataram (globalfmlombok.com) – Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Nusa Tenggara Barat memeriksa Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Bima Kota, AKP Malaungi, terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus narkoba. Yang bersangkutan sebelumnya diamankan oleh pihak kepolisian atas dugaan penyalahgunaan narkotika.

Kepala Bidang Humas Polda NTB Kombes Pol Muhammad Kholid membenarkan adanya pemeriksaan tersebut. Ia mengatakan, saat ini penyidik masih mendalami peran dan keterlibatan AKP Malaungi dalam dugaan peredaran narkoba di wilayah Bima.

“Masih dalam pemeriksaan oleh Ditresnarkoba,” ujar Kholid, Kamis (5/2/2026).

Selain itu, penyidik juga menelusuri hubungan AKP Malaungi dengan Bripka Karol, anggota Polres Bima Kota, serta istrinya yang lebih dahulu ditangkap terkait kasus narkoba.

Meski demikian, Kholid belum mengungkapkan hasil tes urine yang telah dijalani AKP Malaungi. Menurutnya, seluruh proses masih dalam tahap pendalaman dan penyelidikan.

Sebelumnya, Polda NTB mengamankan AKP Malaungi pada Selasa malam (3/2/2026). Setelah diamankan, yang bersangkutan langsung dibawa ke Mapolda NTB untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Sebelum pengamanan tersebut, aparat kepolisian terlebih dahulu melakukan penggeledahan di ruang Satuan Reserse Narkoba Polres Bima Kota. Dari penggeledahan itu, polisi diduga mengamankan sejumlah barang bukti berupa bong, klip sabu kosong, serta beberapa poket sabu.

Sementara itu, Bripka Karol bersama istrinya lebih dahulu ditangkap aparat kepolisian pada Senin dini hari (26/1/2026) sekitar pukul 03.00 Wita di wilayah Dompu. Keduanya kini diamankan di Polda NTB untuk menjalani proses penyelidikan lebih lanjut. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Polisi Dalami Keterlibatan Kasat Narkoba Polres Bima Kota di Kasus Narkoba “

DBD Mulai Terjadi, PSN Diperketat

globalfmlombok.com
-
0
DBD Mulai Terjadi, PSN Diperketat

Mataram (globalfmlombok.com) – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Mataram mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap munculnya kasus demam berdarah dengue (DBD) sejak awal tahun 2026. Hingga Januari 2026, tercatat sudah ada tiga kasus DBD yang tersebar di tiga Kecamatan Cakranegara. Sementara itu, sepanjang tahun 2025 lalu, jumlah kasus DBD di Kota Mataram mencapai 519 kasus.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr. H. Emirald Isfihan, mengatakan, langkah antisipasi dilakukan lebih dini mengingat kondisi cuaca yang masih tidak menentu dan tingginya curah hujan dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi pascahujan dinilai sangat berpotensi meningkatkan perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti sebagai vektor penyebar virus DBD.

“Kasus DBD sudah mulai kami atensi sejak awal 2026. Kondisi pascahujan tentu meningkatkan potensi munculnya jentik nyamuk, sehingga perlu diantisipasi lebih awal,” ujarnya, Kamis (5/2/2026).

Sebagai langkah pencegahan, Dinkes Kota Mataram telah menginstruksikan seluruh jajaran puskesmas untuk memperkuat upaya pemberantasan sarang nyamuk (PSN). Penekanan khusus diberikan kepada bidang pencegahan dan pengendalian penyakit agar bergerak cepat di wilayah masing-masing.

“Kami sudah memiliki SOP, yaitu tiga kali 24 jam pascahujan dilakukan upaya PSN secara bersama-sama. Ini harus dilaksanakan secara konsisten,” jelas Emirald.

Ia menambahkan, berdasarkan data Dinkes, sepanjang tahun 2025 tercatat sebanyak 519 kasus DBD. Sementara pada Januari 2026, sudah ditemukan tiga kasus yang tersebar di tiga kecamatan. Meski demikian, hingga saat ini belum ada laporan kasus kematian akibat DBD di Kota Mataram.

Dengan tren kasus yang mulai muncul di awal tahun, Emirald berharap pada 2026 angka kejadian DBD dapat ditekan. Untuk itu, puskesmas diminta lebih aktif berkoordinasi dengan pihak kelurahan dalam mengidentifikasi wilayah-wilayah yang dinilai rawan dan berpotensi menjadi lokasi berkembangbiaknya nyamuk.

“Ada atau tidak ada kasus, kami minta tim puskesmas bersama kelurahan melakukan asesmen wilayah dan melaksanakan PSN bersama. Jangan menunggu ada kasus baru bergerak,” tegasnya.

Selain PSN, Dinkes Kota Mataram juga menyiapkan langkah pengendalian tambahan berupa pengasapan (fogging). Fogging akan dilakukan apabila ada permintaan dari kelurahan dan berdasarkan hasil penilaian epidemiologi, guna mencegah meluasnya penyebaran kasus DBD di masyarakat.

Ia pun mengimbau masyarakat untuk berperan aktif menjaga kebersihan lingkungan dengan menerapkan gerakan 3M Plus, yakni menguras, menutup, dan mendaur ulang tempat penampungan air, serta langkah-langkah pencegahan tambahan lainnya.

“Keterlibatan masyarakat sangat penting. Tanpa peran aktif warga, pengendalian DBD tidak akan maksimal,” pungkasnya. (pan)

Ratusan SPPG di NTB Terima Teguran, Pemprov Ancam Tutup Dapur MBG Bermasalah

globalfmlombok.com
-
0
Ratusan SPPG di NTB Terima Teguran, Pemprov Ancam Tutup Dapur MBG Bermasalah

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah pusat memberikan surat peringatan (SP) I kepada sekitar 70 persen dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Nusa Tenggara Barat. Peringatan tersebut diberikan menyusul masih banyaknya Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) yang belum memenuhi standar pelaksanaan program.

Badan Gizi Nasional (BGN) menilai ratusan SPPG di NTB masih memiliki sejumlah kekurangan, sehingga meminta Dinas Kesehatan agar lebih selektif dan cermat dalam menerbitkan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) bagi dapur MBG.

Menindaklanjuti hal tersebut, Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) MBG NTB, Dr Drs H Fathul Gani, MSi, memberikan peringatan tegas kepada dapur-dapur yang telah menerima SP I. Ia menyatakan, apabila dalam waktu tujuh hari tidak ada tindak lanjut perbaikan, maka akan diterbitkan SP II hingga berujung penutupan dapur.

“Kita tidak bisa mentolerir. Tujuh hari tidak ada balasan, kita berikan SP II. Kalau tujuh hari berikutnya juga tidak ada tindak lanjut, kita tutup. Clear,” tegas Fathul Gani yang juga menjabat Asisten I Setda NTB, Kamis (5/2/2026).

Berdasarkan data terbaru, jumlah dapur MBG di NTB tercatat lebih dari 600 unit. Dari jumlah tersebut, ratusan SPPG masuk kategori bermasalah. Persoalan paling dominan terdapat pada aspek infrastruktur sekitar 238 unit, manajemen organisasi 72 unit, administrasi 115 unit, serta masalah sumber daya manusia dan mutu gizi.

Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, Pemerintah Provinsi NTB menegaskan akan terus melakukan pemantauan terhadap SPPG yang telah menerima SP I. Meski memberi ruang perbaikan, pemerintah daerah meminta pengelola dapur tidak menutup-nutupi temuan pelanggaran di lapangan.

“Buat laporan bermasalah. Jangan ditutup-tutupi,” ujar Fathul Gani.

Evaluasi pelaksanaan Program MBG di NTB, lanjut dia, tidak hanya menyasar mitra pelaksana atau pengelola SPPG. Pemprov NTB juga akan melakukan evaluasi internal terhadap aparat dan petugas pendamping di lapangan.

“Bukan hanya pelaku yang kita evaluasi, aparat dan petugas kita juga akan kita evaluasi,” katanya.

Fathul Gani menegaskan pemerintah daerah tidak akan lepas tangan dalam pelaksanaan Program MBG. Pemprov NTB berkomitmen untuk terus melakukan pendampingan dan memastikan perbaikan dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

“Iya dong, ini program nasional,” ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan bahwa Program Makan Bergizi Gratis di NTB telah memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Dalam kurun waktu sekitar 10 bulan, program tersebut tercatat mampu menyerap 31.509 tenaga kerja lokal.

Hal itu disampaikan Gubernur saat Rapat Koordinasi Program MBG bersama Badan Gizi Nasional, Forkopimda, dan Satgas Percepatan di Ruang Rapat Hajar Aswad Kantor Bank NTB Syariah, Mataram, Rabu (4/2/2026).

Dalam paparannya, Gubernur menyebutkan hingga saat ini Program MBG di NTB telah menjangkau 1.793.423 penerima manfaat. Program tersebut didukung oleh 670 Sentra Pengolahan Pangan Bergizi (SPPG) aktif serta 2.719 mitra pemasok.

Menurut Iqbal, capaian penyerapan tenaga kerja tersebut tergolong luar biasa karena biasanya membutuhkan waktu dua hingga tiga tahun, namun di NTB dapat dicapai dalam waktu kurang dari satu tahun. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Ratusan SPPG NTB Dapat Teguran, Pemprov Ancam Tutup Dapur MBG Bermasalah “

Gubernur NTB Pastikan Kesiapan Daerah Gelar MotoGP 2026

globalfmlombok.com
-
0
Gubernur NTB Pastikan Kesiapan Daerah Gelar MotoGP 2026

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai melakukan serangkaian evaluasi guna menyempurnakan pelaksanaan MotoGP 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober mendatang. Bersama InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) dan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Gubernur NTB memastikan kesiapan daerah sebagai tuan rumah ajang balap motor dunia tersebut.

Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal mengatakan, evaluasi difokuskan pada sejumlah persoalan yang muncul pada penyelenggaraan MotoGP tahun sebelumnya. Salah satu yang menjadi perhatian utama ialah skema pembayaran hosting fee kepada Dorna Sports selaku pemegang hak komersial MotoGP.

“Kita mulai dengan evaluasi dulu, apa saja persoalan-persoalan tahun kemarin. Termasuk soal hosting fee juga tadi kita bahas,” ujar Iqbal.

Menurutnya, beberapa persoalan yang ditemukan pada pelaksanaan sebelumnya telah ditemukan jalan keluar secara bertahap. Namun khusus terkait skema pembayaran hosting fee, Pemprov NTB sepakat untuk membahasnya lebih lanjut bersama pemerintah pusat.

“Beberapa masalah sudah ada hilal penyelesaiannya satu per satu. Termasuk hosting fee, itu menjadi kesepakatan kita untuk sama-sama diskusi dengan pemerintah pusat,” jelasnya.

Iqbal mengaku belum dapat membeberkan secara rinci skema pembayaran yang akan diterapkan ke depan. Namun ia menegaskan, persoalan tersebut telah dipetakan dan akan menjadi salah satu isu utama yang diperjuangkan bersama pemerintah pusat.

“Belum bisa disampaikan detailnya. Tapi kita sudah memahami persoalannya dan itu akan kita perjuangkan bersama ke depan,” ungkapnya.

Sementara itu, Direktur InJourney, Maya Watono, menilai ajang MotoGP memiliki peran strategis dalam mendorong pengembangan destinasi pariwisata. Event internasional tersebut dinilai mampu menarik wisatawan domestik maupun mancanegara, sekaligus membuka peluang masuknya investasi.

“Event ini sebenarnya pemantik. Itulah kenapa event seperti MotoGP menjadi sangat penting,” kata Maya.

Ia juga menyoroti potensi benturan jadwal MotoGP Mandalika 2026 dengan ajang Formula 1 di Singapura. Kondisi tersebut, menurutnya, menuntut dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan agar pelaksanaan MotoGP tetap berjalan optimal dan kompetitif.

“Kita paham ini adalah kompetisi. Karena itu kita harus memastikan MotoGP tetap menjadi event yang baik dan menarik bagi NTB. Dukungan Pemprov dan seluruh stakeholder sangat penting, dan kami sebagai penyelenggara juga berkomitmen memberikan dukungan maksimal,” ujarnya.

Ke depan, kawasan Mandalika juga akan diramaikan dengan berbagai agenda berskala nasional dan internasional. Selain MotoGP, pada Juni mendatang dijadwalkan berlangsung Pocari Run serta sejumlah ajang lari maraton yang memanfaatkan lintasan sirkuit Mandalika.

Dalam pengembangan sport tourism, Maya memastikan perhelatan MotoGP 2026 tetap akan terlaksana. Untuk mendukung pariwisata kelas dunia, pihaknya juga mendorong pembenahan Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (Lombok Airport) sebagai pintu masuk utama wisatawan.

Pembenahan bandara diarahkan untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan, khususnya penumpang transit, sekaligus memperkuat posisi Lombok sebagai gerbang pariwisata dan penerbangan kelas dunia. Seiring pembaruan Masterplan Mandalika 2026, kawasan seluas sekitar 1.175 hektare ini dikembangkan dengan konsep berkelanjutan, dengan 66 persen area dapat dikembangkan dan 34 persen merupakan area non-developable, termasuk ruang terbuka hijau publik yang mencapai 19 persen dari total kawasan.

“Saya berharap Bandara Lombok segera melakukan perbaikan fisik agar wisatawan yang transit merasa betah. Desain ruang tunggu perlu dipercantik dan peralatan bagasi harus diperbarui dengan teknologi yang lebih modern,” ujar Iqbal.

Selain itu, Gubernur NTB juga membuka peluang kerja sama pengelolaan layanan VIP Airport dengan pihak swasta guna melayani tamu-tamu penting, termasuk investor dan delegasi internasional. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Gubernur Pastikan Kesiapan NTB Gelar MotoGP 2026 “

BIZAM Perkuat Pengawasan Kesehatan Penumpang Antisipasi Virus Nipah

globalfmlombok.com
-
0
BIZAM Perkuat Pengawasan Kesehatan Penumpang Antisipasi Virus Nipah

Mataram (globalfmlombok.com) – InJourney Airports Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) meningkatkan pengawasan terhadap penumpang yang datang sebagai langkah antisipasi masuknya Virus Nipah melalui transportasi udara, baik dari penerbangan internasional maupun domestik. Langkah tersebut dilakukan menyusul adanya laporan peningkatan kasus penularan Virus Nipah di sejumlah negara.

Peningkatan pengawasan dilakukan secara intensif melalui koordinasi dengan Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) Kelas I Mataram. Salah satu upaya yang diterapkan yakni pengoperasian dua unit thermal scanner yang dipasang di area kedatangan domestik dan internasional untuk memantau suhu tubuh seluruh penumpang yang tiba di bandara.

Khusus bagi penumpang penerbangan internasional, setibanya di BIZAM diwajibkan mengisi All Indonesia–SATUSEHAT Health Pass. Aplikasi tersebut digunakan untuk memperoleh data kesehatan serta riwayat perjalanan penumpang sebagai bagian dari deteksi dini potensi risiko penularan penyakit.

General Manager BIZAM, Aidhil Philip Julian, mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan Balai Kekarantinaan Kesehatan serta instansi terkait lainnya dalam mengantisipasi potensi masuknya Virus Nipah. “Kami selalu berkoordinasi dengan Balai Kekarantinaan Kesehatan dan instansi terkait untuk mengantisipasi potensi masuknya Virus Nipah,” ujarnya, Kamis (5/2/2026).

Aidhil menjelaskan, sejak pandemi Covid-19, pengawasan terhadap penumpang pesawat udara di BIZAM telah diterapkan secara ketat dan berlapis. Dengan adanya laporan penyebaran Virus Nipah, pengawasan tersebut kembali diperkuat sebagai bentuk kewaspadaan dini.

“Penguatan pengawasan ini merupakan langkah preventif agar potensi penyebaran Virus Nipah dapat dicegah sejak dini, mengingat BIZAM merupakan pintu gerbang utama masuknya pelaku perjalanan ke Nusa Tenggara Barat melalui jalur udara,” kata dia.

Lebih lanjut, Aidhil menyampaikan bahwa keberadaan rute penerbangan internasional di BIZAM menjadi perhatian khusus dalam pelaksanaan pengawasan kesehatan penumpang. “Bersama Balai Kekarantinaan Kesehatan, kami terus meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan terhadap pelaku perjalanan, terutama yang berasal dari luar negeri,” ujarnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Antisipasi Virus Nipah, BIZAM Terapkan Protokol Khusus bagi Penumpang Pesawat dari Luar Negeri “

Dugaan Korupsi DAK Dikbud 2023, Kejati NTB Periksa Kepala SMK

globalfmlombok.com
-
0
Dugaan Korupsi DAK Dikbud 2023, Kejati NTB Periksa Kepala SMK

Mataram (globalfmlombok.com) – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat kembali memeriksa kepala sekolah menengah kejuruan (SMK) terkait dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB tahun anggaran 2023.

Pada Kamis (5/2/2026), tim penyidik Kejati NTB terpantau melakukan pemeriksaan terhadap seorang kepala SMK di salah satu sekolah kejuruan di Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati NTB, Muh Zulkifli Said, membenarkan adanya pemeriksaan tersebut. “Ya, ada pemeriksaan kepala SMK dari Kecamatan Bayan,” ujarnya saat dikonfirmasi.

Namun, Zulkifli enggan mengungkapkan apakah terdapat kepala SMK lain yang turut diperiksa pada hari yang sama. Ia menyebutkan, perkara tersebut masih dalam tahap penyelidikan sehingga pihaknya belum dapat menyampaikan informasi lebih lanjut.

Berdasarkan pantauan Suara NTB, kepala SMK asal Kecamatan Bayan tersebut menjalani pemeriksaan di Kantor Kejati NTB sejak pukul 12.33 Wita hingga sekitar 16.06 Wita. Yang bersangkutan terlihat mengenakan batik berwarna merah muda dan membawa sejumlah dokumen bertuliskan nama sekolah tempatnya bertugas.

Sebelumnya, pada Rabu (4/2/2026), Kejati NTB juga telah memeriksa belasan kepala SMK di berbagai daerah di NTB. Salah satunya adalah kepala SMK di Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur.

Sebagai informasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB menerima alokasi DAK sebesar Rp42 miliar pada tahun 2023. Anggaran tersebut digunakan untuk pengadaan sejumlah item, di antaranya alat peraga pendidikan dan proyek pembangunan fisik.

Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat sejumlah SMK yang diduga belum menerima hibah peralatan hasil pengadaan dari program tersebut, meskipun surat perintah membayar (SPM) kepada salah satu rekanan telah terbit pada 1 Desember 2023.

Hasil penelusuran melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi NTB menunjukkan, DAK tahun 2023 juga dimanfaatkan Dikbud NTB untuk lelang perencanaan dan pekerjaan pembangunan unit sekolah baru (USB) SLBN 3 Mataram dengan total pagu anggaran sebesar Rp8,64 miliar.

Untuk paket perencanaan pembangunan, PT VK tercatat sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran Rp180 juta. Sementara itu, paket pekerjaan pembangunan dimenangkan oleh CV MI yang beralamat di Ampenan, Kota Mataram, dengan nilai penawaran Rp8,05 miliar. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Kejati NTB Kembali Periksa Kepala SMK Terkait Kasus DAK Dikbud 2023 “

Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin di Desa Serage Kembali Marak

globalfmlombok.com
-
0
Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin di Desa Serage Kembali Marak

Praya (globalfmlombok.com) – Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Gunung Kongbawi Dusun Blenje Desa Serage, Kecamatan Praya Barat Daya, Lombok Tengah (Loteng) dilaporkan kembali marak, setelah beberapa waktu lalu sempat ditutup aparat berwenang. Terkait kondisi tersebut, Pemkab Loteng sejauh ini mengaku belum bisa berbuat banyak, apalagi melakukan tindakan tegas lantaran terkendala kewenangan.

Saat dikonfirmasi Suara NTB di gedung DPRD Loteng, Rabu (4/2/2026), Kepala Dinas Lingkungan Hidup Loteng Lalu Sarkin Junaidi, mengakui adanya aktivitas PETI di wilayah Desa Serage yang sebelumnya sempat ditutup aparat berwenang. Hal itu pun sudah dilaporkan ke pemerintah provinsi yang memiliki kewenangan terkait tambang emas.

Sementara yang terkait tindakan lainnya, itu bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah. “Kalau soal tanahnya itu kewenangan Dinas Lingkungan Hidup (dan Kehutanan) NTB. Kalau soal aktivitas (tambang) itu Dinas ESDM . Kami hanya ke tempat lokasi saja,” ungkapnya.

Pihaknya sebatas hanya bisa mengingakatkan dan mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan penambangan emas di lokasi yang dilarang tersebut. Imbauan itu melalui perangkat pemerintah yang ada di bawah, yaitu pemerintah kecamatan maupun desa. Kalau urusan penindakan atau upaya tegas lainnya, itu sudah menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Pihaknya pun berharap ada upaya lebih konkret dari pemerintah provinsi untuk bisa segera menghentikan aktivitas PETI tersebut. Mengingat, dampak negatif yang ditimbulkan dari aktivitas PETI tersebut bagi masyarakat dan wilayah sekitar lokasi.

Memang masyarakat mengaku tidak melakukan penggalian sampai dalam seperti di lokasi PETI di daerah lain. Hanya sekadar mencari batuan yang diduga mengandung emas di permukaan saja.

Ada dikhawatirkan penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya. Jika aktivitas itu tidak segera diantisipasi bisa mendatangkan masalah bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. “Katanya memang tidak menggali. Tapi di situ ada penggunaan logam berat, air keras, dan bahan berbahaya. Itu yang perlu dicegah,” imbuhnya. (kir)

Investor Maroko Bangun Vila Mewah Senilai Rp100 Miliar di Loteng

globalfmlombok.com
-
0
Investor Maroko Bangun Vila Mewah Senilai Rp100 Miliar di Loteng

Praya (globalfmlombok.com) – Salah satu investor asal Maroko, Mandala Eco Resort siap masuk berinvestasi di wilayah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Dengan nilai investasi awal mencapai Rp 100 miliar, investor bersangkutan bakal membangun fasilitas pariwisata berupa vila mewah dengan konsep ramah lingkungan di wilayah Desa Montong Ajang Kecamatan Praya Barat Daya.

Proses pembangunannya pun diharapkan bisa tuntas sebelum gelaran ajang MotoGP di Sirkuit Internasional Mandalika, bulan Oktober 2026 mendatang.

Perihal masuknya investor dari Maroko ini disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Loteng Dr. H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., kepada awak media usai menerima perwakilan investor di kantornya, Rabu, 4 Februari 2026. “Tadi sudah dilaporkan ada investor asal Maroko yang akan berinvestasi di wilayah Loteng,” sebutnya.

Bahkan dari pemaparan yang sudah disampaikan, proses pembangunan vila-vila mewah tersebut saat ini sudah berjalan. Dengan target selesai sebelum ajang MotoGP tahun 2026 digelar. Hanya saja, terdapat sedikit hambatan dalam proses pembangunannya.

Pertama hambatan soal akses jalan yang masih minim di lokasi investasi, sehingga pihak investor berharap dukungan dari pemerintah daerah untuk mengatasi persoalan tersebut. Dengan membantu memfasilitas pembangunan jalan menuju lokasi pembangunan. “Pihak investor hanya minta dibantu untuk difasilitasi. Soal kebutuhan anggaran pembangunan akses jalannya sendiri, mereka sudah siap dengan anggaran sendiri,” ujarnya.

Hambatan lain berupa persoalan sosial. Terhadap masalah tersebut Pemkab Loteng sudah menginstruksikan jajaran pemerintah mulai dari kecamatan hingga desa, termasuk aparat kepolisian dan TNI agar memperkuat koordinasi dalam membantu mencarikan solusi terkait persoalan sosial yang terjadi.

Nursiah mengatakan, keberadaan investor tersebut sangat penting bagi Loteng. Khususnya lagi bagi masyarakat sekitar. Salah satu manfaatnya bisa membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pihaknya pun sudah mengingaatkan kepada investor bersangkutan supaya benar-benar memaksimalkan tenaga kerja local yang ada.

“Tidak kalah penting, dari penyampaian pihak investor tadi, mereka  siap berkontribusi ke daerah dengan menyumbang Pendapat Asli Daerah (PAD) hingga Rp 26 miliar per tahun,” imbuhnya. Tapi tentu tidak sekaligus langsung di tahun pertama. Namun bertahap sesuai dengan perkembangan pariwisata. (kir)

1...184185186...396Halaman 185 dari 396