Beranda blog Halaman 180

Pihak Investor Diduga Abaikan Surat Peringatan di Pantai Serangan

PRAYA (globalfmlombok.com) — Salah satu investor di kawasan wisata Pantai Serangan, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah, diduga tetap melanjutkan aktivitas pembangunan hotel meski sebelumnya pemerintah daerah telah memberikan peringatan keras. Peringatan tersebut sekaligus menuntut pembongkaran bangunan yang telah berdiri karena diduga melanggar aturan sepadan pantai.

Dugaan pembangunan yang berlanjut mencuat setelah sejumlah video yang diambil masyarakat setempat tersebar luas. Dalam video tersebut, tampak tiang bangunan hotel sudah mulai berdiri dan para pekerja masih aktif menyelesaikan pembangunan. Beberapa aparat keamanan bersenjata lengkap juga terlihat berada di lokasi.

Masyarakat meminta agar aktivitas pembangunan dihentikan sementara, karena sebelumnya pemerintah daerah telah memberi peringatan tegas agar proses pembangunan dihentikan dan bangunan permanen yang ada dibongkar. Lokasi pembangunan hotel diduga menyalahi aturan karena berada terlalu dekat dengan bibir pantai.

Pelaksana Tugas (Plt) Camat Praya Barat H. Lalu Syamsul Rijal membantah bahwa investor melanjutkan pembangunan atas izin dari pihaknya.

“Saya diduga yang memberikan izin melanjutkan pembangunan hotel. Makanya saya tegaskan itu tidak benar,” kata Syamsul Rijal kepada Suara NTB, Sabtu (7/2).

Ia menegaskan, persoalan pembangunan hotel di Pantai Serangan kini berada di bawah kewenangan Satgas Investasi Kabupaten Lombok Tengah. “Kita hanya menjalankan tugas sesuai batas kewenangan. Jadi bisa atau tidaknya pembangunan hotel dilanjutkan sepenuhnya menjadi kewenangan tim di kabupaten,” ujarnya.

Masyarakat berharap Satgas Investasi dapat segera mengambil tindakan terhadap investor bersangkutan untuk mencegah bias dan menanggapi isu yang berkembang di tengah publik.

“Aspirasi masyarakat berharap tim kabupaten bisa segera bertindak terkait persoalan pembangunan hotel ini,” tegas warga. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Meski Ada Surat Peringatan, Investor di Pantai Serangan Diduga Tetap Membangun “

DKP Lotim Harapkan Sentuhan Teknologi Pakan untuk Masa Depan Kampung Lobster

SELONG (globalfmlombok.com) — Budi daya lobster di sentra-sentra seperti Kampung Lobster Teluk Jukung, Kabupaten Lombok Timur, menghadapi tantangan multidimensional. Mulai dari ketergantungan pada pakan alami yang ketersediaannya tidak terjamin hingga rendahnya daya saing benih lobster lokal dibandingkan negara lain seperti Vietnam.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Lombok Timur Muhammad Tasywirudin mengatakan, salah satu kendala terbesar saat ini adalah ketergantungan pembudidaya terhadap ikan rucah sebagai pakan utama lobster.

“Selama ini yang dicacah menjadi pakan lobster adalah ikan rucah yang sebenarnya masih layak konsumsi. Ini sayang,” ujar Tasywirudin saat ditemui di ruang kerjanya.

Ia menilai praktik tersebut tidak efisien dan berisiko terhadap keberlanjutan budi daya, karena ketersediaan ikan rucah sepenuhnya bergantung pada hasil tangkapan nelayan.

“Kalau nelayan dapat tangkapan, lobster bisa ikut makan. Kalau tidak, pembudidaya kesulitan,” katanya.

Berbagai upaya substitusi pakan telah dicoba, salah satunya menggunakan bekicot. Namun hasilnya belum optimal. Meski harga bekicot lebih murah, pertumbuhan lobster dinilai tidak sebanding jika dibandingkan penggunaan ikan rucah.

“Sudah dicoba, tetapi pertumbuhannya masih kalah dibandingkan pakai ikan rucah,” ujar Tasywirudin.

Karena itu, DKP Lombok Timur mendorong solusi jangka panjang berupa pengembangan pakan formulasi khusus lobster dalam bentuk pelet, serupa dengan pakan budi daya ikan air tawar. Saat ini, pakan tersebut masih dalam tahap uji coba.

“Harapannya, kualitasnya baik, harganya terjangkau, dan ketersediaannya pasti, sehingga pembudidaya tidak lagi bergantung pada ikan rucah,” katanya.

Selain pakan, aspek teknologi budi daya secara keseluruhan juga menjadi perhatian. Tasywirudin menyebut teknologi pendukung seperti sistem aerasi nano gelembung untuk meningkatkan kualitas air sangat dibutuhkan. Namun, kemampuan eksperimen dan inovasi di tingkat pembudidaya masih terbatas.

“Kita berharap ada sentuhan teknologi agar budi daya lobster bisa lebih efisien dan berkelanjutan,” ujarnya.

Persoalan lain yang tak kalah kompleks adalah pasar benih bening lobster (BBL). Menurut Tasywirudin, daya saing BBL lokal masih kalah dibandingkan Vietnam yang telah menguasai teknologi pembesaran lobster secara lebih maju.

“BBL yang dibawa ke Vietnam bisa berkembang pesat karena teknologinya. Keramba jaring apung kita belum seperti di sana,” katanya.

Ia juga mengungkapkan, meski ekspor BBL kini diperbolehkan dengan harga acuan terendah dari pemerintah pusat, minat masyarakat untuk menangkap BBL justru menurun drastis.

“Harganya turun, kurang dari Rp10 ribu per ekor. Tidak menarik lagi seperti dulu. Pembeli yang menentukan harga,” ujarnya.

Di sisi lain, harga lobster hidup untuk konsumsi lokal masih tergolong tinggi. Namun, tanpa perbaikan rantai pasok dan efisiensi budi daya, keberlanjutan sektor ini dinilai akan terus tertekan.

Untuk itu, DKP Lombok Timur terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat serta Asosiasi Budi Daya Lobster guna mendorong pengembangan pakan buatan pabrikan yang mampu meniru kandungan gizi ikan rucah.

“Masa depan Kampung Lobster sangat bergantung pada terobosan di hulu, terutama pakan dan teknologi pembesaran. Tanpa itu, ketergantungan pada alam dan fluktuasi pasar akan terus membayangi,” kata Tasywirudin. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” DKP Lotim Harapkan Ada Sentuhan Teknologi Pakan untuk Masa Depan Kampung Lobster “

Diterjang Longsor, Jalan Penghubung Sejumlah Desa di Dopang Nyaris Putus

GIRI MENANG (globalfmlombok.com) — Jalan penghubung sejumlah desa di Desa Dopang, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, nyaris putus setelah diterjang longsor akibat hujan lebat pada Sabtu (7/2/2026) malam sekitar pukul 23.00 Wita. Hampir seluruh badan jalan ambrol sehingga akses tersebut tidak dapat dilalui kendaraan roda empat.

Longsor terjadi pada ruas jalan kabupaten yang menjadi jalur vital warga dari lima desa. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, pihak desa telah memasang tanda dan pagar pengaman di sekitar lokasi kejadian.

Kepala Desa Dopang H. Harun Nurasyid, Minggu (8/2/2026), mengatakan hujan lebat yang mengguyur wilayah tersebut sejak malam hari menyebabkan badan jalan amblas dan membahayakan pengguna jalan.

“Jalan itu berada di dekat BTN Residence Dopang, penghubung ke Mambalan, Jeringo, Gelangsar, Penimbung, dan Bukit Tinggi. Jalan ini juga menjadi jalur menuju Pasar Lilir,” kata Harun.

Ia menjelaskan, longsor menyebabkan badan jalan ambrol dengan lebar sekitar 2,5 meter dan kedalaman lebih dari 3 meter. Akibatnya, sisa badan jalan hanya sekitar 1,7 meter dan hanya bisa dilalui kendaraan roda dua.

“Jalan aspal itu sisa satu meter tujuh puluh sentimeter. Tidak bisa dilalui kendaraan roda empat dan sangat membahayakan warga,” ujarnya.

Pihak desa, lanjut Harun, telah memasang pagar pengaman untuk mencegah warga terjatuh, terutama pada malam hari saat jarak pandang terbatas. Ia menyebut, sempat ada warga yang nekat melintas menggunakan kendaraan roda empat dan nyaris terjatuh ke lokasi longsor.

“Untungnya segera bisa ditolong warga,” katanya.

Pemerintah Desa Dopang telah melaporkan kejadian tersebut secara lisan kepada camat dan Forum Kepala Desa dengan harapan dapat diteruskan kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

“Laporan resmi secara tertulis akan kami sampaikan pada Senin karena hari ini hari libur,” ucap Harun.

Ia berharap penanganan jalan amblas tersebut dapat segera dilakukan mengingat akses itu merupakan jalur vital aktivitas masyarakat antar desa.

Sementara itu, Camat Gunungsari Zulkifli membenarkan adanya laporan terkait jalan amblas di Desa Dopang. Menurut dia, pihak kecamatan telah meneruskan informasi tersebut ke Dinas Pekerjaan Umum (PU).

“Sudah kami laporkan ke Kepala Dinas PU. Insyaallah ditangani tahun ini karena ruas jalan tersebut sudah masuk dalam perencanaan,” kata Zulkifli. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Diterjang Longsor, Jalan Penghubung Sejumlah Desa di Dopang Nyaris Putus “

NTB Targetkan Perubahan Status Kawasan Hutan di Gili Tramena

MATARAM (globalfmlombok.com) — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menargetkan perubahan status kawasan hutan di wilayah Gili Tramena yang meliputi Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air di Kabupaten Lombok Utara. Upaya ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan kawasan wisata strategis yang hingga kini masih berstatus kawasan hutan konservasi.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi NTB Samsudin mengatakan, pemerintah daerah tengah mempersiapkan seluruh tahapan administratif dan teknis sebagai syarat pengajuan perubahan status kawasan hutan ke Kementerian Kehutanan.

“Target kami, enam bulan ke depan sudah ada rekomendasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dari Kementerian Kehutanan,” ujar Samsudin di Mataram, Jumat (6/2/2026).

Ia menjelaskan, perubahan status kawasan hutan tidak dapat dilakukan secara instan karena harus melalui sejumlah tahapan, salah satunya ekspos oleh kepala daerah di hadapan Kementerian Kehutanan. Ekspos tersebut bertujuan untuk meyakinkan pemerintah pusat bahwa pemerintah daerah siap bertanggung jawab dalam pengelolaan kawasan, termasuk kejelasan pembagian peran serta dukungan pendanaan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

“Ekspos ini juga untuk memastikan kepada kementerian bahwa daerah siap bertanggung jawab,” katanya.

Menurut Samsudin, kebutuhan anggaran untuk mendukung proses perubahan status kawasan hutan diperkirakan mencapai Rp7,8 miliar berdasarkan perhitungan tahun 2024. Anggaran tersebut mencakup proses perubahan status total 11 kawasan hutan di seluruh kabupaten/kota di NTB, tidak hanya di Gili Tramena.

“Anggaran ini untuk mendukung kerja tim terpadu dari kementerian yang terdiri atas para ahli, mulai dari ahli lingkungan hingga keanekaragaman hayati. Mereka akan menilai kondisi faktual di lapangan untuk 11 kawasan, bukan hanya Gili Tramena. Untuk kebutuhan saat ini, kami juga belum mengetahui angka pastinya,” ujarnya.

Ia menegaskan, perubahan status kawasan hutan hanya dapat dilakukan apabila hasil kajian tim terpadu menyatakan kawasan tersebut sudah tidak lagi memenuhi kriteria sebagai kawasan hutan. Hasil kajian itu nantinya menjadi dasar rekomendasi resmi kepada Menteri Kehutanan untuk menetapkan pelepasan atau penurunan status kawasan.

Selama masih berstatus kawasan hutan konservasi, Samsudin menekankan tidak boleh ada aktivitas pembangunan baru di wilayah Gili Tramena. Kondisi ini menjadi salah satu alasan pentingnya percepatan penyelesaian status kawasan.

“Selama statusnya belum jelas, secara regulasi tidak boleh ada aktivitas pembangunan baru di Gili Tramena. Itu sebabnya kawasan ini selama ini berada dalam holding zone,” katanya.

Total luas kawasan hutan yang diusulkan untuk perubahan status di tiga gili tersebut mencapai 2.954 hektare, mencakup daratan Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air. Samsudin menyebut, persoalan status kawasan ini telah berlangsung lama dan berkaitan dengan dinamika perubahan kewenangan serta penataan kawasan konservasi, khususnya antara kawasan darat dan laut. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” NTB Menargetkan Perubahan Status Kawasan Hutan di Gili Tramena “

Transaksi Sabu di Karang Bagu Mataram, Lima Orang Diamankan Polisi

MATARAM (globalfmlombok.com) — Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polresta Mataram mengamankan lima pria yang diduga hendak melakukan transaksi jual beli sabu di Lingkungan Karang Bagu, Kelurahan Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram.

Kepala Satresnarkoba Polresta Mataram AKP I Gusti Ngurah Bagus Suputra, Minggu (8/2/2026), mengatakan lima orang yang diamankan masing-masing berinisial NI (32), H (26), SH (41), RS (17), dan HM (18). Penangkapan dilakukan pada Sabtu (7/2/2026) di sebuah gang di lingkungan tersebut.

“Mereka diamankan saat sedang berdiri dan diduga hendak melakukan transaksi narkoba,” kata Suputra.

Dalam perkara ini, NI diduga berperan sebagai pengecer atau penjual sabu. Sementara SH, H, RS, dan HM diduga sebagai calon pembeli. Namun, keempatnya belum sempat melakukan transaksi karena terlebih dahulu diamankan petugas.

“Keempat orang itu mengaku belum pernah membeli dari NI. Mereka datang ke Karang Bagu dengan tujuan untuk membeli sabu,” ujarnya.

Suputra menambahkan, pihaknya telah memperoleh pengakuan awal terkait asal sabu yang dimiliki NI. Namun, keterangan tersebut masih perlu didalami karena belum didukung alat bukti yang kuat.

“Masih sebatas pengakuan. Kami dalami dan perkuat alat bukti agar keterangannya tidak berubah,” jelasnya.

Polisi juga telah melakukan tes urine terhadap kelima terduga pelaku. “Hasil tes urine masih menunggu,” kata Suputra.

Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang merasa resah dengan dugaan aktivitas transaksi narkoba di lingkungan mereka. Menindaklanjuti informasi tersebut, Satresnarkoba Polresta Mataram melakukan penyelidikan hingga akhirnya melakukan penindakan.

Dalam penangkapan tersebut, polisi mengamankan barang bukti berupa tiga klip bening berisi sabu dengan berat brutto 0,68 gram, satu bandel klip kosong, satu pipet plastik, uang tunai Rp2,3 juta, serta satu unit telepon genggam yang diamankan dari NI. Selain itu, dari tangan SH turut diamankan uang tunai Rp450 ribu yang diduga akan digunakan bersama HM, H, dan RS untuk membeli sabu.

Polisi sempat melakukan pengembangan dengan menggeledah rumah NI yang berada di sekitar lokasi penangkapan. Namun, dari hasil penggeledahan tersebut, tidak ditemukan barang bukti tambahan.

Atas perbuatannya, kelima terduga pelaku diduga melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Saat ini, kelima orang tersebut beserta barang bukti telah diamankan di Mapolresta Mataram untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Lima Orang Diamankan Saat Transaksi Sabu di Karang Bagu Mataram “

Bersaing dengan F1 Singapura, ITDC Siapkan Strategi Jaga Daya Tarik MotoGP Mandalika 2026

MATARAM (globalfmlombok.com) — Penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026 dipastikan berlangsung bersamaan dengan ajang Formula 1 (F1) Singapura yang selama ini dikenal sebagai magnet wisatawan internasional. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) untuk menjaga daya tarik MotoGP Mandalika, khususnya bagi penonton dan wisatawan mancanegara.

Direktur Operasi ITDC Troy Reza Waroka menegaskan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi agar MotoGP Mandalika 2026 tetap kompetitif dan diminati meski berbagi perhatian dengan F1 Singapura.

“Persiapan MotoGP sesungguhnya sudah kami lakukan sejak tahun lalu. Karena ini event berulang, tetapi dikemas dengan cara yang berbeda,” ujar Troy di Mataram, Rabu (4/2/2026).

Ia menyampaikan, kesiapan penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026 mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi NTB serta pemerintah kabupaten/kota. Bahkan, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menginisiasi pertemuan khusus bersama para kepala daerah untuk membahas MotoGP sebagai agenda strategis pariwisata daerah.

“Salah satu concern utama dalam pertemuan hari ini memang persiapan MotoGP. Kami berterima kasih karena ini didukung langsung oleh Pemprov dan Pemkab,” kata Troy.

Menurut dia, ITDC tidak memosisikan F1 Singapura sebagai pesaing mutlak, melainkan sebagai ajang global yang berlangsung bersamaan dan memiliki pasar masing-masing.

“Kami tidak bilang lawan, tetapi bersama dengan F1. Secara race tidak akan berubah, yang kami siapkan adalah penguatan side event, tontonan pendukung, dan kreativitas baru agar penonton mendapat pengalaman berbeda,” ujarnya.

Salah satu strategi utama yang disiapkan ITDC adalah menghadirkan paket terintegrasi antara menonton MotoGP dan berwisata di Lombok serta destinasi sekitarnya. Skema tiket akan dikembangkan dalam bentuk bundling yang tidak hanya berfokus pada balapan, tetapi juga pengalaman pariwisata.

“Bulan Maret nanti kami rencanakan meluncurkan tiket bundling. Jadi tidak hanya nonton MotoGP, tetapi juga bisa berwisata ke Gili, kawasan ekonomi khusus (KEK), dan destinasi lain di NTB,” tutur Troy.

Ia menilai pendekatan tersebut akan memperluas segmentasi pasar sekaligus memperkuat posisi MotoGP Mandalika sebagai ajang sport tourism kelas dunia.

“Artinya, spektrum tiket kita kembangkan lebih luas, tidak hanya sekadar MotoGP,” katanya.

Dengan dukungan pemerintah daerah, kolaborasi lintas sektor, serta keterlibatan pelaku industri pariwisata, ITDC optimistis MotoGP Mandalika 2026 tetap mampu menarik wisatawan domestik maupun mancanegara.

“Insyaallah, bismillah, pemerintah sangat mendukung. Gubernur dan bupati juga optimistis, dan kami sebagai pelaksana tentu harus optimistis,” ujar Troy.

Ia menambahkan, kehadiran berbagai pemangku kepentingan pariwisata yang datang langsung ke Mataram untuk membahas MotoGP menjadi sinyal positif bagi keberlanjutan ajang balap dunia tersebut di Lombok. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Bersaing dengan F1 di Singapura, ITDC Siapkan Strategi agar MotoGP Mandalika 2026 Tetap Diminati “

Kasus Dugaan Korupsi Meubelair SMK Rp10,2 Miliar, Jumlah Tersangka Berpotensi Bertambah

Mataram (globalfmlombok.com) – Setelah menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan meubelair 40 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Nusa Tenggara Barat (NTB), Ditreskrimsus Polda NTB masih membuka peluang adanya penambahan tersangka.

Dirreskrimsus Polda NTB, Kombes Pol FX Endriadi, menegaskan penyidik terus melakukan pengembangan perkara untuk mengungkap keterlibatan pihak lain. “Pengembangan perkara akan terus dilakukan untuk mengungkap keterlibatan pihak lain,” kata Endriadi, Minggu (8/2/2026).

Ia menambahkan, penyidik masih mendalami peran masing-masing pihak, termasuk menelusuri alur pengadaan dan pelaksanaan kontrak proyek tersebut. Jika ditemukan alat bukti yang cukup, tidak menutup kemungkinan akan ada penetapan tersangka baru.

Sebelumnya, Ditreskrimsus Polda NTB telah menetapkan dua tersangka, yakni mantan Kasi Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB berinisial IKS serta pihak swasta penyedia barang berinisial MZ. Sebelum penetapan tersangka, penyidik memeriksa 65 saksi dan 5 ahli, termasuk mantan Kepala Dinas Dikbud NTB Dr. Aidy Furqan dan mantan Kabid SMK Khairil Ihwan.

Ahli yang diperiksa meliputi bidang teknik hingga pidana. Hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh ahli teknik menunjukkan adanya perbedaan ketebalan besi dan material yang tidak sesuai dengan kontrak pengadaan yang disepakati.

Kombes Endriadi menjelaskan, dugaan korupsi ini terkait pengalihan sebagian pekerjaan kepada pihak lain, sehingga spesifikasi barang tidak sesuai persyaratan. “Hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan NTB, ditemukan kerugian keuangan negara senilai Rp2,8 miliar,” ujarnya.

Pengadaan meubelair di 40 SMK tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Dikbud NTB tahun 2022 senilai Rp10,2 miliar, meliputi papan tulis, meja, kursi belajar, dan lemari kelas.

Sementara itu, Asisten Pidana Khusus Kejati NTB, Muh Zulkifli Said, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima pelimpahan berkas perkara tahap I milik IKS dan MZ dari penyidik Polda NTB. Saat ini, berkas tengah diteliti untuk proses penuntutan lebih lanjut. (*)

 

 

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Tersangka Dugaan Korupsi Meubelair SMK Rp10,2 Miliar Berpotensi Bertambah “

Kapal Penyeberangan di Lembar Siap Layani Angkutan Lebaran dan Nyepi

Mataram (globalfmlombok.com) – Ketua Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) Lembar, Firman Dandy, memastikan kesiapan armada kapal penyeberangan di Pelabuhan Lembar menjelang angkutan Lebaran dan Hari Raya Nyepi tahun ini. Ia menegaskan jumlah kapal yang tersedia sudah ideal dan seimbang antara kebutuhan penumpang dan kapasitas angkut.

Menurut Firman, penambahan kapal justru berpotensi menimbulkan persoalan baru karena bisa mengganggu keseimbangan supply dan demand.

“Jumlah kapal yang ada sekarang sudah ideal. Kalau ditambah justru bisa mengganggu, karena supply-nya bisa lebih besar dari demand. Itu tidak sehat bagi dunia usaha,” ujarnya.

Saat ini, tercatat ada 26 kapal yang mengantongi izin operasi di lintasan penyeberangan. Dari jumlah tersebut, sekitar 21 kapal dalam kondisi operasional, sementara sisanya tengah menjalani docking dan perawatan rutin. Menurut Firman, kapal yang sedang docking disiapkan agar saat puncak angkutan Lebaran semuanya dapat beroperasi, sehingga tidak terjadi kekurangan kapal.

Proses pemeriksaan kelaiklautan kapal atau ramp check telah dimulai, baik di Pelabuhan Padangbai maupun Pelabuhan Lembar. Pemeriksaan ini dilakukan otoritas pelabuhan bersama pihak terkait untuk memastikan seluruh kapal siap melayani penumpang secara aman dan nyaman.

Ramp check mencakup aspek nautika, teknis, kelistrikan, alat keselamatan, navigasi, kelengkapan dokumen, hingga kompetensi dan kesehatan kru kapal.

Selain lintasan Lembar–Padangbai, persiapan serupa dilakukan pada lintasan Lombok–Jawa Timur. Kapal-kapal yang beroperasi dari Pelabuhan Gili Mas telah menjalani ramp check dan dinyatakan layak laut.

Firman juga memprediksi adanya pergeseran pola mudik tahun ini karena Hari Raya Nyepi yang jatuh sehari sebelum Lebaran. Pergeseran ini diperkirakan membuat pergerakan penumpang terjadi lebih awal, baik dari Lombok ke Bali maupun sebaliknya.

Terkait kebijakan pemerintah, Firman menyebut saat ini masih dibahas kemungkinan pemberian stimulus angkutan Lebaran, seperti potongan tarif atau program mudik gratis.

Untuk mengantisipasi penumpukan penumpang, Gapasdap Lembar telah melakukan sosialisasi lebih awal melalui informasi jadwal dan tarif penyeberangan kepada masyarakat.

“Kami sudah menginformasikan ke masyarakat agar perjalanan bisa direncanakan lebih awal. Harapannya, tidak terjadi penumpukan penumpang di puncak arus mudik,” kata Firman. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Kapal Penyeberangan di Lembar Mulai Persiapkan Angkutan Nyepi dan Lebaran “

Pengurus PKB NTB Dikukuhkan, Dirangkai Orientasi Politik dan Muskerwil

0

Mataram (globalfmlombok.com)-

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB NTB masa khidmat 2026–2031 yang dirangkaikan dengan Orientasi Politik dan Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil), di Lombok Astoria, Mataram, Minggu (8/2/2026).

Hadir secara langsung dalam kesempatan tersebut yaitu Ketua DPP PKB Prof. H. Abdul Halim Iskandar. Dalam sambutannya, Abdul Halim Iskandar yang akrab disapa Gus Halim menegaskan harapannya agar PKB NTB dapat menjadi etalase atau contoh bagi pengelolaan organisasi PKB di tingkat nasional.

Menurut Gus Halim, PKB NTB memiliki potensi besar untuk menjadi daerah percontohan karena ditopang oleh kader yang solid, kompak, serta kinerja organisasi yang dinilainya berjalan baik.

“NTB harus menjadi etalase PKB nasional karena karena PKB NTB punya potensi yang besar. Kadernya solid, kompak, dan kerjanya bagus di bawah kepemimpinan Ketua DPW H. Lalu Hadrian Irfani,” ujar Gus Halim.

Ia menilai, kekompakan kader dan konsistensi kerja struktural menjadi modal utama dalam memperkuat posisi PKB di tingkat daerah sekaligus nasional, terutama dalam menghadapi agenda-agenda politik ke depan

Sementara itu Ketua DPW PKB Provinsi NTB, H. Lalu Hadrian Irfani, mengatakan, Muskerwil menjadi momentum konsolidasi sekaligus penegasan target politik PKB NTB menghadapi Pemilu 2029. Salah satu target utama yang dibidik adalah perolehan sembilan kursi di DPRD NTB atau Udayana.

Selain itu, PKB NTB juga menargetkan perolehan dua kursi di DPR RI atau Senayan. Target tersebut dinilai realistis seiring dengan penguatan struktur partai hingga tingkat bawah serta soliditas kader di seluruh kabupaten dan kota.

“Dengan strategi yang sudah disusun dan mulai besok kita tancap gas, kami optimistis jumlah kursi PKB di NTB bisa bertambah,” ujar Lalu Hadrian Irfani.

Ia menegaskan, kepengurusan baru DPW PKB NTB periode 2026–2031 akan fokus pada kerja-kerja politik yang terukur, penguatan basis pemilih, serta peningkatan kualitas kader sebagai bagian dari persiapan jangka panjang menuju Pemilu 2029.(ris)

TPU Karang Baru Hampir Rampung, Diproyeksikan Terluas di NTB

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) mempercepat pembangunan Taman Pemakaman Umum (TPU) baru di Jalan Bung Hatta, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang. TPU seluas 1,5 hektare ini diperkirakan menjadi kompleks pemakaman terluas di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kepala Disperkim Kota Mataram, Muhammad Nazaruddin Fikri, mengatakan progres pembangunan area pemakaman dan fasilitas parkir telah mencapai sekitar 80 persen. Pembangunan ini dinilai mendesak karena TPU Karang Medain saat ini sudah tidak mampu menampung kebutuhan pemakaman warga Kota Mataram.

“Pembangunan makam dan fasilitas parkirnya sudah mencapai 80 persen. Secara keseluruhan progres proyek ini sudah mendekati rampung. Luasnya terbesar di NTB,” ujarnya, Minggu (8/2/2026).

Nazaruddin Fikri, yang akrab disapa Ujang, menjelaskan pihaknya saat ini masih menunggu proses koreksi dan peninjauan akhir sekaligus penjadwalan peresmian oleh Wali Kota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana. Setelah diresmikan, TPU ini dapat segera dimanfaatkan masyarakat.

Seluruh tahapan pembangunan, mulai dari pengadaan lahan hingga penataan kawasan, dibiayai menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni Kota Mataram. Disperkim mengalokasikan sekitar Rp700 juta untuk penataan kawasan pemakaman, sementara pengadaan lahan dilakukan dalam tiga tahap.

Terkait mekanisme penggunaan lahan, Pemkot Mataram tengah menyusun Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Wali Kota (Perwal). Regulasi ini akan mengatur tata tertib pemakaman, mekanisme penggunaan lahan, serta kriteria warga yang berhak memanfaatkan TPU.

“Nanti teknis penggunaannya akan diatur melalui Perwal, termasuk siapa saja yang boleh menggunakan lahan pemakaman ini,” kata Ujang.

Selain TPU Karang Baru, Pemkot Mataram menyiapkan sejumlah lokasi pemakaman baru di wilayah lain, antara lain Kelurahan Babakan, Kelurahan Gebang, Kelurahan Pagesangan Timur, Lingkungan Lendang Lekong Kelurahan Mandalika, serta TPU yang sedang dibangun di Pandan Salas, Kelurahan Mayura.

Menurut Ujang, penyediaan TPU baru merupakan arahan langsung Wali Kota Mataram, menyusul kondisi TPU Karang Medain yang dinilai sudah tidak representatif.

“Ini komitmen Pak Wali untuk memastikan ketersediaan TPU bagi masyarakat, dan saat ini hampir seluruhnya sudah mendekati selesai,” pungkasnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” TPU di Karang Baru Hampir Rampung, Jadi yang Terluas di NTB “