Beranda blog Halaman 177

Ombudsman Investigasi Dugaan Keracunan Makanan Program MBG di Lombok Utara

globalfmlombok.com
-
0
Ombudsman Investigasi Dugaan Keracunan Makanan Program MBG di Lombok Utara

Mataram, (globalfmlombok.com) — Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat bergerak cepat menindaklanjuti informasi dugaan keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Insiden tersebut menyebabkan sejumlah siswa SDN 2 dan SDN 4 Malaka mengalami sakit perut, pusing, dan mual hingga harus dilarikan ke Puskesmas Nipah, Rabu (11/2/2026).

Tim Ombudsman langsung turun ke sekolah dan diterima Kepala SDN 2 Malaka bersama sejumlah guru untuk mendalami kronologi kejadian.

Kepala Ombudsman Perwakilan NTB, Dwi Sudarsono, Kamis (12/2/2026), menjelaskan berdasarkan keterangan pihak sekolah, insiden bermula saat guru mencium aroma tidak sedap dari porsi makanan bagian guru.

Menyadari adanya kejanggalan, guru segera memerintahkan siswa menghentikan konsumsi makanan MBG. Namun, beberapa siswa terlanjur menyantap makanan tersebut.

“Beberapa siswa mengalami muntah-muntah dan langsung dibawa ke Puskesmas Nipah untuk mendapatkan penanganan medis,” ujar Dwi.

Selain meminta klarifikasi di sekolah, Tim Ombudsman juga mendatangi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selaku penyalur makanan. Tim diterima Kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan.

Menurut Dwi, pihak SPPG menyampaikan telah dimintai keterangan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara. Sampel makanan juga telah diambil untuk dilakukan uji laboratorium.

“Saat ini, pihak SPPG masih menunggu hasil uji laboratorium dari Dinas Kesehatan,” katanya.

Ahli gizi SPPG menyatakan seluruh tahapan, mulai dari persiapan hingga pendistribusian makanan, telah dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur (SOP). Pihaknya enggan berspekulasi mengenai penyebab insiden dan memilih menunggu hasil resmi pemeriksaan laboratorium.

Dwi menegaskan Ombudsman akan terus mengawal penanganan kasus tersebut guna memastikan perlindungan hak-hak siswa sebagai penerima manfaat program.

“Kami berharap SPPG dan seluruh pihak terkait sungguh-sungguh mengawal pelaksanaan program ini. Jangan sampai ada pihak yang dirugikan, terutama siswa sebagai penerima manfaat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Keasistenan Pemeriksaan Ombudsman RI NTB, Arya Wiguna, menyatakan Ombudsman akan melakukan pendalaman terhadap aspek pengawasan, distribusi, serta sistem pengendalian mutu makanan dalam program MBG guna mencegah kejadian serupa terulang.

“Ombudsman akan terus memantau perkembangan hasil pemeriksaan laboratorium dan langkah-langkah perbaikan yang dilakukan pihak terkait demi menjamin keamanan dan kualitas program MBG di Kabupaten Lombok Utara,” katanya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Ombudsman Turun Investigasi Dugaan Keracunan MBG di KLU “

Sumbawa Targetkan 100 Mustahik di Tiap Desa

globalfmlombok.com
-
0
Sumbawa Targetkan 100 Mustahik di Tiap Desa

Sumbawa Besar, (globalfmlombok.com) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa resmi mencanangkan program 100 mustahik per desa sebagai langkah konkret pemerataan manfaat zakat bagi masyarakat. Program ini diharapkan memastikan dana zakat tidak berhenti pada laporan administratif, melainkan benar-benar dirasakan warga yang membutuhkan.

Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, mengatakan program tersebut menjadi target kerja nyata agar penyaluran zakat lebih terukur dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

“Program 100 mustahik per desa merupakan target kerja nyata agar zakat tidak hanya pada laporan administratif, tetapi benar-benar hadir dalam bentuk bantuan konkret dan terukur, menyentuh kebutuhan dasar masyarakat,” ujar Jarot, Rabu (11/2/2026).

Menurut dia, bantuan yang diberikan tidak semata bersifat konsumtif darurat, tetapi diarahkan pada pemberdayaan jangka menengah. Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS), lanjutnya, menjadi bagian dari strategi pembangunan sosial daerah.

Ia menegaskan, program tersebut memiliki landasan hukum yang jelas melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 yang diperkuat dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023.

“Tinggal komitmen dan keterlibatan aktif kita semua, terutama di tingkat desa,” katanya.

Jarot mengajak seluruh kepala desa berperan aktif dalam penghimpunan ZIS di wilayah masing-masing. Pemerintah desa dinilai paling memahami kondisi riil warganya, termasuk siapa yang benar-benar membutuhkan bantuan dan siapa yang perlu didorong agar bangkit secara ekonomi.

“Yang paling tahu adalah desa, siapa yang benar-benar membutuhkan bantuan, siapa yang sedang terpuruk dan perlu segera dibantu, serta siapa yang perlu didorong agar bisa bangkit dan mandiri,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi peran Baznas Sumbawa yang dinilai tidak hanya menghimpun ZIS, tetapi juga mengelolanya secara transparan dan profesional. Sejumlah program telah dijalankan secara konsisten, di antaranya Baznas Sumbawa Cerdas di bidang pendidikan dan Baznas Sumbawa Makmur untuk penguatan ekonomi produktif masyarakat.

“Kolaborasi Baznas dan pemerintah desa akan memberikan manfaat yang jauh lebih besar bagi masyarakat,” katanya.

Ketua Baznas Sumbawa, Dea Guru Syukri Rahmat, menyebut potensi ZIS di daerah itu cukup besar. Jika dikelola secara amanah dan profesional, dana zakat diyakini mampu membantu mengatasi berbagai persoalan sosial.

“Kami mengajak masyarakat menyalurkan ZIS melalui Baznas sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas, adil, dan merata. Kami juga akan menghimpun ZIS dari sektor pertanian, peternakan, serta dunia usaha,” ujarnya.

Ia menambahkan, penghimpunan ZIS menunjukkan tren peningkatan. Pada 2025, total ZIS yang terkumpul mencapai Rp 4,4 miliar. Sementara hingga Februari 2026, dana yang terhimpun sebesar Rp 951 juta dan sebagian besar telah didistribusikan kepada para mustahik serta korban bencana di Sumbawa. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Sumbawa Canangkan Program 100 Mustahik per Desa “

Sebanyak 1.457 Perempuan di Lobar Menjadi Kepala Keluarga

globalfmlombok.com
-
0
Sebanyak 1.457 Perempuan di Lobar Menjadi Kepala Keluarga

Giri Menang, (globalfmlombok.com) – Sebanyak 1.457 perempuan di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) menjalani peran ganda sebagai ibu rumah tangga sekaligus kepala keluarga. Mereka menjadi tulang punggung keluarga dan dinilai membutuhkan intervensi serta dukungan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lobar.

Mentor Akademi Paradigta Indonesia, Sri Handayani, mengungkapkan data tersebut dihimpun Yayasan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA). Ribuan perempuan kepala keluarga itu tersebar di enam kecamatan, yakni Kediri, Labuapi, Gerung, Kuripan, Narmada, dan Lingsar. Sementara itu, empat kecamatan lainnya belum masuk dalam program PEKKA.

“Secara keseluruhan ada 1.457 perempuan kepala keluarga yang sudah kami himpun datanya. Namun, yang bisa diintervensi sejauh ini masih sebagian kecil,” kata Sri.

Salah satu bentuk intervensi dilakukan melalui program Akademi Paradigta PEKKA yang memberikan pendidikan, pemberdayaan, dan kewirausahaan selama tiga bulan. Program tersebut diakhiri dengan wisuda peserta, seperti yang digelar Rabu (11/2/2026) oleh Akademi Paradigta PEKKA bersama TP-PKK Kecamatan Gerung.

Pada wisuda tersebut, sebanyak 40 peserta dinyatakan lulus, masing-masing 20 orang dari Desa Giri Tembesi dan 20 orang dari Desa Suka Makmur. Para peserta menempuh pendidikan selama dua hingga tiga bulan dengan frekuensi pertemuan dua hingga tiga kali dalam sepekan.

Selama masa pembelajaran, terdapat enam modul yang diajarkan, di antaranya modul Sungai Kehidupan yang mengajak peserta merefleksikan perjalanan hidup melalui sejumlah peristiwa penting sejak kecil hingga dewasa. Selain itu, terdapat materi kewirausahaan yang membekali peserta dengan pelatihan berusaha dan pembuatan pasar lokal, serta materi pengorganisasian masyarakat melalui pembentukan kelompok PEKKA.

“Saat ini sudah terbentuk tiga kelompok PEKKA di Desa Giri Tembesi. Setelah mengikuti sekolah Akademi Paradigta, peserta mendapatkan sertifikat dan karya tulis yang mereka buat sendiri,” ujarnya.

Khusus di Kecamatan Gerung, pelaksanaan Akademi Paradigta dikolaborasikan dengan Tim Penggerak PKK desa dan kabupaten dengan dukungan dana desa. Kolaborasi ini bertujuan memperkuat kapasitas kader perempuan desa agar mampu berpartisipasi aktif dalam musyawarah desa, perencanaan pembangunan, dan pengawasan kebijakan desa.

“Ada dua desa yang kami kolaborasikan, yakni Desa Giri Tembesi dan Desa Suka Makmur,” katanya.

Program ini menyasar perempuan yang memenuhi kriteria sebagai kepala keluarga, antara lain cerai hidup atau cerai mati, memiliki suami yang sakit, suami merantau ke luar negeri, atau perempuan yang menyatakan diri sebagai kepala keluarga dengan dukungan suami.

Sementara itu, Kepala Bidang PAUD, PNF, dan Dikmas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lobar, Tajuddin, menyatakan pihaknya memberikan perhatian terhadap pendidikan nonformal bagi perempuan. Menurut dia, Dikbud memiliki Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan menjalin kerja sama dengan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) untuk mendukung peningkatan keterampilan perempuan.

“Kami menyarankan desa untuk terus memperbarui dan memberikan program bagi perempuan agar mengikuti kursus di LKP,” ujarnya.

Ia menambahkan, saat ini terdapat sekitar 30 LKP di Lombok Barat. Pihaknya mendorong agar lembaga-lembaga tersebut terus memperbarui izin operasional agar tetap aktif dan mendapat dukungan program dari pemerintah pusat.

“Kita sarankan untuk terus memperbarui izinnya. Kalau sudah mau berakhir agar diperpanjang kembali,” katanya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” 1.457 Perempuan di Lobar Jalani Peran Ganda Menjadi Kepala Keluarga “

Jayadi Sibaweh Gantikan Malaungi dalam Mutasi Jabatan di Polres Bima

globalfmlombok.com
-
0
Jayadi Sibaweh Gantikan Malaungi dalam Mutasi Jabatan di Polres Bima

Kota Bima, (globalfmlombok.com) – Kapolda NTB Irjen Pol Edy Murbowo menunjuk AKP Jayadi Sibaweh sebagai Kepala Satuan Reserse Narkoba (Kasatresnarkoba) Polres Bima Kota. Penunjukan ini menyusul pemberhentian AKP Malaungi dari jabatannya setelah terbukti terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba.

Wakil Kepala Polres Bima Kota, Kompol Herman, S.H., menjelaskan, pasca mencuatnya kasus tersebut jabatan Kasatresnarkoba sempat mengalami kekosongan. Untuk memastikan roda organisasi dan penanganan perkara tetap berjalan, Kapolda NTB langsung menunjuk AKP Jayadi Sibaweh sebagai pengendali sementara.

“Begitu muncul permasalahan itu, kami langsung menunjuk perwira sebagai pengendali sementara. Fokusnya agar kegiatan operasional, khususnya penanganan narkoba tetap berjalan,” ujar Herman saat dikonfirmasi, Rabu (11/2/2026).

Menurut dia, mutasi dan pergantian Kasatresnarkoba secara resmi telah dikeluarkan oleh Polda NTB. AKP Jayadi Sibaweh ditetapkan sebagai pejabat baru, meski hingga kini yang bersangkutan belum tiba di Polres Bima Kota.

“Mutasi dari Polda sudah keluar. Kasatresnarkoba akan dijabat AKP Jayadi Sibaweh. Sampai hari ini, kegiatan operasional masih dikendalikan oleh pelaksana harian agar tidak ada kekosongan kendali,” katanya.

Sementara itu, terkait jabatan Kapolres Bima Kota, Herman menegaskan seluruh aktivitas organisasi tetap berjalan normal dengan sistem pengendalian sementara hingga pejabat pelaksana harian (Plh) resmi ditunjuk.

“Untuk Kapolres Bima Kota, sementara kegiatan operasional akan dikendalikan oleh Plh. Semua fungsi tetap berjalan normal,” ujarnya.

Menanggapi kasus narkoba yang melibatkan oknum anggota Polri, Herman menegaskan komitmen Polda NTB dalam pemberantasan narkoba bukan bersifat reaktif, melainkan telah menjadi penekanan pimpinan sejak lama.

“Penegasan pemberantasan narkoba bukan baru sekarang. Jauh sebelumnya pimpinan kami sudah mengingatkan seluruh anggota untuk tegas dan konsisten,” katanya.

Ia menambahkan, Polda NTB tidak akan memberikan toleransi terhadap anggota yang terlibat penyalahgunaan narkoba dan akan menindak tegas sesuai aturan yang berlaku. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Jayadi Sibaweh Gantikan Malaungi sebagai Kasat Narkoba Polres Bima “

NTB Jaga Stabilitas Harga Menjelang Ramadan dan Idul Fitri 1447 H

globalfmlombok.com
-
0
NTB Jaga Stabilitas Harga Menjelang Ramadan dan Idul Fitri 1447 H

Mataram (globalfmlombok.com)—

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Bank Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) memperkuat sinergi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idul Fitri 1447 Hijriah. Langkah itu dilakukan untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat.

Penguatan koordinasi tersebut diwujudkan melalui High Level Meeting dan Rapat Koordinasi TPID Provinsi NTB bertema “Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat Menjelang HBKN Ramadan dan Idulfitri 1447 H” yang digelar di Mataram, Rabu (11/2/2026).

Kegiatan dibuka secara daring oleh Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, didampingi Pelaksana Harian Sekretaris Daerah NTB Lalu Faozal, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB Hario K. Pamungkas, serta Pimpinan Wilayah Perum Bulog NTB Mara Kamin Siregar. Rapat dihadiri unsur TPID kabupaten/kota, Polda NTB, Kanwil DJPb NTB, BPS, Bulog, serta jajaran terkait lainnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi NTB pada Januari 2026 tercatat sebesar 3,86 persen secara tahunan (year on year/yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,55 persen (yoy). Secara spasial, inflasi tertinggi terjadi di Kota Bima sebesar 4,82 persen (yoy), sedangkan terendah di Kota Mataram sebesar 3,69 persen (yoy). Kota Mataram bahkan mengalami deflasi bulanan sebesar minus 0,21 persen (month to month/mtm).

Tekanan inflasi terutama disumbang kenaikan harga emas perhiasan seiring peningkatan harga emas global, serta komoditas perikanan dan tomat yang terdampak faktor cuaca. Ke depan, rangkaian HBKN Imlek, Nyepi, dan Ramadan pada triwulan I 2026 diperkirakan meningkatkan tekanan harga pangan akibat kenaikan permintaan masyarakat.

Meski demikian, inflasi NTB sepanjang 2026 diprakirakan tetap berada dalam kisaran sasaran nasional sebesar 2,5±1 persen. Untuk itu, sinergi dan kolaborasi antarpemangku kepentingan dinilai krusial agar tekanan harga tetap terkendali.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan, periode Ramadan dan Idul Fitri secara historis selalu diikuti peningkatan permintaan masyarakat, terutama pada komoditas pangan strategis. Karena itu, penguatan kolaborasi lintas sektor dan wilayah menjadi kunci, mulai dari pengamanan pasokan, kelancaran distribusi, hingga pengendalian ekspektasi inflasi.

Ia meminta TPID provinsi dan kabupaten/kota mengimbau produsen, pelaku usaha, dan distributor untuk memprioritaskan pemenuhan kebutuhan masyarakat lokal dengan harga terjangkau sebelum mendistribusikan komoditas ke luar daerah.

“Pemerintah daerah juga perlu aktif melaksanakan Gerakan Pangan Murah serta melakukan inspeksi pasar untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga,” ujar Iqbal.

Ia juga mengimbau masyarakat berbelanja secara bijak dan sesuai kebutuhan, tidak berlebihan, serta menghindari panic buying dan penimbunan agar stabilitas harga tetap terjaga.

Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah NTB Lalu Faozal menambahkan, peningkatan permintaan selama Ramadan dan Idul Fitri berimplikasi pada dinamika pasokan komoditas pangan. Karena itu, diperlukan langkah antisipatif melalui penguatan sentra produksi di Lombok dan Sumbawa serta menjaga kelancaran rantai pasok, terutama di tengah keterbatasan fasilitas penyimpanan dingin (cold storage).

Sementara itu, Kepala Perwakilan BI NTB Hario K. Pamungkas menyampaikan, berdasarkan Survei Pemantauan Harga Pangan Strategis (PIHPS) hingga pekan pertama Februari 2026, harga beras dan gula pasir relatif stabil karena pasokan memadai. Harga bawang merah juga menurun seiring masuknya masa panen di Kabupaten Bima.

Namun, harga cabai rawit, bawang putih, telur, dan daging sapi mulai mengalami kenaikan menjelang Ramadan. Untuk itu, diperlukan penguatan kerja sama antarprovinsi dan intraprovinsi dalam menjaga pasokan, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah berbasis prinsip tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat harga, serta intensifikasi inspeksi pasar yang melibatkan satuan tugas lintas instansi.

TPID Provinsi NTB menargetkan inflasi bulanan selama periode HBKN tetap berada di bawah pola historis, inflasi tahunan terjaga dalam sasaran nasional, serta inflasi komponen pangan tetap terkendali. Rapat koordinasi ini juga dirangkaikan dengan kegiatan peningkatan kapasitas pelaporan TPID yang menghadirkan narasumber dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, serta akademisi dan ekonom nasional guna memperkuat efektivitas pengendalian inflasi daerah.(ris)

BI NTB Siapkan Rp3,3 Triliun untuk Penuhi Kebutuhan Uang Tunai RAFI 2026

globalfmlombok.com
-
0
BI NTB Siapkan Rp3,3 Triliun untuk Penuhi Kebutuhan Uang Tunai RAFI 2026

Mataram (globalfmlombok.com) —

Kebutuhan uang tunai pada periode Ramadan dan Idul Fitri (RAFI) 2026 di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) diproyeksikan mencapai Rp3,07 triliun. Angka tersebut meningkat 27,48 persen dibandingkan realisasi tahun 2025 yang tercatat sebesar Rp2,41 triliun.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi NTB Hario Kartiko Pamungkas mengatakan, proyeksi kebutuhan tersebut telah diantisipasi melalui kesiapan uang kartal sebesar Rp3,3 triliun.

“Secara ketahanan kas, kebutuhan uang pada periode RAFI 2026 dapat terpenuhi. Kami telah menyiapkan uang kartal sebesar Rp3,3 triliun untuk memastikan kelancaran transaksi masyarakat,” ujar Hario kepada media di Mataram, Selasa (10/2/2026).

Hario menjelaskan, tren kebutuhan uang tunai di NTB dalam enam tahun terakhir menunjukkan fluktuasi. Pada 2020, kebutuhan uang tercatat Rp2,04 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp2,72 triliun pada 2021 dan Rp2,89 triliun pada 2022.

Pada 2023, kebutuhan sempat mencapai Rp3,26 triliun sebelum turun menjadi Rp2,73 triliun pada 2024 dan kembali menurun ke Rp2,41 triliun pada 2025. Proyeksi 2026 sebesar Rp3,07 triliun menunjukkan adanya lonjakan signifikan seiring meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat selama Ramadan dan Idul Fitri.

Dari sisi distribusi, komposisi outflow atau arus keluar uang pada periode Serambi 2025 menunjukkan Kota Mataram masih mendominasi penarikan uang tunai dengan porsi 71,10 persen.

Sementara itu, Kas Titipan Bima menyumbang 14,47 persen dan Kas Titipan Sumbawa sebesar 13,52 persen. Adapun layanan penukaran tercatat sebesar 0,14 persen dan kas keliling sebesar 0,77 persen.

Menurut Hario, dominasi penarikan di Mataram mencerminkan tingginya aktivitas ekonomi di ibu kota provinsi tersebut. Namun, BI tetap memastikan distribusi uang tunai merata hingga ke wilayah Bima dan Sumbawa melalui kas titipan serta layanan kas keliling.

BI NTB juga akan mengoptimalkan layanan penukaran uang bagi masyarakat menjelang Idul Fitri guna menjaga kualitas uang yang beredar dan memastikan kecukupan likuiditas di seluruh wilayah provinsi.(ris)

Sektor Jasa Keuangan Tumbuh 9,02 Persen, Jadi Kontributor Kedua PDRB NTB pada 2025

globalfmlombok.com
-
0
Sektor Jasa Keuangan Tumbuh 9,02 Persen, Jadi Kontributor Kedua PDRB NTB pada 2025

Mataram (globalfmlombok.com)—

Lapangan usaha (LU) jasa keuangan di Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat pertumbuhan 9,02 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada 2025. Capaian ini menjadikan sektor jasa keuangan sebagai kontributor terbesar kedua terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTB setelah industri pengolahan.

Hal tersebut disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTB Hario Kartiko Pamungkas kepada media di Mataram, Selasa (10/2/2026).,

Pertumbuhan tersebut didorong oleh meningkatnya transaksi keuangan digital, khususnya melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Sepanjang 2025, volume transaksi QRIS di NTB melonjak 138,72 persen dibandingkan periode sebelumnya.

Dari sisi pengguna, terjadi peningkatan sebesar 6,52 persen, sedangkan jumlah merchant yang menggunakan QRIS tumbuh 18,93 persen. Kenaikan ini menunjukkan semakin luasnya adopsi sistem pembayaran digital di masyarakat dan pelaku usaha.

Perkembangan sektor jasa keuangan pada triwulan IV 2025 juga tercermin dari penggunaan QRIS Cross Border, terutama untuk transaksi di Malaysia dan Thailand. Hal ini menandakan meningkatnya konektivitas sistem pembayaran lintas negara yang dimanfaatkan oleh masyarakat NTB.

Selain itu, transaksi nontunai berbasis kartu (card-based) turut menunjukkan tren pertumbuhan positif. Kinerja Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) mengalami peningkatan seiring bertambahnya aktivitas ekonomi dan konsumsi masyarakat.

Transaksi nontunai berbasis elektronik juga mencatat perbaikan. Hal tersebut tercermin dari kinerja Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan Real Time Gross Settlement (RTGS) yang tumbuh 0,51 persen pada triwulan IV 2025, sekaligus mengakhiri tren pertumbuhan negatif pada periode sebelumnya.

Kinerja positif sektor jasa keuangan ini memperkuat struktur perekonomian NTB, terutama melalui percepatan digitalisasi sistem pembayaran dan meningkatnya inklusi keuangan di daerah.(ris)

Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Provinsi NTB Tahun Anggaran 2026 (25)

globalfmlombok.com
-
0
Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Provinsi NTB Tahun Anggaran 2026 (25)

Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Provinsi NTB Tahun Anggaran 2026 diantaranya meliputi program pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil, program pengelolaan perikanan budidaya, program pengelolaan aspek kegeologian dan lain sebagainya.

Komisi X DPR Inginkan NTB Miliki Balai Pelestarian Kebudayaan di 2026

globalfmlombok.com
-
0
Komisi X DPR Inginkan NTB Miliki Balai Pelestarian Kebudayaan di 2026

Mataram (globalfmlombok.com)-

Komisi X DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Taman Mayura, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Rabu (11/2/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan sejumlah agenda strategis di bidang pendidikan dan kebudayaan berjalan optimal di daerah.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mengatakan kehadiran rombongan Komisi X di NTB merupakan bagian dari upaya penguatan sektor kebudayaan di daerah.

“Hari ini Komisi X hadir di Nusa Tenggara Barat memastikan banyak hal,” ujar Lalu Hadrian di sela-sela kunjungan.

Salah satu agenda yang dipastikan dalam kunjungan tersebut adalah rencana pembentukan Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) di NTB pada 2026. BPK merupakan unit kerja di bawah Kementerian Kebudayaan yang bertugas melakukan pelestarian, perlindungan, dan pengembangan warisan budaya.

Selama ini, BPK yang berkedudukan di Bali membawahi tiga provinsi, yakni Bali, NTB, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Dengan cakupan wilayah yang luas, koordinasi dan penanganan pelestarian budaya dinilai belum optimal.

“Insya Allah 2026 NTB akan memiliki BPK sendiri,” kata Lalu Hadrian.

Menurut dia, keberadaan BPK di NTB akan mempercepat proses inventarisasi, perlindungan, hingga pengembangan berbagai potensi budaya lokal, termasuk cagar budaya dan tradisi masyarakat setempat. Selain itu, pembentukan BPK juga diharapkan dapat memperkuat ekosistem kebudayaan daerah secara lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Komisi X DPR RI, lanjutnya, berkomitmen mendorong pemerataan infrastruktur kebudayaan di berbagai daerah sebagai bagian dari penguatan identitas nasional sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis budaya.

“Kebudayaan bukan hanya soal pelestarian, tetapi juga menyangkut pemberdayaan masyarakat dan penguatan jati diri bangsa,” ujarnya.(r)

Rencana Pembukaan Akses Jalan Nuraksa–Batu Bolong Batal Dibangun

globalfmlombok.com
-
0
Rencana Pembukaan Akses Jalan Nuraksa–Batu Bolong Batal Dibangun

Mataram (globalfmlombok.com) – Rencana pembangunan akses baru dari Jalan Nuraksa, Lingkungan Karang Anyar, Kelurahan Pagutan menuju Batu Bolong, Kelurahan Pagutan Barat, dipastikan batal direalisasikan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram menyebut pembatalan tersebut dipicu penolakan sejumlah warga terdampak.

Kepala Dinas PUPR Kota Mataram, Lale Widiahning, menjelaskan proyek pembukaan jalan alternatif itu semula direncanakan menggunakan skema pembebasan lahan bertahap (spot-spot). Namun, pada tahap akhir perencanaan, muncul keberatan dari masyarakat.

“Di akhir-akhir ada masyarakat yang tidak setuju pembebasan lahan dilakukan secara spot-spot. Mereka menginginkan pembebasan dilakukan secara keseluruhan dari ujung Jalan Nuraksa sampai ke Batu Bolong,” ujarnya, Kamis (12/2/2026).

Menurut Lale, jika pembebasan lahan dilakukan secara menyeluruh sesuai permintaan warga, kebutuhan anggaran akan meningkat signifikan. Kondisi tersebut membuat rencana pembebasan lahan yang semula dijadwalkan pada 2026 terpaksa dihentikan.

Dengan batalnya proyek itu, anggaran yang telah dialokasikan pun tidak dapat direalisasikan. Dana tahap awal sebesar Rp4,7 miliar yang bersumber dari APBD murni 2025 dikembalikan.
“Untuk saat ini belum ada tindak lanjut karena anggarannya sudah dikembalikan. Jadi tidak bisa direalisasikan tahun ini,” jelasnya.

Padahal, proyek ini sebelumnya diproyeksikan menjadi salah satu solusi untuk mengurai kepadatan lalu lintas di Jalan Gajah Mada dan Jalan Bung Karno, yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan volume kendaraan.

Pembukaan akses baru tersebut direncanakan sepanjang 0,822 kilometer dengan lebar badan jalan 6 meter. Namun untuk keseluruhan proyek, termasuk pembebasan lahan selebar sekitar 15 meter, diperkirakan membutuhkan anggaran hingga Rp13 miliar.
“Anggaran yang dibutuhkan memang cukup besar karena tidak hanya untuk pembangunan fisik jalan, tetapi juga pembebasan lahan,” terangnya.

Meski demikian, Lale menilai pembatalan ini tidak menimbulkan dampak langsung bagi masyarakat karena penolakan justru datang dari sebagian warga terdampak.
“Kalau dampak langsung mungkin tidak ada, karena memang masyarakat yang tidak setuju. Namun ini menjadi pekerjaan rumah bagi kami untuk mencari alternatif lain dalam mengurai kemacetan di Jalan Gajah Mada,” pungkasnya.

Dengan batalnya proyek tersebut, Pemerintah Kota Mataram kini dituntut mencari opsi penanganan kemacetan lain, baik melalui rekayasa lalu lintas maupun pembukaan akses jalan alternatif di kawasan lain. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Buka Akses Jalan Nuraksa–Batu Bolong Batal Dibangun “

1...176177178...398Halaman 177 dari 398