Beranda blog Halaman 177

Diduga Ikut Terseret Kasus Narkoba, Kapolres Bima Kota Tak Masuk Kantor Sejak Senin

Kota Bima (globalfmlombok.com) –

Keberadaan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro masih menjadi tanda tanya. Sejak Senin (9/2/2026), yang bersangkutan diketahui tidak masuk kantor. Di tengah isu yang berkembang, Polda NTB menegaskan bahwa hingga kini belum ada penahanan maupun pemeriksaan terhadap Kapolres Bima Kota.

Isu yang beredar menyebutkan rencana penahanan Kapolres Bima Kota berkaitan dengan pendalaman dugaan keterlibatannya dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Saat ini, Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB tengah mengusut kasus tersebut menyusul penangkapan Kasat Narkoba Polres Bima Kota, AKP Malaungi, bersama seorang anggota kepolisian lainnya.

Kepala Bidang Humas Polda NTB, Kombes Pol Mohammad Kholid, Selasa (10/2/2026), membenarkan adanya proses pendalaman. Namun, ia menegaskan belum ada tindakan penahanan terhadap AKBP Didik Putra Kuncoro. Pendalaman yang dilakukan, lanjutnya, mencakup dugaan adanya aliran dana atau setoran yang diduga berkaitan dengan peran AKP Malaungi sebagai terduga pengedar sabu.

Sementara itu, Wakapolres Bima Kota Kompol Herman, S.H., mengungkapkan bahwa AKBP Didik diketahui bertolak ke Jakarta pada Minggu (8/2/2026), usai kunjungan Kapolda NTB ke Bima. Namun, ia mengaku tidak mengetahui tujuan keberangkatan tersebut. “Perginya ke Jakarta. Saya juga tidak tahu keperluannya apa,” kata Herman saat dikonfirmasi, Rabu (11/2/2026) dikutip dari Suara NTB.

Herman menyebutkan, sejak Senin hingga Rabu (11/2/2026), Kapolres tidak masuk kantor. “Dari hari Senin sampai hari ini (Rabu, 11 Februari 2026) beliau tidak masuk kantor,” ujarnya.

Ia menambahkan, hingga kini belum ada kepastian apakah AKBP Didik telah kembali ke Bima atau masih berada di Jakarta. “Apakah beliau sudah balik ke Bima atau belum, saya belum mendapat informasi,” kata Herman.

Menanggapi isu di tengah masyarakat yang menyebut Kapolres kabur ke luar daerah untuk menghindari proses hukum, Herman menegaskan pihaknya belum memperoleh informasi tersebut. Ia juga memastikan belum menerima pemberitahuan resmi dari Polda NTB terkait penahanan maupun pemeriksaan terhadap AKBP Didik. “Kami juga masih menunggu informasi dari Polda NTB,” ucapnya.

Herman mengaku sempat mencoba menghubungi Kapolres Didik pada Senin (9/2/2026), namun tidak berhasil. “Saya sempat menelpon, tapi nomor yang bersangkutan tidak aktif. Jadi kami tidak berani memberikan klarifikasi dahulu,” tandasnya. (hir)

Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Provinsi NTB Tahun Anggaran 2026 (24)

0

Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Provinsi NTB Tahun Anggaran 2026 (24)

Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Provinsi NTB Tahun Anggaran 2026 diantaranya meliputi program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi, program pengawasan keamanan pangan, program pengawasan sumberdaya keamanan sumberdaya perikanan dan kalautan dan lain sebagainya.(r)

Loteng Perkuat Pengawasan di Bandara, Antisipasi Penyebaran Virus Nipah

PRAYA (globalfmlombok.com) – Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sejauh ini masih aman dari penyebaran virus Nipah. Meski belum ditemukan kasus, pemerintah daerah setempat tetap menggencarkan langkah pencegahan dengan memperkuat pengawasan di pintu masuk daerah, terutama Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM).

Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Loteng, Dr. H. Suardi, S.K.M., M.Kes., saat dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya, Selasa (10/2), mengatakan hingga kini belum ada temuan kasus virus Nipah di wilayahnya. Ia berharap kondisi tersebut dapat terus terjaga.

“Sampai saat ini belum ada temuan kasus virus Nipah di Loteng. Kita tentu berharap seterusnya tetap aman,” ujarnya.

Kendati demikian, Suardi menegaskan masyarakat tidak boleh lengah. Posisi Loteng sebagai salah satu pintu masuk utama ke NTB melalui jalur udara dinilai memiliki potensi risiko terhadap penyebaran penyakit menular.

“Tetap harus waspada. Walaupun sejauh ini belum ada temuan kasus virus Nipah di daerah ini,” katanya.

Sebagai langkah antisipatif, Dikes Loteng telah menginstruksikan seluruh puskesmas untuk mulai mengenalkan virus Nipah kepada masyarakat, termasuk bahaya dan pola penyebarannya. Edukasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan serta mendorong upaya pencegahan mandiri di tengah masyarakat.

“Masyarakat sekarang sudah mulai diperkenalkan terkait virus Nipah. Ini juga bagian dari upaya pencegahan di tengah masyarakat,” imbuhnya.

Sebelumnya, PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Lombok selaku pengelola BIZAM juga meningkatkan pengawasan terhadap penumpang yang datang, baik dari penerbangan domestik maupun internasional. Langkah ini dilakukan menyusul laporan peningkatan kasus virus Nipah di sejumlah negara.

Pengawasan diperkuat melalui koordinasi dengan Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) Kelas I Mataram. Di antaranya dengan mengoperasikan dua unit thermal scanner yang dipasang di area kedatangan domestik dan internasional untuk memantau suhu tubuh penumpang.

Khusus penumpang internasional, setibanya di BIZAM diwajibkan mengisi All Indonesia–SATUSEHAT Health Pass guna memberikan informasi kesehatan dan riwayat perjalanan sebagai bagian dari deteksi dini risiko penularan penyakit.

General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Lombok, Aidhil Philip Julian, mengatakan pengawasan terhadap penumpang telah diterapkan secara ketat dan berlapis sejak pandemi Covid-19. Dengan adanya laporan penyebaran virus Nipah, pengawasan tersebut semakin diperkuat sebagai langkah kewaspadaan dini.

“Penguatan pengawasan ini merupakan langkah preventif agar potensi penyebaran virus Nipah dapat dicegah sejak dini, mengingat BIZAM merupakan pintu gerbang utama masuknya pelaku perjalanan ke NTB melalui jalur udara,” jelasnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Loteng Fokus Cegah Penyebaran Virus Nipah di Pintu Masuk “

Jelang Ramadan, Pemprov NTB Gencarkan Gerakan Pangan Murah

MATARAM (globalfmlombok.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM) menjelang bulan Ramadan guna memastikan harga bahan pokok tetap terkendali di pasar tradisional.

Kepala Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan (Ekbang) Setda NTB, Izzuddin Mahili, mengatakan GPM mulai digelar dalam beberapa hari ke depan dengan menyasar komoditas yang mengalami kenaikan harga.

“GPM rencana dilakukan mulai besok. Komoditas yang digelar terutama yang harganya tinggi seperti cabai, bawang, dan telur. Kalau beras relatif normal karena Bulog rutin melakukan distribusi,” ujarnya, Selasa (10/2/2026).

Berdasarkan pemantauan di lapangan, cabai menjadi komoditas dengan lonjakan harga tertinggi. Kenaikan harga cabai dinilai cukup sensitif bagi masyarakat NTB yang menjadikannya sebagai kebutuhan pokok sehari-hari, terlebih menjelang puasa.

“Komoditas dengan harga tertinggi saat ini cabai. Orang Lombok tidak bisa kekurangan cabai, apalagi menjelang puasa,” katanya.

Selain cabai, kenaikan harga juga terjadi pada bawang merah dan ikan. Faktor cuaca disebut menjadi salah satu penyebab utama, terutama pada komoditas perikanan yang terdampak gelombang dan curah hujan tinggi.

Menurut Izzuddin, intervensi pasar melalui GPM diyakini dapat membantu menekan harga, khususnya di wilayah dengan indeks perkembangan harga (IPH) tinggi seperti Lombok Timur dan Lombok Tengah.

“Kalau semakin sering dilakukan tentu berpengaruh, apalagi jika sasarannya tepat. Kabupaten dengan IPH tinggi harus diintervensi,” tegasnya.

Dari sisi ketersediaan, ia memastikan stok pangan, khususnya cabai, relatif aman. Namun, tingginya permintaan dan distribusi ke luar daerah turut mendorong kenaikan harga.

“Stok aman, hanya saja permintaan tinggi. Ini juga mekanisme pasar karena sebagian dijual ke luar daerah,” jelasnya.

Ia menambahkan, gubernur akan mengeluarkan surat imbauan agar petani dan pengepul memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dalam daerah. Meski demikian, pemerintah tidak dapat melarang distribusi antardaerah selama tidak melanggar aturan.

“Kita hanya bisa melakukan intervensi sesuai kewenangan. Selebihnya mekanisme pasar, kecuali jika ada penimbunan, itu ada satgas yang menindak,” ujarnya.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan pihaknya akan berkomunikasi langsung dengan pengepul besar di Lombok Tengah dan Lombok Timur agar mengutamakan kebutuhan lokal sebelum mengirim komoditas ke luar daerah.

“Kita di NTB tidak boleh kekurangan cabai. Saya minta para pengepul fokus memenuhi kebutuhan NTB terlebih dahulu supaya stok terjaga dan harga segera terkendali,” katanya.

Ia menjelaskan, kenaikan harga dipicu tiga faktor utama, yakni curah hujan yang menghambat panen, tingginya pasokan cabai yang dikirim ke Pulau Jawa, serta meningkatnya permintaan masyarakat menjelang Ramadan. Meski demikian, pemerintah memastikan tidak ditemukan indikasi penimbunan.

“Cabai adalah komoditas yang cepat rusak sehingga kecil kemungkinan ditimbun. Ini murni mekanisme pasar. Namun kami tetap berkoordinasi dengan Polda NTB dan Bank Indonesia untuk memastikan tidak ada praktik yang merugikan masyarakat,” pungkasnya. (*)

 

 

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Pemprov NTB Gencarkan Gerakan Pangan Murah Jelang Ramadan “

DPRD Kota Mataram Dukung Program “Tempah Dedoro” untuk Atasi Sampah

MATARAM (globalfmlombok.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mataram memastikan dukungannya terhadap program tempah dedoro yang digagas Pemerintah Kota Mataram sebagai solusi penanganan sampah.

Ketua DPRD Kota Mataram, Abdul Malik, ditemui di sela-sela dialog interaktif di Global FM Lombok, Selasa (10/2/2026), mengapresiasi langkah inovatif Pemkot Mataram dalam menangani persoalan sampah. Salah satunya melalui program tempah dedoro yang diharapkan dapat berjalan efektif di tengah meningkatnya volume sampah di ibu kota provinsi tersebut.

Menurut Malik, konsep tempah dedoro mengingatkannya pada kebiasaan masyarakat tempo dulu. Saat kecil, orang tua membuat lubang di depan rumah sebagai tempat pembuangan sampah. Setelah penuh, sampah tersebut dibakar dan sisa pembakarannya dimanfaatkan menjadi kompos.

“Sekarang ini kita melihat ada solusi terbaik. Mataram sebagai pusat pemerintahan tentu volume sampahnya meningkat. Kami melihat tempah dedoro ini akan berjalan efektif,” ujarnya.

Selain program tersebut, DPRD juga mendorong eksekutif memaksimalkan penanganan sampah melalui penggunaan incinerator, pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) modern, serta pengembangan maggot center. Politisi Partai Golkar itu menilai, pendekatan berbasis lingkungan yang diterapkan melalui tempah dedoro sudah berada di jalur yang tepat.

Ia mencontohkan, saat melaksanakan reses di Kecamatan Sandubaya, masyarakat mulai menjalankan program tersebut. Ke depan, dari enam kecamatan dan 50 kelurahan di Kota Mataram, DPRD akan melihat berbagai inovasi yang bisa memperkuat implementasinya.

“Prinsipnya, dewan mendukung dan siap mengawal kebijakan Pemkot Mataram ini. Konsepnya sangat bagus, sehingga dalam pembahasan anggaran tentu akan kami dukung,” tegasnya.

Meski demikian, Malik mengingatkan agar eksekutif lebih intens melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Menurutnya, berbagai program pengelolaan sampah, termasuk pemilahan, tidak akan berjalan optimal tanpa partisipasi warga.

“Kota Mataram sebagai pusat pemerintahan tentu menghasilkan sampah lebih banyak. Fungsi pengawasan di dewan akan kami jalankan dengan memberikan masukan,” katanya.

DPRD juga akan mendorong pemerintah memperbanyak pembangunan tempah dedoro di lingkungan masyarakat agar penanganan sampah dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Dewan Dukung Program “Tempah Dedoro” “

Krusial, BPKP Didorong Tingkatkan Tata Kelola Pemerintahan di NTB

Mataram (globalfmlombok.com) – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memiliki peran penting dalam pengawasan, pendampingan, serta peningkatan pengetahuan terkait tata kelola pemerintahan yang baik. Hal itu disampaikan Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, saat pengukuhan Kepala BPKP Perwakilan NTB, Adrian Puspawijaya, di Pendopo Gubernur, Selasa (10/2/2026).

“Saya yakin teman-teman di provinsi dan kabupaten/kota sudah lelah menghadapi tata kelola pemerintahan yang tidak baik. Alih-alih mendapat promosi, jabatan malah dihantui masalah hingga masa pensiun,” ungkap Gubernur.

Iqbal menegaskan, sejak awal pemerintahannya, Pemprov NTB telah melakukan pembenahan sistem melalui pengajuan permohonan pemeriksaan tujuan khusus atas sejumlah temuan masalah di berbagai instansi. “Ini bukan mencari siapa yang salah, tetapi bertujuan memperbaiki sistem dan memetakan persoalan yang ada,” jelasnya.

Gubernur menilai pembenahan yang dilakukan meski terbilang kebijakan tak populer, namun penting untuk meningkatkan kualitas tata kelola. Beberapa pemeriksaan sebelumnya mencakup bank milik pemerintah daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bappenda, serta sejumlah rumah sakit.

Iqbal berharap kemitraan Pemprov NTB dengan BPKP Perwakilan NTB dapat mendorong terciptanya tata kelola yang baik sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih optimal melalui program-program pemerintah.

Acara pengukuhan turut dihadiri para Bupati, Wakil Bupati, Walikota, pejabat BPKP, serta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov NTB.(*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Krusial, Peran BPKP dalam Mengatasi Tata Kelola Pemerintahan “

Polisi Dalami Dugaan Keterlibatan Kapolres Bima Kota dalam Kasus Narkoba

Mataram (globalfmlombok.com) – Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB tengah mendalami dugaan keterlibatan Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro, dalam kasus penyalahgunaan narkotika yang menyeret mantan Kasat Narkoba Polres Bima Kota, AKP Malaungi, sebagai tersangka.

Kepala Bidang Humas Polda NTB, Kombes Pol Mohammad Kholid, Selasa (10/2/2026), menjelaskan, pendalaman dilakukan setelah pihak kepolisian menangkap AKP Malaungi dan seorang anggota Polres Bima Kota terkait dugaan peredaran sabu. “Masih proses pendalaman. Akan segera kami periksa,” kata Kholid.

Pendalaman terhadap Didik juga menyangkut dugaan adanya aliran dana atau setoran yang masuk ke kantong Kapolres dari peran Malaungi sebagai terduga pengedar. Informasi yang beredar menyebut Didik beserta istrinya sempat pergi ke luar daerah. Wakapolres Bima Kota, Kompol Herman, membenarkan Didik berada di Jakarta, namun belum dapat dikonfirmasi lebih lanjut.

Sementara itu, AKP Malaungi telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polda NTB. Propam Polda NTB juga telah menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap yang bersangkutan. Hasil tes urine menunjukkan Malaungi positif mengonsumsi amfetamin dan metamfetamin.

Polisi menyita barang bukti sabu seberat 488 gram dari rumah dinas tersangka. Dari hasil interogasi, Malaungi mengaku memperoleh barang haram tersebut berdasarkan informasi seorang bandar berinisial KE.

Atas perbuatannya, Malaungi dijerat Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, atau Pasal 609 ayat (2) huruf a KUHP.

Polda NTB menyatakan proses penyelidikan terhadap Didik akan terus berlanjut untuk memastikan sejauh mana keterlibatan Kapolres Bima Kota dalam jaringan peredaran narkotika tersebut. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Polisi Dalami Peran Kapolres Bima Kota dalam Kasus Narkoba “

Setelah Gagal Tender, Pemprov NTB Ajukan Kembali Proyek Bunker Kedokteran Nuklir

Mataram (globalfmlombok.com) — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali mengusulkan proyek bunker kedokteran nuklir atau bunker terapi kanker senilai Rp10 miliar ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Proyek ini sebelumnya gagal tender pada 2025 lalu.

Pelaksana Tugas Direktur RSUD NTB, Dr. dr. H. Lalu Hamzi Fikri, M.M., MARS., mengatakan pengajuan ulang tidak mudah karena harus memenuhi persyaratan ketat dari sejumlah lembaga, termasuk Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten).

“Kompleks ya kebutuhan bunker ini. Dulu waktu mengurus Radioterapi sekitar lima tahun lalu prosesnya panjang. Karena radiasi tidak boleh bocor, persyaratannya sangat ketat,” ujarnya, Selasa (10/2/2026).

Menurut Fikri, meski proyek sempat gagal tender dan seharusnya Kemenkes tidak lagi menganggarkan, pihaknya tetap mengusulkan agar NTB memiliki fasilitas bunker sebagai pelengkap radioterapi untuk menangani kanker. Saat ini, RSUD NTB telah memiliki fasilitas radioterapi.

“Kebutuhan sekarang lebih kepada radiologi intervensi untuk diagnosis, dan radioterapi untuk kasus-kasus kanker. Kasus kanker di NTB saat ini sudah cukup tinggi,” katanya.

Fikri menambahkan, dokumen pengusulan tahun ini sama dengan tahun lalu, hanya ada beberapa syarat teknis yang perlu dilengkapi. Jika disetujui pusat, bunker kedokteran nuklir akan menjadi alat intervensi tambahan untuk menangani kanker di NTB.

Penyakit kanker termasuk dalam daftar 10 penyakit tertinggi di NTB, khususnya kanker leher rahim dan kanker payudara. Faktor penyebab meningkatnya kasus kanker selain genetik juga terkait perubahan gaya hidup dan paparan radikal bebas.

“Kanker masuk dalam kategori penyakit KJSU—Kanker, Jantung, Stroke, dan Uronefrologi—yang cukup banyak ditemukan di NTB dan termasuk penyakit katastropik dengan biaya pengobatan tinggi,” jelasnya.

Fikri menekankan, keberadaan bunker kedokteran nuklir penting untuk memperkuat fasilitas radioterapi yang sudah ada dan mendukung penanganan kanker secara lebih efektif di NTB. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Setelah Gagal Tender, Pemprov NTB Kembali Ajukan Proyek Bunker Kedokteran Nuklir “

Jelang Ramadan, Harga Cabai dan Minyak Goreng di NTB Melonjak

Mataram (globalfmlombok.com) — Menjelang Ramadan 1447 Hijriah, harga sejumlah bahan pokok (bapok) di Nusa Tenggara Barat mengalami lonjakan signifikan. Cabai rawit, yang biasanya dijual sekitar Rp30.000 per kilogram, kini naik hingga Rp95.000. Minyak goreng juga meningkat dari Rp20.000 per liter menjadi Rp30.000.

Gubernur NTB, H. Lalu Muhamad Iqbal, memastikan harga cabai akan kembali normal. Pemerintah Provinsi NTB akan melakukan intervensi pasar melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) dan mengeluarkan imbauan agar petani tidak menyalurkan hasil panen cabai ke luar daerah.

“Lonjakan paling tinggi ada di cabai rawit, yang sangat memengaruhi indeks harga. Intervensi pasar akan dimulai Jumat ini melalui Gerakan Pangan Murah di seluruh pasar di NTB,” ujar gubernur saat inspeksi mendadak di Pasar Mandalika, Selasa (10/2/2026).

Gubernur menjelaskan kenaikan harga dipicu oleh tiga faktor utama: curah hujan yang menghambat panen, tingginya pasokan cabai ke Pulau Jawa, dan meningkatnya permintaan menjelang Ramadan. Ia menegaskan tidak ditemukan indikasi penimbunan.

“Cabai cepat rusak, sehingga kecil kemungkinan ditimbun. Namun kami tetap berkoordinasi dengan Polda NTB dan Bank Indonesia untuk memastikan tidak ada praktik merugikan masyarakat,” kata gubernur.

Sebagai langkah pengendalian jangka pendek, Pemprov NTB akan berkomunikasi dengan pengepul besar di Lombok Tengah dan Lombok Timur agar prioritas kebutuhan lokal terpenuhi sebelum pengiriman ke luar daerah.

Lonjakan harga juga dirasakan pedagang kecil. Made Kuniarti, pedagang asal Gunung Sari, menyebut harga cabai di tempatnya mencapai Rp115.000 per kilogram. “Di sini masih Rp95.000. Kami berharap pemerintah segera menggelar pasar murah,” ujarnya.

Selain memantau harga, gubernur meninjau kebersihan pasar dan saluran drainase yang mengalami pendangkalan. Ia meminta perangkat daerah menindaklanjuti agar aktivitas perdagangan tidak terganggu.

Gubernur menegaskan intervensi pasar adalah bentuk kehadiran pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dan memastikan ketersediaan bahan pokok aman menjelang Ramadan.

“Negara harus hadir. Tugas kami memastikan warga bisa menjalani Ramadan dengan tenang, kebutuhan pokok tersedia, dan harga terkendali,” tutupnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Jelang Ramadan, Sejumlah Bapok di Pasaran Alami Kenaikan Harga “

Pembangunan Kampung Nelayan di Jala Dihentikan

0

Dompu (globalfmlombok.com) – Pembangunan kampung nelayan merah putih tahap II di Desa Jala Kecamatan Hu’u, Kabupaten Dompu dihentikan. Pekerja yang didatangkan dari Lombok merasa dirugikan akibat seringnya penghentian pelaksanaan proyek senilai Rp11 miliar lebih tersebut.

Paket pekerjaan yang dikerjakan oleh PT Aulia Berlian Konstruksi telah teken kontrak sejak 19 Desember 2025 dengan masa pelaksanaan 179 hari. Proyek ini bersumber dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementrian Kelautan dan Perikanan RI.

“Sejak kami datang hari Selasa (20/1/2026) sampai sekarang sudah lebih dari seminggu kami tidak kerja. Terakhir sejak kemarin dan sekarang, kami diminta untuk tidak bekerja. Kami sebenarnya sangat dirugikan. Kami datang ke sini untuk kerja. Di sini tidak kerja, jadi terbuang waktu kami,” ungkap salah seorang pekerja yang enggan di dikorankan namanya ditemui di lokasi pembangunan konstruksi kampung nelayan merah putih di sekitar Pantai Jala, Selasa (10/2/2026).

Pekerja ini mengaku, tidak mengetahui apa penyebab, sehingga diminta untuk menghentikan pekerjaan konstruksi. Sebagai pekerja, ia hanya mengikuti perintah saja. “Kita ndak tau, apa masalahnya. Kita hanya ikut perintah saja,” jelasnya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu, Amiruddin, S.Hut yang dihubungi terpisah mengaku, tidak mengetahui alasan penghentian aktivitas konstruksi kampung nelayan merah putih tersebut. “Kami juga ndak tau apa masalahnya,” katanya.

Pihaknya hanya mengajukan program ke pemerintah pusat dengan menyiapkan dokumen administrasi lainnya. Semua tahapan itu telah selesai hingga ditetapkan Desa Jala mendapat program Kampung Nelayan Merah Putih dari Kementrian Kelautan dan Perikanan.

Diakui Amiruddin, setelah penyerahan lokasi dilakukan pada 30 Desember 2025 lalu, sempat ada penyesuaian desain. Karena dari lokasi yang direncanakan, ada penyesuaian desain,sehingga beberapa waktu lalu, terjadi penghentian aktivitas.

Pemkab Dompu mendapatkan program Kampung Nelayan Merah Putih Desa Jala dengan anggaran senilai Rp21,1 miliar. Dengan rincian Rp11,1 miliar direncanakan untuk pembangunan konstruksi dan Rp10 miliar untuk pengadaan barang.

Untuk konstruksi berupa revetment atau tanggul di bagian timur, pabrik es, area parkir, bangunan shelter pendaratan ikan, toren air, tiang lampu, septic tank, sumur resapan, gudang beku (cold storage), shelter coolbox, kios perbekalan, kantor pengelola untuk Koperasi Merah Putih Desa Jala, toilet umum, tangka air, tempat pembuangan sampah, gapura, shelter perbaikan alat tangkap, balai pertemuan nelayan, dan IPAL Biotech.

Untuk pengadaan sarana lainnya berupa mobil pendingin, kapal, mesin kapal dan alat penangkap ikan. mobil pendingin ini nantinya akan dikelola oleh Koperasi Merah Putih Jala. Sedangkan kapal, alat penangkap ikan, dan mesin kapal akan diberikan kepada penerima manfaat dengan status hak pakai yang dikelola oleh Koperasi Merah Putih Jala. (ula)