Beranda blog Halaman 175

Dua Bulan Belum Digaji, PPPK Paruh Waktu di Lobar Tunggu Kontrak Kerja

globalfmlombok.com
-
0
Dua Bulan Belum Digaji, PPPK Paruh Waktu di Lobar Tunggu Kontrak Kerja

GIRI MENANG, (globalfmlombok.com) — Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Lombok Barat belum menerima gaji selama dua bulan, terhitung Januari hingga Februari 2026. Pembayaran hak tersebut masih menunggu rampungnya perjanjian kontrak kerja.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Lombok Barat Baiq Yeni S. Ekawati mengatakan, gaji belum dapat dibayarkan karena perjanjian kerja belum ditandatangani.

“Bagaimana mau dibayarkan, belum membuat perjanjian kontrak kerjanya,” kata Yeni saat dikonfirmasi, Rabu (11/2/2026).

Menurut dia, meskipun para PPPK paruh waktu telah dilantik dan menerima surat keputusan (SK), tahapan berikutnya adalah penyusunan serta penandatanganan perjanjian kerja secara tertulis. Dokumen tersebut menjadi dasar hukum pembayaran gaji sekaligus mengatur hak dan kewajiban masing-masing pegawai.

Karena itu, pembayaran gaji baru dapat dilakukan setelah perjanjian kerja rampung. Yeni memastikan anggaran untuk pembayaran gaji telah tersedia sehingga para PPPK tidak perlu khawatir.

“Sekarang selesai perjanjian kontrak kerjanya, ya kita bayarkan,” ujarnya.

BKAD saat ini berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD PSDM) Lombok Barat terkait penyusunan konsep perjanjian kerja. BKD masih melakukan penyesuaian dengan pejabat eselon III dan IV yang baru dilantik sesuai struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) terbaru.

Di sisi lain, masih terdapat sejumlah PPPK paruh waktu yang belum dilantik. Untuk formasi tersebut, prosesnya kemungkinan ditunda karena menunggu izin dari pemerintah pusat.

“Ini yang lagi dikerjakan oleh teman-teman BKD, terkait ada yang belum dilantik juga,” kata Yeni.

Ia menambahkan, berdasarkan hasil diskusi dengan BKD, masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) juga diminta proaktif mempercepat proses perjanjian kerja di unit kerja masing-masing. Konsep perjanjian kerja saat ini masih dalam tahap konsultasi dengan pimpinan daerah, yakni Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat.

“Kalau konsepnya sudah sesuai, kami juga berinisiatif membuatkan perjanjian kerja masing-masing OPD. Kami berupaya proaktif agar teman-teman cepat dibayarkan,” ujarnya.

Pemkab Lombok Barat menargetkan proses administrasi tersebut segera tuntas agar pembayaran gaji PPPK paruh waktu dapat direalisasikan dalam waktu dekat.

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Tunggu Perjanjian Kontrak Kerja, PPPK Paruh Waktu di Lobar Belum Terima Gaji Dua Bulan “

Pemkot Mataram Gelar Pasar Murah di Enam Titik untuk Stabilkan Harga Bapok

globalfmlombok.com
-
0
Pemkot Mataram Gelar Pasar Murah di Enam Titik untuk Stabilkan Harga Bapok

MATARAM, (globalfmlombok.com) — Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Perdagangan menggelar operasi pasar murah di enam titik yang tersebar di enam kecamatan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan harga bahan pokok menjelang bulan suci Ramadan.

Salah satu komoditas yang mengalami kenaikan signifikan ialah cabai rawit. Di sejumlah pasar tradisional di Kota Mataram, harga cabai rawit tercatat mencapai Rp95.000 hingga Rp100.000 per kilogram.

Kepala Bidang Bahan Pokok dan Penting (Bapokting) Dinas Perdagangan Kota Mataram Sri Wahyunida mengatakan, pasar rakyat tersebut digelar selama enam hari, yakni tiga hari sebelum Ramadan dan tiga hari setelah Ramadan.

“Pasar rakyat ini kami gelar selama enam hari, yakni tiga hari sebelum Ramadan dan tiga hari setelah Ramadan,” ujarnya, Rabu (11/2/2026).

Adapun lokasi pasar murah meliputi halaman Kantor Lurah Pejeruk, Ampenan (11 Februari 2026); Jalan Candi Pawon, Getap Barat, Cakranegara Selatan (12 Februari 2026); Jalan Gotong Royong, Gang Permana, Lingkungan Tempit, Ampenan (13 Februari 2026); halaman Kantor Lurah Kekalik Jaya, Sekarbela (24 Februari 2026); Jalan Gegutu Timur, Rembiga, Selaparang (25 Februari 2026); serta halaman SDN 43 Ampenan, Jalan Geguntur Raya, Jempong Baru (26 Februari 2026).

Komoditas yang dijual antara lain beras, telur ayam ras, minyak goreng, cabai rawit, tomat, bawang merah, dan bawang putih. Sebanyak 30–35 distributor dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terlibat dalam kegiatan tersebut. Total peserta diperkirakan mencapai 40–45 pihak.

Perum Bulog turut berpartisipasi dengan menyediakan MinyaKita, beras SPHP, serta beras premium.

“Nanti Bulog akan menyiapkan MinyaKita serta beras SPHP maupun beras premium di pasar rakyat,” kata Sri Wahyunida yang akrab disapa Nida.

Untuk menekan harga cabai rawit, Dinas Perdagangan telah berkoordinasi dengan mitra Bank Indonesia agar komoditas tersebut dapat dijual sekitar Rp80.000 per kilogram. Harga itu lebih rendah Rp10.000 hingga Rp15.000 dibandingkan harga pasaran saat ini.

“Untuk cabai rawit, kami sudah bersurat kepada mitra Bank Indonesia. Cabainya diupayakan bisa dijual di harga sekitar Rp80.000 per kilogram, lebih murah Rp10.000 sampai Rp15.000 dari harga saat ini,” ujarnya.

Selain cabai, telur ayam ras ukuran besar dijual Rp54.000 per tray, lebih rendah dibandingkan harga di pasar tradisional yang mencapai sekitar Rp60.000 per tray.

Pemkot Mataram berharap operasi pasar tersebut dapat membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau sekaligus menjaga stabilitas harga menjelang Ramadan. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Harga Bapok Melonjak, Pemkot Mataram Gelar Pasar Murah di Enam Titik “

Masih di Luar Daerah, Polda NTB Pastikan Pendalaman Kasus Berlanjut

globalfmlombok.com
-
0
Masih di Luar Daerah, Polda NTB Pastikan Pendalaman Kasus Berlanjut

KOTA BIMA, (globalfmlombok.com) — Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro belum masuk berdinas sejak mencuatnya kasus dugaan penyalahgunaan narkoba yang menyeret mantan Kasat Narkoba Polres Bima Kota, AKP Malaungi. Hingga Rabu (11/2/2026), yang bersangkutan tercatat tidak hadir di Mapolres Bima Kota.

Wakapolres Bima Kota Kompol Herman, S.H., mengatakan Kapolres tidak masuk kantor sejak Senin (8/2/2026). Upaya untuk menghubungi AKBP Didik juga belum membuahkan hasil.

“Saya sempat menelepon, tapi nomor yang bersangkutan tidak aktif. Jadi kami tidak berani memberikan klarifikasi dahulu,” ujar Herman saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu.

Menurut Herman, AKBP Didik diketahui bertolak ke Jakarta pada Minggu (8/2/2026), seusai kunjungan Kapolda NTB ke Bima. Namun, ia mengaku tidak mengetahui tujuan keberangkatan tersebut.

“Perginya ke Jakarta. Saya juga tidak tahu keperluannya apa,” katanya.

Herman menambahkan, hingga kini belum ada kepastian apakah Kapolres telah kembali ke Bima atau masih berada di Jakarta. Ia juga menegaskan pihaknya belum menerima pemberitahuan resmi dari Polda NTB terkait pemeriksaan maupun penahanan terhadap AKBP Didik.

“Kami juga masih menunggu informasi dari Polda NTB,” ucapnya.

Di tengah beredarnya isu di masyarakat yang menyebut Kapolres meninggalkan daerah untuk menghindari proses hukum, Herman menyatakan belum memperoleh informasi yang menguatkan kabar tersebut.

Sementara itu, Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB masih melakukan pendalaman kasus menyusul penangkapan mantan Kasat Narkoba Polres Bima Kota, AKP Malaungi. Kepala Bidang Humas Polda NTB Kombes Pol Mohammad Kholid, Selasa (10/2/2026), membenarkan adanya proses pendalaman, termasuk dugaan aliran dana atau setoran yang berkaitan dengan peran tersangka sebagai pengedar sabu.

Dalam perkara ini, Polda NTB telah menetapkan lima tersangka, yakni AKP Malaungi, seorang anggota Polres Bima Kota berinisial KL, istri KL, serta dua anak buah istri KL. Seluruh tersangka kini ditahan di Rutan Polda NTB.

Terhadap Malaungi, Bidang Propam Polda NTB telah menggelar Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KEPP) dan menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Hasil tes urine menunjukkan yang bersangkutan positif mengonsumsi amfetamin dan metafetamin.

Polisi juga menyita barang bukti sabu seberat 488 gram dari rumah dinas tersangka. Dari hasil pemeriksaan, Malaungi mengakui penguasaan barang bukti tersebut, yang disebut berasal dari informasi seorang bandar berinisial KE.

Polda NTB menjerat Malaungi dengan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sejumlah ketentuan dalam KUHP.

Di sisi lain, Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB tengah memproses lima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang dikirimkan penyidik Polda NTB. Asisten Pidana Umum Kejati NTB Irwan Setiawan Wahyuhafi membenarkan pihaknya telah menerima SPDP atas lima tersangka.

“Untuk SPDP terhadap tersangka AKP Malaungi kami terima Senin kemarin,” katanya, Rabu (11/2/2026).

Adapun empat tersangka lainnya, yakni KL, istri KL, serta dua orang lainnya, telah lebih dahulu dilimpahkan sekitar sepekan sebelumnya. Terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkembang dalam perkara ini, Irwan menyebut pihaknya belum menerima berkas perkara dimaksud.

“Belum ada masuk. Kita lihat berkasnya dulu,” ujarnya.

Proses penyidikan dan pendalaman terhadap kemungkinan keterlibatan pihak lain masih terus dilakukan Polda NTB. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Masih di Luar Daerah, Polda NTB Tegaskan Masih Lakukan Pendalaman “

Kasus Pengadaan Alsintan Sumbawa, Jaksa Periksa Kelompok Tani

globalfmlombok.com
-
0
Kasus Pengadaan Alsintan Sumbawa, Jaksa Periksa Kelompok Tani

MATARAM (globalfmlombok.com) – Proses penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan alat mesin pertanian (alsintan) jenis Combine Harvester terus berjalan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa Barat.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Sumbawa Barat, Benny Utama, mengatakan hingga saat ini pemeriksaan masih difokuskan pada kelompok tani dan pemerintah desa yang menerima bantuan mesin pertanian tersebut.

“Masih fokus memeriksa kelompok tani dan pihak desa karena jumlahnya cukup banyak,” ujar Benny, Rabu (11/2/2026).

Benny menambahkan, anggota dewan pemilik pokok pikiran (Pokir) yang terkait pengadaan alsintan ini belum diperiksa oleh penyidik. “Masih belum diperiksa kalau anggota dewan,” tandasnya.

Pengadaan mesin pertanian ini menggunakan dana Pokir anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat melalui Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun anggaran 2023-2025. Sebanyak 21 unit Combine Harvester disalurkan, dengan rincian dua unit pada 2023, enam unit pada 2024, dan 13 unit pada 2025.

Saat ini, jaksa telah mengamankan tujuh dari 21 mesin Combine untuk mengantisipasi pemindahtanganan ke pihak lain atau lokasi lain, termasuk dari penerima bantuan yang terbentuk secara fiktif.

Kejari Sumbawa Barat telah mengeluarkan tiga surat perintah penyidikan (Sprindik) untuk mengusut dugaan tindak pidana yang terjadi pada periode 2023 hingga 2025.

Penyidik menemukan adanya perbuatan melawan hukum berupa penyalahgunaan wewenang, termasuk penyimpangan dalam proses pemberian, penerimaan, dan pemanfaatan mesin Combine Harvester. Berdasarkan perhitungan mandiri penyidik, dugaan kerugian negara dari kasus ini mencapai Rp11,25 miliar. (*)

 

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Jaksa Fokus Periksa Kelompok Tani di Kasus Pengadaan Alsintan Sumbawa “

Tanggapi Video Viral, RSUD NTB Tegaskan Penetapan Status Pasien Sesuai Asesmen

globalfmlombok.com
-
0
Tanggapi Video Viral, RSUD NTB Tegaskan Penetapan Status Pasien Sesuai Asesmen

MATARAM (globalfmlombok.com) – Pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi NTB angkat bicara terkait beredarnya video viral di media sosial yang memperlihatkan cekcok antara keluarga pasien dan petugas rumah sakit soal ketersediaan kamar rawat inap. Dalam video tersebut, keluarga pasien menuding rumah sakit tidak optimal memberikan tindakan medis.

Ketua Tim Kerja Hukum dan Kehumasan RSUD Provinsi NTB, Ns. Lalu R. Doddy Setiawan, menjelaskan pasien dalam video itu merupakan pasien rujukan dari salah satu rumah sakit swasta di Kabupaten Bima. Sebelumnya, pasien telah menjalani operasi perut dan dirujuk untuk kontrol rawat jalan ke Poliklinik Bedah Digestif RSUD NTB.

“Berdasarkan surat rujukan, pasien dijadwalkan kontrol ke Poliklinik Bedah Digestif pada Senin, 9 Februari 2026. Jadi secara klinis, pasien memang dikategorikan sebagai pasien rawat jalan,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (11/2/2026).

Doddy menuturkan, setibanya di Mataram pasien datang ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) dengan keluhan nyeri pada area bekas operasi. Namun, hasil pemeriksaan awal menunjukkan kondisi pasien dalam keadaan stabil.

Kesadaran pasien baik, dengan tanda-tanda vital seperti tekanan darah, nadi, suhu, dan pernapasan berada dalam batas normal. Meski demikian, petugas IGD tetap memberikan penanganan berupa pemasangan infus, pemberian obat pereda nyeri, serta observasi selama kurang lebih dua jam.

Ia menegaskan, RSUD Provinsi NTB tidak membedakan pelayanan berdasarkan status ekonomi maupun jenis pembiayaan, baik pasien umum, BPJS Kesehatan, maupun asuransi lainnya. Seluruh pelayanan mengacu pada standar operasional prosedur (SOP) dan regulasi yang berlaku.

Doddy menjelaskan, terdapat dua jalur utama pelayanan di RSUD NTB, yakni melalui IGD untuk kasus kegawatdaruratan dan melalui poliklinik bagi pasien rawat jalan. Penentuan status pasien gawat darurat, katanya, tidak didasarkan pada keluhan subjektif, melainkan hasil asesmen medis sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan.

“Tidak semua keluhan bisa dikategorikan sebagai gawat darurat. Ada kriteria medis yang jelas, seperti ancaman nyawa, gangguan jalan napas, gangguan sirkulasi, penurunan kesadaran, atau kondisi yang memerlukan tindakan penyelamatan segera,” jelasnya.

Menurut Doddy, peristiwa dalam video tersebut dipicu miskomunikasi antara keluarga pasien dan petugas. Keluarga berharap pasien langsung ditangani sebagai kasus gawat darurat, sementara hasil pemeriksaan medis menunjukkan kondisi stabil.

“Yang perlu diluruskan, pasien sudah ditangani sesuai prosedur. Bahkan saat ini pasien sudah dirawat inap di RSUD Provinsi NTB,” ujarnya.

Melalui klarifikasi ini, pihak rumah sakit berharap persepsi publik dapat diluruskan sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai alur pelayanan kesehatan di rumah sakit, terutama perbedaan penanganan pasien gawat darurat dan rawat jalan. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Klarifikasi Video Viral, RSUD NTB Sebut Status Pasien Ditentukan Hasil Asesmen Medis “

Kasus Dugaan Keracunan MBG di KLU, Satgas Klaim karena Penyajian Dini

globalfmlombok.com
-
0
Kasus Dugaan Keracunan MBG di KLU, Satgas Klaim karena Penyajian Dini

TANJUNG (globalfmlombok.com) – Sebanyak 29 murid SDN 2 Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara (KLU), dilarikan ke Puskesmas Malaka setelah diduga mengalami keracunan usai menyantap menu Makanan Bergizi Gratis (MBG), Rabu (11/2/2026). Satgas MBG Kabupaten menyebut dugaan keracunan dipicu penyajian menu yang terlalu dini oleh juru masak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setempat.

Kepala Desa Malaka, H. Akmaludin Ikhwan, membenarkan adanya peristiwa tersebut. Puluhan murid dilaporkan mengalami muntah-muntah setelah mengonsumsi MBG yang diproduksi SPPG di Dusun Pandanan.

“Ya saat ini mereka sedang ditangani oleh Puskesmas Nipah. Untungnya, tidak ada siswa yang sampai tak sadarkan diri,” ujar Akmal.

Ia mendesak pengelola SPPG Malaka di Dusun Pandanan agar lebih teliti dalam menyiapkan dan menyajikan menu. Ia juga berharap kejadian serupa tidak kembali terulang, baik di desanya maupun di wilayah lain di KLU.

Terpisah, Ketua Satgas MBG KLU, H. Rusdi, S.T., M.T., tidak membantah dugaan keracunan tersebut. Pihaknya telah meminta koordinator wilayah dan jajaran terkait memastikan kondisi para siswa, serta mengirimkan sampel makanan dan muntahan siswa ke laboratorium kesehatan untuk diuji.

“29 anak yang dirawat di Puskesmas, sudah balik semua,” kata Rusdi saat dikonfirmasi Rabu sore.

Asisten I Setda KLU ini menambahkan, tim Puskesmas telah sigap melakukan penanganan terhadap murid yang terdampak. Saat ini, Satgas bersama unsur organisasi perangkat daerah (OPD) teknis masih menunggu hasil uji laboratorium guna memastikan kondisi makanan yang disajikan juru masak SPPG.

“Informasi awal, lauk MBG sudah berbau saat dikonsumsi anak-anak,” ujarnya.

Menurut Rusdi, kejadian ini ditindaklanjuti secara normatif dengan meneruskan laporan lapangan kepada Badan Gizi Nasional selaku pengendali kontrak SPPG.

“Sepertinya ini bukan masalah (pengawasan ahli) gizi, tetapi juru masak kepagian menyiapkan menu sehingga lauknya berbau,” demikian Rusdi. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” 29 Murid SD di KLU Diduga Keracunan MBG, Satgas Kabupaten Klaim Akibat Penyajian Dini “

Menteri KKP Beri Dukungan atas Usulan KNMP Bima

globalfmlombok.com
-
0
Menteri KKP Beri Dukungan atas Usulan KNMP Bima

BIMA (globalfmlombok.com) – Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, Sakti Wahyu Trenggono, menyatakan dukungannya terhadap usulan Pemerintah Kabupaten Bima untuk masuk dalam program prioritas nasional Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Dukungan tersebut disampaikan saat menerima audiensi Bupati Bima Ady Mahyudi di Kantor KKP RI, Selasa (10/2/2026).

Dalam pertemuan itu, Bupati Bima memaparkan potensi sektor kelautan dan perikanan di daerahnya serta urgensi pembangunan kampung nelayan sebagai kawasan terintegrasi dari hulu hingga hilir. Menteri KKP merespons positif usulan tersebut dan membuka peluang pengusulan desa penyangga dari lokasi Kampung Nelayan Merah Putih induk.

“Kabupaten Bima memiliki wilayah pesisir yang luas dengan jumlah nelayan dan armada penangkapan ikan yang besar. Kehadiran Kampung Nelayan Merah Putih sangat strategis untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan nelayan,” ujar Ady Mahyudi di hadapan Menteri KKP.

Pemkab Bima mengusulkan tiga desa pesisir sebagai lokasi KNMP, yakni Desa Kore, Kecamatan Sanggar; Desa Lamere, Kecamatan Sape; dan Desa Karumbu, Kecamatan Langgudu. Ketiga desa tersebut dinilai memenuhi kriteria teknis sesuai petunjuk teknis (juknis) program KNMP.

“Ketiga desa ini memiliki jumlah nelayan dan armada penangkapan ikan terbesar serta memenuhi persyaratan teknis Kampung Nelayan Merah Putih,” katanya.

Selain KNMP, Pemkab Bima juga mengusulkan pembangunan tiga unit dermaga apung di Desa Bajo Pulo, Kecamatan Sape. Dermaga tersebut direncanakan dibangun di Dusun Bajo Barat, Bajo Tengah, dan Pasir Putih guna menunjang aktivitas sandar perahu nelayan.

“Pembangunan dermaga apung sangat dibutuhkan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi aktivitas nelayan, khususnya di wilayah pesisir,” ujar Ady.

Audiensi tersebut turut dihadiri Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif dan sejumlah direktur teknis KKP. Bupati Bima didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tajuddin, Kepala Dinas Perkim Suwandi, Kabid Perikanan Tangkap Firdaus, serta Kabid Pertanahan Dinas Perkim Budiansani.

Kabupaten Bima memiliki 18 kecamatan, dengan 12 kecamatan dan 64 desa di antaranya merupakan wilayah pesisir. Kondisi tersebut dinilai membutuhkan dukungan sarana produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan secara berkelanjutan.

“Kami berharap pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat merealisasikan Program Kampung Nelayan Merah Putih di beberapa desa pesisir Kabupaten Bima,” pungkasnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Menteri KKP Dukung Usulan KNMP Bima “

Jelang Ramadhan, Gubernur NTB Pastikan Stok Bahan Pokok Aman

globalfmlombok.com
-
0
Jelang Ramadhan, Gubernur NTB Pastikan Stok Bahan Pokok Aman

SELONG (globalfmlombok.com) – Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal membuka kegiatan Pasar Rakyat dan Bazar UMKM di Kantor Camat Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Rabu (11/2/2026). Kegiatan ini digelar sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan pasokan bahan pokok menjelang bulan suci Ramadhan.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan bahwa permintaan bahan pokok cenderung meningkat menjelang Ramadhan dan berpotensi memicu kenaikan harga. Karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan intervensi melalui pasar murah.

“Beberapa hari ini saya turun ke pasar-pasar, memang ada kecenderungan harga mengalami kenaikan. Dalam kondisi seperti ini, tidak ada pilihan bagi pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten, selain melakukan intervensi. Salah satunya melalui pasar murah seperti ini,” ujarnya.

Gubernur memastikan ketersediaan bahan pokok di NTB dalam kondisi aman. Ia pun mengimbau masyarakat tidak melakukan pembelian secara berlebihan.

“Untuk ibu-ibu yang sudah siap belanja, tidak usah khawatir. Sudah kita cek, ketersediaan bahan pokok di NTB stoknya aman. Jadi tidak usah panik, tidak usah beli minyak sampai 100 kilo,” katanya.

Selain pengendalian harga, Pemerintah Provinsi NTB juga menyiapkan program penguatan ekonomi desa melalui ketahanan pangan dan Desa Berdaya. Pada tahun pertama, Pemprov NTB menargetkan hampir 300 desa menerima paket program tersebut.

“Dalam waktu sampai dengan 2029, 1.166 desa dan kelurahan semuanya sudah terjangkau program ketahanan pangan dan desa berdaya,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Timur telah menyalurkan bantuan modal gratis kepada sekitar 23.000 UMKM dengan total anggaran sekitar Rp20 miliar.

Kegiatan Pasar Rakyat dan Bazar UMKM tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan bantuan dari ASDP Kayangan kepada Camat Pringgabaya, yang disaksikan langsung oleh Gubernur NTB dan Bupati Lombok Timur. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Jelang Ramadan, Gubernur Pastikan Pasokan Bahan Pokok Aman “

Once Mekel Kagumi Kuliner Lombok, Ayam Taliwang Jadi Favorit

globalfmlombok.com
-
0
Once Mekel Kagumi Kuliner Lombok, Ayam Taliwang Jadi Favorit

MATARAM (globalfmlombok.com) – Anggota Komisi X DPR RI, Elfonda Mekel atau Once Mekel, mengungkapkan kekagumannya terhadap kuliner khas Lombok. Salah satu yang paling berkesan baginya adalah ayam taliwang.

Kuliner khas Kota Mataram tersebut selalu menjadi menu favoritnya setiap berkunjung ke Pulau Lombok. “Kuliner Lombok itu enak-enak. Saya suka ayam taliwang,” ujar Once saat ditemui di sela-sela kunjungannya ke Taman Mayura, Rabu, 11 Februari 2026.

Mantan vokalis Dewa 19 ini mengaku hampir tidak pernah melewatkan kesempatan menikmati ayam taliwang saat berada di Lombok. Bahkan, ia kerap membawa hidangan tersebut ke Jakarta untuk dinikmati bersama keluarga.

“Saya juga sering bawa ke rumah dan keluarga saya suka sekali,” katanya.

Menurut Once, cita rasa ayam taliwang yang khas dengan perpaduan pedas dan gurih menjadikannya salah satu kuliner yang mudah diterima berbagai kalangan. Ia menilai, kuliner khas Lombok kini semakin dikenal luas di tingkat nasional.

Ayam taliwang pun, lanjutnya, telah menjadi salah satu menu wajib bagi wisatawan yang berkunjung ke Pulau Lombok, khususnya Kota Mataram. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Once Suka Ayam Taliwang “

Pastikan Akses Kebutuhan Pokok Jelang Ramadan, Pemprov NTB Gelar Rakor Inflasi

globalfmlombok.com
-
0
Pastikan Akses Kebutuhan Pokok Jelang Ramadan, Pemprov NTB Gelar Rakor Inflasi

Mataram (globalfmlombok.com) —

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Inflasi untuk memastikan masyarakat dapat mengakses kebutuhan pokok dengan harga wajar menjelang bulan Ramadan. Rapat tersebut berlangsung di Hotel Golden Palace, Mataram, Rabu (11/2/2026).

Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah NTB, Lalu Muhamad Faozal, mengatakan secara umum ketersediaan bahan pangan di NTB dalam kondisi aman. Namun, pemerintah daerah mencermati adanya kenaikan harga pada sejumlah komoditas, terutama cabai rawit.

“Kenaikan harga cabai rawit dipengaruhi kondisi cuaca, keterbatasan panen, distribusi ke luar daerah, serta meningkatnya permintaan menjelang puasa,” ujar Faozal dalam sambutannya.

Menurut dia, Gubernur NTB bersama Satuan Tugas Pangan Daerah sebelumnya telah turun langsung ke pasar untuk memastikan kondisi riil di lapangan, termasuk memantau harga dan pasokan komoditas strategis.

Untuk menjaga stabilitas harga, Pemprov NTB bersama para pemangku kepentingan melakukan sejumlah langkah konkret. Di antaranya, memasifkan sosialisasi harga eceran tertinggi (HET) serta menggelar gerakan pangan murah di berbagai wilayah.

“Ini sebagai bentuk intervensi pasar agar masyarakat tetap tenang dan dapat menjalani ibadah Ramadan dengan khusyuk,” kata Faozal.

Ia menegaskan, selain menggelar rapat koordinasi, pemerintah juga rutin melakukan pemantauan langsung ke lapangan untuk memastikan ketersediaan barang serta mengantisipasi lonjakan harga yang berpotensi membebani masyarakat.

Pemprov NTB juga mendorong agar produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal menjadi tuan rumah di daerah sendiri dan menjadi pilihan utama masyarakat.

Faozal mengimbau masyarakat berbelanja secara bijak dan tidak berlebihan. Ia juga meminta para pedagang menjaga kejujuran, kualitas barang, serta stabilitas harga.

“Kami berharap pasar menjadi tempat yang memberikan ketenangan dan keberkahan bagi semua,” ujarnya.

Di akhir arahannya, Faozal menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan rakor inflasi tersebut.(r)

1...174175176...395Halaman 175 dari 395