Mataram (globalfmlombok.com)-
Kegiatan Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Provinsi NTB Tahun Anggaran 2026 diantaranya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi, program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, program pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil, program pengelolaan perikanan budidaya dan lain sebagainya.
Tanjung (globalfmlombok.com) – Pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Lombok Utara kembali menuai sorotan. Setelah kasus keracunan yang menimpa 29 siswa di Desa Malaka, kini Satgas MBG KLU menerima laporan temuan nasi goreng diduga basi yang didistribusikan kepada siswa di sejumlah sekolah.
Ketua Satgas MBG KLU, H. Rusdi, Kamis (12/2/2026) mengungkapkan, salah satu SPPG yang berlokasi di Desa Loloan ditutup sementara atau di-cut off oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Penutupan sementara itu dilakukan setelah Satgas MBG KLU melaporkan temuan nasi goreng diduga basi kepada BGN.
“Hari ini dapur Loloan sedang di-off-kan karena adanya temuan kejadian menonjol konsumsi MBG,” ujar Rusdi.
Ia menjelaskan, peristiwa tersebut terjadi pada Selasa (10/2/2026), atau lebih dulu dibandingkan kasus keracunan di Desa Malaka. Namun laporan baru diterima Satgas pada Kamis (12/2/2026). Menu MBG berupa nasi goreng yang disalurkan diduga mengalami penurunan kualitas setelah disajikan.
“Pada saat keluar dari dapur belum basi. Dugaan kami, makanan disajikan terlalu dini sehingga basi di dalam ompreng,” jelasnya.
Rusdi menyebutkan, temuan tersebut terjadi di tujuh sekolah di Desa Loloan dengan total 607 porsi MBG. Beruntung, tidak ada korban keracunan dalam kejadian ini karena para guru segera menarik makanan dari meja siswa setelah mencium bau tak sedap.
“Sekolah-sekolah terdampak ini rata-rata menerima pengantaran awal. Anak-anak tidak sempat mengonsumsi karena baunya sudah tidak sedap,” imbuhnya.
Ia berharap kejadian berulang dalam program MBG menjadi perhatian serius seluruh pihak, mulai dari BGN hingga pengelola SPPG. Menurutnya, pengawasan tidak hanya pada higienitas dapur dan bahan makanan, tetapi juga metode penyajian serta ketepatan waktu distribusi.
Terpisah, Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen RI (LPK-RI) DPC Lombok Utara, Alfan Hadi, mendesak adanya audit menyeluruh terhadap vendor penyedia MBG. Ia meminta instansi terkait, baik pusat maupun daerah, tidak menoleransi kelalaian yang berpotensi membahayakan anak-anak.
Ia juga mendorong pemerintah daerah mengambil peran sesuai kewenangan, seperti meninjau izin lingkungan, izin kesehatan, hingga sertifikasi halal dapur SPPG. “Makanan yang menyebabkan konsumen sakit tidak bisa disebut makanan halal dan bergizi,” tegasnya.
Alfan menambahkan, penerapan sertifikasi HACCP dan higiene sanitasi harus diwajibkan secara ketat. Selain itu, setiap dapur SPPG diminta menyisihkan sampel makanan harian untuk keperluan uji laboratorium.
Ia juga menyarankan dibukanya kanal aduan publik yang mudah diakses dan transparan. “Misalnya dengan mencantumkan nomor pengaduan resmi untuk memperkuat perlindungan konsumen, anak-anak, dan ibu hamil dalam program MBG,” ujarnya.
LPK-RI, lanjut Alfan, juga mendorong aparat penegak hukum mengusut kemungkinan unsur kelalaian pidana agar menimbulkan efek jera. “Jangan sampai ada pengelola SPPG yang hanya berorientasi keuntungan tanpa memikirkan keselamatan anak-anak dan tujuan besar program Presiden,” pungkasnya. (*)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” 607 Porsi MBG Nasi Goreng di KLU Diduga Basi, Satu SPPG Ditutup Sementara “
Praya (globalfmlombok.com) – Sebanyak 444 surat teguran diberikan aparat Polres Lombok Tengah kepada para pelanggar lalu lintas selama pelaksanaan Operasi Keselamatan Rinjani 2026 yang digelar sepekan terakhir. Dari jumlah tersebut, pelanggaran paling banyak dilakukan oleh pengendara sepeda motor.
Kasi Humas Polres Lombok Tengah, Iptu Lalu Brata, mengatakan pengendara roda dua mendominasi jumlah teguran yang diberikan. “Dari total teguran yang diberikan selama operasi berlangsung, sebanyak 383 teguran diberikan kepada pengendara kendaraan roda dua. Sedangkan pengemudi roda empat dan roda enam masing-masing 37 dan 24 teguran,” terangnya, Kamis (12/2/2026).
Ia menjelaskan, Operasi Keselamatan Rinjani 2026 digelar untuk mendukung upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas. Tertib berlalu lintas dinilai penting guna meningkatkan keselamatan pengguna jalan serta menekan angka kecelakaan lalu lintas yang masih cukup tinggi di wilayah Lombok Tengah.
Menurut Brata, selama operasi berlangsung, jajaran Polres Lombok Tengah lebih mengedepankan pendekatan humanis dibandingkan penindakan. Petugas di lapangan difokuskan memberikan edukasi serta teguran simpatik kepada pengendara yang melanggar.
“Personel di lapangan lebih mengutamakan pemberian teguran dan imbauan kepada pengendara agar lebih disiplin dalam berlalu lintas. Ini langkah awal untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat sebelum dilakukan penegakan hukum yang lebih tegas,” imbuhnya.
Ia menegaskan, Operasi Keselamatan tidak semata-mata bertujuan untuk penindakan, melainkan lebih menitikberatkan pada upaya preventif dan edukatif agar kesadaran berlalu lintas tumbuh secara mandiri, tidak hanya saat operasi digelar.
“Kendati operasi telah selesai, kami tetap mengimbau masyarakat, khususnya para pengendara, untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas. Gunakan helm bagi pengendara roda dua, sabuk pengaman bagi pengemudi roda empat, lengkapi surat-surat kendaraan, serta patuhi rambu lalu lintas,” tandasnya.
Menurutnya, keselamatan di jalan raya bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga demi keselamatan pengguna jalan lainnya. (*)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Operasi Keselamatan 2026, Polres Loteng Berikan 444 Sanksi Teguran “
Mataram (globalfmlombok.com) – Kejaksaan Tinggi NTB memeriksa Direktur Utama PT Samota Enduro Gemilang (SEG), Diaz Rahmah Irhani, Kamis (12/2/2026). Pemeriksaan tersebut terkait perkara dugaan korupsi dana sponsorship yang bersumber dari bank pelat merah milik daerah pada penyelenggaraan MXGP Lombok.
Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati NTB, Muh Zulkifli Said, membenarkan pemeriksaan terhadap Diaz Rahmah Irhani. “Ya, diperiksa terkait kasus dugaan korupsi dana sponsorship,” ujarnya singkat.
Pantauan Suara NTB, Diaz Rahmah Irhani mendatangi Gedung Kejati NTB sekitar pukul 13.00 Wita. Mobil yang dikendarainya sempat berputar balik setelah melihat kehadiran awak media. Saat kembali masuk ke Gedung Kejati NTB, Diaz enggan memberikan komentar dan terlihat terburu-buru menuju lift ke ruang Bidang Pidana Khusus dengan didampingi kuasa hukumnya.
Diaz tampak mengenakan busana berwarna ungu muda dengan kerudung senada. Ia datang tanpa membawa dokumen.
Selain Diaz, penyidik juga memeriksa Direktur Utama PT Carsten Group, Abdul Ghany Kusumah. Ghany terlihat tiba di Kejati NTB setelah Diaz. PT SEG dan PT Carsten Group sama-sama tercatat sebagai promotor ajang MXGP, masing-masing untuk MXGP Sumbawa dan MXGP Lombok.
Saat ini, Kejati NTB masih menangani perkara tersebut pada tahap penyelidikan. Langkah Bidang Pidana Khusus Kejati NTB didasarkan pada penerbitan Surat Perintah Penyelidikan (Sprinlid) Kepala Kejati NTB Nomor PRINT-14/N.2/Fd.1/10/2025 tertanggal 8 Oktober 2025.
Sejak Sprinlid diterbitkan, Kejati NTB secara maraton mengumpulkan keterangan serta dokumen terkait. Pemanggilan saksi juga dilakukan terhadap sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam pelaksanaan ajang balap internasional tersebut pada era Gubernur NTB Zulkieflimansyah.
Selain dari pihak promotor, penyidik juga meminta keterangan dari sejumlah pihak bank pelat merah milik daerah yang berperan dalam pengaturan dana sponsorship kepada para vendor.
Perkara ini mencuat setelah muncul kegaduhan dari pihak ketiga atau vendor yang terlibat dalam penyelenggaraan MXGP. Mereka mengklaim belum menerima pembayaran sesuai perjanjian kerja sama. Nilai pembayaran yang diduga menjadi catatan utang pemerintah kepada belasan vendor tersebut disebut mencapai sekitar Rp8 miliar. (mit)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Kejati NTB Periksa Direktur PT SEG Atas Kasus Dugaan Korupsi Dana Sponsorship MXGP “
Giri Menang (globalfmlombok.com) – Aksi protes warga terhadap akses jalan rusak di wilayah Sekotong, Lombok Barat, kembali terjadi. Setelah sebelumnya warga Pengendan, Desa Pelangan, mandi lumpur di tengah jalan, kali ini masyarakat Dusun Batu Kumbu, Desa Sekotong Barat, beramai-ramai menanam pohon di kubangan jalan rusak, Rabu (11/2/2026). Aksi ini dilakukan lantaran jalan kabupaten tersebut tak kunjung ditangani pemerintah.
Aksi warga berlangsung sekitar pukul 15.00 Wita. Selain menanam pohon di titik-titik kubangan, warga juga memblokade jalan menggunakan batang pohon. Dari rekaman video yang diterima media ini, tampak Kepala Desa Sekotong Barat, H. Saharudin, berada di lokasi untuk menenangkan warga. Namun, upaya tersebut justru disambut protes. Warga mendesak agar jalan segera diperbaiki.
Dalam aksinya, warga mengeluhkan kondisi jalan tanah yang bertahun-tahun rusak dan tak kunjung dibangun. Akibatnya, hampir seluruh aktivitas warga lumpuh, mulai dari sekolah, perekonomian, aktivitas berjualan, hingga pelayanan kesehatan.
“Anak-anak kami tidak pernah mendapatkan MBG gara-gara jalan rusak. Kendaraan tidak bisa masuk ke daerah kami. Kami sudah muak dan habis kesabaran,” teriak salah satu warga, disambut sorak sorai massa yang menuntut perbaikan jalan.
Seharusnya, anak-anak setempat setiap hari menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak bisa menjangkau wilayah tersebut akibat akses jalan yang rusak parah.
“Jangankan mendapatkan MBG, anak-anak ke sekolah saja sangat sulit. Kondisi jalan kami sangat memprihatinkan,” tegas warga lainnya.
Saat musim hujan, kondisi jalan semakin parah. Kubangan lumpur, licin, dan bebatuan membuat anak-anak sering terjatuh hingga mengalami luka-luka. Tak jarang mereka memilih tidak berangkat sekolah. Warga mengaku lelah dengan janji-janji perbaikan yang tak pernah terealisasi. Aksi tanam pohon ini menjadi bentuk kekecewaan terhadap pemerintah.
Kepala Desa Sekotong Barat, H. Saharudin, mengatakan aksi tersebut dipicu rasa gerah warga terhadap kondisi jalan yang rusak parah selama bertahun-tahun. “Mereka sudah sangat gerah. Dari desa kami hanya bisa berupaya menimbun, tapi kerusakannya terlalu parah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, keterbatasan anggaran desa membuat penanganan permanen tak bisa dilakukan. Panjang jalan rusak tersebut sekitar dua kilometer, dari jalan aspal hingga kawasan Telaga Lupi, yang tembus ke Teluk Gok dan Gerisak. Jika dibuka seluruhnya, panjangnya mencapai hampir empat kilometer.
Jalan tersebut sangat vital karena menjadi akses bagi sekitar 150 kepala keluarga yang tersebar di beberapa wilayah. Di kawasan itu juga terdapat fasilitas pendidikan yang siswanya menjadi penerima program MBG. Selain itu, daerah tersebut memiliki potensi perikanan dan pariwisata, termasuk objek wisata Goa Landak yang ramai dikunjungi wisatawan.
Persoalan lain yang dihadapi warga adalah banjir rob saat musim hujan. Desa telah dua kali menganggarkan pembangunan talud pantai, namun air laut masih kerap meluap. Di wilayah tersebut juga terdapat depo LPG yang merupakan objek vital. “Kami sering bersurat ke pihak perusahaan, tapi hanya dibantu tanah uruk. Usulan melalui musrenbang juga belum masuk,” kata Saharudin.
Ia berharap aksi warga ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah. “Mudah-mudahan pemerintah mau menangani. Kami lelah melihat penderitaan warga,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPRPKP Lombok Barat, Lalu Ratnawi, mengatakan seluruh infrastruktur jalan di Lombok Barat telah dipetakan. Penanganan akan dilakukan secara bertahap sesuai skala prioritas. “Semua infrastruktur sudah kami petakan untuk secara bertahap kami tangani,” katanya. (*)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Warga Batu Kumbu Sekotong Tanam Pohon di Tengah Jalan “
Mataram, (globalfmlombok.com) – Sebanyak 322.558 peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) atau BPJS Kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dinonaktifkan. Dari jumlah tersebut, 46.926 peserta berasal dari Lombok Barat, 9.357 dari Kota Mataram, dan 10.090 dari Kabupaten Lombok Utara (KLU).
Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Mataram, Noerasyidin, menjelaskan, penonaktifan peserta PBI JKN dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial (SK Mensos) dan pendataan Badan Pusat Statistik (BPS) terhadap masyarakat dari desil 1–10.
“Jadi setelah dari Kemensos, dilanjutkan ke Kementerian Kesehatan untuk menetapkan berapa jiwa yang akan ditambahkan atau dinonaktifkan. Data tersebut diserahkan kembali ke BPJS untuk didaftarkan ke dalam program JKN. Penonaktifan ini tidak dilakukan sewenang-wenang oleh BPJS,” ujarnya, Kamis (12/2/2026).
Di wilayah Kota Mataram, Lombok Barat, dan Lombok Utara, tercatat 66.373 peserta PBI JKN yang dinonaktifkan. Meski statusnya nonaktif, Noerasyidin menegaskan fasilitas kesehatan tetap wajib melayani peserta tersebut.
“Fasilitas kesehatan diingatkan agar tidak menolak layanan terhadap peserta yang statusnya nonaktif,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, sekitar 106 ribu peserta dengan kategori penyakit kronis dan katastrofik, termasuk bayi dan peserta dari desil 1–5, telah diaktifkan kembali berdasarkan SK Mensos terbaru.
“Peserta ini sudah disandingkan datanya antara BPJS dan Kementerian Kesehatan, sehingga mereka kembali aktif,” jelasnya.
Alasan penonaktifan antara lain data tidak valid atau ganda, peserta meninggal namun belum dilaporkan, perubahan status ekonomi yang tidak lagi masuk desil 1–5, serta peserta yang sudah bekerja tetapi belum didaftarkan oleh pemberi kerja.
Untuk peserta nonaktif yang masih tergolong tidak mampu, pemerintah daerah dapat mengusulkan pengaktifan kembali melalui dinas sosial. Sementara peserta desil 6–10 diarahkan menjadi peserta mandiri atau iurannya dijamin pemerintah daerah. Pemkab Lobar, Pemkot Mataram, dan Pemkab KLU telah menyatakan kesediaan menjamin peserta yang tidak bisa kembali masuk PBI JKN.
BPJS Kesehatan juga memperkuat koordinasi dengan fasilitas kesehatan dengan menunjuk petugas pengaduan di tiap faskes. Untuk layanan rawat inap, peserta nonaktif dapat diurus dalam waktu 3×24 jam hari kerja, meski di lapangan proses pengaktifan biasanya selesai satu hari.
“Di lapangan, peserta bisa aktif kembali dalam satu hari saja,” pungkas Noerasyidin. (*)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” 322.558 Peserta BPJS Kesehatan di NTB Dinonaktifkan “
Mataram, (globalfmlombok.com) – Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro, dinonaktifkan dari jabatannya. Penonaktifan tersebut dibenarkan Kepala Bidang Humas Polda NTB, Kombes Pol Mohammad Kholid, saat dikonfirmasi, Kamis (12/2/2026).
“Iya (AKBP Didik Putra Kuncoro telah dinonaktifkan),” ujar Kholid.
Posisi Kapolres Bima Kota kini diisi AKBP Catur Erwin Setiawan yang sebelumnya menjabat Kepala Subdirektorat Kejahatan dan Kekerasan (Jatanras) Ditreskrimum Polda NTB. Catur ditunjuk sebagai pejabat sementara.
Kholid menjelaskan, saat ini AKBP Didik tengah menjalani pemeriksaan di Mabes Polri, Jakarta. Penonaktifan dan pemeriksaan tersebut berkaitan dengan perkara dugaan peredaran narkoba yang menyeret mantan Kepala Satresnarkoba Polres Bima Kota, AKP Malaungi.
Dalam perkara itu, Polda NTB telah menetapkan lima orang sebagai tersangka, yakni AKP Malaungi, seorang anggota Polres Bima Kota berinisial KL, istri KL, serta dua anak buah istri KL. Seluruh tersangka telah ditahan di Rumah Tahanan Polda NTB.
Terhadap Malaungi, Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda NTB telah menggelar Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KEPP). Hasilnya, yang bersangkutan dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).
Selain itu, hasil tes urine menunjukkan Malaungi positif mengonsumsi amfetamin dan metamfetamin (sabu).
Sebelumnya, pada Senin (9/2/2026), Kholid mengungkapkan Malaungi diduga berperan sebagai pengedar narkotika jenis sabu. Polisi menyita barang bukti sabu seberat 488 gram dari rumah dinas tersangka.
Dari hasil pemeriksaan, Malaungi mengakui menguasai barang bukti tersebut. Penguasaan sabu itu disebut berawal dari informasi seorang bandar berinisial KE.
Atas perbuatannya, Malaungi dijerat Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta ketentuan perundang-undangan terkait lainnya. (*)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Kapolres Bima Kota Dinonaktifkan dari Jabatannya “
Mataram, (globalfmlombok.com) — Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat bergerak cepat menindaklanjuti informasi dugaan keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Insiden tersebut menyebabkan sejumlah siswa SDN 2 dan SDN 4 Malaka mengalami sakit perut, pusing, dan mual hingga harus dilarikan ke Puskesmas Nipah, Rabu (11/2/2026).
Tim Ombudsman langsung turun ke sekolah dan diterima Kepala SDN 2 Malaka bersama sejumlah guru untuk mendalami kronologi kejadian.
Kepala Ombudsman Perwakilan NTB, Dwi Sudarsono, Kamis (12/2/2026), menjelaskan berdasarkan keterangan pihak sekolah, insiden bermula saat guru mencium aroma tidak sedap dari porsi makanan bagian guru.
Menyadari adanya kejanggalan, guru segera memerintahkan siswa menghentikan konsumsi makanan MBG. Namun, beberapa siswa terlanjur menyantap makanan tersebut.
“Beberapa siswa mengalami muntah-muntah dan langsung dibawa ke Puskesmas Nipah untuk mendapatkan penanganan medis,” ujar Dwi.
Selain meminta klarifikasi di sekolah, Tim Ombudsman juga mendatangi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selaku penyalur makanan. Tim diterima Kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan.
Menurut Dwi, pihak SPPG menyampaikan telah dimintai keterangan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara. Sampel makanan juga telah diambil untuk dilakukan uji laboratorium.
“Saat ini, pihak SPPG masih menunggu hasil uji laboratorium dari Dinas Kesehatan,” katanya.
Ahli gizi SPPG menyatakan seluruh tahapan, mulai dari persiapan hingga pendistribusian makanan, telah dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur (SOP). Pihaknya enggan berspekulasi mengenai penyebab insiden dan memilih menunggu hasil resmi pemeriksaan laboratorium.
Dwi menegaskan Ombudsman akan terus mengawal penanganan kasus tersebut guna memastikan perlindungan hak-hak siswa sebagai penerima manfaat program.
“Kami berharap SPPG dan seluruh pihak terkait sungguh-sungguh mengawal pelaksanaan program ini. Jangan sampai ada pihak yang dirugikan, terutama siswa sebagai penerima manfaat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Keasistenan Pemeriksaan Ombudsman RI NTB, Arya Wiguna, menyatakan Ombudsman akan melakukan pendalaman terhadap aspek pengawasan, distribusi, serta sistem pengendalian mutu makanan dalam program MBG guna mencegah kejadian serupa terulang.
“Ombudsman akan terus memantau perkembangan hasil pemeriksaan laboratorium dan langkah-langkah perbaikan yang dilakukan pihak terkait demi menjamin keamanan dan kualitas program MBG di Kabupaten Lombok Utara,” katanya. (*)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Ombudsman Turun Investigasi Dugaan Keracunan MBG di KLU “
Sumbawa Besar, (globalfmlombok.com) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa resmi mencanangkan program 100 mustahik per desa sebagai langkah konkret pemerataan manfaat zakat bagi masyarakat. Program ini diharapkan memastikan dana zakat tidak berhenti pada laporan administratif, melainkan benar-benar dirasakan warga yang membutuhkan.
Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, mengatakan program tersebut menjadi target kerja nyata agar penyaluran zakat lebih terukur dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
“Program 100 mustahik per desa merupakan target kerja nyata agar zakat tidak hanya pada laporan administratif, tetapi benar-benar hadir dalam bentuk bantuan konkret dan terukur, menyentuh kebutuhan dasar masyarakat,” ujar Jarot, Rabu (11/2/2026).
Menurut dia, bantuan yang diberikan tidak semata bersifat konsumtif darurat, tetapi diarahkan pada pemberdayaan jangka menengah. Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS), lanjutnya, menjadi bagian dari strategi pembangunan sosial daerah.
Ia menegaskan, program tersebut memiliki landasan hukum yang jelas melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 yang diperkuat dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023.
“Tinggal komitmen dan keterlibatan aktif kita semua, terutama di tingkat desa,” katanya.
Jarot mengajak seluruh kepala desa berperan aktif dalam penghimpunan ZIS di wilayah masing-masing. Pemerintah desa dinilai paling memahami kondisi riil warganya, termasuk siapa yang benar-benar membutuhkan bantuan dan siapa yang perlu didorong agar bangkit secara ekonomi.
“Yang paling tahu adalah desa, siapa yang benar-benar membutuhkan bantuan, siapa yang sedang terpuruk dan perlu segera dibantu, serta siapa yang perlu didorong agar bisa bangkit dan mandiri,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi peran Baznas Sumbawa yang dinilai tidak hanya menghimpun ZIS, tetapi juga mengelolanya secara transparan dan profesional. Sejumlah program telah dijalankan secara konsisten, di antaranya Baznas Sumbawa Cerdas di bidang pendidikan dan Baznas Sumbawa Makmur untuk penguatan ekonomi produktif masyarakat.
“Kolaborasi Baznas dan pemerintah desa akan memberikan manfaat yang jauh lebih besar bagi masyarakat,” katanya.
Ketua Baznas Sumbawa, Dea Guru Syukri Rahmat, menyebut potensi ZIS di daerah itu cukup besar. Jika dikelola secara amanah dan profesional, dana zakat diyakini mampu membantu mengatasi berbagai persoalan sosial.
“Kami mengajak masyarakat menyalurkan ZIS melalui Baznas sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas, adil, dan merata. Kami juga akan menghimpun ZIS dari sektor pertanian, peternakan, serta dunia usaha,” ujarnya.
Ia menambahkan, penghimpunan ZIS menunjukkan tren peningkatan. Pada 2025, total ZIS yang terkumpul mencapai Rp 4,4 miliar. Sementara hingga Februari 2026, dana yang terhimpun sebesar Rp 951 juta dan sebagian besar telah didistribusikan kepada para mustahik serta korban bencana di Sumbawa. (*)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Sumbawa Canangkan Program 100 Mustahik per Desa “
globalfmlombok.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Studio Radio Global FM Lombok di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)
© 2025 GlobalFMLombok.com - PT. RADIO SWARA LOMBOK
