Beranda blog Halaman 172

Banyak Peminat, 30 Pejabat Daftar Seleksi Jabatan Eselon II Pemprov NTB

globalfmlombok.com
-
0
Banyak Peminat, 30 Pejabat Daftar Seleksi Jabatan Eselon II Pemprov NTB

Mataram (globalfmlombok.com) – Proses seleksi jabatan eselon II atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus berjalan. Hingga lima hari menjelang penutupan pendaftaran, tercatat 30 pejabat telah mendaftar untuk mengisi 13 formasi jabatan yang dibuka.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Tri Budiprayitno, mengatakan posisi Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga (Dikpora) menjadi jabatan yang paling banyak diminati, dengan jumlah pendaftar mencapai lima orang.

“Disusul Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kepala Biro Kesra, masing-masing tiga orang,” ujarnya.

Selain itu, terdapat dua pendaftar untuk posisi Kepala Dinas Kebudayaan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Direktur RSUD NTB, Wakil Direktur Perencanaan dan Keuangan RSUD NTB, Wakil Direktur SDM Diklat dan Penelitian RSUD NTB, Wakil Direktur Pelayanan, serta Wakil Direktur Umum dan Operasional RSUD NTB.

Sementara untuk posisi Kepala Dinas PUPR Perkim dan Kepala Biro Umum dan Adpim masing-masing baru diikuti satu pendaftar.

Tri, yang akrab disapa Yiyit, menjelaskan setiap formasi minimal harus diikuti empat peserta agar proses seleksi dapat dilanjutkan. Dengan 13 formasi yang dibuka, maka dibutuhkan sedikitnya 52 peserta.

“Kalau memenuhi persyaratan minimal, kita bisa lanjut. Kalau belum, maka perlu proses perpanjangan pendaftaran,” katanya.

Ia menambahkan, pendaftar berasal dari kalangan pejabat struktural hingga pejabat fungsional dengan jenjang ahli madya. Namun hingga kini belum ada kepala OPD aktif yang mendaftar untuk berpindah ke jabatan lain.

Dalam tahapan seleksi, Pemprov NTB akan melibatkan assessment center dari pusat serta tim dari Mahkamah Agung. Karena itu, jadwal pelaksanaan sangat bergantung pada ketersediaan tim penguji.

Di sisi lain, sejumlah pemerintah kabupaten/kota di NTB juga tengah menggelar seleksi serupa, sehingga potensi irisan peserta tetap terbuka.

“Nanti melalui assessment center itu bisa digali kapasitas, potensi, kompetensi, serta kemampuan manajerial. Dari tahapan itu kita berharap bisa mendapatkan figur terbaik,” pungkasnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Banyak Peminat, 30 Pejabat Daftar Seleksi Eselon II NTB “

Tindak Lanjuti Temuan BPK, Inspektorat NTB Bentuk Tim Pantau OPD

globalfmlombok.com
-
0
Tindak Lanjuti Temuan BPK, Inspektorat NTB Bentuk Tim Pantau OPD

Mataram (globalfmlombok.com) – Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) membentuk tim khusus untuk memastikan seluruh temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat dituntaskan dalam waktu 60 hari.

Dalam proses tersebut, Inspektorat turut memanggil OPD yang masuk dalam daftar temuan BPK, di antaranya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), Dinas Pertanian dan Perkebunan, serta beberapa OPD lainnya.

Sekretaris Dinas ESDM NTB, Niken Arumdati, membenarkan pihaknya telah dikumpulkan oleh Inspektorat NTB untuk membahas tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK.

“Kita dikumpulkan di Inspektorat. Jadi Inspektorat akan membentuk tim untuk memantau progres penyelesaian LHP BPK di masing-masing OPD,” ujarnya, Jumat (13/2/2026).

Menurutnya, apabila temuan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu 60 hari kerja, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) akan memberikan sanksi berupa sanksi kinerja kepada OPD terkait.

“Targetnya, sebelum batas 60 hari, laporan sudah diserahkan kepada Inspektorat sebagai leading sector untuk ditindaklanjuti,” katanya.

Khusus di Dinas ESDM, sejumlah langkah telah ditempuh untuk menuntaskan temuan, terutama terkait jaminan reklamasi pascatambang yang menjadi sorotan BPK. Dalam waktu dekat, Dinas ESDM juga akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) guna menangani persoalan pertambangan.

Satgas tersebut direncanakan melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH) sebagai upaya memperkuat pengawasan dan penertiban di lapangan. Tim ini akan melakukan pemetaan untuk mengidentifikasi jumlah serta titik-titik tambang ilegal di NTB, sebelum menetapkan lokasi prioritas pengawasan.

Sembari menunggu pembentukan satgas, pengawasan diperketat pada titik tambang yang berada di kawasan sempadan sungai dan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B). ESDM juga menyoroti aktivitas perusahaan tambang yang diduga masih beroperasi meski masa izin telah habis, serta penambangan di luar wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP).

“Kalau yang sekarang masih ada yang diberikan, letaknya di sempadan sungai, kemudian di KP2B. Berarti mungkin kita butuh koordinasi yang lebih intensif dengan pihak kabupaten terkait informasi ruang dan RTRW,” jelas Niken.

Ia mengaku belum merinci jumlah tambang yang menjadi temuan BPK, namun memastikan temuan tersebut tersebar di sejumlah wilayah di NTB. Maraknya laporan dugaan tambang ilegal di media sosial juga menjadi perhatian serius pihaknya.

Menurut Niken, lambannya penanganan tambang ilegal di beberapa titik dipengaruhi keterbatasan sumber daya pengawasan, sehingga diperlukan sinergi lintas instansi untuk menertibkan aktivitas yang kian menjamur.

“Memang ada yang sudah dijadikan uji petik BPK, di kawasan Lombok Timur,” pungkasnya.

Terpisah, Inspektur Provinsi NTB, Budi Herman, mengatakan proses penyelesaian temuan BPK masih berjalan dan pihaknya terus melakukan penyisiran terhadap OPD yang masuk dalam radar pemeriksaan.

“Masih berproses. Kan baru dua minggu. Kita dikasih waktu 60 hari,” ujarnya singkat. (*)

 

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Tindak Lanjuti Temuan BPK, Inspektorat NTB Bentuk Tim “

47 Ribu PBI BPJS Kesehatan Dinonaktifkan, Bupati Lombok Barat Tegaskan Fasilitas Kesehatan Dilarang Tolak Warga

globalfmlombok.com
-
0
47 Ribu PBI BPJS Kesehatan Dinonaktifkan, Bupati Lombok Barat Tegaskan Fasilitas Kesehatan Dilarang Tolak Warga

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Penonaktifan sekitar 47 ribu peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan di Lombok Barat (Lobar) oleh pemerintah pusat menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Pemkab memastikan akan segera melakukan verifikasi data guna mengetahui penyebab ribuan peserta tersebut dinonaktifkan.

Bupati Lombok Barat, H. Lalu Ahmad Zaini, menegaskan pihaknya tengah menyiapkan langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah pengambilalihan pembiayaan melalui APBD, mengingat sebagian anggaran telah dialokasikan meski belum sepenuhnya mencukupi.

“Nanti saya panggil Dinas Kesehatan, jangan-jangan ada kesalahan juga data di dalamnya,” tegasnya.

Ia menekankan pentingnya pembaruan data kependudukan secara berkala. Dalam rapat koordinasi bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), ia meminta agar proses pembaruan data menjadi prioritas.

“Itu paling penting, sehingga tidak perlu mungkin keluar anggaran, cuma kan data tidak pernah di-update,” ujarnya.

Menurutnya, Pemkab Lobar perlu duduk bersama Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Sosial, dan BPJS untuk menyisir ulang data penerima bantuan. Tidak menutup kemungkinan jumlah peserta yang dinonaktifkan akan berkurang setelah dilakukan verifikasi menyeluruh.

“Ini harus kita lakukan. Saya ingin membiasakan update data,” imbuhnya.

Ia menduga di antara peserta yang dinonaktifkan terdapat warga yang telah meninggal dunia atau tidak lagi berdomisili di Lobar. Tanpa pembaruan data, pembayaran iuran berpotensi tidak tepat sasaran.

Meski demikian, Bupati menegaskan warga yang layak menerima bantuan kesehatan tetap harus dilayani di fasilitas kesehatan, meskipun status kepesertaannya sedang bermasalah.

“Kalau itu harus (dilayani), tidak boleh tidak dilayani,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Desa Dasan Baru, Akhirudin, mengungkapkan masih banyak persoalan administrasi kependudukan (Adminduk) di kalangan masyarakat, seperti perkawinan dan perceraian yang tidak tercatat, perkawinan siri, hingga belum diurusnya akta kelahiran dan kematian.

Akibatnya, sejumlah warga yang sebenarnya sudah meninggal dunia masih tercatat sebagai penerima bantuan, sehingga hak-haknya, termasuk BPJS, tetap muncul dalam sistem.

“Sehingga hak-haknya masih muncul, seperti BPJS, tetap kelihatan. Akhirnya kan itu pemborosan biaya dari pemerintah,” ujarnya.

Ia mengakui sebagian masyarakat enggan mengurus dokumen kependudukan ke Dukcapil. Namun dengan adanya program pelayanan jemput bola ke desa, antusiasme warga meningkat dan proses pelayanan menjadi lebih cepat.

Pemerintah desa pun berencana membuat aturan (awik-awik) yang mengatur kewajiban pengurusan dokumen kependudukan. Bagi warga yang tidak mengurus Adminduk, termasuk akta kematian, pelayanan administrasi desa dapat ditunda sebagai bentuk penegakan disiplin administrasi. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” 47 Ribu PBI BPJS Kesehatan Dinonaktifkan, Bupati Lobar Tegaskan Fasilitas Kesehatan Tidak Boleh Tolak Warga “

165 Randis Pemkab Lombok Timur Dilelang, Bidang Aset Targetkan Raihan Rp500 Juta

globalfmlombok.com
-
0
165 Randis Pemkab Lombok Timur Dilelang, Bidang Aset Targetkan Raihan Rp500 Juta

Selong (globalfmlombok.com) – Sebanyak 165 unit kendaraan dinas roda dua milik Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) segera dilelang. Kendaraan yang sudah tidak lagi layak operasional itu ditargetkan mampu menyumbang penerimaan daerah hingga Rp500 juta.

Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lotim, Abdul Basyir, mengatakan proses lelang sempat tertunda karena tahapan penilaian aset baru rampung pada akhir Januari 2026.

“Dokumen usulan pelelangan sudah kami siapkan dan sudah diajukan ke KPKNL,” ujarnya saat dihubungi, Jumat (13/2/2026).

Ia menjelaskan, setelah surat permohonan resmi diterima, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) akan menjadwalkan pelaksanaan lelang sekaligus mengumumkannya secara terbuka kepada publik.

“Rencana paling telat akhir Februari ini kita umumkan pelelangan,” katanya.

Pengumuman tersebut nantinya memuat informasi lengkap, mulai dari nilai limit, jenis kendaraan, hingga tata cara mengikuti lelang. Abdul Basyir menegaskan, seluruh proses dilakukan secara daring melalui situs resmi lelang.go.id tanpa campur tangan pihak mana pun.

Masyarakat yang berminat mengikuti lelang diwajibkan membuat akun secara mandiri di platform tersebut. Seluruh tahapan, persyaratan, serta mekanisme pengajuan penawaran akan dijelaskan secara rinci dalam pengumuman resmi.

Menurutnya, pemenang lelang akan ditentukan berdasarkan penawaran tertinggi sesuai prinsip lelang terbuka dan transparan. Dengan melihat kondisi kendaraan yang sudah tidak lagi operasional, hasil lelang diperkirakan bervariasi.

“Kalau melihat kondisinya, mungkin kalau diuangkan semua nilainya setara satu unit kendaraan roda empat. Tapi untuk roda dua bisa lebih banyak unit yang didapat masyarakat,” ujarnya.

Pelelangan ini diharapkan tidak hanya menertibkan aset daerah yang sudah tidak produktif, tetapi juga menambah pemasukan bagi kas daerah. (rus)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” 165 Randis Lotim Dilelang, Bidang Aset Harapkan Bisa Capai Rp500 Juta “

NTB Diproyeksikan Jadi Lumbung Bawang Putih Nasional, DPRD Minta Pemerintah Jamin Harga Petani

globalfmlombok.com
-
0
NTB Diproyeksikan Jadi Lumbung Bawang Putih Nasional, DPRD Minta Pemerintah Jamin Harga Petani

Mataram (globalfmlombok.com) – Anggota Komisi II DPRD NTB, Hulaemi, mendorong Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memberikan jaminan harga dan penyerapan hasil panen kepada petani di Sembalun, Lombok Timur, menyusul penetapan kawasan tersebut sebagai sentra atau lumbung bawang putih nasional.

Program pengembangan bawang putih itu diarahkan untuk mempercepat tercapainya swasembada bawang putih nasional, dimulai dari swasembada benih pada 2028. Hal tersebut ditegaskan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat berkunjung ke kawasan Sembalun, Lombok Timur, baru-baru ini.

Menurut Hulaemi, ada satu kunci utama agar target tersebut benar-benar tercapai, yakni adanya kepastian pasar bagi petani melalui jaminan serapan dengan harga yang menguntungkan.

“Kalau pemerintah siap menampung seluruh hasil panen petani dengan harga yang layak, saya yakin petani akan serentak menanam bawang putih,” ujarnya, Jumat (13/2/2026).

Sebagai pengusaha yang kini duduk di Komisi II DPRD NTB, Hulaemi menilai saat ini sebagian petani masih memilih menanam komoditas lain yang dinilai lebih aman dari sisi pemasaran. Ia mengingatkan, pengalaman sebelumnya menunjukkan hasil panen bawang putih tidak seluruhnya terserap.

“Jangan setelah mau panen, petani ditinggal. Hanya beberapa oknum petani prioritas saja yang diserap oleh pemerintah. Nah, yang tidak terserap ini terpaksa mereka jual ke pasar tradisional, yang harganya bersaing sama impor, kan merugi,” tuturnya.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai kondisi tersebut membuat minat tanam belum maksimal, meskipun Sembalun memiliki potensi lahan dan iklim yang sangat mendukung untuk pengembangan bawang putih. Bahkan, menurutnya, klaim luas tanam hingga ratusan hektare belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan.

“Sehingga di Sembalun itu bukan 100 persen, baru sekitar 50 persen yang tanam bawang putih. Kalau digembar-gemborkan sudah 400-an hektare, saya tidak yakin. Belum sampai sana,” ucapnya.

Karena itu, ia mendorong Pemprov NTB bersama Pemkab Lombok Timur memastikan dua hal penting, yakni pembinaan kualitas benih dan jaminan serapan hasil panen. Dengan kepastian tersebut, petani diyakini tidak lagi ragu dan dapat menanam secara serentak dalam skala besar sehingga target swasembada benih pada 2028 dapat tercapai.

“Jadi kalau mau cepat, ya silakan diberikan komitmen supaya petani itu dibina bibitnya dan dijaga, kemudian serapannya dijamin,” tegasnya.

Hulaemi menilai langkah menjadikan Sembalun sebagai sentra bawang putih nasional merupakan kebijakan strategis yang patut diapresiasi. Namun tanpa kepastian pasar dan harga, program tersebut berisiko tidak berjalan optimal.

“Itu saja keinginan petani. Kalau tidak ada gambaran hasilnya terserap, ya masih banyak yang ragu. Lebih baik mereka tanam komoditas lain yang mereka yakini mampu memasarkannya,” pungkasnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” NTB Jadi Lumbung Bawang Putih Nasional, Dewan Minta Pemerintah Beri Jaminan Harga ke Petani “

Kasus Dugaan Dana “Siluman”, Uang Rp2,2 Miliar dan Dokumen Pergeseran Anggaran Pemprov NTB Jadi Bukti di Persidangan

globalfmlombok.com
-
0
Kasus Dugaan Dana “Siluman”, Uang Rp2,2 Miliar dan Dokumen Pergeseran Anggaran Pemprov NTB Jadi Bukti di Persidangan

Mataram (globalfmlombok.com) – Perkara dugaan dana “siluman” yang melibatkan sejumlah anggota DPRD NTB resmi memasuki tahap persidangan. Uang sebesar Rp2,2 miliar serta dokumen pelaksanaan pergeseran anggaran Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi barang bukti utama yang diajukan jaksa penuntut umum.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi NTB, Muhammad Harun Al Rasyid, membenarkan pelimpahan berkas perkara tersebut ke pengadilan pada Jumat (13/2/2026).

“Ya (sudah dilimpahkan hari ini),” kata Harun saat dikonfirmasi.

Secara terpisah, Juru Bicara Pengadilan Negeri Mataram, Kelik Trimargo, menyampaikan bahwa perkara tersebut telah terdaftar di pengadilan. Majelis hakim yang akan menyidangkan perkara itu terdiri atas Dewi Santini, I Made Gede Trisnajaya Susila, dan Irawan Ismail.

Meski susunan majelis hakim telah ditetapkan, jadwal sidang perdana belum ditentukan.

Berdasarkan data pada laman resmi pengadilan, belasan jaksa ditunjuk untuk mengawal perkara ini. Mereka di antaranya I.A.K. Yustika Dewi, Mila Melinda, Baiq Ira Mayasari, Hendarsyah Yusuf Permana, Mardiyono, Sahdi, Ema Muliawati, Budi Tridadi Wibawa, Hasan Basri, Ahmad Fuady, Indrawan Pranacitra, Ahmad Bayhaqi, dan Agung Sutoto.

Dalam berkas perkara, jaksa menyertakan barang bukti berupa uang tunai Rp2,2 miliar yang diduga merupakan bagian dari aliran dana “siluman”. Uang tersebut diduga berasal dari pengembalian belasan anggota DPRD NTB ke Kejati NTB. Rinciannya antara lain Rp150 juta dari WAR, Rp150 juta dari MH, Rp200 juta dari R, Rp150 juta dari RDMA, Rp200 juta dari LARH, Rp200 juta dari S, Rp150 juta dari H, Rp150 juta dari MB (sopir LI), Rp100 juta dari B, Rp200 juta dari MMM, Rp200 juta dari TGH M, Rp150 juta dari NM, Rp180 juta, dan Rp170 juta dari H.

Selain uang, jaksa juga mengajukan dokumen Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025 sebagai alat bukti. Dokumen tersebut mencakup pergeseran anggaran pada sejumlah organisasi perangkat daerah, antara lain Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, serta Dinas Perumahan dan Permukiman.

Dokumen-dokumen itu terkait kegiatan penyelenggaraan infrastruktur kawasan strategis, pengelolaan dan pengembangan sistem drainase, pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman pantai, pengembangan sistem irigasi, penataan prasarana pertanian, pengelolaan destinasi pariwisata, penyediaan perlengkapan jalan provinsi, pengelolaan data fakir miskin, hingga urusan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) permukiman.

Dalam perkara ini, tiga orang ditetapkan sebagai tersangka, yakni IJU dari Partai Demokrat, MNI dari Partai Perindo, dan HK dari Partai Golongan Karya (Golkar).

Penyidik menyangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada ketiga tersangka.

Ketiganya diduga berperan sebagai pemberi uang kepada 15 anggota DPRD NTB yang sebelumnya mengajukan permohonan ke LPSK. Nilai uang yang diduga diberikan berkisar Rp200 juta per anggota dewan. Sebagian uang tersebut telah disita dari penitipan belasan anggota DPRD NTB dan kini menjadi kelengkapan alat bukti perkara dengan total lebih dari Rp2 miliar. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Kasus Dugaan Dana “Siluman”, Uang Rp2,2 Miliar dan Dokumen Pergeseran Anggaran Pemprov NTB Jadi Bukti Sidang “

Ruang Penyimpanan Vaksin Terbakar, Imunisasi di Mataram Tak Terganggu

globalfmlombok.com
-
0
Ruang Penyimpanan Vaksin Terbakar, Imunisasi di Mataram Tak Terganggu

Mataram (globalfmlombok.com) – Dinas Kesehatan Kota Mataram menerapkan skema subsidi silang layanan imunisasi antar-puskesmas guna menjaga kelancaran pelayanan masyarakat pascainsiden kebakaran di Puskesmas Babakan pada Jumat (6/2/2026). Kebakaran tersebut menghanguskan ruang vaksin dan imunisasi yang berada di lantai II gedung puskesmas.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram dr. H. Emirald Isfihan mengatakan, ruangan yang terbakar merupakan ruang penyimpanan vaksin sekaligus ruang pelayanan imunisasi, sehingga seluruh fasilitas pendukung di dalamnya terdampak.

“Ruang yang terbakar adalah ruang vaksin dan imunisasi di lantai II Puskesmas Babakan. Namun kami sudah menetapkan skema cadangan atau subsidi silang antar puskesmas agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan,” ujarnya, Jumat (13/2/2026).

Emirald menegaskan, insiden tersebut tidak berdampak signifikan terhadap program imunisasi rutin, baik untuk bayi, balita, maupun layanan vaksin lainnya. Pelayanan imunisasi tetap berjalan dengan dukungan puskesmas lain di wilayah Kota Mataram.

Berdasarkan data sementara, kebakaran menimbulkan kerugian sekitar Rp450 juta. Sejumlah fasilitas yang terdampak antara lain dua unit laptop, stok obat dan vaksin, serta lemari pendingin (kulkas) vaksin.

Meski demikian, Dinas Kesehatan memastikan stok vaksin di tingkat kota dalam kondisi aman dan terkendali. Distribusi vaksin untuk 11 puskesmas se-Kota Mataram tetap dilakukan melalui gudang farmasi pusat milik Dinkes, sehingga masing-masing puskesmas hanya perlu mengajukan permintaan sesuai kebutuhan operasional.

“Alhamdulillah, secara keseluruhan tidak ada kendala untuk imunisasi bayi dan balita. Stok vaksin tersedia dan distribusi dari gudang farmasi berjalan sesuai kebutuhan puskesmas,” katanya.

Untuk mengoptimalkan layanan sekaligus mencegah pemborosan vaksin, puskesmas juga menerapkan sistem “hari vaksin”, yakni penjadwalan pelayanan imunisasi pada hari-hari tertentu. Kebijakan ini dilakukan karena sejumlah jenis vaksin dikemas dalam ampul berukuran besar yang digunakan untuk beberapa penerima sekaligus.

“Dengan sistem hari vaksin, ampul yang dibuka bisa langsung habis dalam satu hari pelayanan, sehingga tidak ada sisa vaksin yang terbuang,” jelas Emirald.

Terkait perbaikan fasilitas yang terbakar, ia menyampaikan proses rehabilitasi sedang berjalan. Perbaikan difokuskan pada satu ruangan yang terdampak, dengan anggaran disesuaikan berdasarkan rencana anggaran belanja (RAB).

“Yang diperbaiki hanya satu ruangan, sehingga masih bisa tertangani dengan anggaran yang ada. Saat ini tim teknis sedang berproses di lapangan,” pungkasnya.

Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak khawatir terhadap ketersediaan layanan imunisasi, karena pemerintah memastikan pelayanan kesehatan dasar tetap menjadi prioritas meskipun terjadi insiden. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Ruang Vaksin Terbakar, Layanan Imunisasi di Mataram Tetap Berjalan “

Cuaca Ekstrem Diprediksi Berlanjut, Warga Diminta Tetap Waspada

globalfmlombok.com
-
0
Cuaca Ekstrem Diprediksi Berlanjut, Warga Diminta Tetap Waspada

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Kota Mataram mengimbau masyarakat tetap siaga menghadapi potensi cuaca ekstrem yang diperkirakan berlangsung hingga akhir Maret 2026. Imbauan tersebut disampaikan menyusul rilis data dari BMKG Zainuddin Abdul Madjid yang menunjukkan puncak curah hujan disertai potensi angin kencang masih berpeluang terjadi dalam beberapa pekan ke depan.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Pelaksana BPBD Kota Mataram, Akmad Muzaki, mengatakan Kota Mataram saat ini memasuki masa peralihan musim yang ditandai dengan kondisi cuaca yang tidak menentu.

“Meski intensitasnya tidak selalu sama seperti sebelumnya, potensi hujan lebat yang disertai angin kencang tetap harus diwaspadai, baik secara nasional maupun di wilayah Kota Mataram dan NTB pada umumnya,” ujar Muzaki, Jumat (13/2/2026).

Ia menegaskan, seluruh personel penanganan kebencanaan telah diperintahkan untuk tetap siaga serta meningkatkan pemantauan di titik-titik rawan bencana. Koordinasi lintas instansi juga terus dilakukan guna memastikan respons cepat apabila terjadi kondisi darurat.

Sejumlah wilayah menjadi perhatian khusus, antara lain kawasan pesisir Ampenan dan Sekarbela yang rawan gelombang pasang, abrasi pantai, serta banjir rob. Selain itu, kawasan daerah aliran sungai (DAS) turut dipantau secara intensif untuk mengantisipasi potensi luapan air saat curah hujan tinggi.

Untuk mendukung kesiapsiagaan, posko utama kebencanaan tetap dioperasikan di Kantor BPBD Kota Mataram, Jalan Lingkar Selatan. Posko siaga juga masih difungsikan di 50 kelurahan se-Kota Mataram serta di Pendopo Wali Kota Mataram.

“Posko di wilayah pesisir sudah kami bongkar, dan koordinasi penanganan difokuskan di kantor lurah setempat agar lebih efektif,” jelasnya.

Terkait penanganan warga terdampak banjir rob pada akhir Januari 2026, Muzaki menyebutkan sebanyak 20 kepala keluarga (KK) yang rumahnya mengalami kerusakan berat akibat gelombang pasang masih mengungsi di rumah kerabat. Mereka menunggu rampungnya pembangunan hunian sementara (huntara) yang saat ini tengah dikerjakan di samping Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Lingkungan Bintaro Jaya, Kelurahan Bintaro.

Pembangunan 20 unit huntara tersebut telah memasuki tahap pengerjaan fondasi dan ditargetkan selesai kurang dari satu bulan atau sebelum Hari Raya Idulfitri.

BPBD mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, tidak panik, serta segera melapor kepada aparat setempat jika menemukan potensi bahaya di lingkungan masing-masing. Pemerintah memastikan seluruh perangkat kebencanaan tetap siaga guna meminimalkan dampak cuaca ekstrem. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Puncak Cuaca Ekstrem Diprediksi Berlanjut, Warga Diminta Tetap Waspada “

Seleksi Eselon II NTB, Tiga Pejabat Kementerian Ikut Mendaftar

globalfmlombok.com
-
0
Seleksi Eselon II NTB, Tiga Pejabat Kementerian Ikut Mendaftar

Mataram (globalfmlombok.com) – Proses pendaftaran seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB masih berlangsung. Sepekan setelah dibuka, tercatat 14 orang telah mendaftarkan diri, termasuk tiga aparatur sipil negara (ASN) yang berasal dari kementerian.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah NTB, Tri Budiprayitno, mengatakan jumlah pendaftar masih bersifat sementara dan terus bertambah setiap hari. Dari total 14 pendaftar, tiga orang berasal dari kementerian, tujuh dari lingkup Pemprov NTB, satu dari kabupaten/kota di NTB, serta satu dari pemerintah daerah di luar NTB.

Selain itu, terdapat satu pendaftar berlatar belakang dosen, sementara dua lainnya belum terdeteksi secara lengkap karena baru mengirimkan nama tanpa melampirkan berkas administrasi. Masuknya tiga pejabat kementerian dalam bursa seleksi ini dinilai menjadi sinyal tingginya minat aparatur pusat untuk berkompetisi mengisi jabatan strategis di daerah.

“Jadi syarat minimal itu empat orang untuk setiap formasi. Saat ini memang belum sampai. Pendaftaran dibuka tanggal 5 dan ditutup tanggal 9, sehingga masih ada waktu. Kami berharap jumlah pendaftar bisa memenuhi batas minimal agar seluruh tahapan seleksi dapat dijalankan,” ujar Tri Budiprayitno, yang akrab disapa Yiyit.

Ia menjelaskan, dengan total 13 formasi jabatan yang dilelang, maka dibutuhkan sedikitnya 52 peserta agar seluruh posisi dapat diproses sesuai ketentuan. Jika jumlah minimal belum terpenuhi, panitia membuka peluang untuk memperpanjang masa pendaftaran.

“Kalau jumlah peserta sudah memenuhi persyaratan minimal, proses bisa langsung dilanjutkan. Namun jika belum, tentu akan dipertimbangkan perpanjangan pendaftaran,” katanya.

Untuk pendaftar dari internal Pemprov NTB, Yiyit menyebutkan terdapat pejabat struktural hingga pejabat fungsional dengan jenjang ahli madya. Hingga saat ini, belum ada kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang mendaftar untuk berpindah ke jabatan lain.

Proses seleksi JPT Pratama ini juga akan melibatkan assessment center dari pusat serta Mahkamah Agung, sehingga jadwal pelaksanaan sangat bergantung pada ketersediaan tim penguji. Di sisi lain, sejumlah kabupaten/kota di NTB juga tengah menggelar seleksi serupa, yang membuka peluang irisan peserta.

“Nanti melalui tahapan assessment center akan digali kapasitas, potensi, kompetensi, dan kemampuan lainnya. Dari seluruh tahapan itu, insya Allah akan diperoleh figur terbaik untuk mengisi jabatan,” pungkasnya.

Berdasarkan data Panitia Seleksi (Pansel), posisi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menjadi jabatan yang paling diminati. Dari 14 pendaftar, tiga ASN tercatat mendaftar pada posisi tersebut. Sementara itu, Kepala Dinas baru yakni Dinas Kebudayaan hingga kini belum memiliki pendaftar.

“Tiga orang mendaftar di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dua orang di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga,” ujar Ketua Pansel Tim I, Riduan Mas’ud.

Ia menambahkan, masing-masing satu pendaftar juga tercatat pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Biro Kesejahteraan Rakyat, serta sejumlah posisi wakil direktur di RSUD NTB, yakni Wakil Direktur Perencanaan dan Keuangan, Wakil Direktur SDM, Diklat dan Penelitian, Wakil Direktur Pelayanan, serta Wakil Direktur Umum dan Operasional.

Selain Dinas Kebudayaan, beberapa posisi lain seperti Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman (PUPR) NTB, Direktur RSUD NTB, serta Kepala Biro Umum dan Administrasi Pimpinan (Adpim) juga masih minim peminat. (era)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Tiga Pejabat Kementerian Daftar Seleksi Eselon II NTB“

Dorong Prestasi Olahraga, Gubernur NTB Bantu KLU Bangun GOR

globalfmlombok.com
-
0
Dorong Prestasi Olahraga, Gubernur NTB Bantu KLU Bangun GOR

Tanjung (globalfmlombok.com) – Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal menyatakan dukungannya kepada Pemerintah Kabupaten Kabupaten Lombok Utara (KLU) untuk membangun Gelanggang Olahraga (GOR). Dukungan tersebut menjadi wujud komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam mendorong perkembangan olahraga di kabupaten termuda di NTB itu.

“Insya Allah dalam waktu dekat akan terwujud pembangunan GOR di Lombok Utara, sehingga potensi olahraga yang luar biasa bisa lebih berkembang,” ujar Gubernur di sela perayaan HUT Partai Gerindra di Lombok Utara, Desa Rempek, Kecamatan Gangga, Jumat (13/2/2026).

Gubernur menegaskan, kemajuan olahraga mensyaratkan ketersediaan fasilitas pendukung yang memadai. Meski diakui banyak bakat alami dan potensi atlet yang lahir dari keterbatasan sarana, keberadaan fasilitas yang representatif tetap menjadi faktor penting untuk pembinaan berkelanjutan dan peningkatan prestasi.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga memberikan apresiasi pribadi dengan menyerahkan uang saku kepada manajemen dan pemain PS Daygun. Selain dukungan dalam bentuk apresiasi langsung, Gubernur kembali menegaskan komitmennya untuk membantu pembangunan GOR di Lombok Utara.

Menurutnya, setiap prestasi anak muda di NTB layak mendapatkan perhatian dan dorongan agar semakin termotivasi meraih capaian yang lebih tinggi. Apalagi, keberhasilan PS Daygun tidak hanya membawa nama baik Lombok Utara, tetapi juga menjadi representasi NTB di tingkat nasional.

“Setiap prestasi harus dihargai dan dilihat. Apa yang dicapai kemarin bukan saja prestasi untuk Lombok Utara, tetapi akan ikut ke tingkat nasional. Ini adalah prestasi tingkat nasional,” ujarnya, seraya berharap PS Daygun terus berjuang dan mengharumkan nama daerah di panggung nasional. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Komitmen Kembangkan Olahraga, Gubernur NTB Bantu KLU Bangun GOR “

1...171172173...396Halaman 172 dari 396