Beranda blog Halaman 17

BMKG: Cuaca Dingin di NTB Berpotensi Berlangsung hingga Agustus, Suhu di Sembalun Capai 8 Derajat Celsius

globalfmlombok.com
-
0
BMKG: Cuaca Dingin di NTB Berpotensi Berlangsung hingga Agustus, Suhu di Sembalun Capai 8 Derajat Celsius

Mataram (globalfmlombok.com)–

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan fenomena cuaca dingin yang saat ini dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) masih berpotensi berlangsung hingga Juli bahkan Agustus 2026.

Forecaster on Duty BMKG Stasiun Meteorologi Zainuddin Abdul Madjid (ZAM), Gede Dedy Krisnawan, mengatakan suhu udara terendah dalam beberapa waktu terakhir terpantau di kawasan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur.

“Untuk potensi cuaca dingin di wilayah NTB masih dapat berlangsung hingga Juli atau Agustus. Suhu udara terendah terpantau di wilayah Sembalun pada 31 Mei 2026 pukul 06.30 Wita, yakni sekitar 8 derajat Celsius,” kata Dedy dalam keterangan tertuslinya, Selasa (2/6/2026).

Sementara itu, suhu udara di wilayah lain di NTB tercatat berada pada kisaran 17,9 hingga 21,5 derajat Celsius. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh massa udara dingin yang berasal dari Benua Australia yang terbawa oleh angin monsun timur.

Meski demikian, BMKG memprediksi suhu udara di NTB dalam beberapa hari ke depan akan mengalami sedikit peningkatan. Hal ini terjadi karena kecepatan angin yang cenderung melemah sehingga pasokan massa udara dingin dari Australia tidak sekuat sebelumnya.

“Prakiraan suhu dalam beberapa hari ke depan akan sedikit meningkat karena kecepatan angin melemah. Akibatnya, pengaruh massa udara dingin dari Australia juga berkurang,” ujar Dedy.

Selain faktor angin, kondisi atmosfer di wilayah NTB saat ini juga terindikasi lebih lembap dibandingkan beberapa pekan sebelumnya. Kelembapan yang meningkat mendukung pertumbuhan awan yang lebih banyak di atmosfer.

Menurut Dedy, keberadaan awan tersebut membuat panas yang diterima permukaan bumi pada siang hari lebih mudah tertahan sehingga suhu udara tidak sedingin saat kondisi langit cerah.

Namun demikian, masyarakat diminta tetap mewaspadai kemungkinan suhu dingin kembali meningkat dalam beberapa waktu mendatang. BMKG memperkirakan kondisi tersebut dapat terjadi apabila angin monsun Australia kembali menguat.

“Jika angin monsun Australia kembali menguat, maka potensi suhu dingin di NTB masih bisa terjadi lagi,” kata Dedy.(ris)

393 Jemaah Haji Kloter Pertama Tiba di NTB

globalfmlombok.com
-
0
393 Jemaah Haji Kloter Pertama Tiba di NTB

Mataram (Suara NTB) – Sebanyak 393 jemaah haji dan petugas yang tergabung dalam Kelompok Terbang (Kloter) 1 asal Kabupaten Lombok Timur tiba di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM), Selasa (2/6/2026) pukul 00.15 Wita, setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci.

Kloter pertama yang kembali ke Nusa Tenggara Barat pada musim haji 2026 ini terdiri atas 178 jemaah laki-laki dan 215 jemaah perempuan.

Setibanya di Bandara, rombongan langsung menuju Asrama Haji Embarkasi Lombok untuk mengikuti prosesi serah terima dari Kementerian Haji dan Umrah kepada Pemerintah Provinsi NTB.

Prosesi serah terima dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi NTB sekaligus Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Lombok, Lalu Muhamad Amin, kepada Pemerintah Provinsi NTB yang diwakili Sekretaris Daerah NTB, Abul Chair.

 Lalu Muhamad Amin menyampaikan rasa syukur atas kepulangan seluruh jemaah dalam keadaan sehat.

“Alhamdulillah, jemaah haji Kloter 1 yang diberangkatkan dari Lombok telah kembali ke Tanah Air dalam keadaan sehat walafiat. Kami bersyukur seluruh jemaah dapat menyelesaikan rangkaian ibadah haji dan kembali dengan selamat,” ucapnya

“Atas nama Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi NTB sekaligus Ketua PPIH Embarkasi Lombok, saya secara resmi menyerahkan kembali jemaah haji Kloter 1 asal Kabupaten Lombok Timur kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk selanjutnya diserahkan kepada keluarga dan masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah NTB, Abul Chair, menyambut kepulangan para jemaah dan menyampaikan doa agar seluruh amal ibadah yang telah dilaksanakan diterima Allah SWT.

“Selamat datang kembali di Bumi Gora. Kami bersyukur Bapak dan Ibu telah kembali dengan selamat dan dapat berkumpul kembali bersama keluarga,” ujarnya.

Usai prosesi serah terima, para jemaah langsung dijemput oleh keluarga masing-masing untuk kembali ke rumah setelah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci.

Astra Motor NTB Berikan Edukasi Keselamatan Berkendara kepada Karyawan PT FIF Cabang Lombok Barat

globalfmlombok.com
-
0
Astra Motor NTB Berikan Edukasi Keselamatan Berkendara kepada Karyawan PT FIF Cabang Lombok Barat

Giri Menang (globalfmlombok.com) –

Sebagai bentuk komitmen dalam mengampanyekan budaya keselamatan berkendara di masyarakat, Astra Motor NTB melalui tim Safety Riding menggelar kegiatan edukasi keselamatan berkendara bagi karyawan PT FIF Cabang Lombok Barat pada Selasa (2/6). Kegiatan yang diikuti oleh puluhan karyawan tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran serta pemahaman peserta mengenai pentingnya berkendara yang aman, nyaman, dan bertanggung jawab di jalan raya.

Melalui sesi edukasi interaktif, peserta mendapatkan pemahaman mengenai faktor penyebab kecelakaan lalu lintas, pentingnya penggunaan perlengkapan berkendara yang sesuai standar, teknik berkendara yang aman, serta sikap berkendara yang mengedepankan keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Astra Motor NTB dalam mendukung terciptanya budaya keselamatan berkendara di berbagai kalangan, termasuk lingkungan perusahaan. Dengan meningkatnya mobilitas masyarakat yang menggunakan sepeda motor sebagai sarana transportasi utama, edukasi keselamatan berkendara menjadi langkah penting untuk menekan risiko kecelakaan lalu lintas.

Marketing Manager Astra Motor NTB, Yehezkiel Felix menyampaikan bahwa keselamatan berkendara merupakan tanggung jawab bersama yang perlu dibangun melalui edukasi dan kebiasaan yang baik.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin mengajak seluruh peserta untuk menjadikan keselamatan sebagai prioritas utama dalam setiap perjalanan. Edukasi Safety Riding tidak hanya bertujuan meningkatkan keterampilan berkendara, tetapi juga membangun kesadaran akan pentingnya sikap disiplin, saling menghargai sesama pengguna jalan, dan mematuhi aturan lalu lintas. Kami berharap para peserta dapat menjadi pelopor keselamatan berkendara di lingkungan kerja maupun keluarga,” ujar Felix.

Astra Motor NTB terus berupaya menghadirkan berbagai program edukasi Safety Riding sebagai bagian dari kontribusi perusahaan dalam mewujudkan lalu lintas yang aman, tertib, dan berkeselamatan bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat.

Satria Wiman Jaya, Instruktur Safety Riding Astra Motor NTB juga membagikan Tips Menjaga Keselamatan dan Kenyamanan Berkendara Sepeda Motor:

1. Selalu gunakan helm berstandar SNI dan pastikan terpasang dengan benar.
2. Kenakan jaket, celana panjang, sarung tangan, dan sepatu untuk perlindungan maksimal.
3. Lakukan pemeriksaan kendaraan sebelum digunakan, terutama rem, lampu, ban, dan bahan bakar.
4. Patuhi rambu lalu lintas dan batas kecepatan yang berlaku.
5. Jaga jarak aman dengan kendaraan lain untuk mengantisipasi kondisi darurat.
6. Hindari penggunaan telepon genggam saat berkendara.
7. Pastikan kondisi tubuh dalam keadaan fit dan cukup istirahat sebelum melakukan perjalanan.
8. Berkendara dengan fokus dan selalu waspada terhadap kondisi jalan maupun lingkungan sekitar.
9. Gunakan lampu sein saat akan berbelok atau berpindah jalur.
10. Terapkan prinsip #Cari_Aman dalam setiap aktivitas berkendara.

“Kami berharap edukasi ini mampu memberikan kesadaran pribadi kepada audiens yang telah menerima refreshment seminar ini, bahwa keselamatan dan kenyamanan berkendara dapat dimulai dari diri sendiri,” tutup Felix

Astra Motor NTB merupakan Main Dealer sepeda motor Honda untuk wilayah Nusa Tenggara Barat yang secara konsisten menghadirkan berbagai program edukasi keselamatan berkendara sebagai bentuk kontribusi dalam menciptakan budaya berkendara yang aman, nyaman, dan bertanggung jawab bagi masyarakat.(r)

Polda NTB Gunakan Metode SCI di Kasus Dugaan Kekerasan Seksual oleh Warga Negara Selandia Baru

globalfmlombok.com
-
0
Polda NTB Gunakan Metode SCI di Kasus Dugaan Kekerasan Seksual oleh Warga Negara Selandia Baru

Mataram (globalfmlombok.com) –  Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dit PPA-PPO) Polda NTB menggunakan metode Scientific Crime Investigation (SCI) dalam perkara dugaan kekerasan seksual fisik dan perbudakan seksual oleh seorang oknum Warga Negara (WN) Selandia Baru.

Direktur Dit PPA-PPO Polda NTB, Kombes Pol. Ni Made Pujawati, Senin (1/6/2026) mengatakan, penerapan metode SCI dilakukan dengan melibatkan Laboratorium Forensik untuk menguji sejumlah barang bukti yang telah diserahkan oleh pelapor.

“Kita perdalam lewat SCI untuk memperkuat fakta peristiwa yang ada,” sebutnya.

Ia menegaskan, penyidik mengedepankan pembuktian berbasis ilmiah untuk mengungkap fakta-fakta dalam perkara. Hasil pemeriksaan laboratorium tersebut akan menjadi bagian dari alat bukti yang digunakan untuk memperkuat konstruksi hukum yang ada.

Dalam perkara ini, penyidik Dit PPA-PPO Polda NTB menggunakan Pasal 6C Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) sebagai dasar hukum dalam penanganan perkara.

“Sekarang penanganan sudah naik ke tahap penyidikan,” tandasnya.

Sebelumnya, diduga ada empat korban dalam dugaan kekerasan seksual oleh oknum WNA pemilik sebuah hotel di Sekotong, Lombok Barat itu. Keempat korban melapor ke Polda NTB didampingi oleh pihak Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Mataram (Unram).

Ketua BKBH Unram, Joko Jumadi mengatakan, empat korban tersebut, rinciannya tiga orang merupakan perempuan dan satu laki-laki.

“Dalam laporan kami lampirkan bukti chat (korban dan terduga pelaku), foto, video, dan ada saksi juga,” tutur Joko.

Terungkapnya kasus ini kata dia, setelah empat orang korban datang meminta perlindungan hukum kepada pihaknya.

Salah satu korban kata Joko, telah mengenal terduga pelaku sejak lama. Oknum WN Selandia Baru itu sempat mengajak korban menikah. Sehingga korban selanjutnya mengajak dua temannya untuk bertemu terduga pelaku.

Saat mereka bertemu, terduga pelaku kemudian memaksa mereka untuk melakukan hubungan seksual bertiga. “Ada dua perempuan dengan si pelaku. Atau dua laki-laki dengan satu perempuan,” sebutnya.

Joko menyebutkan, para korban mengaku mengalami dugaan kekerasan seksual pada periode Juli dan September 2025 lalu. Menurut Joko, terduga pelaku dan istrinya diduga memiliki kelainan seksual. Mereka diduga memiliki fantasi tidak seperti orang pada umumnya.

“Pelaku punya fantasi, ketika dia melihat orang atau pasangan orang, ingin melakukan persetubuhan. Dia (pelaku) punya istri, istrinya juga begitu,” kata Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Mataram itu.

Menurut Joko, perilaku Oknum WN Selandia Baru itu mengarah kepada Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT). Dugaan penyimpangan seksual tersebut saat ini menjadi atensinya.

“Kita punya videonya. Penyimpangan seksual ini kok ada dan menyita perhatian. Ini yang kemudian kami dalami,” tutupnya. (mit)

Kejari Bima Kantongi Data Dugaan Korupsi Pokir DPRD Bima Rp60 Miliar, Tersebar di Sembilan OPD

globalfmlombok.com
-
0
Kejari Bima Kantongi Data Dugaan Korupsi Pokir DPRD Bima Rp60 Miliar, Tersebar di Sembilan OPD

Mataram (globalfmlombok.com) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bima terus mendalami dugaan korupsi pengelolaan dana pokok pikiran (pokir) DPRD Kabupaten Bima tahun anggaran 2025 senilai Rp60 miliar. Dalam perkembangan terbaru, penyelidik telah mengantongi data yang menunjukkan alokasi dana pokir tersebut tersebar pada sembilan organisasi perangkat daerah (OPD).

Kasi Intelijen Kejari Bima, Virdis Firmanillah Putra Yuniar, Senin (1/6/2026) mengatakan, saat ini belum ada penambahan saksi yang dimintai klarifikasi di di tahap Puldata (Pengumpulan Data) dan Pulbaket (Pengumpulan Bahan Keterangan) kasus tersebut.

Namun, ia menyebutkan, pihaknya telah mengantongi data perihal alokasi dana pokir di Kabupaten Bima tersebut. “Pokir tersebar di sembilan OPD,” sebutnya.

Virdis belum merinci OPD mana saja yang menerima alokasi dana pokir tersebut. Ia juga belum membeberkan apakah pihak-pihak dari sembilan OPD tersebut akan menjadi bagian dari agenda pemeriksaan dalam tahap penyelidikan yang masih berlangsung.

Sebelumnya, Kasi Intelijen Kejari Bima itu membeberkan bahwa sudah ada lima orang yang dimintai keterangan di tahap penyelidikan. Lima orang itu, sebutnya, bukan berasal dari anggota dewan pemilik pokir.

Dugaan penyalahgunaan dana pokir ini dilaporkan sekelompok warga pada 29 Juli 2025. Mereka menilai alokasi dana yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 tersebut tidak transparan. Diduga pula, ada sejumlah proyek barang dan jasa untuk daerah yang tidak tepat sasaran.

Anggaran Pokir sebesar Rp60 miliar merupakan bagian dari belanja barang dan jasa pemerintah yang total nilainya mencapai Rp186 miliar dalam APBD tahun 2025.

Selain dana Pokir, DPRD Kabupaten Bima juga tercatat mengalami peningkatan anggaran dalam APBD 2025 hasil pergeseran. Anggaran belanja gaji dan tunjangan naik dari semula Rp 21 miliar menjadi Rp 22 miliar.

Sementara itu, sejumlah pos anggaran lainnya tercatat relatif tetap dan sebagian mengalami kenaikan. Uang representasi tetap dialokasikan Rp1 miliar, tunjangan jabatan Rp1,4 miliar, serta tunjangan komunikasi intensif bagi pimpinan dan anggota dewan mencapai Rp5,2 miliar.

Untuk tunjangan reses dianggarkan Rp1,2 miliar dan tunjangan kesejahteraan sebesar Rp6 miliar. Adapun tunjangan perumahan mencapai Rp5,9 miliar, sedangkan tunjangan transportasi mengalami kenaikan dari Rp5,9 miliar menjadi Rp6 miliar. (mit)

Pemprov NTB Dorong Bahan Baku MBG Diserap Langsung dari Petani Lokal

globalfmlombok.com
-
0
Pemprov NTB Dorong Bahan Baku MBG Diserap Langsung dari Petani Lokal

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Provinsi NTB mulai menyiapkan regulasi untuk mendorong penyerapan bahan baku Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih. Langkah ini dilakukan agar manfaat ekonomi dari program nasional tersebut dapat dirasakan lebih luas oleh petani dan pelaku UMKM lokal.

Ketua Satgas MBG NTB, Dr. H. Fathul Gani, M.Si., mengatakan pemerintah daerah sedang menyusun payung hukum berupa Peraturan Gubernur (Pergub) yang akan mengatur mekanisme penyaluran bahan baku MBG melalui Kopdes Merah Putih.

Menurutnya, skema tersebut bertujuan mempermudah rantai distribusi sekaligus memastikan hasil produksi petani dan UMKM lokal terserap secara optimal. Dengan demikian, petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak perlu lagi mencari atau membeli bahan baku secara langsung dari petani.

“Nanti kita akan monitoring. Bukan diwajibkan, tetapi kami harapkan menyerap produk UMKM lokal dan petani lokal,” ujar Fathul Gani, Jumat (29/5).

Ia menjelaskan, ke depan distribusi bahan baku MBG akan diarahkan melalui satu pintu, yakni Kopdes Merah Putih yang saat ini sedang dipersiapkan pemerintah. Kebijakan tersebut juga merupakan bagian dari arahan pemerintah pusat untuk memperkuat peran koperasi dalam mendukung program strategis nasional.

“Nanti ke depan kalau Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih sudah terbentuk, maka satu pintu nanti. Saat ini sedang disiapkan Pergub sesuai arahan pusat,” katanya.

Pemprov NTB menilai program MBG telah memberikan dampak ekonomi yang cukup besar bagi daerah. Berdasarkan data yang diterima dari perbendaharaan negara, perputaran dana program MBG di NTB hingga April 2026 mencapai sekitar Rp1,8 triliun.

Nilai tersebut dinilai berpotensi memberikan efek berganda yang lebih luas apabila kebutuhan pangan program dipasok langsung oleh petani dan UMKM lokal. Karena itu, pemerintah daerah berupaya memastikan rantai pasok bahan baku dapat melibatkan sebanyak mungkin pelaku usaha dan kelompok tani di daerah.

“Kalau sampai April itu Rp1,8 triliun dari MBG di NTB. Ini angka yang cukup besar,” ungkapnya.

Meski regulasi khusus belum diterbitkan, Fathul menilai manfaat program MBG sudah mulai dirasakan masyarakat, terutama kalangan petani. Selain itu, ketersediaan bahan baku pangan untuk mendukung operasional dapur MBG di NTB sejauh ini masih dalam kondisi aman.

“Kalau SPPG insyaallah sampai dengan saat ini, bahan baku bisa diatasi,” ujarnya.

Saat ini, Pemprov NTB juga fokus melakukan pemetaan pemerataan penerima manfaat MBG, terutama di wilayah terpencil dan kawasan Pulau Sumbawa. Pemetaan tersebut dilakukan untuk memastikan layanan program serta distribusi kebutuhan pangan dapat menjangkau seluruh sasaran secara merata.

Di sisi lain, jumlah dapur SPPG yang telah terbangun di NTB terus bertambah. Hingga saat ini tercatat sekitar 840 dapur MBG telah tersedia di berbagai wilayah, menjadikan NTB sebagai salah satu daerah dengan perkembangan infrastruktur MBG yang cukup pesat.

“Sudah cukup banyak, kita masih evaluasi. BGN masih melakukan pemetaan apakah masih perlu pembangunan,” pungkasnya. (era/ham)

Dua Jemaah Haji Asal Bima Meninggal di Tanah Suci

globalfmlombok.com
-
0
Dua Jemaah Haji Asal Bima Meninggal di Tanah Suci

Bima (globalfmlombok.com) – Dua jemaah haji asal Kabupaten Bima dilaporkan meninggal dunia saat menunaikan ibadah haji di Arab Saudi.

Pelaksana tugas Kabag Kesra Setda Kabupaten Bima, H. Ahyani mengatakan kedua jemaah meninggal dunia akibat kondisi kesehatan saat menjalani rangkaian ibadah haji. Sesuai ketentuan yang berlaku di Arab Saudi, keduanya telah dimakamkan di Mekkah.

“Kedua jemaah tersebut adalah H. Abdul Gani asal Kecamatan Palibelo dan Nurseha asal Kecamatan Wera. Dan, sesuai ketentuan dan regulasi yang berlaku di Arab Saudi, keduanya telah dimakamkan di Mekkah,” ujarnya, Senin (1/6).

Pemerintah Kabupaten Bima menyampaikan belasungkawa atas wafatnya kedua jemaah tersebut. Pemda berharap seluruh amal ibadah almarhum dan almarhumah diterima oleh Allah SWT serta memperoleh tempat terbaik di sisi-Nya.

“Kami turut berduka cita atas wafatnya kedua jemaah haji tersebut. Semoga Allah SWT menerima seluruh amal ibadahnya, mengampuni segala khilafnya, dan menempatkan keduanya di tempat terbaik di sisi-Nya,” katanya.

Di tengah kabar duka tersebut, Ahyani memastikan kondisi mayoritas jemaah haji asal Kabupaten Bima lainnya tetap baik. Para jemaah masih melanjutkan rangkaian ibadah haji sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Menurutnya, hingga saat ini tidak terdapat laporan gangguan kesehatan serius yang dialami jemaah lainnya. Sebagian besar jemaah juga telah menyelesaikan sejumlah tahapan ibadah selama berada di Tanah Suci.

“Alhamdulillah, jemaah haji lainnya dalam kondisi sehat walafiat dan telah menyelesaikan sebagian besar rangkaian ibadah haji,” ungkapnya.

Pihaknya terus memantau perkembangan dan kondisi para jemaah melalui petugas yang mendampingi pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Koordinasi juga dilakukan secara berkala untuk memastikan seluruh jemaah memperoleh pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ahyani menambahkan, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Bima dijadwalkan kembali ke Tanah Air pada 6 Juni 2026 pekan ini, setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji.

“Kami berharap seluruh jemaah yang masih berada di Tanah Suci dapat menyelesaikan ibadah dengan lancar dan kembali ke daerah dalam keadaan sehat,” tandasnya. (hir)

Satpol PP Lobar Tertibkan Ratusan PKL dan Pengamen di Jalur Protokol

globalfmlombok.com
-
0
Satpol PP Lobar Tertibkan Ratusan PKL dan Pengamen di Jalur Protokol

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terus menggencarkan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di sejumlah kawasan strategis. Hingga saat ini, lebih dari 100 lapak PKL yang berada di sepanjang jalur protokol dan ruang publik telah ditertibkan sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban, kebersihan, dan estetika wilayah.

Kepala Satpol PP Lombok Barat, I Ketut Rauh, menegaskan bahwa langkah yang dilakukan bukanlah bentuk penggusuran terhadap pedagang kecil. Penertiban lebih difokuskan pada penataan dan edukasi agar aktivitas perdagangan tetap berjalan tanpa mengganggu fungsi fasilitas umum.

“Penertiban ini sama sekali bukan melarang masyarakat mencari nafkah atau berjualan. Kami hanya mengatur agar para pedagang disiplin menerapkan sistem bongkar pasang. Setelah selesai berjualan, gerobak dan seluruh peralatan harus dibawa pulang, bukan ditinggalkan di trotoar,” ujarnya, Senin (1/6/2026).

Menurut Rauh, seluruh jalur protokol, baik jalan nasional maupun jalan provinsi, ditargetkan bersih dari lapak permanen. Sebab, konsep PKL pada dasarnya merupakan aktivitas perdagangan yang bersifat sementara dan tidak menetap di ruang publik.

Namun, kondisi di lapangan menunjukkan masih banyak pedagang yang meninggalkan gerobak maupun perlengkapan dagangan setelah beraktivitas. Kondisi tersebut dinilai memicu kesan semrawut dan kumuh, bahkan di beberapa lokasi berubah menjadi tempat tinggal sementara.

Rauh juga meluruskan adanya anggapan bahwa Satpol PP melakukan penyitaan gerobak pedagang. Menurutnya, gerobak yang dibawa ke kantor Satpol PP merupakan lapak yang sudah rusak, tidak digunakan, atau sengaja ditinggalkan di fasilitas umum.

“Pemilik tetap bisa mengambil kembali gerobaknya. Tidak ada biaya apa pun. Kami hanya meminta mereka menandatangani surat pernyataan untuk mematuhi aturan bongkar pasang,” jelasnya.

Penataan tersebut telah dilakukan di sejumlah titik utama, mulai dari kawasan Meninting hingga Senggigi, jalur Tembolak menuju perbatasan kota, hingga koridor Giri Menang Square (GMS) menuju Dasan Cermen.

Kawasan GMS menjadi salah satu fokus utama penataan. Area bundaran, jalur depan SMP, hingga kawasan depan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan kini ditetapkan sebagai zona steril dari aktivitas perdagangan di atas trotoar. Kebijakan itu dilakukan untuk mengurai kemacetan sekaligus menjaga ketertiban lalu lintas.

Sebagai solusi bagi pedagang yang terdampak, Pemkab Lombok Barat telah menyediakan lokasi relokasi di kawasan Plasa 2. Lokasi tersebut kini berkembang menjadi pusat kuliner dan ruang kreativitas yang ramai dikunjungi masyarakat.

Selain menata sektor perdagangan, Satpol PP juga melakukan penanganan terhadap keberadaan pengamen dan anak jalanan yang kerap dikeluhkan masyarakat serta wisatawan. Penanganan dilakukan melalui pendekatan humanis dengan memusatkan aktivitas mereka di Area Keong, sebelah utara Plasa Utama.

“Pengamen maupun saudara-saudara kita penyandang disabilitas tidak dilarang berkarya. Aktivitas mereka hanya dipusatkan di satu lokasi agar lebih tertata dan tetap memberikan kenyamanan bagi pengunjung,” katanya.

Melalui kebijakan tersebut, Pemkab Lombok Barat menegaskan komitmennya untuk menciptakan kawasan yang tertib, bersih, dan nyaman tanpa mengabaikan hak masyarakat untuk mencari nafkah. Penataan ruang publik diharapkan mampu menghadirkan wajah kota yang lebih rapi sekaligus menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat kecil. (r)

Proyek Sekolah Rakyat di NTB Masuki Tahap 45 Persen

globalfmlombok.com
-
0
Proyek Sekolah Rakyat di NTB Masuki Tahap 45 Persen

Mataram (globalfmlombok.com) – Pembangunan Sekolah Rakyat permanen pertama di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang berlokasi di Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara (KLU), menunjukkan perkembangan signifikan. Progres fisik proyek yang menelan anggaran sekitar Rp250 miliar tersebut kini telah mencapai sekitar 45 persen.

Pemerintah menargetkan pembangunan sekolah tersebut dapat rampung dan mulai digunakan pada tahun ajaran 2026/2027 yang akan dimulai dalam waktu dekat.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengatakan percepatan pembangunan terus dilakukan agar seluruh fasilitas dapat selesai sesuai target. Saat melakukan kunjungan kerja ke NTB pekan lalu, ia mengaku terkesan dengan perkembangan proyek yang dinilainya berlangsung lebih cepat dari perkiraan.

“Ini akan jadi tumpuan Sekolah Rakyat di NTB. Progresnya melesat. Saya surprise, nggak ngira secepat ini. Saya berterima kasih atas dukungan TNI dan seluruh pihak yang terus bekerja keras di lapangan. Semangat gotong royong seperti ini yang dibutuhkan agar target penyelesaian dapat tercapai,” ujarnya.

Sekolah Rakyat di Gumantar dibangun di atas lahan seluas 6,71 hektare. Kawasan pendidikan terpadu tersebut akan dilengkapi berbagai fasilitas penunjang, mulai dari gedung sekolah jenjang SD, SMP, dan SMA, asrama siswa dan guru, masjid, kantin, gedung serbaguna, lapangan olahraga, hingga fasilitas pendukung lainnya.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPA) NTB, Ahmad Masyhuri, menjelaskan konsep Sekolah Rakyat di Gumantar mengadopsi sistem sekolah satu atap yang mengintegrasikan seluruh jenjang pendidikan dalam satu kawasan.

“Sekolah ini terdiri dari SD, SMP, dan SMA dalam satu lokasi. Nantinya seluruh siswa Sekolah Rakyat yang saat ini masih belajar di lokasi sementara akan dipindahkan ke Gumantar setelah pembangunan selesai,” katanya.

Selain proyek di Gumantar, pemerintah daerah juga tengah mendorong pembangunan Sekolah Rakyat di sejumlah kabupaten lainnya. Salah satu lokasi yang diusulkan berada di Desa Setiling, Kabupaten Lombok Tengah, menggunakan lahan milik Pemerintah Provinsi NTB yang saat ini masih dalam proses pengajuan ke kementerian terkait.

“Mudah-mudahan itu bisa diterima nanti,” ujarnya.

Kabupaten Lombok Timur juga telah menyiapkan lahan di Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru. Sementara di Pulau Sumbawa, Pemerintah Kabupaten Sumbawa mengusulkan lahan di kawasan Labuhan Badas yang lokasinya berada tidak jauh dari area Pertamina.

Selain itu, usulan pembangunan Sekolah Rakyat juga berasal dari Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima. Untuk Kabupaten Bima, lahan yang diajukan merupakan aset milik Pemerintah Provinsi NTB yang berada di Desa Pandai.

Menurut Masyhuri, seluruh usulan tersebut kini terus dikawal dan dikoordinasikan oleh Pemerintah Provinsi NTB agar mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat.

“Kami di provinsi akan mengorkestrasinya dan mendorong di kementerian supaya ini bisa goal,” terangnya.

Ia menilai secara umum lahan yang diusulkan telah memenuhi syarat yang ditetapkan. Namun, sejumlah daerah masih menghadapi kendala dalam penyediaan lahan, salah satunya Kabupaten Lombok Barat.

Upaya penyediaan lahan di daerah tersebut terkendala karena lokasi yang tersedia masuk dalam kategori Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), sehingga tidak dapat dialihkan untuk pembangunan fasilitas pendidikan.

“Jadi kendalanya itu, bukan mereka tidak berusaha, tapi lahannya LP2B,” katanya.

Saat ini Pemerintah Kabupaten Lombok Barat masih mencari alternatif lahan lain, termasuk kemungkinan perubahan status lahan yang memerlukan proses cukup panjang karena harus melalui mekanisme peraturan daerah.

Masyhuri berharap ke depan setiap kabupaten di NTB memiliki setidaknya satu Sekolah Rakyat guna memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Namun, tantangan terbesar berada di wilayah perkotaan seperti Kota Mataram dan Kota Bima yang memiliki keterbatasan lahan.

“Kalau di kota, cari lahan lima hektare itu memang sulit,” pungkasnya. (era)

Jelang Aksi PPS, ASDP Kayangan Waspadai Gangguan Aktivitas Penyeberangan

globalfmlombok.com
-
0
Jelang Aksi PPS, ASDP Kayangan Waspadai Gangguan Aktivitas Penyeberangan

Selong (globalfmlombok.com) – Antrean kendaraan mengular hingga nyaris mencapai satu kilometer terjadi di Pelabuhan Kayangan, Kabupaten Lombok Timur, Senin (1/6/2026) sore. Kepadatan arus penyeberangan dari dan menuju Pulau Sumbawa diduga dipicu meningkatnya mobilitas masyarakat menjelang rencana aksi demonstrasi terkait tuntutan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS).

Pantauan di lapangan menunjukkan lonjakan volume kendaraan dan penumpang yang cukup signifikan. Kondisi tersebut bahkan menyerupai kepadatan arus mudik pada musim libur panjang, meski saat ini tidak berada dalam periode hari besar keagamaan maupun liburan nasional.

General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Kayangan, Erlys Prastya, mengakui adanya peningkatan aktivitas penyeberangan yang berpotensi memengaruhi kelancaran layanan transportasi laut.

Menurutnya, berdasarkan informasi yang diterima, aksi demonstrasi masyarakat terkait pembentukan PPS dijadwalkan berlangsung pada Selasa (2/6/2026).

“Kami khawatir terjadi gangguan pada arus lalu lintas penyeberangan. Antrean yang sudah mengular ini menunjukkan tingginya mobilitas masyarakat menjelang aksi,” ujarnya.

Untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan, pihak ASDP telah melakukan koordinasi dengan sejumlah instansi terkait. Langkah tersebut dilakukan agar pelayanan penyeberangan tetap berjalan lancar dan tidak terjadi gangguan seperti yang pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

Erlys menegaskan seluruh armada kapal yang beroperasi di lintasan Kayangan-Pototano telah disiagakan guna melayani peningkatan jumlah penumpang dan kendaraan.

“Semua kapal penyeberangan sudah siap melayani masyarakat sehingga antrean yang terjadi dapat segera terurai,” katanya.

Sementara itu, Manager Cabang DLU Kayangan, Listyono Dwitutuko, mengatakan hingga saat ini situasi di Pelabuhan Kayangan masih terpantau aman dan kondusif. Meski demikian, pihaknya tetap mewaspadai potensi gangguan yang dapat terjadi apabila aksi demonstrasi berdampak pada jalur transportasi.

Ia mengingatkan pengalaman pada beberapa tahun sebelumnya ketika aksi demonstrasi masyarakat di kawasan Pelabuhan Pototano sempat menghambat arus penyeberangan dan menyebabkan antrean panjang kendaraan.

“Kejadian itu tidak kami inginkan terulang kembali, terutama di tahun keempat ini. Transportasi adalah sarana vital bagi masyarakat. Jika terganggu, perekonomian juga ikut terdampak,” tegasnya.

Menurut Listyono, kelancaran transportasi laut menjadi faktor penting dalam menjaga distribusi barang, mobilitas masyarakat, serta aktivitas ekonomi antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.

Harapan serupa disampaikan Ketua DPC Kapasdab Kayangan, Umar. Sebagai pelaku usaha jasa penyeberangan, ia berharap aksi demonstrasi yang direncanakan berlangsung tidak sampai mengganggu aktivitas transportasi laut.

“Kami sangat berharap aksi demonstrasi yang rencananya berlangsung Selasa besok tidak sampai mengganggu aktivitas penyeberangan. Situasi harus tetap kondusif,” ujarnya.

Untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban, aparat kepolisian bersama instansi terkait dikabarkan telah melakukan koordinasi dan menyiapkan langkah pengamanan di sekitar Pelabuhan Kayangan maupun sejumlah titik yang dinilai rawan.

Masyarakat yang akan melakukan perjalanan melalui Pelabuhan Kayangan diimbau untuk memantau perkembangan situasi, mengatur jadwal keberangkatan lebih awal, serta tetap menjaga ketertiban selama berada di area pelabuhan.

Hingga Senin petang, aktivitas penyeberangan di lintasan Kayangan-Pototano masih berlangsung normal dengan seluruh kapal beroperasi melayani penumpang dan kendaraan yang terus berdatangan. (r)

1...161718...378Halaman 17 dari 378